Apa sih yang paling dikeluhkan oleh pengguna lalu lintas di Indonesia? Hasil survei oleh aplikasi navigasi Waze di 32 negara termasuk Indonesia menyebutkan Bandung, Bogor dan Depasar menjadi kota dengan lalu lintas terburuk.Apa sih yang paling dikeluhkan oleh pengguna lalu lintas di Indonesia? Hasil survei oleh aplikasi navigasi Waze di 32 negara termasuk Indonesia menyebutkan Bandung, Bogor dan Depasar menjadi kota dengan lalu lintas terburuk.
Survei Waze yang diterima Selasa (13/10) menyebutkan indeks kepuasan pengemudi yang didasarkan pada hasil survei dari pengalaman mengemudi lebih dari 50 juta pengguna Waze di 32 negara dan 167 area. Survei ini dilakukan untuk menciptakan Driver Satisfaction Index pertama di dunia dengan penilaian mulai dari memuaskan (10) hingga menyebalkan (1). Waze Driver Satisfaction Index didasarkan pada enam faktor utama yang sering dialami pengguna aplikasi Waze seperti Traffic Level berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan kemacetan lalu lintas, kualitas dan infrastruktur jalan, keamanan pengemudi berdasarkan kecelakaan, bahaya di jalan, dan cuaca.
Faktor lainnya adalah layanan pengemudi seperti akses ke SPBU dan kemudahan untuk parkir; Socio-Economi termasuk akses ke mobil dan dampaknya ke harga bahan bakar; serta Wazeyness atau tingkat bantuan dan kepuasan dalam komunitas Waze.
Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor 3,7 most satisfaction index untuk tingkat kepuasan pengemudi dari skor maksimum 10. Untuk index keamanan pengemudi, Indonesia mendapat nilai yang lebih baik dengan skor 8,9.
Indeks Keamanan atau Safety Index menghitung jumlah kecelakaan, bahaya yang dilaporkan, dan juga kondisi cuaca yang membuat jalanan aman untuk dilalui atau sebaliknya. Indonesia sendiri adalah salah satu dari 20 negara teratas di dunia untuk Road Quality Index. Bandung, Bogor dan Denpasar masuk di daftar 10 kota yang memberikan pengalaman terburuk bagi para pengendara menurut hasil evaluasi pengelola aplikasi navigasi Waze.
Kota dunia dengan terburuk bagi pengemudi adalah San Salvador (El Salvador) dengan indeks 2,1 disusul Cali dan Medellin di Colombia dengan indeks masing-masing 2,6 dan 2,7, serta Denpasar (Indonesia) dengan indeks 2,8. Kota lain yang menurut pengguna Waze lalu lintasnya menyebalkan adalah Guatemala City (Guatemala) dengan indeks 3, Bandung (Indonesia) dengan indeks 3, Bucaramanga (Colombia) dengan indeks 3,1, Caracas (Venezuela) dengan indeks 3,1, Bogor (Indonesia) dengan indeks 3,1, dan Bogota (Colombia) dengan indeks 3,4.
Sementara kota yang dianggap paling memuaskan bagi para pengendara pengguna Waze adalah Phoenix di Arizona, Amerika Serikat, dengan indeks kepuasan delapan. Secara keseluruhan, lalu lintas kota-kota di Indonesia dianggap sebagai paling menyebalkan bagi para pengendara pengguna Waze dengan indeks 3,7 atau menempati peringkat tujuh terburuk di dunia.
Sementara negara lalu lintas kendaraannya dianggap paling baik Belanda dengan indeks 7,9.
Meski demikian, soal keamanan lalu lintas di Indonesia dinilai cukup aman. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang indeks keamanan berkendaranya paling baik (8,9), sejajar dengan Perancis.
Negara yang dinilai paling aman adalah Argentina (9,8) sementara negara yang lalu lintasnya dianggap paling berbahaya bagi pengendara adalah El Salvador (3,3). Dalam hal layanan bagi pengendara, salah satunya ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar umum, Indonesia tercatat sebagai yang terburuk di seluruh dunia dengan indeks kepuasan satu. Namun kualitas jalanan Indonesia dianggap baik dengan indeks 7,3.
