Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap.
"Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Tampilkan postingan dengan label waduk. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label waduk. Tampilkan semua postingan
Selasa, 06 Januari 2015
Selasa, 30 Desember 2014
Atasi Banjir Jakarta dengan Sumur Injeksi, Lebih Murah dari Sodetan
WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Masalah banjir yang pasti terjadi dikala musim hujan menjadi persoalan serius Pemerintah dan masyarakat saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun, banjir tetap saja terjadi.
“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.
Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.
Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.
Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.
“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan
“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.
Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.
Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.
Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.
“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan
Jumat, 17 Oktober 2014
Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta
JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Selasa, 14 Oktober 2014
Gundukan Sampah dan Bau Menyengat di Waduk Pluit
JAKARTA, KOMPAS.com - Tepi Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara, kini dipenuhi sampah dari berbagai jenis. Sampah itu termasuk hasil pembersihan waduk tersebut.
Alat berat yang beroperasi, membawa sampah dari tengah waduk dan diletakan di tepi waduk. Hal tersebut tentu mengganggu pemandangan dan kenyaman pengunjung. Selain itu, tumpukan sampah itu menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat.
Mulai dari Pos Polisi Waduk Pluit sampai Jalan Muara Baru, hamparan sampah terlihat jelas. Wujudnya mulai dari plastik, kayu, gabus, sampai dengan eceng gondok, mengotori tepian taman.
Solihin (40), warga RT 19 RW 17, Waduk Pluit itu merasa terganggu dengan adanya gundukan sampah ini. "Memang mengganggu sih buat pengunjung sini. Karena bau lumpur ini kan dari sampah," kata Solihin, saat ditemui di sekitar waduk, Senin (13/10/2014).
Menurut Solihin, sampah itu memang berasal dari pembersihan perairan waduk. Menurutnya, sekitar dua kali sekali, sampah-sampah dari pembersihan waduk di angkat petugas kebersihan.
"Yang ini memang pas dibersihin saja kayak gini. Kayaknya nunggu kering baru diangkatin. Soalnya sampahnya masih ada airnya kan, jadi berat," ujar Solihin.
Pengunjung taman Waduk Pluit, Wiwin (21), berharap penanganan sampah dapat lebih baik dari saat ini. Ia tidak setuju bila sampah dari perairan waduk ditumpuk di sekitar taman.
"Seharusnya ditumpuk satu tempat, kalau jejer begini kan jadi jelek. Bau lagi. Harapannya bisa diangkutin cepat, jangan didiemin gitu sampai numpuk panjang," ujar remaja asal Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/13/1558022/Gundukan.Sampah.dan.Bau.Menyengat.di.Waduk.Pluit
Alat berat yang beroperasi, membawa sampah dari tengah waduk dan diletakan di tepi waduk. Hal tersebut tentu mengganggu pemandangan dan kenyaman pengunjung. Selain itu, tumpukan sampah itu menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat.
Mulai dari Pos Polisi Waduk Pluit sampai Jalan Muara Baru, hamparan sampah terlihat jelas. Wujudnya mulai dari plastik, kayu, gabus, sampai dengan eceng gondok, mengotori tepian taman.
Solihin (40), warga RT 19 RW 17, Waduk Pluit itu merasa terganggu dengan adanya gundukan sampah ini. "Memang mengganggu sih buat pengunjung sini. Karena bau lumpur ini kan dari sampah," kata Solihin, saat ditemui di sekitar waduk, Senin (13/10/2014).
Menurut Solihin, sampah itu memang berasal dari pembersihan perairan waduk. Menurutnya, sekitar dua kali sekali, sampah-sampah dari pembersihan waduk di angkat petugas kebersihan.
"Yang ini memang pas dibersihin saja kayak gini. Kayaknya nunggu kering baru diangkatin. Soalnya sampahnya masih ada airnya kan, jadi berat," ujar Solihin.
Pengunjung taman Waduk Pluit, Wiwin (21), berharap penanganan sampah dapat lebih baik dari saat ini. Ia tidak setuju bila sampah dari perairan waduk ditumpuk di sekitar taman.
"Seharusnya ditumpuk satu tempat, kalau jejer begini kan jadi jelek. Bau lagi. Harapannya bisa diangkutin cepat, jangan didiemin gitu sampai numpuk panjang," ujar remaja asal Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/13/1558022/Gundukan.Sampah.dan.Bau.Menyengat.di.Waduk.Pluit
Kamis, 03 Juli 2014
Proyek Waduk Ciawi Gagal, Ini Kata Kadis PU
JAKARTA - Dicoretnya pembangunan waduk Ciawi, Bogor menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta hanya mengaku sedang melakukan koordinasi terkait masalah tersebut.
Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor mengenai permasalahan lahan waduk.
"Saya perlu lihat dulu kondisinya. Memang masalah itu perlu didiskusikan. Mengenai hambatan pembebasan tanah atau SK Bupati Ciawi sendiri masih saya koordinasikan terlebih dahulu," ujar Manggas kepada wartawan di Ruang Pola, Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).
Kendati begitu, Manggas mengaku untuk program penanggulangan banjir lainnya seperti pengerukan sungai dan waduk yang ada di Jakarta terus dikerjakan.
"Pengerjaan jalan terus, Waduk Marunda, Rawa Kendal, Pondok Ranggon, Brigif, di Kampung Rambutan semua jalan terus," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mencoret sejumlah program penanggulangan banjir tahun ini. Proyek yang dicoret adalah pembangunan Waduk Ciawi, pembangunan rumah pompa di lima wilayah, serta penambahan ruang terbuka hijau.
Sejumlah proyek tersebut mandek karena Pemprov DKI belum bisa melakukan pembebasan lahan.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878998/31/proyek-waduk-ciawi-gagal-ini-kata-kadis-pu
Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor mengenai permasalahan lahan waduk.
"Saya perlu lihat dulu kondisinya. Memang masalah itu perlu didiskusikan. Mengenai hambatan pembebasan tanah atau SK Bupati Ciawi sendiri masih saya koordinasikan terlebih dahulu," ujar Manggas kepada wartawan di Ruang Pola, Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).
Kendati begitu, Manggas mengaku untuk program penanggulangan banjir lainnya seperti pengerukan sungai dan waduk yang ada di Jakarta terus dikerjakan.
"Pengerjaan jalan terus, Waduk Marunda, Rawa Kendal, Pondok Ranggon, Brigif, di Kampung Rambutan semua jalan terus," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mencoret sejumlah program penanggulangan banjir tahun ini. Proyek yang dicoret adalah pembangunan Waduk Ciawi, pembangunan rumah pompa di lima wilayah, serta penambahan ruang terbuka hijau.
Sejumlah proyek tersebut mandek karena Pemprov DKI belum bisa melakukan pembebasan lahan.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878998/31/proyek-waduk-ciawi-gagal-ini-kata-kadis-pu
Rabu, 02 Juli 2014
Program Penanggulangan Banjir Ini Dicoret Pemprov DKI
JAKARTA - Warga Jakarta nampaknya belum terbebas dari banjir, karena sejumlah program yang dibuat untuk menanggulangi banjir justru dicoret oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro menerangkan, ada beberapa anggaran yang telah diprogramkan kemudian dicoret atau dialihkan untuk anggaran lain.
Andi Baso menegaskan, anggaran sebesar Rp770 miliar terpaksa dialihkan karena belum bisa terserap tahun ini. Anggaran tersebut diantaranya, untuk pembangunan waduk Ciawi Rp195 miliar, pembangunan rumah pompa di lima wilayah Rp5 miliar, dan pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau Rp14 miliar.
"Dinas-dinas ini anggarannya kami alihkan karena tidak bisa menyerap lahan. Kebanyakan masalahnya pada pembebasan lahan," tukasnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/7/2014).
Sebagai contoh Andi menjelaskan bahwa mata anggaran pembangunan Ciawi senilai Rp195 miliar dicoret karena hingga saat ini belum ada kelanjutan rencana pembangunan waduk tersebut.
"Belum ada sosialisasi, inventarisasi, penggambaran, negosiasi, dan banyak surat lahan yang tidak dipercaya," katanya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878700/31/program-penanggulangan-banjir-ini-dicoret-pemprov-dki
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro menerangkan, ada beberapa anggaran yang telah diprogramkan kemudian dicoret atau dialihkan untuk anggaran lain.
Andi Baso menegaskan, anggaran sebesar Rp770 miliar terpaksa dialihkan karena belum bisa terserap tahun ini. Anggaran tersebut diantaranya, untuk pembangunan waduk Ciawi Rp195 miliar, pembangunan rumah pompa di lima wilayah Rp5 miliar, dan pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau Rp14 miliar.
"Dinas-dinas ini anggarannya kami alihkan karena tidak bisa menyerap lahan. Kebanyakan masalahnya pada pembebasan lahan," tukasnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/7/2014).
Sebagai contoh Andi menjelaskan bahwa mata anggaran pembangunan Ciawi senilai Rp195 miliar dicoret karena hingga saat ini belum ada kelanjutan rencana pembangunan waduk tersebut.
"Belum ada sosialisasi, inventarisasi, penggambaran, negosiasi, dan banyak surat lahan yang tidak dipercaya," katanya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878700/31/program-penanggulangan-banjir-ini-dicoret-pemprov-dki
Selasa, 24 Juni 2014
Pengamat: Jakarta Itu Kota Metropolitan, Bukan Kampung Raksasa
JAKARTA - Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menilai, permasalahan darurat yang dialami Jakarta seperti banjir adn macet belum diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Tagline HUT DKI tahun ini kan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Tapi saya lihat sekarang ibu kota itu Jakarta Setengah Baru," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 22 Juni 2014 malam.
