"Yang Bikin Macet Bukan Motor Tapi Mobil, Lihat Tuh Alpard"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak memperluas area pelarangan sepeda motor diprotes oleh warga pengguna kendaraan roda dua itu. Mereka menegaskan bahwa penyebab kemacetan di Jakarta bukan karena sepeda motor, melainkan mobil.

"Yang bikin macet itu kan bukan motor, melainkan mobil. Lihat tuh Alphard, segede-gede gitu isinya cuma satu orang. Jadi, gimana ceritanya motor yang dibilang bikin macet," ujar salah seorang pengguna motor, Henri (41), Selasa (6/1/2015).

Pengendara motor yang lain, Andry (32), menilai, apabila Pemprov DKI ingin memperluas area pelarangan sepeda motor, hal yang sama seharusnya berlaku juga untuk peraturan berpenumpang minimal tiga orang (three in one) pada kendaran roda empat.

"Kalau perlu, three in one-nya 24 jam. Jadi, enggak diskriminatif. Jadi, yang harus naik angkutan umum enggak cuma yang pakai motor, tapi juga yang pakai mobil," ujar warga Ciganjur, Jakarta Selatan, itu.

Pelarangan sepeda motor yang saat ini dilakukan di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat rencananya akan diperluas ke wilayah lain. Perluasan jalur itu akan dilakukan pada uji coba tahap II hingga IV.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Restu Mulya Budianto mengatakan, jalan-jalan yang akan dikenai peraturan pelarangan sepeda motor di antaranya adalah Jalan Industri, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Bungur Selatan, Jalan Otista, Jalan Minangkabau, Jalan Dr Soepomo, Jalan Sahardjo, dan Jalan Jenderal Sudirman.

Menurut Restu, perluasan peraturan tersebut dilatarbelakangi penerapan peraturan yang sama di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang dinilai sukses menekan kemacetan di jalan. Namun, kata dia, perluasan baru akan diberlakukan setelah evaluasi pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Evaluasi rencananya akan dilakukan satu bulan setelah program terlaksana, tepatnya pada 17 Januari mendatang.

Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2015/01/06/yang-bikin-macet-bukan-motor-tapi-mobil-lihat-tuh-alpard

The Body Shop Gelar Program Pemilahan dan Pengolahan Sampah di JFW 2015

Jakarta - Sebagai bagian dari kampanye Protect The Planet, The Body Shop Indonesia bekerja sama dengan organisasi Waste4Change menggelar program pengelolaan sampah dari acara Jakarta Fashion Week (JFW) 2015. Program yang diberi nama Zero Waste ini, mengajak pengunjung JFW 2015 untuk memilah sampah mereka terlebih dahulu sebelum meletakkannya di tempat sampah yang disediakan. Terdapat tiga jenis tempat sampah yang diperuntukkan untuk sampah organik, sampah kertas, dan anorganik.

"Kami juga menyediakan tenaga relawan yang bersiap memberi pengarahan kepada pengunjung dalam pemilahan sampah mereka. Mereka akan berada di sekitar tempat sampah di area tenda JFW," ungkap Direktur Waste4Change M. Bijaksana Junerosano pada jumpa pers Program Zero Waste dari The Body Shop Indonesia di Jakarta, Senin (3/11).

Selain memilah sampah, program ini juga juga mendaur ulang dan mendayagunakan kembali (upcycle) sampah dari JFW tahun ini. Agar program Zero Waste terlaksana dengan baik, The Body Shop dan Waste4Change melakukan Event Waste Management, yakni dengan melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah di 10 titik yang tersebar di seluruh area JFW 2015.

"Saat mendengar kata upcycle saya sangat bersemangat, karena melalui upcycle sampah bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Saat menjadi produk mereka lebih awet atau tahan lama, sehingga tidak cepat menjadi sampah lagi," ungkap Duty Manager of JFW 2015 Chichi Bernardus.

