Jakarta - Imbauan dan larangan agar tidak membuang sampah, kerap dijumpai di pinggir sungai di Provinsi DKI Jakarta.
Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.
Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.
Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.
"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).
Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.
Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.
"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.
Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.
Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.
"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.
Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.
"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.
Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.
Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.
Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.
Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet
Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.
"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.
Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.
"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.
Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.
Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.
Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.
Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.
Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label jati. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jati. Tampilkan semua postingan
Senin, 17 November 2014
Perlu Sanksi untuk Mengatasi Tumpukan Sampah di Sungai
Label:
administratif
,
ahok
,
air
,
banjir
,
bencana
,
dki
,
jakarta
,
jati
,
kali
,
kebersihan
,
kebiasaan
,
peduli
,
petamburan
,
provinsi
,
pungut
,
sampah
,
sanksi
,
sungai
,
warga
Selasa, 13 Agustus 2013
Semua Senang Lihat Tanah Abang
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemandangan berbeda terlihat di seputaran Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran, Senin (12/8/2013). Semua pihak pun senang dengan suasana itu.
Arus lalu lintas lancar, tak ada lagi lapak pedagang kaki lima yang biasanya memenuhi sisi-sisi jalan raya di kawasan itu. Bersih dan lapang.
Kesan baru itu langsung terasa begitu memasuki Jalan KH Mas Mansyur menuju Jalan Kebon Jati. Biasanya jalan itu macet dan semrawut oleh kendaraan dan lapak PKL.
Pengendara yang melintas bisa memacu kendaraan dengan kecepatan di atas 40 kilometer per jam. Hal itu sebelumnya mustahil dilakukan karena kemacetan parah yang mendera.
”Lancar, enggak macet. Kalau seperti ini setiap hari, enak. Saya bisa lebih cepat sampai tujuan dan badan tidak lelah,” ujar Anto, pengendara yang melintas di Jalan KH Mas Mansyur.
Untuk menembus kemacetan Tanah Abang sampai ke tempat kerjanya di Kebon Sirih, Anto biasanya menghabiskan lebih dari 20 menit, padahal jarak tidak lebih dari 3 kilometer. Kemarin, rute itu dia tempuh tak lebih dari 5 menit.
Terus dipercantik
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terus menata kawasan Tanah Abang agar lepas dari cap semrawut selama ini.
Mulai Minggu (11/8/2013), kawasan Tanah Abang terus dipercantik. Beberapa ruas trotoar, yang sebelumnya menjadi tempat pedagang berjualan, sudah ditanami palem dan dicat.
Warga pun langsung merasa nyaman dan aman saat melintasi kawasan Tanah Abang.
Sejumlah pekerja sibuk mengecat pinggiran trotoar dan pembatas jalan di Jalan KH Mas Mansyur, Kebon Jati, dan Jati Bunder. Beberapa pekerja lainnya membongkar trotoar di persimpangan Jalan Kebon Jati-Jati Baru, di samping Blok G, sehingga tikungan jalan itu menjadi lebar.
”Lega rasanya melihat Tanah Abang enggak lagi semrawut. Sebelumnya, jalan saja susah karena harus berimpitan,” tutur Junaedi (40), warga Cakung, saat ditemui di Tanah Abang, Senin kemarin.
Junaedi adalah salah satu dari ribuan warga yang rutin berbelanja ke Tanah Abang. ”Saya hampir tiap minggu datang ke sini,” ujar pedagang pakaian di kawasan Pulogadung ini.
Sebelumnya, menurut Junaedi, dia selalu kesulitan membawa barang belanjaannya. Itu karena dia harus menembus kepadatan sambil memikul karung pakaian yang berat. ”Capek deh kalau belanja ke sini,” ujarnya.
Selain merasa tidak nyaman, Junaedi juga selalu merasa tidak aman saat melintasi kawasan Tanah Abang yang semrawut. Dia selalu merasa khawatir kehilangan barang berharga dan belanjaan. ”Sekarang, saya enggak lagi takut kecopetan,” kata Junaedi.
Dia pun berharap kawasan Tanah Abang tetap tertata rapi demi kenyamanan semua orang yang datang ke Tanah Abang.
Harapan yang sama dikatakan Anna (45), pedagang pakaian dari Pontianak, Kalimantan Barat. ”Dua bulan sekali saya datang belanja ke sini. Semoga tetap tertib seperti ini supaya enak belanja,” tuturnya.
