Jakarta akan bangun empat tempat olah sampah

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun empat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Kota (Intermediate Treatment Facilities/ITF) tahun 2016.

"Di dalam master plan pengelolaan sampah, seharusnya keempat ITF itu sudah dibangun tahun ini. Namun, karena ada banyak kendala yang dihadapi, maka keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun sama sekali," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun tahun ini antara lain karena masalah regulasi dan pergantian kepemimpinan DKI Jakarta.

"Selain itu juga disebabkan proses pelelangan yang terkendala serta pemilihan teknologi yang tidak bisa sembarangan. Memang banyak kendalanya, tapi tahun depan kami akan bangun dua ITF yang menjadi tanggung jawab kami," ujar Isnawa.

Ia mengatakan pemerintah provinsi telah menginstruksikan Dinas Kebersihan membangun ITF Sunter dan ITF Duri Kosambi.

"Sedangkan dua ITF lainnya akan menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Jakpro)," katanya tentang pembangunan ITF Marunda dan ITF Cakung Cilincing.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan pembagian tanggung jawab dalam pembangunan fasilitas pengolah sampah tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Dia berharap pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PT Jakpro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2016 disetujui oleh DPRD DKI Jakarta agar pembangunan fasilitas itu bisa segera dijalankan.

"Kalau PMP itu sudah disetujui oleh DPRD dan surat penugasan dari Gubernur sudah dikeluarkan, maka kami akan segera mengalokasikan anggaran untuk pembuatan basic design, analisa mengenai dampak lingkungan sekaligus dokumen pelelangannya," ungkap Asep.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/525595/jakarta-akan-bangun-empat-tempat-olah-sampah

DKI Perbanyak Bank Sampah Berbasis Jakarta Smart City

JAKARTA (Pos Kota) – Penanganan sampah non-organik melalui bank sampah kini sedang digalakkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta di tingkat RT/RW. “Melalui bank sampah, warga akan menjadi terbiasa memilah sampah untuk ditabung,” ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, Minggu (18/10).

Saat ini ada sekitar 234 titik bank sampah yang ada di Jakarta. Ke depannya, jumlah titik ini akan ditambah agar semakin banyak sampah non-organik yang ditangani, sekaligus juga agar semakin banyak nasabah bank sampah yang semakin peduli untuk memilah sampah.

Namun ada sejumlah hal yang menghambat kelancaran transaksi bank sampah. Sebagian besar pengelolaan bank sampah saat ini masih menggunakan metode manual. Ada yang menyetor dicatat dalam buku tebal dan besar, jadi proses pencatatan lambat. Jumlah uang dan transaksi pun tidak terbuka. “Selain itu setiap bulan petugas bank sampah harus melaporkan ke Dinas Kebersihan, jadi kerja dua kali, memindahkan data dari buku ke komputer dulu,” papar Adji.

Demi meningkatkan pelayanan dengan proses yang tersistem, PT Cipta Srigati Lestari menawarkan Sistem Informasi Bank Sampah (SiBAS) untuk menunjang salah satu implementasi smart card untuk Jakarta Smart City.

SiBAS dibangun agar dapat meningkatkan efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan bank sampah serta pelaporan aktivitas bank sampah kepada pemerintah daerah dengan media smart card dan berbasis komputasi awan (cloud). “Jadi lebih mudah dalam pengoperasian dan perawatan sistem, serta kemudahan akses dari lokasi dengan koneksi internet,” ujarnya.

Menurutnya perangkat yang akan digunakan dalam SiBAS adalah smart card yang akan berfungsi sebagai kartu ATM untuk nasabah, dan smartphone Android dengan fitur Near Field Communication (NFC) yang dipegang oleh petugas bank sampah.

Petugas bank sampah tinggal menempelkan kartu nasabah bank sampah di smartphone untuk mencatat semua transaksi bank sampah. Jadi pencatatan transaksi lebih cepat. Smart card-nya sendiri menjadi media yang ringkas dan aman untuk penyimpanan data serta pemrosesan transaksi.

Bagi nasabah, layaknya kartu ATM, mereka bisa mengetahui jumlah uang dan transaksi yang sudah dilakukan. Kartu ATM untuk bank sampah ini sudah mulai diujicoba di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Cipta sebagai penyedia smart card untuk bank sampah ini, berencana akan memproduksi sekitar dua ribu smart card untuk memenuhi kebutuhan implementasi SiBAS di titik-titik bank sampah wilayah Jakarta sebagai pilot project.

Diharapkan ke depan ada korporasi yang menjadikan SiBAS ini sebagai program Coporate Social Responsibity (CSR)-nya. Sehingga, kartu pintar ini dapat diterapkan ke seluruh bank sampah di Jakarta. Jika masing-masing RW saja ke depan berdiri satu unit bank sampah, maka ada 2.700 lebih bank sampah di Jakarta.

Sumber : http://poskotanews.com/2015/10/18/dki-perbanyak-bank-sampah-berbasis-jakarta-smart-city/

Sampah Masih Jadi Masalah, BMW : Ahok Tak Konsisten Jalankan Perda

Jakarta, HanTer - Pemandangan Ibukota masih jauh dari kata bersih dan indah. Pasalnya ada saja tumpukkan sampah yang masih terlihat lengkap dengan aroma tak sedap hingga lalat beterbangan kian kemari.

Jakarta tentu masih sangat berbeda dengan Rotterdam yang taman-taman kotanya dipenuhi bunga Tulip serta aneka kembang warna warni, sehingga bukan lalat yang gampang terlihat tapi kumbang, lebah madu dan kupu-kupu.

Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan Jakarta yang masih terlihat amburadul ini karena dari persoalan sampah saja belum bisa ditangani dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak konsisten dengan peraturan daerah (Perda).

"Sampah yang masih terlihat di berbagai penjuru Ibukota ini karena Ahok tidak konsisten melaksanakan perda nomor tiga," ujar Amir kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Dijelaskannya setelah Perda Nomor 3, ada lagi peraturan gubernur atau Pergub yang setelah disusun harus segera disosialisasikan kemudian dijalankan secara konsisten.

"Setelah Perda kan ada Pergub yang mengatur, bagaimana penanganan sampah oleh dinas terkait maupun rekanan. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik dan konsisten? Kalau kita lihat sekarang kan tidak," bebernya.

Selain itu ditambahkannya bagaimana dengan penyerapan anggaran terkait kebersihan di Ibukota. "Apakah sudah maksimal? Pemerintah kan harus sangat memperhatikan (kebersihan) masalah mendesak ini," ungkap Amir.

Sementara itu Asyiah (48) warga Grogol, Jakarta Barat (Jakbar) mengeluhkan penanganan masalah sampah yang masih jauh dari harapan. "Seperti misalnya keterlambatan merespon adanya tumpukkan sampah pasar maupun rumah tangga. Jangan sudah kesiangan sampah berbau busuk baru diangkat, mengganggu warga dan pengendara. Aromanya kan menyengat terbawa angin," ujarnya.

