VIVAnews - Direktur Eksekutif Gerakan Manifestasi Rakyat (Gemitra), Sabam Manise, menilai kurang maksimalnya penataan Ibu Kota Jakarta karena tugas pokok dan fungsi Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Kadis P2B) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sabam menuding, unit kerja itu tidak mampu mengawasi banyaknya pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdampak pada berbagai permasalahan di Ibu Kota. Salah satunya menyebabkan kemacetan dan banjir.
"Pengawasan penertiban bangunan di Ibukota yang tidak konsisten memicu banjir dan kemacetan serta semakin bertambah dan sulit diatasi," kata Sabam, Senin, 11 Agustus 2014.
Menurut Sabam, sejak Dinas P2B dipimpin Putu N Indina, implementasi Peraturan peraturan tentang Perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah DKI seperti Perda No. 7 Tahun 2010 dan SK Gubernur No 76 Tahun 2000 tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Sabam mencontohkan, Pembangunan Pasar Sentral Citra yang terletak di kawasan perumahan di Kelurahan Pengadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang berdiri di areal seluas 2,2 hektare. Kata dia, pasar sentral yang yang dikembangkan oleh PT Jembatan Kota Intan yang sudah hampir rampung sekitar 80 persen namun IMB belum keluar.
“Di lokasi tersebut berdiri sekitar 40 ruko 4 lantai, hunian dan di dalam terdapat lokasi pasar tradisional setinggi 4 lantai. AMDALnya belum keluar sebagai salah satu syarat untuk keluarnya IMB. Namun P2B tak melakukan tindakan terhadap pengembang itu,” tutur dia.
Kemudian contoh lainnya, pembangunan gedung PT United Traktor yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Menurut Sabam, bangunan yang berdiri di atas areal 22 hektare itu sesuai peruntukannya ketinggian bangunan di kawasan tersebut hanya 4 lantai, akan tetapi di lapangan dibangun 10 lantai.
"Praktik-praktik pelanggaran terhadap IMB disinyalir menjadi lahan-lahan pungli oleh oknum-oknum Dinas P2B," jelasnya.
Sabam menambahkan, dana miliaran rupiah setiap gedung diduga masuk ke kantong-kantong penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas P2B.
Seperti diberikan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas bantuannya dalam melakukan supervisi untuk menciptakan good governance yang lebih baik.
Ahok juga meminta KPK melakukan hal serupa untuk Dinas Pengawasan dan Penetriban Bangunan (P2B). Menurut Ahok, KPK mau membantu pemda untuk masalah yang dapat dikatakan sepele ini.
"Kalau bisa kami minta dibantu untuk dinas P2B dan dinas tata ruang. Jika memang ditemukan ada permainan baik oknum PNS maupun non-PNS maka saya tak segan-segan akan lakukan pemecatan," kata Ahok pada saat itu.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/528048-pungli-di-dinas-p2b-dianggap-jadi-penyebab-jakarta-kacau
Tampilkan postingan dengan label bangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bangunan. Tampilkan semua postingan
Kamis, 14 Agustus 2014
Selasa, 25 Maret 2014
Belanda siap hadirkan megaproyek atasi banjir Jakarta
Den Haag (ANTARA News) - Pemerintah Belanda punya analisis begini: pada 1990 sebanyak 12 persen kawasan Jakarta Utara di bawah permukaan air laut dan pada 2010 telah menjadi 58 persen.
Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.
"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.
Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.
Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.
Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.
Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.
Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.
Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.
Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.
Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.
Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).
Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.
Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.
"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.
Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.
Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.
"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.
Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.
Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.
PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta
Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.
"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.
Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.
Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.
Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.
Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.
Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.
Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.
Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.
Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.
Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).
Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.
Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.
"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.
Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.
Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.
"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.
Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.
Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.
PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta
Senin, 24 Maret 2014
Kalijodo Akan Disulap Jadi RTH
BERITAJAKARTA.COM — 20-03-2014 18:47
Kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang sejak puluhan tahun jadi kawasan prostitusi, Judi, dan miras, akan disulap Pemprov DKI Jakarta, jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan RTH tersebut akan melibatkan Pemkot Administrasi Jakarta Barat dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi mengatakan, permasalahan Kalijodo hanya sebatas 2 RT yang menjadi tanggungjawabnya, selebihnya menjadi tanggung jawab Jakarta Utara.
"RT 08 menjadi kawasan perdagangan dan RT 07 kawasan prostitusi," sebutnya, Kamis (20/3).
Sementara itu, Sekretaris Camat Tambora, Abdul Chalik mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki saat ini warga di 2 RT tersebut sebanyak 178 kepala keluarga (KK), 45 bangunan rumah, 88 bangunan semi permanen. Rumah-rumah tersebut diakuinya sebagian ada yang memiliki izin, sedangkan sebagian lainnya tidak.
"Rencananya itu yang akan dibebaskan, mengenai kapan waktunya tergantung pimpinan," katanya.
Chalik menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga akan ada pembongkaran dan pembebasan lahan untuk dijadikan RTH. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari warga. "Warga sudah kita surati, jadi tidak alasan warga tidak tahu," ujar chalid.
Ketua RT 07, Surahman, enggan berkomentar perihal rencana perubahan Kalijodo menjadi RTH. Menurutnya, keputusan ada di tangan warga. "Silakan tanya warga saya langsung, saya enggan berkomentar," kilahnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58742
Kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang sejak puluhan tahun jadi kawasan prostitusi, Judi, dan miras, akan disulap Pemprov DKI Jakarta, jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan RTH tersebut akan melibatkan Pemkot Administrasi Jakarta Barat dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi mengatakan, permasalahan Kalijodo hanya sebatas 2 RT yang menjadi tanggungjawabnya, selebihnya menjadi tanggung jawab Jakarta Utara.
"RT 08 menjadi kawasan perdagangan dan RT 07 kawasan prostitusi," sebutnya, Kamis (20/3).
Sementara itu, Sekretaris Camat Tambora, Abdul Chalik mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki saat ini warga di 2 RT tersebut sebanyak 178 kepala keluarga (KK), 45 bangunan rumah, 88 bangunan semi permanen. Rumah-rumah tersebut diakuinya sebagian ada yang memiliki izin, sedangkan sebagian lainnya tidak.
"Rencananya itu yang akan dibebaskan, mengenai kapan waktunya tergantung pimpinan," katanya.
Chalik menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga akan ada pembongkaran dan pembebasan lahan untuk dijadikan RTH. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari warga. "Warga sudah kita surati, jadi tidak alasan warga tidak tahu," ujar chalid.
Ketua RT 07, Surahman, enggan berkomentar perihal rencana perubahan Kalijodo menjadi RTH. Menurutnya, keputusan ada di tangan warga. "Silakan tanya warga saya langsung, saya enggan berkomentar," kilahnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58742
Kamis, 23 Januari 2014
Banjir Jakarta akibat Kesalahan Tata Ruang Bertahun-tahun
JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta adalah kesalahan tata ruang Ibu Kota. Kondisi ini bisa ditanggulangi dengan memperbaiki tata ruang sesuai kondisi alam Jakarta.
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi alam Jakarta menghendaki agar Jakarta memiliki dua area, yakni ruang hijau untuk resapan air di daerah selatan dan ruang biru untuk menampung air di kawasan utara Jakarta. Namun, kondisi itu kini telah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut Jan, perlu ada rekayasa tata ruang agar kota ini kembali pada kondisi ideal tersebut.
"Inti dari bencana banjir di Jakarta adalah pada pengelolaan kepadatan tata ruang," kata Jan Sopaheluwakan, peneliti senior dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2014).
