WARTA KOTA, TANAH ABANG -- Sadar akan tingginya kebutuhan pasokan air baku, PT Palyja secara resmi akan memanfaatkan sumber air yang mengalir dari Kanal Banjir Barat (KBB), terhitung sejak hari ini, Selasa (19/5/2015).
Walau dinilai berlimpah, pasokan air yang berasal dari Kali Pesanggrahan tersebut justru memiliki kadar polusi tinggi yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Salah satu polusi berbahaya tersebut adalah ammonia.
Staf Water Resource Development PT Palyja, Kusitarini Trishanti mengatakan, berdasarkan data uji laboratorium yang dihimpun pihaknya, tercatat sebanyak 15 miligram (mm) per liter air BKB mengandung zat berbahaya tersebut.
Padahal, lanjutnya, batas toleransi yang ditentukan pada air normal layak konsumsi diketahui hanya sebanyak 1 miligram per liter.
Merunut hal tersebut, PT Palyja pun menerapkan sistem pemisahan partikel bernama Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) dalam pengolahan air bakunya.
Alat yang diklaim batu digunakan di wilayah Asia Tenggara itu dikatakannya dapat mengurai kandungan tinggi ammonia.
"Sistem pengolahannya sederhana, air dari BKB yang masuk ke dalam penampungan akan diolah ke dalam kolam berisi partikel meteor, fungsinya untuk mengurai kandungan ammonia. Selanjutnya, air tersebut akan dikirim ke instalasi pengolahan air Pejompongan untuk diolah menjadi air baku dan menjadi air minum," jelasnya kepada Warta Kota di kantor PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2015).
Sementara itu, usai dipisahkan dengan air baku, ammonia yang terpadatkan tersebut akan diproses menjadi gas dan dilepas ke udara. Pada titik tersebut, ammonia yang dilepaskan tidak berbahaya pada manusia ataupun lingkungan.
Sejurus dengan keterangan Kusitarini, pemandangan aliran air BKB yang masuk ke dalam penampungan air milik PT Palyja memang terlihat kotor dan penuh sampah. Air keruh berwarna kecoklatan tersebut terlihat mengalir lambat tersaring dari berbagai jenis sampah memasuki bak penampungan air yang berada di bagian belakang kantor PT Palyja.
Sembari menunjukan alur kerja mesin MBBR, Presiden Direktur Palyja Jacques Manem yang mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun memaparkan kalau penggunaan teknologi MBBR sangat tepat. Sebab, diketahui, perkembangan bakteri ammonia di kawasan tropis jauh lebih cepat dibanding kawasan sub-tropis seperti Eropa, Jepang ataupun Amerika.
"Pertumbuhan bakteri ammonia sangat dipengaruhi oleh suhu, karena wilayah tropis memiliki suhu udara yang tinggi, perkembangan biakan ammonia pun lebih cepat dibandingkan dengan kawasan beriklim dingin. Jadi lewat teknologi MBBR ini, saya pastikan dapat mengurai hingga sebanyak 98 persen amoniak dari air," jelasnya.
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2015/05/19/dijadikan-air-baku-bkb-tinggi-polusi
Tampilkan postingan dengan label pengolahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pengolahan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 20 Mei 2015
Jumat, 16 Januari 2015
Jakarta Utara Jadi "Pilot Project" Pengolahan Sampah Hasilkan Listrik
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mencanangkan wilayah kota administrasi Jakarta Utara sebagai lokasi pilot project pengolahan limbah sampah menjadi energi listrik.
“Jakarta Utara itu sebuah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena pintu masuk dari darat, laut dan udara melewati kota tersebut, makanya tidak elok apabila orang yang masuk melihat wilayah Utara yang kumuh,” ujar Djarot, Kamis (15/1), saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Utara.
Menurut Djarot agar wilayah di Jakarta Utara terlihat bersih maka harus dibenahi sistem pengolahan sampahnya yang selama ini menggunakan sanitary land fill. “Sistem tersebut sudah sangat ketinggalan dan tidak cocok untuk wilayah di DKI karena membutuhkan lahan dengan luas ratusan hektare," katanya.