Selain itu ancaman hukuman denda Rp500 ribu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingg tidak membuat warga Ibukota menjadi jera membuang sampah di sembarang tempat. Ini seperti terlihat dari banyakn tempat pembuangan sampah liar di wilayah Jakbar.

"Belum lagi sampah yang dibiarkan lama menumpuk di pasar tradisional. Warga jelas terganggu dan sangat tidak menyukai hal ini," ucap Ibu Rumah Tangga dan seorang wirausaha ini menyesalkan kondisi terbut.

Untuk diketahui di Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.

Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi sebelumnya mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. Namun belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakabar. Idealnya 1500 petugas PHL dengan delapan armada truk.

"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," terang Nuryadi.

Parahnya lagi Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.

Di tempat terpisah Kasudin Kebersihan Pemkot Jakarta Barat, Anggiat Toga Torop mengatakan, pihaknya terkendala dengan minimnya fasilitas, antara lain truk sampah dan Pekerja Harian Lepas (PHL). "Kami berharap dibuatkan TPST," harapnya.

Selain itu Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. "Sayangnya belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakarta Barat.

"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.000 unit truk sampah untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah Ibu Kota yang jumlahnya mencapai 6.700 ton per hari. Saat ini, DKI hanya punya 450 truk sampah.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim membenarkan bahwa truks sampah memang kurang. Ibukota butuh 1.000 unit truk sampah. "Idealnya kita harus punya 1.000 unit truk sampah, supaya seluruh sampah di Jakarta bisa terangkut setiap hari," ujar Ali.

Demikian juga masalah yang dihadapi oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan. "Ada 1.300 ton sampah di 10 Kecamatan yang setiap hari ada di Jakarta Selatan. Truk sampah (penambahannya) sangat dibutuhkan," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Budi Mulyanto yang juga mengeluhkan banyaknya truk sampah yang rusak.

Sumber : http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/10/03/43281/28/18/Sampah-Masih-Jadi-Masalah-BMW-Ahok-Tak-Konsisten-Jalankan-Perda

Jakarnaval, Pasukan Orange Sindir Warga yang Buang Sampah Sembarangan

JPNN.com JAKARTA -- ‎Ribuan warga Jakarta sangat antusias menyambut rombongan kendaraan pasukan orange alias Dinas DKI Jakarta yang ikut dalam rombongan parade Jakarnaval, Minggu (7/6) petang.

Pasalnya, rombongan ini paling meriah karena semua petugasnya yang berseragam oranye berjoget diiringi lagu dangdut di atas truk sampah.

Namun, bisa jadi banyak warga yang merasa tersindir karena setelah mendekat, beberapa petugas ternyata membawa tulisan di poster-poster kecil yang meminta tidak lagi ada yang membuang sampah sembarangan.

'Ingat, habis Jakarnaval jangan buang sampah sembarangan ya,' kata beberapa petugas Dinas Kebersihan tersebut sambil melambaikan tangan pada warga.

Banyak tulisan-tulisan sindiran yang dibawa para petugas dinas kebersihan itu untuk warga. Ada yang menulis 'Percuma Gaya Keren, kalau masih Buang Sampah Sembarangan' , Katanya I Love Jakarta, tapi Buang Sampah Sembarangan'‎.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/06/07/308308/Jakarnaval,-Pasukan-Orange-Sindir-Warga-yang-Buang-Sampah-Sembarangan

Perlu Sanksi untuk Mengatasi Tumpukan Sampah di Sungai

Jakarta - Imbauan dan larangan agar tidak membuang sampah, kerap dijumpai di pinggir sungai di Provinsi DKI Jakarta.

Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.

Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.

Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.

"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).

Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.

Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.

"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.

Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.

Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.

"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.

Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.

"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.

Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.

Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.

Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.

Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet

Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.

"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.

Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.

"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.

Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.

Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.

Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.

Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.

Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html

Sesudah Puluhan Tahun Warga Ciracas Terbiasa Buang Sampah di Lokasi Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampah menjadi masalah besar kebersihan di DKI Jakarta, tak terkecuali di Jalan H Jum RT 09/01, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk sekian lama, warga terbiasa membuang sampah di sebuah lahan kosong milik warga. Upaya pembenahan pun tak semudah kata-kata.

Di lokasi itu, tumpukan sampah menggunung di Sungai Cipinang. Di atas lahan seluas 1.000 meter persegi itu terlihat aneka sampah, mulai dari plastik bekas pakai, popok, botol minuman, hingga batang pohon. "Ini sudah puluhan tahun," ujar NM, warga setempat kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2014).

Ketinggian gunungan sampah itu sudah mencapai 10 meter. Salah injak di sana, bisa seketika hilang keseimbangan berdiri. Lahan di tempat tumpukan sampah yang dikira tanah, bisa jadi hanya perkakas plastik yang langsung kempis ketika diinjak.

Aroma tak sedap pun menguar di areal tersebut. Menurut NM, lokasi ini merupakan tanah warga yang pemiliknya mengizinkan warga membuang sampah di sana. Bentuk sampah yang menggunung, menurut NM adalah kemauan sang pemilik lahan. Tujuannya, mencegah sampah jatuh ke kali. Namun, setiap kali hujan turun, tak ayal sampah tetap saja terbawa air hujan.

Sampah yang sedikit demi sedikit terbawa ke sungai itu pun tak pelak membuat kali berwarna pekat. Endapan pun semakin tinggi, terlihat dengan lumpur yang membayang di permukaan air.

Warga lain, MR, mengatakan tumpukan sampah dan bau yang ada sudah tak lagi jadi gangguan bagi warga. Menurut dia, sampah di kawasan itu juga sudah berubah jadi tanah. "Itu kan tanah sampah ditumpuk tanah lagi. Sampah lagi, sampahnya numpuk jadi tanah sampai tinggi. Saya biasa aja enggak keganggu," ujar dia.

Namun, kata MR, sekarang banyak warga yang langsung membuang sampah di kali. "Soalnya kalau buang di sini lagi, didenda Rp 500.000 sama RW," ucap dia. Saat perbincangan ini terjadi, Kompas.com melihat seorang warga mendekati kali dan melemparkan plastik yang semula dia bawa ke sungai.

Pembenahan dan denda

Sementara itu, Ketua RW 01, Juli Karyadi mengatakan, tanah tempat onggokan sampah tersebut berada merupakan tebing yang tertutup dengan sampah. Lahan itu, kata dia, adalah atas nama 6 orang yang masih satu keluarga. "Saya dengar sih sudah mau dijual. Katanya nanti di area ini mau dibangun rumah," kata Juli.