Selain masalah tata ruang, kata Jan, ada hal lain yang tidak disadari warga Jakarta sebagai faktor penyebab banjir, yakni penurunan tanah. Penurunan tanah yang lambat ini terjadi akibat penyedotan air tanah. Kondisi itu memicu terjadinya pendangkalan sungai di wilayah tengah Jakarta. Sementara itu, daerah selatan dan utara memiliki permukaan tanah lebih tinggi.
"Penurunan ini membuat sungai-sungainya dangkal sehingga endapan kasar di tengah dan berpengaruh pada drainase kita yang kecil dan dipenuhi sampah," kata Jan.
Untuk mengendalikan banjir itu, peneliti Limnologi LIPI Fakhrudin memandang perlunya penerapan konsep zero run-off pada area terbangun. Skema penyerapan air ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan air seperti kolam maupun danau buatan.
"Intinya adalah bagaimana air di daerah terbangun seperti perumahan dan perkantoran bisa tertahan sebelum dilimpahkan ke selokan dan sungai," kata Fakhrudin. Ia mendorong agar daerah selatan Jakarta menjadi kawasan penyerapan air dan kawasan utara menjadi tempat penampungan air.
Pengamat tata kota, Edward Sihombing, juga menilai bahwa banjir yang mengancam Jakarta setiap tahun terjadi akibat kesalahan penataan ruang dan bangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, meskipun berat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus membenahi tata ruang kota agar memudahkan penanganan banjir pada masa mendatang.
"Ya, kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu.
Edward menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan tata ruang. Ia mengusulkan agar Jokowi melakukan moratorium dan audit izin bangunan di atas 2 lantai yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau tidak, kata Edward, tata ruang Jakarta hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha sehingga masalah Jakarta semakin kompleks bukan banjir.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/22/2156212/Banjir.Jakarta.akibat.Kesalahan.Tata.Ruang.Bertahun-tahun
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi alam Jakarta menghendaki agar Jakarta memiliki dua area, yakni ruang hijau untuk resapan air di daerah selatan dan ruang biru untuk menampung air di kawasan utara Jakarta. Namun, kondisi itu kini telah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut Jan, perlu ada rekayasa tata ruang agar kota ini kembali pada kondisi ideal tersebut.
"Inti dari bencana banjir di Jakarta adalah pada pengelolaan kepadatan tata ruang," kata Jan Sopaheluwakan, peneliti senior dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2014).
Selain masalah tata ruang, kata Jan, ada hal lain yang tidak disadari warga Jakarta sebagai faktor penyebab banjir, yakni penurunan tanah. Penurunan tanah yang lambat ini terjadi akibat penyedotan air tanah. Kondisi itu memicu terjadinya pendangkalan sungai di wilayah tengah Jakarta. Sementara itu, daerah selatan dan utara memiliki permukaan tanah lebih tinggi.
"Penurunan ini membuat sungai-sungainya dangkal sehingga endapan kasar di tengah dan berpengaruh pada drainase kita yang kecil dan dipenuhi sampah," kata Jan.
Untuk mengendalikan banjir itu, peneliti Limnologi LIPI Fakhrudin memandang perlunya penerapan konsep zero run-off pada area terbangun. Skema penyerapan air ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan air seperti kolam maupun danau buatan.
"Intinya adalah bagaimana air di daerah terbangun seperti perumahan dan perkantoran bisa tertahan sebelum dilimpahkan ke selokan dan sungai," kata Fakhrudin. Ia mendorong agar daerah selatan Jakarta menjadi kawasan penyerapan air dan kawasan utara menjadi tempat penampungan air.
Pengamat tata kota, Edward Sihombing, juga menilai bahwa banjir yang mengancam Jakarta setiap tahun terjadi akibat kesalahan penataan ruang dan bangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, meskipun berat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus membenahi tata ruang kota agar memudahkan penanganan banjir pada masa mendatang.
"Ya, kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu.