Djarot mengungkapkan, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi terbaru dari Italia dan Inggris yang hanya membutuhkan luas lahan 2-2,5 hektare. “Teknologi ini membutuhkan sampah sebanyak 400 ton untuk bisa menghasilkan 6-8 Megawatt, saat ini sedang kami bangun dan jajaki lokasi tempatnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Listrik yang didapatkan dari pengolahan sampah tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengaliri Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) milik Pemprov DKI, sedangkan abunya dapat digunakan untuk campuran semen dan pembuatan paving block. “Jakarta Utara kita pilih sebagai lokasi pertama yang dicanangkan untuk penerapan sistem tersebut karena produksi sampahnya termasuk yang terbesar di Jakarta,” kata Djarot.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati, mengatakan siap untuk mendukung program tersebut. “Kami saat ini akan meningkatkan rit perjalanan truk sampah yang kami miliki dari satu rit menjadi dua rit,” ujar Dyah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/240893-jakarta-utara-jadi-pilot-project-pengolahan-sampah-hasilkan-listrik.html
“Jakarta Utara itu sebuah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena pintu masuk dari darat, laut dan udara melewati kota tersebut, makanya tidak elok apabila orang yang masuk melihat wilayah Utara yang kumuh,” ujar Djarot, Kamis (15/1), saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Utara.
Menurut Djarot agar wilayah di Jakarta Utara terlihat bersih maka harus dibenahi sistem pengolahan sampahnya yang selama ini menggunakan sanitary land fill. “Sistem tersebut sudah sangat ketinggalan dan tidak cocok untuk wilayah di DKI karena membutuhkan lahan dengan luas ratusan hektare," katanya.
Djarot mengungkapkan, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi terbaru dari Italia dan Inggris yang hanya membutuhkan luas lahan 2-2,5 hektare. “Teknologi ini membutuhkan sampah sebanyak 400 ton untuk bisa menghasilkan 6-8 Megawatt, saat ini sedang kami bangun dan jajaki lokasi tempatnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Listrik yang didapatkan dari pengolahan sampah tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengaliri Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) milik Pemprov DKI, sedangkan abunya dapat digunakan untuk campuran semen dan pembuatan paving block. “Jakarta Utara kita pilih sebagai lokasi pertama yang dicanangkan untuk penerapan sistem tersebut karena produksi sampahnya termasuk yang terbesar di Jakarta,” kata Djarot.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati, mengatakan siap untuk mendukung program tersebut. “Kami saat ini akan meningkatkan rit perjalanan truk sampah yang kami miliki dari satu rit menjadi dua rit,” ujar Dyah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/240893-jakarta-utara-jadi-pilot-project-pengolahan-sampah-hasilkan-listrik.html
Selasa, 01 April 2014
Jakarta Kewalahan Mengelola Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah Ibu Kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum terbangun dengan baik. Pada saat bersamaan, produksi sampah belum bisa ditekan sehingga sampah berserakan di ruang-ruang publik.
Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk dinas kebersihan. Sebagian besar dana itu dipakai untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, tetap saja persoalan sampah di Jakarta tidak tertangani maksimal.
Peneliti Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menilai, penanganan sampah bukan terletak pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada konsep penanganan yang tepat. ”Penanganan sampah itu sangat terkait dengan masalah sosial. Sayangnya, partisipasi masyarakat minim, begitu pula dengan sumber daya manusia dan prasarana yang ada,” kata Firdaus, Senin (31/3/2014), di Jakarta.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim sampah di DKI Jakarta yang diangkut ke Bantargebang berkisar 6.000-6.500 ton per hari. Saat ini tersedia 801 truk, sebanyak 510 truk di antaranya tidak layak pakai. Sebelumnya, 67 persen pengangkutan sampah dilakukan perusahaan swasta. Namun, per 31 Desember 2013, kontrak kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah dihentikan.
Sejak itu, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan truk DKI dan sewaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan produksi sampah, baik di permukiman maupun tempat umum lain. ”Ini bukti bahwa DKI sangat bergantung pada swasta. Ketika kerja sama berhenti, pemerintah gamang,” kata Firdaus.
Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tumpukan sampah menggunung hingga 2 meter. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin mengakui, tumpukan sampah itu terjadi karena pihaknya kekurangan truk pengangkut. Di Jakarta Selatan saat ini baru tersedia 75 truk, sementara yang dibutuhkan 99 truk.
Di Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, sisa sampah yang tidak terangkut truk tersimpan dalam 30 gerobak sampah. Rohini (54), petugas kebersihan setempat, mengatakan, sejak awal 2014, truk pengangkut sampah hanya datang pada pagi hari. Sebelumnya, truk itu datang sehari dua kali pada pagi dan sore.
Solusi DKI
Pemprov DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya menyerahkan penanganan sampah di pasar tradisional per 1 April kepada PD Pasar Jaya. Namun, Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, pengelolaan itu belum dapat dilaksanakan secara mandiri. PD Pasar Jaya masih butuh bantuan dinas kebersihan karena belum punya truk pengangkut sampah di 153 pasar.
Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, pembagian zona komersial itu akan disahkan melalui keputusan gubernur. ”Harapan kami ada keadilan karena pemerintah tidak lagi menangani sampah di area komersial, tetapi fokus di permukiman warga,” katanya.
Sementara itu, pengolahan sampah di dalam kota terus dikerjakan. Di TPST Rawasari, Jakarta Pusat, pengolahan sampah tetap berjalan meski dana dari Pemprov DKI Jakarta belum turun. Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) Sri Bebassari mengatakan, pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan dana penelitian dari InSWA. Hal itu karena dana dari Pemprov DKI Jakarta belum cair.
Mengubah pola pikir
Terkait dengan masalah sampah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendorong agar pemerintah tidak bergantung pada solusi teknis. Penyediaan truk dan perbaikan tempat pembuangan akhir belum cukup untuk mengurangi produksi sampah.
Pola pikir pemerintah, masyarakat, dan pengusaha juga perlu diubah. ”Menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya melalui solusi teknis. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengubah pola pikir mereka. Persoalan sampah harus diselesaikan di sumbernya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi persoalan sampah menumpuk,” kata Nirwono.
Masyarakat bisa mulai dengan memilah sampah organik dan non-organik di lingkungan rumah masing-masing. Sampah organik dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi batako atau produk-produk lain yang bermanfaat. Gerakan seperti ini seharusnya didorong pemerintah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0831590/Jakarta.Kewalahan.Mengelola.Sampah
Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk dinas kebersihan. Sebagian besar dana itu dipakai untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, tetap saja persoalan sampah di Jakarta tidak tertangani maksimal.
Peneliti Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menilai, penanganan sampah bukan terletak pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada konsep penanganan yang tepat. ”Penanganan sampah itu sangat terkait dengan masalah sosial. Sayangnya, partisipasi masyarakat minim, begitu pula dengan sumber daya manusia dan prasarana yang ada,” kata Firdaus, Senin (31/3/2014), di Jakarta.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim sampah di DKI Jakarta yang diangkut ke Bantargebang berkisar 6.000-6.500 ton per hari. Saat ini tersedia 801 truk, sebanyak 510 truk di antaranya tidak layak pakai. Sebelumnya, 67 persen pengangkutan sampah dilakukan perusahaan swasta. Namun, per 31 Desember 2013, kontrak kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah dihentikan.
Sejak itu, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan truk DKI dan sewaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan produksi sampah, baik di permukiman maupun tempat umum lain. ”Ini bukti bahwa DKI sangat bergantung pada swasta. Ketika kerja sama berhenti, pemerintah gamang,” kata Firdaus.
Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tumpukan sampah menggunung hingga 2 meter. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin mengakui, tumpukan sampah itu terjadi karena pihaknya kekurangan truk pengangkut. Di Jakarta Selatan saat ini baru tersedia 75 truk, sementara yang dibutuhkan 99 truk.
Di Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, sisa sampah yang tidak terangkut truk tersimpan dalam 30 gerobak sampah. Rohini (54), petugas kebersihan setempat, mengatakan, sejak awal 2014, truk pengangkut sampah hanya datang pada pagi hari. Sebelumnya, truk itu datang sehari dua kali pada pagi dan sore.
Solusi DKI
Pemprov DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya menyerahkan penanganan sampah di pasar tradisional per 1 April kepada PD Pasar Jaya. Namun, Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, pengelolaan itu belum dapat dilaksanakan secara mandiri. PD Pasar Jaya masih butuh bantuan dinas kebersihan karena belum punya truk pengangkut sampah di 153 pasar.
Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, pembagian zona komersial itu akan disahkan melalui keputusan gubernur. ”Harapan kami ada keadilan karena pemerintah tidak lagi menangani sampah di area komersial, tetapi fokus di permukiman warga,” katanya.
Sementara itu, pengolahan sampah di dalam kota terus dikerjakan. Di TPST Rawasari, Jakarta Pusat, pengolahan sampah tetap berjalan meski dana dari Pemprov DKI Jakarta belum turun. Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) Sri Bebassari mengatakan, pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan dana penelitian dari InSWA. Hal itu karena dana dari Pemprov DKI Jakarta belum cair.
Mengubah pola pikir
Terkait dengan masalah sampah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendorong agar pemerintah tidak bergantung pada solusi teknis. Penyediaan truk dan perbaikan tempat pembuangan akhir belum cukup untuk mengurangi produksi sampah.
Pola pikir pemerintah, masyarakat, dan pengusaha juga perlu diubah. ”Menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya melalui solusi teknis. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengubah pola pikir mereka. Persoalan sampah harus diselesaikan di sumbernya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi persoalan sampah menumpuk,” kata Nirwono.
