TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial Twitter kini memiliki kantor di Indonesia. Kantor tersebut berlokasi di One Pacific Place, kawasan SCBD, Senayan, Jakarta.
Beroperasinya kantor ini bertujuan memudahkan pengembangan bisnis Twitter. Ada sejumlah strategi yang siap dilaksanakan Twitter untuk menunjang bisnisnya di Tanah Air.
"Strategi yang kami terapkan adalah bekerja sama dengan mitra bisnis dan penyedia teknologi," ujar Chief Excutive Officer Twitter Dick Costolo dalam acara Media Roundtable di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2015.
Costolo menyebutkan kerja sama dengan mitra bisnis dilakukan bersama pelaku usaha kecil-menengah. Adapun kerja sama teknologi berkaitan dengan inovasi pengolahan data dengan cara menghimpun informasi lewat data Twitter.
Tidak lupa, Costolo melanjutkan, Twitter menggandeng pemerintah dan perguruan tinggi. Khusus bagi pemerintah, Costolo mengapresiasi pemanfaatan Twitter sebagai sarana untuk menyebar informasi tentang adanya bencana. "Apalagi Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat luas. Kami ingin Twitter menjadi semacam alarm," ujar Costolo.
Sedangkan di bidang pendidikan Twitter bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Twitter berupaya mendorong perempuan agar semakin melek terhadap teknologi informasi. "Kami memberikan beasiswa kepada mahasiswi."
Lantas, apa alasan Twitter baru membuka kantor di Indonesia? Rupanya, perusahaan yang bermarkas di San Francisco ini memilih melaksanakan sejumlah prioritas terlebih dahulu. "Salah satunya, kami berfokus mengembangkan iklan mobile sejak 2010."
Costolo melanjutkan, untuk sementara hanya ada dua orang yang menjalankan manajemen Twitter di Indonesia. Jumlah ini sangat jauh dibanding 85 pegawai Twitter di kantor Singapura. Menurut Costolo, sejalan dengan perkembangan Twitter di Indonesia, akan ada penambahan jumlah pegawai.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/26/072653202/Buka-Kantor-di-Jakarta-Inilah-Sederet-Rencana-CEO-Twitter
Tampilkan postingan dengan label strategi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label strategi. Tampilkan semua postingan
Kamis, 02 April 2015
Selasa, 25 Maret 2014
Belanda siap hadirkan megaproyek atasi banjir Jakarta
Den Haag (ANTARA News) - Pemerintah Belanda punya analisis begini: pada 1990 sebanyak 12 persen kawasan Jakarta Utara di bawah permukaan air laut dan pada 2010 telah menjadi 58 persen.
Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.
"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.
Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.
Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.
Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.
Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.
Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.
Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.
Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.
Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.
Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).
Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.
Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.
"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.
Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.
Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.
"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.
Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.
Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.
PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta
Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.
"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.
Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.
Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.
Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.
Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.
Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.
Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.
Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.
Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.
Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).
Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.
Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.
"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.
Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.
Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.
"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.
Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.
Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.
PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta
Jumat, 04 Oktober 2013
Atasi Kemacetan, DKI Diminta Terapkan Moratorium Penjualan Kendaraan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat diminta segera memberlakukan dua moratorium (penghentian sementara) yakni penjualan kendaraan pribadi dan pengembangan jalan di ibu kota untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas.
Sebab, pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta saat ini sudah sangat tajam sehingga kemacetan yang terjadi semakin parah. "Dua strategi yang kami rekomendasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, yaitu strategi push dan pull. Dengan dua strategi ini, maka kemacetan akan bisa dikurangi di Jakarta," kata Anggota Koalisi Transportation Demand Management (TDM), Ahmad Safrudin, saat diskusi bertema `Kapan Saatnya Pengendalian Kendaraan Pribadi antara ERP dan Pengaturan Ganjil Genap` di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (3/10).
Ia mengatakan, strategi "push" dilakukan dengan cara mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor. "Pemerintah pusat dan Pemprov DKI harus berani untuk melakukan moratorium penjualan kendaraan pribadi dan moratorium pengembangan jalan," ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya menolak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah. Sebab, kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak kemacetan lebih parah di ibu kota. Serta upaya penambahan jalan juga harus dihentikan, karena memberikan peluang bagi warga Jakarta untuk terus membeli mobil atau motor.
"Selama diberlakukan kedua moratorium tersebut juga diterapkan ERP (electronic road pricing) dan manajemen parkir dengan tarif yang setinggi-tingginya," tegasnya.
Sementara, lanjut Safrudin, strategi "pull" dilakukan dengan cara menambah ketersediaan transportasi massal, serta sarana lain bagi pejalan kaki dan lain-lain seperti pedestrian dan bikeline.
