JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan akan terjadi banjir pada 3 sampai 5 Februari 2015 secara merata di seluruh Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tata Air Agus Priyono di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Taman Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).
"Menurut BMKG, Februari adalah puncak hujan. Antara 3-5 Februari ini kita akan mengalami banjir merata di seluruh Jakarta," ujar Agus.
Menurut dia, banjir terjadi karena program untuk mengentaskan banjir di Jakarta belum dapat sepenuhnya selesai tahun ini. Bahkan, kata Agus, banjir juga tidak dapat dihilangkan dalam jangka waktu lima tahun.
Kata Agus, butuh waktu hingga 2035 untuk bisa tuntas membuat seluruh Jakarta "kering". Untuk tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sudah memiliki target pengerjaan dengan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun.
Program yang dikerjakan Dinas PU tahun ini di antaranya pembuatan Polder Trisakti (Grogol), pembuatan pompa di Bidara Cina, Sungai Mampang, dan juga pompa di Kelapa Gading.
Pompa-pompa ini akan berfungsi untuk mengeringkan beberapa wilayah di Jakarta. Semua program tersebut berada pada sistem tata air aliran barat, tengah, dan timur.
"Makanya, kalau pengendalian banjir, tahun ini masih belum bisa. Banjir masih menggenangi beberapa wilayah. Tetapi akhir tahun nanti, insya Allah bisa kering setelah proyek Trisakti, Bidara Cina, Mampang, dan Kelapa Gading," ujar Agus.
Untuk mengantisipasi perkiraan banjir pada 3-5 Februari nanti, Dinas PU sedang menyiagakan semua pompa yang ada di Jakarta. Pompa yang rusak akan dibetulkan.
Tercatat, saat ini DKI Jakarta memiliki 555 pompa. Selain itu, hal lain seperti karung pasir, perahu karet, pompa berjalan, dan ekskavator juga disiagakan untuk kondisi darurat. "Kita berharap banjirnya tidak terlalu parah," ujar Agus.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/26/1824127/Waspada.Banjir.Merata.di.Seluruh.DKI.Jakarta.pada.3-5.Februari
Tampilkan postingan dengan label pu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pu. Tampilkan semua postingan
Selasa, 27 Januari 2015
Senin, 26 Januari 2015
Basuki Geram, Jakarta Utara Banjir Akibat Tanggul Dijebol
Jakarta - Banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Utara seperti di Kelapa Gading dan Sunter ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh hujan deras dan kali yang meluap, tapi juga akibat dijebolnya tanggul di kawasan Yos Sudarso untuk memasukkan alat berat ke kali.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Rabu, 08 Oktober 2014
Giant Sea Wall Pelindung Jakarta dari Banjir Hingga 100 Tahun Kedepan
Jakarta – Groundbreaking Proyek pembangunan Tanggul Laut ‘Garuda Raksasa’ atau Giant Sea Wall telah mendapat kepastian dari pemerintah. Rencananya proyek yang termasuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) tersebut akan dimulai 9 Oktober 2014.
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Kamis, 28 Agustus 2014
Tanggulangi Banjir, DKI Bangun Lima Rumah Pompa
Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta membangun rumah pompa di lima titik hilir sungai untuk menangani banjir rob. Langkah ini dilakukan sebagai penanggulangan banjir di Ibu Kota Jakarta.
Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU DKI Jakarta SM Robert Rajagukguk mengatakan, lima rumah pompa ini akan dibangun secara bertahap di Sentiong, Hailai-Marina, Muara Karang, Muara Angke, dan Kamal Muara.
"Keberadaan lima rumah pompa ini akan dapat mengurangi banjir di Ibu Kota sebanyak 24%," kata Robert di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dia menuturkan, rumah pompa di Kali Sentiong ini merupakan kewajiban pengembang yaitu PT Manggala Krida Yhuda (MKY).
Perusahaan tersebut merupakan salah satu yang akan membangun reklamasi pulau di utara Jakarta. Anggaran pembuatan rumah pompa ini mencapai Rp1,1 miliar.
"Tadinya mau dibangun menggunakan APBD tapi akhirnya kita serahkan ke pengembang," ucapnya.
Luas daerah tangkapan untuk rumah pompa ini akan mencapai 47 kilometer dan dibangun untuk mengatasi genangan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Sunter hingga perbatasan Depok.
"Kita bangun rumah pompa ini di atas sungai tidak dilahan untuk menghindari kendala pembebasan lahan. Bangunan rumah ini akan dibuat dengan lebar 50 meter dan panjang 200 meter," ujarnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/895678/31/tanggulangi-banjir-dki-bangun-lima-rumah-pompa
Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU DKI Jakarta SM Robert Rajagukguk mengatakan, lima rumah pompa ini akan dibangun secara bertahap di Sentiong, Hailai-Marina, Muara Karang, Muara Angke, dan Kamal Muara.
"Keberadaan lima rumah pompa ini akan dapat mengurangi banjir di Ibu Kota sebanyak 24%," kata Robert di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dia menuturkan, rumah pompa di Kali Sentiong ini merupakan kewajiban pengembang yaitu PT Manggala Krida Yhuda (MKY).