Masyarakat bisa mulai dengan memilah sampah organik dan non-organik di lingkungan rumah masing-masing. Sampah organik dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi batako atau produk-produk lain yang bermanfaat. Gerakan seperti ini seharusnya didorong pemerintah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0831590/Jakarta.Kewalahan.Mengelola.Sampah
Senin, 17 Februari 2014
”Kebusukan” Pengelolaan Sampah Ibu Kota
KOMPAS.com - MENGURUS sampah ternyata tidak mudah. Hampir Rp 1 triliun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan dana untuk pengelolaan sampah. Pemerintah menggaet swasta membantu pengangkutan ataupun pengolahan di tempat pembuangan akhir. Namun, sampah masih belum teratasi, masih banyak terjadi penumpukan sampah.
Pengangkutan molor di tengah bertambahnya produksi sampah. Sampah tercecer di sejumlah depo dan tempat penampungan sementara (TPS). Warga pun memprotes kondisi itu.
Sementara pengelola depo dan sopir berkilah, pengangkutan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, molor dari 3-4 jam menjadi 10-12 jam. Lamanya antrean di titik buang menjadi pemicunya.
Jumat (14/2) lalu, rute pengangkutan sampah dari Jakarta padat kendaraan, terutama di ruas Cibubur dan Cileungsi. Akses utama menuju kawasan itu rusak berat. Lubang jalan menganga, antara lain di Jalan Raya Narogong di Cileungsi, membuat truk pengangkut sampah terantuk.
Selain kemacetan, waktu pembuangan molor karena truk harus mengantre berjam-jam di titik buang. Waktu mengantre kerap molor sampai 10 jam sehingga tak jarang sopir harus menginap di kabin truk.
Berang
Melihat karut-marut pengelolaan sampah Ibu Kota, wajar jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berang. Sebab, Pemprov DKI sudah banyak mengeluarkan dana. Namun, persoalan sampah masih belum beres.
Paling tidak, biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah mencapai Rp 943 miliar per tahun. Sementara masih ada timbunan sampah di TPS dan sekitar permukiman warga.
Basuki menuding ada mafia di balik pengelolaan sampah. Mereka mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah Jakarta. Siapakah mafia itu?
Basuki tidak menjelaskan secara detail. Dugaan serupa disampaikan peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Indikasi keterlibatan mafia terlihat dari pembiaran kacaunya pengelolaan sampah. Padahal, dalam mata rantai pengelolaan, ada pengawas yang dilibatkan. Sayangnya, mekanisme pengawasan ini tumpul atau ditumpulkan.
”Mafia inilah yang harus diatasi lebih dahulu sebelum menata pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir,” kata Firdaus.
Tak sesuai rencana
Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah Jakarta ada pada pengangkutan dan pengolahan. Pengangkutan dilakukan 26 perusahaan pengangkut sampah. Kontrak kerja sama dengan mereka diputus per 31 Desember 2013.
Pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada dua pemenang tender, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy.
Kontrak kerja sama dengan mereka berlangsung dari Desember 2008 hingga 2023. Di awal kontrak, PT GTJ berkomitmen akan menerapkan teknologi sanitary landfillyang benar dan penerapan proses 3R, yaitureduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan sampah di TPST Bantar Gebang.
Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun bertahap mulai 2009. Rencana ini meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik (Kompas, 4 Maret 2009).
Kini, lima tahun setelah penandatanganan kerja sama itu, sejumlah rencana belum terealisasi. Tak jauh dari kantor pengelola, air lindi mengalir di jalan utama kawasan. Pada Jumat, beton jalan utama TPST Bantar Gebang retak, bergelombang, dan berlumpur bagai kubangan.
Bukan hanya itu, model sanitary landfilldinilai belum berjalan. Sebab, tumpukan sampah seharusnya tidak lebih dari 12 meter, tetapi di beberapa lokasi kini sudah mencapai 30 meter.
”Mengacu pada model pengolahan itu, setiap dua meter tumpukan sampah seharusnya dilapisi tanah sebelum ditimpa sampah baru. Namun, sampah ditumpuk dan dipadatkan begitu saja tanpa tanah,” kata Bagong Suyoto dari Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.
Hal ini terjadi karena pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama tidak jalan dengan baik. Bagong mengingatkan pentingnya beberapa aspek pengelolaan sampah, seperti hukum, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan teknologi.
