JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Qlue diharapkan mampu menjembatani antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk berinteraksi dengan masyarakat, maupun sebaliknya.
Marketing Qlue Ivan Renald Tigana menceritakan bagaimana selama ini Qlue digunakan masyarakat dan Pemprov DKI. Menurut dia, warga Jakarta melaporkan hal apa pun yang terjadi di sekitar mereka. Hal kecil sekali pun, seperti tumpukkan daun yang menutupi saluran air, juga dilaporkan.
Laporan warga itu, kata Ivan, memacu kinerja Pemprov DKI melalui aparatnya untuk bekerja cepat.
"Kita bisa lihat contohnya kinerja Dinas Perhubungan yang awalnya belum kelihatan progress apa-apa, sekarang cepat sekali penanganannya," kata Ivan kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2015).
Dalam kaitannya dengan Dinas Perhubungan DKI, kata Ivan, warga bahkan melaporkan tentang kopaja yang ngetem sembarangan. Selang beberapa jam, laporan tersebut ditindaklanjuti dan sopir kopaja tersebut langsung ditilang. Hal itu bisa dilihat dari keterangan di dalam timeline aduan, jika ada tanda berwarna hijau, berarti telah ditindaklanjuti.
"Sekarang, setiap petugas yang men-TL (tindak lanjuti) laporan warga harus foto juga, sebagai bukti sudah dikerjakan. Foto itu nanti bisa dilihat di Qlue. Kalau penanganannya belum pas, warga bisa laporkan kembali. Semudah itu interaksinya," ujar Ivan.
Cara kerja Qlue
Sistem di Qlue mudah dipahami karena sama dengan sosial media yang lain. Komunikasi antar akun dilakukan dengan cara mention.
Masyarakat bisa mention lurah setempat jika ada keluhan di wilayahnya, seperti jalan rusak, sampah, dan sebagainya. Tidak hanya lurah yang punya akun, sampai ke kalangan petugas kebersihan dan petugas lapangan lainnya juga punya akun sendiri di Qlue.
Para petugas yang menerima laporan pun jadi tahu ada masalah apa di wilayahnya karena laporan yang dimuat mencakup foto terkini, keterangan wilayah dari GPS, dan cerita akun yang memuat laporan tersebut.
Kemudahan ini dimanfaatkan pejabat Pemprov DKI untuk "unjuk gigi" sekaligus jadi cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penilaian terhadap kinerja dinasnya, lurah, camat, dan anak buahnya yang lain.
Menurut Ivan, sampai saat ini, jumlah masyarakat Jakarta yang memakai Qlue baru sekitar 50.000 orang. Angka itu terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai 10 juta lebih.
Petugas dan kalangan Pemprov DKI juga belum banyak yang mengoptimalkan penggunaan Qlue. Jika ke depannya semua aktif di Qlue, penanganan dan penyelesaian masalah di Jakarta diharapkan bisa lebih baik lagi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/13/0529002/Warga.Jakarta.Laporkanlah.Masalah.di.Sekitarmu
Tampilkan postingan dengan label cara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label cara. Tampilkan semua postingan
Kamis, 13 Agustus 2015
Rabu, 29 April 2015
Apa jadinya di Jakarta ada apartemen berisi PSK legal?
Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuat lokalisasi di ibu kota dinilai tidak tepat. Pembentukan lokalisasi untuk mengurangi prostitusi tidak akan efektif.
"Yang paling benar adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena akar dari orang terjun menjadi PSK karena kondisi ekonomi," kata sosiolog dari UIN Jakarta, Musni Umar kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Musni berharap ide Ahok perlu dikaji ulang. Dengan rencana berdirinya lokalisasi baru itu justru akan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.
"Gagasan Pak Ahok itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan juga dengan norma di tengah masyarakat. Karena siapapun yang memimpin tetap harus patuh dengan kehendak rakyat," ujarnya.
Dalam membangun Jakarta, Ahok tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan sebuah kota diperlukan partisipasi masyarakat. "Jika masyarakat menolak, ya jangan dibuat lokalisasi. Ini akan memunculkan pertentangan," katanya.
Ahok sebelumnya ingin membangun apartemen khusus PSK. Lokalisasi dibuat agar keberadaan mereka tersentral. Dengan demikian, akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan.