Perusahaan tersebut merupakan salah satu yang akan membangun reklamasi pulau di utara Jakarta. Anggaran pembuatan rumah pompa ini mencapai Rp1,1 miliar.
"Tadinya mau dibangun menggunakan APBD tapi akhirnya kita serahkan ke pengembang," ucapnya.
Luas daerah tangkapan untuk rumah pompa ini akan mencapai 47 kilometer dan dibangun untuk mengatasi genangan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Sunter hingga perbatasan Depok.
"Kita bangun rumah pompa ini di atas sungai tidak dilahan untuk menghindari kendala pembebasan lahan. Bangunan rumah ini akan dibuat dengan lebar 50 meter dan panjang 200 meter," ujarnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/895678/31/tanggulangi-banjir-dki-bangun-lima-rumah-pompa
Senin, 11 Agustus 2014
Jakarta Masih Akan Terus Terendam Banjir
JAKARTA, KOMPAS.com - Program penanggulangan banjir masih jauh dari harapan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) T. Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 km baru dapat terselesaikan 1,5 km. Pembangunan sodetan di tiga lokasi juga terkendala.
"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.
Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.
Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.
Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.
Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.
"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.
Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.
Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.
"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir
"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.
Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.
Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.
Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.
Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.
"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.
Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.
Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.
"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir
Jumat, 04 Juli 2014
Mangkrak sebulan, perbaikan jembatan di Plumpang bikin macet
Merdeka.com - Kemacetan parah hampir setiap hari melanda kawasan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Hal tersebut tidak terlepas dari imbas mangkraknya proyek perbaikan jembatan Bendungan Melayu sejak awal Juni lalu.
Pantauan merdeka.com, Jumat (4/7), kemacetan bertambah parah terjadi saat jam berangkat kerja pagi hari dan jam pulang kerja sore hari di kedua ruas jalan, baik yang mengarah ke Simpang Lima Semper maupun Plumpang.
Selain itu, terlihat pula tumpukan tiang pancang teronggok di jembatan yang mengarah ke Simpang Lima Semper. Akibatnya kendaraan yang datang dari arah Plumpang menuju Simpang Lima Semper mesti melewati jalur sebaliknya.
Akibatnya kemacetan mengular hingga 300 meter dari kedua jalur ini tidak dapat terhindarkan. Bukan hanya kemacetan, kontur jalan di jembatan itu juga masih rusak parah. Hal ini membuat mobil dan motor hanya melaju sekira 5-10 km/jam.
Abdul Rojak (42), salah seorang warga Jalan Bendungan Melayu RT 07/01, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara mengatakan, beberapa hari lalu ia pernah bertemu dengan kontraktor yang memperbaiki Jembatan Melayu di lokasi. Kepada Rojak, kontraktor itu mengaku tak mengerjakan proyek lagi sejak awal Juni dengan alasan telah dicoret oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.
Rojak menjelaskan, pencoretan kontraktor itu lantaran pengerjaannya melebihi tenggat waktu waktu yang diberikan oleh Dinas PU Jakarta. Lebih detil Rojak menjelaskan, pada bulan Februari alat berat dan segala bahan baku keperluan proyek telah tiba di lokasi. Namun pengerjaan baru dilakukan pada awal Maret.
Sesuai perjanjian antara kontraktor dengan instansi terkait, proyek itu akan selesai pada Juli-Agustus. Namun hingga Juni progres perbaikan jembatan dinilai tak sesuai harapan. Saat itulah, segala alat berat yang mendukung pengerjaan ditarik oleh kontraktor.
"Harusnya kan bulan Juni setidaknya proyek hampir selesai, tapi pas di lapangan masih banyak yang perlu dilakukan. Makanya kontraktor dicoret oleh Sudin PU Jalan," jelas Rojak, Jumat (3/7).
Rojak menambahkan, saat perusahaan kontraktor itu dicoret, mereka mengaku telah salah memprediksi perbaikan jembatan. Sebab saat perbaikan berlangsung, banyak kabel listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tertanam di lapisan jalan. Kontraktor pun mesti menggali dan memindahkan kabel itu dulu, hingga membuat proyek perbaikan jalan molor.
"Jadi kendalanya ada di kabel listrik ini, mereka salah prediksi dikira tidak ada kabel nggak tahunya ada kabel listrik," ujar Rojak.
"Meski telah dicoret, tapi pihak kontraktor tetap ingin memperbaiki jalan yang rusak tanpa bayaran, asalkan mereka tidak dicoret lagi. Tapi instansi terkait tetap ingin mencoretnya," pungkasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/mangkrak-sebulan-perbaikan-jembatan-di-plumpang-bikin-macet.html
Pantauan merdeka.com, Jumat (4/7), kemacetan bertambah parah terjadi saat jam berangkat kerja pagi hari dan jam pulang kerja sore hari di kedua ruas jalan, baik yang mengarah ke Simpang Lima Semper maupun Plumpang.
Selain itu, terlihat pula tumpukan tiang pancang teronggok di jembatan yang mengarah ke Simpang Lima Semper. Akibatnya kendaraan yang datang dari arah Plumpang menuju Simpang Lima Semper mesti melewati jalur sebaliknya.
