JAKARTA - Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan Jakarta saat ini dalam kondisi kritis transportasi umum. Kamacetan di Jakarta akibat banyaknya masyarakat enggan menggunakan angkutan umum.
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Tjahyono mengungkapkan, saat ini Jakarta bukanlah krisis kemacetan melainkan krisis sarana transportasi umum.
Sehingga pemerintah harus memberikan solusi atas kebijakan yang dibuat.
"Ya jangan membuat wacana sendiri tetapi harus terintegrasi secara besar dengan pihak lain. Kalau melalukan pelarangan dan pembatasan kendaraan pribadi harus disediakan juga alternatifnya," ungkap Tri kepada Sindonews, Senin 12 Januari kemarin.
Tri menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan wacana pembatasan kendaraan maka harus melakukan kroscek terlebih dahulu.
Sebagai contoh wacana pembatasan usia kendaraan tua harus benar-benar dikaji secara matang. Menurut dia, kendaraan tua yang melintas di Jakarta kurang dari lima persen.
Di lapangan terlihat bahwa kendaraan yang melintas di Jakarta adalah kendaraan baru dan bukan kendaraan tua. Artinya pembelian kendaraan masih tinggi.
Tri berpendapat kendaraan usia tua bukan penyebab kemacetan. Justru kendaraan tersebut sudah bergeser ke luar Jakarta.
"Jika prediksi kemacetan mencapai 13 persen tahun ini dan mobilitas mobil tua sekitar 3 persen maka dia meyakini penyebabnya bukanlah kendaraan tua. Namun jika memang benar asumsi itu maka harus difikirkan akan dikemanakan kendaraan yang usianya di atas 10 tahun itu," ucapnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/949663/31/jakarta-kritis-transportasi-umum-bukan-kemacetan-1421073957
Tampilkan postingan dengan label wacana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label wacana. Tampilkan semua postingan
Selasa, 13 Januari 2015
Jumat, 07 Juni 2013
Warga Betawi: Jokowi-Ahok Kembalikan PRJ ke Sejarah
JAKARTA, KOMPAS.com — Meski baru sebatas wacana, pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke area Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh warga, khusus masyarakat Betawi.
Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurut dia, jika hal itu terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT Jakarta.
"Kan, memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas, kan, ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.
Adji mengakui gelaran PRJ pada tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT Jakarta terdahulu. Produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.
"Kalau di Monas, kan, lebih kelihatan PRJ-nya daripada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," ujar Adji.
Tidak hanya Adji, hal senada diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet, itu mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurut Asrul, suasana PRJ bisa membawa dirinya ke masa kecilnya.
"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgialah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya semringah.
Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Jakarta yang diidam-idamkan.
Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT Jakarta yang memiliki ciri Betawi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/06/18574873/Warga.Betawi..JokowiAhok.Kembalikan.PRJ.ke.Sejarah
Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurut dia, jika hal itu terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT Jakarta.
"Kan, memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas, kan, ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.
Adji mengakui gelaran PRJ pada tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT Jakarta terdahulu. Produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.
"Kalau di Monas, kan, lebih kelihatan PRJ-nya daripada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," ujar Adji.
Tidak hanya Adji, hal senada diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet, itu mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurut Asrul, suasana PRJ bisa membawa dirinya ke masa kecilnya.
"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgialah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya semringah.
Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Jakarta yang diidam-idamkan.
Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT Jakarta yang memiliki ciri Betawi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/06/18574873/Warga.Betawi..JokowiAhok.Kembalikan.PRJ.ke.Sejarah
Senin, 08 April 2013
Empat ide 'gila' atasi kemacetan Jakarta
Kemacetan merupakan problema paling utama di Jakarta. Tak heran bila berbagai cara ditempuh oleh baik pemerintah maupun beberapa pihak untuk mencari solusi yang membuat transportasi mandek tersebut.
Salah satunya adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang telah mencetuskan beberapa ide untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
Beberapa ide termasuk masuk akal seperti membuat monorail yang menghubungkan kota-kota satelit dengan pusat kota Jakarta. Begitu pun dengan membangun pemukiman di dekat perkantoran sehingga bisa menghemat ongkos dan mengurangi macet untuk para pekerja.