Sementara Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Ellen Tangkudung mengaku lebih memilih penerapan ERP daripada penerapan kebijakan (pelat nomor) ganjil dan genap. Pasalnya, sistem ERP dinilainya sudah mencakup secara keseluruhan, baik dari sisi teknologi, aturan pembatasan kendaraan pribadi, hingga dana revenue yang dapat digunakan untuk pengembangan angkutan umum.
"ERP harus segera diterapkan di Jakarta. Tapi ini harus didukung oleh ERI (Electronic Registration and Indentification), sehingga dapat melacak nomor kendaraan yang melanggar aturan. Serta menjalin kerja sama antara Polda Metro Jaya dengan Polda provinsi lainnya, dan diselaraskan dengan program transportasi Bodetabek," ungkapnya.
Ellen sependapat dengan rekomendasi Koalisi TDM yang mendesak pemerintah pusat dan Pemprov DKI menggelar moratorium pengembangan jalan. Sebab, penambahan rasio jalan tidak menjadi solusi bagi kemacetan di Jakarta.
Kondisi tersebut sesuai hasil survei yang dilakukan oleh MTI terhadap Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M. Hasil survei menyatakan pada jam-jam sibuk, hampir separuh JLNT tersebut mengalami kemacetan total.
"Pembangunan jalan layang tidak menyelesaikan kemacetan, malah menimbulkan kemacetan baru. Lebih baik kapasitas jalan digunakan untuk pengelolaan dan perawatan saja. Kemacetan di Ibukota tidak sekadar urusan Pemprov DKI," tambahnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=56362
Sebab, pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta saat ini sudah sangat tajam sehingga kemacetan yang terjadi semakin parah. "Dua strategi yang kami rekomendasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, yaitu strategi push dan pull. Dengan dua strategi ini, maka kemacetan akan bisa dikurangi di Jakarta," kata Anggota Koalisi Transportation Demand Management (TDM), Ahmad Safrudin, saat diskusi bertema `Kapan Saatnya Pengendalian Kendaraan Pribadi antara ERP dan Pengaturan Ganjil Genap` di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (3/10).
Ia mengatakan, strategi "push" dilakukan dengan cara mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor. "Pemerintah pusat dan Pemprov DKI harus berani untuk melakukan moratorium penjualan kendaraan pribadi dan moratorium pengembangan jalan," ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya menolak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah. Sebab, kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak kemacetan lebih parah di ibu kota. Serta upaya penambahan jalan juga harus dihentikan, karena memberikan peluang bagi warga Jakarta untuk terus membeli mobil atau motor.
"Selama diberlakukan kedua moratorium tersebut juga diterapkan ERP (electronic road pricing) dan manajemen parkir dengan tarif yang setinggi-tingginya," tegasnya.
Sementara, lanjut Safrudin, strategi "pull" dilakukan dengan cara menambah ketersediaan transportasi massal, serta sarana lain bagi pejalan kaki dan lain-lain seperti pedestrian dan bikeline.
Sementara Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Ellen Tangkudung mengaku lebih memilih penerapan ERP daripada penerapan kebijakan (pelat nomor) ganjil dan genap. Pasalnya, sistem ERP dinilainya sudah mencakup secara keseluruhan, baik dari sisi teknologi, aturan pembatasan kendaraan pribadi, hingga dana revenue yang dapat digunakan untuk pengembangan angkutan umum.
"ERP harus segera diterapkan di Jakarta. Tapi ini harus didukung oleh ERI (Electronic Registration and Indentification), sehingga dapat melacak nomor kendaraan yang melanggar aturan. Serta menjalin kerja sama antara Polda Metro Jaya dengan Polda provinsi lainnya, dan diselaraskan dengan program transportasi Bodetabek," ungkapnya.
Ellen sependapat dengan rekomendasi Koalisi TDM yang mendesak pemerintah pusat dan Pemprov DKI menggelar moratorium pengembangan jalan. Sebab, penambahan rasio jalan tidak menjadi solusi bagi kemacetan di Jakarta.
Kondisi tersebut sesuai hasil survei yang dilakukan oleh MTI terhadap Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M. Hasil survei menyatakan pada jam-jam sibuk, hampir separuh JLNT tersebut mengalami kemacetan total.
"Pembangunan jalan layang tidak menyelesaikan kemacetan, malah menimbulkan kemacetan baru. Lebih baik kapasitas jalan digunakan untuk pengelolaan dan perawatan saja. Kemacetan di Ibukota tidak sekadar urusan Pemprov DKI," tambahnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=56362
Rabu, 26 Desember 2012
Ini Tiga Jurus Jokowi Atas Banjir Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin Jokowi telah menyiapkan tiga strategi pencegahan banjir. Tiga strategi ini diharap mampu mengurangi banjir Jakarta tiap tahun. Tiga strategi itu adalah normalisasi kali, normalisasi sumur, dan pelebaran kali.
Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.
Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).
Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.
Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.
Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta
Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.
Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).
Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.
Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.
Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)