Akibatnya kemacetan mengular hingga 300 meter dari kedua jalur ini tidak dapat terhindarkan. Bukan hanya kemacetan, kontur jalan di jembatan itu juga masih rusak parah. Hal ini membuat mobil dan motor hanya melaju sekira 5-10 km/jam.
Abdul Rojak (42), salah seorang warga Jalan Bendungan Melayu RT 07/01, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara mengatakan, beberapa hari lalu ia pernah bertemu dengan kontraktor yang memperbaiki Jembatan Melayu di lokasi. Kepada Rojak, kontraktor itu mengaku tak mengerjakan proyek lagi sejak awal Juni dengan alasan telah dicoret oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.
Rojak menjelaskan, pencoretan kontraktor itu lantaran pengerjaannya melebihi tenggat waktu waktu yang diberikan oleh Dinas PU Jakarta. Lebih detil Rojak menjelaskan, pada bulan Februari alat berat dan segala bahan baku keperluan proyek telah tiba di lokasi. Namun pengerjaan baru dilakukan pada awal Maret.
Sesuai perjanjian antara kontraktor dengan instansi terkait, proyek itu akan selesai pada Juli-Agustus. Namun hingga Juni progres perbaikan jembatan dinilai tak sesuai harapan. Saat itulah, segala alat berat yang mendukung pengerjaan ditarik oleh kontraktor.
"Harusnya kan bulan Juni setidaknya proyek hampir selesai, tapi pas di lapangan masih banyak yang perlu dilakukan. Makanya kontraktor dicoret oleh Sudin PU Jalan," jelas Rojak, Jumat (3/7).
Rojak menambahkan, saat perusahaan kontraktor itu dicoret, mereka mengaku telah salah memprediksi perbaikan jembatan. Sebab saat perbaikan berlangsung, banyak kabel listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tertanam di lapisan jalan. Kontraktor pun mesti menggali dan memindahkan kabel itu dulu, hingga membuat proyek perbaikan jalan molor.
"Jadi kendalanya ada di kabel listrik ini, mereka salah prediksi dikira tidak ada kabel nggak tahunya ada kabel listrik," ujar Rojak.
"Meski telah dicoret, tapi pihak kontraktor tetap ingin memperbaiki jalan yang rusak tanpa bayaran, asalkan mereka tidak dicoret lagi. Tapi instansi terkait tetap ingin mencoretnya," pungkasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/mangkrak-sebulan-perbaikan-jembatan-di-plumpang-bikin-macet.html
Kamis, 03 Juli 2014
Proyek Waduk Ciawi Gagal, Ini Kata Kadis PU
JAKARTA - Dicoretnya pembangunan waduk Ciawi, Bogor menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta hanya mengaku sedang melakukan koordinasi terkait masalah tersebut.
Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor mengenai permasalahan lahan waduk.
"Saya perlu lihat dulu kondisinya. Memang masalah itu perlu didiskusikan. Mengenai hambatan pembebasan tanah atau SK Bupati Ciawi sendiri masih saya koordinasikan terlebih dahulu," ujar Manggas kepada wartawan di Ruang Pola, Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).
Kendati begitu, Manggas mengaku untuk program penanggulangan banjir lainnya seperti pengerukan sungai dan waduk yang ada di Jakarta terus dikerjakan.
"Pengerjaan jalan terus, Waduk Marunda, Rawa Kendal, Pondok Ranggon, Brigif, di Kampung Rambutan semua jalan terus," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mencoret sejumlah program penanggulangan banjir tahun ini. Proyek yang dicoret adalah pembangunan Waduk Ciawi, pembangunan rumah pompa di lima wilayah, serta penambahan ruang terbuka hijau.
Sejumlah proyek tersebut mandek karena Pemprov DKI belum bisa melakukan pembebasan lahan.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878998/31/proyek-waduk-ciawi-gagal-ini-kata-kadis-pu
Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor mengenai permasalahan lahan waduk.
"Saya perlu lihat dulu kondisinya. Memang masalah itu perlu didiskusikan. Mengenai hambatan pembebasan tanah atau SK Bupati Ciawi sendiri masih saya koordinasikan terlebih dahulu," ujar Manggas kepada wartawan di Ruang Pola, Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).
Kendati begitu, Manggas mengaku untuk program penanggulangan banjir lainnya seperti pengerukan sungai dan waduk yang ada di Jakarta terus dikerjakan.
"Pengerjaan jalan terus, Waduk Marunda, Rawa Kendal, Pondok Ranggon, Brigif, di Kampung Rambutan semua jalan terus," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mencoret sejumlah program penanggulangan banjir tahun ini. Proyek yang dicoret adalah pembangunan Waduk Ciawi, pembangunan rumah pompa di lima wilayah, serta penambahan ruang terbuka hijau.