Pasalnya masih banyak yang harus dikerjakan oleh Pemprov DKI untuk mendapatkan progress yang terlihat oleh masyarakat.
"Ada program yang terealisasi ada pula yang masih jadi PR buat gubernur sekarang dan bawahannya," tukasnya.
Menurut Joga yang dapat diapresiasi adalah penggunaan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kampung Deret, Waduk Ria-Rio, Waduk Pluit, dan Seleksi dan Promosi Terbuka (SPT) atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan.
Sementara itu yang masih terus menjadi perhatian ialah yang tiap tahun dan terus-menerus dilontarkan ialah Banjir dan Macet setelah itu Normalisasi Kali dan Situ, Penataan Kampung Kumuh, Penataan PKL.
"Jakarta itu kota metropolitan, bukan kampung raksasa, masih banyak PR kedepan. Saya berharap 2017 harus ada perubahan signifikan. Karena kalau gitu-gitu aja nanti saya ketemu anda ngomonginnya terus banjir dan macet," tukasnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/876133/31/pengamat-jakarta-itu-kota-metropolitan-bukan-kampung-raksasa
"Tagline HUT DKI tahun ini kan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Tapi saya lihat sekarang ibu kota itu Jakarta Setengah Baru," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 22 Juni 2014 malam.
Pasalnya masih banyak yang harus dikerjakan oleh Pemprov DKI untuk mendapatkan progress yang terlihat oleh masyarakat.
"Ada program yang terealisasi ada pula yang masih jadi PR buat gubernur sekarang dan bawahannya," tukasnya.
Menurut Joga yang dapat diapresiasi adalah penggunaan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kampung Deret, Waduk Ria-Rio, Waduk Pluit, dan Seleksi dan Promosi Terbuka (SPT) atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan.
Sementara itu yang masih terus menjadi perhatian ialah yang tiap tahun dan terus-menerus dilontarkan ialah Banjir dan Macet setelah itu Normalisasi Kali dan Situ, Penataan Kampung Kumuh, Penataan PKL.
"Jakarta itu kota metropolitan, bukan kampung raksasa, masih banyak PR kedepan. Saya berharap 2017 harus ada perubahan signifikan. Karena kalau gitu-gitu aja nanti saya ketemu anda ngomonginnya terus banjir dan macet," tukasnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/876133/31/pengamat-jakarta-itu-kota-metropolitan-bukan-kampung-raksasa
Rabu, 16 April 2014
Tata Kota Jakarta Kalahkan Manila dan Addis Adaba
TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta berada pada peringkat pertama dalam Global Ranking of Emerging Cities versi konsultan A.T. Kearney. Kepala Perwakilan AT Kearney wilayah Asia Pasifik John Kurtz mengatakan Jakarta merupakan kota yang paling maju dalam membenahi infrastrukturnya, mengalahkan 20 kota di negara lain. Survei ini, kata John, juga untuk mengetahui bagaimana kota di negara dunia ketiga ini berpotensi untuk memperbaiki posisi global mereka dalam dua dekade ke depan atau berada pada Global Cities.Index.
"Arah dan kemimpinan Jakarta Baru telah membawa optimisme," kata John, di Balai Kota. "Jakarta bisa lebih maju dalam komunitas global dan sudah menjadi daya tarik tersendiri."
John mengatakan saat ini Jakarta menempati peringkat pertama, disusul Manila dan Addis Adaba, sebuah kota di Ethiopia. Jika dalam 20 tahun ke depan tata kota di Jakarta konsisten, John melanjutkan, maka Jakarta akan bergabung dengan kota-kota maju lain, seperti New York, London dan Paris yang masuk dalam kategori Global Cities Index.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan hasil penilaian ini sehubungan dengan perencanaan infrastruktur tranportasi seperti MRT dan Monorel. "Meskipun keduanya baru dimulai, tapi kan sudah dimulai," kata Jokowi. (Baca: Proyek MRT, Penggalian Stasiun Bawah Tanah Dimulai)
Selain itu, ada dua penilaian lain yang menjadikan Jakarta berada di peringkat pertama kota berkembang, yaitu masalah penanganan banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar. (Baca: Jokowi: Waduk Pondok Ranggon Tampung Luapan Kali)
"Kalau penanganan banjir seperti pengerukan waduk yang dibersihkan dan sudah dikerjakan," ujar Jokowi. "Lalu yang masalah kebutuhan dasar, ya seperti pelaksanaan dan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS)."
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/231571041/Tata-Kota-Jakarta-Kalahkan-Manila-dan-Addis-Adaba
"Arah dan kemimpinan Jakarta Baru telah membawa optimisme," kata John, di Balai Kota. "Jakarta bisa lebih maju dalam komunitas global dan sudah menjadi daya tarik tersendiri."
John mengatakan saat ini Jakarta menempati peringkat pertama, disusul Manila dan Addis Adaba, sebuah kota di Ethiopia. Jika dalam 20 tahun ke depan tata kota di Jakarta konsisten, John melanjutkan, maka Jakarta akan bergabung dengan kota-kota maju lain, seperti New York, London dan Paris yang masuk dalam kategori Global Cities Index.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan hasil penilaian ini sehubungan dengan perencanaan infrastruktur tranportasi seperti MRT dan Monorel. "Meskipun keduanya baru dimulai, tapi kan sudah dimulai," kata Jokowi. (Baca: Proyek MRT, Penggalian Stasiun Bawah Tanah Dimulai)
Selain itu, ada dua penilaian lain yang menjadikan Jakarta berada di peringkat pertama kota berkembang, yaitu masalah penanganan banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar. (Baca: Jokowi: Waduk Pondok Ranggon Tampung Luapan Kali)
"Kalau penanganan banjir seperti pengerukan waduk yang dibersihkan dan sudah dikerjakan," ujar Jokowi. "Lalu yang masalah kebutuhan dasar, ya seperti pelaksanaan dan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS)."
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/231571041/Tata-Kota-Jakarta-Kalahkan-Manila-dan-Addis-Adaba
Kamis, 10 April 2014
Hancurkan Eceng Gondok, DKI Akan Beli Alat Seharga Rp2 Miliar
VIVAnews - Wali Kota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, mengatakan pihaknya akan segera mendatangkan alat penghancur eceng gondok yang akan digunakan di beberapa waduk di Jakarta Utara salah satunya di Waduk Pluit dan Waduk Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW).
Menurut Heru, alasan didatangkannya mesin penghacur eceng gondok itu karena selama ini pengerukan yang menggunakan backhoe dinilai tidak maksimal dan malah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Kata dia, apabila membeli alat pengeruk itu hanya membutuhkan anggaran Rp1 miliar sampai Rp2 miliar.
"Di Waduk Pluit saya mau beli mesin pengelolaan eceng gondok. Sekarang itu kan duitnya ada, alatnya juga ada. Tapi yang jadi masalah itu tidak ada itu kemauannya saja," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Kamis, 10 April 2014.
Disampaikan Heru, saat ini eceng gondok di beberapa waduk di Jakarta pertumbuhannya sangat cepat sekali. Untuk dua minggu saja sudah tumbuh kembali. Selain menghabiskan biaya yang sangat besar, pengerjaan secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Ini kan sudah tahun 2014 masa mau bolak-balik narikin terus, mau sampai kapan narikin terus. Terus saya diributin masyarakat banyak yang komplain karena banyak eceng gondok. Jadi kami harus mikir dong gimana caranya biar tidak ada eceng gondok di Waduk Pluit dan waduk lainnya," kata Heru.
Menurut Heru, pengadaan untuk alat pengeruk eceng gondok tersebut menang belum dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) 2014. Tetapi menurutnya, salah satu solusinya bisa meminta kepada swasta baik itu sebagai kewajiban dari pengembang maupun Corporate Social Responsibility (CSR).
"Memang belum dianggarkan. Kalau DKI tidak mau nganggarin saya minta beberapa pengusaha suruh beli. Pokoknya disuruh nyumbang untuk masyarakat," ujar dia.
Heru menjelaskan, ini dilakukan agar masyarakat bisa melihat alat untuk penghancur eceng gondok tersebut. Rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Juni 2014 mendatang akan membawa alat itu dari China. Tetapi hanya untuk contoh saja.
Ke depannya apabila memang alat itu efektif dan bisa mengurangi eceng gondok maupun sampah yang ada di Jakarta Utara maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendatangkan produk Sumitomo dari Jepang atau produk dengan merek lainnya dari Jerman.
"Kalau untuk sementara akan didatangkan dulu dari China, tapi nanti ke depannya saya bilang sama orang Jepang. Ternyata Sumitomo produksi. Dari perusahaan jerman produksi," katanya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/495674-hancurkan-eceng-gondok--dki-akan-beli-alat-seharga-rp2-miliar
Menurut Heru, alasan didatangkannya mesin penghacur eceng gondok itu karena selama ini pengerukan yang menggunakan backhoe dinilai tidak maksimal dan malah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Kata dia, apabila membeli alat pengeruk itu hanya membutuhkan anggaran Rp1 miliar sampai Rp2 miliar.
"Di Waduk Pluit saya mau beli mesin pengelolaan eceng gondok. Sekarang itu kan duitnya ada, alatnya juga ada. Tapi yang jadi masalah itu tidak ada itu kemauannya saja," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Kamis, 10 April 2014.
