Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dipastikan tetap dilanda bencana banjir sampai 2035. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala dana untuk mengatasi masalah yang satu ini.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.
"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.
Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.
Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.
Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.
Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035
Tampilkan postingan dengan label butuh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label butuh. Tampilkan semua postingan
Kamis, 29 Januari 2015
Rabu, 08 Januari 2014
Anies: Jakarta Macet, Kenapa Masyarakat Tidak Marah?
JAKARTA, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan banyak orang baik untuk terjun ke dunia politik. Dia berharap langkahnya memasuki dunia politik akan memotivasi orang-orang baik lain untuk melakukan hal serupa.
"Kenapa Jakarta macet, masyarakat tidak marah sama Jokowi? Karena masyarakat tahu, mereka punya gubernur baik yang sedang bekerja," kata Anies di Studio Orange Kompas TV, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Anies mengatakan, figur-figur baru yang berkualitas kini mulai bermunculan, terutama di tingkat lokal.
Beberapa di antara figur-figur baru itu, sebut Anies, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Herry Zudianto (mantan Wali Kota Yogyakarta), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Masyarakat pun kemudian melihat seperti ini lho pemimpin yang diharapkan," katanya.
Kemunculan figur-figur baru itu, kata Anies, merupakan pertanda bahwa generasi kepemimpinan lama sudah kedaluwarsa. Rakyat, ujar dia, butuh figur pemimpin yang baru. Karenanya, dia berharap partai politik membaca perubahan zaman tersebut.
"Jangan sampai partai ditinggalkan karena salah menangkap (fenomena) itu," kata Anies. Namun, dia pun mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia kerap terbalik. Orang baik tanpa masalah yang ingin masuk ke dunia politik malah dicaci-maki, ujar dia, sementara orang yang tidak baik dan bermasalah justru dibiarkan.
"Untuk itulah saya turun tangan daripada (sekadar) urun angan," kata Anies. "Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk bekerja."
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/2357070/Anies.Jakarta.Macet.Kenapa.Masyarakat.Tidak.Marah
"Kenapa Jakarta macet, masyarakat tidak marah sama Jokowi? Karena masyarakat tahu, mereka punya gubernur baik yang sedang bekerja," kata Anies di Studio Orange Kompas TV, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Anies mengatakan, figur-figur baru yang berkualitas kini mulai bermunculan, terutama di tingkat lokal.
Beberapa di antara figur-figur baru itu, sebut Anies, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Herry Zudianto (mantan Wali Kota Yogyakarta), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Masyarakat pun kemudian melihat seperti ini lho pemimpin yang diharapkan," katanya.
Kemunculan figur-figur baru itu, kata Anies, merupakan pertanda bahwa generasi kepemimpinan lama sudah kedaluwarsa. Rakyat, ujar dia, butuh figur pemimpin yang baru. Karenanya, dia berharap partai politik membaca perubahan zaman tersebut.
"Jangan sampai partai ditinggalkan karena salah menangkap (fenomena) itu," kata Anies. Namun, dia pun mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia kerap terbalik. Orang baik tanpa masalah yang ingin masuk ke dunia politik malah dicaci-maki, ujar dia, sementara orang yang tidak baik dan bermasalah justru dibiarkan.
"Untuk itulah saya turun tangan daripada (sekadar) urun angan," kata Anies. "Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk bekerja."
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/2357070/Anies.Jakarta.Macet.Kenapa.Masyarakat.Tidak.Marah
Selasa, 26 November 2013
Atasi Banjir, Apa Bedanya Foke dengan Jokowi?
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Rabu, 10 April 2013
Atasi Macet Jakarta, Tak Semuanya Butuh Biaya
JAKARTA, KOMPAS.com — Kata "macet" di Jakarta sudah jamak terdengar setiap hari. Beragam cara diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kepolisian untuk mengurai kemacetan ini. Namun, bukan berarti saling tunggu atau hanya saling mengandalkan pihak lain.
"Kondisi lalu lintas (di Jakarta) ini mendesak, kita harus berpikir secara parsial," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo, di Jakarta, Selasa (9/4/2013). Tak bisa, kata dia, solusi kemacetan hanya menunggu selesainya pendataan electronic registration identification (ERI) atau pengadaan unit busway tambahan.
Dua contoh cara mengurangi macet secara makro ini memang diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan. Namun, penanganan secara makro itu, menurut Sambodo, perlu waktu yang tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit pula.
Sambodo berpendapat, penanganan secara mikro adalah penanganan cepat yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Misalnya, sebut dia, dengan pemberlakuan kebijakan jalur melawan arus (contra flow). Kebijakan ini sudah diberlakukan di tiga jalur, yakni Serpong-Tomang, Cawang-Semanggi, dan Grogol-Slipi.