Edward menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan tata ruang. Ia mengusulkan agar Jokowi melakukan moratorium dan audit izin bangunan di atas 2 lantai yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau tidak, kata Edward, tata ruang Jakarta hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha sehingga masalah Jakarta semakin kompleks bukan banjir.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/22/2156212/Banjir.Jakarta.akibat.Kesalahan.Tata.Ruang.Bertahun-tahun
Kamis, 19 Desember 2013
Ini 9 Penyebab Kemacetan di Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi DKI Jakarta selalu diidentikkan dengan kemacetan. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago memaparkan, ada sembilan hal yang menjadi penyebab macet di ibu kota.
Pertama, ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.
Kedua, moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.
"Namun, yang terjadi saat ini Jakarta masih dilayani 16 ribu angkot. Jumlah angkot harus diciutkan drastis," kata dia saat memberikan kultwit di akun Twitter-nya @andrinof_a_ch.
Penyebab ketiga yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.
Keempat, karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. "Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan," ujar Andrinof.
Penyebab kelima karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass. Keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.
Penyeban ketujuh, yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol. Sementara penyebab nomor delapan yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.
Penyebab terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko. "Di luar sembilan penyebab tersebut, ada dua masalah fundamental di masa lalu, yaitu kepemimpinan birokrasi dan tata kelola anggaran," ujar pengamat dari Universitas Indonesia itu.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/12/19/my13jf-ini-9-penyebab-kemacetan-di-jakarta
Pertama, ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.
Kedua, moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.
"Namun, yang terjadi saat ini Jakarta masih dilayani 16 ribu angkot. Jumlah angkot harus diciutkan drastis," kata dia saat memberikan kultwit di akun Twitter-nya @andrinof_a_ch.
Penyebab ketiga yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.
Keempat, karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. "Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan," ujar Andrinof.
Penyebab kelima karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass. Keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.
Penyeban ketujuh, yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol. Sementara penyebab nomor delapan yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.
Penyebab terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko. "Di luar sembilan penyebab tersebut, ada dua masalah fundamental di masa lalu, yaitu kepemimpinan birokrasi dan tata kelola anggaran," ujar pengamat dari Universitas Indonesia itu.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/12/19/my13jf-ini-9-penyebab-kemacetan-di-jakarta
Jumat, 23 Agustus 2013
Kisah Warga Gusuran Waduk Pluit: Kalau Hujan, Yanto Masuk Lemari
Liputan6.com, Jakarta : Suasana ketegangan yang sempat mewarnai pembongkaran bangunan di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, kini usai. Warga akhirnya bersedia hengkang setelah berunding dengan aparat untuk memindahkan barang-barangnya.
Pantauan Liputan6.com, Kamis (22/8/2013), tak sedikit warga mengambil harta bendanya. Mulai dari peralatan dapur hingga kasur tidur. Hal itu dilakukan saat alat berat merobohkan bangunan rumahnya. Mulai dari anak kecil hingga pria paruh baya pun mengais perabotan rumah tangganya yang sudah tertimbun dengan reruntuhan bangunan.
"Aduh ibu kan kemaren sampai hari ini sudah dikasih waktu buat angkut barang. Sekarang saja baru repot, bahaya itu," kata salah seorang aparat yang bertugas di Pluit, Jakarta.
Sementara itu, tampak seorang pria tua berpakaian lusuh tak mengenal bahaya. Bagaimana tidak, Yanto (57) mengangkut perabot rumah tangganya ke dalam gerobak persis hanya berjarak sekitar 10 meter dari kendaraan alat berat. Yanto juga mengungkapkan dirinya memilih pulang kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah.
"Saya dapat rusun di Marunda, tapi saya mau pulang saja. Anak sama istri saya sudah di kampung. Kata mereka (keluarga) tenang hidup di kampung nggak digebrak-gebrak aparat. Mau jualan rokok di kampung. Di kampung nggak ada gusuran," tutur Yanto.
Seraya memindahkan barang, Yanto mengungkapkan sudah sepekan dirinya tidur di atas reruntuhan bangunan. Selain jauh dari tempatnya bekerja, Yanto juga mengaku memiliki kenangan indah di bangunan yang didirikan di atas waduk itu.