Disampaikan Heru, saat ini eceng gondok di beberapa waduk di Jakarta pertumbuhannya sangat cepat sekali. Untuk dua minggu saja sudah tumbuh kembali. Selain menghabiskan biaya yang sangat besar, pengerjaan secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Ini kan sudah tahun 2014 masa mau bolak-balik narikin terus, mau sampai kapan narikin terus. Terus saya diributin masyarakat banyak yang komplain karena banyak eceng gondok. Jadi kami harus mikir dong gimana caranya biar tidak ada eceng gondok di Waduk Pluit dan waduk lainnya," kata Heru.
Menurut Heru, pengadaan untuk alat pengeruk eceng gondok tersebut menang belum dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) 2014. Tetapi menurutnya, salah satu solusinya bisa meminta kepada swasta baik itu sebagai kewajiban dari pengembang maupun Corporate Social Responsibility (CSR).
"Memang belum dianggarkan. Kalau DKI tidak mau nganggarin saya minta beberapa pengusaha suruh beli. Pokoknya disuruh nyumbang untuk masyarakat," ujar dia.
Heru menjelaskan, ini dilakukan agar masyarakat bisa melihat alat untuk penghancur eceng gondok tersebut. Rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Juni 2014 mendatang akan membawa alat itu dari China. Tetapi hanya untuk contoh saja.
Ke depannya apabila memang alat itu efektif dan bisa mengurangi eceng gondok maupun sampah yang ada di Jakarta Utara maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendatangkan produk Sumitomo dari Jepang atau produk dengan merek lainnya dari Jerman.
"Kalau untuk sementara akan didatangkan dulu dari China, tapi nanti ke depannya saya bilang sama orang Jepang. Ternyata Sumitomo produksi. Dari perusahaan jerman produksi," katanya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/495674-hancurkan-eceng-gondok--dki-akan-beli-alat-seharga-rp2-miliar
Senin, 24 Februari 2014
Jakarta Masih Banjir, Jokowi: Percuma Bicara Saja
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan menerapkan status siaga banjir di Ibu Kota. Pada Sabtu 22 Februari 2014 kemarin, hujan deras mengguyur Jakarta sepanjang hari. Akibatnya, Ibu Kota kembali dikepung banjir karena curah hujan tinggi dan seharusnya air mengalir ke gorong-gorong sempat tertahan.
"Kemarin kan banjir karena hujannya seharian," kata Jokowi di Gedung Danapala Kementerian Keuangan pada Ahad, 23 Februari 2014. "Sekarang coba lihat banjir di mana, ayo ke lapangan," ujarnya.(baca:Jakarta Dikepung Banjir Malam Ini)
Menurut Jokowi, percuma tetap membicarakan soal banjir. Sebab, penyelesaian banjir bukan dengan berbicara, melainkan langkah nyata. Salah satu penyelesaian yang disebut Jokowi adalah rencana pembangunan dua waduk di kawasan Bogor, Jawa Barat yaitu waduk Sukamahi dan Ciawi. “ Akar masalahnya kan harus diselesaikan dan itu dalam proses. Bangun waduk baru, salah satunya. Percuma kita bicara saja,” kata Jokowi.
Jokowi yang kemarin sedang ada acara di Solo pun mengaku memantau kondisi Jakarta. Malamnya, dari bandara Cengkareng Jokowi langsung blusukan ke kawasan yang banjir adalah daerah rendah seperti Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. "Jam 22.00 WIB sudah saya cek keliling-keliling," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun belum ada rencana melakukan rekayasa hujan meski musim hujan belum berakhir. "Anggaran juga belum cair jadi tidak ada itu rekayasa cuaca," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/083556807/Jakarta-Masih-Banjir-Jokowi-Percuma-Bicara-Saja
"Kemarin kan banjir karena hujannya seharian," kata Jokowi di Gedung Danapala Kementerian Keuangan pada Ahad, 23 Februari 2014. "Sekarang coba lihat banjir di mana, ayo ke lapangan," ujarnya.(baca:Jakarta Dikepung Banjir Malam Ini)
Menurut Jokowi, percuma tetap membicarakan soal banjir. Sebab, penyelesaian banjir bukan dengan berbicara, melainkan langkah nyata. Salah satu penyelesaian yang disebut Jokowi adalah rencana pembangunan dua waduk di kawasan Bogor, Jawa Barat yaitu waduk Sukamahi dan Ciawi. “ Akar masalahnya kan harus diselesaikan dan itu dalam proses. Bangun waduk baru, salah satunya. Percuma kita bicara saja,” kata Jokowi.
Jokowi yang kemarin sedang ada acara di Solo pun mengaku memantau kondisi Jakarta. Malamnya, dari bandara Cengkareng Jokowi langsung blusukan ke kawasan yang banjir adalah daerah rendah seperti Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. "Jam 22.00 WIB sudah saya cek keliling-keliling," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun belum ada rencana melakukan rekayasa hujan meski musim hujan belum berakhir. "Anggaran juga belum cair jadi tidak ada itu rekayasa cuaca," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/083556807/Jakarta-Masih-Banjir-Jokowi-Percuma-Bicara-Saja
Rabu, 05 Februari 2014
Cegah Banjir di Jakarta, Jokowi Tanam 40 Ribu Pohon di Puncak
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya pencegahan banjir dari hulu. Selain membangun Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi, Pemprov DKI juga akan menanam pohon di wilayah Desa Tugu Selatan, Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan selama ini berbagai rencana untuk penanganan banjir sudah ada. Apa yang harus dikerjakan semuanya juga sudah diketahui.
Jadi, kata dia, saat ini adalah waktunya melakukan aksi penanganan banjir. Salah satunya dengan penanaman pohon di hulu.
"Apa yang harus dikerjakan sekarang sudah diketahui. Apa yang harus dilakukan semuanya sudah tahu. Jadi ini saatnya bekerja," kata Jokowi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2014.
Disampaikan Jokowi, penanaman pohon akan dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Dengan demikian diharapkan di hulu banyak air serapan air sehingga banjir ke Jakarta bisa dikurangi. "Penanganan banjir itu tidak hanya di hilir. Di hulu juga penting," ujar dia.
Ketua Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dadang Hendaris, mengungkapkan, penanaman ini dilakukan di lahan seluas 100 hektar. Rencananya akan ada 40 ribu pohon di tanam di sana. Pohon yang ditanam antara lain pinus, kayu putih, rasamala, puspa, dan buah-buahan.
"Pemilihan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Kemudian produktivitas dan kesuburan tanah di sini," ucapnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/478534-cegah-banjir-di-jakarta--jokowi-tanam-40-ribu-pohon-di-puncak
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan selama ini berbagai rencana untuk penanganan banjir sudah ada. Apa yang harus dikerjakan semuanya juga sudah diketahui.
Jadi, kata dia, saat ini adalah waktunya melakukan aksi penanganan banjir. Salah satunya dengan penanaman pohon di hulu.
"Apa yang harus dikerjakan sekarang sudah diketahui. Apa yang harus dilakukan semuanya sudah tahu. Jadi ini saatnya bekerja," kata Jokowi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2014.
Disampaikan Jokowi, penanaman pohon akan dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Dengan demikian diharapkan di hulu banyak air serapan air sehingga banjir ke Jakarta bisa dikurangi. "Penanganan banjir itu tidak hanya di hilir. Di hulu juga penting," ujar dia.
Ketua Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dadang Hendaris, mengungkapkan, penanaman ini dilakukan di lahan seluas 100 hektar. Rencananya akan ada 40 ribu pohon di tanam di sana. Pohon yang ditanam antara lain pinus, kayu putih, rasamala, puspa, dan buah-buahan.
"Pemilihan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Kemudian produktivitas dan kesuburan tanah di sini," ucapnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/478534-cegah-banjir-di-jakarta--jokowi-tanam-40-ribu-pohon-di-puncak
Jumat, 24 Januari 2014
Inilah Wajah Jakarta Impian yang Bebas Banjir Gagasan LIPI
KOMPAS.com — Banjir sudah menjadi langganan Jakarta sejak zaman Belanda. Saking seringnya, saat ini dikenal mitos banjir lima tahunan, yang di antaranya terjadi pada tahun 2002, 2007, dan 2013.
Beragam upaya dilakukan untuk mencegah banjir. Namun, banyak yang masih berupa upaya jangka pendek, seperti sodetan Sungai Ciliwung hingga modifikasi cuaca.
Peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jan Sopaheluwakan, mengatakan perlunya upaya jangka panjang untuk membebaskan Jakarta dari banjir.
Dalam konferensi pers "Skenario Mengatasi Banjir Jakarta", Kamis (23/1/2014), Jan memaparkan konsep pembangunan Jakarta agar bebas dari masalah banjir.
Salah satu langkah yang menurutnya penting adalah membawa masyarakat kelas menengah kembali tinggal di kota.
"Mereka yang menggerakkan ekonomi. Tapi, selama ini mereka tinggal di pinggiran Jakarta. Untuk tempat tinggal, mereka menyita ruang hijau," kata Jan.
"Masalah lain yang muncul karena tinggal di pinggiran adalah soal transportasi yang juga soal polusi dan subsidi BBM," imbuhnya.
Dengan membawa masyarakat kelas menengah kembali ke kota, ruang hijau untuk daerah serapan di wilayah selatan Jakarta bisa dipertahankan atau dikembalikan.
Jakarta, kata Jan, masih sangat mampu menampung warga yang berjumlah 9 juta. Yang diperlukan adalah rekayasa ruangan.
Singapura saat ini masih lebih padat dari Jakarta. Kepadatan penduduk mencapai 497 per hektar, sementara Jakarta hanya 207 per hektar.
