Sudah Lulus, Tiba-tiba Ratusan CPNS DKI Dinyatakan Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pupus sudah harapan SA (43) jadi pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Meski sudah dinyatakan lulus tes calon PNS (CPNS) Kategori II sesuai daftar kelulusan yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, surat keputusan honorer (SKH) SA dianggap cacat administratif alias tak sah.

SA tidak mengalami sendiri. Ada 121 rekannya yang juga lolos tes CPNS terancam gagal jadi PNS DKI Jakarta.

SA mengaku malu kepada keluarga dan para tetangganya. Sejak dinyatakan lulus tes CPNS Kategori II pada Februari 2014 lalu, dia telanjur sudah menyampaikan kabar gembira itu kepada istri dan keluarga besarnya. Istrinya pun menyambut kabar baik itu dengan gembira. Esok harinya, istrinya bahkan teiah membuatkan nasi kuning, lengkap dengan perkedel dan ayam goreng serta sambal pedas.

Mereka mengadakan acara sederhana yang disebut sebagai syukuran. Tetangga sekitar rumah pun diundang. Di acara kecil itu, SA mengumumkan kepada para tetangganya, dia sudah lolos menjadi CPNS dan dalam setahun bakal diangkat jadi PNS.

Tetangga SA yang tinggal di sebuah desa di kawasan Bekasi itu menyambutnya dengan gembira pula. Satu per satu para tetangga menyalami SA. Bahkan beberapa menyebut SA sudah jadi orang sukses karena berhasil jadi PNS. Bapak tiga anak ini pun bangga.

Jadi impian

Menjadi CPNS sudah jadi impian sejak SA menjadi pegawai honorer di Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jakarta Barat. Dia mulai bekerja di sana sejak 1995.

Diakui, awalnya dia bekerja tanpa surat keterangan honorer (SKH). Adapun pekerjaan SA sehari-hari yakni mengeruk sampah atau lumpur.

Saking ingin menjadi PNS, lelaki ini memilih bertahan bekerja tanpa kejelasan. Kemudian pada tahun 2007, SA mendapat SKH dari DPU DKI Jakarta. Di SKH tahun 2007 itu, SA ditulis telah bekerja dari tahun 2005.

SKH inilah yang kemudian jadi masalah. Setelah lulus tes CPNS, pihak DPU DKI meminta SA mencari kembali Kepala DPU era tahun 2005. Lalu Kepala DPU yang kini sudah pensiun itu harus membuatkan surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas SKH tersebut.

"Ya tidak maulah kepala dinas yang sudah pensiun itu bertanggung jawab. Dia hanya memberikan surat pernyataan bahwa saya sudah bekerja sejak tahun 1995 di Gedung Pompa Jakarta Barat," ujar SA kepada Warta Kota.

SA mengaku, selama jadi pegawai honorer hidupnya hanya pas-pasan. SA bertahan dengan gaji Rp 2,2 juta per bulan. Uang sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk hidup sebulan. Sisanya dia dapat dari bekerja serabutan. Mulai dari memperbaiki rumah tetangga sampai membersihkan kamar mandi tetangganya di kompleks elite.

Seumur hidup

Nasib serupa dialami SN (41), pegawai honorer lainnya di salah satu kelurahan di Jakarta Selatan. Dia jadi pegawai honorer sejak tahun 1999. Awalnya, SN diminta seorang lurah untuk jadi pegawai honorer di bagian ketenteraman dan ketertiban. Dia kemudian mendapat surat tugas yang dikeluarkan lurah.

Sejak jadi pegawai honorer, SN berharap bisa diangkat jadi PNS, makanya dia bertahan habis-habisan untuk tetap jadi pegawai honorer, walaupun penghasilannya pas-pasnya.

SN mendapat gaji tiga bulan sekali. Setiap bulan dia mesti berutang, mulai dari beras sampai lauk-pauk. "Jadi, begitu saya terima gaji tiga bulan sekali, uangnya langsung tersedot buat bayar utang lebih dari separuhnya," kata SN kepada Warta Kota pekan lalu.

SN mengaku bekerja seharian penuh, hampir 24 jam setiap harinya. Pagi sampai sore hari, SN bekerja di kantor kelurahan. Dia disuruh ke sana-kemari, paling sering untuk fotokopi berkas.