"Saya kerja menyapu jalan di kompleks Ahok. Malah setiap pagi saya mulai menyapu dari depan rumahnya. Saya 15 tahun di sini, susah senang, sampai saya bisa tahu Jakarta saya tinggal di sini. Anak-anak saya lahir di sini. Kalau pas hujan, saya masuk dalam lemari saya. Ya beginilah hidup," cerita Yanto sambil menunjukan lemari miliknya.
Usai merapikan barang-barangnya, Yanto menghubungi anaknya di Kampung untuk memberi kabar. Yanto berencana menagih janji Koordinator Pasca Banjir Waduk Pluit, Heryanto yang bersedia memfasilitasi.
"Ya ini mau saya taruh di bagasi bus. Mudah-mudahan cukup. Janjinya kan yang mau pulang kampung juga diantar. Ya selamat tinggal Jakarta," pungkas Yanto sedih.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/672351/kisah-warga-gusuran-waduk-pluit-kalau-hujan-yanto-masuk-lemari
Pantauan Liputan6.com, Kamis (22/8/2013), tak sedikit warga mengambil harta bendanya. Mulai dari peralatan dapur hingga kasur tidur. Hal itu dilakukan saat alat berat merobohkan bangunan rumahnya. Mulai dari anak kecil hingga pria paruh baya pun mengais perabotan rumah tangganya yang sudah tertimbun dengan reruntuhan bangunan.
"Aduh ibu kan kemaren sampai hari ini sudah dikasih waktu buat angkut barang. Sekarang saja baru repot, bahaya itu," kata salah seorang aparat yang bertugas di Pluit, Jakarta.
Sementara itu, tampak seorang pria tua berpakaian lusuh tak mengenal bahaya. Bagaimana tidak, Yanto (57) mengangkut perabot rumah tangganya ke dalam gerobak persis hanya berjarak sekitar 10 meter dari kendaraan alat berat. Yanto juga mengungkapkan dirinya memilih pulang kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah.
"Saya dapat rusun di Marunda, tapi saya mau pulang saja. Anak sama istri saya sudah di kampung. Kata mereka (keluarga) tenang hidup di kampung nggak digebrak-gebrak aparat. Mau jualan rokok di kampung. Di kampung nggak ada gusuran," tutur Yanto.
Seraya memindahkan barang, Yanto mengungkapkan sudah sepekan dirinya tidur di atas reruntuhan bangunan. Selain jauh dari tempatnya bekerja, Yanto juga mengaku memiliki kenangan indah di bangunan yang didirikan di atas waduk itu.
"Saya kerja menyapu jalan di kompleks Ahok. Malah setiap pagi saya mulai menyapu dari depan rumahnya. Saya 15 tahun di sini, susah senang, sampai saya bisa tahu Jakarta saya tinggal di sini. Anak-anak saya lahir di sini. Kalau pas hujan, saya masuk dalam lemari saya. Ya beginilah hidup," cerita Yanto sambil menunjukan lemari miliknya.
Usai merapikan barang-barangnya, Yanto menghubungi anaknya di Kampung untuk memberi kabar. Yanto berencana menagih janji Koordinator Pasca Banjir Waduk Pluit, Heryanto yang bersedia memfasilitasi.
"Ya ini mau saya taruh di bagasi bus. Mudah-mudahan cukup. Janjinya kan yang mau pulang kampung juga diantar. Ya selamat tinggal Jakarta," pungkas Yanto sedih.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/672351/kisah-warga-gusuran-waduk-pluit-kalau-hujan-yanto-masuk-lemari
Jumat, 31 Mei 2013
Ternyata, Stasiun Jakarta Kota Pernah Jadi yang Terbesar se-ASEAN
Jakarta - 88 Tahun yang lalu, Stasiun Jakarta Kota dibangun untuk merayakan 50 tahun kereta api di Hindia Belanda. Siapa sangka, stasiun yang kini jadi salah satu bangunan bersejarah ini pernah jadi yang terbesar di ASEAN.
