VIVA.co.id - Sebanyak 88 unit bus TransJabodetabek akan mulai beroperasi secara terintegrasi dengan bus TransJakarta pada hari Senin, 10 Agustus 2015.
Direktur Utama Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) Pande Putra Yasa mengatakan, 88 unit bus itu akan menghubungkan empat wilayah kota penyangga Jakarta, yaitu Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, dengan Jakarta.
"Pengintegrasian TransJabodetabek dengan TransJakarta ini merupakan perluasan perlayanan TransJabodetabek yang mulai bulan Oktober 2014, telah melayani masyarakat kota Tangerang Selatan yang hendak bepergian ke Jakarta melalui koridor Ciputat - Blok M," ujarnya melalui sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Jumat, 31 Juli 2015.
PPD merupakan BUMN yang bergerak di bidang perhubungan. Pande mengatakan, selain koridor Ciputat - Blok M yang sudah beroperasi, 3 koridor lain yang pengoperasiannya akan langsung terintegrasi dengan TransJakarta adalah koridor Depok - Grogol via Jalan Tol Cijago, koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar Baru, dan koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran.
Tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat adalah tarif datar. Masyarakat hanya dibebani tarif sebesar Rp9.000 untuk bepergian baik dari awal hingga ujung koridor, maupun ke halte busway manapun yang dilintasi oleh koridor itu.
Sementara, masyarakat Jakarta yang hendak bepergian antarhalte busway yang dilintasi koridor TransJabodetabek, dibebankan tarif yang sama seperti saat mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta, yaitu Rp3.500.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, baik perusahaannya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik langkah integrasi TransJabodetabek yang dilakukan oleh PPD.
Menurut dia, PT. Transportasi Jakarta tak perlu membeli bus baru untuk menambah armada bus yang beroperasi di jalur busway. Pemerintah Provinsi DKI juga tidak perlu mengeluarkan anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi tarif tiket TransJabodetabek.
"Pengguna TransJakarta tidak akan dipungut biaya atau tarif tambahan untuk menggunakan TransJabodetabek yang melintas di jalur busway. Penumpang cukup membayar sekali di halte," ujar Kosasih.
PT. Transportasi Jakarta, juga mewajibkan PPD menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TransJakarta kepada 88 unit busnya yang diintegrasikan dengan TransJakarta.
Beberapa poin dari SPM tersebut antara lain kewajiban bagi pengendara untuk tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan, yakni 50 km/jam di jalur busway, kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi pengemudi bus, memenuhi standar teknis dan keselamatan TransJakarta, serta mematuhi rencana operasi TransJakarta.
Setiap bus, juga akan dilengkapi perangkat GPS yang memungkinkan baik Pemerintah Provinsi DKI atau bahkan masyarakat Jakarta, bisa melacak keberadaan bus-bus TransJabodetabek layaknya bus TransJakarta.
"Masyarakat bisa membuka aplikasi Smart City DKI untuk mengetahui posisi bus."
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/655463-ini-empat-wilayah-yang-bisa-naik-transjabodetabek--gratis-
Tampilkan postingan dengan label halte. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label halte. Tampilkan semua postingan
Jumat, 31 Juli 2015
Senin, 11 Mei 2015
APTB Dilarang Masuk Jakarta, Jumlah Penumpang dan Pendapatan Bakal Merosot
JAKARTA, KOMPAS — KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA YANG MELARANG BUS ANGKUTAN PERBATASAN TERINTEGRASI BUS TRANSJAKARTA BEROPERASI DI IBU KOTA DIKHAWATIRKAN MENURUNKAN PENDAPATAN PARA PETUGAS APTB KARENA JUMLAH PENUMPANG MEROSOT. GUBERNUR PUN DIMINTA MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI KEPUTUSANNYA.