Namun, kata Jan, ruang yang dipakai untuk hunian di Singapura jauh lebih rendah. Jakarta mencapai 65 persen total wilayah, sementara Singapura hanya 12 persen.
Agar bisa menampung warga dalam jumlah besar di wilayah yang lebih kecil, Jan memaparkan perlunya transformasi kampung atau hunian di Jakarta.
Hunian di Jakarta kini cenderung konvensional, horizontal, masih gaya kampung. Warga masih berpandangan bahwa memiliki hunian juga harus memiliki tanah.
Perlu ada perubahan sehingga hunian di Jakarta lebih menyesuaikan tantangan kota. Hunian masa depan bersifat vertikal.
Langkah lain yang diperlukan selain membawa masyarakat kelas menengah ke kota adalah mengelola air yang masuk di Jakarta.
Jan mengatakan, untuk mengelola air, solusinya bukan dengan membuat sodetan, melainkan dengan menyediakan ruang penampungan bagi air yang masuk.
Kosepnya, wilayah selatan Jakarta, dengan batasnya utaranya adalah Gambir, dibuat menjadi area penyerapan air atau ruang hijau.
Sementara wilayah Gambir ke utara dibuat menjadi ruang biru, di mana air dikelola dalam kanal-kanal.
Dua langkah lagi yang diperlukan adalah pengelolaan transportasi dalam kota serta pertahanan dari abrasi Laut Jawa dengan giant sea wall yang sudah direncanakan.
Waterfront city
Jan menyebutkan, pembangunan Jakarta bebas banjir bisa dilakukan dengan memulainya di sebagian wilayah Jakarta, misalnya di barat dan utara Jakarta.
"Batasnya dari Kali Pesanggrahan untuk di barat," ungkap Jan yang menyebut model Jakarta itu sebagai waterfront city.
Dalam model itu, akan terdapat waduk buatan yang bisa menampung air sebanyak 10-15 juta meter kubik saat banjir.
Waduk bisa dibuat di wilayah Jakarta Barat yang kini selalu terendam. Jan mengatakan, studi sudah dilakukan dan pembuatan waduk itu memungkinkan.
"Di wilayah itu nanti kita bangun rumah susun, ada yang untuk kelas menengah atas dan ke bawah," jelasnya.
"Di sana tidak ada mobil yang boleh masuk. Warga akan berhenti di pinggiran wilayah,, lalu akan naik transportasi publik yang disediakan. Jalan Panjang akan menjadi median way," imbuhnya.
Transportasi publik akan terkoneksi dengan perkantoran dan wilayah hunian. Bukan cuma kereta, transportasi yang tersedia juga berupa water way.
Model Jakarta sebagai kota yang berketahanan dan bebas banjir itu dibangun di wilayah seluas 700 hektar.
Dari total wilayah, hanya 300 hektar yang menjadi ruang hunian dan bangunan. Sebanyak 200 hektar adalah ruang biru dan 300 hektar lainnya untuk ruang hijau.
Wilayah yang dibangun tersebut di kemudian hari bukan hanya menjadi wilayah hunian, melainkan juga sekaligus ikon metropolitan Indonesia.
Wilayah itu akan terkoneksi dengan bandara. Warga asing yang datang dan masuk ke kota akan mengelilingi daerah yang disebut Jan sebagai "Blue Green Metropolis Jakarta 2030" itu.
"Ini akan kita jadikan percontohan terlebih dahulu. Nanti kalau berjalan, kita bisa kembangkan lebih luas di wilayah Jakarta lainnya," ungkapnya.
Visioner tetapi mungkinkah?
Jang mengakui, perubahan besar yang akan dilakukan pada Jakarta sangat radikal dan memiliki banyak tantangan.
"Tapi sebenarnya, secara ekonomi ini sangat mungkin, secara politik mungkin, dan secara sosial, walaupun tantangannya besar, juga masih mungkin," ungkap Jan.
Menurut Jan, yang diperlukan dari sisi politik adalah komitmen untuk mengubah Jakarta menjadi kota lebih baik. "Setidaknya butuh dua periode pemerintahan daerah yang konsisten," katanya.
Tantangan sosial adalah yang paling besar. Namun, pemerintah daerah sebenarnya bisa menawarkan opsi kepada warga.
Untuk relokasi warga, pemerintah bisa membangun hunian sementara. Setelah gagasan kota tersebut terwujud, warga bisa kembali.
Relokasi untuk industri yang ada di Jakarta, kata Jan, akan lebih mudah asal pemerintah mampu memberi tawaran yang baik.
"Memang ini butuh pengorbanan. Kita bisa pilih 5 atau 10 tahun berkorban atau terus mengalami kondisi seperti sekarang," kata Jan.
Konsep pembangunan Jakarta seperti yang diungkapkan Jan sebenarnya sudah memenangi lomba yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi mereka seharusnya juga sudah mengetahui. Tinggal mewujudkan apa yang sudah dilombakan," pungkas Jan.
Sumber : http://sains.kompas.com/read/2014/01/24/0736098/Inilah.Wajah.Jakarta.Impian.yang.Bebas.Banjir.Gagasan.LIPI
Beragam upaya dilakukan untuk mencegah banjir. Namun, banyak yang masih berupa upaya jangka pendek, seperti sodetan Sungai Ciliwung hingga modifikasi cuaca.
Peneliti senior Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jan Sopaheluwakan, mengatakan perlunya upaya jangka panjang untuk membebaskan Jakarta dari banjir.
Dalam konferensi pers "Skenario Mengatasi Banjir Jakarta", Kamis (23/1/2014), Jan memaparkan konsep pembangunan Jakarta agar bebas dari masalah banjir.
Salah satu langkah yang menurutnya penting adalah membawa masyarakat kelas menengah kembali tinggal di kota.
"Mereka yang menggerakkan ekonomi. Tapi, selama ini mereka tinggal di pinggiran Jakarta. Untuk tempat tinggal, mereka menyita ruang hijau," kata Jan.
"Masalah lain yang muncul karena tinggal di pinggiran adalah soal transportasi yang juga soal polusi dan subsidi BBM," imbuhnya.
Dengan membawa masyarakat kelas menengah kembali ke kota, ruang hijau untuk daerah serapan di wilayah selatan Jakarta bisa dipertahankan atau dikembalikan.
Jakarta, kata Jan, masih sangat mampu menampung warga yang berjumlah 9 juta. Yang diperlukan adalah rekayasa ruangan.
Singapura saat ini masih lebih padat dari Jakarta. Kepadatan penduduk mencapai 497 per hektar, sementara Jakarta hanya 207 per hektar.
Namun, kata Jan, ruang yang dipakai untuk hunian di Singapura jauh lebih rendah. Jakarta mencapai 65 persen total wilayah, sementara Singapura hanya 12 persen.
Agar bisa menampung warga dalam jumlah besar di wilayah yang lebih kecil, Jan memaparkan perlunya transformasi kampung atau hunian di Jakarta.
Hunian di Jakarta kini cenderung konvensional, horizontal, masih gaya kampung. Warga masih berpandangan bahwa memiliki hunian juga harus memiliki tanah.
Perlu ada perubahan sehingga hunian di Jakarta lebih menyesuaikan tantangan kota. Hunian masa depan bersifat vertikal.
Langkah lain yang diperlukan selain membawa masyarakat kelas menengah ke kota adalah mengelola air yang masuk di Jakarta.
Jan mengatakan, untuk mengelola air, solusinya bukan dengan membuat sodetan, melainkan dengan menyediakan ruang penampungan bagi air yang masuk.
Kosepnya, wilayah selatan Jakarta, dengan batasnya utaranya adalah Gambir, dibuat menjadi area penyerapan air atau ruang hijau.
Sementara wilayah Gambir ke utara dibuat menjadi ruang biru, di mana air dikelola dalam kanal-kanal.
Dua langkah lagi yang diperlukan adalah pengelolaan transportasi dalam kota serta pertahanan dari abrasi Laut Jawa dengan giant sea wall yang sudah direncanakan.
Waterfront city
Jan menyebutkan, pembangunan Jakarta bebas banjir bisa dilakukan dengan memulainya di sebagian wilayah Jakarta, misalnya di barat dan utara Jakarta.
"Batasnya dari Kali Pesanggrahan untuk di barat," ungkap Jan yang menyebut model Jakarta itu sebagai waterfront city.
Dalam model itu, akan terdapat waduk buatan yang bisa menampung air sebanyak 10-15 juta meter kubik saat banjir.
Waduk bisa dibuat di wilayah Jakarta Barat yang kini selalu terendam. Jan mengatakan, studi sudah dilakukan dan pembuatan waduk itu memungkinkan.
"Di wilayah itu nanti kita bangun rumah susun, ada yang untuk kelas menengah atas dan ke bawah," jelasnya.
"Di sana tidak ada mobil yang boleh masuk. Warga akan berhenti di pinggiran wilayah,, lalu akan naik transportasi publik yang disediakan. Jalan Panjang akan menjadi median way," imbuhnya.
Transportasi publik akan terkoneksi dengan perkantoran dan wilayah hunian. Bukan cuma kereta, transportasi yang tersedia juga berupa water way.
Model Jakarta sebagai kota yang berketahanan dan bebas banjir itu dibangun di wilayah seluas 700 hektar.
Dari total wilayah, hanya 300 hektar yang menjadi ruang hunian dan bangunan. Sebanyak 200 hektar adalah ruang biru dan 300 hektar lainnya untuk ruang hijau.
Wilayah yang dibangun tersebut di kemudian hari bukan hanya menjadi wilayah hunian, melainkan juga sekaligus ikon metropolitan Indonesia.