Sejumlah proyek tersebut mandek karena Pemprov DKI belum bisa melakukan pembebasan lahan.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878998/31/proyek-waduk-ciawi-gagal-ini-kata-kadis-pu
Kamis, 13 Maret 2014
Kementerian PU Setengah Hati Perbaiki Jalan Rusak
BERITAJAKARTA.COM — 12-03-2014 13:20
Masih tingginya intensitas hujan yang menguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan sejumlah jalan yang sudah diperbaiki kembali berlubang. Seperti di Jakarta Utara, beberapa ruas jalan utama yang termasuk kategori jalan nasional kembali berlubang. Selain membahayakan keselamatan pengendara bermotor, banyaknya lubang juga menambah kemacetan.
Sejak mulai tergenangnya sebagian wilayah Jakarta Utara akibat hujan besar pada 17 Januari lalu, sebanyak 2.564 titik jalan menjadi rusak dan berlubang. Walaupun sudah diperbaiki, beberapa titik yang berada di jalan nasional, seperti, Jl Cakung Cilincing, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Yos Sudarso dan RE Martadinata kembali berlubang.
Hal itu karena penanganan pemerintah pusat hanya setengah hati dengan melakukan penambalan darurat saja . Sedangkan perbaikan permanen hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pihak yang berwenang.
"Kita hanya dapat melakukan penanganan darurat, dengan menutup lubang saja. Sedangkan untuk perbaikan permanen merupakan kewenangan kementerian PU," kata Sugoro Sinaga, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Utara, Rabu (12/3).
Berbeda dengan jalan yang di bawah kewenangan Dinas PU DKI Jakarta dan Sudin PU Jalan Jakut, penanganan terhadap jalan yang kerap tergenang dan rusak, dilakukan perbaikan permanen. Di Jakarta Utara, sudah ada tiga ruas jalan yang dibetonisasi, yakni Jl Gunung Sahari, Jl Raya Plumpang, dan Jl Sunter Permai Raya.
Kepala Dinas PU DKI, Manggas Rudi Siahaan menegaskan, selain karena terkendala faktor cuaca yang belum menentu, pihaknya kesulitan memperbaiki jalan di Jakarta Utara karena terdapat sejumlah jalan nasional. Hal itu menyebabkan pihaknya tidak dapat melakukan perbaikan permanen karena di luar wewenangnya. "Sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian. Kita sudah mendorong agar dilakukan percepatan perbaikan," kata Manggas.
Namun, menurut Manggas, pihak Kementerian PU sendiri masih terkendala penganggaran. Sehingga perbaikan permanen sejumlah jalan nasional kemungkinan tidak dapat dilakukan pada tahun ini. "Seperti Jl Yos Sudarso, mereka bilang anggaran baru ada tahun depan. Tetap akan kita lakukan penanganan darurat terhadap lubang yang ada di jalan agar tidak menimbulkan korban," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58604
Masih tingginya intensitas hujan yang menguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan sejumlah jalan yang sudah diperbaiki kembali berlubang. Seperti di Jakarta Utara, beberapa ruas jalan utama yang termasuk kategori jalan nasional kembali berlubang. Selain membahayakan keselamatan pengendara bermotor, banyaknya lubang juga menambah kemacetan.
Sejak mulai tergenangnya sebagian wilayah Jakarta Utara akibat hujan besar pada 17 Januari lalu, sebanyak 2.564 titik jalan menjadi rusak dan berlubang. Walaupun sudah diperbaiki, beberapa titik yang berada di jalan nasional, seperti, Jl Cakung Cilincing, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Yos Sudarso dan RE Martadinata kembali berlubang.
Hal itu karena penanganan pemerintah pusat hanya setengah hati dengan melakukan penambalan darurat saja . Sedangkan perbaikan permanen hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pihak yang berwenang.
"Kita hanya dapat melakukan penanganan darurat, dengan menutup lubang saja. Sedangkan untuk perbaikan permanen merupakan kewenangan kementerian PU," kata Sugoro Sinaga, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Utara, Rabu (12/3).
Berbeda dengan jalan yang di bawah kewenangan Dinas PU DKI Jakarta dan Sudin PU Jalan Jakut, penanganan terhadap jalan yang kerap tergenang dan rusak, dilakukan perbaikan permanen. Di Jakarta Utara, sudah ada tiga ruas jalan yang dibetonisasi, yakni Jl Gunung Sahari, Jl Raya Plumpang, dan Jl Sunter Permai Raya.
Kepala Dinas PU DKI, Manggas Rudi Siahaan menegaskan, selain karena terkendala faktor cuaca yang belum menentu, pihaknya kesulitan memperbaiki jalan di Jakarta Utara karena terdapat sejumlah jalan nasional. Hal itu menyebabkan pihaknya tidak dapat melakukan perbaikan permanen karena di luar wewenangnya. "Sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian. Kita sudah mendorong agar dilakukan percepatan perbaikan," kata Manggas.
Namun, menurut Manggas, pihak Kementerian PU sendiri masih terkendala penganggaran. Sehingga perbaikan permanen sejumlah jalan nasional kemungkinan tidak dapat dilakukan pada tahun ini. "Seperti Jl Yos Sudarso, mereka bilang anggaran baru ada tahun depan. Tetap akan kita lakukan penanganan darurat terhadap lubang yang ada di jalan agar tidak menimbulkan korban," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58604
Kamis, 10 Oktober 2013
Antisipasi Banjir, 80 Kali di Jakarta Difungsikan Kembali
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinisi DKI Jakarta akan memfungsikan kembali puluhan sungai dan kali di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sungai yang tidak terawat sekaligus mengantisipasi bencana banjir pada musim hujan.
