Liputan6.com, Jakarta - GrabTaxi secara resmi meluncurkan GrabCar, layanan transportasi kendaraan roda empat berbasis aplikasi, seperti Uber, yang siap beroperasi di wilayah kota Jakarta.
Hadirnya GrabCar di wilayah Jakarta diharapkan pihak GrabTaxi dapat memberikan pengalaman berkendara yang aman dan tentunya menjaga privasi penumpang, serta mengedepankan kecepatan dan ketepatan waktu dalam perjalanan, mengingat sebagian besar jalan utama di wilayah Jakarta sering `langganan` macet.
Sebelumnya, layanan GrabCar telah lebih dulu hadir di Bali pada 20 Juni 2015. Sejatinya, GrabCar memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan pribadi berlisensi melalui aplikasi GrabTaxi.
Pengguna cukup memilih opsi kendaraan GrabCar di aplikasi GrabTaxi dan mengikuti instruksi yang sama seperti saat memesan taksi.
Kiki Rizki, Head of Country Marketing GrabTaxi Indonesia menjelaskan bahwa hadirnya GrabCar dapat bertindak lokal dalam mentransformasi industri transportasi.
"Sejak hari pertama kehadiran kami, masyarakat Indonesia telah memberikan sambutan dan dukungan yang sangat baik. Oleh karena itu kami ingin membalas loyalitas dan dukungan ini dengan bekerja lebih keras dalam menyediakan pekerjaan yang terpercaya bagi masyarakat," tutur Kiki kepada tim Tekno Liputan6.com.
Layanan GrabCar akan hadir dalam update di aplikasi GrabTaxi pada 10 Agustus 2015. Untuk sementara di periode bulan Agustus, penjemputan dan dropping point hanya akan dilakukan di antara wilayah Semanggi sampai Kemang.
Untuk periode Agustus, GrabCar pun akan menyediakan pilihan kendaraan tematik yang akan dihadirkan khusus untuk pemesan.
Mengingat Agustus merupakan momen memperingati hari kemerdekaan, maka GrabCar akan menghadirkan kendaraan roda empat `vintage` yang merupakan mobil antik. Sekitar 20 armada mobil antik akan dikerahkan untuk wilayah coverage penjemputan pemesan GrabCar.
Selain itu, promo menggiurkan yang ditawarkan GrabCar khusus bagi para penumpang adalah dengan memberikan penawaran gratis tanpa batas mulai dari 10 sampai 31 Agustus 2015. Penumpang cukup memasukkan kode promo `INDONESIAKU` untuk mendapatkan promo gratis ini.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2288872/setelah-bali-grabcar-resmi-mengaspal-di-jakarta
Tampilkan postingan dengan label kendaraan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kendaraan. Tampilkan semua postingan
Senin, 10 Agustus 2015
Selasa, 04 Agustus 2015
Wilayah yang `Haram` Dimasuki Kendaraan di Jakarta
Liputan6.com, Jakarta - Di persimpangan jalan yang cukup luas, biasanya terdapat markah berbentuk persegi berwarna kuning yang letaknya di ruas pertemuan antara persimpangan. Meskipun penting, masih sedikit pengguna jalan yang tahu fungsinya.
Kotak kuning yang dinamakan Yellow Box Junction (YBJ) ini adalah markah jalan yang bertujuan mencegah kepadatan lalu lintas di jalur dan berakibat pada tersendatnya arus kendaraan di jalur lain yang tidak padat.
Sebagaimana menurut laman TMC Polda Metro yang dilansir Kamis (30/7/2015), dengan YBJ, diharapkan kepadatan di persimpangan tidak terkunci, terutama saat jam-jam puncak kepadatan lalu lintas seperti jam pulang kerja.
Sebagaimana yang mahfum diketahui, banyak pengendara kendaraan bermotor tetap menerobos lampu merah saat antrean kendaraan di depannya belum terurai. Padahal, perilaku seperti itu justru akan memperparah kemacetan karena jalanan `terkunci`.
Jadi, meskipun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBJ harus berhenti jika ada kendaraan lain yang masih ada di dalam ruas YBJ. Kendaraan di belakang baru bisa lewat YBJ saat semua kendaraan di dalam YBJ sudah keluar.
YBJ ini merupakan markah yang bersifat global. Artinya, peraturan ini juga diterapkan di tempat-tempat lain. Di Indonesia, salah satu ruas jalan yang menggunakan YBJ adalah di persimpangan lampu merah depan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2282557/wilayah-yang-haram-dimasuki-kendaraan-di-jakarta
Kotak kuning yang dinamakan Yellow Box Junction (YBJ) ini adalah markah jalan yang bertujuan mencegah kepadatan lalu lintas di jalur dan berakibat pada tersendatnya arus kendaraan di jalur lain yang tidak padat.
Sebagaimana menurut laman TMC Polda Metro yang dilansir Kamis (30/7/2015), dengan YBJ, diharapkan kepadatan di persimpangan tidak terkunci, terutama saat jam-jam puncak kepadatan lalu lintas seperti jam pulang kerja.
Sebagaimana yang mahfum diketahui, banyak pengendara kendaraan bermotor tetap menerobos lampu merah saat antrean kendaraan di depannya belum terurai. Padahal, perilaku seperti itu justru akan memperparah kemacetan karena jalanan `terkunci`.
Jadi, meskipun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBJ harus berhenti jika ada kendaraan lain yang masih ada di dalam ruas YBJ. Kendaraan di belakang baru bisa lewat YBJ saat semua kendaraan di dalam YBJ sudah keluar.
YBJ ini merupakan markah yang bersifat global. Artinya, peraturan ini juga diterapkan di tempat-tempat lain. Di Indonesia, salah satu ruas jalan yang menggunakan YBJ adalah di persimpangan lampu merah depan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2282557/wilayah-yang-haram-dimasuki-kendaraan-di-jakarta
Selasa, 30 Juni 2015
Pilih Pakai Kendaraan Pribadi, Pekerja Keluhkan Macet Jakarta
TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Universitas Paramadina menyatakan mayoritas pekerja di Jakarta yang berpenghasilan di atas Rp 5 juta enggan menggunakan transportasi umum. Mereka lebih memilih menggunakan mobil pribadi menuju tempat bekerja.
Di sisi lain, para pekerja itu menyadari penyebab utama terjadinya kemacetan di Jakarta adalah tingginya penggunaan mobil pribadi, tentu saja seperti yang mereka lakukan.
"Pekerja tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, kemacetan masih tetap berlangsung. Padahal dari survei yang sama, 51,6 persen pekerja (responden) mengeluhkan kemacetan yang dianggap menjadi pokok persoalan di Jakarta, ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal," kata pollster Kedai Kopi Hendri Satrio melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2015).
Hendri mengatakan para pekerja enggan menggunakan transportasi umum karena menilai tidak bisa diandalkan. "Layanan transportasi massal masih memiliki kendala dalam hal kecepatan dan kenyamanan," ujar Hendri.
Atas dasar itu, kata Hendri, Kedai Kopi menyatakan sampai sejauh ini kampanye yang digalakan pemerintah agar warga Ibu Kota dan sekitarnya bisa beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal belum berhasil.
Mereka pun merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah-daerah yang ada di kawasan Jabodetabek bisa saling bersinergi untuk membenahi sarana transportasi umum. "Perlu berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan di jalanan Ibu Kota. Sembari membenahi fasilitas transportasi massal, pemerintah juga perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda," tutur Hendri.
Survei Kedai Kopi dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-488 Kota Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 26 Mei – 3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.
Sumber : http://medan.tribunnews.com/2015/06/24/pilih-pakai-kendaraan-pribadi-pekerja-keluhkan-macet-jakarta
Di sisi lain, para pekerja itu menyadari penyebab utama terjadinya kemacetan di Jakarta adalah tingginya penggunaan mobil pribadi, tentu saja seperti yang mereka lakukan.
"Pekerja tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, kemacetan masih tetap berlangsung. Padahal dari survei yang sama, 51,6 persen pekerja (responden) mengeluhkan kemacetan yang dianggap menjadi pokok persoalan di Jakarta, ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal," kata pollster Kedai Kopi Hendri Satrio melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2015).
