JAKARTA, KOMPAS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berpendapat, reklamasi di Teluk Jakarta berpotensi memperparah banjir di Ibu Kota.
Mereka menyebut bahwa reklamasi akan menyebabkan perlandaian terhadap sungai-sungai yang ada di daratan Jakarta.
Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqin mengatakan, berdasarkan kajian Badan Pengelola (BP) Pantai Utara Jakarta, pelandaian sungai disebabkan tekanan arus laut dari Teluk Jakarta.
"Di wilayah pinggiran sungai terjadi nol gravitasi, sementara dari laut muncul tekanan arus sehingga air laut yang diam ini bergerak ke arah daratan. Itulah yang menyebabkan terjadinya pelebaran banjir," kata Zaenal dalam acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta, di Balai Kota, Kamis (22/10/2015).
Zaenal menyatakan, keadaan semakin parah karena permukaan tanah di Jakarta turun dari waktu ke waktu. Ia menyebutkan bahwa penurunan air tanah di Jakarta disebabkan oleh penggunaan air tanah secara masif.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki solusi nyata dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah di Jakarta," ujar dia.
Tercatat, ada sembilan pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
Sejauh ini, baru dua pengembang yang telah mendapatkan izin pelaksanaan, yakni PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro) untuk reklamasi di Pulau G, dan PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu) untuk Pulau C, D, dan E.
Izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014, sedangkan izin untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 saat era Gubernur Fauzi Bowo.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/22/13194921/Walhi.Reklamasi.Membuat.Jakarta.Semakin.Banjir
Tampilkan postingan dengan label muara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label muara. Tampilkan semua postingan
Kamis, 22 Oktober 2015
Selasa, 06 Oktober 2015
Warga Miskin Tolak Tudingan Ahok Jadi Penyebab Banjir
Jakarta, GATRAnews - Ratusan warga yang mengklaim korban penggusuran di 15 wilayah Ibu Kota berunjuk rasa di depan Balai Kota. Warga minta penundaan seluruh penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kami meminta agar gubernur menunda penggusuran kami," ujar Forum Warga Bantaran Kali Muhammad Gugun dalam orasinya, Senin (5/10) sore. Warga meminta Pemprov menghentikan seluruh penggusuran.
Warga yang berdemo berasal dari Ancol, Bidara Cina, Bukit Duri, Jatinegara Kaum, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kamal Muara, Kampung Pulo, Muara Baru, Papanggo, Pinangsia, Prumpung, Rajawali Selatan, Rawajati, Rusun Pesakih.
Warga menolak jika disebut sebagai penyebab banjir yang kerap melanda Jakarta. Gugun menilai justru Ahok melakukan pembiaran gedung tinggi berdiri, menghilangkan daerah resapan air.
"Kata Ahok penyebab banjir adalah orang miskin di bantaran kali padahal bukan, gedung tinggi dan mal-mal yang ada di Jakarta.,” sambungnya.
Warga menyebut, jumlah gedung tinggi di Jakarta naik dua kali lipat dari 200 menjadi 400 bangunan. Salah satu yang disoroti oleh pengunjukrasa adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menyalahi tata ruang.
"Tertibkan dong, pusat perbelanjaan saja baru dibangun tidak ditertibkan tapi warga di bantaran kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an malah digusur," tegas Muhammad Gugun.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/167971-warga-miskin-tolak-tudingan-ahok-penyebab-banjir
"Kami meminta agar gubernur menunda penggusuran kami," ujar Forum Warga Bantaran Kali Muhammad Gugun dalam orasinya, Senin (5/10) sore. Warga meminta Pemprov menghentikan seluruh penggusuran.
Warga yang berdemo berasal dari Ancol, Bidara Cina, Bukit Duri, Jatinegara Kaum, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kamal Muara, Kampung Pulo, Muara Baru, Papanggo, Pinangsia, Prumpung, Rajawali Selatan, Rawajati, Rusun Pesakih.
Warga menolak jika disebut sebagai penyebab banjir yang kerap melanda Jakarta. Gugun menilai justru Ahok melakukan pembiaran gedung tinggi berdiri, menghilangkan daerah resapan air.
"Kata Ahok penyebab banjir adalah orang miskin di bantaran kali padahal bukan, gedung tinggi dan mal-mal yang ada di Jakarta.,” sambungnya.