Lalu, ditambahkan Junerosano, diperkirakan dalam tujuh hari pelaksanaan JFW 2015 akan terkumpul sekitar 31,5 ton sampah yang terdiri dari sampah kertas, organik dan anorganik. Namun, angka tersebut menurutnya masih perkiraan karena ini kali pertamanya Waste4Change mengolah sampah dari acara fashion, sehingga belum memiliki data pasti.

"Setelah sampah-sampah dikumpulkan, akan dipilah lebih lanjut di sorting center kami di Bekasi. Kemudian, sampah-sampah tersebut akan disalurkan ke pihak-pihak yang dapat mendaur ulang sesuai potensi sampah masing-masing. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akan sangat sedikit jumlahnya atau bahkan nol sama sekali," pungkas Junerosano.

Melalui program ini, Junerasano berharap Jakarta bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Setiap harinya, sampah yang dikirim dari Jakarta sebanyak 130 ton atau bila ditumpuk selama dua hari tingginya sama seperti Candi Borobudur.

Sumber : http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/222319-the-body-shop-gelar-program-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-di-jfw-2015.html

Seusai Syukuran Rakyat, Monas Jadi Lautan Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com —Syukuran Rakyat Salam 3 Jari yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014), nyatanya mengubah keadaan di kawasan itu. Sampah-sampah berserakan di semua sudut Monas. Tempat wisata di pusat Ibu Kota itu kini terlihat bak lautan sampah di tempat penampungan sampah.

Di sisi timur, silang Monas tenggara, selatan, silang Monas barat daya, barat, silang Monas barat laut, utara, dan silang Monas timur laut tidak ada satu area pun yang tidak luput dari sampah. Taman-taman hijau dengan rerumputan pendek itu kini "berwarna-warni", sampah yang mendominasi warna-warni itu. Rumput tak terlihat lagi dari segi ruang terbuka hijaunya.

Berbagai sampah plastik, mulai dari koran, kertas, bungkus makanan, bungkus minuman, botol minuman, styrofoam bekas pakai, kulit kacang, dan sampah lain memenuhi Monas.

Kondisi itu bukan di taman saja, di pelataran konblok kawasan Monas, sampah juga berserakan. Bahkan, area konblok menjadi bagian yang sulit dibersihkan oleh para petugas kebersihan.

Di kawasan ini, terlihat tim kebersihan unit pengelola (UP) kawasan Monas bergerak sejak pukul 05.00 untuk membersihkan taman. Ada yang tengah menyapu, menyiram taman agar sampah yang menempel mudah terangkat. Ada pula yang sibuk memunguti bagian kecil, seperti kulit kacang yang terselip di konblok taman Monas.

Seorang petugas kebersihan UP Monas, Yasri, mengungkapkan, sejak pagi, ia dan petugas lain sibuk membersihkan kawasan itu agar kembali bersih seperti biasanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/21/08311921/Usai.Syukuran.Rakyat.Monas.Jadi.Lautan.Sampah

Banjir Jakarta, 23 Tewas 27.912 Jiwa Masih Mengungsi

Liputan6.com, Jakarta : Banjir di sebagian wilayah Jakarta memang sudah mulai surut. Namun dampak dari bencana tersebut masih sangat dirasakan oleh warga di 5 wilayah Ibukota. Hingga saat ini, ribuan warga masih mengungsi.

"Saat ini jumlah pengungsi sebanyak 27.912 jiwa yang tersebar di 137 titik lokasi pengungsian," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwonugroho melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (26/1/2014).

Tak hanya memaksa warga DKI mengungsi, banjir juga menyebabkan puluhan warga meninggal. "Jumlah korban jiwa sebanyak 23 orang meninggal dunia," jelas Sutopo.

Berikut perincian data yang dikelauarklan oleh BNPB terkait bencana banjir yang menerjang Jakarta :

Jakarta Timur:
- Ketinggian air rata-rata 30 cm. Area yang terdampak : 5 kecamatan, 10 kelurahan, 48 RW, 312 RT, 12.507 KK, 41.434 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak ; 15.242 jiwa, yang tersebar di 46 titik lokasi pengungsian.

jakarta Selatan:
- Ketinggian air rata-rata: 15 - 30 cm. Area yang tedampak : 2 kecamatan, 4 kelurahan, 16 RW, 95 RT, 4.285 KK, 16.094 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak: 6.946 jiwa, yang tersebar di 24 titik lokasi pengungsian.