”Semua tidak boleh ditinggalkan, harus dipadukan dalam tata kelola yang utuh,” katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/17/0652395/.Kebusukan.Pengelolaan.Sampah.Ibu.Kota
Pengangkutan molor di tengah bertambahnya produksi sampah. Sampah tercecer di sejumlah depo dan tempat penampungan sementara (TPS). Warga pun memprotes kondisi itu.
Sementara pengelola depo dan sopir berkilah, pengangkutan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, molor dari 3-4 jam menjadi 10-12 jam. Lamanya antrean di titik buang menjadi pemicunya.
Jumat (14/2) lalu, rute pengangkutan sampah dari Jakarta padat kendaraan, terutama di ruas Cibubur dan Cileungsi. Akses utama menuju kawasan itu rusak berat. Lubang jalan menganga, antara lain di Jalan Raya Narogong di Cileungsi, membuat truk pengangkut sampah terantuk.
Selain kemacetan, waktu pembuangan molor karena truk harus mengantre berjam-jam di titik buang. Waktu mengantre kerap molor sampai 10 jam sehingga tak jarang sopir harus menginap di kabin truk.
Berang
Melihat karut-marut pengelolaan sampah Ibu Kota, wajar jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berang. Sebab, Pemprov DKI sudah banyak mengeluarkan dana. Namun, persoalan sampah masih belum beres.
Paling tidak, biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah mencapai Rp 943 miliar per tahun. Sementara masih ada timbunan sampah di TPS dan sekitar permukiman warga.
Basuki menuding ada mafia di balik pengelolaan sampah. Mereka mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah Jakarta. Siapakah mafia itu?
Basuki tidak menjelaskan secara detail. Dugaan serupa disampaikan peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Indikasi keterlibatan mafia terlihat dari pembiaran kacaunya pengelolaan sampah. Padahal, dalam mata rantai pengelolaan, ada pengawas yang dilibatkan. Sayangnya, mekanisme pengawasan ini tumpul atau ditumpulkan.
”Mafia inilah yang harus diatasi lebih dahulu sebelum menata pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir,” kata Firdaus.
Tak sesuai rencana
Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah Jakarta ada pada pengangkutan dan pengolahan. Pengangkutan dilakukan 26 perusahaan pengangkut sampah. Kontrak kerja sama dengan mereka diputus per 31 Desember 2013.
Pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada dua pemenang tender, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy.
Kontrak kerja sama dengan mereka berlangsung dari Desember 2008 hingga 2023. Di awal kontrak, PT GTJ berkomitmen akan menerapkan teknologi sanitary landfillyang benar dan penerapan proses 3R, yaitureduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan sampah di TPST Bantar Gebang.
Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun bertahap mulai 2009. Rencana ini meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik (Kompas, 4 Maret 2009).
Kini, lima tahun setelah penandatanganan kerja sama itu, sejumlah rencana belum terealisasi. Tak jauh dari kantor pengelola, air lindi mengalir di jalan utama kawasan. Pada Jumat, beton jalan utama TPST Bantar Gebang retak, bergelombang, dan berlumpur bagai kubangan.
Bukan hanya itu, model sanitary landfilldinilai belum berjalan. Sebab, tumpukan sampah seharusnya tidak lebih dari 12 meter, tetapi di beberapa lokasi kini sudah mencapai 30 meter.
”Mengacu pada model pengolahan itu, setiap dua meter tumpukan sampah seharusnya dilapisi tanah sebelum ditimpa sampah baru. Namun, sampah ditumpuk dan dipadatkan begitu saja tanpa tanah,” kata Bagong Suyoto dari Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.
Hal ini terjadi karena pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama tidak jalan dengan baik. Bagong mengingatkan pentingnya beberapa aspek pengelolaan sampah, seperti hukum, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan teknologi.
”Semua tidak boleh ditinggalkan, harus dipadukan dalam tata kelola yang utuh,” katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/17/0652395/.Kebusukan.Pengelolaan.Sampah.Ibu.Kota
Senin, 27 Mei 2013
Pengolahan Sampah di Jakarta Akan Berbasis Bisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun depan akan menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis bisnis. Garis besar konsepnya adalah menggandeng masyarakat atau badan usaha untuk memberdayakan sampah.
"Jadi penanganan sampah sudah tidak sekadar angkut ke tempat pembuangan sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Ahad, 26 Mei 2013. "Itu model kuno."
Unu menjelaskan, model kuno semacam ini menelan biaya yang besar, terutama dalam hal tipingfee atau pengelolaan sampah per ton. "Tercatat DKI Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal sampah di Ibu Kota bisa mencapai 1.200 ton per hari."
Untuk itu, Unu menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pegelolaan Sampah, yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Isi dari peraturan gubernur tersebut akan mengatur bagaimana hubungan bussines to bussines dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan mengenai adanya kemitraan, terutama dalam hal daur ulang dan pengolahan sampah.