"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.
Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali
"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.
Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali
Senin, 07 Oktober 2013
Antisipasi banjir, 2.000 sumur dibuat dengan anggaran Rp 130 M
Salah satu cara antisipasi banjir tahunan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta membangun 2.000 sumur resapan di lima wilayah Jakarta. Untuk membangun sumur resapan itu, dana sebesar Rp 130 miliar telah disiapkan. Anggaran itu berasal dari APBD.
Pengerjaan 2.000 sumur resapan tersebut dilakukan oleh Dinas Energi. Hal ini berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat pemerintah daerah.
"Iya bener, kita kerjakan di lima wilayah kota. Tugas pokoknya itu di Dinas Energi, dulu dinas pertambangan, kemudian dinas pertambangan enggak ada makanya dialihkan ke dinas energi. Di Perda aturannya gitu, Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah," ujar Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10).
Andi mengatakan, pengerjaan sumur resapan telah dimulai sejak awal tahun atau usai banjir besar akibat jebolnya tanggul Latuharhari pertengahan Januari lalu. Kemudian, pengerjaan pertama dilakukan di depan Gedung Blok G Balai Kota Jakarta pada Maret lalu.
Adapun target selesai akhir tahun ini. Apabila jika tidak memungkinkan maka akan diperpanjang 50 hari. "Kita usahakan Desember mudah-mudahan bisa selesai, bisa diperpanjang 50 hari kalau diperlukan karena masalah di lapangan," ucapnya.
Beberapa titik yang dikerjakan adalah Monas, sepanjang Jalan Kebun Sirih, Jalan Rasuna Said atau daerah-daerah yang berpotensi sebabkan genangan air tinggi. Istana pun juga dilakukan pembangunan sumur resapan, tetapi hanya sisi selatan Istana saja.
"Pokoknya daerah-daerah yang langganan banjir. Sisi selatan Istana, utara enggak boleh. Ya katanya itu daerah sakral kata tuan-tuan di negara ini sok tahu saja mereka itu," katanya.
Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di sini hanya berkoordinasi titik-titik genangan yang diperlukan untuk dibuatkan sumur resapan. Adapun pengerjaannya dilakukan oleh rekanan dengan 20 paket.
"Rekanan pengerjaan, ada berapa paket lupa, lebih dari 20 paket rekanan. Bagi-bagi supaya lebih cepet pengerjaan," ucapnya.
Program pembangunan 2.000 sumur resapan dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi banjir. Walaupun, secara garis besar tidak dapat menyelesaikan banjir.
"Iya salah satu cara lain atasi banjir. Tapi itu tidak menyelesaikan banjir hanya membantu saja agar genangan tidak tinggi. Kan air tanah terus berkurang supaya turun terus permukaan tanah. Kan banyak yang mengatakan air tanah berkurang makanya kita lakukan pembangunan sumur resapan," terangnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan mengaku ada program 2.000 titik sumur resapan injeksi yang dikerjakan oleh Dinas Energi. Dinas PU hanya berperan memberikan 2.00 titik lokasi genangan air.
"Emang kita kerjasama dengan Pak Andi, karena anggaran dan kontrak kerjasama di dinas energi. Titiknya sebagian dari saya 2.00 itu dari PU, kita sampaikan ke Pak Andi," ucap Manggas.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/antisipasi-banjir-2000-sumur-dibuat-dengan-anggaran-rp-130-m.html
Pengerjaan 2.000 sumur resapan tersebut dilakukan oleh Dinas Energi. Hal ini berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat pemerintah daerah.
"Iya bener, kita kerjakan di lima wilayah kota. Tugas pokoknya itu di Dinas Energi, dulu dinas pertambangan, kemudian dinas pertambangan enggak ada makanya dialihkan ke dinas energi. Di Perda aturannya gitu, Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah," ujar Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10).
Andi mengatakan, pengerjaan sumur resapan telah dimulai sejak awal tahun atau usai banjir besar akibat jebolnya tanggul Latuharhari pertengahan Januari lalu. Kemudian, pengerjaan pertama dilakukan di depan Gedung Blok G Balai Kota Jakarta pada Maret lalu.
Adapun target selesai akhir tahun ini. Apabila jika tidak memungkinkan maka akan diperpanjang 50 hari. "Kita usahakan Desember mudah-mudahan bisa selesai, bisa diperpanjang 50 hari kalau diperlukan karena masalah di lapangan," ucapnya.
Beberapa titik yang dikerjakan adalah Monas, sepanjang Jalan Kebun Sirih, Jalan Rasuna Said atau daerah-daerah yang berpotensi sebabkan genangan air tinggi. Istana pun juga dilakukan pembangunan sumur resapan, tetapi hanya sisi selatan Istana saja.
"Pokoknya daerah-daerah yang langganan banjir. Sisi selatan Istana, utara enggak boleh. Ya katanya itu daerah sakral kata tuan-tuan di negara ini sok tahu saja mereka itu," katanya.
Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di sini hanya berkoordinasi titik-titik genangan yang diperlukan untuk dibuatkan sumur resapan. Adapun pengerjaannya dilakukan oleh rekanan dengan 20 paket.
"Rekanan pengerjaan, ada berapa paket lupa, lebih dari 20 paket rekanan. Bagi-bagi supaya lebih cepet pengerjaan," ucapnya.
Program pembangunan 2.000 sumur resapan dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi banjir. Walaupun, secara garis besar tidak dapat menyelesaikan banjir.
"Iya salah satu cara lain atasi banjir. Tapi itu tidak menyelesaikan banjir hanya membantu saja agar genangan tidak tinggi. Kan air tanah terus berkurang supaya turun terus permukaan tanah. Kan banyak yang mengatakan air tanah berkurang makanya kita lakukan pembangunan sumur resapan," terangnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan mengaku ada program 2.000 titik sumur resapan injeksi yang dikerjakan oleh Dinas Energi. Dinas PU hanya berperan memberikan 2.00 titik lokasi genangan air.
"Emang kita kerjasama dengan Pak Andi, karena anggaran dan kontrak kerjasama di dinas energi. Titiknya sebagian dari saya 2.00 itu dari PU, kita sampaikan ke Pak Andi," ucap Manggas.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/antisipasi-banjir-2000-sumur-dibuat-dengan-anggaran-rp-130-m.html
Selasa, 23 April 2013
Pengamat: Belum Ada Upaya Konkret Atasi Banjir Jakarta
Jakarta - Hujan yang melanda Jakarta sepanjang Kamis (18/4) siang hingga sore, kembali membuat sejumlah kawasan tergenang air. Akibat genangan dan matinya pompa di sejumlah titik, air pun meluap ke jalan raya dan berdampak kepada kemacetan lalu lintas.
"Sejak Januari hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi banjir ini. Padahal, masalah banjir ini sangat serius, karena dampaknya sangat besar bagi Jakarta," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Nirwono, harus ada langkah strategis dan cepat untuk mengatasi banjir di ibukota. Selama ini menurutnya, program mengatasi banjir masih sekadar wacana, sehingga saat hujan lokal saja datang, Jakarta sudah tergenang di mana-mana.
Nirwono pun memberi solusi lima langkah yang harus segera dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi genangan dalam waktu dekat. Langkah itu adalah segera dilakukan pemetaan titik-titik banjir yang terjadi kemarin, lantas segera diperbaiki seluruh saluran drainasenya. Kemudian, semua kali harus segera dinormalisasi sesuai rencana semula, juga normalisasi waduk dan situ, serta memaksimalkan kinerja pompa.
"Kalau boleh jujur, tidak ada perubahan dalam mengatasi banjir dalam empat bulan terakhir. Apa langkah yang telah dilakukan Dinas PU? Kalau tidak ada pergerakan, kegiatan signifikan untuk menanggulangi banjir, pejabat terkait harus dievaluasi," katanya pula.
Sebagaimana diketahui, sepanjang Jalan DI Panjaitan misalnya, hingga Kamis (18/4) malam harus mengalami macet parah. Hal itu terjadi akibat adanya genangan besar di terowongan Cawang (Halim Lama), Jakarta Timur.
Genangan itu membuat kemacetan parah hingga tengah malam. Ketinggian air di terowongan Cawang tersebut sempat mencapai 100 cm, yang akibatnya membuat kendaraan sulit melewati jalur itu, sehingga harus menunggu surut.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/108903-pengamat-belum-ada-upaya-konkret-atasi-banjir-jakarta.html
"Sejak Januari hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi banjir ini. Padahal, masalah banjir ini sangat serius, karena dampaknya sangat besar bagi Jakarta," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Nirwono, harus ada langkah strategis dan cepat untuk mengatasi banjir di ibukota. Selama ini menurutnya, program mengatasi banjir masih sekadar wacana, sehingga saat hujan lokal saja datang, Jakarta sudah tergenang di mana-mana.
Nirwono pun memberi solusi lima langkah yang harus segera dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi genangan dalam waktu dekat. Langkah itu adalah segera dilakukan pemetaan titik-titik banjir yang terjadi kemarin, lantas segera diperbaiki seluruh saluran drainasenya. Kemudian, semua kali harus segera dinormalisasi sesuai rencana semula, juga normalisasi waduk dan situ, serta memaksimalkan kinerja pompa.
"Kalau boleh jujur, tidak ada perubahan dalam mengatasi banjir dalam empat bulan terakhir. Apa langkah yang telah dilakukan Dinas PU? Kalau tidak ada pergerakan, kegiatan signifikan untuk menanggulangi banjir, pejabat terkait harus dievaluasi," katanya pula.
Sebagaimana diketahui, sepanjang Jalan DI Panjaitan misalnya, hingga Kamis (18/4) malam harus mengalami macet parah. Hal itu terjadi akibat adanya genangan besar di terowongan Cawang (Halim Lama), Jakarta Timur.
