Gelar Kompetisi "Hackjak 2015", DKI Sediakan Hadiah Rp75 Juta

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan South-East Asia Technologi and Transparency Initiative (SEATTI) dan Marketing All Voice Count (MAVC), mengadakan kompetisi Hackathon Jakarta 2015 (#Hackjak2015).

Untuk diketahui, Hackjak adalah rangkaian kompetisi yang dapat diikuti oleh para pengembang aplikasi, yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai aplikasi dengan memanfaatkan data dari portal open di DKI Jakarta (data.jakarta.go.id). Acara yang sudah dua kali digelar ini, menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merupakan bentuk keseriusan Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta Smart City.

"Saya menginginkan dengan Jakarta Smart City, Pemprov DKI dapat lebih aktif dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan partisipasi publik, kami (Pemprov DKI) terbantu menyampaikan program-program layanan publik terbaik untuk memenuhi kepentingan semua warga Jakarta," ungkap Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Menurut penyelenggara pula, perbedaan kompetisi Hackjak 2015 dengan tahun sebelumnya adalah peserta tidak hanya ditujukan bagi para pengembang aplikasi. Ajang kali ini juga dibuka bagi mahasiswa dan desainer grafis, terutama melalui dua kompetisi yaitu Scrapathon dan Visualthon.

Untuk diketahui, Hackathon adalah kompetisi penciptaan aplikasi umum dan aplikasi game secara bersama-sama dalam priode waktu tertentu. Sedangkan Scrapathon adalah kompetisi scrapping data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu, menjadi open format data yang layak dipergunakan secara terbuka dan berulang. Sementara Visualthon adalah kompetisi desain infografis ramah baca bagi masyarakat tentang layanan Pemprov DKI yang juga berasal dari open data DKI Jakarta.

Bagi peserta yang berniat mengikuti lomba dengan total hadiah mencapai Rp75 juta ini, dapat mendaftar melalui situs http://hackjak.jakarta.go.id.

"Saya sangat mendukung. Saya bersyukur kepada Tuhan YME. Maka open data Jakarta secara resmi kita buka, dan juga termasuk Hackjak 2015. Kita doakan menghasilkan produk aplikasi yang berguna," kata Ahok, ketika membuka kompetisi Hackjak 2015 di Balai Agung, Balai Kota DKI.

Sumber : http://www.suara.com/news/2015/06/30/160223/gelar-kompetisi-hackjak-2015-dki-sediakan-hadiah-rp75-juta

Pemprov DKI Luncurkan Kompetisi Hackathon Jakarta 2015

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan kompetisi Hackathon Jakarta 2015 (#HACKJAK2015) di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/6).

#HACKJAK adalah rangkaian kompetisi yang diikuti oleh para pengembang aplikasi. Kompetisi itu bertujuan untuk menghasilkan berbagai aplikasi yang memanfaatkan data dari portal open data DKI Jakarta. Yakni, data.jakarta.go.id.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Smart City DKI Jakarta Setiaji menyatakan, pihaknya sudah melakukan roadshow ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi DKI.

"Dengan demikian bisa diharapkan data, aplikasi, dan infografis yang dihasilkan oleh #HACKJAK2015 nanti benar-benar bisa digunakan oleh dinas-dinas di Pemprov DKI," ucap Setiaji yang juga panitia #HACKJAK2015 di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/6).

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfomas DKI I'i Kurnia mengatakan, era keterbukaan data sudah di depan mata. Karena itu, mau tidak mau DKI harus siap. "Manfaat keterbukaan data tidak hanya bagi publik, namun juga bagi SKPD guna mempercepat kinerja dan layanan yang mereka berikan," ujarnya.

#HACKJAK2015 akan melibatkan 30 juri yang merupakan perwakilan figur profesional, pelayan publik, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Peserta ditargetkan sebanyak 430 orang.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/06/30/312620/Pemprov-DKI-Luncurkan-Kompetisi-Hackathon-Jakarta-2015

Rahasia Bebas Macet Singapura yang Bisa Ditiru Jakarta

SINGAPURA, KOMPAS.com — Menyusuri jalan dan sudut-sudut kota Singapura tak pernah membosankan. Kita dihadapkan hanya pada pilihan bahwa kondisi arus lalu lintas bebas macet, dan fasilitas publik, terutama transportasi, aman, nyaman, murah, efektif, dan menyenangkan.

Berbeda dengan Jakarta. Kemacetan terjadi setiap saat dan di setiap sudut kota, terutama di jalur-jalur strategis menuju pusat bisnis, perkantoran, pusat komersial, dan pusat aktivitas sehari-hari.

Lantas, apa rahasia Singapura bisa menata wilayahnya demikian baik dan memanjakan warganya?

Ternyata, kunci utamanya ada pada strategi perencanaan jangka panjang dan tata guna lahan untuk transportasi terintegrasi. Kebijakan perencanaan kota Singapura dilakukan melalui concept plan yang disusun dan direvisi secara berkala.