Warga menyebut, jumlah gedung tinggi di Jakarta naik dua kali lipat dari 200 menjadi 400 bangunan. Salah satu yang disoroti oleh pengunjukrasa adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menyalahi tata ruang.
"Tertibkan dong, pusat perbelanjaan saja baru dibangun tidak ditertibkan tapi warga di bantaran kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an malah digusur," tegas Muhammad Gugun.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/167971-warga-miskin-tolak-tudingan-ahok-penyebab-banjir
Senin, 31 Agustus 2015
Proyek Waterway Jakarta Bentuk Kegagalan Pemprov DKI
Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek angkutan sungai (Waterway) yang digagas Pemprov DKI Jakarta sia-sia. Pasalnya, hingga saat ini alat transportasi air yang bertujuan mengurangi beban di jalan tidak beroperasi secara maksimal.
Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengungkapkan, proyek Waterway yang menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara itu seperti dibuat setengah hati tanpa perencanaan yang matang. Padahal kata dia, transportasi air sangat membantu mengurangi kemacetan Jakarta.
"Waterway yang diresmikan di Muara Angkeh enggak jelas," kata Nirwono kepada Metrotvnews.com, Minggu (30/8/2015).
Bahkan menurut koordinator Gerakan Indonesia Menghijau ini, proyek Waterway merupakan bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan alat transportasi alternatif yang mapan. "Waterway bisa dibilang gagal lah," tegas dia.
Seperti diketahui, proyek Waterway diresmikan pada masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 12 Februari 2013. Waterway mulanya diprioritaskan untuk penghuni rusunawa Marunda yang mengalami kesulitan akses trasnportasi menuju Muara Baru.
Waterway ini baru memiliki dua unit kapal khusus berkapasitas 24 penumpang dengan kecepatan 20 knot perjam, jarak Marunda-Muara Baru sepanjang 11 mil atau 17,7 kilometer bisa ditempuh selama 30 menit.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/30/163904/proyek-waterway-jakarta-bentuk-kegagalan-pemprov-dki
Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengungkapkan, proyek Waterway yang menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara itu seperti dibuat setengah hati tanpa perencanaan yang matang. Padahal kata dia, transportasi air sangat membantu mengurangi kemacetan Jakarta.
"Waterway yang diresmikan di Muara Angkeh enggak jelas," kata Nirwono kepada Metrotvnews.com, Minggu (30/8/2015).
Bahkan menurut koordinator Gerakan Indonesia Menghijau ini, proyek Waterway merupakan bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan alat transportasi alternatif yang mapan. "Waterway bisa dibilang gagal lah," tegas dia.
Seperti diketahui, proyek Waterway diresmikan pada masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 12 Februari 2013. Waterway mulanya diprioritaskan untuk penghuni rusunawa Marunda yang mengalami kesulitan akses trasnportasi menuju Muara Baru.
Waterway ini baru memiliki dua unit kapal khusus berkapasitas 24 penumpang dengan kecepatan 20 knot perjam, jarak Marunda-Muara Baru sepanjang 11 mil atau 17,7 kilometer bisa ditempuh selama 30 menit.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/30/163904/proyek-waterway-jakarta-bentuk-kegagalan-pemprov-dki
Rabu, 05 November 2014
Apa Kabar Penanggulangan Banjir, Momok Warga DKI?
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Jumat, 10 Oktober 2014
Walhi: "Giant Sea Wall" Bukan Solusi Atasi Banjir Rob
Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bukan solusi untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. Justru banjir rob dan masalah perairan di teluk Jakarta merupakan konsekuensi dari kesemrawutan tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Kamis, 28 Agustus 2014
Tanggulangi Banjir, DKI Bangun Lima Rumah Pompa
Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta membangun rumah pompa di lima titik hilir sungai untuk menangani banjir rob. Langkah ini dilakukan sebagai penanggulangan banjir di Ibu Kota Jakarta.
Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU DKI Jakarta SM Robert Rajagukguk mengatakan, lima rumah pompa ini akan dibangun secara bertahap di Sentiong, Hailai-Marina, Muara Karang, Muara Angke, dan Kamal Muara.
"Keberadaan lima rumah pompa ini akan dapat mengurangi banjir di Ibu Kota sebanyak 24%," kata Robert di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dia menuturkan, rumah pompa di Kali Sentiong ini merupakan kewajiban pengembang yaitu PT Manggala Krida Yhuda (MKY).
