Banjir Jakarta, Pakar: Sistem Drainase di Jakarta Semrawut

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar teknik hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, Djoko Legono, mengatakan sistem drainase yang dibangun di Jakarta punya banyak kekurangan. Hal itu menjadi salah satu sebab banjir terus menerjang Ibu Kota. "Banyak drainase yang tak sempurna karena dijejali dengan kabel listrik dan pipa air," katanya kepada Tempo, Kamis, 12 Februari 2015.

Banjir kembali menggenangi DKI pada awal pekan ini. Hujan yang turun secara intensif menciptakan 93 titik genangan banjir. Bahkan Istana Negara tak luput dari terjangan banjir setinggi mata kaki. Selain intensitas dan durasi hujan, tak berfungsinya pompa di Pluit disebut menjadi salah satu sebab banjir tahun ini.

Djoko menambahkan, kebanyakan drainase yang bermasalah ialah saluran mikro atau selokan-selokan kecil di perumahan. Sering dijumpai warga dengan mudah membuang sampah di saluran itu sehingga menyumbat aliran air yang mengalir.

Selain itu, dia menjelaskan, sistem terali besi atau grille yang terpasang pada permukaan jalan juga tak bisa diandalkan. Lubang-lubang itu menjadi salah satu jalan masuknya air pada permukaan jalan raya ke sistem drainase. Namun lubang pada terali itu tersumbat padatan. "Akhirnya performa grille itu menurun dan ketinggian genangan meningkat drastis," ujarnya.

Djoko menyarankan pemerintah DKI mengoptimalkan waduk-waduk untuk menampung air dan menjadi daerah resapan. Hal itu sejalan dengan lanskap Jakarta yang sering tergenang karena tinggi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan laut. "Kalau pakai sistem waduk atau polder, pompanya harus hidup terus," Djoko menjelaskan.

Dia tak sepakat bila pemerintah DKI memakai sistem konservasi untuk mengurangi banjir. Sistem yang salah satunya membuat banyak sumur biopori itu dinilainya tak cocok dengan lanskap Jakarta. Sistem tersebut cocok diterapkan di wilayah hulu, seperti Bogor. "Lebih baik pemerintah DKI memastikan konektivitas antara makro dan mikro drainase berjalan sempurna."

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/02/13/083642182/Banjir-Jakarta-Pakar-Sistem-Drainase-di-Jakarta-Semrawut

Atasi Macet Jakarta, Tak Semuanya Butuh Biaya

JAKARTA, KOMPAS.com — Kata "macet" di Jakarta sudah jamak terdengar setiap hari. Beragam cara diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kepolisian untuk mengurai kemacetan ini. Namun, bukan berarti saling tunggu atau hanya saling mengandalkan pihak lain.

"Kondisi lalu lintas (di Jakarta) ini mendesak, kita harus berpikir secara parsial," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo, di Jakarta, Selasa (9/4/2013). Tak bisa, kata dia, solusi kemacetan hanya menunggu selesainya pendataan electronic registration identification (ERI) atau pengadaan unit busway tambahan.

Dua contoh cara mengurangi macet secara makro ini memang diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan. Namun, penanganan secara makro itu, menurut Sambodo, perlu waktu yang tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit pula.

Sambodo berpendapat, penanganan secara mikro adalah penanganan cepat yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Misalnya, sebut dia, dengan pemberlakuan kebijakan jalur melawan arus (contra flow). Kebijakan ini sudah diberlakukan di tiga jalur, yakni Serpong-Tomang, Cawang-Semanggi, dan Grogol-Slipi.

Menurut Sambodo, penanganan macet seperti ini sudah dirasakan hasilnya secara langsung oleh pengguna jalan. Dia mengatakan, cara ini mengurangi kepadatan volume kendaraan hingga 30 persen.

Selain contra flow, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memikirkan kebijakan sistem satu arah (SSA) dan ruang henti khusus (RHK). Jalur-jalur yang memungkinkan penerapan SSA masih dikaji lebih lanjut oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Sementara RHK adalah ruang kosong dengan luas tertentu yang berada di depan garis batas lampu merah. "Nanti kami bakal buat garis merah di depan lampu merah untuk pengguna sepeda motor," terang Sambodo.

RHK disiapkan khusus untuk motor dan nantinya mobil harus berhenti sebelum melewati garis RHK. Sistem ini bertujuan mengurangi masalah akibat motor yang suka nyelip di antara mobil-mobil.

Penanganan lain secara mikro, tutur Sambodo, adalah memperbolehkan kendaraan memutar langsung tanpa mengikuti arus dan jalur putaran. Kebijakan ini sudah dilakukan di Bundaran HI dan Bundaran Senayan. Cara ini, kata dia, cukup efektif karena menghemat waktu pengguna lalu lintas. "Kita harus thinking out of the box untuk mengurangi macet di Jakarta," kata Sambodo.

Penanganan kemacetan lalu lintas secara mikro oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, baik yang sudah dilakukan maupun yang masih menjadi rencana, dinilai cukup efektif di lapangan. Selain itu, cara ini juga tak butuh biaya banyak, bahkan sama sekali tak butuh biaya pada beberapa sistem. "Paling hanya butuh biaya makan minum polisi yang jaga di sana," kata Sambodo sembari tertawa ringan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/10/05133375/Atasi.Macet.Jakarta.Tak.Semuanya.Butuh.Biaya