Survei Waze yang diterima Selasa (13/10) menyebutkan indeks kepuasan pengemudi yang didasarkan pada hasil survei dari pengalaman mengemudi lebih dari 50 juta pengguna Waze di 32 negara dan 167 area. Survei ini dilakukan untuk menciptakan Driver Satisfaction Index pertama di dunia dengan penilaian mulai dari memuaskan (10) hingga menyebalkan (1). Waze Driver Satisfaction Index didasarkan pada enam faktor utama yang sering dialami pengguna aplikasi Waze seperti Traffic Level berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan kemacetan lalu lintas, kualitas dan infrastruktur jalan, keamanan pengemudi berdasarkan kecelakaan, bahaya di jalan, dan cuaca.
Faktor lainnya adalah layanan pengemudi seperti akses ke SPBU dan kemudahan untuk parkir; Socio-Economi termasuk akses ke mobil dan dampaknya ke harga bahan bakar; serta Wazeyness atau tingkat bantuan dan kepuasan dalam komunitas Waze.
Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor 3,7 most satisfaction index untuk tingkat kepuasan pengemudi dari skor maksimum 10. Untuk index keamanan pengemudi, Indonesia mendapat nilai yang lebih baik dengan skor 8,9.
Indeks Keamanan atau Safety Index menghitung jumlah kecelakaan, bahaya yang dilaporkan, dan juga kondisi cuaca yang membuat jalanan aman untuk dilalui atau sebaliknya. Indonesia sendiri adalah salah satu dari 20 negara teratas di dunia untuk Road Quality Index. Bandung, Bogor dan Denpasar masuk di daftar 10 kota yang memberikan pengalaman terburuk bagi para pengendara menurut hasil evaluasi pengelola aplikasi navigasi Waze.
Kota dunia dengan terburuk bagi pengemudi adalah San Salvador (El Salvador) dengan indeks 2,1 disusul Cali dan Medellin di Colombia dengan indeks masing-masing 2,6 dan 2,7, serta Denpasar (Indonesia) dengan indeks 2,8. Kota lain yang menurut pengguna Waze lalu lintasnya menyebalkan adalah Guatemala City (Guatemala) dengan indeks 3, Bandung (Indonesia) dengan indeks 3, Bucaramanga (Colombia) dengan indeks 3,1, Caracas (Venezuela) dengan indeks 3,1, Bogor (Indonesia) dengan indeks 3,1, dan Bogota (Colombia) dengan indeks 3,4.
Sementara kota yang dianggap paling memuaskan bagi para pengendara pengguna Waze adalah Phoenix di Arizona, Amerika Serikat, dengan indeks kepuasan delapan. Secara keseluruhan, lalu lintas kota-kota di Indonesia dianggap sebagai paling menyebalkan bagi para pengendara pengguna Waze dengan indeks 3,7 atau menempati peringkat tujuh terburuk di dunia.
Sementara negara lalu lintas kendaraannya dianggap paling baik Belanda dengan indeks 7,9.
Meski demikian, soal keamanan lalu lintas di Indonesia dinilai cukup aman. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang indeks keamanan berkendaranya paling baik (8,9), sejajar dengan Perancis.
Negara yang dinilai paling aman adalah Argentina (9,8) sementara negara yang lalu lintasnya dianggap paling berbahaya bagi pengendara adalah El Salvador (3,3). Dalam hal layanan bagi pengendara, salah satunya ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar umum, Indonesia tercatat sebagai yang terburuk di seluruh dunia dengan indeks kepuasan satu. Namun kualitas jalanan Indonesia dianggap baik dengan indeks 7,3.
Sumber : http://www.koran-jakarta.com/?36950-survei%20waze%20jadi%20panduan%20pengemudi%20di%20kota%20besar
Tampilkan postingan dengan label survei. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label survei. Tampilkan semua postingan
Kamis, 15 Oktober 2015
Selasa, 30 Juni 2015
Pilih Pakai Kendaraan Pribadi, Pekerja Keluhkan Macet Jakarta
TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Universitas Paramadina menyatakan mayoritas pekerja di Jakarta yang berpenghasilan di atas Rp 5 juta enggan menggunakan transportasi umum. Mereka lebih memilih menggunakan mobil pribadi menuju tempat bekerja.