Tapi, beberapa ide malah menimbulkan permasalahan baru lain atau malah tidak masuk akal. Apa saja ide-ide tersebut?
1. Contra flow
Mengutamakan jalan tol untuk satu arah merupakan salah satu solusi yang digembor-gemborkan oleh Dahlan Iskan. Bahkan, pagi tadi Dahlan meresmikan sistem contra flow di Rawamangun.
Padahal sebelumnya, sistem contra flow hanya diterapkan untuk tol Semanggi-Slipi. Sistem ini dilakukan dengan cara jalur menuju Jakarta ditambah satu yaitu memakan satu lajur arah sebaliknya.
"Oh ini toh yang menyebabkan macet tadi," ujar Ferial (29) yang setiap hari melewati jalur Rawamangun untuk menuju tempat kerjanya. Rupanya contra flow masih belum sukses.Â
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya M. Jazari. "Uji coba pagi ini kurang sukses lantaran tidak berjalan lancar akibat kemacetan di KM 7+000 dari arah Tanjung Priok menuju Cawang."
2. Electronic Road Pricing (ERP)
Dalam catatan awal pekannya, Dahlan menyebutkan bahwa sistem ERP akan menjadi sangat cocok diterapkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.?
Pasalnya, sistem ini telah sukses diterapkan di Singapura. Alih-alih langsung berjalan dengan sukses, rencana ini otomatis akan membatalkan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sebelumnya telah mempunyai ide untuk penerapan ganjil genap.
3. Motor masuk tol
Dahlan meminta kepada PT Jasa Marga melakukan studi agar kendaraan bermotor bisa masuk ke dalam jalan tol di Jakarta.
Dia mengusulkan agar kendaraan bermotor tersebut disediakan lajur khusus dengan menambah sayap-sayap jalan tol yang sudah ada.
"Peraturan pun juga membolehkan. Saya sedang pikirkan dan nantinya meminta Jasa Marga agar membuat sayap di jalan tol untuk sepeda motor," kata Dahlan dalam kunjungan kerja di Bali beberapa waktu lalu. Usulan ini pun mendapat pro dan kontra.
4. Gratiskan jalan tol
Ide ini diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi V DPR Usman Jafar mengusulkan agar jalan tol di Indonesia tidak dipungut biaya alias gratis.
Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama PT Jasa Marga dan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum.
Usulan Usman berangkat dari kenyataan saat ini di mana tidak ada bedanya antara jalan tol dengan jalan arteri. Kemacetan di jalan tol dirasa sudah sangat parah, padahal jalan adalah jalan bebas hambatan. Idealnya juga bebas dari kemacetan.
"Ini ada wacana, jadi kalau jalan tol karena sudah macet begitu sama saja, mending digratiskan saja. Kalaupun demikian bisa saja digratiskan pada jam-jam tertentu," ucap Usman dalam rapat di Komisi V, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3).
Bukan hanya itu, jalan tol milik Jasa Marga yang sudah Break Event Point atau balik modal, bisa digratiskan karena ini adalah layanan publik yang bisa dinikmati masyarakat. Usman juga mengaku wacana ini sudah dibicarakan dengan pimpinan DPR.
"Bisa disampaikan kepada kita, mungkin tidak wacana ini dikenakan ke kita. Digratiskan saja," jelasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/empat-ide-039gila039-atasi-kemacetan-jakarta.html
Salah satunya adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang telah mencetuskan beberapa ide untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
Beberapa ide termasuk masuk akal seperti membuat monorail yang menghubungkan kota-kota satelit dengan pusat kota Jakarta. Begitu pun dengan membangun pemukiman di dekat perkantoran sehingga bisa menghemat ongkos dan mengurangi macet untuk para pekerja.
Tapi, beberapa ide malah menimbulkan permasalahan baru lain atau malah tidak masuk akal. Apa saja ide-ide tersebut?
1. Contra flow
Mengutamakan jalan tol untuk satu arah merupakan salah satu solusi yang digembor-gemborkan oleh Dahlan Iskan. Bahkan, pagi tadi Dahlan meresmikan sistem contra flow di Rawamangun.
Padahal sebelumnya, sistem contra flow hanya diterapkan untuk tol Semanggi-Slipi. Sistem ini dilakukan dengan cara jalur menuju Jakarta ditambah satu yaitu memakan satu lajur arah sebaliknya.