"Kalau sudah di satu tempat akan mudah kami kontrol. Kami bisa kenali dengan baik siapa mereka. Dan kami bisa selalu tahu dia ada di mana," jelas Ahok.
Dengan tersentralnya lokasi prostitusi maka akan mempermudah melakukan pendekatan secara persuasif. Caranya dengan mengirimkan rohaniawan ke lokasi tersebut.
"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kiai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Jika mereka bertobat maka baru lah Dinas Sosial DKI bisa melaksanakan tugasnya memberi pelatihan dan pembinaan keterampilan kepada mereka. Cara yang ditempuh oleh Dinsos DKI selama ini dengan memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada para PSK yang terjaring dalam operasi tanpa memastikan para PSK itu telah bertobat sebelumnya adalah cara yang kurang tepat.
"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka. Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/apa-jadinya-di-jakarta-ada-apartemen-berisi-psk-legal.html
"Yang paling benar adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena akar dari orang terjun menjadi PSK karena kondisi ekonomi," kata sosiolog dari UIN Jakarta, Musni Umar kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Musni berharap ide Ahok perlu dikaji ulang. Dengan rencana berdirinya lokalisasi baru itu justru akan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.
"Gagasan Pak Ahok itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan juga dengan norma di tengah masyarakat. Karena siapapun yang memimpin tetap harus patuh dengan kehendak rakyat," ujarnya.
Dalam membangun Jakarta, Ahok tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan sebuah kota diperlukan partisipasi masyarakat. "Jika masyarakat menolak, ya jangan dibuat lokalisasi. Ini akan memunculkan pertentangan," katanya.
Ahok sebelumnya ingin membangun apartemen khusus PSK. Lokalisasi dibuat agar keberadaan mereka tersentral. Dengan demikian, akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan.
"Kalau sudah di satu tempat akan mudah kami kontrol. Kami bisa kenali dengan baik siapa mereka. Dan kami bisa selalu tahu dia ada di mana," jelas Ahok.
Dengan tersentralnya lokasi prostitusi maka akan mempermudah melakukan pendekatan secara persuasif. Caranya dengan mengirimkan rohaniawan ke lokasi tersebut.
"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kiai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Jika mereka bertobat maka baru lah Dinas Sosial DKI bisa melaksanakan tugasnya memberi pelatihan dan pembinaan keterampilan kepada mereka. Cara yang ditempuh oleh Dinsos DKI selama ini dengan memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada para PSK yang terjaring dalam operasi tanpa memastikan para PSK itu telah bertobat sebelumnya adalah cara yang kurang tepat.
"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka. Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/apa-jadinya-di-jakarta-ada-apartemen-berisi-psk-legal.html
Selasa, 26 November 2013
Atasi Banjir, Apa Bedanya Foke dengan Jokowi?
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Rabu, 09 Oktober 2013
Tangkap Basah Pembuang Sampah, Satpol PP Menyamar
JAKARTA, KOMPAS.com — Ada saja cara petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, agar warga tidak sembarangan membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Caranya, mereka menyamar, mengawasi dari jarak 10-20 meter dari lokasi, dan membawa kamera.
Kepala Satuan Petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Bawang Solihin mengatakan, di setiap titik TPS liar, ditempatkan dua petugas Satpol PP. Selain bersembunyi di antara pepohonan dan warung rokok, para petugas itu juga melakukan patroli.
"Petugas yang sudah dibekali kamera tak hanya diam di satu tempat, tapi mereka juga mobile dan mengenakan pakaian bebas. Ini dilakukan untuk melancarkan aksi penyamaran," ujar Solihin saat dihubungi, Selasa, (8/10/2013).
Solihin mengatakan, petugas biasanya sudah mengetahui tanda-tanda warga yang hendak membuang sampah di TPS liar. Biasanya, kata dia, warga yang mau membuang sampah membawa kantong plastik ukuran sedang maupun besar. Biasanya, plastik itu diikat kuat supaya sampahnya tak berserakan.
Ketika mengetahui gerak-gerik warga yang hendak membuang sampah, kata Solihin, petugas kemudian sedikit mendekatinya. Hingga akhirnya, warga kedapatan membuang sampah, petugas langsung menangkap bersama barang bukti berupa sampah.