Anen (73), warga yang tinggal di Jalan Jati Baru Raya, juga merasa kawasan Tanah Abang jauh lebih nyaman setelah dibersihkan. ”Sekarang arus lalu lintas kendaraan di depan rumah lebih lancar,” ujarnya.
PKL merasa terangkat
Kemarin, para pedagang yang terkena dampak penertiban tidak lagi menggelar dagangannya di pinggir jalan. Sejak pagi, mereka berbondong-bondong menuju Blok G. Sebanyak 931 pedagang sudah mendaftar ke Blok G dan wajib mendaftar ulang pada 12-16 Agustus untuk verifikasi data sebelum pengundian tempat pada 19 Agustus.
Selama enam bulan pertama, para pedagang yang berjualan di Blok G ini tidak akan dikenai biaya sewa. ”Mereka hanya membayar iuran listrik, kebersihan, dan keamanan,” kata Manajer Area Pusat Satu PD Pasar Jaya Made Ringgahadi.
Syahril (45), pedagang yang berjualan di Jalan Kebon Jati sejak 1980, juga mengaku senang dengan kebijakan pemerintah.
”Saya bersyukur dipindahkan ke Blok G karena membuat derajat PKL terangkat. Sebelumnya, saya hanya berjualan di pinggir jalan, sekarang bisa berjualan di tempat yang layak,” tutur pedagang tas, dompet, dan ikat pinggang kulit ini.
Namun, Syahril sempat kecewa karena namanya tidak terdata di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan saat akan registrasi ulang. Padahal, dia sudah mendaftar dan memegang bukti pendaftarannya.
”Saya diminta datang lagi hari Rabu, tetapi saya khawatir enggak kebagian tempat,” katanya. Hal yang sama juga dialami Damiati (47), pedagang pakaian anak-anak.
Ketua Penasihat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Hasan Basri menilai pemindahan PKL di Tanah Abang ke Blok G adalah langkah positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hal itu harus disertai pengawasan dan kontrol yang baik agar pedagang tidak kembali berjualan di jalan.
Pemprov DKI memang bertekad untuk tegas menegakkan aturan di kawasan ini agar semuanya berjalan tertib.
”Sesuai jadwal, hari ini, kami sudah siapkan persidangan di tempat bagi PKL yang bandel. Kami juga terus mengawasi kawasan Tanah Abang dan kami berharap tidak perlu ada PKL yang disidang,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah di Balaikota.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Ratnaningsih pun bertekad terus mempromosikan Blok G. ”Kalau perlu, kami akan promosi setiap hari produk apa saja yang dijual di tempat itu,” kata Ratna.
Dengan segala kenyamanan, diharapkan Blok G tidak lagi sepi pembeli dan PKL tidak lagi berjualan di luar. Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya optimistis hal itu terwujud.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/13/0643347/Semua.Senang.Lihat.Tanah.Abang
Arus lalu lintas lancar, tak ada lagi lapak pedagang kaki lima yang biasanya memenuhi sisi-sisi jalan raya di kawasan itu. Bersih dan lapang.
Kesan baru itu langsung terasa begitu memasuki Jalan KH Mas Mansyur menuju Jalan Kebon Jati. Biasanya jalan itu macet dan semrawut oleh kendaraan dan lapak PKL.
Pengendara yang melintas bisa memacu kendaraan dengan kecepatan di atas 40 kilometer per jam. Hal itu sebelumnya mustahil dilakukan karena kemacetan parah yang mendera.
”Lancar, enggak macet. Kalau seperti ini setiap hari, enak. Saya bisa lebih cepat sampai tujuan dan badan tidak lelah,” ujar Anto, pengendara yang melintas di Jalan KH Mas Mansyur.
Untuk menembus kemacetan Tanah Abang sampai ke tempat kerjanya di Kebon Sirih, Anto biasanya menghabiskan lebih dari 20 menit, padahal jarak tidak lebih dari 3 kilometer. Kemarin, rute itu dia tempuh tak lebih dari 5 menit.
Terus dipercantik
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terus menata kawasan Tanah Abang agar lepas dari cap semrawut selama ini.
Mulai Minggu (11/8/2013), kawasan Tanah Abang terus dipercantik. Beberapa ruas trotoar, yang sebelumnya menjadi tempat pedagang berjualan, sudah ditanami palem dan dicat.
Warga pun langsung merasa nyaman dan aman saat melintasi kawasan Tanah Abang.
Sejumlah pekerja sibuk mengecat pinggiran trotoar dan pembatas jalan di Jalan KH Mas Mansyur, Kebon Jati, dan Jati Bunder. Beberapa pekerja lainnya membongkar trotoar di persimpangan Jalan Kebon Jati-Jati Baru, di samping Blok G, sehingga tikungan jalan itu menjadi lebar.