Concept plan ini telah dimulai sejak 1971, yang diperbarui dan direvisi pada 1991, 2001, dan 2013, serta berlaku hingga 2030. Pemerintah Singapura kemudian menjabarkan concept plan menjadi rancangan induk atau masterplan yang dievaluasi setiap lima tahun.

Perencanaan dan pelaksanaan concept plan sepenuhnya melalui mekanisme instruktif dari atas ke bawah (top-down). Hal ini ditegaskan dalam dokumen pelaksanaan rancangan induk, dengan target besar yang sangat rigid, yakni pemenuhan penyediaan untuk perumahan rakyat yang terjangkau, penyediaan lingkungan hidup yang nyaman, menjaga Singapura hijau, menjaga keragaman hayati, menjaga mobilitas penduduk, dan menjaga bangunan bersejarah.

Namun, seiring perkembangan zaman, sejak concept plan dan masterplan pertama dilansir pada tahun 1971, muncul tuntutan terhadap kebijakan berbasis aspirasi masyarakat (bottom-up) yang semakin besar berupa konsultasi publik dan penekanan pada kenyamanan hidup. Namun, pemerintah pusat tetap secara holistis mengatur ketat.

Pemerintah Singapura melalui Land and Transportation Authority (LTA) pun kemudian menciptakan formulasi sistem transportasi publik terintegrasi dengan pengembangan hunian, komersial, fasilitas umum, dan pilihan moda transportasi yang nyaman, aman, dan efektif. Pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) adalah awal penataan transportasi sistematis.

Dalam perjalanan pemberlakuan sistem ERP ini, efeknya ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi populasi kendaraan, meskipun kepadatan kendaraan menuju pusat kota bisa dibatasi. Untuk itulah, Pemerintah Singapura kemudian memperbaruinya dengan sistem ERP tahap II.

Sebenarnya, ERP tahap II adalah pembaruan dan generasi baru ERP tahap awal dengan memakai sistem navigasi satelit global. Pengaturan arus lalu lintas dan pengenaan tarif menjadi langsung atau real time melalui satelit dan sistem on-board. Dengam model ini, mereka akan mengganti sistem gantry yang sudah kuno. Sementara itu, Jakarta baru akan memulainya.

Dalam pandangan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, sistem real time dan multiane seperti ini akan menjadi pemicu perubahan perilaku para pengendara. Pengelola kota juga dapat melakukan kontrol secara langsung.

"Hasil dari pengenaan tarif pun akan dapat optimal. Hal ini dimungkinkan karena kesesuaian tarif berdasarkan jam-jam sibuk pada pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Senin (25/5/2015).

Tantangan Jakarta

Yang menarik untuk dicermati adalah berlakunya kebijakan dan aturan baru ini yang secara langsung akan berpengaruh pada pola pemakaian kendaraan pribadi pada jam sibuk. Keseimbangan harga biaya kepemilikan dan pajak kendaraan pribadi yang tinggi tentunya akan menjadi penentu pola kepemilikan kendaraan pribadi.

"Inilah contoh kebijakan top-down yang berdaya guna. Singapura bisa menjadi contoh pelaksanaan kebijakan transportasi publik kota dan ditiru Jakarta karena negara ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," tandas Bernardus.

Dengan demokratisasi Indonesia dan otonomi daerah, rezim perencanaan pun menghadapi tantangan baru. Keharusan partisipasi masyarakat menjadi agenda utama yang sangat penting untuk setiap produk rencana. Independensi daerah menjadi utama dalam mengatur tata ruang dan guna lahan.

Kendati pengaturan top-down seperti Singapura menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, masih ada cara lain, yakni melalui persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh kementerian terkait.

Sementara itu, Jakarta berpacu dengan waktu untuk pembangunan sistem angkutan massal dan pengaturan kendaraan pada jam sibuk. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tepat karena pada saat bersamaan sedang melakukan pembenahan sistem angkutan feeder dan busway, serta restrukturisasi organisasi bisnis angkutan umum.

"Kendati demikian, tujuan utamanya haruslah untuk mengubah perilaku penduduk dalam bepergian dari satu titik ke titik lain di kota, terutama arus komuter pada jam sibuk. Hal ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas dan penghematan biaya," tutur Bernardus.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan reliabilitas serta kualitas bus-bus umum dan transjakarta. Sebuah kota besar internasional sekelas Jakarta harus dan mampu memiliki bus dan kereta berkualitas dunia.

"Tidak terjebak membeli kendaraan abal-abal yang mudah rusak dan terbakar," pungkas Bernardus.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/05/26/0804020/Rahasia.Bebas.Macet.Singapura.yang.Bisa.Ditiru.Jakarta

Proyek 6 Ruas Tol Jakarta Akan Picu Masyarakat Membeli Mobil Baru

JAKARTA - Wacana pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta menuai kontroversi. Pembangunan yang diprakarsai PT Jakarta Toll Development bekerja sama dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dianggap tidak menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, pembuatan enam ruas jalan tol akan memicu masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.