Di sisi lain, para pekerja itu menyadari penyebab utama terjadinya kemacetan di Jakarta adalah tingginya penggunaan mobil pribadi, tentu saja seperti yang mereka lakukan.
"Pekerja tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, kemacetan masih tetap berlangsung. Padahal dari survei yang sama, 51,6 persen pekerja (responden) mengeluhkan kemacetan yang dianggap menjadi pokok persoalan di Jakarta, ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal," kata pollster Kedai Kopi Hendri Satrio melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2015).
Hendri mengatakan para pekerja enggan menggunakan transportasi umum karena menilai tidak bisa diandalkan. "Layanan transportasi massal masih memiliki kendala dalam hal kecepatan dan kenyamanan," ujar Hendri.
Atas dasar itu, kata Hendri, Kedai Kopi menyatakan sampai sejauh ini kampanye yang digalakan pemerintah agar warga Ibu Kota dan sekitarnya bisa beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal belum berhasil.
Mereka pun merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah-daerah yang ada di kawasan Jabodetabek bisa saling bersinergi untuk membenahi sarana transportasi umum. "Perlu berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan di jalanan Ibu Kota. Sembari membenahi fasilitas transportasi massal, pemerintah juga perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda," tutur Hendri.
Survei Kedai Kopi dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-488 Kota Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 26 Mei – 3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.
Sumber : http://medan.tribunnews.com/2015/06/24/pilih-pakai-kendaraan-pribadi-pekerja-keluhkan-macet-jakarta
Di sisi lain, para pekerja itu menyadari penyebab utama terjadinya kemacetan di Jakarta adalah tingginya penggunaan mobil pribadi, tentu saja seperti yang mereka lakukan.
"Pekerja tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, kemacetan masih tetap berlangsung. Padahal dari survei yang sama, 51,6 persen pekerja (responden) mengeluhkan kemacetan yang dianggap menjadi pokok persoalan di Jakarta, ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal," kata pollster Kedai Kopi Hendri Satrio melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2015).
Hendri mengatakan para pekerja enggan menggunakan transportasi umum karena menilai tidak bisa diandalkan. "Layanan transportasi massal masih memiliki kendala dalam hal kecepatan dan kenyamanan," ujar Hendri.
Atas dasar itu, kata Hendri, Kedai Kopi menyatakan sampai sejauh ini kampanye yang digalakan pemerintah agar warga Ibu Kota dan sekitarnya bisa beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal belum berhasil.
Mereka pun merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah-daerah yang ada di kawasan Jabodetabek bisa saling bersinergi untuk membenahi sarana transportasi umum. "Perlu berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan di jalanan Ibu Kota. Sembari membenahi fasilitas transportasi massal, pemerintah juga perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda," tutur Hendri.
Survei Kedai Kopi dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-488 Kota Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 26 Mei – 3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.
Sumber : http://medan.tribunnews.com/2015/06/24/pilih-pakai-kendaraan-pribadi-pekerja-keluhkan-macet-jakarta
Jumat, 26 Juni 2015
Pekerja Profesional Lebih Pilih Taksi Ketimbang TransJakarta
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum berhasil membenahi lalu lintas di ibu kota. Diperlukan berbagai terobosan untuk membenahi dan mengurai kemacetan yang masih terus terjadi setiap harinya.
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Rabu, 24 Juni 2015
Busway Gagal, Tak Menarik Bagi Warga Kelas Menengah Atas
TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur Jakarta Basuki Purnama, DPRD dan jajaran Dinas Perhubungan gagal menarik minat warga kelas menengah atas menggunakan busway atau angkutan umum. Hal itu tercermin dari survei yang dilakukan Kedai KOPI.
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
Rabu, 13 Mei 2015
Masuk Bursa Kandidat Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Resah
TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil resah setelah namanya masuk dalam bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya.
Menurut Ridwan Kamil, setelah muncul isu yang berkaitan dengan bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta, warga Bandung santer memperbincangkannya. Bahkan ada di antaranya yang menilai negatif kepada dirinya.