Hendri mengatakan para pekerja enggan menggunakan transportasi umum karena menilai tidak bisa diandalkan. "Layanan transportasi massal masih memiliki kendala dalam hal kecepatan dan kenyamanan," ujar Hendri.
Atas dasar itu, kata Hendri, Kedai Kopi menyatakan sampai sejauh ini kampanye yang digalakan pemerintah agar warga Ibu Kota dan sekitarnya bisa beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal belum berhasil.
Mereka pun merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah-daerah yang ada di kawasan Jabodetabek bisa saling bersinergi untuk membenahi sarana transportasi umum. "Perlu berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan di jalanan Ibu Kota. Sembari membenahi fasilitas transportasi massal, pemerintah juga perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda," tutur Hendri.
Survei Kedai Kopi dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-488 Kota Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 26 Mei – 3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.
Sumber : http://medan.tribunnews.com/2015/06/24/pilih-pakai-kendaraan-pribadi-pekerja-keluhkan-macet-jakarta
Jumat, 26 Juni 2015
Pekerja Profesional Lebih Pilih Taksi Ketimbang TransJakarta
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum berhasil membenahi lalu lintas di ibu kota. Diperlukan berbagai terobosan untuk membenahi dan mengurai kemacetan yang masih terus terjadi setiap harinya.
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Selasa, 09 Juni 2015
Tekan Jumlah Kendaraan Pribadi, DKI Naikkan Tarif Pajak Progresif
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi. Kenaikan tarif pajak ini telah tercantum dalam Peraturan Daerah (perda) nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2015.
Dalam aturan tersebut, besaran tarif pajak bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2 persen setelah sebelumnya tercatat 1,5 persen. Kemudian, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masing-masing mengalami kenaikan 0,5 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering dipanggil Ahok mengatakan, perubahan pajak progresif tersebut telah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Rencananya, pemberlakukan akan diuji dengan sistem pembayaran non tunai (e-money). "Sudah berlaku, sekarang sedang uji coba pembayaran pakai e-money," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ahok beralasan, penerapan pajak progresif ini sebagai upaya untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, pemprov akan menjalin kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan masyarakat menyetor pajak kendaraan bermotor tersebut. Saat ini, pemprov baru menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. "Nanti hampir semua bank bisa," ucap Ahok.
Dalam perda yang merupakan revisi dari Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, ada penambahan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki. Jika semua hanya diatur maksimal empat kendaraan, dalam perda yang baru bisa lebih dari 15 kendaraan.
Optimistis Capai Target
Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI, Andri Kunarso mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif baru pada pajak progresif kendaraan pribadi ini, penerimaan pajak daerah dari pajak PKB dapat mencapai Rp 6,65 triliun atau sesuai target yang ditetapkan Pemprov DKI pada 2015.
"Target penerimaan pajak daerah dari PKB pada tahun ini Rp 6,65 trilun. Sampai Juni 2015, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 2,1 trilun," kata Andri di Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ia melanjutkan, kenaikan pajak progresif ini tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
"Pengenaan tarif baru progresif kendaraan tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kami optimistis target pajak PKB tahun ini bakal tercapai," tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.
"Tarif progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas," jelas Andri.
Ia juga mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan mengenai tarif baru pajak progresif kendaraan pribadi dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di lima wilayah Jakarta. "Kami harap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan angka pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta," tutupnya.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2246141/tekan-jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan-tarif-pajak-progresif
Dalam aturan tersebut, besaran tarif pajak bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2 persen setelah sebelumnya tercatat 1,5 persen. Kemudian, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masing-masing mengalami kenaikan 0,5 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering dipanggil Ahok mengatakan, perubahan pajak progresif tersebut telah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Rencananya, pemberlakukan akan diuji dengan sistem pembayaran non tunai (e-money). "Sudah berlaku, sekarang sedang uji coba pembayaran pakai e-money," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ahok beralasan, penerapan pajak progresif ini sebagai upaya untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, pemprov akan menjalin kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan masyarakat menyetor pajak kendaraan bermotor tersebut. Saat ini, pemprov baru menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. "Nanti hampir semua bank bisa," ucap Ahok.
Dalam perda yang merupakan revisi dari Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, ada penambahan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki. Jika semua hanya diatur maksimal empat kendaraan, dalam perda yang baru bisa lebih dari 15 kendaraan.
Optimistis Capai Target
Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI, Andri Kunarso mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif baru pada pajak progresif kendaraan pribadi ini, penerimaan pajak daerah dari pajak PKB dapat mencapai Rp 6,65 triliun atau sesuai target yang ditetapkan Pemprov DKI pada 2015.
"Target penerimaan pajak daerah dari PKB pada tahun ini Rp 6,65 trilun. Sampai Juni 2015, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 2,1 trilun," kata Andri di Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ia melanjutkan, kenaikan pajak progresif ini tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
"Pengenaan tarif baru progresif kendaraan tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kami optimistis target pajak PKB tahun ini bakal tercapai," tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.
"Tarif progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas," jelas Andri.
Ia juga mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan mengenai tarif baru pajak progresif kendaraan pribadi dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di lima wilayah Jakarta. "Kami harap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan angka pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta," tutupnya.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2246141/tekan-jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan-tarif-pajak-progresif
Jumat, 05 Juni 2015
Rahasia Bebas Macet Singapura yang Bisa Ditiru Jakarta
SINGAPURA, KOMPAS.com — Menyusuri jalan dan sudut-sudut kota Singapura tak pernah membosankan. Kita dihadapkan hanya pada pilihan bahwa kondisi arus lalu lintas bebas macet, dan fasilitas publik, terutama transportasi, aman, nyaman, murah, efektif, dan menyenangkan.
Berbeda dengan Jakarta. Kemacetan terjadi setiap saat dan di setiap sudut kota, terutama di jalur-jalur strategis menuju pusat bisnis, perkantoran, pusat komersial, dan pusat aktivitas sehari-hari.
Lantas, apa rahasia Singapura bisa menata wilayahnya demikian baik dan memanjakan warganya?
Ternyata, kunci utamanya ada pada strategi perencanaan jangka panjang dan tata guna lahan untuk transportasi terintegrasi. Kebijakan perencanaan kota Singapura dilakukan melalui concept plan yang disusun dan direvisi secara berkala.
Concept plan ini telah dimulai sejak 1971, yang diperbarui dan direvisi pada 1991, 2001, dan 2013, serta berlaku hingga 2030. Pemerintah Singapura kemudian menjabarkan concept plan menjadi rancangan induk atau masterplan yang dievaluasi setiap lima tahun.
Perencanaan dan pelaksanaan concept plan sepenuhnya melalui mekanisme instruktif dari atas ke bawah (top-down). Hal ini ditegaskan dalam dokumen pelaksanaan rancangan induk, dengan target besar yang sangat rigid, yakni pemenuhan penyediaan untuk perumahan rakyat yang terjangkau, penyediaan lingkungan hidup yang nyaman, menjaga Singapura hijau, menjaga keragaman hayati, menjaga mobilitas penduduk, dan menjaga bangunan bersejarah.
Namun, seiring perkembangan zaman, sejak concept plan dan masterplan pertama dilansir pada tahun 1971, muncul tuntutan terhadap kebijakan berbasis aspirasi masyarakat (bottom-up) yang semakin besar berupa konsultasi publik dan penekanan pada kenyamanan hidup. Namun, pemerintah pusat tetap secara holistis mengatur ketat.
Pemerintah Singapura melalui Land and Transportation Authority (LTA) pun kemudian menciptakan formulasi sistem transportasi publik terintegrasi dengan pengembangan hunian, komersial, fasilitas umum, dan pilihan moda transportasi yang nyaman, aman, dan efektif. Pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) adalah awal penataan transportasi sistematis.
Dalam perjalanan pemberlakuan sistem ERP ini, efeknya ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi populasi kendaraan, meskipun kepadatan kendaraan menuju pusat kota bisa dibatasi. Untuk itulah, Pemerintah Singapura kemudian memperbaruinya dengan sistem ERP tahap II.