Kawasan Kota Tua Jakarta memang banjir akan bangunan kuno yang penuh sejarah. Salah satu yang bersejarah adalah Stasiun Jakarta Kota atau yang disebut juga sebagai Beos. Ternyata, stasiun yang satu ini pernah jadi yang terbesar se-ASEAN.
"Dahulu, Stasiun Jakarta Kota jadi yang terbesar pada masanya," ujar pendiri Komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali dalam bincang bersama detikTravel, Selasa (28/5/2013).
Dalam kesempatan berbeda Kahumas PT KAI Daops I, Sukendar Mulya mengatakan ada 13 peron di Stasiun Jakarta Kota. Tak heran jika stasiun ini jadi yang terbesar pada masanya. Hingga kini pun, stasiun ini masih jadi yang tersibuk di Jakarta.
"Ada 580 KRL bolak-balik setiap harinya, dan mengangkut sekitar 13 ribu penumpang per hari," kata Sukendar kepada detikTravel, Selasa (28/5).
Ini terjadi karena stasiun yang juga merupakan cagar budaya ini merupakan stasiun paling ujung. Semua tujuan berakhir dan berawal di stasiun ini. Anda bisa merasakan keramaiannya saat pagi atau sore hari.
Dibangun pada tahun 1925, stasiun ini memiliki gaya yang menurut Asep cukup unik dan mewakili zamannya. Memang pada masa itu, pembangunan di sekitar Jakarta yang dulu disebut Batavia memiliki gaya yang sama yaitu Art Deco.
"Bentuk stasiun ini senada seperti yang ada di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis dan Belanda," lanjut Sukendar.
Tidak seperti bangunan tradisional umum yang ada di Indonesia, Stasiun Jakarta Kota memiliki arsitektur yang berbeda. Kembali kepada Asep, dia mengatakan hal itu bisa dilihat dari pilar-pilarnya dan garis-garis lurus baik yang horizontal ataupun yang vertikal.
Untuk ukuran bangunan kuno, stasiun yang selesai pada tahun 1929 ini termasuk yang masih awet. Meski sudah mengalami beberapa kali pemugaran dan perbaikan, tapi bangunan utamanya masih terbilang kokoh.
Ditambah dengan konstruksinya yang anti gempa. Karena, menurut Asep, tiang-tiang di sana menggunakan sistem engsel. Jadi walaupun terkena getaran, tidak akan mudah rubuh.
Sumber : http://travel.detik.com/read/2013/05/30/143351/2260390/1383/ternyata-stasiun-jakarta-kota-pernah-jadi-yang-terbesar-se-asean?991104topnews
Kawasan Kota Tua Jakarta memang banjir akan bangunan kuno yang penuh sejarah. Salah satu yang bersejarah adalah Stasiun Jakarta Kota atau yang disebut juga sebagai Beos. Ternyata, stasiun yang satu ini pernah jadi yang terbesar se-ASEAN.
"Dahulu, Stasiun Jakarta Kota jadi yang terbesar pada masanya," ujar pendiri Komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali dalam bincang bersama detikTravel, Selasa (28/5/2013).
Dalam kesempatan berbeda Kahumas PT KAI Daops I, Sukendar Mulya mengatakan ada 13 peron di Stasiun Jakarta Kota. Tak heran jika stasiun ini jadi yang terbesar pada masanya. Hingga kini pun, stasiun ini masih jadi yang tersibuk di Jakarta.
"Ada 580 KRL bolak-balik setiap harinya, dan mengangkut sekitar 13 ribu penumpang per hari," kata Sukendar kepada detikTravel, Selasa (28/5).
Ini terjadi karena stasiun yang juga merupakan cagar budaya ini merupakan stasiun paling ujung. Semua tujuan berakhir dan berawal di stasiun ini. Anda bisa merasakan keramaiannya saat pagi atau sore hari.