Menurut Juli, sebelum dia menjadi Ketua RW pada dua tahun lalu, sampah di lahan itu tak termasuk sampah yang diangkut oleh Dinas Kebersihan. Dia membenarkan, selama puluhan tahun onggokan sampah berada di sana. Begitu menjadi Ketua RW, Juli meminta ada pengangkutan sampah secara rutin, yang itu pun tak langsung dilayani Dinas Kebersihan.

Areal itu, lanjut Juli, semula juga tak ditutup seng sehingga terlihat jelas dari Jalan H Jum yang lokasinya jauh di atas lahan ini. Ujung tumpukan sampah pun dulu terlihat rata dengan jalan warga. Juli mengaku di masa kepengurusannya lahan itu ditutup seng sehingga tak lagi terlihat dari jalan.

"Memang sudah puluhan tahun diizinkan buang sampah sama pemilik. Ya, warga pada buang di tanah ini sampai akhirnya itu sampah ngalir ke kali. Kalinya mampet dan rumah warga yang di bawah imbasnya kena banjir," tutur Juli.

Sejak menjabat itulah Juli mulai membenahi kebiasaan warga soal sampah ini dengan memindahkan tempat pembuangan sampah. Di satu lahan kosong berjarak sekitar 500 meter dari tempat gunungan sampah itu berada, Juli membuat tempat penampungan sementara.

Sebanyak 12 RT diwajibkan membuang sampah di tempat baru yang berlokasi tepat di belakang kantor Sekretariat RW 01. Bila masih ada warga yang membuang sampah di kali atau lokasi gunungan sampah lama, ia akan mengenakan denda Rp 500.000 untuk efek terapi kejut.

Keberadaan lokasi penampungan sampah baru tak membuat semua masalah teratasi. Juli mengatakan pernah suatu ketika sampah di lokasi baru tak terangkut selama hampir dua pekan. Berkali-kali telepon ke Dinas Kebersihan mendapat beragam alasan, termasuk ketiadaan mobil pengangkut sampah.

"Sekarang dua hari sekali minta angkut. Saya harap warga jangan sampai buang sampah ke kali yang nantinya malah ke hilir. Kasihan yang kena banjir yang bawah," ujar Juli. "Kalau ada warga ketangkep buang sampah di kali atau tempat lama, kena tipiring sesuai aturan Perda."

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/05/08073011/Sesudah.Puluhan.Tahun.Warga.Ciracas.Terbiasa.Buang.Sampah.di.Lokasi.Ini.

Seusai Syukuran Rakyat, Monas Jadi Lautan Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com —Syukuran Rakyat Salam 3 Jari yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014), nyatanya mengubah keadaan di kawasan itu. Sampah-sampah berserakan di semua sudut Monas. Tempat wisata di pusat Ibu Kota itu kini terlihat bak lautan sampah di tempat penampungan sampah.

Di sisi timur, silang Monas tenggara, selatan, silang Monas barat daya, barat, silang Monas barat laut, utara, dan silang Monas timur laut tidak ada satu area pun yang tidak luput dari sampah. Taman-taman hijau dengan rerumputan pendek itu kini "berwarna-warni", sampah yang mendominasi warna-warni itu. Rumput tak terlihat lagi dari segi ruang terbuka hijaunya.

Berbagai sampah plastik, mulai dari koran, kertas, bungkus makanan, bungkus minuman, botol minuman, styrofoam bekas pakai, kulit kacang, dan sampah lain memenuhi Monas.

Kondisi itu bukan di taman saja, di pelataran konblok kawasan Monas, sampah juga berserakan. Bahkan, area konblok menjadi bagian yang sulit dibersihkan oleh para petugas kebersihan.

Di kawasan ini, terlihat tim kebersihan unit pengelola (UP) kawasan Monas bergerak sejak pukul 05.00 untuk membersihkan taman. Ada yang tengah menyapu, menyiram taman agar sampah yang menempel mudah terangkat. Ada pula yang sibuk memunguti bagian kecil, seperti kulit kacang yang terselip di konblok taman Monas.

Seorang petugas kebersihan UP Monas, Yasri, mengungkapkan, sejak pagi, ia dan petugas lain sibuk membersihkan kawasan itu agar kembali bersih seperti biasanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/21/08311921/Usai.Syukuran.Rakyat.Monas.Jadi.Lautan.Sampah

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Langsung Ditilang

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sanksi tersebut berupa surat tilang langsung.

"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.

"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.

Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.

Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.

Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang

Program Kali Bersih 'Omdo', Sampah Satu Ton Numpuk di Kali Angke

Jakarta, HanTer – Program Kali Bersih (Prokasih) sudah 20 tahun dicanangkan. Kenyataannya, program itu masih ‘mandul’, alias cuma ‘omdo’ (Omong Doang). Buktinya masih terdapat kali yang kotor. Seperti Kali Angke, Jakarta Barat, ada satu ton lebih sampah menumpuk di kali itu. Air di kali itu pun hitam pekat.

“Selama ini Pemprov DKI hanya sebatas punya program, sedangkan pelaksanaan untuk mengatasi sampah nihil. Soal Prokasih, misalnya. Sudah dua puluh tahun dilontarkan program kali bersih (prokasih), nyatanya kali di Ibukota bukanya semakin bersih malah semakin kotor dan airnya hitam. Prokasih cuma omdo,” ujar pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjawab Harian Terbit, Minggu (28/9).

Menurutnya selama ini pendekatan yang dilakukan Pemprov DKI hanya sebatas penangan program seperti pengerukan kali dan pendekatan proyek. Seyogyanya hal tersebut dibarengi dengan pemberdayaan di masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga, industri, dan limbah ke dalam kali tanpa rasa berdosa.

“Ini memang perlu sinergitas mulai dari RT/RW nya lurah agar mendorong partisipasi masyarakatnya agar mengerti bahwa sampah adalah masalah bersama,” ujarnya.

Dihubungi terpisah Wakil Kepala Dinas (Wakadis) Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, sampah di Kali Angke Jakarta Barat yang ada di pinggir jalan disebut keterniaga. Dia berdalih karena setiap pagi memang rutin terdapat Pasar Subuh. Sehingga terjadi penumpukan sampah baik di badan jalan, trotoar, dan Kali Angke.

“Disana sudah kami tempatkan petugas dinas kebersihan sampah Kali Angke Kecamatan Grogol Petmaburan,” ujar Isnawa kepada Harian Terbit. Minggu (28/9).

Pengambilan sampah tersebut, lanjut dia, rutin dilakukan setiap pagi dan sore sebanyak 2-3 kali pengambilan sampah dengan truk sampah. Karenanya, sejak tahun lalu, permasalahan sampah, kali, waduk, dan danau menjadi tugas dinas kebersihan. “Sampah setiap harinya selalu ada. Kadang orang lewat taro sampahnya di situ karena beranggapan itu sering jadi lokasi liar,” ujar dia.