Sebenarnya, ERP tahap II adalah pembaruan dan generasi baru ERP tahap awal dengan memakai sistem navigasi satelit global. Pengaturan arus lalu lintas dan pengenaan tarif menjadi langsung atau real time melalui satelit dan sistem on-board. Dengam model ini, mereka akan mengganti sistem gantry yang sudah kuno. Sementara itu, Jakarta baru akan memulainya.
Dalam pandangan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, sistem real time dan multiane seperti ini akan menjadi pemicu perubahan perilaku para pengendara. Pengelola kota juga dapat melakukan kontrol secara langsung.
"Hasil dari pengenaan tarif pun akan dapat optimal. Hal ini dimungkinkan karena kesesuaian tarif berdasarkan jam-jam sibuk pada pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Senin (25/5/2015).
Tantangan Jakarta
Yang menarik untuk dicermati adalah berlakunya kebijakan dan aturan baru ini yang secara langsung akan berpengaruh pada pola pemakaian kendaraan pribadi pada jam sibuk. Keseimbangan harga biaya kepemilikan dan pajak kendaraan pribadi yang tinggi tentunya akan menjadi penentu pola kepemilikan kendaraan pribadi.
"Inilah contoh kebijakan top-down yang berdaya guna. Singapura bisa menjadi contoh pelaksanaan kebijakan transportasi publik kota dan ditiru Jakarta karena negara ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," tandas Bernardus.
Dengan demokratisasi Indonesia dan otonomi daerah, rezim perencanaan pun menghadapi tantangan baru. Keharusan partisipasi masyarakat menjadi agenda utama yang sangat penting untuk setiap produk rencana. Independensi daerah menjadi utama dalam mengatur tata ruang dan guna lahan.
Kendati pengaturan top-down seperti Singapura menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, masih ada cara lain, yakni melalui persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh kementerian terkait.
Sementara itu, Jakarta berpacu dengan waktu untuk pembangunan sistem angkutan massal dan pengaturan kendaraan pada jam sibuk. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tepat karena pada saat bersamaan sedang melakukan pembenahan sistem angkutan feeder dan busway, serta restrukturisasi organisasi bisnis angkutan umum.
"Kendati demikian, tujuan utamanya haruslah untuk mengubah perilaku penduduk dalam bepergian dari satu titik ke titik lain di kota, terutama arus komuter pada jam sibuk. Hal ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas dan penghematan biaya," tutur Bernardus.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan reliabilitas serta kualitas bus-bus umum dan transjakarta. Sebuah kota besar internasional sekelas Jakarta harus dan mampu memiliki bus dan kereta berkualitas dunia.
"Tidak terjebak membeli kendaraan abal-abal yang mudah rusak dan terbakar," pungkas Bernardus.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/05/26/0804020/Rahasia.Bebas.Macet.Singapura.yang.Bisa.Ditiru.Jakarta
Berbeda dengan Jakarta. Kemacetan terjadi setiap saat dan di setiap sudut kota, terutama di jalur-jalur strategis menuju pusat bisnis, perkantoran, pusat komersial, dan pusat aktivitas sehari-hari.
Lantas, apa rahasia Singapura bisa menata wilayahnya demikian baik dan memanjakan warganya?
Ternyata, kunci utamanya ada pada strategi perencanaan jangka panjang dan tata guna lahan untuk transportasi terintegrasi. Kebijakan perencanaan kota Singapura dilakukan melalui concept plan yang disusun dan direvisi secara berkala.
Concept plan ini telah dimulai sejak 1971, yang diperbarui dan direvisi pada 1991, 2001, dan 2013, serta berlaku hingga 2030. Pemerintah Singapura kemudian menjabarkan concept plan menjadi rancangan induk atau masterplan yang dievaluasi setiap lima tahun.
Perencanaan dan pelaksanaan concept plan sepenuhnya melalui mekanisme instruktif dari atas ke bawah (top-down). Hal ini ditegaskan dalam dokumen pelaksanaan rancangan induk, dengan target besar yang sangat rigid, yakni pemenuhan penyediaan untuk perumahan rakyat yang terjangkau, penyediaan lingkungan hidup yang nyaman, menjaga Singapura hijau, menjaga keragaman hayati, menjaga mobilitas penduduk, dan menjaga bangunan bersejarah.
Namun, seiring perkembangan zaman, sejak concept plan dan masterplan pertama dilansir pada tahun 1971, muncul tuntutan terhadap kebijakan berbasis aspirasi masyarakat (bottom-up) yang semakin besar berupa konsultasi publik dan penekanan pada kenyamanan hidup. Namun, pemerintah pusat tetap secara holistis mengatur ketat.
Pemerintah Singapura melalui Land and Transportation Authority (LTA) pun kemudian menciptakan formulasi sistem transportasi publik terintegrasi dengan pengembangan hunian, komersial, fasilitas umum, dan pilihan moda transportasi yang nyaman, aman, dan efektif. Pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) adalah awal penataan transportasi sistematis.
Dalam perjalanan pemberlakuan sistem ERP ini, efeknya ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi populasi kendaraan, meskipun kepadatan kendaraan menuju pusat kota bisa dibatasi. Untuk itulah, Pemerintah Singapura kemudian memperbaruinya dengan sistem ERP tahap II.
Sebenarnya, ERP tahap II adalah pembaruan dan generasi baru ERP tahap awal dengan memakai sistem navigasi satelit global. Pengaturan arus lalu lintas dan pengenaan tarif menjadi langsung atau real time melalui satelit dan sistem on-board. Dengam model ini, mereka akan mengganti sistem gantry yang sudah kuno. Sementara itu, Jakarta baru akan memulainya.
Dalam pandangan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, sistem real time dan multiane seperti ini akan menjadi pemicu perubahan perilaku para pengendara. Pengelola kota juga dapat melakukan kontrol secara langsung.
"Hasil dari pengenaan tarif pun akan dapat optimal. Hal ini dimungkinkan karena kesesuaian tarif berdasarkan jam-jam sibuk pada pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Senin (25/5/2015).
Tantangan Jakarta
Yang menarik untuk dicermati adalah berlakunya kebijakan dan aturan baru ini yang secara langsung akan berpengaruh pada pola pemakaian kendaraan pribadi pada jam sibuk. Keseimbangan harga biaya kepemilikan dan pajak kendaraan pribadi yang tinggi tentunya akan menjadi penentu pola kepemilikan kendaraan pribadi.
"Inilah contoh kebijakan top-down yang berdaya guna. Singapura bisa menjadi contoh pelaksanaan kebijakan transportasi publik kota dan ditiru Jakarta karena negara ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," tandas Bernardus.
Dengan demokratisasi Indonesia dan otonomi daerah, rezim perencanaan pun menghadapi tantangan baru. Keharusan partisipasi masyarakat menjadi agenda utama yang sangat penting untuk setiap produk rencana. Independensi daerah menjadi utama dalam mengatur tata ruang dan guna lahan.
Kendati pengaturan top-down seperti Singapura menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, masih ada cara lain, yakni melalui persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh kementerian terkait.
Sementara itu, Jakarta berpacu dengan waktu untuk pembangunan sistem angkutan massal dan pengaturan kendaraan pada jam sibuk. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tepat karena pada saat bersamaan sedang melakukan pembenahan sistem angkutan feeder dan busway, serta restrukturisasi organisasi bisnis angkutan umum.
"Kendati demikian, tujuan utamanya haruslah untuk mengubah perilaku penduduk dalam bepergian dari satu titik ke titik lain di kota, terutama arus komuter pada jam sibuk. Hal ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas dan penghematan biaya," tutur Bernardus.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan reliabilitas serta kualitas bus-bus umum dan transjakarta. Sebuah kota besar internasional sekelas Jakarta harus dan mampu memiliki bus dan kereta berkualitas dunia.
"Tidak terjebak membeli kendaraan abal-abal yang mudah rusak dan terbakar," pungkas Bernardus.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/05/26/0804020/Rahasia.Bebas.Macet.Singapura.yang.Bisa.Ditiru.Jakarta
Kamis, 23 April 2015
FOTO: Semrawutnya Jalan Jakarta yang Ditutup karena Tamu KAA
VIVA.co.id - Rabu pagi, 22 April 2015 kondisi jalan Jakarta bak jalur neraka. Dipenuhi kendaraan, suara klakson semakin sering didengar, tak ada ruang untuk bergerak.