"Oh ini toh yang menyebabkan macet tadi," ujar Ferial (29) yang setiap hari melewati jalur Rawamangun untuk menuju tempat kerjanya. Rupanya contra flow masih belum sukses.Â
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya M. Jazari. "Uji coba pagi ini kurang sukses lantaran tidak berjalan lancar akibat kemacetan di KM 7+000 dari arah Tanjung Priok menuju Cawang."
2. Electronic Road Pricing (ERP)
Dalam catatan awal pekannya, Dahlan menyebutkan bahwa sistem ERP akan menjadi sangat cocok diterapkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.?
Pasalnya, sistem ini telah sukses diterapkan di Singapura. Alih-alih langsung berjalan dengan sukses, rencana ini otomatis akan membatalkan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sebelumnya telah mempunyai ide untuk penerapan ganjil genap.
3. Motor masuk tol
Dahlan meminta kepada PT Jasa Marga melakukan studi agar kendaraan bermotor bisa masuk ke dalam jalan tol di Jakarta.
Dia mengusulkan agar kendaraan bermotor tersebut disediakan lajur khusus dengan menambah sayap-sayap jalan tol yang sudah ada.
"Peraturan pun juga membolehkan. Saya sedang pikirkan dan nantinya meminta Jasa Marga agar membuat sayap di jalan tol untuk sepeda motor," kata Dahlan dalam kunjungan kerja di Bali beberapa waktu lalu. Usulan ini pun mendapat pro dan kontra.
4. Gratiskan jalan tol
Ide ini diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi V DPR Usman Jafar mengusulkan agar jalan tol di Indonesia tidak dipungut biaya alias gratis.
Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama PT Jasa Marga dan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum.
Usulan Usman berangkat dari kenyataan saat ini di mana tidak ada bedanya antara jalan tol dengan jalan arteri. Kemacetan di jalan tol dirasa sudah sangat parah, padahal jalan adalah jalan bebas hambatan. Idealnya juga bebas dari kemacetan.
"Ini ada wacana, jadi kalau jalan tol karena sudah macet begitu sama saja, mending digratiskan saja. Kalaupun demikian bisa saja digratiskan pada jam-jam tertentu," ucap Usman dalam rapat di Komisi V, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3).
Bukan hanya itu, jalan tol milik Jasa Marga yang sudah Break Event Point atau balik modal, bisa digratiskan karena ini adalah layanan publik yang bisa dinikmati masyarakat. Usman juga mengaku wacana ini sudah dibicarakan dengan pimpinan DPR.
"Bisa disampaikan kepada kita, mungkin tidak wacana ini dikenakan ke kita. Digratiskan saja," jelasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/empat-ide-039gila039-atasi-kemacetan-jakarta.html
Jumat, 08 Februari 2013
JK: Monorel Harus Dibangun, Memang Mau Macet Terus?
JAKARTA - Banjir yang telah merendam Jakarta akibat hujan deras yang berlangsung berhari-hari menimbulkan wacana akan pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi. Namun, pemisahan tersebut bukan perkara mudah.
Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai kemacetan dan banjir Jakarta bukan menjadi alasan bagi pusat pemerintahan berpindah kota. JK pun sangat tidak setuju terhadap wacana memindahkan pusat pemerintahan ke kota lain.
"Bukan malah ditinggalkan, itu namanya tidak bertanggung jawab, yang harus dibenahi justru infrastrukturnya," ujar Jusuf Kalla, kepada Okezone di Sekretariat PMI Pusat, Jakarta, Kamis (7/2/2013).
Lebih lanjut, JK mengatakan, pembenahan yang perlu dilakukan saat ini adalah sektor infrastruktur. Menurutnya, perbaikan kota Jakarta melalui infrastruktur jauh lebih efektif. "Ya ibu kota itu solusinya bukan pindah kota, tapi infrstrukturnya diperbaiki," katanya.
JK mengimbau agar semua warga Jakarta untuk bersama-sama membenahi kota Jakarta. Menurut dia, Jakarta memang masih butuh pembenahan, salah satunya adalah pembangunan monorel. "Monorel itu saya mutlak setuju dan itu harus. Apa mau macet terus kota Jakarta?" tukas dia. (mrt)
Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758401/jk-monorel-harus-dibangun-memang-mau-macet-terus
Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai kemacetan dan banjir Jakarta bukan menjadi alasan bagi pusat pemerintahan berpindah kota. JK pun sangat tidak setuju terhadap wacana memindahkan pusat pemerintahan ke kota lain.