Madli (56), asisten pengemudi APTB jurusan Cibinong-Grogol, Sabtu (9/5), mengatakan, apabila kebijakan penghapusan APTB diterapkan, jumlah penumpang diprediksi turun. Penurunan itu disebabkan ketaknyamanan mereka karena harus berpindah-pindah bus. "Penumpang pasti mengeluh karena tidak diturunkan di tempat tujuan," ujarnya.
Selama ini, APTB menjadi salah satu pilihan penumpang untuk menembus kemacetan Jakarta. Pasalnya, bus APTB dapat melewati jalur bus transjakarta. Namun, jika APTB dilarang menggunakan jalur bus transjakarta, hal itu tentu akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat.
Penumpang pun akan beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum antarkota ataupun kendaraan pribadi. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebanyakan penumpang APTB berasal dari luar kota Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kebanyakan penumpang naik dari Cibinong. Penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta hanya beberapa orang," kata Madli.
Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pegawai APTB. "Jumlah pendapatan bakal tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang yang ada. Semakin banyak karcis yang didapat, pendapatan semakin tinggi," ungkapnya.
Di perusahaannya, petugas bus dibayar dengan menggunakan sistem komisi. Sistem ini berbeda dengan bus umum yang menggunakan sistem setoran. Untuk sistem komisi, satu bus yang terdiri dari pengemudi dan asistennya mendapat komisi sebesar 5 persen dari pendapatan yang diterima. "Misalnya satu hari kami mendapatkan Rp 2 juta, berarti komisi yang didapat, Rp 100.000 itu, dibagi dua dengan pengemudi. Itu belum termasuk uang makan. Lumayanlah untuk makan sehari-hari," tutur pria yang sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun.
Berharap solusi yang tepat
Madli pun berharap pembatasan APTB tidak diterapkan. "Mudah-mudahan para atasan bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tepat," ucapnya.
Namun, jika solusi itu tidak ditemukan, Madli memilih kembali ke profesi lamanya sebagai asisten pengemudi di bus antarkota kovensional. "Ya, terpaksa saya kembali lagi ke bus lama yang pembayarannya pakai sistem setoran," ucapnya.
Pendapat serupa juga diutarakan Andri (27), asisten pengemudi APTB jurusan Bogor-Grogol. Menurutnya, apabila rute APTB dibatasi, hal itu akan berdampak pada berkurangnya penumpang dan jumlah pendapatan.
Selama ini, pendapatannya sebagai asisten pengemudi hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Jumlah itu diambil dari setiap penumpang yang naik ke busnya. Dari penumpang yang naik dari terminal luar kota, dia mendapat jatah Rp 400 per penumpang, sedangkan untuk penumpang dalam kota dia mendapat jatah Rp 100 per penumpang.
Pendapatan berbeda diperoleh pengemudi. Perusahaan mematok komisi Rp 750 per penumpang, sedangkan untuk dalam kota Jakarta pengemudi mendapat jatah Rp 200 per orang.
Dari penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta, petugas APTB mematok harga Rp 5.000 per orang. "Jadi, kalau bus APTB tidak bisa masuk ke Jakarta, otomatis pendapatan kami jauh berkurang," kata Andri.
Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/09/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta%2c-Jumlah-Penumpang-dan
Madli (56), asisten pengemudi APTB jurusan Cibinong-Grogol, Sabtu (9/5), mengatakan, apabila kebijakan penghapusan APTB diterapkan, jumlah penumpang diprediksi turun. Penurunan itu disebabkan ketaknyamanan mereka karena harus berpindah-pindah bus. "Penumpang pasti mengeluh karena tidak diturunkan di tempat tujuan," ujarnya.
Selama ini, APTB menjadi salah satu pilihan penumpang untuk menembus kemacetan Jakarta. Pasalnya, bus APTB dapat melewati jalur bus transjakarta. Namun, jika APTB dilarang menggunakan jalur bus transjakarta, hal itu tentu akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat.
Penumpang pun akan beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum antarkota ataupun kendaraan pribadi. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebanyakan penumpang APTB berasal dari luar kota Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kebanyakan penumpang naik dari Cibinong. Penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta hanya beberapa orang," kata Madli.
Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pegawai APTB. "Jumlah pendapatan bakal tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang yang ada. Semakin banyak karcis yang didapat, pendapatan semakin tinggi," ungkapnya.
Di perusahaannya, petugas bus dibayar dengan menggunakan sistem komisi. Sistem ini berbeda dengan bus umum yang menggunakan sistem setoran. Untuk sistem komisi, satu bus yang terdiri dari pengemudi dan asistennya mendapat komisi sebesar 5 persen dari pendapatan yang diterima. "Misalnya satu hari kami mendapatkan Rp 2 juta, berarti komisi yang didapat, Rp 100.000 itu, dibagi dua dengan pengemudi. Itu belum termasuk uang makan. Lumayanlah untuk makan sehari-hari," tutur pria yang sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun.
Berharap solusi yang tepat
Madli pun berharap pembatasan APTB tidak diterapkan. "Mudah-mudahan para atasan bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tepat," ucapnya.
Namun, jika solusi itu tidak ditemukan, Madli memilih kembali ke profesi lamanya sebagai asisten pengemudi di bus antarkota kovensional. "Ya, terpaksa saya kembali lagi ke bus lama yang pembayarannya pakai sistem setoran," ucapnya.
Pendapat serupa juga diutarakan Andri (27), asisten pengemudi APTB jurusan Bogor-Grogol. Menurutnya, apabila rute APTB dibatasi, hal itu akan berdampak pada berkurangnya penumpang dan jumlah pendapatan.
Selama ini, pendapatannya sebagai asisten pengemudi hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Jumlah itu diambil dari setiap penumpang yang naik ke busnya. Dari penumpang yang naik dari terminal luar kota, dia mendapat jatah Rp 400 per penumpang, sedangkan untuk penumpang dalam kota dia mendapat jatah Rp 100 per penumpang.
Pendapatan berbeda diperoleh pengemudi. Perusahaan mematok komisi Rp 750 per penumpang, sedangkan untuk dalam kota Jakarta pengemudi mendapat jatah Rp 200 per orang.
Dari penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta, petugas APTB mematok harga Rp 5.000 per orang. "Jadi, kalau bus APTB tidak bisa masuk ke Jakarta, otomatis pendapatan kami jauh berkurang," kata Andri.
Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/09/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta%2c-Jumlah-Penumpang-dan
Kamis, 02 Oktober 2014
Ada Konflik Internal, PT MRT Jakarta Klaim Tak Hambat Proyek
JAKARTA, KOMPAS.com - PT MRT Jakarta menyatakan perselisihan hukum antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors selaku mitra lokal Shimizu di Indonesia tidak mengganggu proses pembangunan proyek MRT yang tengah berlangsung.
“Itu adalah murni masalah internal antar dua perusahaan tersebut. Sama sekali tidak terkait dengan PT MRT Jakarta,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami melalui keterangannya, Selasa (1/10/2014).
Awalnya, Dono mengaku enggan menanggapi isu yang berkembang terkait perselisihan antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors. Namun, ia mulai mengklarifikasi perihal proses hukum itu karena terkait proyek MRT.
Ia mengatakan, pemenang lelang untuk paket surface section atau pekerjaan layang Contract Package (CP) 103 adalah Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, paket pekerjaan bawah tanah (underground section) CP 104 dan CP 105 adalah SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi.
Dari sisi aspek hukum, ungkap dia, PT MRT Jakarta mengikat kontrak dengan konsorsium tersebut, bukan hanya dengan Shimizu Corporation saja. Oleh karena itu, keterikatan kontrak tersebut tidak memengaruhi Shimizu Corporation keluar dari konsorsium. Artinya, kata dia, tanpa Shimizu sekalipun, Proyek MRT Jakarta tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.
Dono pun berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa proyek MRT Jakarta ke dalam perselisihan mereka.
“Jangan libatkan proyek MRT Jakarta yang saat ini sedang berlangsung,” jelas Dono.