"Setelah tertangkap tangan, mereka kita beri teguran dan diperingatkan bahwa tak boleh buang sampah di sini," ujar Solihin.
Solihin menuturkan, bukan hanya pejalan kaki yang membuang sampah di lokasi itu, melainkan juga pengendara motor. Namun, untuk menangkap pelaku pembuang sampah yang menggunakan sepeda motor, petugas juga mencegatnya saat hendak kabur.
Solihin menjelaskan, dari ketiga titik tersebut, biasanya warga membuang sampah di waktu tertentu. Misalnya, di TPS liar yang di depan Puskesmas Kecamatan Tanjungpriok, warga rentan membuang sampah pada pukul 22.00-02.00, jembatan Jalan Bugis pada pukul 17.00-22.00, dan Saringan Kali Swasembada pukul 04.00-10.00.
Tindakan yang diambil oleh aparat Kelurahan Kebon Bawang rupanya tak sepenuhnya didukung oleh warganya. Rahmat (23), warga Swasembada X Kelurahan Kebon Bawang, menyebut hal itu hanya menimbulkan rasa malu bagi warga yang melanggar.
"Kalau ada cara lain, yah kan bisa dilakukan. Cari cara yang lebih elegan kan ada. Misalnya, petugas terus melakukan sosialisasi dan memasang spanduk. Bila perlu, kirimkan petugas untuk menjaganya," kata Rahmat
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/08/1846356/Tangkap.Basah.Pembuang.Sampah.Satpol.PP.Menyamar
Kepala Satuan Petugas Satpol PP Kelurahan Kebon Bawang Solihin mengatakan, di setiap titik TPS liar, ditempatkan dua petugas Satpol PP. Selain bersembunyi di antara pepohonan dan warung rokok, para petugas itu juga melakukan patroli.
"Petugas yang sudah dibekali kamera tak hanya diam di satu tempat, tapi mereka juga mobile dan mengenakan pakaian bebas. Ini dilakukan untuk melancarkan aksi penyamaran," ujar Solihin saat dihubungi, Selasa, (8/10/2013).
Solihin mengatakan, petugas biasanya sudah mengetahui tanda-tanda warga yang hendak membuang sampah di TPS liar. Biasanya, kata dia, warga yang mau membuang sampah membawa kantong plastik ukuran sedang maupun besar. Biasanya, plastik itu diikat kuat supaya sampahnya tak berserakan.
Ketika mengetahui gerak-gerik warga yang hendak membuang sampah, kata Solihin, petugas kemudian sedikit mendekatinya. Hingga akhirnya, warga kedapatan membuang sampah, petugas langsung menangkap bersama barang bukti berupa sampah.
"Setelah tertangkap tangan, mereka kita beri teguran dan diperingatkan bahwa tak boleh buang sampah di sini," ujar Solihin.
Solihin menuturkan, bukan hanya pejalan kaki yang membuang sampah di lokasi itu, melainkan juga pengendara motor. Namun, untuk menangkap pelaku pembuang sampah yang menggunakan sepeda motor, petugas juga mencegatnya saat hendak kabur.
Solihin menjelaskan, dari ketiga titik tersebut, biasanya warga membuang sampah di waktu tertentu. Misalnya, di TPS liar yang di depan Puskesmas Kecamatan Tanjungpriok, warga rentan membuang sampah pada pukul 22.00-02.00, jembatan Jalan Bugis pada pukul 17.00-22.00, dan Saringan Kali Swasembada pukul 04.00-10.00.
Tindakan yang diambil oleh aparat Kelurahan Kebon Bawang rupanya tak sepenuhnya didukung oleh warganya. Rahmat (23), warga Swasembada X Kelurahan Kebon Bawang, menyebut hal itu hanya menimbulkan rasa malu bagi warga yang melanggar.