Wilayah itu akan terkoneksi dengan bandara. Warga asing yang datang dan masuk ke kota akan mengelilingi daerah yang disebut Jan sebagai "Blue Green Metropolis Jakarta 2030" itu.
"Ini akan kita jadikan percontohan terlebih dahulu. Nanti kalau berjalan, kita bisa kembangkan lebih luas di wilayah Jakarta lainnya," ungkapnya.
Visioner tetapi mungkinkah?
Jang mengakui, perubahan besar yang akan dilakukan pada Jakarta sangat radikal dan memiliki banyak tantangan.
"Tapi sebenarnya, secara ekonomi ini sangat mungkin, secara politik mungkin, dan secara sosial, walaupun tantangannya besar, juga masih mungkin," ungkap Jan.
Menurut Jan, yang diperlukan dari sisi politik adalah komitmen untuk mengubah Jakarta menjadi kota lebih baik. "Setidaknya butuh dua periode pemerintahan daerah yang konsisten," katanya.
Tantangan sosial adalah yang paling besar. Namun, pemerintah daerah sebenarnya bisa menawarkan opsi kepada warga.
Untuk relokasi warga, pemerintah bisa membangun hunian sementara. Setelah gagasan kota tersebut terwujud, warga bisa kembali.
Relokasi untuk industri yang ada di Jakarta, kata Jan, akan lebih mudah asal pemerintah mampu memberi tawaran yang baik.
"Memang ini butuh pengorbanan. Kita bisa pilih 5 atau 10 tahun berkorban atau terus mengalami kondisi seperti sekarang," kata Jan.
Konsep pembangunan Jakarta seperti yang diungkapkan Jan sebenarnya sudah memenangi lomba yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi mereka seharusnya juga sudah mengetahui. Tinggal mewujudkan apa yang sudah dilombakan," pungkas Jan.
Sumber : http://sains.kompas.com/read/2014/01/24/0736098/Inilah.Wajah.Jakarta.Impian.yang.Bebas.Banjir.Gagasan.LIPI
Selasa, 24 Desember 2013
90% Kondisi Tanggul di DKI Terancam Jebol
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah DKI Jakarta menegaskan hampir 90% tanggul penahan banjir di ibukota dalam kondisi darurat. Seperti tanggul di kawasan Latuharhary hampir jebol karena tidak kuat menahan debit air. "Semua tanggul memang bahaya, makanya kita ingin alihkan. Sebenarnya tanggul yang paling siap itu Banjir Kanal Timur (BKT), inspeksi semuanya bagus," ujar Basuki T Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (23/12).
Karena tanggul yang tidak aman, Basuki menuturkan, beban air dialihkan ke BKT melaui sodetan dan gorong-gorong. Saat ini Banjir Kanal Barat (BKB) kelebihan volume air dari sejumlah sungai yang ada di ibukota. Antisipasi banjir, saat ini baru bisa memanfaatkan dan pengaturan debit air pintu air Manggarai. Menurut Basuki, debit air dialirkan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, tanpa 'menenggelamkan' kawasan ring 1, Medan Merdeka Utara (Istana Negara).
"Makanya kalau air sudah terlalu tinggi, buka pintu air manggarai. Kalau Waduk Pluit kerja dengan baik, enggak tenggelam Istana dan Balaikota, Pak Harto (Soeharto) bikin Waduk Pluit tuh untuk itu," lanjut Ahok. Untuk diketahui, tanggul di Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, terancam jebol. Tanggul itu pada Januari lalu sempat roboh diterjang tingginya debit air yang menenggelamkan sebagian wilayah DKI. Kekhawatiran melihat kondisi tersebut semakin kuat karena debit air saat ini juga terus naik. Pada pukul 08.00 WIB, Senin (23/12), debit air setinggi 680 sentimeter. Pukul 11.00 WIB, naik hingga 710 cm.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/44360-90-tanggul-di-dki-terancam-jebol.html
Karena tanggul yang tidak aman, Basuki menuturkan, beban air dialihkan ke BKT melaui sodetan dan gorong-gorong. Saat ini Banjir Kanal Barat (BKB) kelebihan volume air dari sejumlah sungai yang ada di ibukota. Antisipasi banjir, saat ini baru bisa memanfaatkan dan pengaturan debit air pintu air Manggarai. Menurut Basuki, debit air dialirkan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, tanpa 'menenggelamkan' kawasan ring 1, Medan Merdeka Utara (Istana Negara).
"Makanya kalau air sudah terlalu tinggi, buka pintu air manggarai. Kalau Waduk Pluit kerja dengan baik, enggak tenggelam Istana dan Balaikota, Pak Harto (Soeharto) bikin Waduk Pluit tuh untuk itu," lanjut Ahok. Untuk diketahui, tanggul di Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, terancam jebol. Tanggul itu pada Januari lalu sempat roboh diterjang tingginya debit air yang menenggelamkan sebagian wilayah DKI. Kekhawatiran melihat kondisi tersebut semakin kuat karena debit air saat ini juga terus naik. Pada pukul 08.00 WIB, Senin (23/12), debit air setinggi 680 sentimeter. Pukul 11.00 WIB, naik hingga 710 cm.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/44360-90-tanggul-di-dki-terancam-jebol.html
Rabu, 18 Desember 2013
MASYARAKAT SIAP-SIAP HADAPI BANJIR BESAR
BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan akhir Desember hingga awal tahun depan, curah hujan di seputar Jabodetabek dan Puncak Cianjur, masih tergolong tinggi. Bahkan, diperkirakan puncak banjir untuk Jakarta bisa terjadi pada skala dua bulan ke depan, sekitar Januari atau Februari 2014.
Untuk mengantisipasi ancaman serbuan air bah tersebut, maka warga masyarakat pun harus ikut ambil bagian dan punya tanggung jawab bersama untuk menjaga saluran air jangan sampai tersumbat oleh sampah atau endapan lumpur. Seperti ajakan Gubernur Joko Widodo dalam acara silaturahmi RT dan RW serta aparat kelurahan se-DKI Jakarta, 1 Desember lalu, perlu ada partisipasi warga dalam membangun kota secara bersama, agar punya rasa memiliki, memelihara dan merawat fasilitas kota yang ada.
Jokowi mengakui, saat ini saluran mikro maupun saluran penghubung sebanyak 884 buah, kondisinya tak terurus. Masih banyak tumpukan sampah, walaupun baru saja dibersihkan. Hal ini akibat kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah sembarangan. Saluran air dan sungai-sungai masih dianggap sebagai bak sampah. Padahal yang menjadi korban luapan air kelak, adalah masyarakat pembuang sampah itu sendiri.
Di Jakarta sendiri, menurut Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ditengarai akan ada 62 lokasi rawan banjir selama musim hujan di akhir 2013 hingga awal 2014. Sehingga masyarakat di lokasi-lokasi yang sudah langganan rawan banjir, perlu waspada serta mengambil langkah antisipasi penyelamatan dari kondisi terburuk. Ibarat pepatah, harus sudah sedia payung sebelum hujan.
Sesungguhnya, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta telah mempersiapkan 10 langkah atasi banjir. Yakni pertama, membentuk satuan tugas (satgas) banjir di 42 kecamatan dan suku dinas. Pembentukan satgas jalan rusak. Penanganan 200 titik genangan. Pengerukan 160 saluran penghubung. Pengerukan 18 saluran submakro. Pengerukan 12 waduk. Normalisasi sungai di 80 titik. Perbaikan 73 pompa pengendali banjir. Perbaikan 62 pintu air, serta ke-10 melaksanakan pemasangan kamera pemantau di 130 rumah pompa.
Sebenarnya, bila dilihat dari persiapan 10 langkah seperti dilansir Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan kejadian banjir bandang yang pernah melanda Jakarta beberapa tahun lampau. Namun, kondisi alam tidak bisa diprediksi, terutama disebabkan maraknya penguasaan lahan terbuka dan kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
Pengerukan saluran dan waduk pun, menurut Manggas, belum mencakup semua yang ada di Jakarta. Sehingga pengerjaan selebihnya baru akan dilakukan tahun 2014, seperti pengerukan 700-an saluran penghubung dan 64 waduk.
Ia juga mengakui kurangnya alat-alat berat, menyebabkan pengerukan saluran dan waduk belum maksimal. Hingga tahun 2012 lalu, DKI hanya memiliki enam unit alat berat. Namun tahun 2013 ini Dinas PU mendapat anggaran pengadaan 23 unit alat berat lewat APBD 2013, dan tambahan 50 unit lagi alat berat pada APBD Perubahan.
Sekalipun demikian, banyak juga lokasi yang tidak bisa dimasuki alat berat karena sudah padat permukiman. Seperti pengerukan saluran Kali Nipah di Jl Pulo Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang ditinjau Gubernur Jokowi bersama Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor, baru-baru ini, lebarnya kini hanya kurang dari 3 meter dengan air yang hitam penuh lumpur dan sampah. Di kali ini sedang berlangsung pengerukan. Namun, alat berat terkendala masuk ke lokasi karena rapatnya permukiman dekat kali.
Oleh karena itulah, masyarakat harus pula mematuhi aturan untuk bermukim di luar batas garis sempadan sungai atau saluran. Sehingga petugas atau alat berat pembersih saluran, tidak terhalang melakukan fungsinya.
