Ojek Aplikasi Berhasil Turunkan Kemiskinan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan, angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Meski demikian, menurunnya angka kemiskinan bukan disebabkan kinerja pemerintah dalam hal penyerapan anggaran, melainkan lebih kepada banyak terciptanya lapangan pekerjaan di sektor informal.

"Angka kemiskinan menurun karena lapangan kerja terbuka luas. Hanya sayangnya masih kebanyakan di sektor informal yang masih berperan. Informal kita kan kuat. Seharusnya, sektor-sektor formal digenjot juga supaya penyerapan APBD lebih cepat lagi," kata Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo di kantornya, Kamis (1/10/2015).

Berdasarkan data yang dilansir BPS DKI, penurunan angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengacu pada jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang mereka sebut hanya 398.920 jiwa atau setara 3,93 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta.

Jumlah tersebut lebih kecil 0,16 persen dari jumlah penduduk miskin pada September 2014 yang masih mencapai 412.790 jiwa atau setara 4,09 persen dari total jumlah penduduk.

Nyoto menyebut sejumlah usaha informal yang ia sebut berhasil mengurangi angka kemiskinan, yakni bisnis di bidang makanan dan layanan ojek berbasis aplikasi.

"Kuliner itu kan enggak pernah sepi di Jakarta, termasuk itu (ojek aplikasi). Walaupun katanya dimasalahkan, secara ekonomi itu meng-generate pertumbuhan ekonomi. Berapa banyak orang yang tertampung di Go-Jek, GrabBike, Uber," ujar dia.

Nyoto menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih menggenjot penyerapan anggaran pada triwulan terakhir tahun ini. Sebab, kata dia, penyerapan anggaran sangat membantu pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, belanja pemerintah itu memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teorinya begitu. Di samping belanja masyarakat, belanja pemerintah juga. Kalau sekarang penyerapan anggaran Pemerintah DKI rendah, pertumbuhannya tidak akan meningkat dengan cepat," ucap Nyoto.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/01/20373771/Ojek.Aplikasi.Berhasil.Turunkan.Kemiskinan.di.Jakarta

Kecepatan Berkendara di Jakarta Tinggal 5 Km Per Jam

JAKARTA, KOMPAS.com — Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, saat ini kecepatan rata-rata berkendara di Jakarta pada pagi hari di hari kerja hanya berkisar 5 kilometer per jam. Kondisi itu telah berlangsung sejak empat tahun terakhir, tepatnya sejak 2011.

Berdasarkan data tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari Pasar Minggu ke Manggarai mencapai sekitar 95 menit karena kecepatan berkendaranya hanya 6,1 km per jam.

"Sedangkan dari Cilandak ke Monas waktu tempuh bisa sampai 100 menit karena kecepatan kendaraan cuma 9,4 kilometer per jam," tutur Manajer Proyek MRT untuk sesi jalan layang dari PT MRT Jakarta, Heru Nugroho, dalam seminar tentang pembangunan MRT Jakarta, di Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Menurut Heru, kecepatan berkendara di Jakarta pada pagi hari di hari kerja yang ada saat ini telah jauh menurun dibanding sekitar 1-2 dekade yang lalu.

Sebab, kata dia, data BPS menyebutkan, pada tahun 2000, kecepatan berkendara dari Pasar Minggu ke Manggarai masih sekitar 16 kilometer per jam dengan waktu tempuh 36 menit, sedangkan Cilandak ke Monas sekitar 19 kilometer per jam dengan waktu tempuh 49 menit.

"Pada tahun 1985, kecepatan berkendara dari Pasar Minggu ke Manggarai masih sekitar 26 kilometer per jam dengan waktu tempuh 22 menit, sedangkan Cilandak ke Monas sekitar 24 kilometer per jam dengan waktu tempuh 38 menit," kata dia.

Heru mengatakan, semakin menurunnya kecepatan berkendara di Jakarta merupakan dampak dari semakin meningkatnya jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini yang menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan lalu lintas.

Atas dasar itu, kata dia, pengembangan transportasi massal merupakan salah satu solusi untuk mengurangi dampak kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah dengan membangun layanan MRT yang proyek pembangunannya saat ini masih tengah berjalan dan diprediksi mulai beroperasi paling lambat pada 2018.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/04/11193151/Kecepatan.Berkendara.di.Jakarta.Tinggal.5.Km.Per.Jam

Kawasan Kumuh Akan Dijadikan Rusun dan Ruang Terbuka Hijau

Jakarta - Untuk mengurangi kepadatan penduduk di kawasan kumuh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah kawasan kumuh dengan membangun rumah susun (rusun) dan ruang terbuka hijau.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penataan kepadatan penduduk di kawasan kumuh sedang dilakukan. Rencananya, rumah-rumah yang tidak layak huni akan dibongkar, diganti dengan pembangunan rusun yang menjadi kewajiban 20 persen pengembang.

“Kawasan kumuh harus digantikan dengan rusun. Sehingga warga memiliki rumah yang layak huni. Tidak berupa gubuk reot lagi,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (18/6).

Selain mengubahnya menjadi lahan untuk rusun, lanjutnya, kawasan kumuh juga akan diubah menjadi lebih hijau. Sekitar 40 hingga 60 persen dari kawasan kumuh akan disulap menjadi taman interaktif atau ruang terbuka hijau.

“Kita akan bangun sekitar 40 hingga 60 persen jadi setengah RTH, setengah jadi taman. Jadi di rusun itu nanti ada taman atau RTH. Sehingga tampak lebih hijau, indah dan segar,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah rumah kumuh di ibu kota mengalami penurunan hingga 25 persen. Saat ini terdapat 309 RW kumuh di Jakarta. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh.

Guna mendata rumah kumuh, BPS Jakarta mengukur sejumlah hal. Di antaranya indikator kerawanan terhadap kebakaran dan banjir, kondisi saluran air, kepadatan penduduk, penangkutan sampah, serta banyaknya genangan air.

Hasil penelitian tersebut turut pula menilai bahwa wilayah Jakarta Utara, merupakan kawasan paling kumuh. Di kawasan itu tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh.

Sedangkan penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta akan dilakukan Pemprov terhadap 360 kampung secara bertahap. Rencananya setiap tahun ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran per kampung sebesar Rp 30 miliar-Rp 50 miliar.

Dalam penataan kawasan kampung dalam kawasan kumuh, masing-masing kampung akan mempunyai tematik tersendiri, sesuai dengan kekuatan lokalnya. Misalnya, seperti di Rawajati, Jaksel, akan dijadikan kampung herbal, karena di sana banyak sekali pengusaha herbal.

Lalu, akan dibangun kampung protein di Tegal Parang, sebab di kawasan tersebut terdapat industri tempe dan tahu. Selanjutnya, akan dibangun kampung platform atau kampung panggung di Manggarai, kampung shopping di Poncol, kampung kampus di Tomang, kampung backpacker di Kebon Sirih, kampung tekstil di Kebon Kacang, kampung ikan di Penjaringan, dan Kampung CBD di Tanah Abang.

Seluruh kampung tersebut akan ditata lengkap dengan ruang terbuka hijau (RTH), perpustakaan dan drainase air yang baik sehingga perkampungan yang kumuh dapat tertata lebih baik, lebih manusiawi, dan layak huni.

Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/120479-kawasan-kumuh-akan-dijadikan-rusun-dan-ruang-terbuka-hijau.html