"Kalau ada cara lain, yah kan bisa dilakukan. Cari cara yang lebih elegan kan ada. Misalnya, petugas terus melakukan sosialisasi dan memasang spanduk. Bila perlu, kirimkan petugas untuk menjaganya," kata Rahmat
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/08/1846356/Tangkap.Basah.Pembuang.Sampah.Satpol.PP.Menyamar
Kamis, 04 Juli 2013
Nebeng.com Tawarkan Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta
Liputan6.com, Jakarta : Pada ajang "Indonesia Innovates" yang diselenggarakan Google Indonesia dan Ogilvy & Nather Indonesia hari ini, Rabu (3/7/2013) di Shangrila Hotel Jakarta, terdapat enam startup asli Indonesia yang diberi penghargaan 'Pahlawan Inovasi Indonesia' karena dinilai berprestasi di segmen bisnis berbasis internet. Di antara keenam startup tersebut, terdapat satu startup yang menurut tim Liputan6.com cukup menarik dan inovatif. Startup tersebut adalah Nebeng.com.
Dimulai oleh sejumlah anak muda Jakarta yang membentuk Komunitas Nebeng (KOMBENG), mereka akhirnya berbasis pada komunitas online yang diwadahi oleh laman www.nebeng.com. Komunitas ini menawarkan sistem saling nebeng (menumpang) dalam menjalani kegiatan sehari-hari, khususnya berangkat dan pulang kerja.
Prosedur pembayarannya sendiri tidak terlalu baku. Para anggota yang memiliki kendaraan dapat menegosiasikan secara kekeluargaan sesuai dengan jumlah penumpang yang menebeng.
Komunitas online ini berdiri sejak 28 September 2005 silam. Usaha ini diinspirasi oleh kenaikan harga BBM di masa itu, premium yang tadinya Rp 2400 menjadi Rp 4500. Ongkos angkutan pun membubung dan nebeng menjadi pertimbangan utama para pekerja di ibu kota.
Menurut pengelola sekaligus pencetus Nebeng.com Rudyanto Linggar, idenya membuat komunitas berbasis Internet Nebeng.com ini berawal dari pengalamannya terjebak kemacetan. Rudyanto pun berpikir bagaimana caranya agar jumlah kendaraan dapat dikurangi, sekaligus mengampanyekan penghematan BBM.
Akhirnya ia pun merintis startup berbasis internet melalui mailing list nebeng@yahoogroups.com. Tak disangka, dalam periode satu bulan pertama, dua ribu orang telah bergabung. Saat ini, lebih dari 45 ribu orang telah menjadi anggota aktif Nebeng.com. Jumlah ini terdiri dari 29.979 penebeng, dan 15.833 pemberi tebengan. 531 diantara pemberi tebengan, menggunakan sepeda motor, sedangkan sisanya, 15.302 adalah pemberi tebengan yang menggunakan mobil.
Saat ini pemerintah terus berusaha mencari cara efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar dapat meminimalisir kemacetan dan penggunaan BBM. Bisnis berbasis internet yang dicetus oleh Rudyanto Linggar dapat menjadi cara alternatif yang dapat diandalkan.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/629297/nebengcom-tawarkan-solusi-alternatif-kemacetan-jakarta
Dimulai oleh sejumlah anak muda Jakarta yang membentuk Komunitas Nebeng (KOMBENG), mereka akhirnya berbasis pada komunitas online yang diwadahi oleh laman www.nebeng.com. Komunitas ini menawarkan sistem saling nebeng (menumpang) dalam menjalani kegiatan sehari-hari, khususnya berangkat dan pulang kerja.
Prosedur pembayarannya sendiri tidak terlalu baku. Para anggota yang memiliki kendaraan dapat menegosiasikan secara kekeluargaan sesuai dengan jumlah penumpang yang menebeng.
Komunitas online ini berdiri sejak 28 September 2005 silam. Usaha ini diinspirasi oleh kenaikan harga BBM di masa itu, premium yang tadinya Rp 2400 menjadi Rp 4500. Ongkos angkutan pun membubung dan nebeng menjadi pertimbangan utama para pekerja di ibu kota.
Menurut pengelola sekaligus pencetus Nebeng.com Rudyanto Linggar, idenya membuat komunitas berbasis Internet Nebeng.com ini berawal dari pengalamannya terjebak kemacetan. Rudyanto pun berpikir bagaimana caranya agar jumlah kendaraan dapat dikurangi, sekaligus mengampanyekan penghematan BBM.
Akhirnya ia pun merintis startup berbasis internet melalui mailing list nebeng@yahoogroups.com. Tak disangka, dalam periode satu bulan pertama, dua ribu orang telah bergabung. Saat ini, lebih dari 45 ribu orang telah menjadi anggota aktif Nebeng.com. Jumlah ini terdiri dari 29.979 penebeng, dan 15.833 pemberi tebengan. 531 diantara pemberi tebengan, menggunakan sepeda motor, sedangkan sisanya, 15.302 adalah pemberi tebengan yang menggunakan mobil.