Perusahaan tersebut merupakan salah satu yang akan membangun reklamasi pulau di utara Jakarta. Anggaran pembuatan rumah pompa ini mencapai Rp1,1 miliar.
"Tadinya mau dibangun menggunakan APBD tapi akhirnya kita serahkan ke pengembang," ucapnya.
Luas daerah tangkapan untuk rumah pompa ini akan mencapai 47 kilometer dan dibangun untuk mengatasi genangan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Sunter hingga perbatasan Depok.
"Kita bangun rumah pompa ini di atas sungai tidak dilahan untuk menghindari kendala pembebasan lahan. Bangunan rumah ini akan dibuat dengan lebar 50 meter dan panjang 200 meter," ujarnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/895678/31/tanggulangi-banjir-dki-bangun-lima-rumah-pompa
Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU DKI Jakarta SM Robert Rajagukguk mengatakan, lima rumah pompa ini akan dibangun secara bertahap di Sentiong, Hailai-Marina, Muara Karang, Muara Angke, dan Kamal Muara.
"Keberadaan lima rumah pompa ini akan dapat mengurangi banjir di Ibu Kota sebanyak 24%," kata Robert di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dia menuturkan, rumah pompa di Kali Sentiong ini merupakan kewajiban pengembang yaitu PT Manggala Krida Yhuda (MKY).
Perusahaan tersebut merupakan salah satu yang akan membangun reklamasi pulau di utara Jakarta. Anggaran pembuatan rumah pompa ini mencapai Rp1,1 miliar.
"Tadinya mau dibangun menggunakan APBD tapi akhirnya kita serahkan ke pengembang," ucapnya.
Luas daerah tangkapan untuk rumah pompa ini akan mencapai 47 kilometer dan dibangun untuk mengatasi genangan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Sunter hingga perbatasan Depok.
"Kita bangun rumah pompa ini di atas sungai tidak dilahan untuk menghindari kendala pembebasan lahan. Bangunan rumah ini akan dibuat dengan lebar 50 meter dan panjang 200 meter," ujarnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/895678/31/tanggulangi-banjir-dki-bangun-lima-rumah-pompa
Selasa, 21 Mei 2013
Demi Warga Waduk Pluit, Pemerintah Tata Rusun
TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Dinas Perumahan Jonathan Pasodung mengatakan pihaknya berencana menata kembalinya Rumah Susun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Penataan agar bisa ditempati oleh warga gusuran dari bantaran Waduk Pluit yang tengah dinormalisasi.
Jonatahan mengatakan, penataan itu meliputi dua hal, yaitu penambahan blok di Rusun Muara Baru serta menertibkan warga yang menghuni secara liar unit unit di rusun tersebut. "Kadis Perumagan saat ini tengah ditugaskan untik menginventarisir warga yang ada di Rusun Muara Baru," ujar Jonathan kepada wartawan besok.
Terkait penertiban, Jonathan berkata, bahwa jumlah unit yang penghuninya harus ditertibkan adalag kesemua unit. Karena Rusun Muara Baru saat ini terdiri atas enam blok, maka total ada 400 unit yang penghuninya harus ditata.
Penertiban itu, kata Jonathan, adalah dengan mendata dan mengecek kembali apakah mereka adalah kategori layak menghuni rusun. Kategori itu ditentukan faktor seperti apakah mereka warga Waduk Pluit atau korban banjir, apakah mereka memiliki KTP DKI Jakarta, dan apakah mereka tidak memiliki tempat tinggal.
"Kalau ternyata memang mereka layak menghuni, kami tak segan buatkan surat perjanjian sewanya. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat, ya mereka kami keluarkan,"ujar Jonathan tegas. Ia juga mengatakan hal penertiban tengah disosialisasikan.
Sementara itu, terkait penambahan blok, Jonatahan mengatakan akan menambah 6-8 blok baru di rusun Muara Baru. Per blok bisa menampung 100 unit ata dengan kata lain akan ada 800 unit siap huni.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/083481913/Demi-Warga-Waduk-Pluit-Pemerintah-Tata-Rusun
Jonatahan mengatakan, penataan itu meliputi dua hal, yaitu penambahan blok di Rusun Muara Baru serta menertibkan warga yang menghuni secara liar unit unit di rusun tersebut. "Kadis Perumagan saat ini tengah ditugaskan untik menginventarisir warga yang ada di Rusun Muara Baru," ujar Jonathan kepada wartawan besok.
