JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pusat Studi Urban dan Desain (PSUD) Mohammad Danisworo mengatakan, Jakarta merupakan kota terburuk di Indonesia. Meski menyandang predikat sebagai ibu kota, Jakarta tidak indah secara visual, tidak berfungsi secara baik, dan buruk dalam hal tata kota.
"Semua serba kacau, semrawut, dan serampangan. Kualitas hidup penduduknya jangan ditanya," ujar Danisworo kepada Kompas.com seusai proses penjurian Indocement Awards 2014 kategori Developer Award, Selasa (16/9/2014).
Lebih jauh, Danisworo mengungkapkan, Jakarta disebut tidak berfungsi karena untuk menempuh jarak sepanjang 5 kilometer saja memerlukan waktu sekitar 2 jam. "Jakarta menjadi tidak berfungsi dilihat dari segi itu. Pendek kata, kualitas fungsi kotanya buruk," kata Danisworo.
Dia melanjutkan, Jakarta tidak indah karena secara visual semrawut, tidak tertata dengan baik, dan secara visual tidak estetis. Selain itu, tata kotanya sangat membingungkan warganya.
"Jangan dulu lakukan kajian tata ruang wilayah. Hal-hal yang kecil saja, seperti penunjuk jalan, tempat sampah, dan taman, Jakarta tidak mampu menyediakannya dengan baik," imbuh Danisworo.
Padahal, dia menambahkan, estetika sangat perlu untuk memudahkan dan memperlancar warga, terlebih bagi turis untuk mengeksplorasi tiap sudut kota. "Jalan-jalan di kota ini menjadi tidak efektif dan efisien hanya karena masalah sepele," tandasnya.
Hal berikutnya yang tak kalah krusial disorot oleh Danisworo adalah masalah tata kota dan tata lingkungan. Faktor ini dipandang sangat vital karena menyangkut keberlanjutan pengembangan kota berikut aktivitas fisik warganya.
"Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkomitmen dengan rencana tata ruangnya, kreatif membuat terobosan-terobosan dan inovasi dalam mengatasi tiga masalah tadi," ucap Danisworo.
TOD
Dia menambahkan, meski demikian, langkah Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) patut diapresiasi, walaupun sangat terlambat. Jakarta merupakan kota yang unik. Pasalnya, pembangunan sarana transit dilakukan belakangan.
"Jika kemudian hal itu (transit oriented development atauTOD) yang ditempuh, Jakarta seharusnya juga melakukan perbaikan pada tataran kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah kecil dulu sehingga dapat dihubungkan oleh sarana transit tadi menuju pusat. Dengan demikian, sirkulasi lancar dan kepadatan Jakarta tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik," kata Danisworo.
TOD yang merupakan pengembangan kawasan berlandaskan transit, imbuh dia, cocok untuk Jakarta. Daerah-daerah TOD akan memiliki kepadatan tinggi. "Orang harus bisa berjalan kaki dari rumahnya menuju tempat aktivitas. Ini esensi TOD. TOD juga harus multiguna tanpa tergantung pada kendaraan. Namun sebaiknya, sebelum bangun TOD, diperbaiki dulu wilayah-wilayah kecil di sekitarnya," pungkas Danisworo.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/09/17/115909921/Jakarta.Kota.Terburuk.di.Indonesia
Tampilkan postingan dengan label sarana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sarana. Tampilkan semua postingan
Kamis, 18 September 2014
Selasa, 08 Oktober 2013
Pembangunan MRT Dimulai 16 Oktober, Jakarta Bersiap Macet Parah
Jakarta - Peletakan batu pertama pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) dimulai pada 16 Oktober mendatang. Pembangunan jalur MRT tahap pertama yakni Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia itu dipastikan akan membuat lalu lintas di sepanjang jalur itu semakin macet.
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
Rabu, 27 Februari 2013
Dua Isu Upaya Integritas Transportasi Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, ada dua isu dalam upaya integrasi transportasi di DKI Jakarta antarmoda trasportasi. Upaya integrasi transportasi tersebut menurutnya bisa memudahkan akses penggunaan transportasi dari satu jasa transportasi dengan transportasi lainnya sehingga membantu mengurangi kemacetan seperti yang sering terjadi saat ini.
"Ada dua isu besar, yakni integrasi antar-angkutan umum dengan angkutan umum dan angkutan umum dengan kendaraan pribadi," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/2/2013).
Menurutnya, upaya integrasi antara angkutan umum dengan angkutan umum bisa dilakukan seperti pembuatan halte bus yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Dengan begitu, lanjut Danang, akses antara dua moda transportasi itu menjadi terhubung dengan baik.
"Misalnya mendekatkan halte busway dengan kereta," ujar Danang.