Saat ini pemerintah terus berusaha mencari cara efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar dapat meminimalisir kemacetan dan penggunaan BBM. Bisnis berbasis internet yang dicetus oleh Rudyanto Linggar dapat menjadi cara alternatif yang dapat diandalkan.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/629297/nebengcom-tawarkan-solusi-alternatif-kemacetan-jakarta
Rabu, 17 April 2013
Kemacetan Lalu Lintas Bisa Timbulkan Gangguan Mental
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terjebak kemacetan pasti bikin kita bete. Sepertinya, kemacetan adalah situasi sehari-hari yang tak penting.
Tapi, ternyata dalam jangka panjang, kemacetan berdampak buruk. Studi membuktikan, sering kena macet bisa mendatangkan gangguan kejiwaan. Kemacetan pun ternyata berdampak pada memori dan pembelajaran.
Hujan lebat di sore hari, buat orang Jakarta adalah sebuah pertanda untuk bersiap menghadapi kemacetan yang amat sangat parah. Sejatinya, tidak perlu hujan deras untuk bikin Jakarta macet. Kemacetan tidak pernah absen di pagi dan sore hari.
“Ketersediaan jalan raya dan jumlah kendaraan tidak seimbang. Kalau ini tidak diatasi, kemacetan akan terus ada di Jakarta. Di Jakarta ada 747 titik kemacetan, sementara polisi lalu lintas jumlahnya 400 orang. Satu polisi bisa mengatur beberapa titik kemacetan sekaligus,” ungkap AKBP Arif Nurcahyo MPsi, Kepala Bagian Psikologi Polda Metro Jaya, Selasa (16/4/2013).
Buat orang Jakarta, kemacetan adalah santapan sehari-hari yang dihadapi dua kali sehari. Karena dihadapi setiap hari dan sering dibikin jengkel, mungkin kemacetan kemudian dianggap peristiwa kecil yang tak penting. Namun, ternyata kejengkelan menghadapi kemacetan bisa menumpuk dan menyebabkan gangguan mental di kemudian hari.
Susan Charles, seorang profesor psikologidan perilaku sosial dari University of California, Irivine, AS, memimpin penelitian untuk mencari tahu apakah kejengkelan harian menciptakan situasi yang bagaikan menumpuk jerami di punggung unta, atau justru akan membuat kita jadi malah tambah kuat.
Charles menggunakan data dari dua survei nasional. Data yang digunakan oleh penelitian itu berasal dari Midlife Development in the United States project, dan National Study of Daily Experiences. Mereka yang disurvei adalah pria dan wanita AS berusia 25 hingga 74 tahun.
Atur Emosi
Penelitian menemukan respons negatif terhadap stres sehari-hari seperti bertengkar dengan pasangan, konflik di kantor, dan terjebak kemacetan, menyebabkan kecemasan dan gangguan mental 10 tahun kemudian.
Ternyata, masalah kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa besar dalam hidup, tapi juga pengalaman emosional kecil sehari-hari.
Bahaya stres sehari-hari karena kemacetan, ternyata bukan hanya itu. Kemacetan juga bisa merusak memori kita. Begitu kata penelitian yang dilakukan oleh Dr Tallie Baram dari University of California, Irvine, AS.
Penelitian itu menemukan, stres akut selama beberapa jam saja ternyata bisa menyebabkan kita kesulitan mengingat peristiwa dan pembelajaran di masa mendatang.
Mereka mengatakan, kimiawi yang dikeluarkan di otak merespons ketegangan merusak komunikasi antara sel-sel otak yang terlibat dalam pembentukan dan pemerosesan memori.
“Cara kita mengatur emosi sehari-hari ternyata berdampak besar terhadap kesehatan mental kita secara keseluruhan,” kata Charles yang penelitiannya dimuat di jurnal Psychological Science.
Menurutnya, kita seringkali memfokuskan diri pada tujuan jangka panjang, dan melupakan pentingnya mengatur emosi sehari-hari.