Dirinya mengklaim masalah sampah yang ada di Kali Angke disebabkan adanya pasar darurat setiap hari. Serta sampah kali yang lewat dari pintu air terbuang ke Kali Angke. Karenanya sampah akan sedikit jika aktivitas PKL dan pasar liar sudah tidak ada.

“Mungkin mohon bantuan pak Walikota Jakarta Barat untuk menertibkan pasar liar. Kalau tugas kita rutin setiap hari,” ungkapnya.

Pantauan Harian Terbit pemandangan di sepanjang Kali Ciliwung atau yang lebih dikenal Banjir Kanal Barat di sisi jalan raya Latumenten, Jakarta Barat sangat tak indah dipandang mata. Pasalnya kali yang airnya berwarna hitam tersebut dipenuhi oleh sampah yang mengapung. Padahal kali ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan apartemen Season City dan apartemen Latumenten.

Terdapat sampah yang menumpuk di pinggiran Banjir Kanal Barat tersebut, bahkan ada bagian dari batang pohon yang teronggok begitu saja. Kali dengan lebar kurang lebih 20 meter ini sangat mencolok jika dibiarkan kotor dan mengganggu pemandangan kota.

Menurut seorang warga Jelambar, sampah di kali itu bukan karena ulah warga Jakarta Barat. "Sampah di kali bukan dari warga sini, itu kiriman dari Bogor. Dari jaman Pak Harto, kalau buang sampah di kali akan didenda udah ada, jadi warga di sini udah pada ngerti. Asal tahu aja sampah di Jakarta kan dibuang di Bekasi, kalau dibuang di Bogor bisa sampe lagi ke sini," ujar Haryanto (62) kepada Harian Terbit, Minggu (28/9).

Untuk diketahui terdapat ribuan warga dengan rumah-rumah kecil dan padat, hidup menetap di pinggir jalan alternatif atau lebih dikenal dengan jalan Petak Kodok, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan di seberangnya lagi adalah jalan alternatif kedua yang lebih dikenal dengan jalan Petak Seng, kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, dimana sepanjang jalan terlihat sangat kotor dipenuhi sampah.

Tetapi di sepanjang jalan Petak Seng hanya sedikit warga yang menempati, sembari berjualan minuman dan rokok. Berbeda dengan jalan Petak Kodok, dimana padatnya rumah-rumah mungil warga yang menyatu dengan warung kelontong, usaha tahu gejrot, mainan anak, burung merpati bahkan play station di pinggir jalan yang lebarnya sekitar 5 meter.

Menurut Haryanto, usaha warga Angke dalam mencukupi kebutuhan keluarga itu sudah digeluti lama dan tidak ada hubungan dengan sampah yang menumpuk di pinggir kali atau yang mengapung.

"Karena sampah itu kiriman aja. Apalagi kalau hujan, sampah-sampah numpuk di depan jembatan depan Season City, karena jembatannya rendah. Beberapa bulan lalu saya lihat ada eskavator bersihin sampah di situ," ujarnya.

Jamaluddin (50), abang ojek yang sudah bertahun-tahun mangkal di pinggir jalan raya Latumenten menambahkan, petugas dinas kebersihan tiap hari terlihat.

"Petugas kebersihan tiap hari terlihat, bersihin jalan, ada juga yang bersihin kali, tapi sampah datang aja terus dan mengapung. Kalau hujan nanti akan terlihat lebih banyak dan menumpuk, itu yang buang bisa orang Tanah Abang karena kali ini nyambung dari Tanah Abang, atau bisa juga dari Bogor," ujarnya.

Lebih lanjut Yayat Supriyatna mengemukakan, perlu dibangun sinergitas dari Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Sehingga masalah sampah di pinggir jalan dan kali dapat dibereskan.

Dia mencontohkan, di Surabaya para ulama melakukan pendekatan kultur bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini dinilai efektif karena dapat mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

“Kita memang harus lakukan program kluster berbasis wilayah. Agar masalah sampah dan sungai dibagi tangung jawabnya antara dinas dan masyarakat secara bersama. Karena jika hanya berbicara proyek tidak akan selesai,” ungkapnya.

Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/29/9000/18/18/Program-Kali-Bersih-Omdo-Sampah-Satu-Ton-Numpun-di-Kali-Angke

Jakarta Kebanjiran Sumbangan Truk Sampah

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014 kebanjiran sumbangan truk sampah. Hingga saat ini Dinas Kebersihan DKI mencatat sudah menerima 74 unit truk sampah dari berbagai asosiasi perusahaan.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji menuturkan, truk sampah tidak bisa langsung digunakan. Terlebih dahulu harus dicatatkan sebagai aset di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Kemudian proses selanjutnya kelaikan truknya. Serta pengurusan surat operasional. Proses di BPKD itu memerlukan waktu lebih dari satu bulan," ujar Isnawa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Dinas Kebersihan DKI bakal mengecek berbagai kelengkapan dan fasilitas yang ada di dalam truk sampah, seperti saringan air kotor, dan lainnya. Apabila ada bagian yang kurang, Dinas Kebersihan DKI langsung menambahnya kemudian disebar ke kecamatan, kelurahan, air, sungai dan waduk.

Beberapa perusahaan swasta telah berbaik hati kepada Pemprov DKI dengan menghibahkan truk-truk sampah itu. Perusahaan yang tahun ini menghibahkan truk-truknya ke DKI adalah dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) sebanyak 2 unit, PT Gaya Makmur Mobilindo 2 unit, Bank Mandiri 3 unit, Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa 53 unit, dan Petrillum Assosiation sebanyak 14 unit.‎

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/66471-jakarta-kebanjiran-sumbangan-truk-sampah.html

6 Tahun Jadi Tukang Sampah Gaji Jaya Hanya Rp500 Ribu per Bulan

Jakarta, HanTer - Jalanan yang bersih dan pemandangan indah serta sampah yang tidak menumpuk adalah kerja nyata dari para petugas kebersihan di berbagai wilayah di Jakarta ini.

Namun pernahkah kita melihat kehidupan mereka yang sehari-hari berjibaku dengan sampah dan telah terbiasa dengan busuk, karena mau tidak mau lingkungan harus tetap bersih asri dan terjaga kebersihannya.

Saat ditemui Harian Terbit, Jaya Wijaya (32) seorang tenaga kebersihan di wilayah Taman Ratu, kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengatakan, menjadi petugas kebersihan baginya sudah dianggap suratan takdir. Jaya begitu panggilan akrab lelaki ini terlihat dekil dengan wajah yang lelah karena sehabis bekerja.