Sebagai informasi, Proyek MRT Jakarta saat ini tengah memasuki tahap pembangunan stasiun bawah tanah untuk lokasi sepanjang koridor Sisingamangaraja – Sudirman – Bundaran HI. Sementara untuk paket pekerjaan layang yang meliputi koridor Lebak Bulus – Fatmawati – Blok M – Sisingamangaraja baru memasuki persiapan area pembangunan viaduct atau jembatan penyanggah jalur MRT.
Pekerjaan persiapan tersebut termasuk pengupasan median tengah jalan serta relokasi utilitas termasuk saluran pipa gas, air, listrik dan fiber optik. Sebagai bagian dari persiapan pembangunan viaduct, PT MRT Jakarta telah membangun 2 halte sementara Transjakarta Mesjid Agung yang saat ini tengah dalam proses finishing.
Pemindahan halte Transjakarta dilakukan karena pada area median Jalan Sisingamangaraja akan dibangun viaduct. Halte dengan dimensi 26 meter x 2 meter (pada sisi timur) dan 26 meter x 1,6 meter (pada sisi barat) dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selanjutnya akan difungsikan oleh Transjakarta.
Keseluruhan pekerjaan CP 103 yang menjadi tugas Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, pekerjaan CP 104 dan CP 105 yang menjadi tugas Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi Joint Venture tetap berjalan normal.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/02/06262921/Ada.Konflik.Internal.PT.MRT.Jakarta.Klaim.Tak.Hambat.Proyek
“Itu adalah murni masalah internal antar dua perusahaan tersebut. Sama sekali tidak terkait dengan PT MRT Jakarta,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami melalui keterangannya, Selasa (1/10/2014).
Awalnya, Dono mengaku enggan menanggapi isu yang berkembang terkait perselisihan antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors. Namun, ia mulai mengklarifikasi perihal proses hukum itu karena terkait proyek MRT.
Ia mengatakan, pemenang lelang untuk paket surface section atau pekerjaan layang Contract Package (CP) 103 adalah Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, paket pekerjaan bawah tanah (underground section) CP 104 dan CP 105 adalah SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi.
Dari sisi aspek hukum, ungkap dia, PT MRT Jakarta mengikat kontrak dengan konsorsium tersebut, bukan hanya dengan Shimizu Corporation saja. Oleh karena itu, keterikatan kontrak tersebut tidak memengaruhi Shimizu Corporation keluar dari konsorsium. Artinya, kata dia, tanpa Shimizu sekalipun, Proyek MRT Jakarta tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.
Dono pun berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa proyek MRT Jakarta ke dalam perselisihan mereka.
“Jangan libatkan proyek MRT Jakarta yang saat ini sedang berlangsung,” jelas Dono.
Sebagai informasi, Proyek MRT Jakarta saat ini tengah memasuki tahap pembangunan stasiun bawah tanah untuk lokasi sepanjang koridor Sisingamangaraja – Sudirman – Bundaran HI. Sementara untuk paket pekerjaan layang yang meliputi koridor Lebak Bulus – Fatmawati – Blok M – Sisingamangaraja baru memasuki persiapan area pembangunan viaduct atau jembatan penyanggah jalur MRT.
Pekerjaan persiapan tersebut termasuk pengupasan median tengah jalan serta relokasi utilitas termasuk saluran pipa gas, air, listrik dan fiber optik. Sebagai bagian dari persiapan pembangunan viaduct, PT MRT Jakarta telah membangun 2 halte sementara Transjakarta Mesjid Agung yang saat ini tengah dalam proses finishing.
Pemindahan halte Transjakarta dilakukan karena pada area median Jalan Sisingamangaraja akan dibangun viaduct. Halte dengan dimensi 26 meter x 2 meter (pada sisi timur) dan 26 meter x 1,6 meter (pada sisi barat) dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selanjutnya akan difungsikan oleh Transjakarta.