"Tidak akan selesai kemacetan. Jalanan ditambah malah akan memicu orang untuk membeli mobil. Karena jalan tol itu bukan kebanyakan yang menggunakan adalah kendaraan pribadi. Bukan kendaraan umum," ujar Agus konfrensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Aktivis dari Protes Publik itu mengungkapkan, selain memperparah kemacetan, proyek yang akan dibangun 85 persen di atas lahan hijau dan jalan kereta api ini akan meningkatkan polusi dan mengancam kesehatan masyarakat.

"Juga akan mengurangi nilai estetika dari tata kota Jakarta itu sendiri," jelasnya.

Agus juga mempertanyakan mengenai modal pembangunan tersebut. Dikatakan Agus, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa kali menyebut bahwa proyek enam ruas tol dibangun oleh BUMD.

"Patut diduga dengan diakuinya PT JTD sebagai BUMD maka ada kemungkinan aliran dana APBD dari Pemrov DKI. Untuk itu kami menghimbau DPRD agar segera memanggil Ahok untuk menjelaskan dan bertanggungjawab. Selain itu juga kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit aliran dana proyek tersebut," tegasnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/12/500/1038259/proyek-6-ruas-tol-jakarta-akan-picu-masyarakat-membeli-mobil-baru

Menteri PU: Penambahan jalan tidak bisa kurangi macet Jakarta

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan penambahan sejumlah ruas jalan baru di Ibukota tidak akan efektif mengurangi kemacetan jika tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum.

Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).

Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.

Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.

Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.

Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.

Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.

Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html

Bedanya Politik di Kuala Lumpur dan Jakarta soal Transportasi Publik...

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ibu kota negeri jiran, Jakarta di Indonesia dan Kuala Lumpur di Malaysia, sama-sama berupaya mengatasi kemacetan di wilayahnya. Dua-duanya dalam proses membangun transportasi publik yang lebih baik. Namun, situasi yang dihadapi nyaris bertolak belakang.

Dua pekan lalu, Kompas.com beserta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyambangi Kuala Lumpur. Seperti halnya Jakarta, kota ini juga tengah membangun MRT yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2016.

MRT akan melengkapi layanan transportasi publik yang sudah ada terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Kota ini sebelumnya telah memiliki tiga rute light rapid transit (LRT), satu rute monorel, bus kota, Kuala Lumpur International Airport yang melayani jalur reguler dan ekspres, serta kereta komuter yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan penyangga.

"(Pada) 2006 (MRT) diusulkan ke Kerajaan, kemudian dibuat kajian dan jadi proyek Kerajaan. Pada 2010 diteruskan ke kabinet, terus groundbreaking pada 2011," kata Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation Amir Mahmood Razak, saat ditemui, di kantornya.

Menurut Mahmood, pembangunan transportasi publik di Kuala Lumpur tak pernah terkendala kepentingan politik. "Oposisi pemerintah selalu mendukung penuh pembangunan transportasi publik karena ini memang sangat penting bagi kebaikan orang banyak," ujarnya.

Mahmood mengatakan, Kuala Lumpur tak punya parlemen di tingkat lokal. Kota ini merupakan satu dari tiga wilayah federal yang langsung berada di bawah Kementerian Wilayah Federal dan Kesejahteraan Perkotaan. Di Malaysia, wilayah federal berbeda dengan negara bagian yang berbasis kesultanan.

"Kuala Lumpur tak ada sultan, yang ada Datuk Bandar yang dia itu Civil Servant yang diangkat pemerintah," jelas Leong Shen Li, Asisten Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation. "Kuala Lumpur juga tak punya parlemen, parlemen Kuala Lumpur itu ya parlemen Malaysia," tambah Shen Li.

Bagaimana dengan Jakarta?

Transportasi publik juga menjadi program yang sedang "kejar tayang" di DKI Jakarta. Namun, keputusan soal pembangunan layanan moda transportasi di kota ini berliku-liku. Selain MRT yang mulai berjalan tahap pembangunannya, pengadaan transportasi publik lain pun tak gampang diwujudkan di Jakarta.

Meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kebijakan yang diterapkan di kota ini tak selalu merupakan program pemerintah pusat dan sebaliknya. Ketika Jakarta sedang menggenjot transportasi publik, misalnya, pada September 2013, Kementerian Perindustrian justru mengeluarkan izin untuk low cost green car (LCGC).

Mobil murah tersebut tentu saja tak searah dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimanapun, pangsa pasar mobil di Indonesia masih didominasi Jakarta. LGCC hanya dibanderol di bawah Rp 100 juta per unit.

Dari struktur politik, Jakarta berbeda pula dengan Kuala Lumpur. Di sini, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung dalam pemilu kepala daerah. Demikian pula dengan parlemen, DPRD DKI Jakarta juga merupakan hasil pemilihan umum tingkat lokal, dengan beragam partai politik di dalamnya. Saat ini, partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya bukan mayoritas pula di DPRD.

Pada November 2013, misalnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui pembelian 650 bus dari 1.000 bus transjakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2013. "Pemotongan jumlah bus ini dilakukan karena kami menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani.

Sudah dipangkas jumlah busnya, pengesahan APBD 2013 DKI Jakarta juga molor. Pembelian bus pun tertunda. Hingga Januari 2014, baru 30 bus baru yang telah beroperasi.