"Kadang saya bekerja bisa sampai malam hari. Sudah 6 tahun bekerja sebagai tenaga kebersihan di Taman Ratu, sejak tahun 2009. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bekerja menyambung hidup," kata Jaya, di warung kopi Taman Ratu, Jakarta Barat, Rabu (16/7).

Jaya mengisahkan, dengan gaji sebulan Rp500 ribu, berupaya mencukupi kebutuhan hidup bersama seorang anaknya yang baru berumur 2 tahun dan tinggal bersama istrinya di kontrakan. "Gaji sebulan Rp500 ribu, ya nggak cukup mas, hanya saya berusaha juga mengumpulkan gelas dan botol-botol plastik dikiloin saya jual, lumayan buat nambah penghasilan," tutur Jaya polos.

Bapak yang sempat mengenyam bangku SD ini semula ingin bekerja dibidang lainnya, namun sulit mendapatkan pekerjaan saat ini, bahkan ada seorang kawannya yang bergelar sarjana sudah lama menjadi petugas kebersihan.

"Sulit cari kerja sekarang, senior saya juga keliling jadi tenaga kebersihan, dia mah udah lebih dari 10 tahun, kita kenal namanya hanya Bejo aja. Dia sarjana, tapi sampai sekarang begitu aja terus. Kami semua di wilayah ini ada 20 orang, Bejo itu termasuk yang paling tua," ujar Jaya.

Jaya mengaku asli dari Karawang, Jawa Barat. Merantau ke Jakarta karena di kampung merasa sulit mendapatkan pekerjaan. "Di kampung sulit mas, yah di sini cukuplah walau masih kost sebulan Rp350 ribu," ucapnya. Saat ditanyakan apakah dari pihak RT RW yang memberikannya gaji, apakah sudah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), Jaya menggeleng. "Belum, kalau THR tahun-tahun pertama kerja kami dapat Rp300 ribu per orang, tahun lalu udah sebulan gaji Rp500 ribu," sambungnya.

Menurut Jaya, beruntung ada saja warga yang sudi berbagi rezeki selama ia bertugas menjadi tenaga kebersihan yang saban hari berkeliling mengumpulkan sampah atau menyapu jalanan. "Untungnya selama jadi petugas kebersihan, ada saja warga di sini yang ngerti, ngasih jajan buat anak saya atau uang rokoklah gitu," bebernya.

Kedepan Jaya berharap gajinya bisa naik dan THR dibayarkan beberapa hari sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah. "Ya, gimana ya. Saya pengennya naik gaji dan THR paling nggak bisa cair beberapa hari sebelum Idul Fitri," ucapnya malu-malu.

Selain itu, Jaya menjelaskan pemerintah semestinya bisa menyediakan tempat penampungan sampah. "Dari pemerintah tidak menyediakan tempat, untungnya dari orang-orang di sini nyediain tempat, kalau nggak kan diusir, gerobak-gerobak mau dikemanain? Jokowi - Ahok sebaiknya meresmikan Dipo tempat penampungan sampah, adanya di atas kali di Taman Ratu ini," pungkas Jaya yang ditemani Sahrul (19) seorang pemuda yang mengais rezeki dengan menyebrangkan anak-anak sekolah di kali Sekretaris.

"Saya kerja nyebrangin anak-anak sekolah di kali Sekretaris. Udah setahun kerja, mau cari kerja lain masih sulit. Setiap anak bayar Rp500 perak sekali nyebrang," kata Sahrul.

Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/07/17/5284/28/18/6-Tahun-Jadi-Tukang-Sampah-Gaji-Jaya-Hanya-Rp500-Ribu-per-Bulan

Ancam Mogok Angkut Sampah di DKI Jakarta

JAKARTA - Puluhan pengusaha pengangkut sampah menuntut Dinas Kebersihan DKI segera melunasi ongkos jasa pengangkutan sampah yang belum dibayar sejak Januari hingga Juni tahun ini.

Para pengusaha mengancam bulan depan jasa pengangkutan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi tidak juga dilunasi, akan melakukan mogok mengangkut sampah.

Seorang pengusaha pengangkut sampah yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak diubahnya sistem pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI per Januari, dia dan puluhan pengusaha pengangkut sampah lainnya di ibukota belum menerima pembayaran sepeserpun.

Padahal seharusnya setiap bulan Dinas Kebersihan mempunyai kewajiban membayar biaya angkut sampah ke perusahaanya sekitar Rp 300 juta. Akibatnya untuk membayar karyawan dan pembelian bahan bakar truk sampah, para pengusaha terpaksa menggunakan dana pribadi, bahkan tidak sedikit yang berhutang ke pihak bank.

"Informasi yang saya terima lebih dari 40 perusahaan pengangkut sampah yang bekerjsama dengan dinas kebersihan, seluruhnya belum dibayar. Dinas Kebersihan sendiri mempunyai tunggakan ke perusahaan saya mencapai Rp 1,8 miliar," kata dia.

Menurut pengusaha yang beroperasi mengangkut sampah di wilayah Jakarta Utara ini, dia bersama pengusaha lainnya pernah mengadukan keterlambatan pembayaran jasa angkut sampah tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dua bulan silam. Namun hingga kini belum ada titik terang bakal dilunasi.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI sejak akhir Desember 2013 menerapkan sistem baru dalam pengangkutan sampah. Sistem baru tersebut akan diberlakukan mulai tahun ini. Sistem pengangkutan sampah yang baru dengan menggunakan sistem zona alias wilayah. Alhasil, setiap operator pengangkutan sampah bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayahnya serta menentukan berapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang dibutuhkan.

Selain itu, Pemprov DKI juga menerapkan sistem pembayaran per rit (bolak-balik). Kebijakan ini dinilai jauh lebih baik dibanding sistem pembayaran per jam yang sebelumnya dilakukan dinas kebersihan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengungkapkan, keterlambatan jasa pengangkutan sampah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada di Dinas Kebersihan DKI. Untuk itu dia mengimbau agar intansi yang mengurus sampah warga ibukota itu lebih baik dibubarkan saja.

"Lebih baik dibubarkan saja diganti menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini diharapkan lebih efektif," kata Victor, Minggu (13/7).

Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Edningtyas mengakui adanya keterlambatan pembayaran jasa pengangkutan sampah dari lima wilayah ibukota ke TPST Bantar Gebang. Namun dia berjanji, sebelum Hari Raya Idul Fitri, seluruh kewajiban Pemprov DKI dapat diselesaikan.

"Sekarang kami masih mengurus administrasinya, tinggal sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Lebaran, semua sudah dilunasi," kata wanita yang akrab disapa Tyas ini.