“Mengubah cara kita merespons stres dan cara pandang kita terhadap situasi yang penuh tekanan, sama pentingnya dengan menjaga pola makan sehat dan olahraga teratur,” tuturnya. (*)
Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/04/17/kemacetan-lalu-lintas-bisa-timbulkan-gangguan-mental
Tapi, ternyata dalam jangka panjang, kemacetan berdampak buruk. Studi membuktikan, sering kena macet bisa mendatangkan gangguan kejiwaan. Kemacetan pun ternyata berdampak pada memori dan pembelajaran.
Hujan lebat di sore hari, buat orang Jakarta adalah sebuah pertanda untuk bersiap menghadapi kemacetan yang amat sangat parah. Sejatinya, tidak perlu hujan deras untuk bikin Jakarta macet. Kemacetan tidak pernah absen di pagi dan sore hari.
“Ketersediaan jalan raya dan jumlah kendaraan tidak seimbang. Kalau ini tidak diatasi, kemacetan akan terus ada di Jakarta. Di Jakarta ada 747 titik kemacetan, sementara polisi lalu lintas jumlahnya 400 orang. Satu polisi bisa mengatur beberapa titik kemacetan sekaligus,” ungkap AKBP Arif Nurcahyo MPsi, Kepala Bagian Psikologi Polda Metro Jaya, Selasa (16/4/2013).
Buat orang Jakarta, kemacetan adalah santapan sehari-hari yang dihadapi dua kali sehari. Karena dihadapi setiap hari dan sering dibikin jengkel, mungkin kemacetan kemudian dianggap peristiwa kecil yang tak penting. Namun, ternyata kejengkelan menghadapi kemacetan bisa menumpuk dan menyebabkan gangguan mental di kemudian hari.
Susan Charles, seorang profesor psikologidan perilaku sosial dari University of California, Irivine, AS, memimpin penelitian untuk mencari tahu apakah kejengkelan harian menciptakan situasi yang bagaikan menumpuk jerami di punggung unta, atau justru akan membuat kita jadi malah tambah kuat.
Charles menggunakan data dari dua survei nasional. Data yang digunakan oleh penelitian itu berasal dari Midlife Development in the United States project, dan National Study of Daily Experiences. Mereka yang disurvei adalah pria dan wanita AS berusia 25 hingga 74 tahun.
Atur Emosi
Penelitian menemukan respons negatif terhadap stres sehari-hari seperti bertengkar dengan pasangan, konflik di kantor, dan terjebak kemacetan, menyebabkan kecemasan dan gangguan mental 10 tahun kemudian.
Ternyata, masalah kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa besar dalam hidup, tapi juga pengalaman emosional kecil sehari-hari.
Bahaya stres sehari-hari karena kemacetan, ternyata bukan hanya itu. Kemacetan juga bisa merusak memori kita. Begitu kata penelitian yang dilakukan oleh Dr Tallie Baram dari University of California, Irvine, AS.
Penelitian itu menemukan, stres akut selama beberapa jam saja ternyata bisa menyebabkan kita kesulitan mengingat peristiwa dan pembelajaran di masa mendatang.
Mereka mengatakan, kimiawi yang dikeluarkan di otak merespons ketegangan merusak komunikasi antara sel-sel otak yang terlibat dalam pembentukan dan pemerosesan memori.
“Cara kita mengatur emosi sehari-hari ternyata berdampak besar terhadap kesehatan mental kita secara keseluruhan,” kata Charles yang penelitiannya dimuat di jurnal Psychological Science.
Menurutnya, kita seringkali memfokuskan diri pada tujuan jangka panjang, dan melupakan pentingnya mengatur emosi sehari-hari.
“Mengubah cara kita merespons stres dan cara pandang kita terhadap situasi yang penuh tekanan, sama pentingnya dengan menjaga pola makan sehat dan olahraga teratur,” tuturnya. (*)
Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/04/17/kemacetan-lalu-lintas-bisa-timbulkan-gangguan-mental
Rabu, 10 April 2013
Atasi Macet Jakarta, Tak Semuanya Butuh Biaya
JAKARTA, KOMPAS.com — Kata "macet" di Jakarta sudah jamak terdengar setiap hari. Beragam cara diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kepolisian untuk mengurai kemacetan ini. Namun, bukan berarti saling tunggu atau hanya saling mengandalkan pihak lain.