Kuala Lumpur dan Jakarta sama-sama punya daerah penyangga. Lagi-lagi struktur politik juga menjadikan daerah penyangga bagi Jakarta sebagai tantangan tersendiri.

Pakar komunikasi politik Hamdi Moeloek menilai, persoalan transportasi di DKI terkait pula dengan provinsi lain. Kerja sama antarprovinsi dia nilai tidak efisien lantaran ego otonomi daerah.

Menurut Hamdi, seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah mengatasi kebuntuan antarprovinsi ini dengan membuat kebijakan "siapa mengatur apa". Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kepanjangan namanya saja sudah Daerah Khusus Ibukota.

"Transportasi, misalnya. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membagi otoritas transportasi," kata Hamdi.

"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko WIdodo dan Basuki Tjahaja Purnama, red) itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," imbuh Hamdi.

Soal politik lokal pun menjadi catatan tersendiri. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, DPRD DKI Jakarta seperti DPRD lain di Indonesia, juga selalu mengeluarkan kebijakan dengan muatan politis.

Ellen mencontohkan pembentukan panitia khusus untuk program pembangunan MRT dan monorel oleh DPRD DKI, pada Juni 2013. Dia berpendapat, pansus itu bukan memperlancar pembangunan MRT, melainkan justru menghambat.

"Asal mereka (DPRD) mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," harap Elen. "Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," ujar dia.

Bahwa bentuk negara antara Malaysia dan Indonesia berbeda memang sebuah fakta. Kerajaan yang berprinsip federal dan negara kesatuan. Namun, bila menyangkut kepentingan publik, semestinya apa pun bentuk negara bukanlah kendala, tak terkecuali soal transportasi publik ini.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/03/0743197/Bedanya.Politik.di.Kuala.Lumpur.dan.Jakarta.Soal.Transportasi.Publik

Seperti Apa Wajah Jakarta di Masa Mendatang?

JAKARTA – Saat ini kota Jakarta memikul problematika yang sangat banyak. Kota yang kerap banjir, macet dan ketersediaan lahan yang menipis.

Di tangan arsitek kaliber dunia, Cosmas D Gozali, Jakarta ditata menjadi kota yang rapi sesuai dengan peruntukannya. Dalam sebuah ajang Urban Planning and Design Competition, Jakarta didesign menjadi Smart City New Jakarta Green Belt pada 2050. Atas karyanya menata kota Jakarta, dia didaulat menjadi arsitek terbaik di Asia Tenggara.

Apa saja problem kota Jakarta dan seperti apakah solusinya? Berikut penuturan Cosmas D Gozali kepada Okezone, belum lama ini.

Pengelolaan yang buruk, menurut arsitek jebolan Wina ini menyebabkan sampah menjadi pemicu masalah baru seperti banjir munculnya berbagai penyakit, sampai kepada pemandangan kota yang menyolok dan bau yang tidak sedap.

Di sisi lain, munculnya pemukiman kumuh telah merebut lahan Pemda Kota Jakarta yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai lahan penghijauan dan paru-paru Kota Jakarta

Kemacetan lalu lintas, tutur dia menjadi salah satu masalah utama Kota Jakarta yang perlu dibenahi secara tuntas dan integratif dari berbagai moda transportasi yang ada.

Kurangnya daerah penghijauan dan infrastruktur drainase yang memadai merupakan dua faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan banjir di Kota Jakarta

Sejumlah titik masalah ruwetnya Kota Jakarta itu diurai oleh Cosmas dengan pembuatan triple decker pada jalur New Jakarta Green Belt untuk mengoptimalkan penggunaan lahan.

Lapisan pertama, sebagai ruang terbuka hijau dan ruang publik. Lapisan kedua, menjadi jalur moda transportasi terpadu yang terdiri atas kendaraan, bus angkutan publik, kereta api, dan MRT. Dan lapisan ketiga menjadi area parkir dan servis. Lalu, Cosmas juga menjadikan sungai sebagai jalur transportasi air.

Dalam designya, Cosmas membuat bendungan di pantai utara Jakarta sekaligus merupakan jalan penghubung (New Jakarta Green Belt) untuk mengendalikan permukaan air laut dan mengatasi banjir.

"Kota Jakarta akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan Indonesia. Sementara pusat industri dan perdagangan, pemukiman akan dikembangkan di sebelah luar New Jakarta Green Belt atau pinggir kota Jakarta," ujar dia.

Area Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan pantai akan dikembangkan menjadi real estate komersil (waterfront city), pusat hiburan, resort, kebudayaan dan penunjang wisata lainnya. (nia)

Sumber : http://property.okezone.com/read/2013/12/16/471/912891/seperti-apa-wajah-jakarta-di-masa-mendatang

Jakarta Butuh Lahan 50 Kali Luas Monas untuk Tampung Banjir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta membutuhkan lahan hingga 50 kilometer persegi (km2) atau 50 kali luas Monas sebagai ruang biru untuk menampung air larian banjir.
"Kita butuh lahan 50 kali Monas atau 50 km2 untuk tampung larian banjir dan itu tidak gampang," kata Mantan Direktur ICIAR LIPI yang juga Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jan Sopaheluwakan, di Jakarta, Kamis.