Tyas menjelaskan, volume sampah di Jakarta memang cenderung meningkat setiap harinya. Diperkirakan volume sampah yang dihasilkan warga per hari mencapai 7.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 5.200-5.500 ton dibuang ke TPST Bantar Gebang, sementara sisanya diolah oleh warga atau diambil pemulung. Untuk mengangkut sebanyak itu, Pemprov DKI membutuhkan sedikitnya 900 truk sampah.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/13/245998/Ancam-Mogok-Angkut-Sampah-di-DKI-Jakarta-

Idealnya, Tiap RW di DKI Punya TPS Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap kelurahan bahkan Rukun Warga di DKI Jakarta, idealnya punya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Saat ini baru 20-an persen titik penjemputan sampah yang sudah berupa TPS sampah. Lagi-lagi, lahan jadi kendala untuk memenuhi kebutuhan TPS sampah.

"TPS itu semua kelurahan harusnya ada. Bahkan setiap RW harusnya punya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Edinigtyas Kusumadewi, saat ditemui wartawan, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014) malam.

Saptastri mengatakan saat ini tercatat sekitar 1.000 titik penjemputan sampah di DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sebut dia, hanya 210 tempat penjemputan yang berupa TPS sampah. Selebihnya, sebut dia, adalah tempat pengumpulan sampah atau kontainer.

Menurut Saptastri, mewujudkan TPS sampah di setiap RW bukan perkara mudah. Di DKI, sebut dia, ada 2.700 RW. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan idealitas TPS sampah itu, kata dia, adalah lahan.

"Memang harus cari tanah, ada instruksi gubernur untuk membebaskan lahan. Sambil pararel, tentunya kalau belum dapat, harus menyewa," ujar wanita dengan sapaan Tyas ini. Menurut dia, setiap TPS sampah butuh lahan sekitar 300 meter persegi.

Selain luasan lahan, TPS sampah juga harus ramah lingkungan. "Artinya, memenuhi prinsip ekologi," ujar Saptastri. Sempitnya lahan di DKI, kata dia, menyebabkan lokasi TPS sampah terpaksa berdampingan dengan pemukiman warga.

Upaya yang bisa dilakukan dengan kondisi TPS sampah tersebut, lanjut Saptastri, adalah dengan menanam beragam tanaman yang bisa mengurangi bau sampah. "Tanaman pecegah bau itu misalnya bambu atau bunga melati, untuk di sekelilingnya. Di negara maju seperti ini sudah ada," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/25/0401461/Idealnya.Tiap.RW.di.DKI.Punya.TPS.Sampah

Buang Sampah Sembarang di Jakarta, KTP Ditahan

VIVAnews - Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, geram dengan perilaku warga DKI Jakarta yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan.

Terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan, Ahok akan mengambil tindakan tegas berupa menahan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, Ahok akan mempersulit pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.

Menurut mantan Bupati Kabupaten Belitung Timur ini, langkah tegasnya diambil karena selama ini warga terkesan 'bandel' dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban.

"Ini sudah kami bahas di rapim tadi. Walaupun cuma tipiring (tindak pidana ringan), saya enggak bisa mengontrol Anda. Mau hukum push up? Aku bukan tentara. Kamu mau tuntut saya? Ya sudah, aku kerjain Anda juga. Saya catat KTP kamu, aku tarik, kalau masih kurang ajar, seluruh kartu keluarga kamu, urusan apapun di DKI, aku enggak mau urusin," ujarnya.

Menurut Ahok, perilaku warga DKI yang senang membuang sampah sembarangan ini telah membuat Kota Jakarta terkenal akan kejorokan dan kekotorannya. Selain itu, uang pajak dari masyarakat jadi terlalu banyak terpakai untuk menangani pembuangan sampah dari DKI Jakarta.

"Satu tangan buang sampah. Kalau ada sejuta orang ya berarti ada sejuta tangan yang buang sampah. Penuh nih Jakarta sama sampah. Jadi kotor, jorok. Dan saya pakai uang Anda juga sampai Rp400 ribu lebih buat buang sampah-sampah itu diangkut sampai ke Bantar Gebang," katanya.

Peraturan ini, menurut Ahok, akan segera diterapkan begitu seluruh anak buahnya siap dan berani untuk memberikan hukuman yang tegas tersebut kepada warganya sendiri. Ia mengaku masih menyusun strategi guna mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pengurus pemerintahan di level jabatan yang lebih rendah.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/510934-buang-sampah-sembarang-di-jakarta--ktp-ditahan

Sampah Berserakan di Kota Tua, Petugas Kebersihan Mengaku Belum Digaji 3 Bulan

Jakarta - Sampah tampak berserakan dan menumpuk di sudut tempat wisata Kota Tua, Jakarta, Minggu (8/06). Suasana pun terasa kumuh. Rupanya, hal ini terjadi karena petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Barat belum digaji selama tiga bulan sejak Maret hingga Mei kemarin.

"Saya bekerja setengah kurang semangat, kurang yakin. Takutnya saya ini kerja dibela-belain, nggak ada gaji, gimana? Coba kalau ketahuan gajinya, semangat," keluh Roby Suwarno (41), petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Barat ketika ditemui di Lapangan Fatahilah, Kota Tua, Jakarta Barat.

Roby mengaku ia dan teman-temannya dijanjikan upah sebesar Rp 2,4 juta per bulan sebagai pekerja kontrak dari Dinas Kebersihan. Namun, sejak Maret lalu pria yang tinggal di Kampung Muka, Ancol ini, belum menerima upahnya bekerja sebagai petugas kebersihan Jakarta Barat.

"Total, Rp 7,2 juta belum dibayar. Saya kerja kan mengharapkan gaji untuk makan. Kalau sampai tiga bulan nggak turun, bingung keteteran, punya utang juga. Kena pikiran. Kerja karena kena pikiran jadi kurang semangat," imbuh pria beranak dua ini.

Kinerja yang kurang optimal ini membuat kebersihan tempat wisata Kota Tua menjadi terabaikan. Akibatnya, pengunjung merasa terganggu. Padahal, Kota Tua adalah salah satu ikon wisata kota Jakarta.

"Kurang kebersihannya, ya terganggu juga. Masyarakatnya juga kurang peduli. Saya nggak pernah lihat petugas kebersihan juga," ungkap Edy Widodo (29), salah satu pengunjung Kota Tua.

Hal yang sama juga dialami sejumlah petugas kebersihan di beberapa wilayah di Jakarta. Pada pertengahan April lalu, dua belas orang petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Pusat mendatangi rumah dinas mantan gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mengadukan keterlambatan gaji. Mereka mengaku upahnya belum dibayar selama empat bulan.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/06/08/185938/2602416/10/sampah-berserakan-di-kota-tua-petugas-kebersihan-mengaku-belum-digaji-3-bulan

Kartu ATM Ditahan, Upah Dipotong Pula

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah penyapu jalan dan petugas kebersihan di tingkat lapangan di Jakarta Utara mengatakan belum menerima honor secara langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kartu anjungan tunai mandiri dan rekening mereka masih dipegang perusahaan rekanan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, beberapa petugas, Rabu (21/5/2014), juga mengatakan bahwa upah dipotong perusahaan. Gl (52), petugas kebersihan di Koja, Jakarta Utara, mengatakan hanya menerima upah Rp 1,5 juta pada bulan ini atau lebih rendah dari seharusnya, Rp 2,4 juta.