“Orang-orang yang awalnya biasa saja, sekarang jadi menilai saya negatif. Terus ujung-ujungnya menjelek-jelekkan saya di sosial media,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, Senin, 11 Mei 2015.
Saat ini, kata Ridwan Kamil, banyak orang yang menganggapnya berambisi menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, berebut dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, banyak yang menilai Ridwan Kamil tidak amanah menjaga kepercayaan warga Bandung.
Ridwan Kamil meminta warga Bandung untuk tidak menilai seenaknya terkait dengan isu tersebut. “Di zaman Internet seperti ini, semua isu bisa dibuat. Saya juga enggak tahu siapa yang bikin isu itu,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan hubungannya dengan Ahok masih berjalan baik. Ahok, kata Ridwan Kamil, adalah teman baiknya di Jakarta, yang sering diajaknya bertukar pengalaman. Ridwan Kamil khawatir isu itu akan mengganggu hubungannya dengan Ahok.
Menurut Ridwan Kamil, dia tak mendalami isu itu. “Saya enggak mau buang-buang energi untuk cari sumber info itu. Jadi, tolong polemik ini disudahi, ya,” ucap Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Alasannya, tugas Risma memimpin Kota Surabaya sebentar lagi rampung. Sementara Ridwan Kamil baru 18 bulan memimpin Kota Bandung.
Sebelummnya, survei yang dilakukan Cyrus Network menempatkan Ahok di posisi pertama sebagai orang yang layak memimpin DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang.
Ahok memperoleh dukungan 35,5 persen dari survei pada 42 kecamatan di DKI Jakarta. Posisi Ahok diikuti oleh Tri Rismaharini (37,2 persen) dan Ridwan Kamil (10,4 persen).
Survei dilakukan terhadap 1.000 responden dengan umur sekitar 17 tahun di seluruh kelurahan di Jakarta. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan dari survei ini mencapai 95 persen, dengan margin eror sekitar 3,1 persen.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/12/058665551/Masuk-Bursa-Kandidat-Gubernur-Jakarta-Ridwan-Kamil-Resah
Menurut Ridwan Kamil, setelah muncul isu yang berkaitan dengan bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta, warga Bandung santer memperbincangkannya. Bahkan ada di antaranya yang menilai negatif kepada dirinya.
“Orang-orang yang awalnya biasa saja, sekarang jadi menilai saya negatif. Terus ujung-ujungnya menjelek-jelekkan saya di sosial media,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, Senin, 11 Mei 2015.
Saat ini, kata Ridwan Kamil, banyak orang yang menganggapnya berambisi menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, berebut dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, banyak yang menilai Ridwan Kamil tidak amanah menjaga kepercayaan warga Bandung.
Ridwan Kamil meminta warga Bandung untuk tidak menilai seenaknya terkait dengan isu tersebut. “Di zaman Internet seperti ini, semua isu bisa dibuat. Saya juga enggak tahu siapa yang bikin isu itu,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan hubungannya dengan Ahok masih berjalan baik. Ahok, kata Ridwan Kamil, adalah teman baiknya di Jakarta, yang sering diajaknya bertukar pengalaman. Ridwan Kamil khawatir isu itu akan mengganggu hubungannya dengan Ahok.
Menurut Ridwan Kamil, dia tak mendalami isu itu. “Saya enggak mau buang-buang energi untuk cari sumber info itu. Jadi, tolong polemik ini disudahi, ya,” ucap Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Alasannya, tugas Risma memimpin Kota Surabaya sebentar lagi rampung. Sementara Ridwan Kamil baru 18 bulan memimpin Kota Bandung.
Sebelummnya, survei yang dilakukan Cyrus Network menempatkan Ahok di posisi pertama sebagai orang yang layak memimpin DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang.
Ahok memperoleh dukungan 35,5 persen dari survei pada 42 kecamatan di DKI Jakarta. Posisi Ahok diikuti oleh Tri Rismaharini (37,2 persen) dan Ridwan Kamil (10,4 persen).