Keseluruhan pekerjaan CP 103 yang menjadi tugas Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, pekerjaan CP 104 dan CP 105 yang menjadi tugas Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi Joint Venture tetap berjalan normal.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/02/06262921/Ada.Konflik.Internal.PT.MRT.Jakarta.Klaim.Tak.Hambat.Proyek
Jumat, 02 Agustus 2013
"Railbus" Jokowi dan Penyerobotan Jalur "Busway"
JAKARTA, KOMPAS.com — Hanya dalam tempo tiga hari kemarin, yakni tepatnya dari Selasa (30/7/2013) hingga Kamis (1/8/2013), ada tiga pengendara mobil yang memaksa masuk ke jalur transjakarta.
Ketiganya ialah Febrian Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF, yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Setelah itu, Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW, yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat, tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakan jalur yang semestinya hanya diperuntukkan untuk bus transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 Nomor 7, telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.
Jalur tak steril, penumpang transjakarta menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan ialah tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya unit transjakarta.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antarbus di halte menjadi lama karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP membuat penumpang transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya, penumpang transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.
Rencana "railbus" Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antarbus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi, tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012), tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi Kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di Kota Solo, seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu, jumlahnya hanya satu unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini, Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/0732443/Railbus.Jokowi.dan.Penyerobotan.Jalur.Busway
Ketiganya ialah Febrian Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF, yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Setelah itu, Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW, yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat, tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakan jalur yang semestinya hanya diperuntukkan untuk bus transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 Nomor 7, telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.
Jalur tak steril, penumpang transjakarta menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan ialah tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya unit transjakarta.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antarbus di halte menjadi lama karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP membuat penumpang transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya, penumpang transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.
Rencana "railbus" Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antarbus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi, tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012), tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi Kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di Kota Solo, seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu, jumlahnya hanya satu unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini, Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/0732443/Railbus.Jokowi.dan.Penyerobotan.Jalur.Busway
Selasa, 04 Juni 2013
Jakarta Bebas Macet Jika Punya 20 Ribu Bus Transjakarta
Liputan6.com, Jakarta : Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan, dengan jumlah penduduk saat ini, Jakarta membutuhkan 15 ribu-20 ribu bus Transjakarta supaya bisa bebas dari kemacetan.
"Jumlah bus yang dibeli kurang seimbang dengan berapa jumlah bus yang dibutuhkan. Sekarang masih sortage sekitar 600 bus. Kita butuh 15 ribu-20 ribu bus baru untuk mengembalikan kondisi Jakarta," ungkap Ketua Umum MTI, Danang Parikesit dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2013)
Danang menjelaskan, hal itu akan bisa terwujud jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten dengan pengadaan 1.000 bus setiap tahun demi mengurangi kemacetan akibat pertambahan jumlah penduduk Jakarta setiap tahunnya.
"Caranya mungkin dengan pemerintah mengadakan 1.000 bis setiap tahunnya, termasuk misal dengan pengadaan new generation seperti bus listrik," imbuhnya.
Meski ke depan Jakarta akan dipenuhi dengan moda transportasi yang berbasis rel seperti monorel dan Mass Rapid Transit (MRT), namun MTI menilai sebagian warga jakarta akan tetap menggunakan bus sebagai sarana transportasinya.
"Sebanyak 40% penduduk tetap akan menggunakan bus, meskipun target penumpang MRT ke depan mengangkut sekitar 400 ribu-500 ribu per hari," ungkap pria yang juga menjadi Guru Besar Transportasi Universita Gadjah Mada (UGM) itu.
Tak hanya penambahan bus, fasilitas pendukung seperti halte dan jalan juga harus ditambah. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengembangkan busway dengan rencana penambahan koridor dan merencanakan rekonstruksi halte busway sehingga dapat menampung minimal dua bus gandeng dalam setiap pemberhentian.
