JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana menambah ruas jalan di Ibu Kota. Kebijakan ini sebagai solusi menekan angka kemacetan yang semakin parah.
Kebijakan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago kemarin. Ahok menuturkan, dalam pertemuan itu Andrinof meminta dia segera melakukan proses pembayaran utang kepada masyarakat dalam bentuk menambah ruas jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap mengganggu aktivitas.
”Ya kita tambah pembangunan jalan layang, underpass , menambah rasio jalan, termasuk jalan inspeksi sungai,” kata Ahok di Kantor KementerianPPN/ Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Ahok, berdasarkan hasil pertemuan dengan Andrinof, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun flyover dan underpass.
Misalnya untuk penambahan rute busway koridor XIII (Ciledug-Blok M) yang akan dilanjutkan hingga Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kementerian PU-Pera membangun jalan tembusan atau underpass dari Kuningan ke Jalan Kapten Tendean. ”Intinya tahun ini kami akan menambah rasio jalan, khususnya 15 koridor busway dan jalan inspeksi,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Namun, dia berharap Ahok juga tidak lupa membayar utang kepada warga Jakarta. ”Saya ingatkan tetap bayar utang yakni menambah jalan umum. Bentuknya bisa underpass atau flyover,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, tahun ini pihaknya hanya akan mengerjakan penambahan ruas jalan layang busway koridor XIII (Ciledug- Blok M). Sementara pembangunan underpass dan flyover difokuskan pada pembebasan lahannya terlebih dahulu di antaranya Pulogebang, Permata Hijau, dan Kuningan.
”Rawa Jati hingga Pasar Minggu juga akan dibuat jalan tembus. Kami fokus pembebasan lahan terlebih dahulu seperti jalan inspeksi, termasuk enam jalan tol dalam kota yang dibangun pemerintah pusat,” paparnya. Pembangunan fisik busway koridor XIII mulai dilakukan April mendatang. Saat ini masih dilakukan rancang desain hingga tiga bulan mendatang. Proses lelang telah selesai.
Hanya, pembangunan tidak dapat langsung dilakukan karena pemenang tender harus merancang desain terlebih dahulu. Pembangunan fisik busway dibagi menjadi delapan paket pengerjaan. Di sepanjang koridor ini terdapat 12 halte dengan anggaran Rp2,5 triliun. Rinciannya Rp200 miliar untuk biaya konsultan perencanaan, desain awal, dan konsultan manajemen. Pembangunan fisik Rp2,3 triliun.
Biaya pembangunan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears ). Busway dengan model jalan layang ini ditargetkan beroperasi 2016. Jalan layang yang dibangun memiliki panjang 9,4 kilometer yang terbentang dari Ciledug hingga Jalan Kapten Tendean, lebar 9 meter, dan tinggi sekitar 12-20 meter. Di bagian lain, Pemkot Jakarta Pusat mempercepat pembangunan jalan inspeksi.
Pembangunan jalan alternatif dinilai bisa mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, beberapa jalan inspeksi yang belum dapat ditembus yakni pinggir Kali Ciliwung dari Tugu Tani ke Jalan Raden Saleh. Kemudian pinggir Kanal Banjir Kanal Barat (KBB) dari Roxy hingga Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang.
Menurutnya, jalan inspeksi terbukti bisa menjadi alternatif bagi sebagian pengendara. Ini terlihat dari pengoperasian jalan inspeksi di Kemayoran yang bisa tembus ke Jalan Raya Sunter. ”Kemudian jalan dari Sunter menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” tuturnya. Mangaramengatakan, pihaknya sudah menginventarisasi masalah di lapangan salah satunyakesediaanwargapindah.
Masalah selanjutnya adalah pencahayaan setelah dilakukan pembebasan. Jika pencahayaan tidak maksimal, setelah dibebaskan lahan akan ditinggali lagi. Kemudian koordinasi dengan instansi terkait. ”Saat ini pengerjaan jalan sepanjang Roxy-Tanah Abang sudah selesai. Sisi sebelah kanan juga akan dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.
Untuk kawasan Tugu Tani hingga Jalan Raden Saleh, masalah yang cukup menyulitkan adalah pembebasan tempat ibadah karena urusan administrasinya harus sampai ke Kementerian Agama. ”Selain masjid, kendala di kawasan tersebut masih ada pom bensin dan hotel,” ujarnya.
Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Muslim mengatakan, untuk mengurai kemacetan dalam tiga bulan ini, pihaknya melakukan sterilisasi di Roxy dan Tanah Abang. Dua kawasan tersebut menjadi lokasi parkir liar terbanyak. ”Termasuk angkot ngetem ,” ujarnya. Dia menambahkan, maraknya parkir liar karena kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian sehingga untuk penataan pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu dukungan dari kelurahan dan kecamatan setempat.
Sumber : http://www.koran-sindo.com/read/947169/149/atasi-macet-dki-tambah-ruas-jalan-1420603519
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label inspeksi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label inspeksi. Tampilkan semua postingan
Kamis, 08 Januari 2015
Atasi Macet, DKI Tambah Ruas Jalan
Label:
abang
,
ahok
,
andrinof
,
bappenas
,
busway
,
desain
,
dki
,
flyover
,
inspeksi
,
jakarta
,
jalan
,
jalan layang
,
kemacetan
,
koridor
,
pembangunan
,
pembebasan
,
pemprov
,
tendean
,
underpass
Rabu, 05 Juni 2013
Waduk Pluit Berubah, Masih Ada Warga Nekat Mematok Lahan
JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.
”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.
Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.
Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.
Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca
Tetap bertahan
Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.
”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.
Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.
Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.
”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.
Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.
”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/04/09131267/Waduk.Pluit.Berubah..Masih.Ada.Warga.Nekat.Mematok.Lahan
”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.
Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.
Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.
Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca
Tetap bertahan
Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.
”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.
Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.
Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.
”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.
Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.
”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/04/09131267/Waduk.Pluit.Berubah..Masih.Ada.Warga.Nekat.Mematok.Lahan
Label:
alat
,
area
,
barat
,
inspeksi
,
jakarta
,
jalan
,
jokowi
,
kawasan
,
lahan
,
normalisasi
,
patok-patok
,
pengerukan
,
penjaringan
,
pluit
,
rusdiyanto
,
sisca
,
sisi
,
waduk
,
warga
Langganan:
Postingan
(
Atom
)