”Lega rasanya melihat Tanah Abang enggak lagi semrawut. Sebelumnya, jalan saja susah karena harus berimpitan,” tutur Junaedi (40), warga Cakung, saat ditemui di Tanah Abang, Senin kemarin.
Junaedi adalah salah satu dari ribuan warga yang rutin berbelanja ke Tanah Abang. ”Saya hampir tiap minggu datang ke sini,” ujar pedagang pakaian di kawasan Pulogadung ini.
Sebelumnya, menurut Junaedi, dia selalu kesulitan membawa barang belanjaannya. Itu karena dia harus menembus kepadatan sambil memikul karung pakaian yang berat. ”Capek deh kalau belanja ke sini,” ujarnya.
Selain merasa tidak nyaman, Junaedi juga selalu merasa tidak aman saat melintasi kawasan Tanah Abang yang semrawut. Dia selalu merasa khawatir kehilangan barang berharga dan belanjaan. ”Sekarang, saya enggak lagi takut kecopetan,” kata Junaedi.
Dia pun berharap kawasan Tanah Abang tetap tertata rapi demi kenyamanan semua orang yang datang ke Tanah Abang.
Harapan yang sama dikatakan Anna (45), pedagang pakaian dari Pontianak, Kalimantan Barat. ”Dua bulan sekali saya datang belanja ke sini. Semoga tetap tertib seperti ini supaya enak belanja,” tuturnya.
Anen (73), warga yang tinggal di Jalan Jati Baru Raya, juga merasa kawasan Tanah Abang jauh lebih nyaman setelah dibersihkan. ”Sekarang arus lalu lintas kendaraan di depan rumah lebih lancar,” ujarnya.
PKL merasa terangkat
Kemarin, para pedagang yang terkena dampak penertiban tidak lagi menggelar dagangannya di pinggir jalan. Sejak pagi, mereka berbondong-bondong menuju Blok G. Sebanyak 931 pedagang sudah mendaftar ke Blok G dan wajib mendaftar ulang pada 12-16 Agustus untuk verifikasi data sebelum pengundian tempat pada 19 Agustus.
Selama enam bulan pertama, para pedagang yang berjualan di Blok G ini tidak akan dikenai biaya sewa. ”Mereka hanya membayar iuran listrik, kebersihan, dan keamanan,” kata Manajer Area Pusat Satu PD Pasar Jaya Made Ringgahadi.
Syahril (45), pedagang yang berjualan di Jalan Kebon Jati sejak 1980, juga mengaku senang dengan kebijakan pemerintah.
”Saya bersyukur dipindahkan ke Blok G karena membuat derajat PKL terangkat. Sebelumnya, saya hanya berjualan di pinggir jalan, sekarang bisa berjualan di tempat yang layak,” tutur pedagang tas, dompet, dan ikat pinggang kulit ini.
Namun, Syahril sempat kecewa karena namanya tidak terdata di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan saat akan registrasi ulang. Padahal, dia sudah mendaftar dan memegang bukti pendaftarannya.
”Saya diminta datang lagi hari Rabu, tetapi saya khawatir enggak kebagian tempat,” katanya. Hal yang sama juga dialami Damiati (47), pedagang pakaian anak-anak.
Ketua Penasihat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Hasan Basri menilai pemindahan PKL di Tanah Abang ke Blok G adalah langkah positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hal itu harus disertai pengawasan dan kontrol yang baik agar pedagang tidak kembali berjualan di jalan.
Pemprov DKI memang bertekad untuk tegas menegakkan aturan di kawasan ini agar semuanya berjalan tertib.
”Sesuai jadwal, hari ini, kami sudah siapkan persidangan di tempat bagi PKL yang bandel. Kami juga terus mengawasi kawasan Tanah Abang dan kami berharap tidak perlu ada PKL yang disidang,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah di Balaikota.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Ratnaningsih pun bertekad terus mempromosikan Blok G. ”Kalau perlu, kami akan promosi setiap hari produk apa saja yang dijual di tempat itu,” kata Ratna.
Dengan segala kenyamanan, diharapkan Blok G tidak lagi sepi pembeli dan PKL tidak lagi berjualan di luar. Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya optimistis hal itu terwujud.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/13/0643347/Semua.Senang.Lihat.Tanah.Abang
Langganan:
Postingan
(
Atom
)