Genangan itu membuat kemacetan parah hingga tengah malam. Ketinggian air di terowongan Cawang tersebut sempat mencapai 100 cm, yang akibatnya membuat kendaraan sulit melewati jalur itu, sehingga harus menunggu surut.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/108903-pengamat-belum-ada-upaya-konkret-atasi-banjir-jakarta.html
Rabu, 13 Maret 2013
Sampah Penuhi Kali Cipinang
Pengguna jalan maupun warga yang bemukim di RW 15 Cipinangmuara, Jatinegara mengeluhkan banyaknya sampah yang tergenang di badan Kali Cipinang. Pasalnya, selain tak sedap dipandang mata, tumpukkan sampah di badan kali itu juga menimbulkan aroma tak sedap sehingga mengganggu kenyamanan warga.
Edi Riyatno (340, warga RT 10/15, Cipinangmuara menuturkan, yang paling menjengkelkan warga, tumpukkan sampah itu selalu menebar aroma bau busuk. Ia dan warga lainnya pun khawatir tumpukkan sampah itu akan memicu timbulnya penyakit yang dibawa oleh lalat. "Bukan cuma warga yang tersiksa bau sampah, tapi pengguna jalan di sini juga selalu menutup hidungnya saat melintas," ujar Edi, Selasa (12/3).
Dikatakan Edi, tumpukkan sampah di Kali Cipinang itu berasal dari sampah warga daerah lain yang kerap membuang sampah ke badan Kali Ciipinang. Sebab, kata Edi, dirinya sering menjumpai pengendara sepeda motor maupun mobil yang kerap membuang sampah ke kali terutama pada malam hari.
Selain itu, kata Edi, warga dari RW 04 Kelurahan Klender yang lokasinya berseberangan dengan kali juga sering dijumpainya membuang sampah ke badan kali tersebut. "Sepengetahuan saya kali ini dikeruk lumpurnya dan dibersihkan dari sampah sekitar empat tahun lalu. Warga seberang kali juga sering melemparkan sampahnya ke kali," keluh Edi.
Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Timur, Apul Silalahi saat dikonfirmasi mengenai masalah ini menuturkan, untuk sampah yang berada di kali merupakan kewenangan Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Timur. Meski begitu, pihaknya siap kapan saja membantu membersihkan sampah-sampah yang berada di badan kali. "Bila dibutuhkan, kami siap membantu membersihkannya," katanya.
Sementara itu, Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Timur mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas PU DKI untuk mengangkut sampah di Kali Cipinang. "Segera kami tindaklanjuti keluhan warga ini. Kami segera berkoordinasi dengan Dinas PU agar bisa dicarikan solusi," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=53660
Edi Riyatno (340, warga RT 10/15, Cipinangmuara menuturkan, yang paling menjengkelkan warga, tumpukkan sampah itu selalu menebar aroma bau busuk. Ia dan warga lainnya pun khawatir tumpukkan sampah itu akan memicu timbulnya penyakit yang dibawa oleh lalat. "Bukan cuma warga yang tersiksa bau sampah, tapi pengguna jalan di sini juga selalu menutup hidungnya saat melintas," ujar Edi, Selasa (12/3).
Dikatakan Edi, tumpukkan sampah di Kali Cipinang itu berasal dari sampah warga daerah lain yang kerap membuang sampah ke badan Kali Ciipinang. Sebab, kata Edi, dirinya sering menjumpai pengendara sepeda motor maupun mobil yang kerap membuang sampah ke kali terutama pada malam hari.
Selain itu, kata Edi, warga dari RW 04 Kelurahan Klender yang lokasinya berseberangan dengan kali juga sering dijumpainya membuang sampah ke badan kali tersebut. "Sepengetahuan saya kali ini dikeruk lumpurnya dan dibersihkan dari sampah sekitar empat tahun lalu. Warga seberang kali juga sering melemparkan sampahnya ke kali," keluh Edi.
Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Timur, Apul Silalahi saat dikonfirmasi mengenai masalah ini menuturkan, untuk sampah yang berada di kali merupakan kewenangan Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Timur. Meski begitu, pihaknya siap kapan saja membantu membersihkan sampah-sampah yang berada di badan kali. "Bila dibutuhkan, kami siap membantu membersihkannya," katanya.
Sementara itu, Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Timur mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas PU DKI untuk mengangkut sampah di Kali Cipinang. "Segera kami tindaklanjuti keluhan warga ini. Kami segera berkoordinasi dengan Dinas PU agar bisa dicarikan solusi," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=53660
Selasa, 04 Desember 2012
80% Sampah di Kanal Banjir Timur Dari Sampah Rumah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Kanal Banjir Timur (KBT) dibangun oleh pemerintah salah satunya untuk mengurangi debit banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
"Masyarakat harus lebih disiplin dan menyayangi kali atau sungai yang ada didaerahnya untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di kali dan sungai,"ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Minggu (2/12/2012).
Lebih lanjut Menteri PU mengatakan, untuk pemeliharaan banjir Kanal Timur, akan di buat suatu badan yang akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan BKT ini. Djoko juga mengatakan, kawasan BKT saat ini bisa menjadi Icon untuk wilayah Jakarta Timur dan saat ini juga sudah dibuatkan untuk jalur bersepeda pada sisi kanan BKT serta taman kota yang dapat memperindah pemandangan dan menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman.