Kemudian seusai jam kantor, SN pergi ke salah satu apartemen dekat tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai sekuriti di sana. Upahnya Rp 600.000 sebulan. Biasanya SN berjaga sampai semua penghuni masuk.

Selanjutnya, seusai semua penghuni masuk apartemen, SN memilih tidur tiga sampai empat jam. Kemudian bangun pagi harinya dan langsung pergi bekerja di kantor kelurahan lagi.

Sampai di kantor kelurahan, apabila belum ada pekerjaan, SN memilih tidur beberapa saat di kursinya. Seperti pada Rabu (30/4/2014), SN tertidur dengan kacamata hitamnya. Dia memakai sandal jepit dan duduk di kursi bosnya. Begitu bosnya datang, SN terbangun dan menyingkir, melepas kacamata hitamnya lalu pergi dari ruangan.

Pengorbanan SN kini sia-sia. Dia gagal jadi PNS. Padahal harapan menjadi PNS sudah memuncak. "Saya pikir saya akan diangkat jadi PNS. Ternyata tidak juga. Sekarang usia saya sudah 41 tahun. Sulit mencari pekerjaan dengan ijazah SMP. Mungkin saya akan di sini terus. Saya sudah merelakan jadi pegawai honorer seumur hidup," ujar SN sambil menitikkan air mata.

Masalah sepele

Ratusan CPNS yang sudah lolos tes, tetapi nasibnya menjadi tidak jelas sebenarnya hanya karena persoalan spele. Ini terjadi lantaran karut-marutnya pengaturan pegawai honorer di DKI.

Semua masalah ini berawal saat pendataan pegawai honorer di DKI Jakarta tahun 2009 dan 2010. Ketika itu, di beberapa dinas, termasuk DPU Jakarta, para petugas honorer tidak dibekali SKH, padahal umumnya sudah bekerja sejak tahun 2004.

Makanya ketika ada wacana akan ada pendataan honorer untuk ikut tes CPNS, banyak pegawai honorer berbondong-bondong membuat SKH ke kepala dinasnya masing-masing. Termasuk SA yang kemudian secara mulus mendapat SKH-nya.

Selanjutnya tahun 2013 akhir, SA diundang ikut tes CPNS. Saat itu ada 400 pegawai honorer DPU yang ikut tes. Kemudian, pada Februari 2014 menjadi bulan paling berbahagia bagi SA dan 121 rekannya di DPU DKI. Mereka dipastikan lobos tes CPNS.

Namun, kebahagiaan itu kini sirna. Pada April 2014, bagian kepegawaian DPU DKI justru menyatakan mereka gagal saat pemberkasan. DKI beranggapan SKH yang dibuat tahun 2009 dan 2010 untuk SA tak sah.

Begitu pula rekan-rekan SA lainnya. Terhitung dari 122 yang lolos tes SPNS, hanya 10 pegawai honor yang dinyatakan SKI-1-nya sah. Bagi SA ini tak masuk akal sebab sebelum tes berlangsung SKH itu sudah dinyatakan sah. "Kok begitu pemberkasan jadi tak sah. Aneh ini," kata SA.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengakui kacaunya tes CPNS ini. Rudi mengaku ada banyak peserta yang tidak lulus menyanggah secara tertulis bahwa sebagian yang lulus melakukan rekayasa administrasi. Makanya dilakukan proses verifikasi.

"Mudah-mudahan setelah selesai validasi dan verifikasi secara jujur hal ini bisa cepat rampung," kata Rudi kepada Warta Kota, Jumat (2/5/2014) pekan lalu.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/05/0950478/Sudah.Lulus.Tiba-tiba.Ratusan.CPNS.DKI.Dinyatakan.Gagal

Menanti APTB, Kok Lama Banget Datangnya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 113 bus penjelajah kawasan penyangga Jakarta dikerahkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan penyebab kemacetan di Jakarta. Namun, setahun sejak pertama kali diluncurkan, kemauan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita itu masih ditunggu.

Tangan kurus Rudi Gunawan (27) susah payah mengeluarkan 10 kodi daster dari badan bus angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) Tanah Abang-Bekasi, Sabtu (7/12). Dibalut karung plastik putih, tumpukan daster itu dua kali lebih besar daripada tubuhnya.