Terkait penertiban, Jonathan berkata, bahwa jumlah unit yang penghuninya harus ditertibkan adalag kesemua unit. Karena Rusun Muara Baru saat ini terdiri atas enam blok, maka total ada 400 unit yang penghuninya harus ditata.
Penertiban itu, kata Jonathan, adalah dengan mendata dan mengecek kembali apakah mereka adalah kategori layak menghuni rusun. Kategori itu ditentukan faktor seperti apakah mereka warga Waduk Pluit atau korban banjir, apakah mereka memiliki KTP DKI Jakarta, dan apakah mereka tidak memiliki tempat tinggal.
"Kalau ternyata memang mereka layak menghuni, kami tak segan buatkan surat perjanjian sewanya. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat, ya mereka kami keluarkan,"ujar Jonathan tegas. Ia juga mengatakan hal penertiban tengah disosialisasikan.
Sementara itu, terkait penambahan blok, Jonatahan mengatakan akan menambah 6-8 blok baru di rusun Muara Baru. Per blok bisa menampung 100 unit ata dengan kata lain akan ada 800 unit siap huni.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/083481913/Demi-Warga-Waduk-Pluit-Pemerintah-Tata-Rusun
Jumat, 15 Februari 2013
"Waterway" untuk Warga Rusun Marunda
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan moda transportasi baru untuk memfasilitasi keterbatasan transportasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Dua unit kapal motor disediakan untuk mengangkut penumpang dari Rusun Marunda menuju Muara Baru.
"Ada dua kapal jenis karapu yang kami sediakan untuk trayek waterway ini. Kebetulan banyak warga rusun yang bekerja di sana, makanya trayeknya seperti itu," kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tri Hendro S di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/2/2013).
Ia menjelaskan, Dishub memiliki enam kapal jenis karapu dan dua kapal jenis lumba-lumba. Kapal-kapal tersebut selama ini melayani rute Muara Angke - Kepulauan Seribu.
"Namun, selalu ada yang dicadangkan, termasuk dua ini. Karena itu, sekarang dimanfaatkan dulu buat transportasi di sini," kata Tri.
Dua kapal yang disiapkan masing-masing karapu II dan karapu III. Keduanya berkapasitas 24 penumpang. Masing-masing dilengkapi dua mesin 200 PK, total 400 PK, dan mampu mencapai kecepatan maksimum 30 knot.
"Dengan jarak (Marunda-Muara Baru) sekitar 12 mil atau sekitar 17 kilometer, kami perkirakan waktu perjalanan sekitar 30 menit," imbuh Tri.
Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan dengan jika melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat yang mencapai sekitar satu jam di saat lancar, bahkan 2-3 jam di saat macet. Karena itu, Tri menilai, transportasi laut lebih efektif meskipun cukup menguras dari sisi anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/14/12141963/.Waterway.untuk.Warga.Rusun.Marunda
"Ada dua kapal jenis karapu yang kami sediakan untuk trayek waterway ini. Kebetulan banyak warga rusun yang bekerja di sana, makanya trayeknya seperti itu," kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tri Hendro S di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/2/2013).
Ia menjelaskan, Dishub memiliki enam kapal jenis karapu dan dua kapal jenis lumba-lumba. Kapal-kapal tersebut selama ini melayani rute Muara Angke - Kepulauan Seribu.
"Namun, selalu ada yang dicadangkan, termasuk dua ini. Karena itu, sekarang dimanfaatkan dulu buat transportasi di sini," kata Tri.
Dua kapal yang disiapkan masing-masing karapu II dan karapu III. Keduanya berkapasitas 24 penumpang. Masing-masing dilengkapi dua mesin 200 PK, total 400 PK, dan mampu mencapai kecepatan maksimum 30 knot.
"Dengan jarak (Marunda-Muara Baru) sekitar 12 mil atau sekitar 17 kilometer, kami perkirakan waktu perjalanan sekitar 30 menit," imbuh Tri.
Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan dengan jika melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat yang mencapai sekitar satu jam di saat lancar, bahkan 2-3 jam di saat macet. Karena itu, Tri menilai, transportasi laut lebih efektif meskipun cukup menguras dari sisi anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/14/12141963/.Waterway.untuk.Warga.Rusun.Marunda
Langganan:
Postingan
(
Atom
)