Menurut dia, perusahaan tempat dia bernaung memotong Rp 900.000 tanpa penjelasan. ”Seorang petinggi perusahaan bilang, perusahaan memang putus kontrak (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) bulan ini, tetapi ada kemungkinan dikontrak lagi beberapa bulan ke depan. Saya khawatir tenaga saya tak dipakai lagi nanti,” ujarnya.

Seorang penyapu jalan di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, St (43), mengaku serba salah. Dia tidak mendapat kepastian soal status kontrak dengan perusahaan dan dinas kebersihan. ”Setiap hari masih bekerja dan dikontrol oleh petugas dari dinas, tetapi saya tak tahu apa masih bernaung di bawah perusahaan atau langsung ke dinas,” ujarnya.

Seperti Gl, rekening tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik St masih dikuasai perusahaan. St juga belum menerima upah seperti yang dijanjikan, yakni Rp 2,4 juta per bulan. Pada Januari-Februari 2014, dia malah hanya menerima Rp 2,5 juta atau Rp 1,25 juta per bulan. ”Upah bulan April (2014) juga belum cair,” kata St.

Sejak awal tahun ini, Pemerintah DKI Jakarta meminta semua petugas kebersihan menyetorkan nomor rekening pribadi. Tujuannya, pemerintah bisa mentransfer honor secara langsung untuk menghindari pungutan dan risiko penyalahgunaan lain oleh perusahaan rekanan. Pemerintah juga mulai mengelola sampah secara mandiri dan memutus kontrak rekanan.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, buku tabungan dan kartu ATM seharusnya dipegang pemilik. Harapannya, upah atau gaji diterima secara utuh oleh petugas kebersihan tanpa potongan. Terkait upah bulan April 2014, lanjutnya, dinas kebersihan sedang mengupayakannya.

Terima langsung

Sejumlah petugas menyatakan telah memegang kartu ATM. Mereka juga menerima upah secara langsung. ”Sembilan tahun bekerja baru bulan ini terima upah secara langsung lewat bank,” kata Musa (60), penyapu jalan di daerah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Menurut Musa, perusahaan tempat dia bernaung melepas karyawan setelah kontrak kerja dengan Dinas Kebersihan DKI selesai dua bulan lalu. Sejak itu, dia tidak lagi mengambil gaji secara tunai di perusahaan.

”Pengawas yang datang setiap hari bukan dari perusahaan, melainkan dari suku dinas kebersihan. Upah naik dan diterima langsung tanpa ada potongan. Saya bersyukur,” kata Musa.

Seperti Musa, Iyoh (59), petugas kebersihan di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyatakan gembira dengan pola baru yang diterapkan Pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah menaikkan upah penyapu jalan dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 80.000 per hari. Dengan demikian, upah terendah yang diterima petugas kebersihan sama dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun ini, yakni Rp 2,4 juta per bulan.

Namun, lanjut Iyoh, beberapa perusahaan tempat sejumlah teman bernaung masih menahan kartu ATM. Upah Januari-Maret 2014 juga tidak sebesar yang dijanjikan. Mereka bahkan hanya menerima Rp 1 juta per bulan.

Masa transisi pengelolaan sampah DKI Jakarta belum selesai. Di lapangan, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa tempat penampungan sementara (TPS), seperti di TPS Rawabadak di Kecamatan Koja. Pengangkutan juga tidak lancar karena keterbatasan truk.

Selain truk pengangkut, DKI Jakarta juga kekurangan TPS. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta Heri Suhartono, setiap rukun warga idealnya memiliki TPS sendiri. Dengan demikian, idealnya ada sekitar 2.700 TPS di DKI Jakarta. Namun, jumlah TPS yang ada saat ini hanya sekitar 200 unit.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/22/1648068/ATM.Ditahan.Upah.Dipotong.Pula

Kesal Soal Sampah di Jakarta? Lapor ke Akun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta sering terdengar mengeluhkan masalah penanganan sampah. Sayangnya, mereka tak tahu harus mengadu ke mana. Untuk itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan akun Twitter untuk menyerap aspirasi seputar penanganan sampah di Ibu Kota.

Akun Twitter itu yakni @kebersihanJKT. Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnaya Adji mempersilakan warga untuk menginformasikan soal penanganan sampah di lingkungannya. "Twitter ini merespons pengaduan warga maupun forward pengaduan warga ke Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang diteruskan ke saya," kata Isnaya kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2014.

Menurut Isnaya, sebenarnya akun Twitter itu sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Tapi selama ini keberadaan akun itu tidak optimal. Selain belum tersosialisasi secara luas, alasan lain adalah isi cuitan hanya berupa imbauan-imbauan. "Saya kritik. Kok, Twitter isinya hanya imbauan-imbauan. Saya minta ada action yang jelas, bukan kata-kata imbauan," katanya.

Isnaya mengatakan Dinas Kebersihan DKI punya tim yang merespons dan memonitor pengaduan baik melalui surat, telepon, surat kabar, maupun media sosial. Melalui media sosial juga dia mendorong petugas kebersihan untuk aktif berkicau ihwal penanganan sampah.

Dia mengaku sudah mengumpulkan para koordinator pekerja lepas dan satuan pelaksana di kali, sungai, serta waduk berikut pengawasnya yang berjumlah sekitar 100 orang. "Saya minta aktif Twitter. Wajib ngetwit pekerjaan pembersihan kali sungai waduk," katanya. Selain petugas lapangan di kali, sungai, dan waduk, para kepala suku dinas di tiap-tiap kota administrasi serta para kepala seksi kebersihan di kecamatan juga diminta aktif.

Pembukaan akun Twitter ini, kata Isnaya, mendapat apresiasi positif dari UKP4 dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Pengamatan Tempo, jumlah pengikut akun @kebersihanJKT sekitar 4 ribu akun. Kebanyakan cuitan akun ini berupa info seputar kegiatan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI.

Selain menggamit akun @kebersihanJKT, kata Isnaya, warga juga dipersilakan mencuit soal penanganan sampah dengan menyenggol akun pribadinya, @isnawaAdji. "Maaf masih tercampur dengan akun Twitter pribadi saya," katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/13/083577438/Kesal-Soal-Sampah-di-Jakarta-Lapor-ke-Akun-Ini

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta, Denda Rp 1-2 juta

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menuturkan pihaknya tak akan segan memberikan denda kepada warga DKI Jakarta yang buang sampah sembarangan.