Menumpuknya kendaraan ini lantaran polisi menutup jalur utama Jakarta seperti Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lihat fotonya di sini.
Penutupan ini dikarenakan jalur tersebut harus steril mengingat akan dilintasi kepala negara peserta Konferensi Asia Afrika di JCC, Senayan.
Jalur tersebut ditutup sejak pukul 07.00 hingga 09.30 WIB. Imbasnya, bukan hanya kemacetan parah, banyak pekerja yang jalurnya ditutup terpaksa berjalan kaki agar bisa sampai ke kantornya.
Penutupan di jalur protokol ini juga bakal berlangsung Rabu sore ini tepatnya pukul 16.30 hingga 19.30 WIB. Jalan ditutup lantaran para tamu negara akan kembali ke tempat penginapan masing-masing.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/617181-foto--semrawutnya-jalan-jakarta-yang-ditutup-karena-tamu-kaa
Menumpuknya kendaraan ini lantaran polisi menutup jalur utama Jakarta seperti Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lihat fotonya di sini.
Penutupan ini dikarenakan jalur tersebut harus steril mengingat akan dilintasi kepala negara peserta Konferensi Asia Afrika di JCC, Senayan.
Jalur tersebut ditutup sejak pukul 07.00 hingga 09.30 WIB. Imbasnya, bukan hanya kemacetan parah, banyak pekerja yang jalurnya ditutup terpaksa berjalan kaki agar bisa sampai ke kantornya.
Penutupan di jalur protokol ini juga bakal berlangsung Rabu sore ini tepatnya pukul 16.30 hingga 19.30 WIB. Jalan ditutup lantaran para tamu negara akan kembali ke tempat penginapan masing-masing.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/617181-foto--semrawutnya-jalan-jakarta-yang-ditutup-karena-tamu-kaa
Rabu, 22 April 2015
Imbas KAA, Pegawai Kantoran Terpaksa Jalan Kaki di Sudirman
TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan ruas jalan dalam rangka peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 22 April 2015. Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, penutupan ruas dilakukan mulai Jalan Sisingamangaraja. Arus kendaraan di perempatan lalu lintas CSW yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Trunojoyo.
Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.
Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.
Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.
Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman
Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.
Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.
Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.
Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman
Selasa, 21 April 2015
KAA, Warga Jakarta: Haduh, Gimana Gue Berangkat Kerja?
TEMPO.CO, Jakarta - Eva Lisa, 24 tahun, geleng-geleng kepala setelah membaca berita di media online, televisi, dan cetak mengenai peralihan arus lalu lintas dalam rangka pengamanan Peringatan ke-60 Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang akan dilakukan di Jakarta Convention Center, Senayan. "Haduh, gimana nanti gue berangkat kerja?" kata Eva yang berkantor di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, Minggu, 19 April 2015.
Eva khawatir perjalanan ke kantor akan tersendat karena polisi membuat beberapa skenario rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan protokol. Menurut wanita yang tinggal di Ciledug ini, setiap hari dia melewati JCC, tempat pelaksanaan peringatan KAA pada 22-23 April 2015, menuju Tosari. "Nanti mutar ke mana? Pasti orang pakai jalan alternatif. Jadi padat semua," katanya.
Pernyataan senada disampaikan Ryan Yoga, 25 tahun, yang bekerja di kawasan Kapten Tendean. Jalan itu juga menjadi jalur alternatif arus kendaraan dari Mampang menuju Rasuna Said. "Harus berangkat lebih pagi atau siap-siap lebih lama di dalam kendaraan," kata Ryan. "Belum lagi ada pembangunan jalan layang."
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Warsinem, mengatakan selain rekayasa lalu lintas, akan ada pengalihan jalan di mana tamu kenegaraan itu menginap.
Beberapa jalan protokol dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, jalur di sejumlah hotel yang menjadi tempat tamu KAA menginap, serta JCC, akan disterilkan atau dilakukan buka-tutup. "Di setiap persimpangan atau traffic light di jalan itu, kendaraan akan diberhentikan sejauh 20 meter dari traffic light," ujarnya, Sabtu, 18 April 2015.
Beberapa jalan dari atau ke JCC, Hotel Borobudur, Kuningan, Semanggi, dan Sudirman, juga akan diberlakukan buka-tutup. "Sifatnya situasional, kalau Semanggi padat, kami tutup," ujarnya.
Ada juga jalan yang akan ditutup yakni dari Gerbang Pemuda ke arah Hotel Mulia tidak dapat memutar di TVRI. "Akan dialihkan naik flyover atau melewati DPR," kata Warsinem.
Menurut dia, jika Jalan Gatot Subroto (Semanggi) tidak bergerak, kendaraan akan dialihkan ke arah Blok M dan melewati Jalan Asia Afrika. Kendaraan dari Cawang menuju Pancoran atau Semanggi, juga diimbau untuk melewati Jalan Otista.
Warsinem meminta masyarakat yang ke arah Semanggi, Senayan, SCBD, dan Gatot Subroto untuk melewati Casablanka. "Atau bisa berangkat lebih awal sebelum jam 06.00 atau lebih siang setelah jam 10.00," ujarnya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/19/078658928/KAA-Warga-Jakarta-Haduh-Gimana-Gue-Berangkat-Kerja
Eva khawatir perjalanan ke kantor akan tersendat karena polisi membuat beberapa skenario rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan protokol. Menurut wanita yang tinggal di Ciledug ini, setiap hari dia melewati JCC, tempat pelaksanaan peringatan KAA pada 22-23 April 2015, menuju Tosari. "Nanti mutar ke mana? Pasti orang pakai jalan alternatif. Jadi padat semua," katanya.
Pernyataan senada disampaikan Ryan Yoga, 25 tahun, yang bekerja di kawasan Kapten Tendean. Jalan itu juga menjadi jalur alternatif arus kendaraan dari Mampang menuju Rasuna Said. "Harus berangkat lebih pagi atau siap-siap lebih lama di dalam kendaraan," kata Ryan. "Belum lagi ada pembangunan jalan layang."
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Warsinem, mengatakan selain rekayasa lalu lintas, akan ada pengalihan jalan di mana tamu kenegaraan itu menginap.
Beberapa jalan protokol dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, jalur di sejumlah hotel yang menjadi tempat tamu KAA menginap, serta JCC, akan disterilkan atau dilakukan buka-tutup. "Di setiap persimpangan atau traffic light di jalan itu, kendaraan akan diberhentikan sejauh 20 meter dari traffic light," ujarnya, Sabtu, 18 April 2015.
Beberapa jalan dari atau ke JCC, Hotel Borobudur, Kuningan, Semanggi, dan Sudirman, juga akan diberlakukan buka-tutup. "Sifatnya situasional, kalau Semanggi padat, kami tutup," ujarnya.
Ada juga jalan yang akan ditutup yakni dari Gerbang Pemuda ke arah Hotel Mulia tidak dapat memutar di TVRI. "Akan dialihkan naik flyover atau melewati DPR," kata Warsinem.
Menurut dia, jika Jalan Gatot Subroto (Semanggi) tidak bergerak, kendaraan akan dialihkan ke arah Blok M dan melewati Jalan Asia Afrika. Kendaraan dari Cawang menuju Pancoran atau Semanggi, juga diimbau untuk melewati Jalan Otista.
Warsinem meminta masyarakat yang ke arah Semanggi, Senayan, SCBD, dan Gatot Subroto untuk melewati Casablanka. "Atau bisa berangkat lebih awal sebelum jam 06.00 atau lebih siang setelah jam 10.00," ujarnya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/19/078658928/KAA-Warga-Jakarta-Haduh-Gimana-Gue-Berangkat-Kerja
Rabu, 01 April 2015
Jasa Marga: Jakarta Macet Tak Ada Obatnya
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Umum PT Jasa Marga Tbk Adityawarman memprediksi kemacetan di DKI Jakarta akan semakin menjadi-jadi. Bahkan, Aditya mengakui kemacetan takkan bisa terobati meskipun Jasa Marga membangun banyak ruas jalan tol di Jakarta sekalipun.