Namun demikian, ia mengatakan lahan tersebut dapat digabungkan dengan jalur-jalur infrastruktur transportasi publik seperti water way.

Selain itu, kekurangan lahan sebagai ruang biru untuk mengatasi banjir juga akan tertolong dengan penanaman pohon di ruang hijau di bagian selatan Jakarta.

Pengaktifan kembali danau-danau dan situ di Jakarta dan sekitarnya, menurut dia, juga dapat membantu mengurangi beban ruang biru.

Ruang biru yang idealnya dibangun di wilayah Jakarta yang memang sering tergenang banjir juga dapat menjadi sumber air. Ini mengingat Ibukota Indonesia telah 18 tahun menghadapi krisis air.

Secara keseluruhan, ia mengatakan untuk Jakarta membutuhkan peremajaan kota, memperbaiki transportasi publik dengan mengembangkan Transit Oriented Development, pembenahan tata ruang kota dengan menjadikan wilayah selatan sebagai ruang hijau dan wilayah utara yang sering tergenang sebagai ruang biru.

Hal lain menjadi perhatian adalah 13 sungai yang melewati Jakarta yang pada Januari 2013 menjadi sumber air banjir.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/24/mv6fto-jakarta-butuh-lahan-50-kali-luas-monas-untuk-tampung-banjir

MRT, monorel dan jalan layang solusi kemacetan

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meyakini Mass Rapid Transit, Monorel dan jalan layang non-tol Ciledug-Tendean akan menjadi salah satu lesatan solusi kemacetan akut di Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur untuk transportasi publik memang membutuhkan waktu. Di awal para pengguna jalan akan bermacet-macet ria tapi setelah selesai itu akan menjadi sebuah lesatan," Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Rabu.

Dia mengibaratkan pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti tiga contoh di atas itu laksana ketapel.

"Proyek itu seperti batu yang dilesatkan ketapel, mundur sebentar kemudian melaju menemui sasaran," lanjutnya.

Sementara itu, pakar transportasi publik Iskandar Abubakar memberi catatan terhadap pembangunan MRT, monorel dan jalan layang non-tol Ciledug-Tendean.

"Seharusnya tahap pembangunan infrasturktur itu tidak bikin macet. Harus ada manajemen konstruksi yang mengatur proses pembangunan transportasi publik berjalan dengan baik tanpa menyisakan kemacetan."

"Salah satu yang harus diperhatikan itu ruas jalan terlebih di Jakarta ini lalulintas sudah padat," katanya.

Dia menyarankan beberapa mitigasi yang bisa dilakukan oleh kontraktor.

"Rekomendasi mitigasi yang bisa dilakukan seperti memfokuskan waktu pembangunan pada malam hari atau ada pembatasan waktu kerja di luar jam lalulintas padat.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/401760/mrt-monorel-dan-jalan-layang-solusi-kemacetan

Embusan ”Jakarta Baru” Mulai Terasa

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tingginya ekspektasi publik terhadap sebuah kepemimpinan bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kinerja yang ditunjukkan pemerintahan yang baru tidak sesuai dengan harapan publik, risiko anjloknya popularitas pun lebih besar.

Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.

Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.

Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.

Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.

Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.

Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.

Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.

Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.

Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.

Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.

Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.

Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.

Realisasi kebijakan

Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.

Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.

Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.

Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.

Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.

Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.


Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa

Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai

JAKARTA — Gubernur Jakarta Joko Widodo meresmikan pembangunan awal stasiun kereta transportasi massal cepat (MRT) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Kereta tersebut akan menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Blok M hingga Lebak Bulus. Rencananya pemerintah Jakarta akan membangun proyek MRT lanjutan yang menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta.

Proyek MRT tahap satu ini menyerap biaya sekitar Rp 20 triliun yang merupakan pinjaman dari lembaga keuangan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dicicil selama sekitar 40 tahun.

Menurut Direktur Utama PT. MRT, Dono Bustami, proyek MRT tahap satu ini mencakup pembangunan enam stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Hal ini, ujarnya, merupakan proyek besar karena pertama kali terjadi di Indonesia sehingga memerlukan dukungan masyarakat.

“Konstruksi dimulai hari ini akan berlangsung hingga awal 2018. Total panjang jalur MRT Jakarta tahap satu nantinya sekitar 16 kilometer dengan jalur layang sekitar 10 kilometer, dan jalur bawah tanah sekitar 6 kilometer. Pekerjaan yang sangat besar, pengalaman pertama untuk kita semua,” ujarnya.

Menurut Gubernur Joko, dimulainya pembangunan proyek MRT tahap satu sekaligus membuktikan impian masyarakat akhirnya terwujud.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujarnya.

“Saya hanya titip sosialisasi kemacetan pada warga ini selalu diberikan setiap hari karena jelas bahwa ini akan menimbulkan tambahan kemacetan di DKI Jakarta. Sosialisasi mengenai gaya hidup untuk masuk ke transportasi massal utamanya MRT ini sudah dimulai dari sekarang sehingga jika nanti MRT jadi, orang sudah bisa masuk berbondong-bondong ingin menggunakan MRT dan meninggalkan mobil-mobil pribadi.”