Pria yang kerap disapa Ahok ini menegaskan, pemberian denda dilakukan bukan karena Pemkot Jakarta tidak memperdulikan nasib masyarakat. Sebaliknya, langkah ini untuk mendisiplinkan masyarakat.

"Kalau (buang sampah sembarangan-red) didenda Rp 1-2 juta, bukan saya kasar atau galak. Tapi ini harus dilakukan demi penegakan hukum dan disiplin agar masyarakat Jakarta tidak buang sampah sembarangan," cetus Ahok di Senayan, Jakarta, Minggu (4/5).

Ke depan, Ahok khawatir jika masyarakat berperilaku seenaknya sendiri dengan membuang sampah sembarangan. Maka bukan tidak mungkin, lanjut Ahok sampah di Jakarta tidak hanya akan berserakan di jalan saja, namun bisa semakin meninggi.

"Karena satu genggam sampah yang dibuang dengan asumsi 14 juta warga, maka sampahnya bisa setinggi monas," ulas Ahok.

Karenanya, ia berharap masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan. Bahwa kebersihan merupakan tanggungjawab bersama. Dia juga berharap penerapan denda ini bisa ampuh merubah perilaku masyarakat.

"Sebagai warga Jakarta harus lebih sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gampang aja kan, kalau enggak mau didenda ya jangan buang sampah sembarangan," tukasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/05/04/232354/Buang-Sampah-Sembarangan-di-Jakarta,-Denda-Rp-1-2-juta-

Dicari 3.100 calon Pekerja Pembersih Sampah Sungai di Jakarta

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah DKI Jakarta menargetkan ratusan ton sampah di sungai di Ibukota akan terangkat. Maka itu Balaikota memerlukan ribuan pekerja pembersih sampah untuk itu.

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Penanganan Sampah Badan Air, Jalur dan Taman Dinas Kebersihan DKI Budi Karya menjelaskan mereka akan digaji besar. Saat ini DKI sudah merekrut pekerja kebersihan sebanyak 1.600 orang. Semuanya adalah tenaga honorer.

"Tenaga honorer itu akan dibayar Rp80.252 per hari," kata Budi di Jakarta, Kamis (3/4).

Hanya saja sampai saat ini DKI masih membutuhkan 3.100 pekerja. Mereka akan membersihkan 300 ton sampah.

"Sebetulnya, jumlah tenaga honorer itu masih belum cukup. Karena, yang kita butuhkan sebanyak 3.100 pekerja. Dengan 1.600 tenaga itu hanya dapat membersihkan 100 ton sampah dari total keseluruhan 300 ton," jelas Budi.

Sebelumnya, DKI akan memasang 3 eskavator di hulu Kanal Banjir Timur (KBT), hilir KBT, serta di Pintu Air Manggarai. ‎Direncanakan pula menambah alat berat dengan membeli 5 amphibius guna mengeruk sampah di dalam lumpur. Sampah itu ditargetkan bersih 2015 mendatang.

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/59484/dicari-calon-pekerja-pembersih-sampah-sungai-di-jakarta

Jakarta Kewalahan Mengelola Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah Ibu Kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum terbangun dengan baik. Pada saat bersamaan, produksi sampah belum bisa ditekan sehingga sampah berserakan di ruang-ruang publik.

Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk dinas kebersihan. Sebagian besar dana itu dipakai untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, tetap saja persoalan sampah di Jakarta tidak tertangani maksimal.

Peneliti Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menilai, penanganan sampah bukan terletak pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada konsep penanganan yang tepat. ”Penanganan sampah itu sangat terkait dengan masalah sosial. Sayangnya, partisipasi masyarakat minim, begitu pula dengan sumber daya manusia dan prasarana yang ada,” kata Firdaus, Senin (31/3/2014), di Jakarta.

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim sampah di DKI Jakarta yang diangkut ke Bantargebang berkisar 6.000-6.500 ton per hari. Saat ini tersedia 801 truk, sebanyak 510 truk di antaranya tidak layak pakai. Sebelumnya, 67 persen pengangkutan sampah dilakukan perusahaan swasta. Namun, per 31 Desember 2013, kontrak kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah dihentikan.

Sejak itu, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan truk DKI dan sewaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan produksi sampah, baik di permukiman maupun tempat umum lain. ”Ini bukti bahwa DKI sangat bergantung pada swasta. Ketika kerja sama berhenti, pemerintah gamang,” kata Firdaus.

Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tumpukan sampah menggunung hingga 2 meter. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin mengakui, tumpukan sampah itu terjadi karena pihaknya kekurangan truk pengangkut. Di Jakarta Selatan saat ini baru tersedia 75 truk, sementara yang dibutuhkan 99 truk.

Di Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, sisa sampah yang tidak terangkut truk tersimpan dalam 30 gerobak sampah. Rohini (54), petugas kebersihan setempat, mengatakan, sejak awal 2014, truk pengangkut sampah hanya datang pada pagi hari. Sebelumnya, truk itu datang sehari dua kali pada pagi dan sore.

Solusi DKI

Pemprov DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya menyerahkan penanganan sampah di pasar tradisional per 1 April kepada PD Pasar Jaya. Namun, Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, pengelolaan itu belum dapat dilaksanakan secara mandiri. PD Pasar Jaya masih butuh bantuan dinas kebersihan karena belum punya truk pengangkut sampah di 153 pasar.

Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, pembagian zona komersial itu akan disahkan melalui keputusan gubernur. ”Harapan kami ada keadilan karena pemerintah tidak lagi menangani sampah di area komersial, tetapi fokus di permukiman warga,” katanya.

Sementara itu, pengolahan sampah di dalam kota terus dikerjakan. Di TPST Rawasari, Jakarta Pusat, pengolahan sampah tetap berjalan meski dana dari Pemprov DKI Jakarta belum turun. Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) Sri Bebassari mengatakan, pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan dana penelitian dari InSWA. Hal itu karena dana dari Pemprov DKI Jakarta belum cair.

Mengubah pola pikir

Terkait dengan masalah sampah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendorong agar pemerintah tidak bergantung pada solusi teknis. Penyediaan truk dan perbaikan tempat pembuangan akhir belum cukup untuk mengurangi produksi sampah.

Pola pikir pemerintah, masyarakat, dan pengusaha juga perlu diubah. ”Menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya melalui solusi teknis. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengubah pola pikir mereka. Persoalan sampah harus diselesaikan di sumbernya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi persoalan sampah menumpuk,” kata Nirwono.

Masyarakat bisa mulai dengan memilah sampah organik dan non-organik di lingkungan rumah masing-masing. Sampah organik dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi batako atau produk-produk lain yang bermanfaat. Gerakan seperti ini seharusnya didorong pemerintah.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0831590/Jakarta.Kewalahan.Mengelola.Sampah