“Ada dua juta mobil baru setiap tahunnya, sedangkan jalan tol berapa yang baru?” ujar dia kepada Tempo, Jumat, 27 Maret 2015. Adityawarman mengatakan sekarang ini secara teori, volume kendaraan yang bisa ditampung jalan tol hanya 150 ribu kendaraan, sedangkan kendaraan yang ternyata melintas sebanyak 500 ribu unit.
Kepadatan lalu lintas Ibu Kota akan diperparah dengan selesainya proyek jalan tol Cikampek-Palimanan yang akan dibuka tahun ini. Jalan tol tersebut, ujar Adityawarman, dapat mempersingkat waktu tempuh menuju Jalur Pantura dari lima-enam jam menjadi 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km/per jam.
Selanjutnya, gaji baru fantastis pegawai Pemda DKI Jakarta yang akan diterapkan tahun 2015 ini juga akan ikut andil. “Makin banyak yang beli mobil nanti,” kata dia.
Menurut Adityawarman, fungsi jalan yang sesungguhnya adalah sebagai pelancar sirkulasi kendaraan. Kelancaran sirkulasi sangat berpengaruh terhadap jumlah volume kendaraan yang melewatinya.
“Perlu ada dorongan membangun potensi moda transportasi selain kendaraan pribadi, kalau hanya mengandalkan jalan tol takkan bisa mengatasi kemacetan,” kata Adityawarman.
Karena itu, dirinya menyatakan mendukung dan siap membantu pemerintah pusat maupun Pemerintah DKI Jakarta dengan rancangan moda transportasi massal seperti MRT dan LRT.
Selain itu, Jasa Marga juga tetap akan menggenjot target 1.000 kilometer jalan tol baru yang dimandatkan Presiden Jokowi kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/28/083653653/Jasa-Marga-Jakarta-Macet-Tak-Ada-Obatnya
“Ada dua juta mobil baru setiap tahunnya, sedangkan jalan tol berapa yang baru?” ujar dia kepada Tempo, Jumat, 27 Maret 2015. Adityawarman mengatakan sekarang ini secara teori, volume kendaraan yang bisa ditampung jalan tol hanya 150 ribu kendaraan, sedangkan kendaraan yang ternyata melintas sebanyak 500 ribu unit.
Kepadatan lalu lintas Ibu Kota akan diperparah dengan selesainya proyek jalan tol Cikampek-Palimanan yang akan dibuka tahun ini. Jalan tol tersebut, ujar Adityawarman, dapat mempersingkat waktu tempuh menuju Jalur Pantura dari lima-enam jam menjadi 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km/per jam.
Selanjutnya, gaji baru fantastis pegawai Pemda DKI Jakarta yang akan diterapkan tahun 2015 ini juga akan ikut andil. “Makin banyak yang beli mobil nanti,” kata dia.
Menurut Adityawarman, fungsi jalan yang sesungguhnya adalah sebagai pelancar sirkulasi kendaraan. Kelancaran sirkulasi sangat berpengaruh terhadap jumlah volume kendaraan yang melewatinya.
“Perlu ada dorongan membangun potensi moda transportasi selain kendaraan pribadi, kalau hanya mengandalkan jalan tol takkan bisa mengatasi kemacetan,” kata Adityawarman.
Karena itu, dirinya menyatakan mendukung dan siap membantu pemerintah pusat maupun Pemerintah DKI Jakarta dengan rancangan moda transportasi massal seperti MRT dan LRT.
Selain itu, Jasa Marga juga tetap akan menggenjot target 1.000 kilometer jalan tol baru yang dimandatkan Presiden Jokowi kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/28/083653653/Jasa-Marga-Jakarta-Macet-Tak-Ada-Obatnya
Jumat, 06 Februari 2015
Macet di Jakarta Bikin Bergidik, Ahok: Ini PR 30-40 Tahun
Jakarta - Kemacetan di Jakarta menjadi santapan sehari-hari warga yang melintas di Ibukota Indonesia ini. Bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, bahkan oleh seorang Ahok pun.
"Emang iya (macet). Kalau kamu tidak punya sistem transportasi berbasis rel pasti macet. Jepang yang punya saja masih macet apalagi kita, makanya kita lagi bangun," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2015).
Masuk sebagai kota termacet di dunia, Ahok mengatakan butuh puluhan tahun agar kemacetan Jakarta bisa teratasi. Untuk sementara, menurut Ahok, silakan saja nikmati kemacetan yang semakin tidak mengenal waktu itu.
"Ini PR 30-40 tahun. Kita harus tahan saja, belum lagi yang ngeyel, untung saya tensi masih bagus kalau nggak stroke saya," kelakarnya.
Seirama dengan Ahok, Kadishub DKI Jakarta Benjamin Bukit kemacetan terjadi karena jumlah pertumbuhan kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertambahan ruas jalan. Tidak sampai 1 persen setiap tahunnya.
“Kita tidak bisa mengerem laju pertumbuhan kendaraan. Luas jalan kota tahu sendiri dan setiap tahun cuma 0,01 persen.
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/04/143421/2823436/10/macet-di-jakarta-bikin-bergidik-ahok-ini-pr-30-40-tahun
"Emang iya (macet). Kalau kamu tidak punya sistem transportasi berbasis rel pasti macet. Jepang yang punya saja masih macet apalagi kita, makanya kita lagi bangun," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2015).
Masuk sebagai kota termacet di dunia, Ahok mengatakan butuh puluhan tahun agar kemacetan Jakarta bisa teratasi. Untuk sementara, menurut Ahok, silakan saja nikmati kemacetan yang semakin tidak mengenal waktu itu.
"Ini PR 30-40 tahun. Kita harus tahan saja, belum lagi yang ngeyel, untung saya tensi masih bagus kalau nggak stroke saya," kelakarnya.
Seirama dengan Ahok, Kadishub DKI Jakarta Benjamin Bukit kemacetan terjadi karena jumlah pertumbuhan kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertambahan ruas jalan. Tidak sampai 1 persen setiap tahunnya.
“Kita tidak bisa mengerem laju pertumbuhan kendaraan. Luas jalan kota tahu sendiri dan setiap tahun cuma 0,01 persen.
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/04/143421/2823436/10/macet-di-jakarta-bikin-bergidik-ahok-ini-pr-30-40-tahun
Rabu, 21 Januari 2015
ITW: Larangan Motor di Jl Thamrin Sangat Diskriminatif
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan pergub itu, motor dilarang melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Selasa, 20 Januari 2015
Jalur Alternatif Macet, Ini Kata Dishub DKI Jakarta
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, belum bisa memberikan penjelasan terkait kesemrawutan yang terjadi di jalur alternatif, pasca larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.
Kemacetan itu diakibatkan tingginya volume kendaraan, dan tidak adanya petugas menjadi pemicu kepadatan di jalur tersebut.
"Kalau penempatan petugas saya belum tahu nih, nanti saya tanyakan ke bagian pengendalian operasional," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butarbutar di Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Dia menuding, kesemrawutan di jalur alternatif lantaran pengendara sepeda motor enggan menggunakan bus gratis.
"Bus gratis sudah disiapkan, seharusnya mereka menggunakan bus gratis. Mereka malah mencari jalan alternatif, ya semrawut," katanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua sama sekali tidak berubah. Hanya saja kesemrawutan akibat kendaraan roda dua sudah tidak terlihat lagi lantaran berpindah ke jalur alternatif.
Ironisnya, dalam jalur alternatif sisi barat maupun timur seperti di Tanah Abang, Cideng Barat, Benhil, Pejompongan dan sebagainya tidak ada petugas yang mengatur kesemrawutan tersebut.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/952844/31/jalur-alternatif-macet-ini-kata-dishub-dki-jakarta-1421680699
Kemacetan itu diakibatkan tingginya volume kendaraan, dan tidak adanya petugas menjadi pemicu kepadatan di jalur tersebut.
"Kalau penempatan petugas saya belum tahu nih, nanti saya tanyakan ke bagian pengendalian operasional," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butarbutar di Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Dia menuding, kesemrawutan di jalur alternatif lantaran pengendara sepeda motor enggan menggunakan bus gratis.