Sadar tidak cukup kuat, lelaki dengan tinggi badan sekitar 160 sentimeter tersebut menyeret karung itu begitu saja. Bruk! Daster dijatuhkan dari ketinggian setengah meter. Di tengah bunyi klakson pengguna jalan yang tak sabar, Rudi buru-buru menarik karung itu ke pinggir jalan.

”Tidak ada halte di sini. Harus serba cepat sebelum pengguna jalan lain marah besar,” ujar Rudi di persimpangan jalan dekat Kampus Unisma, Bekasi.

Rudi sepertinya sudah terbiasa dengan bunyi klakson dan umpatan pengguna jalan lain. Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan APTB rute Tanah Abang-Bekasi, ia memilih rute sepanjang 30 kilometer ini sebagai transportasi utama. Namun, tetap saja sopir seenaknya menurunkan penumpang. APTB ini pun kerap jadi sasaran kekesalan pengguna jalan.

Namun, Rudi tidak peduli. APTB Tanah Abang-Bekasi, satu dari 12 rute APTB yang diluncurkan DKI Jakarta sejak 2012, meringankan pengeluaran dan tenaganya.

Ia hanya mengeluarkan biaya Rp 70.000 pergi pulang Tanah Abang-Bekasi. Pengeluaran terbesar adalah biaya tambahan mengangkut daster, Rp 35.000. Sisanya membayar tiket APTB Rp 28.000 dan ongkos angkutan umum di Bekasi untuk dua orang. ”Lebih hemat Rp 30.000. Dulu saya harus sewa mobil karena belum ada bus Bekasi-Tanah Abang,” katanya.

Misterius

Sementara itu, pada hari yang sama, awak APTB Tanah Abang- Bogor harus menanggung kekesalan penumpang. Baru menginjakkan kaki di dalam bus, Neneng (50), warga Pasar Ciawi, Bogor, melontarkan kekesalan.

”Saya sudah 2 jam menunggu, kok baru muncul. Katanya paling lama 30 menit sekali,” ujar Neneng.

Diberondong kekesalan itu, sopir dan kondektur bus seperti sudah menyiapkan jawaban. Dengan santai, mereka menjawab bahwa Jakarta-Bogor yang macet saat akhir pekan, semrawutnya lalu lintas di Tanah Abang, hingga baru tiga bus yang beroperasi menjadi penyebab.

Kompas yang mencoba rute ini dari Tanah Abang mengalami hal yang sama dengan Neneng. APTB Tanah Abang-Ciawi seperti misteri. Tak jelas jadwal kedatangannya. Ironisnya, petugas dinas perhubungan dan warga setempat juga tidak tahu pasti kapan bus akan datang.

Dua jam menunggu, APTB itu datang juga. Selain Neneng, tidak banyak orang di dalam bus dengan 38 kursi tersebut. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 16.45.

Alasan awak bus tidak sepenuhnya keliru. Sore itu, kemacetan rute Tanah Abang-Ciawi menggila. Truk barang tumpang tindih dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum. Pengendara sepeda motor yang nekat melawan arus menambah ruwetnya jalan. Jalur transjakarta yang seharusnya steril dipenuhi kendaraan pribadi. Sanksi hingga Rp 500.000 sepertinya tidak membuat jeri.

Kontras dengan jalanan yang padat, kehadiran APTB Tanah Abang-Ciawi seperti belum diminati. Hanya setengah dari total kursi yang diisi penumpang.

”Saya baru sekali naik bus ini. Ternyata menunggunya lama,” ujar Akhmad, penumpang lain, sembari menyeka keringat.

Kekesalannya berlanjut saat perjalanan APTB ternyata berhenti di persimpangan jalan dekat lampu merah Ciawi. Penumpang turun beradu tempat dengan antrean mobil, motor, hingga truk bertonase besar.

”Tiketnya memang Rp 16.000, tapi ampun, saya kapok. Jadwalnya tidak teratur. Berhentinya juga di lampu merah,” kata Akhmad saat tiba di Ciawi sekitar pukul 19.05.

Jarum jam menunjukkan pukul 19.10 saat Endi dan dua temannya, warga Ciampea, Bogor, tiba di perempatan Ciawi. Ia berencana pergi ke Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/09/0743530/Menanti.APTB.Kok.Lama.Banget.Datangnya