TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang, DKI Jakarta akan semakin padat menjadi pusat bisnis. Namun investor asing bisa pindah ke kota lain setelah melihat kepadatan volume jalan yang semakin macet.
Deputi gubernur Bidang industri, perdagangan dan transportasi pemprov DKI Jakarta Sutanto Soehodho memaparkan bahwa selama terjadi kemacetan parah di Ibu Kota, banyak investor akan berpikir dua kali untuk menanam modal di Jakarta.
"Mungkin nggak ada orang yang mau berbisnis ke jakarta kalau macet," ujar Sutanto, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Untuk mengatasi hal tersebut, Sutanto memaparkan bahwa Jakarta membutuhkan infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini jalan tol dan jembatan layang diperlukan untuk memperlancar volume kendaraan.
"Kalau infrastruktur dibangun dengan baik, tentunya bisnis itu hidup. Jadi kita harus bangun infrastrutkur," ungkap Sutanto.
Sutanto juga mengingatkan yang menghidupkan Jakarta bukan hanya infrastruktur, namun juga sumber daya manusianya. Sutanto membayangkan Ibu Kota punya pekerjaan rumah besar untuk membangun infrastruktur dan manusianya.
"Ya kita ingin segera membangun cepat. Tentu local goverment," papar Sutanto.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/24/akibat-macet-investor-asing-tak-ada-yang-mau-berbisnis-di-jakarta
Tampilkan postingan dengan label sumber daya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sumber daya. Tampilkan semua postingan
Senin, 27 Oktober 2014
Jumat, 10 Oktober 2014
Walhi: "Giant Sea Wall" Bukan Solusi Atasi Banjir Rob
Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bukan solusi untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. Justru banjir rob dan masalah perairan di teluk Jakarta merupakan konsekuensi dari kesemrawutan tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Rabu, 08 Mei 2013
JAKARTA BANJIR : Pembangunan Terowongan Raksasa Ditunda
JAKARTA — Dinilai ada cara yang lebih murah, pemerintah memutuskan untuk tidak melaksanakan proyek pembangunan terowongan raksasa di Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan proyek multipurpose deep tunnel tidak menjadi proyek strategis saat ini karena dinilai tidak efisien dan mahal.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan setelah melalui berbagai studi yang telah dikaji oleh tim khusus deep tunnel tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembangunan proyek tersebut.
“Hasil dari tim tersebut mengatakan proyek deep tunnel masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proyek sodetan Ciliwung,” kata Hasan, Selasa (7/5).
Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah hanya akan melakukan pembangunan sodetan Ciliwung dan melakukan normalisasi atas 13 sungai nasional sebagai langkah penanggulangan banjir.
Kendati demikian, ujar Hasan, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika proyek terowongan tersebut dapat dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau sodetan Ciliwung tidak dapat menampung banjir maka bisa diperhitungkan kembali,” pungkas Hasan.
Sumber : http://www.solopos.com/2013/05/07/jakarta-banjir-pembangunan-terowongan-raksasa-ditunda-404164
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan proyek multipurpose deep tunnel tidak menjadi proyek strategis saat ini karena dinilai tidak efisien dan mahal.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan setelah melalui berbagai studi yang telah dikaji oleh tim khusus deep tunnel tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembangunan proyek tersebut.
“Hasil dari tim tersebut mengatakan proyek deep tunnel masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proyek sodetan Ciliwung,” kata Hasan, Selasa (7/5).
Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah hanya akan melakukan pembangunan sodetan Ciliwung dan melakukan normalisasi atas 13 sungai nasional sebagai langkah penanggulangan banjir.
Kendati demikian, ujar Hasan, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika proyek terowongan tersebut dapat dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau sodetan Ciliwung tidak dapat menampung banjir maka bisa diperhitungkan kembali,” pungkas Hasan.
Sumber : http://www.solopos.com/2013/05/07/jakarta-banjir-pembangunan-terowongan-raksasa-ditunda-404164
Jumat, 11 Januari 2013
Tim Bersama Dibentuk Kaji Pembangunan Deep Tunnel Jakarta
JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat membentuk tim bersama untuk mengkaji rencana pembangunan terowongan multiguna (Multi Purposes Deep Tunnel). Rencananya deep tunnel teknologinya akan meniru Jepang. Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan itu di Jakarta.
Keberadaan tim bersama itu penting untuk mengkaji lebih jauh dari keberadaan deep tunnel itu nanti. Sebab tidak semua deep tunnel berhasil mengatasi banjir.
“Di Malaysia ada yang kurang optimum, tetapi di Jepang efektif,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohammad Hasan.
Salah satu permasalahan yang yang akan dikaji tim bersama ialah sistem pembuangan endapan dalam terowongan. Berbeda dengan Jepang yang air banjirnya relatif bersih, menurutnya banjir di Jakarta selalu dipenuhi sampah dan lumpur.
Hasan meyakini, pembangunan deep tunnel layak secara ekonomi. Hal itu didasari besarnya kerugian ekonomi yang terjadi setiap kali banjir di Jakarta. Dia mencontohkan, banjir besar pada 2007 yang menimbulkan kerugian ekonomi hampir Rp6,5 triliun.
Sumber : http://jaringnews.com/ekonomi/investasi/31733/tim-bersama-dibentuk-kaji-pembangunan-deep-tunnel-jakarta
Keberadaan tim bersama itu penting untuk mengkaji lebih jauh dari keberadaan deep tunnel itu nanti. Sebab tidak semua deep tunnel berhasil mengatasi banjir.
“Di Malaysia ada yang kurang optimum, tetapi di Jepang efektif,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohammad Hasan.
Salah satu permasalahan yang yang akan dikaji tim bersama ialah sistem pembuangan endapan dalam terowongan. Berbeda dengan Jepang yang air banjirnya relatif bersih, menurutnya banjir di Jakarta selalu dipenuhi sampah dan lumpur.
Hasan meyakini, pembangunan deep tunnel layak secara ekonomi. Hal itu didasari besarnya kerugian ekonomi yang terjadi setiap kali banjir di Jakarta. Dia mencontohkan, banjir besar pada 2007 yang menimbulkan kerugian ekonomi hampir Rp6,5 triliun.
Sumber : http://jaringnews.com/ekonomi/investasi/31733/tim-bersama-dibentuk-kaji-pembangunan-deep-tunnel-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)