Survei dilakukan terhadap 1.000 responden dengan umur sekitar 17 tahun di seluruh kelurahan di Jakarta. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan dari survei ini mencapai 95 persen, dengan margin eror sekitar 3,1 persen.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/12/058665551/Masuk-Bursa-Kandidat-Gubernur-Jakarta-Ridwan-Kamil-Resah
Jumat, 17 Oktober 2014
Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta
JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Jumat, 18 Oktober 2013
Dibanding Fauzi Bowo dan Sutiyoso, Kinerja Jokowi Lebih Baik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga DKI Jakarta menilai kinerja Joko Widodo selama setahun ini lebih baik dari Fauzi Bowo dan Sutiyoso.
Hal itu terlihat dari survei Indo Barometer (IB). Pengumpulan data survei IB dilakukan sejak 4-10 Oktober 2013. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling. Dengan jumlah responden sebanyak 400 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.
Responden diambil dari enam wilayah di DKI Jakarta. Dari Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 2,5 persen. Lalu Jakarta Selatan sejumlah 20 persen. Jakarta Timur 27,5 persen. Jakarta Pusat 10 persen.
Jakarta Barat 22,5 persen. Jakarta Utara 17,5 persen.Dalam survei itu, untuk penanganan masalah sampah, warga menilai kinerja Jokowi 68,5 persen. Sedangkan Sutiyoso empat persen dan Fauzi Bowo lima persen.
Kemudian untuk pelayanan kantor Pemda bagi masyarakat, masyarakat menilai kinerja Jokowi 89,8 persen. Sedangkan Fauzi Bowo 2,3 persen dan Sutiyoso hanya dua persen.
Begitu pula untuk pendidikan murah bagi warga miskin, warga setuju Jokowi lebih baik sebanyak 86,5 persen. Foke 6,5 persen dan sutiyoso satu persen.
Bahkan untuk penanganan masalah banjir saja, warga menilai Jokowi lebih baik sebanyak 76,8 persen. Sedangkan Sutiyoso sebanyak 0,8 persen dan Fausi Bowo 2,5 persen.
Demikian pula untuk masalah transportasi, Jokowi dianggap lebih baik sebanyak 51,2 persen. Sutiyoso 8,5 persen dan Fauzi Bowo 10,3 persen.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/17/dibanding-fauzi-bowo-dan-sutiyoso-kinerja-jokowi-lebih-baik
Hal itu terlihat dari survei Indo Barometer (IB). Pengumpulan data survei IB dilakukan sejak 4-10 Oktober 2013. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling. Dengan jumlah responden sebanyak 400 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.
Responden diambil dari enam wilayah di DKI Jakarta. Dari Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 2,5 persen. Lalu Jakarta Selatan sejumlah 20 persen. Jakarta Timur 27,5 persen. Jakarta Pusat 10 persen.
Jakarta Barat 22,5 persen. Jakarta Utara 17,5 persen.Dalam survei itu, untuk penanganan masalah sampah, warga menilai kinerja Jokowi 68,5 persen. Sedangkan Sutiyoso empat persen dan Fauzi Bowo lima persen.
Kemudian untuk pelayanan kantor Pemda bagi masyarakat, masyarakat menilai kinerja Jokowi 89,8 persen. Sedangkan Fauzi Bowo 2,3 persen dan Sutiyoso hanya dua persen.
Begitu pula untuk pendidikan murah bagi warga miskin, warga setuju Jokowi lebih baik sebanyak 86,5 persen. Foke 6,5 persen dan sutiyoso satu persen.
Bahkan untuk penanganan masalah banjir saja, warga menilai Jokowi lebih baik sebanyak 76,8 persen. Sedangkan Sutiyoso sebanyak 0,8 persen dan Fausi Bowo 2,5 persen.
Demikian pula untuk masalah transportasi, Jokowi dianggap lebih baik sebanyak 51,2 persen. Sutiyoso 8,5 persen dan Fauzi Bowo 10,3 persen.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/17/dibanding-fauzi-bowo-dan-sutiyoso-kinerja-jokowi-lebih-baik
Rabu, 16 Oktober 2013
Embusan ”Jakarta Baru” Mulai Terasa
JAKARTA, KOMPAS.com -- Tingginya ekspektasi publik terhadap sebuah kepemimpinan bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kinerja yang ditunjukkan pemerintahan yang baru tidak sesuai dengan harapan publik, risiko anjloknya popularitas pun lebih besar.
Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.
Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.
Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.
Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.
Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.
Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.
Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.
Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.
Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.
Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.
Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.
Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.
Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.
Realisasi kebijakan
Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.
Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.
Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.
Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.
Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.
Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa
Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.
Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.
Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.
Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.
Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.
Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.
Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.
Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.
Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.
Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.
Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.
Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.
Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.
Realisasi kebijakan
Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.
Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.
Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.
Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.
Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.
Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa
Jumat, 26 Juli 2013
Niat "Nyapres" Bisa Jadi Blunder untuk Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi sosok fenomenal karena merajai sebagian besar survei kandidat calon presiden yang diinginkan masyarakat. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju dalam pilpres. Jika nantinya Jokowi menyatakan berminat maju, hal ini diyakini akan menjadi blunder bagi mantan Wali Kota Surakarta itu.
"Akan jadi blunder itu jika dilihat melalui kacamata pemilih Jakarta dan kelas menengah melek politik," ujar pengamat politik dari Pol-Track Institute Arya Budi saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).
Ia mengatakan, kelas menengah dan pemilih Jakarta akan menilai kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum cukup. Hal ini terlihat dari persoalan macet, banjir, dan politik perkotaan yang juga belum selesai.
"Kalau ukuran-ukuran itu selesai sebelum Mei 2014, Jokowi tidak akan sulit maju sebagai capres. Selain itu, bagi publik pemilih nasional, Jokowi adalah figur alternatif di luar para patron partai yang sudah tegas jelas mencalonkan diri," kata Arya Budi.
Terlepas sudah teruji atau belum memimpin Ibu Kota, menurut Arya, ada satu ganjalan lagi bagi Jokowi untuk maju, yakni janji Jokowi untuk menjabat satu periode penuh jika menang Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diyakini akan dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengandaskan niat Jokowi maju dalam pilpres.
Tetapi, kata Arya, publik pemilih saat ini cenderung lupa akan janji Jokowi itu. Publik lebih cenderung melihat kondisi saat ini.
"Tapi, lawan politik pasti akan 'mengingatkan' publik juga," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Arya, sikap Jokowi yang pasif atas wacana pencapresannya adalah sikap terbaik. Pernyataan dan sikap pasif Jokowi dinilainya sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Sebelumnya, nama Jokowi selalu menempati peringkat teratas sebagai kandidat capres pada Pemilu 2014. Survei terakhir dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai kandidat capres yang dikehendaki rakyat mengungguli capres-capres lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wiranto.
Berdasarkan survei Soegeng Sarjadi School of Goverment juga menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer mengalahkan Prabowo dan Jusuf Kalla.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/07/25/1053323/Niat.Nyapres.Bisa.Jadi.Blunder.untuk.Jokowi
"Akan jadi blunder itu jika dilihat melalui kacamata pemilih Jakarta dan kelas menengah melek politik," ujar pengamat politik dari Pol-Track Institute Arya Budi saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).
Ia mengatakan, kelas menengah dan pemilih Jakarta akan menilai kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum cukup. Hal ini terlihat dari persoalan macet, banjir, dan politik perkotaan yang juga belum selesai.
"Kalau ukuran-ukuran itu selesai sebelum Mei 2014, Jokowi tidak akan sulit maju sebagai capres. Selain itu, bagi publik pemilih nasional, Jokowi adalah figur alternatif di luar para patron partai yang sudah tegas jelas mencalonkan diri," kata Arya Budi.
Terlepas sudah teruji atau belum memimpin Ibu Kota, menurut Arya, ada satu ganjalan lagi bagi Jokowi untuk maju, yakni janji Jokowi untuk menjabat satu periode penuh jika menang Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diyakini akan dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengandaskan niat Jokowi maju dalam pilpres.
Tetapi, kata Arya, publik pemilih saat ini cenderung lupa akan janji Jokowi itu. Publik lebih cenderung melihat kondisi saat ini.