Pengawasan Tata Ruang
Salah satu penyebab banjir yang makin meningkat akhir-akhir ini, adalah tidak ketatnya pengawasan tata ruang menurut peruntukannya. Seperti peralihan hutan lindung atau hutan konservasi menjadi bangunan-bangunan vila di daerah Puncak, sehingga tidak mampu menahan curah hujan serta hujan tidak bisa meresap ke dalam tanah. Akhirnya, air hujan langsung tumpah ruah ke daerah hilir Jabodetabek.
Demikian pula situ-situ, waduk, atau embung yang semula tersedia di hampir semua daerah-daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan bahkan di Jakarta sendiri, sebagai penampungan air sementara, ternyata telah ditimbun atau dialihkan fungsinya menjadi kawasan permukiman. Semua pembagian tata ruang yang jauh hari sudah dipikirkan manfaatnya oleh birokrat pada zaman kolonial, justru dirusak oleh birokrat pada masa kemerdekaan sekarang ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama baru-baru ini, dengan tegas meminta instansi terkait dari setingkat kepala dinas ataupun suku dinas, harus mampu bertindak tegas kepada pelanggar aturan tata ruang. Bawahannya diminta harus aktif dalam upaya pencegahan dan pengawasan di lapangan.
Ia mengatakan, pelanggaran tata ruang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta. Namun, untuk mengembalikan tata ruang sesuai perencanaan yang telah dibuat, bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu lama, terutama memindahkan orang-orang yang sempat menghuni lahan yang bukan peruntukannya. “Selama ini penegakan hukum lemah, sehingga warga menjadi tidak takut melanggar hukum. Makanya, semua instansi sekarang harus tegas,” katanya.
Sebenarnya, penertiban pelanggaran aturan tata ruang menjadi sulit, karena selama ini instansi yang berkepentingan seolah-olah membiarkan pelanggaran, tidak melarang atau mencegahnya sejak dini. Selain masyarakat berasumsi ada permainan kongkalikong dengan instansi terkait, tidak jarang pula pelanggaran seperti ini dijadikan proyek oleh instansi terkait untuk meminta adanya anggaran penertiban. Penertiban tidak dilakukan, kalau anggaran belum turun. Padahal pemberian izin, pengawasan dan penertiban sudah menjadi tanggung jawab aparat, seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, dan instansi lain termasuk Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP).
Rabu (11/12) lalu DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi untuk wilayah DKI Jakarta tahun 2010 hingga 2030. Perda RDTR dan Peraturan Zonasi yang walaupun sudah terlambat disahkan ini, diharapkan bisa jadi alat pengendali serta mengontrol kemungkinan penyimpangan izin tata ruang yang terjadi selama ini. Dengan demikian, pelanggaran tata ruang yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta, bisa ditindak.
Pengesahan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi 2010-2030 ini harus dijadikan momentum bagi Jokowi-Ahok untuk membenahi perizinan tata ruang yang selama ini disalahgunakan oleh instansi pemberi izin, bekerja sama dengan oknum pengusaha atau pemohon yang diuntungkan.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/masyarakat-siap-siap-hadapi-banjir-besar/
Untuk mengantisipasi ancaman serbuan air bah tersebut, maka warga masyarakat pun harus ikut ambil bagian dan punya tanggung jawab bersama untuk menjaga saluran air jangan sampai tersumbat oleh sampah atau endapan lumpur. Seperti ajakan Gubernur Joko Widodo dalam acara silaturahmi RT dan RW serta aparat kelurahan se-DKI Jakarta, 1 Desember lalu, perlu ada partisipasi warga dalam membangun kota secara bersama, agar punya rasa memiliki, memelihara dan merawat fasilitas kota yang ada.
Jokowi mengakui, saat ini saluran mikro maupun saluran penghubung sebanyak 884 buah, kondisinya tak terurus. Masih banyak tumpukan sampah, walaupun baru saja dibersihkan. Hal ini akibat kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah sembarangan. Saluran air dan sungai-sungai masih dianggap sebagai bak sampah. Padahal yang menjadi korban luapan air kelak, adalah masyarakat pembuang sampah itu sendiri.
Di Jakarta sendiri, menurut Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ditengarai akan ada 62 lokasi rawan banjir selama musim hujan di akhir 2013 hingga awal 2014. Sehingga masyarakat di lokasi-lokasi yang sudah langganan rawan banjir, perlu waspada serta mengambil langkah antisipasi penyelamatan dari kondisi terburuk. Ibarat pepatah, harus sudah sedia payung sebelum hujan.
Sesungguhnya, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta telah mempersiapkan 10 langkah atasi banjir. Yakni pertama, membentuk satuan tugas (satgas) banjir di 42 kecamatan dan suku dinas. Pembentukan satgas jalan rusak. Penanganan 200 titik genangan. Pengerukan 160 saluran penghubung. Pengerukan 18 saluran submakro. Pengerukan 12 waduk. Normalisasi sungai di 80 titik. Perbaikan 73 pompa pengendali banjir. Perbaikan 62 pintu air, serta ke-10 melaksanakan pemasangan kamera pemantau di 130 rumah pompa.
Sebenarnya, bila dilihat dari persiapan 10 langkah seperti dilansir Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan kejadian banjir bandang yang pernah melanda Jakarta beberapa tahun lampau. Namun, kondisi alam tidak bisa diprediksi, terutama disebabkan maraknya penguasaan lahan terbuka dan kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
Pengerukan saluran dan waduk pun, menurut Manggas, belum mencakup semua yang ada di Jakarta. Sehingga pengerjaan selebihnya baru akan dilakukan tahun 2014, seperti pengerukan 700-an saluran penghubung dan 64 waduk.
Ia juga mengakui kurangnya alat-alat berat, menyebabkan pengerukan saluran dan waduk belum maksimal. Hingga tahun 2012 lalu, DKI hanya memiliki enam unit alat berat. Namun tahun 2013 ini Dinas PU mendapat anggaran pengadaan 23 unit alat berat lewat APBD 2013, dan tambahan 50 unit lagi alat berat pada APBD Perubahan.
Sekalipun demikian, banyak juga lokasi yang tidak bisa dimasuki alat berat karena sudah padat permukiman. Seperti pengerukan saluran Kali Nipah di Jl Pulo Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang ditinjau Gubernur Jokowi bersama Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor, baru-baru ini, lebarnya kini hanya kurang dari 3 meter dengan air yang hitam penuh lumpur dan sampah. Di kali ini sedang berlangsung pengerukan. Namun, alat berat terkendala masuk ke lokasi karena rapatnya permukiman dekat kali.
Oleh karena itulah, masyarakat harus pula mematuhi aturan untuk bermukim di luar batas garis sempadan sungai atau saluran. Sehingga petugas atau alat berat pembersih saluran, tidak terhalang melakukan fungsinya.
Pengawasan Tata Ruang
Salah satu penyebab banjir yang makin meningkat akhir-akhir ini, adalah tidak ketatnya pengawasan tata ruang menurut peruntukannya. Seperti peralihan hutan lindung atau hutan konservasi menjadi bangunan-bangunan vila di daerah Puncak, sehingga tidak mampu menahan curah hujan serta hujan tidak bisa meresap ke dalam tanah. Akhirnya, air hujan langsung tumpah ruah ke daerah hilir Jabodetabek.
Demikian pula situ-situ, waduk, atau embung yang semula tersedia di hampir semua daerah-daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan bahkan di Jakarta sendiri, sebagai penampungan air sementara, ternyata telah ditimbun atau dialihkan fungsinya menjadi kawasan permukiman. Semua pembagian tata ruang yang jauh hari sudah dipikirkan manfaatnya oleh birokrat pada zaman kolonial, justru dirusak oleh birokrat pada masa kemerdekaan sekarang ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama baru-baru ini, dengan tegas meminta instansi terkait dari setingkat kepala dinas ataupun suku dinas, harus mampu bertindak tegas kepada pelanggar aturan tata ruang. Bawahannya diminta harus aktif dalam upaya pencegahan dan pengawasan di lapangan.
Ia mengatakan, pelanggaran tata ruang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta. Namun, untuk mengembalikan tata ruang sesuai perencanaan yang telah dibuat, bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu lama, terutama memindahkan orang-orang yang sempat menghuni lahan yang bukan peruntukannya. “Selama ini penegakan hukum lemah, sehingga warga menjadi tidak takut melanggar hukum. Makanya, semua instansi sekarang harus tegas,” katanya.
Sebenarnya, penertiban pelanggaran aturan tata ruang menjadi sulit, karena selama ini instansi yang berkepentingan seolah-olah membiarkan pelanggaran, tidak melarang atau mencegahnya sejak dini. Selain masyarakat berasumsi ada permainan kongkalikong dengan instansi terkait, tidak jarang pula pelanggaran seperti ini dijadikan proyek oleh instansi terkait untuk meminta adanya anggaran penertiban. Penertiban tidak dilakukan, kalau anggaran belum turun. Padahal pemberian izin, pengawasan dan penertiban sudah menjadi tanggung jawab aparat, seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, dan instansi lain termasuk Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP).
Rabu (11/12) lalu DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi untuk wilayah DKI Jakarta tahun 2010 hingga 2030. Perda RDTR dan Peraturan Zonasi yang walaupun sudah terlambat disahkan ini, diharapkan bisa jadi alat pengendali serta mengontrol kemungkinan penyimpangan izin tata ruang yang terjadi selama ini. Dengan demikian, pelanggaran tata ruang yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta, bisa ditindak.
Pengesahan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi 2010-2030 ini harus dijadikan momentum bagi Jokowi-Ahok untuk membenahi perizinan tata ruang yang selama ini disalahgunakan oleh instansi pemberi izin, bekerja sama dengan oknum pengusaha atau pemohon yang diuntungkan.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/masyarakat-siap-siap-hadapi-banjir-besar/
Selasa, 26 November 2013
Atasi Banjir, Apa Bedanya Foke dengan Jokowi?