Ia mengatakan, saat ini, antar-dua moda transportasi tersebut dinilai masih belum terhubung dengan baik sehingga tidak mendukung upaya penyatuan antar-keduanya.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan penting," kata Danang.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, menurut Danang, dapat pula membuat suatu program seperti integrasi tiket sehingga dengan satu tiket yang ada masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai sarana transportasi. Dengan satu tiket yang sama dan terintegrasi tersebut, masyarakat dapat menggunakannya pada sarana transportasi lainnya juga.
"Dan juga mengenai schedule yang harus diperhatikan," ucap Danang.
Danang juga menanggapi mengenai masalah trayek angkutan umum di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak trayek yang sudah berlaku lama, tetapi tidak mengalami perubahan oleh Dinas Perhubungan DKI. Oleh karena itu, perlu pembenahan dan perbaikan kembali mengenai masalah trayek yang ada saat ini.
"Masalah trayek sudah kita sampaikan tahun lalu. Ada trayek angkutan umum sudah dua puluh tahunan belum ada perubahan, yang dulunya masuk di permukiman-permukiman. Padahal, kondisi saat ini sudah berubah," kata Danang.
Sementara mengenai integrasi antara sarana transportasi dan kendaraan pribadi, kata Danang, salah satunya seperti yang ada saat ini, yakni tersedianya suatu lokasi parkir kendaraan di tempat-tempat seperti stasiun kereta api. Dengan begitu, seseorang bisa mengurangi jarak tempuh pemakaian kendaraannya dalam satu hari dengan beralih menggunakan transportasi publik.
"Kalau sepeda motor 40 kilometer per hari, bisa ditekan jadi 20 kilometer saja per hari," kata Danang.
Selain hal tersebut, perbaikan layanan dan juga tarif tiket yang terjangkau diharapkan bisa membuat masyarakat beralih pada sarana transportasi yang memadai.
"Masyarakat rasional, pasti dengan perbaikan layanan dan tarif tiket yang ada, dalam 10 tahun yang akan datang, sekitar 40 persen sudah menggunakan transportasi yang baik," jelasnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/26/14331248/Dua.Isu.Upaya.Integritas.Transportasi.Jakarta
"Ada dua isu besar, yakni integrasi antar-angkutan umum dengan angkutan umum dan angkutan umum dengan kendaraan pribadi," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/2/2013).
Menurutnya, upaya integrasi antara angkutan umum dengan angkutan umum bisa dilakukan seperti pembuatan halte bus yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Dengan begitu, lanjut Danang, akses antara dua moda transportasi itu menjadi terhubung dengan baik.
"Misalnya mendekatkan halte busway dengan kereta," ujar Danang.
Ia mengatakan, saat ini, antar-dua moda transportasi tersebut dinilai masih belum terhubung dengan baik sehingga tidak mendukung upaya penyatuan antar-keduanya.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan penting," kata Danang.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, menurut Danang, dapat pula membuat suatu program seperti integrasi tiket sehingga dengan satu tiket yang ada masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai sarana transportasi. Dengan satu tiket yang sama dan terintegrasi tersebut, masyarakat dapat menggunakannya pada sarana transportasi lainnya juga.
"Dan juga mengenai schedule yang harus diperhatikan," ucap Danang.
Danang juga menanggapi mengenai masalah trayek angkutan umum di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak trayek yang sudah berlaku lama, tetapi tidak mengalami perubahan oleh Dinas Perhubungan DKI. Oleh karena itu, perlu pembenahan dan perbaikan kembali mengenai masalah trayek yang ada saat ini.
"Masalah trayek sudah kita sampaikan tahun lalu. Ada trayek angkutan umum sudah dua puluh tahunan belum ada perubahan, yang dulunya masuk di permukiman-permukiman. Padahal, kondisi saat ini sudah berubah," kata Danang.
Sementara mengenai integrasi antara sarana transportasi dan kendaraan pribadi, kata Danang, salah satunya seperti yang ada saat ini, yakni tersedianya suatu lokasi parkir kendaraan di tempat-tempat seperti stasiun kereta api. Dengan begitu, seseorang bisa mengurangi jarak tempuh pemakaian kendaraannya dalam satu hari dengan beralih menggunakan transportasi publik.
"Kalau sepeda motor 40 kilometer per hari, bisa ditekan jadi 20 kilometer saja per hari," kata Danang.
Selain hal tersebut, perbaikan layanan dan juga tarif tiket yang terjangkau diharapkan bisa membuat masyarakat beralih pada sarana transportasi yang memadai.
"Masyarakat rasional, pasti dengan perbaikan layanan dan tarif tiket yang ada, dalam 10 tahun yang akan datang, sekitar 40 persen sudah menggunakan transportasi yang baik," jelasnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/26/14331248/Dua.Isu.Upaya.Integritas.Transportasi.Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)