"Bus gratis sudah disiapkan, seharusnya mereka menggunakan bus gratis. Mereka malah mencari jalan alternatif, ya semrawut," katanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua sama sekali tidak berubah. Hanya saja kesemrawutan akibat kendaraan roda dua sudah tidak terlihat lagi lantaran berpindah ke jalur alternatif.
Ironisnya, dalam jalur alternatif sisi barat maupun timur seperti di Tanah Abang, Cideng Barat, Benhil, Pejompongan dan sebagainya tidak ada petugas yang mengatur kesemrawutan tersebut.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/952844/31/jalur-alternatif-macet-ini-kata-dishub-dki-jakarta-1421680699
Kamis, 15 Januari 2015
Kemacetan di Jakarta Semakin Tak Kenal Waktu
JAKARTA, KOMPAS.com - Kemacetan di Jakarta semakin tidak mengenal waktu. Data yang dihimpun Polda Metro Jaya menunjukkan, jam kemacetan di Jakarta bertambah panjang dalam beberapa waktu terakhir.
“Kalau tahun 2013 jam kemacetan di Jakarta paling parah yaitu pada pukul 07.00-09.00 untuk pagi dan 16.00-20.00 untuk sore, tahun 2014 jamnya bertambah panjang,” ujar Kepada Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya, Rabu (14/1/2015).
Pada 2014, kemacetan di Jakarta terjadi rata-rata pada pukul 07.00-11.00 untuk pagi dan 16.00-22.00 untuk sore. Bahkan di hari-hari tertentu, kemacetan dapat terjadi sepanjang waktu dan tidak dapat diprediksi.
Menurut Martinus, Kemacetan yang bertambah panjang di Jakarta ditengarai oleh pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Data pada 2014 menunjukkan, ada 17.523.967 unit kendaraan bermotor di Jakarta. Petumbuhannya setiap tahun mencapai12-13 persen. Sementara itu, pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen per tahunnya.
Karena itulah, pembatasan-pembatasan kendaraan perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan. Beberapa cara pembatasan kendaraan yaitu dengan memberlakukan three in one, pelarangan sepeda motor, dan electronic road pricing (ERP). Bahkan ada pula usulan aturan pelat ganjil-genap dan warna kendaraan.
“Pajak kendaraan progresif sudah telah dinaikan. Karena tidak mungkin kami melarang kepemilikan kendaraan, maka cara-cara seperti itulah yang dapat dilakukan,” kata Martinus.
Sumbar : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/14/10291841/Kemacetan.di.Jakarta.Semakin.Tak.Kenal.Waktu
“Kalau tahun 2013 jam kemacetan di Jakarta paling parah yaitu pada pukul 07.00-09.00 untuk pagi dan 16.00-20.00 untuk sore, tahun 2014 jamnya bertambah panjang,” ujar Kepada Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya, Rabu (14/1/2015).
Pada 2014, kemacetan di Jakarta terjadi rata-rata pada pukul 07.00-11.00 untuk pagi dan 16.00-22.00 untuk sore. Bahkan di hari-hari tertentu, kemacetan dapat terjadi sepanjang waktu dan tidak dapat diprediksi.
Menurut Martinus, Kemacetan yang bertambah panjang di Jakarta ditengarai oleh pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Data pada 2014 menunjukkan, ada 17.523.967 unit kendaraan bermotor di Jakarta. Petumbuhannya setiap tahun mencapai12-13 persen. Sementara itu, pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen per tahunnya.
Karena itulah, pembatasan-pembatasan kendaraan perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan. Beberapa cara pembatasan kendaraan yaitu dengan memberlakukan three in one, pelarangan sepeda motor, dan electronic road pricing (ERP). Bahkan ada pula usulan aturan pelat ganjil-genap dan warna kendaraan.
“Pajak kendaraan progresif sudah telah dinaikan. Karena tidak mungkin kami melarang kepemilikan kendaraan, maka cara-cara seperti itulah yang dapat dilakukan,” kata Martinus.
Sumbar : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/14/10291841/Kemacetan.di.Jakarta.Semakin.Tak.Kenal.Waktu
Selasa, 13 Januari 2015
Jakarta Kritis Transportasi Umum Bukan Kemacetan
JAKARTA - Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan Jakarta saat ini dalam kondisi kritis transportasi umum. Kamacetan di Jakarta akibat banyaknya masyarakat enggan menggunakan angkutan umum.
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Tjahyono mengungkapkan, saat ini Jakarta bukanlah krisis kemacetan melainkan krisis sarana transportasi umum.
Sehingga pemerintah harus memberikan solusi atas kebijakan yang dibuat.
"Ya jangan membuat wacana sendiri tetapi harus terintegrasi secara besar dengan pihak lain. Kalau melalukan pelarangan dan pembatasan kendaraan pribadi harus disediakan juga alternatifnya," ungkap Tri kepada Sindonews, Senin 12 Januari kemarin.
Tri menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan wacana pembatasan kendaraan maka harus melakukan kroscek terlebih dahulu.
Sebagai contoh wacana pembatasan usia kendaraan tua harus benar-benar dikaji secara matang. Menurut dia, kendaraan tua yang melintas di Jakarta kurang dari lima persen.
Di lapangan terlihat bahwa kendaraan yang melintas di Jakarta adalah kendaraan baru dan bukan kendaraan tua. Artinya pembelian kendaraan masih tinggi.
Tri berpendapat kendaraan usia tua bukan penyebab kemacetan. Justru kendaraan tersebut sudah bergeser ke luar Jakarta.
"Jika prediksi kemacetan mencapai 13 persen tahun ini dan mobilitas mobil tua sekitar 3 persen maka dia meyakini penyebabnya bukanlah kendaraan tua. Namun jika memang benar asumsi itu maka harus difikirkan akan dikemanakan kendaraan yang usianya di atas 10 tahun itu," ucapnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/949663/31/jakarta-kritis-transportasi-umum-bukan-kemacetan-1421073957
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Tjahyono mengungkapkan, saat ini Jakarta bukanlah krisis kemacetan melainkan krisis sarana transportasi umum.
Sehingga pemerintah harus memberikan solusi atas kebijakan yang dibuat.
"Ya jangan membuat wacana sendiri tetapi harus terintegrasi secara besar dengan pihak lain. Kalau melalukan pelarangan dan pembatasan kendaraan pribadi harus disediakan juga alternatifnya," ungkap Tri kepada Sindonews, Senin 12 Januari kemarin.
Tri menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan wacana pembatasan kendaraan maka harus melakukan kroscek terlebih dahulu.
Sebagai contoh wacana pembatasan usia kendaraan tua harus benar-benar dikaji secara matang. Menurut dia, kendaraan tua yang melintas di Jakarta kurang dari lima persen.
Di lapangan terlihat bahwa kendaraan yang melintas di Jakarta adalah kendaraan baru dan bukan kendaraan tua. Artinya pembelian kendaraan masih tinggi.
Tri berpendapat kendaraan usia tua bukan penyebab kemacetan. Justru kendaraan tersebut sudah bergeser ke luar Jakarta.
"Jika prediksi kemacetan mencapai 13 persen tahun ini dan mobilitas mobil tua sekitar 3 persen maka dia meyakini penyebabnya bukanlah kendaraan tua. Namun jika memang benar asumsi itu maka harus difikirkan akan dikemanakan kendaraan yang usianya di atas 10 tahun itu," ucapnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/949663/31/jakarta-kritis-transportasi-umum-bukan-kemacetan-1421073957
Senin, 12 Januari 2015
6.000 Kendaraan Bertambah di Jakarta Setiap Hari
JAKARTA - Jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat di DKI Jakarta, setiap hari bertambah sekira 6.000 unit.
"Jumlah kendaraan baru 5.600 hingga 6.000 unit per hari. Hal itu berdasarkan data Samsat yang mengeluarkan STNK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/1/2015).
Untuk kendaraan roda empat, lanjut dia, per hari bertambah 1.600 unit, sedangkan kendaraan roda dua mencapai 4.000 hingga 4.500 unit.
"Bertumbuhnya kendaraan ini menjadi salah satu penyumbang kemacetan di Jakarta. Pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen, jadi tidak sebanding,” tuturnya.