Dalam kesempatan sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta harus dapat memastikan proyek MRT dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.

Sosialisasi dampak dari proses pembangunan proyek MRT, penggunaan anggaran secara efisien dan transparan juga harus dilakukan seluruh pihak yang terkait dalam pembangunan proyek MRT, ujarnya.

“Sejauhmana bisa memberikan manfaat optimalnya, ketika dikerjakan efisien cepat selesai kemudian tidak menimbulkan dampak-dampak yang melampaui, yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa setiap proyek publik itu menimbulkan dampak-dampak teknis, lingkungan sementara, iya pasti. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan itu,” ujarnya.

“Tapi kalau untuk proyek yang besar seperti ini, multi tahun begini memang tentu agak menganggu aktivitas yang lain. Masyarakat harus paham dan sabar, harus mau bertoleransi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, mengurangi pergerakan yang nggak perlu. Kemudian tidak memunculkan biaya-biaya tak terduga, namanya proyek publik harus transparan, harus akuntabel.”

Selain mampu menampung sekitar 1.500 orang per lima menit, kereta MRT ini diperkirakan mampu menempuh rute Lebak Bulus hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia hanya dalam waktu 30 menit.

Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/article/1766755.html

Setelah Thamrin-Sudirman, 1.000 Bangku Taman Akan Dipasang Lagi

Liputan6.com, Jakarta : Setelah memasang 344 unit bangku taman di sepanjang jalan Sudirman- MH. Thamrin- Medan Merdeka, Dinas Pertamanan DKI Jakarta akan kembali mendatangkan 1.000 bangku taman yang akan disebar di beberapa titik ruang publik di DKI Jakarta.

"Kemarin 334 sudah dipasang, secara bertahap akan datang lagi sebanyak 1.000 bangku," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Widyo Dwiyono, di Jakarta, Minggu, (28/7/2013).

Widyo mengatakan, nantinya, bangku-bangku itu akan ditempatkan di sejumlah pedestarian jalan- jalan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Selatan, yang menjadi tempat keramaian dan ruang publik.

"Akan dipasang di Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Pemuda, di sekitar Senayan dan juga ruang publik lain seperti taman-taman yang menjadi ruang terbuka," jelas dia.

Apakah bentuk kursi yang akan didatangkan itu sama seperti 344 kursi yang telah terpasang, Widyo mengiyakan. Namun ia masih enggan menyampaikan seperti apa bentuk bangku itu dan di mana barang itu diproduksi.

"Kalau bentuk bangkunya agak berbeda. Inovasi baru pokoknya. Nanti baru disampaikan. Tapi pastinya sudah dibicarakan dan didiskusikan mengenai bahan dan bentuknya seperti apa nanti," ucap dia.

Widyo mengungkapkan sama seperti bangku-bangku yang telah terpasang saat ini, bangku itu didapat bukan dari APBD, tapi dari sumbangan beberapa perusahaan. Pengadaan bangku-bangku itupun disebut oleh Widyo langsung dari Jokowi dan bukan melalui dinas pertamanan.

"Itu masuknya dari Pak Gubernur langsung, bukan dari Dinas. Kalau saya hanya diperintahkan untuk menentukan di mana saja lokasi-lokasi pemasangan bangku itu," tutur dia.

Pantauan Liputan6.com, selain dipasang di pedestarian Jalan Thamrin- Sudirman dan Medan Merdeka, bangku- bangku taman juga sudah terpasang di Jalan Ridwan Rais, Kebon Sirih, dan sekitar Jalan Menteng.

Selain itu, bangku juga terpasang di sejumlah ruang publik dan taman, seperti Taman Suropati, jalan teras kering Banjir Kanal Timur (BKT) dan di lokasi pembangunan taman Waduk Pluit. (Ali)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/651446/setelah-thamrin-sudirman-1000-bangku-taman-akan-dipasang-lagi

Niat "Nyapres" Bisa Jadi Blunder untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi sosok fenomenal karena merajai sebagian besar survei kandidat calon presiden yang diinginkan masyarakat. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju dalam pilpres. Jika nantinya Jokowi menyatakan berminat maju, hal ini diyakini akan menjadi blunder bagi mantan Wali Kota Surakarta itu.

"Akan jadi blunder itu jika dilihat melalui kacamata pemilih Jakarta dan kelas menengah melek politik," ujar pengamat politik dari Pol-Track Institute Arya Budi saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).

Ia mengatakan, kelas menengah dan pemilih Jakarta akan menilai kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum cukup. Hal ini terlihat dari persoalan macet, banjir, dan politik perkotaan yang juga belum selesai.

"Kalau ukuran-ukuran itu selesai sebelum Mei 2014, Jokowi tidak akan sulit maju sebagai capres. Selain itu, bagi publik pemilih nasional, Jokowi adalah figur alternatif di luar para patron partai yang sudah tegas jelas mencalonkan diri," kata Arya Budi.