Jakarta Pusat:
- Ketinggian air rata-rata: 0 cm. Area yang terdampak: 1 kecamatan, 1 kelurahan, 7 RW, 113 RT, 5.474 KK, tidak ada korban jiwa. Tidak ada pengungsi.

Jakarta Barat:
- Ketinggian air rata-rata: 10 - 20 cm. Area yang terdampak 5 kecamatan, 11 kelurahan, 49 RW, 194 RT, 15.977 KK, 50.879 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak 4.842 jiwa, yang tersebar di 60 titik lokasi pengungsian.

Jakarta Utara:
- Ketinggian air rata-rata 20 - 60 cmArea yang terdampak ; 1 kecamatan, 3 kelurahan, 16 RW, 138 RT. Jumlah pengungsi sebanyak 882 jiwa, yang tersebar di 7 titik lokasi pengungsian.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/810414/banjir-jakarta-23-tewas-27912-jiwa-masih-mengungsi

Banjir Jakarta akibat Kesalahan Tata Ruang Bertahun-tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta adalah kesalahan tata ruang Ibu Kota. Kondisi ini bisa ditanggulangi dengan memperbaiki tata ruang sesuai kondisi alam Jakarta.

Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi alam Jakarta menghendaki agar Jakarta memiliki dua area, yakni ruang hijau untuk resapan air di daerah selatan dan ruang biru untuk menampung air di kawasan utara Jakarta. Namun, kondisi itu kini telah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut Jan, perlu ada rekayasa tata ruang agar kota ini kembali pada kondisi ideal tersebut.

"Inti dari bencana banjir di Jakarta adalah pada pengelolaan kepadatan tata ruang," kata Jan Sopaheluwakan, peneliti senior dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2014).

Selain masalah tata ruang, kata Jan, ada hal lain yang tidak disadari warga Jakarta sebagai faktor penyebab banjir, yakni penurunan tanah. Penurunan tanah yang lambat ini terjadi akibat penyedotan air tanah. Kondisi itu memicu terjadinya pendangkalan sungai di wilayah tengah Jakarta. Sementara itu, daerah selatan dan utara memiliki permukaan tanah lebih tinggi.

"Penurunan ini membuat sungai-sungainya dangkal sehingga endapan kasar di tengah dan berpengaruh pada drainase kita yang kecil dan dipenuhi sampah," kata Jan.

Untuk mengendalikan banjir itu, peneliti Limnologi LIPI Fakhrudin memandang perlunya penerapan konsep zero run-off pada area terbangun. Skema penyerapan air ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan air seperti kolam maupun danau buatan.

"Intinya adalah bagaimana air di daerah terbangun seperti perumahan dan perkantoran bisa tertahan sebelum dilimpahkan ke selokan dan sungai," kata Fakhrudin. Ia mendorong agar daerah selatan Jakarta menjadi kawasan penyerapan air dan kawasan utara menjadi tempat penampungan air.

Pengamat tata kota, Edward Sihombing, juga menilai bahwa banjir yang mengancam Jakarta setiap tahun terjadi akibat kesalahan penataan ruang dan bangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, meskipun berat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus membenahi tata ruang kota agar memudahkan penanganan banjir pada masa mendatang.

"Ya, kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu.

Edward menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan tata ruang. Ia mengusulkan agar Jokowi melakukan moratorium dan audit izin bangunan di atas 2 lantai yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau tidak, kata Edward, tata ruang Jakarta hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha sehingga masalah Jakarta semakin kompleks bukan banjir.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/22/2156212/Banjir.Jakarta.akibat.Kesalahan.Tata.Ruang.Bertahun-tahun

Seperti Apa Wajah Jakarta di Masa Mendatang?

JAKARTA – Saat ini kota Jakarta memikul problematika yang sangat banyak. Kota yang kerap banjir, macet dan ketersediaan lahan yang menipis.