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Sabtu, 23 November 2013
"Percuma, Warga Masih Rajin Buang Sampah di Saluran Air"
JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai upaya dilakukan Pemrov DKI Jakarta untuk meminimalisir kemungkinan banjir besar merendam Ibu Kota. Namun, upaya tersebut dianggap percuma jika warga tidak mengubah perilakunya membuang sampah.
Saat ini, Pemprov telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari membangun kanal, sistem polder, tanggul laut, waduk, dan situ serta pengawasan saluran setiap saat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir yang selama ratusan tahun terjadi di Ibu Kota.
”Kami berharap masyarakat mendukung program ini. Banjir harus dihadapi sebagai musuh bersama. Percuma saja banyak program penanganan banjir, tetapi masyarakat masih rajin membuang sampah ke saluran air,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Rabu (20/11).
Secara lengkap, kata Rudy, ada 16 langkah permanen untuk menangani banjir Jakarta. Langkah yang disiapkan, antara lain, pembangunan Cengkareng Drain II, pembangunan pintu air dan pompa Kamal Muara dengan kapasitas 40 meter kubik per detik, pembangunan waduk junction di Tol Kapuk-Kamal, pemasangan sheet pile di Cengkareng Drain I untuk penambahan kapasitas, serta pemasangan pintu air dan pompa pada pertemuan Kali Angke dan Kanal Barat.
Langkah berikutnya adalah normalisasi Kali Adem, pemasangan pompa di Marina Ancol berkapasitas 50 meter kubik per detik, dan penggantian pompa Ancol yang dibangun tahun 1972 untuk mengatasi genangan di Jalan RE Martadinata.
Pembangunan pompa Koja, pompa Waduk Sunter Timur IB, dan pompa Waduk Sunter Timur II dengan sistem polder juga dilakukan.
Pemprov DKI Jakarta juga menormalkan Kali Cakung Lama, Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Grogol, dan Kali Sekretaris; pembuatan tanggul laut di lokasi yang belum ada tanggulnya; perbaikan seluruh saluran dan pengerukan endapan; serta pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Curah hujan
Seusai rapat koordinasi penanganan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir pasti terjadi di Jakarta. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan tinggi menjelang dan saat puncak musim hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kawasan hulu.
”Semakin dekat Desember, hujan akan semakin parah, terutama di kawasan hulu. Tidak mungkin Jakarta menghindari banjir kalau Kali Pesanggrahan atau Kali Krukut meluap, apalagi normalisasi belum selesai. Kami bisa bilang DKI 100 persen siap hadapi banjir,” kata Basuki.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Musyawardhana mengatakan, dinas dan badan terkait mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi musim hujan dan banjir tahun ini.
”Lebih-kurang ada 498 RW di 124 kelurahan yang rawan banjir. Sekitar 18 satuan kerja perangkat daerah terlibat untuk penanggulangan banjir ini,” katanya.
BMKG memperkirakan, Desember 2013 sampai Januari 2014 curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Bogor yang mencapai 100 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat mempercepat kiriman air dari Bendungan Katulampa menuju Kali Ciliwung.
”Pada Desember hingga Januari, iklim hujan di Bogor memang masih normal, yakni 300 milimeter per bulan. Namun, dalam sebulan itu ada hari-hari tertentu yang kemungkinan terjadi curah hujan ekstrem,” kata Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati.
Evi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya mengatur sistem penataan air. Upaya itu untuk mengantisipasi air dari Bogor, salah satunya dengan mengeruk waduk dan saluran pembuangan air. ”Jika DKI kurang tanggap dengan curah hujan yang tinggi di Bogor, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi musibah di Jakarta seperti pada Januari lalu,” kata Evi.
Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, penanganan banjir tahun ini masih terhambat prosedur anggaran. Anggaran baru bisa dipakai pada akhir tahun sehingga penanganan proyek pun terlambat. Dampaknya akan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran dari program penanganan banjir.
Dia mencontohkan program pembuatan 1.949 sumur resapan yang berat dikerjakan karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Sumur yang diharapkan adalah sumur dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Kedalaman itu bisa diandalkan menyerap genangan di sejumlah tempat. Namun, pengerjaan sumur sedalam itu tidak bisa cepat mengingat sejumlah kendala di lapangan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/21/0800455/.Percuma.Warga.Masih.Rajin.Buang.Sampah.di.Saluran.Air
Saat ini, Pemprov telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari membangun kanal, sistem polder, tanggul laut, waduk, dan situ serta pengawasan saluran setiap saat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir yang selama ratusan tahun terjadi di Ibu Kota.
”Kami berharap masyarakat mendukung program ini. Banjir harus dihadapi sebagai musuh bersama. Percuma saja banyak program penanganan banjir, tetapi masyarakat masih rajin membuang sampah ke saluran air,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Rabu (20/11).
Secara lengkap, kata Rudy, ada 16 langkah permanen untuk menangani banjir Jakarta. Langkah yang disiapkan, antara lain, pembangunan Cengkareng Drain II, pembangunan pintu air dan pompa Kamal Muara dengan kapasitas 40 meter kubik per detik, pembangunan waduk junction di Tol Kapuk-Kamal, pemasangan sheet pile di Cengkareng Drain I untuk penambahan kapasitas, serta pemasangan pintu air dan pompa pada pertemuan Kali Angke dan Kanal Barat.
Langkah berikutnya adalah normalisasi Kali Adem, pemasangan pompa di Marina Ancol berkapasitas 50 meter kubik per detik, dan penggantian pompa Ancol yang dibangun tahun 1972 untuk mengatasi genangan di Jalan RE Martadinata.
Pembangunan pompa Koja, pompa Waduk Sunter Timur IB, dan pompa Waduk Sunter Timur II dengan sistem polder juga dilakukan.
Pemprov DKI Jakarta juga menormalkan Kali Cakung Lama, Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Grogol, dan Kali Sekretaris; pembuatan tanggul laut di lokasi yang belum ada tanggulnya; perbaikan seluruh saluran dan pengerukan endapan; serta pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Curah hujan
Seusai rapat koordinasi penanganan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir pasti terjadi di Jakarta. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan tinggi menjelang dan saat puncak musim hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kawasan hulu.
”Semakin dekat Desember, hujan akan semakin parah, terutama di kawasan hulu. Tidak mungkin Jakarta menghindari banjir kalau Kali Pesanggrahan atau Kali Krukut meluap, apalagi normalisasi belum selesai. Kami bisa bilang DKI 100 persen siap hadapi banjir,” kata Basuki.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Musyawardhana mengatakan, dinas dan badan terkait mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi musim hujan dan banjir tahun ini.
”Lebih-kurang ada 498 RW di 124 kelurahan yang rawan banjir. Sekitar 18 satuan kerja perangkat daerah terlibat untuk penanggulangan banjir ini,” katanya.
BMKG memperkirakan, Desember 2013 sampai Januari 2014 curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Bogor yang mencapai 100 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat mempercepat kiriman air dari Bendungan Katulampa menuju Kali Ciliwung.
”Pada Desember hingga Januari, iklim hujan di Bogor memang masih normal, yakni 300 milimeter per bulan. Namun, dalam sebulan itu ada hari-hari tertentu yang kemungkinan terjadi curah hujan ekstrem,” kata Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati.
Evi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya mengatur sistem penataan air. Upaya itu untuk mengantisipasi air dari Bogor, salah satunya dengan mengeruk waduk dan saluran pembuangan air. ”Jika DKI kurang tanggap dengan curah hujan yang tinggi di Bogor, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi musibah di Jakarta seperti pada Januari lalu,” kata Evi.
Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, penanganan banjir tahun ini masih terhambat prosedur anggaran. Anggaran baru bisa dipakai pada akhir tahun sehingga penanganan proyek pun terlambat. Dampaknya akan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran dari program penanganan banjir.
Dia mencontohkan program pembuatan 1.949 sumur resapan yang berat dikerjakan karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Sumur yang diharapkan adalah sumur dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Kedalaman itu bisa diandalkan menyerap genangan di sejumlah tempat. Namun, pengerjaan sumur sedalam itu tidak bisa cepat mengingat sejumlah kendala di lapangan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/21/0800455/.Percuma.Warga.Masih.Rajin.Buang.Sampah.di.Saluran.Air
Selasa, 29 Oktober 2013
Wajah Jakarta Setahun Terakhir
JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun sudah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI Jakarta. Sebelum dilantik keduanya berjanji untuk segera ”tancap gas” membenahi Ibu Kota republik ini. Sejak hari pertama menjabat, pasangan ini langsung bekerja.
Gubernur dengan gaya blusukan-nya mencoba mengurai masalah di masyarakat. Sementara Basuki mencoba membenahi birokrasi.
Setahun berjalan, arah perubahan pun mulai dirasakan warga. Sejumlah aksi konkret diwujudkan di lapangan. Sebut misalnya normalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio serta relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang dan Pasar Minggu.
Normalisasi waduk bertujuan mengurangi dampak banjir yang selalu mengancam Jakarta. Hal ini dilakukan dengan membongkar hunian liar dan memindahkan penghuninya ke rumah susun. Adapun PKL yang selama ini menjadi biang kemacetan karena menyesaki Jalan Kebon Jati, dipindahkan ke Pasar Tanah Abang Blok G.