"Kondisi lalu lintas (di Jakarta) ini mendesak, kita harus berpikir secara parsial," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo, di Jakarta, Selasa (9/4/2013). Tak bisa, kata dia, solusi kemacetan hanya menunggu selesainya pendataan electronic registration identification (ERI) atau pengadaan unit busway tambahan.
Dua contoh cara mengurangi macet secara makro ini memang diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan. Namun, penanganan secara makro itu, menurut Sambodo, perlu waktu yang tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit pula.
Sambodo berpendapat, penanganan secara mikro adalah penanganan cepat yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Misalnya, sebut dia, dengan pemberlakuan kebijakan jalur melawan arus (contra flow). Kebijakan ini sudah diberlakukan di tiga jalur, yakni Serpong-Tomang, Cawang-Semanggi, dan Grogol-Slipi.
Menurut Sambodo, penanganan macet seperti ini sudah dirasakan hasilnya secara langsung oleh pengguna jalan. Dia mengatakan, cara ini mengurangi kepadatan volume kendaraan hingga 30 persen.
Selain contra flow, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memikirkan kebijakan sistem satu arah (SSA) dan ruang henti khusus (RHK). Jalur-jalur yang memungkinkan penerapan SSA masih dikaji lebih lanjut oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Sementara RHK adalah ruang kosong dengan luas tertentu yang berada di depan garis batas lampu merah. "Nanti kami bakal buat garis merah di depan lampu merah untuk pengguna sepeda motor," terang Sambodo.
RHK disiapkan khusus untuk motor dan nantinya mobil harus berhenti sebelum melewati garis RHK. Sistem ini bertujuan mengurangi masalah akibat motor yang suka nyelip di antara mobil-mobil.
Penanganan lain secara mikro, tutur Sambodo, adalah memperbolehkan kendaraan memutar langsung tanpa mengikuti arus dan jalur putaran. Kebijakan ini sudah dilakukan di Bundaran HI dan Bundaran Senayan. Cara ini, kata dia, cukup efektif karena menghemat waktu pengguna lalu lintas. "Kita harus thinking out of the box untuk mengurangi macet di Jakarta," kata Sambodo.
Penanganan kemacetan lalu lintas secara mikro oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, baik yang sudah dilakukan maupun yang masih menjadi rencana, dinilai cukup efektif di lapangan. Selain itu, cara ini juga tak butuh biaya banyak, bahkan sama sekali tak butuh biaya pada beberapa sistem. "Paling hanya butuh biaya makan minum polisi yang jaga di sana," kata Sambodo sembari tertawa ringan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/10/05133375/Atasi.Macet.Jakarta.Tak.Semuanya.Butuh.Biaya
"Kondisi lalu lintas (di Jakarta) ini mendesak, kita harus berpikir secara parsial," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo, di Jakarta, Selasa (9/4/2013). Tak bisa, kata dia, solusi kemacetan hanya menunggu selesainya pendataan electronic registration identification (ERI) atau pengadaan unit busway tambahan.
Dua contoh cara mengurangi macet secara makro ini memang diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan. Namun, penanganan secara makro itu, menurut Sambodo, perlu waktu yang tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit pula.
Sambodo berpendapat, penanganan secara mikro adalah penanganan cepat yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Misalnya, sebut dia, dengan pemberlakuan kebijakan jalur melawan arus (contra flow). Kebijakan ini sudah diberlakukan di tiga jalur, yakni Serpong-Tomang, Cawang-Semanggi, dan Grogol-Slipi.
Menurut Sambodo, penanganan macet seperti ini sudah dirasakan hasilnya secara langsung oleh pengguna jalan. Dia mengatakan, cara ini mengurangi kepadatan volume kendaraan hingga 30 persen.
Selain contra flow, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memikirkan kebijakan sistem satu arah (SSA) dan ruang henti khusus (RHK). Jalur-jalur yang memungkinkan penerapan SSA masih dikaji lebih lanjut oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Sementara RHK adalah ruang kosong dengan luas tertentu yang berada di depan garis batas lampu merah. "Nanti kami bakal buat garis merah di depan lampu merah untuk pengguna sepeda motor," terang Sambodo.