Di tangan arsitek kaliber dunia, Cosmas D Gozali, Jakarta ditata menjadi kota yang rapi sesuai dengan peruntukannya. Dalam sebuah ajang Urban Planning and Design Competition, Jakarta didesign menjadi Smart City New Jakarta Green Belt pada 2050. Atas karyanya menata kota Jakarta, dia didaulat menjadi arsitek terbaik di Asia Tenggara.

Apa saja problem kota Jakarta dan seperti apakah solusinya? Berikut penuturan Cosmas D Gozali kepada Okezone, belum lama ini.

Pengelolaan yang buruk, menurut arsitek jebolan Wina ini menyebabkan sampah menjadi pemicu masalah baru seperti banjir munculnya berbagai penyakit, sampai kepada pemandangan kota yang menyolok dan bau yang tidak sedap.

Di sisi lain, munculnya pemukiman kumuh telah merebut lahan Pemda Kota Jakarta yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai lahan penghijauan dan paru-paru Kota Jakarta

Kemacetan lalu lintas, tutur dia menjadi salah satu masalah utama Kota Jakarta yang perlu dibenahi secara tuntas dan integratif dari berbagai moda transportasi yang ada.

Kurangnya daerah penghijauan dan infrastruktur drainase yang memadai merupakan dua faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan banjir di Kota Jakarta

Sejumlah titik masalah ruwetnya Kota Jakarta itu diurai oleh Cosmas dengan pembuatan triple decker pada jalur New Jakarta Green Belt untuk mengoptimalkan penggunaan lahan.

Lapisan pertama, sebagai ruang terbuka hijau dan ruang publik. Lapisan kedua, menjadi jalur moda transportasi terpadu yang terdiri atas kendaraan, bus angkutan publik, kereta api, dan MRT. Dan lapisan ketiga menjadi area parkir dan servis. Lalu, Cosmas juga menjadikan sungai sebagai jalur transportasi air.

Dalam designya, Cosmas membuat bendungan di pantai utara Jakarta sekaligus merupakan jalan penghubung (New Jakarta Green Belt) untuk mengendalikan permukaan air laut dan mengatasi banjir.

"Kota Jakarta akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan Indonesia. Sementara pusat industri dan perdagangan, pemukiman akan dikembangkan di sebelah luar New Jakarta Green Belt atau pinggir kota Jakarta," ujar dia.

Area Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan pantai akan dikembangkan menjadi real estate komersil (waterfront city), pusat hiburan, resort, kebudayaan dan penunjang wisata lainnya. (nia)

Sumber : http://property.okezone.com/read/2013/12/16/471/912891/seperti-apa-wajah-jakarta-di-masa-mendatang

Berharap Keramahan Jakarta pada Warganya

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai ibu kota negara, Jakarta masih dinilai belum ramah kepada warga. Pasalnya, warga masih kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. Bahkan, untuk mendapatkan pelayanan umum, warga terpaksa mengeluarkan dana lebih banyak daripada seharusnya.

Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.

"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.

Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.

Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.

"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.

Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.

"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.

Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.

Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.

Pembenahan

Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.

Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.

"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.

Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.

Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya

Warga Betawi: Jokowi-Ahok Kembalikan PRJ ke Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski baru sebatas wacana, pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke area Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh warga, khusus masyarakat Betawi.

Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurut dia, jika hal itu terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT Jakarta.

"Kan, memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas, kan, ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.

Adji mengakui gelaran PRJ pada tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT Jakarta terdahulu. Produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.

"Kalau di Monas, kan, lebih kelihatan PRJ-nya daripada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," ujar Adji.

Tidak hanya Adji, hal senada diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet, itu mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurut Asrul, suasana PRJ bisa membawa dirinya ke masa kecilnya.

"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgialah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya semringah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Jakarta yang diidam-idamkan.

Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT Jakarta yang memiliki ciri Betawi.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/06/18574873/Warga.Betawi..JokowiAhok.Kembalikan.PRJ.ke.Sejarah

Waduk Pluit Berubah, Masih Ada Warga Nekat Mematok Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.

”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.

Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.

Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.

Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca

Tetap bertahan

Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.

”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.

Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.

Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.

”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.

Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.

”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/04/09131267/Waduk.Pluit.Berubah..Masih.Ada.Warga.Nekat.Mematok.Lahan

Normalisasi Waduk Pluit tak Semudah Balikkan Telapak Tangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Realisasi rencana pemerintah dengan kesepakatan warga yang akan direlokasi masih belum menemukan titik temu.

Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.

Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.

Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.

Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.

Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.

Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan

Mengapa Waduk Pluit Perlu Dinormalisasi ?

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara adalah keharusan.

Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta.

Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda.

Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.

Saat ini, diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar dengan kedalaman 1 meter sampai 3 meter.

"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Rencana Pemprov DKI Jakarta tidak main-main. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan.

Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Pemprov berhasil merelokasi 300 warga di sisi barat waduk.

Sebagian ditempatkan di rumah susun sewa yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun di Jakarta Barat.

Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang dimaksud untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) sebesar Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk dianggarkan Rp 800 miliar.

Sampai hari ini, Sabtu (18/5/2013), proses normalisasi terus berjalan.

Program ini menghadapi yang tidak gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area waduk menolak pindah.

Mereka sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ingin kehilangan pekerjaan. Mereka meminta kepastian masa depan setelah pindah dari waduk.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi

Duh, Sungai di Jakarta Kotor dan Penuh Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sungai di Jakarta belum bebas sampah. Salah satunya di Sungai Item.

Tumpukan sampah terdapat di dekat pompa Honda, Jakarta. Sampah yang sebagian besar merupakan sampah rumah tangga ini mengumpul di belakang area perbelanjaan ITC Cempaka Mas. Sungai ini memisahkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Hari Minggu, sampah diambil dari badan sungai secara manual oleh dua orang petugas. Selain sampah, endapan lumpur juga terlihat di sungai ini. Akibat sampah dan endapan, bau busuk tercium dari sekitar sungai ini. Air sungai juga berwarna hitam dan hijau.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/04/0630307/Duh.Sungai.di.Jakarta.Kotor.dan.Penuh.Sampah

Sampah Pesta Tahun Baru Jakarta 600 Ton

Metrotvnews.com, Jakarta: Sampah berserakan pada area pesta rakyat acara Jakarta Night Festival (JNF) terkait pergantian tahun baru 2012 ke 2013, Senin (31/12) malam ke Selasa (1/1) dini hari.

Jumlah sampah dari acara JNF yang digelar sepanjang Jl Sudirman, Senayan, hingga Jl Medan Merdeka Selatan dengan konsep Car Free Night (CFN) itu diprediksi mencapai 600 ton, atau 10 persen dari sampah yang dihasilkan seluruh wilayah Jakarta dalam satu hari itu.

CFN digelar hanya lima jam sejak pukul 21.00 - 02.00 WIB. Acara itu dimeriahkan 16 panggung hiburan dengan satu panggung utama di Bundaran Hotel Indonesia.

Kepala Dinas Kebersihan DKI, Unu Nurdin, yang sejak semalam memantau kondisi kebersihan di lokasi-lokasi pusat hiburan di Jakarta, Selasa (1/1), menjelaskan secara keseluruhan penambahan volume sampah mencapai 10 persen dari total harian.

"Peningkatan volume sampah saya prediksi sebesar 10 persen. Memang lebih banyak dari tahun lalu yang hanya enam persen. Tapi untuk hitungan riilnya masih ada di TPA (Tempat Pengolahan Akhir) sampah Jakarta di Bantar Gebang, Bekasi," kata Unu.

Dia mengatakan, kenaikan presentase volume sampah tersebut disebabkan adanya ajang CFN secara harfiah hanya boleh dilalui manusia, bukan kendaraan bermotor.

"Semalam ribuan, bahkan lebih manusia berkumpul sepanjang jalur area CFN itu. Sampah memang tidak terkontrol jadinya. Kalau bisa dilalui kendaraan, seperti mobil, kebanyakan mereka punya tempat sampah di dalamnya kan," ujarnya. (Ssr/OL-2)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/01/5/119627/Sampah-Pesta-Tahun-Baru-Jakarta-600-Ton