"Bahkan kemitraan ini bisa dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT)," ujar Unu. Masyarakat dalam perda ini bisa menggandeng pelaku usaha sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
Nah, perda ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok di dalamnya untuk hal pengelolaan sampah. Suntikan ini bisa berupa fiskal, seperti modal; atau non-fiskal, seperti pendampingan.
Unu mengatakan, ketentuan mengenai adanya pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis ini merupakan kemajuan jika dibanding aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi yang lebih menonjol.
"Sanksi itu belakangan, yang penting adalah nilai edukasi," kata Unu. Menurut dia, jika masyarakat diberi motivasi soal pengelolaan sampah, bisa membantu mengurangi beban sampah di Jakarta.
Menurut Unu, kemungkinan pergub turunan dari perda ini selesai digodok Oktober. Dengan demikian, akhir tahun atau memasuki awal tahun 2014, bisa mulai disosialisasikan di masyarakat.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/083483277/Pengolahan-Sampah-di-Jakarta-Akan-Berbasis-Bisnis
"Jadi penanganan sampah sudah tidak sekadar angkut ke tempat pembuangan sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Ahad, 26 Mei 2013. "Itu model kuno."
Unu menjelaskan, model kuno semacam ini menelan biaya yang besar, terutama dalam hal tipingfee atau pengelolaan sampah per ton. "Tercatat DKI Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal sampah di Ibu Kota bisa mencapai 1.200 ton per hari."
Untuk itu, Unu menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pegelolaan Sampah, yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Isi dari peraturan gubernur tersebut akan mengatur bagaimana hubungan bussines to bussines dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan mengenai adanya kemitraan, terutama dalam hal daur ulang dan pengolahan sampah.
"Bahkan kemitraan ini bisa dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT)," ujar Unu. Masyarakat dalam perda ini bisa menggandeng pelaku usaha sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
Nah, perda ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok di dalamnya untuk hal pengelolaan sampah. Suntikan ini bisa berupa fiskal, seperti modal; atau non-fiskal, seperti pendampingan.
Unu mengatakan, ketentuan mengenai adanya pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis ini merupakan kemajuan jika dibanding aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi yang lebih menonjol.
"Sanksi itu belakangan, yang penting adalah nilai edukasi," kata Unu. Menurut dia, jika masyarakat diberi motivasi soal pengelolaan sampah, bisa membantu mengurangi beban sampah di Jakarta.
Menurut Unu, kemungkinan pergub turunan dari perda ini selesai digodok Oktober. Dengan demikian, akhir tahun atau memasuki awal tahun 2014, bisa mulai disosialisasikan di masyarakat.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/083483277/Pengolahan-Sampah-di-Jakarta-Akan-Berbasis-Bisnis
Kamis, 27 September 2012
Proyek Pengelolaan Sampah Rp 1,3 Triliun Mangkrak
PEMBANGUNAN Intermediate Treatment Facilities (ITF) Sunter, Jakarta Utara terancam mangkrak. Pasalnya, pascapenundaan proses lelang beauty contest sejak awal September hingga kini, Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum menjadwal ulang tender yang hanya diikuti tiga peserta itu.
Terhambatnya proses beauty contest mengindikasikan adanya dugaan bahwa ketiga peserta lelang tidak memiliki modal seperti diamanatkan dalam aturan pengikatan. Situasi dan kondisi tersebut bisa menjadi salah satu beban bagi Gubernur DKI Jakarta yang terpilih dalam Pilkada langsung.
"Kalau memang ketiga peserta lelang ITF tidak lolos verifikasi, ya harus ditender ulang," ujar Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Ivan Parapat, Rabu (26/9).
Hingga kini, sambung Ivan, banyak pihak yang kawatir akan adanya permainan untuk meloloskan ketiga perusahaan peserta lelang kendati tidak memiliki kemampuan financial yang memadai. "Dikhawatirkan, apabila panitia lelang tetap memaksakan akan berdampak buruk buat cagub-cawagub terpilih. Jangan sampai kasus ini menyandera pemimpin baru Jakarta," tandasnya.
Ivan pun mengingatkan Dinas Kebersihan DKI agar tidak bermain-main dalam proyek pengelolaan sampah ini. Menurutnya, jangan sampai panitia lelang tidak melakukan pengecekan langsung persyaratan administrasi ketiga perusahaan peserta tender ITF Sunter sehingga ada jaminan bahwa prosesnya tidak cacat hukum.