Terlepas sudah teruji atau belum memimpin Ibu Kota, menurut Arya, ada satu ganjalan lagi bagi Jokowi untuk maju, yakni janji Jokowi untuk menjabat satu periode penuh jika menang Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diyakini akan dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengandaskan niat Jokowi maju dalam pilpres.

Tetapi, kata Arya, publik pemilih saat ini cenderung lupa akan janji Jokowi itu. Publik lebih cenderung melihat kondisi saat ini.

"Tapi, lawan politik pasti akan 'mengingatkan' publik juga," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Arya, sikap Jokowi yang pasif atas wacana pencapresannya adalah sikap terbaik. Pernyataan dan sikap pasif Jokowi dinilainya sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Sebelumnya, nama Jokowi selalu menempati peringkat teratas sebagai kandidat capres pada Pemilu 2014. Survei terakhir dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai kandidat capres yang dikehendaki rakyat mengungguli capres-capres lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wiranto.

Berdasarkan survei Soegeng Sarjadi School of Goverment juga menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer mengalahkan Prabowo dan Jusuf Kalla.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/07/25/1053323/Niat.Nyapres.Bisa.Jadi.Blunder.untuk.Jokowi

Ahok Janji Busway Melintas Tiap 3 Menit

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan bahwa Transjakarta akan melintasi jalur busway tiap tiga menit. Hal tersebut sebagai syarat ideal layanan angkutan publik di kota besar seperti Jakarta. Saat ini, selain armada bus jalur khusus masih kurang dan rutenya juga sering dilanda kemacetan. "Karena macet, bus tidak lewat setiap tiga menit sekali. Bagaimana tidak kalau macet? kata dia, Kamis, 20 Juni 2013.

Basuki menyatakan, dari tahun ke tahun pengguna angkutan Transjakarta cenderung menurun. Mereka kesal karena jarak antarbus terlalu lama. "Mereka pilih naik motor." Untuk merealisasikan janjinya, DKI siap mendatangkan 684 bus gandeng untuk Transjakarta. Total bus yang akan beroperasi nantinya berjumlah 1.353 unit.

"Bus yang lama akan diperbaiki dan digunakan pada malam hari," ujarnya. Ia ingin Jakarta memiliki angkutan publik yang beroperasi 24 jam. "Kalau malam mungkin jarak antar busnya sekitar setengah jam, tapi ada terus," ujarnya.

Saat ini Transjakarta hanya beroperasi sejak pukul 05.30 WIB hingga 23.00 WIB. Bulan depan, Basuki berharap layanan 24 jam bisa dimulai. Namun, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan realisasi secara utuh baru bisa berlaku paling cepat akhir tahun mendatang. "Akhir tahun ini atau awal tahun depan," ujarnya.

Cara lain yang dicanangkan Basuki untuk memperbaiki layanan angkutan publik adalah dengan mengintegrasikan bus-bus non-Transjakarta di jalur Transjakarta. Supaya bisa melintas di jalur steril, angkutan seperti Metro Mini dan Kopaja, pemiliknya harus melakukan revitalisasi armada. Jika sudah memenuhi syarat secara fisik, barulah bisa mengaet penumpang dari shelter Transjakarta.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/20/083489793/Janji-Ahok-Busway-Melintas-Tiap-3-Menit

Jepang & AS Lebih Banyak Mobil Pribadi, Tapi Kenapa Tidak Macet?

Liputan6.com, Jakarta : Meningkatnya jumlah mobil di Indonesia terutama Jakarta dituding sebagai penyebab utama macet parahnya di jalanan. Benarkah kemacetan terjadi karena jumlah mobil di Indonesia sudah kebanyakan?

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro membantah bila meningkatnya jumlah kendaraan roda empat sebagai penyebab kemacetan di Jakarta.

"Jangan kontradiktifkan jumlah mobil dengan kemacetan di Jakarta, tapi harusnya antara kemacetan dengan trafik. Karena jumlah mobil itu per kapita," tegas dia di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (15/6/2013).

Jumlah mobil di Indonesia, lanjut Bambang, masih terbilang sedikit dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang apabila dihitung dari jumlah mobil per kapita.

"AS dan Jepang itu jumlah mobil per kapitanya jauh lebih besar dari Indonesia. Tapi kenapa dua negara itu tidak semacet Indonesia? Ya karena transportasi publiknya bagus. Pakai mobil terus menerus kan karena masyarakat tidak ada pilihan," tukasnya.

Karena trasportasi publik yang memadai itulah, menurut Bambang, masyarakat Jepang dan AS punya pilihan untuk berkendaraan selain mobil pribadi. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, yang mana transportasi publik sangat sedikit dan tidak nyaman.

Berdasarkan data Ward's, AS memiliki jumlah mobil terbanyak di dunia sebanyak 239,8 juta unit pada tahun 2010. Tingkat kepemilikan kendaraan per kapita di AS juga yang tertinggi di dunia, yaitu 769 kendaraan per 1000 orang, sehingga satu mobil untuk setiap 1,3 orang.

Sementara Jepang mempunyai 73,9 juta unit kendaraan pada tahun 2010, dan menjadi pasar kendaraan terbesar kedua di dunia sampai tahun 2009.