Alhasil, kawasan waduk yang dahulu kumuh, sekarang berubah menjadi taman dengan berbagai fasilitas pendukung. Relokasi PKL pun membuahkan kelancaran lalu lintas di kawasan Tanah Abang.
Namun penataan waduk dan relokasi pedagang masih menyisakan beberapa pekerjaan. Perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga warga rusun tidak kembali ke kawasan kumuh pasca-masa sewa gratis. Juga perlu terus dikawal agar PKL tidak kembali menyita badan jalan.
Tentunya waktu satu tahun masih sangat singkat untuk membenahi berbagai persoalan Jakarta yang kompleks. Kemacetan lalu lintas dan tidak tersedianya angkutan massal yang nyaman dan aman bagi warga harus segera diatasi. Jabatan gubernur dan wakil gubernur masih empat tahun. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi di Jakarta dalam waktu 4 tahun ke depan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/28/0733369/Wajah.Jakarta.Setahun.Terakhir
Gubernur dengan gaya blusukan-nya mencoba mengurai masalah di masyarakat. Sementara Basuki mencoba membenahi birokrasi.
Setahun berjalan, arah perubahan pun mulai dirasakan warga. Sejumlah aksi konkret diwujudkan di lapangan. Sebut misalnya normalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio serta relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang dan Pasar Minggu.
Normalisasi waduk bertujuan mengurangi dampak banjir yang selalu mengancam Jakarta. Hal ini dilakukan dengan membongkar hunian liar dan memindahkan penghuninya ke rumah susun. Adapun PKL yang selama ini menjadi biang kemacetan karena menyesaki Jalan Kebon Jati, dipindahkan ke Pasar Tanah Abang Blok G.
Alhasil, kawasan waduk yang dahulu kumuh, sekarang berubah menjadi taman dengan berbagai fasilitas pendukung. Relokasi PKL pun membuahkan kelancaran lalu lintas di kawasan Tanah Abang.
Namun penataan waduk dan relokasi pedagang masih menyisakan beberapa pekerjaan. Perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga warga rusun tidak kembali ke kawasan kumuh pasca-masa sewa gratis. Juga perlu terus dikawal agar PKL tidak kembali menyita badan jalan.
Tentunya waktu satu tahun masih sangat singkat untuk membenahi berbagai persoalan Jakarta yang kompleks. Kemacetan lalu lintas dan tidak tersedianya angkutan massal yang nyaman dan aman bagi warga harus segera diatasi. Jabatan gubernur dan wakil gubernur masih empat tahun. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi di Jakarta dalam waktu 4 tahun ke depan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/28/0733369/Wajah.Jakarta.Setahun.Terakhir
Rabu, 16 Oktober 2013
Embusan ”Jakarta Baru” Mulai Terasa
JAKARTA, KOMPAS.com -- Tingginya ekspektasi publik terhadap sebuah kepemimpinan bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kinerja yang ditunjukkan pemerintahan yang baru tidak sesuai dengan harapan publik, risiko anjloknya popularitas pun lebih besar.
Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.
Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.
Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.
Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.
Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.
Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.
Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.
Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.
Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.
Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.
Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.
Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.
Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.
Realisasi kebijakan
Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.
Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.
Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.
Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.
Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.
Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa
Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.
Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.
Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.
Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.
Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.
Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.
Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.
Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.
Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.
Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.
Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.
Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.
Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.
Realisasi kebijakan
Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.
Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.
Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.
Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.
Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.
Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa
Senin, 30 September 2013
Antisipasi Banjir, DKI Bakal Keruk 12 Waduk
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengerukan terhadap 12 waduk di Ibu Kota sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Oktober 2013.
"Dari total 60 waduk di Jakarta, minimal 12 akan kami keruk tahun ini untuk mengantisipasi musim hujan mulai Oktober," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan Ahad (29/9).
Akan tetapi, menurut Manggas, pengerjaan pengerukan waduk-waduk tersebut baru akan dilakukan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah disahkan.
Manggas menuturkan kondisi waduk di ibukota berbeda-beda satu sama lain, ada yang dangkal karena dipenuhi endapan, ada yang dipenuhi eceng gondok dan ada pula yang dikelilingi bangunan-bangunan liar.
"Oleh karena itu, yang akan dilakukan pengerukan terlebih dahulu adalah waduk-waduk yang menurut kami kondisinya paling parah. Kami targetkan pengerukan ini selesai pada Akhir Desember," ujar Manggas.
Dengan pengerukan tersebut, sambung dia, diharapkan waduk-waduk di Jakarta dapat kembali ke fungsi semula, yaitu menampung air, sehingga tidak menyebabkan banjir dan menggenangi pemukiman warga.
Manggas mengungkapkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengerukan setiap waduk juga berbeda-beda, disesuaikan dengan luas waduk beserta kondisinya.
"Setiap waduk bisa beda-beda biaya normalisasinya. Namun, diperkirakan berkisar antara Rp1 hingga Rp2 miliar untuk satu waduk. Untuk pengerjaannya, kita masih tunggu pengesahan APBD-P oleh dewan," ungkap Manggas.
Beberapa waduk yang akan lebih dulu dilakukan pengerukan, diantaranya Waduk Bojong, Waduk Sunter dan Waduk Teluk Gong. Sedangkan, untuk saat ini sudah ada tiga waduk yang sudah dikeruk, yakni Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang.
"Sampai dengan saat ini, kami masih terus melakukan pendataan untuk menentukan waduk-waduk mana saja yang akan menjadi prioritas pengerukan," tambah dia.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/09/30/mtwe3b-antisipasi-banjir-dki-bakal-keruk-12-waduk
"Dari total 60 waduk di Jakarta, minimal 12 akan kami keruk tahun ini untuk mengantisipasi musim hujan mulai Oktober," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan Ahad (29/9).
Akan tetapi, menurut Manggas, pengerjaan pengerukan waduk-waduk tersebut baru akan dilakukan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah disahkan.
Manggas menuturkan kondisi waduk di ibukota berbeda-beda satu sama lain, ada yang dangkal karena dipenuhi endapan, ada yang dipenuhi eceng gondok dan ada pula yang dikelilingi bangunan-bangunan liar.
"Oleh karena itu, yang akan dilakukan pengerukan terlebih dahulu adalah waduk-waduk yang menurut kami kondisinya paling parah. Kami targetkan pengerukan ini selesai pada Akhir Desember," ujar Manggas.
Dengan pengerukan tersebut, sambung dia, diharapkan waduk-waduk di Jakarta dapat kembali ke fungsi semula, yaitu menampung air, sehingga tidak menyebabkan banjir dan menggenangi pemukiman warga.
Manggas mengungkapkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengerukan setiap waduk juga berbeda-beda, disesuaikan dengan luas waduk beserta kondisinya.
"Setiap waduk bisa beda-beda biaya normalisasinya. Namun, diperkirakan berkisar antara Rp1 hingga Rp2 miliar untuk satu waduk. Untuk pengerjaannya, kita masih tunggu pengesahan APBD-P oleh dewan," ungkap Manggas.
Beberapa waduk yang akan lebih dulu dilakukan pengerukan, diantaranya Waduk Bojong, Waduk Sunter dan Waduk Teluk Gong. Sedangkan, untuk saat ini sudah ada tiga waduk yang sudah dikeruk, yakni Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang.
"Sampai dengan saat ini, kami masih terus melakukan pendataan untuk menentukan waduk-waduk mana saja yang akan menjadi prioritas pengerukan," tambah dia.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/09/30/mtwe3b-antisipasi-banjir-dki-bakal-keruk-12-waduk
Senin, 23 September 2013
2014, Saluran Air di Jakarta Bersih Dari Sampah
INILAH.COM, Jakarta - Pemprov DKI menargetkan sampah di waduk dan saluran air akan bersih dari sampah tahun 2014. Melalui Dinas Kebersihan, Pemprov DKI akan mensterilisasi sampah di kawasan waduk dan saluran air di Jakarta.
Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin mengatakan, guna melakukan sterilisasi, pihaknya telah menyiapkan 25 perahu mesin dan 150 perahu berbahan styrofoam. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta peran serta warga untuk menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama.
"Perahu yang kami beli ini dilengkapi sabit pemotong eceng gondok. Kami juga siapkan perahu yang terbuat dari styrofoam untuk membersihkan sampah di saluran air," kata Unu, di Jakarta, Minggu (22/9/2013).
Dengan pengerahan sarana tersebut, lanjut dia, pihaknya menargetkan mulai Januari 2014 mendatang seluruh sampah di waduk maupun saluran air sudah terangkut. Berbagai metode dan cara dilakukan guna membersihkan sampah yang ada di waduk, setu, maupun saluran air.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2031572/2014-saluran-air-di-jakarta-bersih-dari-sampah#.Uj_9rNJkOrg
Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin mengatakan, guna melakukan sterilisasi, pihaknya telah menyiapkan 25 perahu mesin dan 150 perahu berbahan styrofoam. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta peran serta warga untuk menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama.
"Perahu yang kami beli ini dilengkapi sabit pemotong eceng gondok. Kami juga siapkan perahu yang terbuat dari styrofoam untuk membersihkan sampah di saluran air," kata Unu, di Jakarta, Minggu (22/9/2013).
Dengan pengerahan sarana tersebut, lanjut dia, pihaknya menargetkan mulai Januari 2014 mendatang seluruh sampah di waduk maupun saluran air sudah terangkut. Berbagai metode dan cara dilakukan guna membersihkan sampah yang ada di waduk, setu, maupun saluran air.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2031572/2014-saluran-air-di-jakarta-bersih-dari-sampah#.Uj_9rNJkOrg
Langganan:
Postingan
(
Atom
)