RHK disiapkan khusus untuk motor dan nantinya mobil harus berhenti sebelum melewati garis RHK. Sistem ini bertujuan mengurangi masalah akibat motor yang suka nyelip di antara mobil-mobil.
Penanganan lain secara mikro, tutur Sambodo, adalah memperbolehkan kendaraan memutar langsung tanpa mengikuti arus dan jalur putaran. Kebijakan ini sudah dilakukan di Bundaran HI dan Bundaran Senayan. Cara ini, kata dia, cukup efektif karena menghemat waktu pengguna lalu lintas. "Kita harus thinking out of the box untuk mengurangi macet di Jakarta," kata Sambodo.
Penanganan kemacetan lalu lintas secara mikro oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, baik yang sudah dilakukan maupun yang masih menjadi rencana, dinilai cukup efektif di lapangan. Selain itu, cara ini juga tak butuh biaya banyak, bahkan sama sekali tak butuh biaya pada beberapa sistem. "Paling hanya butuh biaya makan minum polisi yang jaga di sana," kata Sambodo sembari tertawa ringan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/10/05133375/Atasi.Macet.Jakarta.Tak.Semuanya.Butuh.Biaya
Senin, 03 Desember 2012
Ini Rencana Cara Mengatasi Kemacetan di Jakarta
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono mengatakan saat ini pihaknya dengan Pemda DKI tengah menggodok tiga kajian untuk mengatasi masalah kemacetan yang makin memperparah ibukota.
"Masalah kemacetan ini bukan perkara mudah. Butuh kebijakan dan strategi yang matang untuk bisa mengatasi permasalahan lalu lintas yang sudah identik dengan Jakarta," ucap Wahyono, Minggu (2/12/2012).
Wahyono menuturkan saat ini ada tiga rencana kebijakan yang tengah digodok oleh Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI untuk mengatasi kemacetan. Dan tiga hal itu sudah dibicarakan oleh Gubernur dengan Kapolda Metro Jaya.
Cara pertama untuk mengatasi kemacetan yakni dengan pemberlakuan tilang elektronik. Dan saat ini sedang menyiapkan piranti lunaknya.
Cara yang kedua yakni penataan parkir on the street. Wahyono juga mengaku pihaknya siap menegakkan hukum terhadap pelanggar parkir di badan jalan. Dan dibeberapa tempat parkir on-street sudah dihapuskan karena menghambat kelancaran lalu lintas.
"Kemudian yang ketiga adalah mengenai pembatasan kendaraan bermotor. Membatasi produsen kendaraan motor memang sulit. Kita tidak bisa melarang produsen, tapi kita bisa membatasi penggunaan kendaraan itu di jalan," jelas Wahyono.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/02/ini-rencana-cara-mengatasi-kemacetan-di-jakarta
"Masalah kemacetan ini bukan perkara mudah. Butuh kebijakan dan strategi yang matang untuk bisa mengatasi permasalahan lalu lintas yang sudah identik dengan Jakarta," ucap Wahyono, Minggu (2/12/2012).
Wahyono menuturkan saat ini ada tiga rencana kebijakan yang tengah digodok oleh Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI untuk mengatasi kemacetan. Dan tiga hal itu sudah dibicarakan oleh Gubernur dengan Kapolda Metro Jaya.
Cara pertama untuk mengatasi kemacetan yakni dengan pemberlakuan tilang elektronik. Dan saat ini sedang menyiapkan piranti lunaknya.
Cara yang kedua yakni penataan parkir on the street. Wahyono juga mengaku pihaknya siap menegakkan hukum terhadap pelanggar parkir di badan jalan. Dan dibeberapa tempat parkir on-street sudah dihapuskan karena menghambat kelancaran lalu lintas.
"Kemudian yang ketiga adalah mengenai pembatasan kendaraan bermotor. Membatasi produsen kendaraan motor memang sulit. Kita tidak bisa melarang produsen, tapi kita bisa membatasi penggunaan kendaraan itu di jalan," jelas Wahyono.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/02/ini-rencana-cara-mengatasi-kemacetan-di-jakarta
Rabu, 21 November 2012
Atasi Banjir, Jakarta Perlu Terapkan Eco-Drainase
Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air.
Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.
Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.
"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).
Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.
"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.
Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.
"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.
Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.
"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.
Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.
"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html
Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.
Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.
"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).
Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.
"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.
Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.
"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.
Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.
"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.
Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.
"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)