Menurut dia, program three in one dan pelarangan sepeda motor di beberapa ruas jalan dapat meminimalisasi kemacetan. Diharapkan, pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar nanti juga bisa menyumbang berkurangnya kemacetan.
Informasi yang dihimpun, total kendaraan di Jakarta hingga Desember 2014 mencapai 17.523.967 unit. Perinciannnya, mobil pribadi 3.226.009, bus 362.066, mobil barang 673.661, sepeda motor 13.084.372, dan kendaraan khusus 137.859 unit.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/01/09/15/1090119/setiap-hari-ada-6-000-unit-kendaraan-baru-di-jakarta
"Jumlah kendaraan baru 5.600 hingga 6.000 unit per hari. Hal itu berdasarkan data Samsat yang mengeluarkan STNK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/1/2015).
Untuk kendaraan roda empat, lanjut dia, per hari bertambah 1.600 unit, sedangkan kendaraan roda dua mencapai 4.000 hingga 4.500 unit.
"Bertumbuhnya kendaraan ini menjadi salah satu penyumbang kemacetan di Jakarta. Pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen, jadi tidak sebanding,” tuturnya.
Menurut dia, program three in one dan pelarangan sepeda motor di beberapa ruas jalan dapat meminimalisasi kemacetan. Diharapkan, pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar nanti juga bisa menyumbang berkurangnya kemacetan.
Informasi yang dihimpun, total kendaraan di Jakarta hingga Desember 2014 mencapai 17.523.967 unit. Perinciannnya, mobil pribadi 3.226.009, bus 362.066, mobil barang 673.661, sepeda motor 13.084.372, dan kendaraan khusus 137.859 unit.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/01/09/15/1090119/setiap-hari-ada-6-000-unit-kendaraan-baru-di-jakarta
Jumat, 19 Desember 2014
Komunitas “Nebeng” Jadi Solusi Macet Jakarta
Jakarta, KompasOtomotif - Ada banyak cara mengurangi kemacetan di Ibu Kota, salah satunya berbagi satu kendaraan untuk berangkat dan pulang kerja seperti yang dilakukan komunitas Jakarta Car Sharing. Gaung kegiatan sosial ini semakin merebak sejak diinisiasi Adira Finance dan Global FM mulai Oktober 2014.
Kesempatan besar bekerja di Jakarta melahirkan banyak kaum urban, namun perpindahan penduduk harian dirasa masih belum teratasi transportasi massal. Ide awal Jakarta Car Sharing mengurangi jumlah populasi kendaraan pribadi yang digunakan kelas pekerja, caranya membuat satu mobil yang beredar di Jakarta tidak hanya mengangkut satu penumpang.
Metodenya sederhana, mencari orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal yang mau ditumpangi atau menumpang. Rute perjalanan bisa disesuaikan tergantung lokasi kerja. Konsep berbagi kendaraan ini sebenarnya hampir mirip dengan naik angkutan umum, hanya saja mobil yang digunakan milik salah satu anggota komunitas. Bedanya lagi, tidak ada tuntutan tarif karena semua bergantung kesadaran. Masalah uang bensin atau tol diselesaikan dengan kekeluargaan.
Adira Finance dan Global FM berharap perkembangan Jakarta Car Sharing bisa menjadi percontohan aksi sosial mengurangi kemacetan. Selama dua bulan telah terbentuk sekitar 50 kelompok berbagi kendaraan yang berasal dari berbagai daerah. Sepuluh kelompok yang paling sering berangkat dan pulang kerja bareng disambut dengan berbagai hadiah.
"Melalui apresiasi ini diharapkan kelompok terpilih dapat menjadi role model dan dapat menularkan semangat positif dari kegiatan ini bagi masyarakat," ujar Head of Corporate Communication Adira Finance Silvi Tirawaty di Jakarta, Kamis (28/12/2014).
Jakarta Car Sharing mengajak lebih banyak lagi masyarakat lebih peduli terhadap solusi kemacetan Ibu Kota. Informasi lebih banyak bisa didapatkan lewat twitter @JKTCarSharing atau program radio Pergi Pagi di Global FM.
Sumber : http://otomotif.kompas.com/read/2014/12/19/102227715/Komunitas.Nebeng.Jadi.Solusi.Macet.Jakarta
Kesempatan besar bekerja di Jakarta melahirkan banyak kaum urban, namun perpindahan penduduk harian dirasa masih belum teratasi transportasi massal. Ide awal Jakarta Car Sharing mengurangi jumlah populasi kendaraan pribadi yang digunakan kelas pekerja, caranya membuat satu mobil yang beredar di Jakarta tidak hanya mengangkut satu penumpang.
Metodenya sederhana, mencari orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal yang mau ditumpangi atau menumpang. Rute perjalanan bisa disesuaikan tergantung lokasi kerja. Konsep berbagi kendaraan ini sebenarnya hampir mirip dengan naik angkutan umum, hanya saja mobil yang digunakan milik salah satu anggota komunitas. Bedanya lagi, tidak ada tuntutan tarif karena semua bergantung kesadaran. Masalah uang bensin atau tol diselesaikan dengan kekeluargaan.
Adira Finance dan Global FM berharap perkembangan Jakarta Car Sharing bisa menjadi percontohan aksi sosial mengurangi kemacetan. Selama dua bulan telah terbentuk sekitar 50 kelompok berbagi kendaraan yang berasal dari berbagai daerah. Sepuluh kelompok yang paling sering berangkat dan pulang kerja bareng disambut dengan berbagai hadiah.
"Melalui apresiasi ini diharapkan kelompok terpilih dapat menjadi role model dan dapat menularkan semangat positif dari kegiatan ini bagi masyarakat," ujar Head of Corporate Communication Adira Finance Silvi Tirawaty di Jakarta, Kamis (28/12/2014).
Jakarta Car Sharing mengajak lebih banyak lagi masyarakat lebih peduli terhadap solusi kemacetan Ibu Kota. Informasi lebih banyak bisa didapatkan lewat twitter @JKTCarSharing atau program radio Pergi Pagi di Global FM.
Sumber : http://otomotif.kompas.com/read/2014/12/19/102227715/Komunitas.Nebeng.Jadi.Solusi.Macet.Jakarta
Jumat, 24 Oktober 2014
Jakarta Jadi Kota Paling Macet di Indonesia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari data Kementerian Perhubungan, DKI Jakarta memiliki ratio volume kemacetan 10-20 km/jam Vc ratio 0,85. Dalam hal itu berarti ibukota telah menjadi kota paling parah kemacetannya di negara ini.
"Ya Jakarta bisa dikatakan paling macet di Indonesia," ujar Kapuslitbang Darat dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yugi Hartiman di Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Dibandingkan kota lain, jarak tempuh sebuah kendaraan roda empat dalam 24 jam, rata-rata mencapai 10 sampai 20 km per jam saja. Karena kendaraan di Jakarta sudah terlalu penuh, sedangkan volume jalan sudah melebihi kapasitas dari yang bisa ditampung.
"VC ratio-nya mencapai 0,85 persen, artinya volume kendaraan yang ada di Jakarta telah mendekati kapasitas jalan yang sudah dibangun," ungkap Yugi.
Karena hal tersebut Yugi mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai cara untuk bisa mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya dengan menggunakan ERP dan menambah armada angkutan transportasi umum.
"Kota Jakarta perlu perhatian khusus untuk lalu lintasnya," jelas Yugi.
Selain Jakarta, dari data Kementerian Perhubungan ada 10 kota yang memiliki kemacetan terparah di Indonesia:
1. Bogor (15,32 km/jam) VC ratio 0,86
2. Tangerang (22 km/jam) VC Ratio 0,82
3. Bekasi (21,86 km/m) Vc Ratio 0,83
4. Depok (21,4 km/jam) VC ratio 0,83
5. Surabaya (21 km/jam) VC ratio 0,83
6. Bandung (14,3 km/jam) VC ratio 0,85
7. Medan (23,4 km/jam) VC ratio 0,76
8. Palembang (28,54 km/jam) VC ratio 0,61
9. Semarang (27 km/jam) VC Ratio 0,72
10. Makassar (24,06 km/jam) VC Ratio 0,73
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/21/jakarta-jadi-kota-paling-macet-di-indonesia
"Ya Jakarta bisa dikatakan paling macet di Indonesia," ujar Kapuslitbang Darat dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yugi Hartiman di Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Dibandingkan kota lain, jarak tempuh sebuah kendaraan roda empat dalam 24 jam, rata-rata mencapai 10 sampai 20 km per jam saja. Karena kendaraan di Jakarta sudah terlalu penuh, sedangkan volume jalan sudah melebihi kapasitas dari yang bisa ditampung.