Sedangkan di Indonesia, sejak Januari sampai April 2012 ini, kendaraan yang membebani jalanan Jakarta sudah mencapai 13,35 juta kendaraan terdiri dari motor 9,86 juta unit, mobil 2,54 juta unit, mobil beban 581,29 ribu unit, dan bus 363,71 unit.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/614030/jepang-as-lebih-banyak-mobil-pribadi-tapi-kenapa-tidak-macet

Ini Dia Wajah Kemacetan Jakarta 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Tingginya pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang tidak diimbangi dengan penambahan rasio jalan raya, diprediksi akan mengakibatkan kemacetan total pada 2014 mendatang. Namun, belum terlambat bagi Pemprov DKI mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi, termasuk dengan menerapkan segera kebijakan ganjil genap yang dinilai bisa mengatasi kemacetan total tersebut.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan meminta, pelaksanaan kebijakan ganjil genap sebaiknya diterapan pada tahun ini. "Jika sistem ganjil genap ini tidak diterapkan sekarang, tahun depan yaitu 2014 Jakarta akan mengalami kemacetan total. Bentuk ganjil genap sebaiknya berdasarkan kawasan bukan koridor dan dilaksanankan purna waktu," ujarnya, saat dialog publik di salah satu hotel di Jakarta Pusat.

Azas memahami penerapan sistem ganjil genap ini bukan perkara gampang, karena diperlukan berbagai persiapan dan kebijakan pendukung. "Ganjil genap diharapkan bukan hanya kebijakan yang bagus di atas kertas, tapi jangan sampai kedodoran dalam implementasi. Sekarang sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan persiapan dan sosialisasi secara gencar kepada publik agar ada kejelasan sistem ganjil genap yang akan dilakukan diterima sebagai informasi resmi masyarakat," pintanya seperti dilansir situs beritajakarta.com.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menginginkan masyarakat mendukung program Pemerintah Provisi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan dengan penerapan sistem ganjil-genap. "Kita harus mengubah dan mengatur diri kita sendiri, salah satunya dengan membiasakan naik angkutan massal seperti bus Transjakarta. Di sini sangat dibutuhkan kepedulian masyarakat. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa lebih nyaman menggunakan angkutan massal," katanya.

Untuk penerapan sistem ganjil genap sendiri, Udar belum bisa memastikan kapan bisa diterapkan. Yang jelas hingga semuanya siap, termasuk dalam penyediaan angkutan umum yang lebih baik. "Kami masih menunggu kedatangan 684 unit bus Transjakarta untuk memenuhi angkutan massal yang baik," tambahnya

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/03/20/mjydy6-ini-dia-wajah-kemacetan-jakarta-2014

Diprotes Warga, Desain MRT Tidak akan Diubah

VIVAnews - Meskipun warga di sepanjang Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan, memprotes desain jalur Mass Rapid Transit (MRT) yang menggunakan jalan layang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh tidak akan mengubah desain konstruksi pembangunan.
Sebab, menurut Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia, desain konstruksi MRT sudah melalui rangkaian studi dan kajian komperehensif para pakar dari dalam dan luar negeri.
Selain itu, desain tersebut telah disetujui oleh Japan International Coorperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman. "Proyek MRT juga sudah ada amdalnya," kata Cucu di Jakarta, Senin 20 Februari 2012.

Dalam tuntutannya, warga meminta agar konstruksi MRT diganti menjadi desain bawah tanah. Perwakilan warga Fatmawati, Gita, mengatakan MRT layang memberi banyak kerugian. Tidak hanya bagi penduduk sekitar tapi juga karyawan pertokoan sepanjang Jalan RS Fatmawati. Pemilik toko bakal menutup usahanya selama proses pembangunan.

Namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi, karena itu merupakan pilihan terbaik dari berbagai aspek yang dikaji.

Cucu menjelaskan pemilihan tipe layang di jalur Lebak Bulus-Sisingamangaraja didasarkan perhitungan dampak lalu lintas selama periode konstruksi.
Dampak lalu lintas akan lebih besar jika jalur dibangun di bawah tanah. Karena secara metode konstruksi akan membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga sebagian besar jalan harus ditutup. Sedangkan jika dengan struktur layang, secara metode konstruksi, selama pembangunan akan tetap dipertahankan empat jalur.

"Pembangunan jalur bawah tanah juga akan memakan biaya yang jauh lebih besar. Kami memohon pengertian masyarakat karena proyek MRT ini juga diperuntukkan bagi warga Jakarta," ujarnya.

Dia menambahkan sebelumnya juga dilakukan rangkaian sosialiasi kepada publik tentang jalur MRT Jakarta. Antara lain sosialisasi pembebasan lahan koridor MRT Lebak Bulus-Pom Bensin Jalan Fatmawati, Kelurahan Cilandakbarat dan Kelurahan Lebak Bulus pada 30 Agustus 2009, serta sosialisasi amdal pembangunan MRT Jakarta koridor Dukuhatas-Bundaran HI pada 28 Juli 2010. (umi)

Sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/289610-diprotes-warga--desain-mrt-tidak-akan-diubah