Apalagi, proyek sampah modern ini merupakan barometer pengolahan sampah di Indonesia. Ketiga perusahaan yang berhak mengikuti beauty contest adalah PT Phoenix Pembangunan Indonesia (kerjasama dengan Singapura), PT Jakarta Green Initiatives (kerjasama dengan Jepang), serta PT Wira Gulfindo Sarana (kerjasama dengan India).
Sementara anggota Komisi D DPRD DKI M Sanusi mengungkapkan, ketiga perusahaan peserta lelang ITF diwajibkan mengantongi modal 30 persen atau Rp 390 miliar dari total investasi Rp1,3 trilliun. Sejauh ini disinyalir terdapat perusahaan peserta lelang yang tidak punya modal investasi yang mencukupi.
Kalaupun terdapat perusahaan yang memiliki modal dimaksud, kata Sanusi, DPRD DKI mendesak panitia lelang ITF Sunter untuk melakukan klarifikasi ke Bank Indonesia. Hal itu untuk memastikan keberadaan deposito tersebut asli atau tidak. "Walaupun seluruh perusahaan telah menyerahkan jaminan berupa bank garansi sebesar Rp 39 miliar," beber Sanusi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Bharuna mengaku serius menggarap proyek ITF Sunter. Diharapkan proyek tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dalam kota itu dibangun dari dana investor, bukan berasal dari APBD DKI. (rul)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/09/27/141093/Proyek-Pengelolaan-Sampah-Rp-1,3-Triliun-Mangkrak-
Terhambatnya proses beauty contest mengindikasikan adanya dugaan bahwa ketiga peserta lelang tidak memiliki modal seperti diamanatkan dalam aturan pengikatan. Situasi dan kondisi tersebut bisa menjadi salah satu beban bagi Gubernur DKI Jakarta yang terpilih dalam Pilkada langsung.
"Kalau memang ketiga peserta lelang ITF tidak lolos verifikasi, ya harus ditender ulang," ujar Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Ivan Parapat, Rabu (26/9).
Hingga kini, sambung Ivan, banyak pihak yang kawatir akan adanya permainan untuk meloloskan ketiga perusahaan peserta lelang kendati tidak memiliki kemampuan financial yang memadai. "Dikhawatirkan, apabila panitia lelang tetap memaksakan akan berdampak buruk buat cagub-cawagub terpilih. Jangan sampai kasus ini menyandera pemimpin baru Jakarta," tandasnya.
Ivan pun mengingatkan Dinas Kebersihan DKI agar tidak bermain-main dalam proyek pengelolaan sampah ini. Menurutnya, jangan sampai panitia lelang tidak melakukan pengecekan langsung persyaratan administrasi ketiga perusahaan peserta tender ITF Sunter sehingga ada jaminan bahwa prosesnya tidak cacat hukum.
Apalagi, proyek sampah modern ini merupakan barometer pengolahan sampah di Indonesia. Ketiga perusahaan yang berhak mengikuti beauty contest adalah PT Phoenix Pembangunan Indonesia (kerjasama dengan Singapura), PT Jakarta Green Initiatives (kerjasama dengan Jepang), serta PT Wira Gulfindo Sarana (kerjasama dengan India).
Sementara anggota Komisi D DPRD DKI M Sanusi mengungkapkan, ketiga perusahaan peserta lelang ITF diwajibkan mengantongi modal 30 persen atau Rp 390 miliar dari total investasi Rp1,3 trilliun. Sejauh ini disinyalir terdapat perusahaan peserta lelang yang tidak punya modal investasi yang mencukupi.
Kalaupun terdapat perusahaan yang memiliki modal dimaksud, kata Sanusi, DPRD DKI mendesak panitia lelang ITF Sunter untuk melakukan klarifikasi ke Bank Indonesia. Hal itu untuk memastikan keberadaan deposito tersebut asli atau tidak. "Walaupun seluruh perusahaan telah menyerahkan jaminan berupa bank garansi sebesar Rp 39 miliar," beber Sanusi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Bharuna mengaku serius menggarap proyek ITF Sunter. Diharapkan proyek tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dalam kota itu dibangun dari dana investor, bukan berasal dari APBD DKI. (rul)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/09/27/141093/Proyek-Pengelolaan-Sampah-Rp-1,3-Triliun-Mangkrak-
Jumat, 31 Agustus 2012
10 Tahun ke Depan, Pembangunan Infrastruktur DKI Capai Rp 457 Triliun
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan enam pembangunan infrastruktur yang ditargetkan selesai sampai sepuluh tahun mendatang. Pembangunan infrastruktur itu antara lain di bidang transportasi massal, penambahan ruas jalan, air minum, sewerage atau air limbah bawah tanah, dan pengendalian banjir rob. Pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 457 triliun.