:Hal ini ditargetkan akan selasai di 2015,"ujar Danang. (Yas/Ndw)
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/602909/jakarta-bebas-macet-jika-punya-20-ribu-bus-transjakarta
"Jumlah bus yang dibeli kurang seimbang dengan berapa jumlah bus yang dibutuhkan. Sekarang masih sortage sekitar 600 bus. Kita butuh 15 ribu-20 ribu bus baru untuk mengembalikan kondisi Jakarta," ungkap Ketua Umum MTI, Danang Parikesit dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2013)
Danang menjelaskan, hal itu akan bisa terwujud jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten dengan pengadaan 1.000 bus setiap tahun demi mengurangi kemacetan akibat pertambahan jumlah penduduk Jakarta setiap tahunnya.
"Caranya mungkin dengan pemerintah mengadakan 1.000 bis setiap tahunnya, termasuk misal dengan pengadaan new generation seperti bus listrik," imbuhnya.
Meski ke depan Jakarta akan dipenuhi dengan moda transportasi yang berbasis rel seperti monorel dan Mass Rapid Transit (MRT), namun MTI menilai sebagian warga jakarta akan tetap menggunakan bus sebagai sarana transportasinya.
"Sebanyak 40% penduduk tetap akan menggunakan bus, meskipun target penumpang MRT ke depan mengangkut sekitar 400 ribu-500 ribu per hari," ungkap pria yang juga menjadi Guru Besar Transportasi Universita Gadjah Mada (UGM) itu.
Tak hanya penambahan bus, fasilitas pendukung seperti halte dan jalan juga harus ditambah. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengembangkan busway dengan rencana penambahan koridor dan merencanakan rekonstruksi halte busway sehingga dapat menampung minimal dua bus gandeng dalam setiap pemberhentian.
:Hal ini ditargetkan akan selasai di 2015,"ujar Danang. (Yas/Ndw)
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/602909/jakarta-bebas-macet-jika-punya-20-ribu-bus-transjakarta
Kamis, 30 Mei 2013
Buruknya Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan buruk dari transportasi umum di Jakarta seperti bus TransJakarta, kopaja, mikrolet, dan metro mini merupakan pemicu kemacetan di Ibu Kota. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pengelola TransJakarta Mohammad Akbar, Selasa (28/5).
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Rabu, 27 Februari 2013
Dua Isu Upaya Integritas Transportasi Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, ada dua isu dalam upaya integrasi transportasi di DKI Jakarta antarmoda trasportasi. Upaya integrasi transportasi tersebut menurutnya bisa memudahkan akses penggunaan transportasi dari satu jasa transportasi dengan transportasi lainnya sehingga membantu mengurangi kemacetan seperti yang sering terjadi saat ini.
"Ada dua isu besar, yakni integrasi antar-angkutan umum dengan angkutan umum dan angkutan umum dengan kendaraan pribadi," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/2/2013).
Menurutnya, upaya integrasi antara angkutan umum dengan angkutan umum bisa dilakukan seperti pembuatan halte bus yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Dengan begitu, lanjut Danang, akses antara dua moda transportasi itu menjadi terhubung dengan baik.
"Misalnya mendekatkan halte busway dengan kereta," ujar Danang.
Ia mengatakan, saat ini, antar-dua moda transportasi tersebut dinilai masih belum terhubung dengan baik sehingga tidak mendukung upaya penyatuan antar-keduanya.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan penting," kata Danang.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, menurut Danang, dapat pula membuat suatu program seperti integrasi tiket sehingga dengan satu tiket yang ada masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai sarana transportasi. Dengan satu tiket yang sama dan terintegrasi tersebut, masyarakat dapat menggunakannya pada sarana transportasi lainnya juga.
"Dan juga mengenai schedule yang harus diperhatikan," ucap Danang.
Danang juga menanggapi mengenai masalah trayek angkutan umum di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak trayek yang sudah berlaku lama, tetapi tidak mengalami perubahan oleh Dinas Perhubungan DKI. Oleh karena itu, perlu pembenahan dan perbaikan kembali mengenai masalah trayek yang ada saat ini.