"Tapi, lawan politik pasti akan 'mengingatkan' publik juga," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Arya, sikap Jokowi yang pasif atas wacana pencapresannya adalah sikap terbaik. Pernyataan dan sikap pasif Jokowi dinilainya sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Sebelumnya, nama Jokowi selalu menempati peringkat teratas sebagai kandidat capres pada Pemilu 2014. Survei terakhir dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai kandidat capres yang dikehendaki rakyat mengungguli capres-capres lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wiranto.
Berdasarkan survei Soegeng Sarjadi School of Goverment juga menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer mengalahkan Prabowo dan Jusuf Kalla.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/07/25/1053323/Niat.Nyapres.Bisa.Jadi.Blunder.untuk.Jokowi
Senin, 11 Maret 2013
Sampah Hampir 10 Ton di Sisi Rel Kebayoran Lama Diangkut
Metrotvnews.com, Jakarta: Sampah 9,5 ton di dekat Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (9/3), diangkat. Sampah itu mayoritas diambil dari selokan di sisi rel kereta. "Ini sesuai instruksi Gubernur. Kita gelar tiap minggu untuk penanganan sampah di Jakarta," ujar Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin.
Zaenal mengatakan, tumpukan sampah di selokan sisi rel merupakan bukti minimnya budaya bersih masyarakat. Wilayah sekitar pasar juga menyumbang sampah lebih banyak dibandingkan wilayah yang jauh dari pasar. "Ini daerah pasar. Bukan cuma pedagang, pemulung yang buang sampah di situ. Belum lagi sampah yang dibuang dari kereta," tuturnya.
Sampah diangkut menggunakan tiga truk kecil yang tiap truk berkapasitas enam meter kubik. Ada juga dua truk besar berkapasitas 10 meter kubik. Sampah diangkut ke Bantar Gebang. Menurut Zaenal, kegiatan ini akan digelar di wilayah lain di Jakarta Selatan.
Pemilihan target wilayah diputuskan sesuai besarnya konsentrasi sampah. Ia mengakui jika wilayah di dekat pasar dan rel kereta api menjadi prioritas. "Seperti kawasan Pasar Mingggu, terutama dekat rel kereta. Orang tahunya itu tugas kita. Padahal seharusnya ada koordinasinya dengan PT Kereta Api Indonesia kalau di sekitar rel," tandasnya.
Untuk melancarkan kegiatan pembersihan sampah pihaknya telah membentuk tim survei. Tugas tim survei menentukan prioritas wilayah kronis sampah. Bersama tim itu pula pihaknya akan menggelar aksi pembersihan sampah.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/09/5/137065/Sampah-Hampir-10-Ton-di-Sisi-Rel-Kebayoran-Lama-Diangkut
Zaenal mengatakan, tumpukan sampah di selokan sisi rel merupakan bukti minimnya budaya bersih masyarakat. Wilayah sekitar pasar juga menyumbang sampah lebih banyak dibandingkan wilayah yang jauh dari pasar. "Ini daerah pasar. Bukan cuma pedagang, pemulung yang buang sampah di situ. Belum lagi sampah yang dibuang dari kereta," tuturnya.
Sampah diangkut menggunakan tiga truk kecil yang tiap truk berkapasitas enam meter kubik. Ada juga dua truk besar berkapasitas 10 meter kubik. Sampah diangkut ke Bantar Gebang. Menurut Zaenal, kegiatan ini akan digelar di wilayah lain di Jakarta Selatan.
Pemilihan target wilayah diputuskan sesuai besarnya konsentrasi sampah. Ia mengakui jika wilayah di dekat pasar dan rel kereta api menjadi prioritas. "Seperti kawasan Pasar Mingggu, terutama dekat rel kereta. Orang tahunya itu tugas kita. Padahal seharusnya ada koordinasinya dengan PT Kereta Api Indonesia kalau di sekitar rel," tandasnya.
Untuk melancarkan kegiatan pembersihan sampah pihaknya telah membentuk tim survei. Tugas tim survei menentukan prioritas wilayah kronis sampah. Bersama tim itu pula pihaknya akan menggelar aksi pembersihan sampah.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/09/5/137065/Sampah-Hampir-10-Ton-di-Sisi-Rel-Kebayoran-Lama-Diangkut
Langganan:
Postingan
(
Atom
)