Dibangun pada tahun 1925, stasiun ini memiliki gaya yang menurut Asep cukup unik dan mewakili zamannya. Memang pada masa itu, pembangunan di sekitar Jakarta yang dulu disebut Batavia memiliki gaya yang sama yaitu Art Deco.
"Bentuk stasiun ini senada seperti yang ada di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis dan Belanda," lanjut Sukendar.
Tidak seperti bangunan tradisional umum yang ada di Indonesia, Stasiun Jakarta Kota memiliki arsitektur yang berbeda. Kembali kepada Asep, dia mengatakan hal itu bisa dilihat dari pilar-pilarnya dan garis-garis lurus baik yang horizontal ataupun yang vertikal.
Untuk ukuran bangunan kuno, stasiun yang selesai pada tahun 1929 ini termasuk yang masih awet. Meski sudah mengalami beberapa kali pemugaran dan perbaikan, tapi bangunan utamanya masih terbilang kokoh.
Ditambah dengan konstruksinya yang anti gempa. Karena, menurut Asep, tiang-tiang di sana menggunakan sistem engsel. Jadi walaupun terkena getaran, tidak akan mudah rubuh.
Sumber : http://travel.detik.com/read/2013/05/30/143351/2260390/1383/ternyata-stasiun-jakarta-kota-pernah-jadi-yang-terbesar-se-asean?991104topnews
Rabu, 20 Maret 2013
Gedung di Jakarta Yang Tidak Ada Sumur Serapan Akan Kena Sanksi
Jakarta, Seruu.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan gedung apapun di Jakarta yang tidak membuat sumur serapan akan dikenai sanksi.
Di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, Jokowi memaparkan sanski itu adalah menutup gedung itu atau mencabut izin membangun bangunan (IMB) untuk gedung tersebut.
"Bisa ditutup kantornya atau dicabut izinnya," kata Jokowi.
Dia menegaskan pembuatan sumur serapan wajib hukumnya untuk bangunan yang sudah dan akan dibangun.
Jokowi menyatakan semakin besar Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin dalam pula sumur resapan yang harus dibuat.
"Makin kecil gedungnya, ya makin kecil sumur resapannya," katanya.
Dia menjanjikan perbandingan KLB dengan kedalaman sumur akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Saya sudah minta detailnya per meter harus buat berapa, satu bulan ini selesai," katanya.
Jokowi sendiri menggalakkan program pembuatan 20 ribu sumur serapan di Jakarta, demi mengantisipasi banjir dan membuat cadangan air bawah tanah Jakarta.[ant]
Sumber : http://indonesiana.seruu.com/read/2013/03/19/152856/gedung-di-jakarta-yang-tidak-ada-sumur-serapan-akan-kena-sanksi
Di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, Jokowi memaparkan sanski itu adalah menutup gedung itu atau mencabut izin membangun bangunan (IMB) untuk gedung tersebut.
"Bisa ditutup kantornya atau dicabut izinnya," kata Jokowi.
Dia menegaskan pembuatan sumur serapan wajib hukumnya untuk bangunan yang sudah dan akan dibangun.
Jokowi menyatakan semakin besar Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin dalam pula sumur resapan yang harus dibuat.
"Makin kecil gedungnya, ya makin kecil sumur resapannya," katanya.
Dia menjanjikan perbandingan KLB dengan kedalaman sumur akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Saya sudah minta detailnya per meter harus buat berapa, satu bulan ini selesai," katanya.
Jokowi sendiri menggalakkan program pembuatan 20 ribu sumur serapan di Jakarta, demi mengantisipasi banjir dan membuat cadangan air bawah tanah Jakarta.[ant]
Sumber : http://indonesiana.seruu.com/read/2013/03/19/152856/gedung-di-jakarta-yang-tidak-ada-sumur-serapan-akan-kena-sanksi
Langganan:
Postingan
(
Atom
)