Sekitar 778 pohon ditanam di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (2/12/2012) pagi tadi. Pohon-pohon ini ditanam oleh sekitar 1.000 orang di lokasi sepanjang 1,4 km tepat di tepi sungai.
Acara tanam pohon ini digelar oleh komunitas 'Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara' (GPTP) yang beranggotakan antara lain Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan sejumlah organisasi perempuan lainnya.
Acara ini bertempat di kawasan Kanal Banjir Timur yang berada di Desa Malaksari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penanaman Pohon yang dilakukan Ibu Negara ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Sumber Daya Air PU, Dirjen Tata ruang serta pejabat terkait dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sumber : http://m.tribunnews.com/2012/12/03/80-sampah-di-kanal-banjir-timur-dari-sampah-rumah
"Masyarakat harus lebih disiplin dan menyayangi kali atau sungai yang ada didaerahnya untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di kali dan sungai,"ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Minggu (2/12/2012).
Lebih lanjut Menteri PU mengatakan, untuk pemeliharaan banjir Kanal Timur, akan di buat suatu badan yang akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan BKT ini. Djoko juga mengatakan, kawasan BKT saat ini bisa menjadi Icon untuk wilayah Jakarta Timur dan saat ini juga sudah dibuatkan untuk jalur bersepeda pada sisi kanan BKT serta taman kota yang dapat memperindah pemandangan dan menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman.
Sekitar 778 pohon ditanam di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (2/12/2012) pagi tadi. Pohon-pohon ini ditanam oleh sekitar 1.000 orang di lokasi sepanjang 1,4 km tepat di tepi sungai.
Acara tanam pohon ini digelar oleh komunitas 'Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara' (GPTP) yang beranggotakan antara lain Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan sejumlah organisasi perempuan lainnya.
Acara ini bertempat di kawasan Kanal Banjir Timur yang berada di Desa Malaksari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penanaman Pohon yang dilakukan Ibu Negara ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Sumber Daya Air PU, Dirjen Tata ruang serta pejabat terkait dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sumber : http://m.tribunnews.com/2012/12/03/80-sampah-di-kanal-banjir-timur-dari-sampah-rumah
Kamis, 22 November 2012
Ahok hapus anggaran Rp 90 M untuk gali sampah di sungai
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengancam bakal memangkas anggaran tak jelas di Dinas Pekerjaan Umum. Pria yang akrab disapa Ahok itu akan hapus anggaran untuk menggali sampah di sungai sebesar Rp 90 miliar.
Ahok melihat penggunaan anggaran itu belum menunjukkan hasil. Fakta di lapangan, sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah.
"Itu terus diperbaiki, kan kita keluarkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah di sungai-sungai di DKI. Faktanya tidak terlihat, karena selama ini dilelang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Ahok, pihak swasta yang digandeng Dinas PU untuk mengerjakan proyek bersih-bersih kali ternyata tak ada efektif. "Sekarang tidak jelas si swasta mengerjakan itu atau tidak," kata dia.
Sebagai gantinya, Ahok memilih mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk bertugas membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Nantinya, pegawai lepas itu digaji Rp 2 juta per bulan.
"Si A si B akan kita bayar dari honorer. Kalau 1 orang kita kasih Rp 2 juta kan dahsyat sekali. Tungguin aja," ancam Ahok.
Cara kerja pegawai lepas itu misalnya, panjang sungai 400 kilometer maka setiap satu orang akan membersihkan sungai sepanjang 2 kilometer.
"Ada 400 kilometer lebih. Kalau satu orang bisa 2 kilometer, kita gaji Rp 2 juta kan. PU lebih baik beli alat berat saja. Soal lelang sampai Rp 45 juta dihapus," tandas dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-hapus-anggaran-rp-90-m-untuk-gali-sampah-di-sungai.html
Ahok melihat penggunaan anggaran itu belum menunjukkan hasil. Fakta di lapangan, sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah.
"Itu terus diperbaiki, kan kita keluarkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah di sungai-sungai di DKI. Faktanya tidak terlihat, karena selama ini dilelang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Ahok, pihak swasta yang digandeng Dinas PU untuk mengerjakan proyek bersih-bersih kali ternyata tak ada efektif. "Sekarang tidak jelas si swasta mengerjakan itu atau tidak," kata dia.
Sebagai gantinya, Ahok memilih mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk bertugas membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Nantinya, pegawai lepas itu digaji Rp 2 juta per bulan.
"Si A si B akan kita bayar dari honorer. Kalau 1 orang kita kasih Rp 2 juta kan dahsyat sekali. Tungguin aja," ancam Ahok.
Cara kerja pegawai lepas itu misalnya, panjang sungai 400 kilometer maka setiap satu orang akan membersihkan sungai sepanjang 2 kilometer.
"Ada 400 kilometer lebih. Kalau satu orang bisa 2 kilometer, kita gaji Rp 2 juta kan. PU lebih baik beli alat berat saja. Soal lelang sampai Rp 45 juta dihapus," tandas dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-hapus-anggaran-rp-90-m-untuk-gali-sampah-di-sungai.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)