"Masalah trayek sudah kita sampaikan tahun lalu. Ada trayek angkutan umum sudah dua puluh tahunan belum ada perubahan, yang dulunya masuk di permukiman-permukiman. Padahal, kondisi saat ini sudah berubah," kata Danang.
Sementara mengenai integrasi antara sarana transportasi dan kendaraan pribadi, kata Danang, salah satunya seperti yang ada saat ini, yakni tersedianya suatu lokasi parkir kendaraan di tempat-tempat seperti stasiun kereta api. Dengan begitu, seseorang bisa mengurangi jarak tempuh pemakaian kendaraannya dalam satu hari dengan beralih menggunakan transportasi publik.
"Kalau sepeda motor 40 kilometer per hari, bisa ditekan jadi 20 kilometer saja per hari," kata Danang.
Selain hal tersebut, perbaikan layanan dan juga tarif tiket yang terjangkau diharapkan bisa membuat masyarakat beralih pada sarana transportasi yang memadai.
"Masyarakat rasional, pasti dengan perbaikan layanan dan tarif tiket yang ada, dalam 10 tahun yang akan datang, sekitar 40 persen sudah menggunakan transportasi yang baik," jelasnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/26/14331248/Dua.Isu.Upaya.Integritas.Transportasi.Jakarta
"Ada dua isu besar, yakni integrasi antar-angkutan umum dengan angkutan umum dan angkutan umum dengan kendaraan pribadi," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/2/2013).
Menurutnya, upaya integrasi antara angkutan umum dengan angkutan umum bisa dilakukan seperti pembuatan halte bus yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Dengan begitu, lanjut Danang, akses antara dua moda transportasi itu menjadi terhubung dengan baik.
"Misalnya mendekatkan halte busway dengan kereta," ujar Danang.
Ia mengatakan, saat ini, antar-dua moda transportasi tersebut dinilai masih belum terhubung dengan baik sehingga tidak mendukung upaya penyatuan antar-keduanya.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan penting," kata Danang.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, menurut Danang, dapat pula membuat suatu program seperti integrasi tiket sehingga dengan satu tiket yang ada masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai sarana transportasi. Dengan satu tiket yang sama dan terintegrasi tersebut, masyarakat dapat menggunakannya pada sarana transportasi lainnya juga.
"Dan juga mengenai schedule yang harus diperhatikan," ucap Danang.
Danang juga menanggapi mengenai masalah trayek angkutan umum di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak trayek yang sudah berlaku lama, tetapi tidak mengalami perubahan oleh Dinas Perhubungan DKI. Oleh karena itu, perlu pembenahan dan perbaikan kembali mengenai masalah trayek yang ada saat ini.
"Masalah trayek sudah kita sampaikan tahun lalu. Ada trayek angkutan umum sudah dua puluh tahunan belum ada perubahan, yang dulunya masuk di permukiman-permukiman. Padahal, kondisi saat ini sudah berubah," kata Danang.
Sementara mengenai integrasi antara sarana transportasi dan kendaraan pribadi, kata Danang, salah satunya seperti yang ada saat ini, yakni tersedianya suatu lokasi parkir kendaraan di tempat-tempat seperti stasiun kereta api. Dengan begitu, seseorang bisa mengurangi jarak tempuh pemakaian kendaraannya dalam satu hari dengan beralih menggunakan transportasi publik.
"Kalau sepeda motor 40 kilometer per hari, bisa ditekan jadi 20 kilometer saja per hari," kata Danang.
Selain hal tersebut, perbaikan layanan dan juga tarif tiket yang terjangkau diharapkan bisa membuat masyarakat beralih pada sarana transportasi yang memadai.
"Masyarakat rasional, pasti dengan perbaikan layanan dan tarif tiket yang ada, dalam 10 tahun yang akan datang, sekitar 40 persen sudah menggunakan transportasi yang baik," jelasnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/26/14331248/Dua.Isu.Upaya.Integritas.Transportasi.Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)