Sejumlah infrastruktur tersebut akan segera dinikmati warga Jakarta, yaitu bidang transportasi massal berupa pembangunan transportasi berbasis rel mass rapid transit (MRT). "Transportasi ini akan dibangun dua koridor, yaitu Koridor Utara-Selatan yang membutuhkan dana sekitar Rp 23 triliun dan Koridor Timur Barat yang membutuhkan dana antara Rp 70 triliun dan Rp 80 triliun," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (30/8/2012).
Infrastruktur selanjutnya yang akan dibangun adalah pipanisasi air baku di Jatiluhur dengan nilai investasi sebesar Rp 4 triliun. Selain itu, pengembangan pengolahan air limbah, dari cakupan sekarang hanya 2,5 persen luas wilayah DKI Jakarta, menjadi 22,5 persen.
Pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah ini membutuhkan dana investasi sekitar Rp 40 triliun. Selanjutnya, dalam penambahan infrastruktur jalan, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun enam ruas jalan layang tol yang diperkirakan membutuhan investasi dana Rp 40 triliun-Rp 50 triliun.
"Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta, juga akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ali Sadikin di Marunda, Jakarta Utara. Kira-kira membutuhkan dana sebesar Rp 50 triliun," kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.
Untuk penanganan banjir di kawasan utara Jakarta akibat rob, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Pembangunan ini diprediksikan membutuhkan investasi dana antara Rp 150 triliun dan Rp 200 triliun.
Foke melanjutkan, pembangunan infrastruktur di Jakarta dalam sepuluh tahun ke depan membutuhkan investasi dana yang sangat besar. Jika mengandalkan kemampuan keuangan daerah, maka pembangunan tersebut tidak mungkin dilaksanakan.
"Mengenai pembiayaan infrastruktur, itu merupakan komponen yang sangat penting. Selama ini semua investor melihat oportunitas ini dengan antusiasme yang tinggi. Tetapi mereka selalu bertanya apakah regulasi memungkinkan untuk mereka berpartisipasi aktif dalan peluang investasi pembangunan infrastruktur di Jakarta," kata Foke.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/30/16594637/10.Tahun.ke.Depan.Pembangunan.Infrastruktur.DKI.Capai.Rp.457.Triliun
Sejumlah infrastruktur tersebut akan segera dinikmati warga Jakarta, yaitu bidang transportasi massal berupa pembangunan transportasi berbasis rel mass rapid transit (MRT). "Transportasi ini akan dibangun dua koridor, yaitu Koridor Utara-Selatan yang membutuhkan dana sekitar Rp 23 triliun dan Koridor Timur Barat yang membutuhkan dana antara Rp 70 triliun dan Rp 80 triliun," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (30/8/2012).
Infrastruktur selanjutnya yang akan dibangun adalah pipanisasi air baku di Jatiluhur dengan nilai investasi sebesar Rp 4 triliun. Selain itu, pengembangan pengolahan air limbah, dari cakupan sekarang hanya 2,5 persen luas wilayah DKI Jakarta, menjadi 22,5 persen.
Pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah ini membutuhkan dana investasi sekitar Rp 40 triliun. Selanjutnya, dalam penambahan infrastruktur jalan, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun enam ruas jalan layang tol yang diperkirakan membutuhan investasi dana Rp 40 triliun-Rp 50 triliun.
"Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta, juga akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ali Sadikin di Marunda, Jakarta Utara. Kira-kira membutuhkan dana sebesar Rp 50 triliun," kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.
Untuk penanganan banjir di kawasan utara Jakarta akibat rob, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Pembangunan ini diprediksikan membutuhkan investasi dana antara Rp 150 triliun dan Rp 200 triliun.
Foke melanjutkan, pembangunan infrastruktur di Jakarta dalam sepuluh tahun ke depan membutuhkan investasi dana yang sangat besar. Jika mengandalkan kemampuan keuangan daerah, maka pembangunan tersebut tidak mungkin dilaksanakan.
"Mengenai pembiayaan infrastruktur, itu merupakan komponen yang sangat penting. Selama ini semua investor melihat oportunitas ini dengan antusiasme yang tinggi. Tetapi mereka selalu bertanya apakah regulasi memungkinkan untuk mereka berpartisipasi aktif dalan peluang investasi pembangunan infrastruktur di Jakarta," kata Foke.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/30/16594637/10.Tahun.ke.Depan.Pembangunan.Infrastruktur.DKI.Capai.Rp.457.Triliun
Langganan:
Postingan
(
Atom
)