Menurut Sambodo, penanganan macet seperti ini sudah dirasakan hasilnya secara langsung oleh pengguna jalan. Dia mengatakan, cara ini mengurangi kepadatan volume kendaraan hingga 30 persen.
Selain contra flow, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memikirkan kebijakan sistem satu arah (SSA) dan ruang henti khusus (RHK). Jalur-jalur yang memungkinkan penerapan SSA masih dikaji lebih lanjut oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Sementara RHK adalah ruang kosong dengan luas tertentu yang berada di depan garis batas lampu merah. "Nanti kami bakal buat garis merah di depan lampu merah untuk pengguna sepeda motor," terang Sambodo.
RHK disiapkan khusus untuk motor dan nantinya mobil harus berhenti sebelum melewati garis RHK. Sistem ini bertujuan mengurangi masalah akibat motor yang suka nyelip di antara mobil-mobil.
Penanganan lain secara mikro, tutur Sambodo, adalah memperbolehkan kendaraan memutar langsung tanpa mengikuti arus dan jalur putaran. Kebijakan ini sudah dilakukan di Bundaran HI dan Bundaran Senayan. Cara ini, kata dia, cukup efektif karena menghemat waktu pengguna lalu lintas. "Kita harus thinking out of the box untuk mengurangi macet di Jakarta," kata Sambodo.
Penanganan kemacetan lalu lintas secara mikro oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, baik yang sudah dilakukan maupun yang masih menjadi rencana, dinilai cukup efektif di lapangan. Selain itu, cara ini juga tak butuh biaya banyak, bahkan sama sekali tak butuh biaya pada beberapa sistem. "Paling hanya butuh biaya makan minum polisi yang jaga di sana," kata Sambodo sembari tertawa ringan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/10/05133375/Atasi.Macet.Jakarta.Tak.Semuanya.Butuh.Biaya
"Kondisi lalu lintas (di Jakarta) ini mendesak, kita harus berpikir secara parsial," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo, di Jakarta, Selasa (9/4/2013). Tak bisa, kata dia, solusi kemacetan hanya menunggu selesainya pendataan electronic registration identification (ERI) atau pengadaan unit busway tambahan.
Dua contoh cara mengurangi macet secara makro ini memang diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan. Namun, penanganan secara makro itu, menurut Sambodo, perlu waktu yang tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit pula.
Sambodo berpendapat, penanganan secara mikro adalah penanganan cepat yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Misalnya, sebut dia, dengan pemberlakuan kebijakan jalur melawan arus (contra flow). Kebijakan ini sudah diberlakukan di tiga jalur, yakni Serpong-Tomang, Cawang-Semanggi, dan Grogol-Slipi.
Menurut Sambodo, penanganan macet seperti ini sudah dirasakan hasilnya secara langsung oleh pengguna jalan. Dia mengatakan, cara ini mengurangi kepadatan volume kendaraan hingga 30 persen.
Selain contra flow, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memikirkan kebijakan sistem satu arah (SSA) dan ruang henti khusus (RHK). Jalur-jalur yang memungkinkan penerapan SSA masih dikaji lebih lanjut oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Sementara RHK adalah ruang kosong dengan luas tertentu yang berada di depan garis batas lampu merah. "Nanti kami bakal buat garis merah di depan lampu merah untuk pengguna sepeda motor," terang Sambodo.
RHK disiapkan khusus untuk motor dan nantinya mobil harus berhenti sebelum melewati garis RHK. Sistem ini bertujuan mengurangi masalah akibat motor yang suka nyelip di antara mobil-mobil.
Penanganan lain secara mikro, tutur Sambodo, adalah memperbolehkan kendaraan memutar langsung tanpa mengikuti arus dan jalur putaran. Kebijakan ini sudah dilakukan di Bundaran HI dan Bundaran Senayan. Cara ini, kata dia, cukup efektif karena menghemat waktu pengguna lalu lintas. "Kita harus thinking out of the box untuk mengurangi macet di Jakarta," kata Sambodo.
Penanganan kemacetan lalu lintas secara mikro oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, baik yang sudah dilakukan maupun yang masih menjadi rencana, dinilai cukup efektif di lapangan. Selain itu, cara ini juga tak butuh biaya banyak, bahkan sama sekali tak butuh biaya pada beberapa sistem. "Paling hanya butuh biaya makan minum polisi yang jaga di sana," kata Sambodo sembari tertawa ringan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/10/05133375/Atasi.Macet.Jakarta.Tak.Semuanya.Butuh.Biaya
Langganan:
Postingan
(
Atom
)