"Bukan malah ditinggalkan, itu namanya tidak bertanggung jawab, yang harus dibenahi justru infrastrukturnya," ujar Jusuf Kalla, kepada Okezone di Sekretariat PMI Pusat, Jakarta, Kamis (7/2/2013).
Lebih lanjut, JK mengatakan, pembenahan yang perlu dilakukan saat ini adalah sektor infrastruktur. Menurutnya, perbaikan kota Jakarta melalui infrastruktur jauh lebih efektif. "Ya ibu kota itu solusinya bukan pindah kota, tapi infrstrukturnya diperbaiki," katanya.
JK mengimbau agar semua warga Jakarta untuk bersama-sama membenahi kota Jakarta. Menurut dia, Jakarta memang masih butuh pembenahan, salah satunya adalah pembangunan monorel. "Monorel itu saya mutlak setuju dan itu harus. Apa mau macet terus kota Jakarta?" tukas dia. (mrt)
Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758401/jk-monorel-harus-dibangun-memang-mau-macet-terus
Jumat, 21 Desember 2012
Pemulung Bakal Dilatih Bersihkan Sampah Jakarta dan Digaji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sempat melontarkan wacana untuk menggaji pemulung sebesar Rp 2 juta, untuk membersihkan sampah-sampah di Jakarta.
Saat ditanya kembali soal wacana itu, Basuki menjelaskan pihaknya menginginkan swakelola untuk membersihkan sampah.
"Kenapa kita tidak berdayakan pemulung juga? Tapi mesti dilatih, lagi dikaji," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/12/2012).
Mengenai gaji, mantan Bupati Belitung Timur menuturkan, gaji pemulung tentunya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.
Sebelumnya, Basuki menuturkan, sistem yang akan digunakan adalah dengan memberikan gaji per bulan, sehingga para pemulung bisa ikut mengumpulkan sampah di luar yang mereka cari.
"Kalau yang mereka perlu bisa diambil, kalau tidak (perlu) kan bisa mereka berikan ke kami sampahnya," ucap Basuki.
Dengan cara ini, menurutnya, sampah bisa dikurangi, sekaligus bisa memberikan panghasiln tetap kepada pemulung.
"Kalau dihitung 2.000 pemulung, per bulannya paling Rp 48 miliar. Daripada kasih ke orang (swasta) Rp 75 miliar tapi enggak bersih juga," paparnya.
Selain mengerahkan pemulung, Basuki juga berencana mengkoordinasikan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kebersihan untuk membersihakan sampah. (*)
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/20/pemulung-bakal-dilatih-bersihkan-sampah-jakarta-dan-digaji
Saat ditanya kembali soal wacana itu, Basuki menjelaskan pihaknya menginginkan swakelola untuk membersihkan sampah.
"Kenapa kita tidak berdayakan pemulung juga? Tapi mesti dilatih, lagi dikaji," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/12/2012).
Mengenai gaji, mantan Bupati Belitung Timur menuturkan, gaji pemulung tentunya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.
Sebelumnya, Basuki menuturkan, sistem yang akan digunakan adalah dengan memberikan gaji per bulan, sehingga para pemulung bisa ikut mengumpulkan sampah di luar yang mereka cari.
"Kalau yang mereka perlu bisa diambil, kalau tidak (perlu) kan bisa mereka berikan ke kami sampahnya," ucap Basuki.
Dengan cara ini, menurutnya, sampah bisa dikurangi, sekaligus bisa memberikan panghasiln tetap kepada pemulung.
"Kalau dihitung 2.000 pemulung, per bulannya paling Rp 48 miliar. Daripada kasih ke orang (swasta) Rp 75 miliar tapi enggak bersih juga," paparnya.
Selain mengerahkan pemulung, Basuki juga berencana mengkoordinasikan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kebersihan untuk membersihakan sampah. (*)
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/20/pemulung-bakal-dilatih-bersihkan-sampah-jakarta-dan-digaji
Langganan:
Postingan
(
Atom
)