Ini 7 kader PKS paling berprestasi di Jakarta

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar Rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) ke 4. Dengan mengusung tema "Berkhidmat untuk Rakyat Jakarta", PKS DKI Jakarta kali ini memberikan penghargaan "Anugerah Berkhidmat Award" bagi para kadernya yang aktif dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu dakwah, lingkungan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, ekonomi, dan seni.

"Penghargaan ini ditujukan kepada para kader yang telah melakukan kerja-kerja pelayanan secara konsisten kepada masyarakat Jakarta," tutur Koordinator Acara Muswil Hesty Ambarwati di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (11/10).

Menurut Hesty sejak dibuka selama 3 hari, dari 5 hingga 10 Oktober 2015, tercatat ada 50 nama kader yang direkomendasikan para kader se-DKI Jakarta. Nama-nama yang direkomendasikan tersebut, tambah Hesty, sama-sama memiliki kerja yang hebat dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Alhamdulillah, didapatlah 7 (tujuh) nama kader yang berhak mendapatan penghargaan," jelas Hesty.

Berikut adalah 7 (tujuh) nama yang meraih Anugerah Berkhidmat Award sesuai dengan kategorinya masing-masing:

Kategori Dakwah: Salim Abdulloh (Pademangan, Jakarta Utara). Pengelola pengajian 100 orang ibu-ibu dan pembina 120 anak jalanan di wilayah Kampung Muka Ancol, Jakarta Utara.

Kategori Pendidikan: Handayani Suminar Indrati (Kembangan, Jakarta Barat). Founder dan aktivis Gerakan Jakarta Ramah Autis Yayasan MPATI, volunteer Yayasan Kita dan Buah Hati untuk program "Cegah Kekerasan Seksual pada Anak" untuk 3000 DKI Jakarta, dan konsultan gratis untuk sekolah kurang mampu.

Kategori Kesehatan: Caharudin (Cilincing, Jakarta Utara). Pencetus Program Kawasan Sehat Mandiri dan Pengelolaan Sehat Lingkungan yang diterapkan di RW setempat, seperti pembuatan gerobak sampak, MCK, tong sampah, dan penghijauan lingkungan.

Kategori Lingkungan: Ratih Mutualita (Tebet, Jakarta Selatan). Pendiri Komunitas Kampung Asri dimana program yang dihadirkan adalah penanaman sayur organik dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah warga masing-masing, dimana sayur dan komposnya dihasilkan dari rumah tangga masing-masing.

Kategori Ekonomi: Nur Hasanah (Kebon Jeruk, Jakarta Barat). Pendiri Bank Sampah Ta'awun (BST) dengan cara mendidik masyarakat untuk mengkonversikan sampah menjadi pundi-pundi rupiah.

Kategori Seni Dwi Cahyadi (Jakarta Timur). Pendongeng yang telah aktif sejak 2006, aktif sebagai anggota teater Kanvas, dan penggagas gerakan #AyahBercerita.

Kategori Sosial kemasyarakatan Yadi Cahyadi (Jakarta Pusat). Pendiri DETAK (Dana Ta'awun Kemayoran) yang aktif melakukan penggalangan dana infak dari para kader dan simpatisan PKS serta masyarakat umum untuk membuat program klinik gratis, posyandu lansia, komunitas sepeda, dan sebagainya.

"Mereka adalah manusia biasa dengan karya yang luar biasa. Kerja-kerjanya dalam senyap, jauh dari hingar-bingar pemberitaan media. Kerja mereka adalah membumikan kebaikan dengan nafas yang lebih panjang," tutup Hesty.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/ini-7-kader-pks-paling-berprestasi-di-jakarta.html

Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta

Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.

Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.

“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).

Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.

DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.

“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.

Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.

“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.

Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/

Polemik Tempat Sampah Terpadu Bantar Gebang, DKI Tunggu Tahun 2023‏

Jakarta, GATRAnews - Sengketa pendapat soal pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi menemui titik temu. Pemerintah DKI Jakarta telah bertemu dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ), pengelola TPST selama ini. Direktur Utama PT GTJ, Rekson Sitorus kemarin, Selasa (4/3) bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keduanya membahas kontrak perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangi keduanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, DKI akan menunggu kontrak PKS dengan PT GTJ selesai. Kontrak tersebut sedianya selesai pada tahun 2023 dan seluruh lahan TPST Bantar Gebang akan diserahkan kepada DKI. "Saya akan tunggu kontrak dengan PT GTJ selesai dulu. Saya akan teliti isi PKS tersebut per tahunnya. Sebagai pengalaman untuk menyusun kontrak kerja sama dengan investor yang baru," ujarnya di Balaikota, Rabu (5/3).

DKI akan mencari investor baru setelah OKS dengan PT GTJ selesai melalui lelang. Pemenang lelang akan disodorkan kontrak PKS yang menguntungkan Balaikota, tetapi Basuki enggan merincinya secara detail kepada awak media. Terkait dengan belasan truk yang dirazia oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mantan anggota DPR RI ini mengatakan pihak pengelola TPST Bantar Gebang tidak mengalami masalah dengan adanya penertiban tersebut.

Ahok menegaskan sopir truk-truk sampah yang telah dirazia tersebut tidak akan ditahan atau dikenakan sanksi. Bahkan, sopir truk-truk sampah tersebut akan dinaikan gajinya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014. "Mereka kan sudah sopir kita. Kalau dulu kan swasta. Makanya kita lagi mau naikkan gaji mereka. Dan mereka harus mengangkut sampah sesuai dengan jadwal dan rute yang telah disepakati," tukasnya.

Direktur Utama PT Godang Tua Jaya (GTJ) Rekson Sitorus mengatakan lahan TPST Bantar Gebang tidak seluruhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Dari total luas lahan TPST Bantar Gebang seluas 150 hektar, hanya 108 hektar yang menjadi milik Pemprov DKI. Sedangkan sisanya, sebanyak 32 hektar milik swasta. Dia menjelaskan 108 hektar tersebut terdiri dari landfill 5 zona seluas 81,91 hektar. Sedangkan sisanya seluas 26,1 hektar merupakan lahan untuk fasilitas lain seperti kantor, fasilitas Instalansi Pengolahan Air Sampah, jalan operasional, saluran drainase dan sebagainya.

Tetapi, setelah masa kontrak berakhir, yaitu pada tahun 2023, total lahan seluas 150 hektar akan diserahkan menjadi milik Pemprov DKI. Sebab berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No. 67 tahun 2005 tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam bentuk bangun guna serah atau build operate transfer (BOT) selama 15 tahun.

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/48308-polemik-tpst-bantar-gebang,-dki-tunggu-tahun-2023%E2%80%8F.html