"VC ratio-nya mencapai 0,85 persen, artinya volume kendaraan yang ada di Jakarta telah mendekati kapasitas jalan yang sudah dibangun," ungkap Yugi.
Karena hal tersebut Yugi mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai cara untuk bisa mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya dengan menggunakan ERP dan menambah armada angkutan transportasi umum.
"Kota Jakarta perlu perhatian khusus untuk lalu lintasnya," jelas Yugi.
Selain Jakarta, dari data Kementerian Perhubungan ada 10 kota yang memiliki kemacetan terparah di Indonesia:
1. Bogor (15,32 km/jam) VC ratio 0,86
2. Tangerang (22 km/jam) VC Ratio 0,82
3. Bekasi (21,86 km/m) Vc Ratio 0,83
4. Depok (21,4 km/jam) VC ratio 0,83
5. Surabaya (21 km/jam) VC ratio 0,83
6. Bandung (14,3 km/jam) VC ratio 0,85
7. Medan (23,4 km/jam) VC ratio 0,76
8. Palembang (28,54 km/jam) VC ratio 0,61
9. Semarang (27 km/jam) VC Ratio 0,72
10. Makassar (24,06 km/jam) VC Ratio 0,73
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/21/jakarta-jadi-kota-paling-macet-di-indonesia
Jumat, 03 Oktober 2014
Tarif ERP Akan Dimulai Rp 30 Ribu, Besarannya Tergantung Kemacetan
Jakarta - Dua gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta sudah terpasang. Diperkirakan sistem ini akan mulai diterapkan akhir tahun 2015 dengan tarif Rp 30 ribu.
"Tarifnya sekitar Rp 30 ribu dan sangat kondisional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar usai jumpa pers sistem ERP di Anomali Cafe, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/9/2014).
Kondisional yang dimaksud adalah disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di Jalan yang diterapkan sistem ERP. Menurutnya, kondisi ideal setiap jalur hanya dilewati sekitar 1500 kendaraan per jam dengan kecepatan antara 30 km hingga 40 km.
Namun diperkirakan saat ini jumlah mobil yang melintas di Jalan Rasuna Said mencapai 2 ribu kendaraan setiap jamnya di waktu-waktu padat.
Karena itu, tarif ERP akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jika jumlahnya belum berkurang, maka kemungkinan akan dinaikkan.
"Kalau kecepatan kendaraan masih di bawah 30 km, ya bisa jadi kita naikkan menjadi Rp 35 ribu. Tapi kalau volume berkurang ya kita turunkan tarifnya," sambungnya.
Kenaikan tarif ini juga akan menyesuaikan dengan kesiapan moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Akbar tak takut jika nominal itu disebut 'mahal'. "ERP memang konsepnya mahal untuk sebagian orang," ucap mantan Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.
Dalam kesempatan yang sama, teknisi Q-Free -yang menjadi vendor ERP di Jalan Rasuna Said- Harry Gunawan, menyebut sistem ERP yang dimilikinya mampu mendeteksi kendaraan baik yang menggunakan on board unit (OBU) atau pun tidak dalam jumlah besar.
Ia menyebut untuk sistem ERP yang dimilikinya, 4 kamera yang terpasang di gerbang ERP dapat menangkap gambar plat nomor yang melintas meski Kondisinya padat dan berdempetan.
"Selama masih ada celah, kamera kami bisa menangkap. Kecuali mobil itu berdempetan yang berarti kecelakaan, baru tidak bisa," kata Harry.
Ia mengatakan pada dasarnya identifikasi kendaraan yang dilakukan pada sistem ERP milik perusahaannya bukan pada kamera yang dipasang pada gerbang. Namun, pada data yang terinput dalam OBU yang terpasang di setiap mobil.
"Jadi kalau plat nomornya diubah, dimodifikasi atau tidak terpasang sekali pun, maka tetap akan terbaca selama OBU tetap terpasang di kaca depan kendaraan tepatnya di dekat cermin tengah mobil," ucap Harry.
Sistem ERP Kuningan I di Jalan Rasuna Said ini akan diujicoba selama 3 bulan. Pihak Q-free juga akan membagikan 100 OBU untuk pemilik kendaraan sebagai salah satu langkah sosialisasi dan uji coba.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/30/182153/2705692/10/tarif-erp-akan-dimulai-rp-30-ribu-besarannya-tergantung-kemacetan
"Tarifnya sekitar Rp 30 ribu dan sangat kondisional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar usai jumpa pers sistem ERP di Anomali Cafe, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/9/2014).
Kondisional yang dimaksud adalah disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di Jalan yang diterapkan sistem ERP. Menurutnya, kondisi ideal setiap jalur hanya dilewati sekitar 1500 kendaraan per jam dengan kecepatan antara 30 km hingga 40 km.
Namun diperkirakan saat ini jumlah mobil yang melintas di Jalan Rasuna Said mencapai 2 ribu kendaraan setiap jamnya di waktu-waktu padat.
Karena itu, tarif ERP akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jika jumlahnya belum berkurang, maka kemungkinan akan dinaikkan.
"Kalau kecepatan kendaraan masih di bawah 30 km, ya bisa jadi kita naikkan menjadi Rp 35 ribu. Tapi kalau volume berkurang ya kita turunkan tarifnya," sambungnya.
Kenaikan tarif ini juga akan menyesuaikan dengan kesiapan moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Akbar tak takut jika nominal itu disebut 'mahal'. "ERP memang konsepnya mahal untuk sebagian orang," ucap mantan Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.
Dalam kesempatan yang sama, teknisi Q-Free -yang menjadi vendor ERP di Jalan Rasuna Said- Harry Gunawan, menyebut sistem ERP yang dimilikinya mampu mendeteksi kendaraan baik yang menggunakan on board unit (OBU) atau pun tidak dalam jumlah besar.
Ia menyebut untuk sistem ERP yang dimilikinya, 4 kamera yang terpasang di gerbang ERP dapat menangkap gambar plat nomor yang melintas meski Kondisinya padat dan berdempetan.
"Selama masih ada celah, kamera kami bisa menangkap. Kecuali mobil itu berdempetan yang berarti kecelakaan, baru tidak bisa," kata Harry.
Ia mengatakan pada dasarnya identifikasi kendaraan yang dilakukan pada sistem ERP milik perusahaannya bukan pada kamera yang dipasang pada gerbang. Namun, pada data yang terinput dalam OBU yang terpasang di setiap mobil.
"Jadi kalau plat nomornya diubah, dimodifikasi atau tidak terpasang sekali pun, maka tetap akan terbaca selama OBU tetap terpasang di kaca depan kendaraan tepatnya di dekat cermin tengah mobil," ucap Harry.
Sistem ERP Kuningan I di Jalan Rasuna Said ini akan diujicoba selama 3 bulan. Pihak Q-free juga akan membagikan 100 OBU untuk pemilik kendaraan sebagai salah satu langkah sosialisasi dan uji coba.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/30/182153/2705692/10/tarif-erp-akan-dimulai-rp-30-ribu-besarannya-tergantung-kemacetan
Rabu, 17 September 2014
Jalan Layang Khusus Bus Alternatif Atasi Kemacetan
Jakarta, HanTer - Kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta terutama pada jam puncak pagi hari dan sore hari, membuat sebagian besar pengguna kendaraan pribadi dan umum frustasi. Waktu tempuh perjalanan bertambah, kepatuhan dan ketertiban terhadap rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas diabaikan sehingga menambah tingkat stress pengguna kendaraan.
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).
Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.
Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.
Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.
"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).
Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.
Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.
Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.
"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan
Langganan:
Postingan
(
Atom
)