Kalau Jokowi Jadi Presiden, Jakarta Akan Ditelantarkan? Tenang, Ini Janji PDIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basara mengatakan tidak ada pasal atau norma hukum dilanggar dalam pencapresan Joko Widodo atau Jokowi kendati nantinya melepaskan amanat jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru setahun dilaksanakannya.

Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi gubernur.

"Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Menurut Basara, tidak alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. "Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.

Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional.

"Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.

Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden.

"Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/16/kalau-jokowi-jadi-presiden-akan-telantarkan-jakarta-tenang-ini-janji-pdip

Jakarta Macet, Salah Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “merah” ketika mendengar keluhan dari sejumlah perdana menteri yang hadir dalam pertemuan East Asian Summit 2013 di Bogor, Jawa Barat, Senin 4 November 2013. Para tamu negara itu mempersoalkan lamanya perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Istana yang memakan waktu sampai dua jam. “Saya seperti tertusuk mendengarnya,” ujar Presiden. “Yang harus menjelaskan bukan saya, tapi gubernurnya.” (Baca:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan yang terjadi di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo)

Polemik ini semakin tajam ketika politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. “Termasuk Gubernur Joko Widodo atas kemacetan Jakarta,” katanya. Terlebih DKI, menurut Sutan, merupakan kawasan krusial sebagai ibu kota negara.

Ketua Komisi Perhubungan DPR, Mulyadi, melontarkan pernyataan senada dengan Presiden SBY dan Sutan. “Tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya (macet),” ujarnya. Mulyadi kemudian menyampaikan solusi, seperti pembangunan transportasi massal dan pembangunan rumah susun di kawasan bisnis.

Yang jelas, kata Mulyadi, tekad pemerintah DKI untuk menanggulangi kemacetan harus seribu kali lebih serius. “Jokowi mestinya melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding gubernur sebelumnya,” ujarnya.

Mendapat tudingan bertubi-tubi, Jokowi tak tinggal diam. Dia mengatakan pemerintah pusat-lah yang kurang mendukung program pengentasan Jakarta dari kemacetan. “Mobil murah itu bagaimana?” ujarnya balik bertanya. (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi)

Selanjutnya, komentar Ahok tentang pernyataan SBY.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden SBY bukan sindiran. “Itu hanya mengingatkan kalau pekerjaan rumah kami masih banyak,” katanya. “Lagian memang baru setahun, kok.” (Baca: Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah)

Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan, kemacetan Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota. “Kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.

Buktinya, kata Syafrin, pada pukul 06.00 Jakarta masih lengang. Karena itu, menurut Syafrin, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Pengamat dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bergulirnya isu kemacetan ini tak terlepas dari “pertarungan” politik untuk meruntuhkan elektabilitas Jokowi. “Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi,” ujarnya. “Isu ini (kemacetan) tak masuk akal.” Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527720/Jakarta-Macet-Salah-Siapa

Presiden Malu Ditegur soal Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dirinya merasa malu ketika ditanya mengenai kemacetan yang makin parah di Jakarta oleh para pemimpin dunia.

Presiden Yudhoyono menegaskan tidak bisa berbuat banyak mengatasi kemacetan Jakarta, karena yang bertanggungjawab Gubernur.

“Saat pertemuan ASEAN Summit di Brunei, saya juga seperti tertusuk bertemu teman saya yang perdana menteri. Ada yang bertanya, Pak (SBY), di Jakarta dari airport ke down town (pusat kota) bisa dua jam yah,” kata Presiden saat menerima kunjungan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).

Ia pun bercerita, hanya bisa membenarkan pernyataan orang-orang tersebut. Bahkan, ia pun mengaku tidak enak menjelaskan solusinya, karena pemerintah pusat hanya membantu memberikan kemudahan.

"Bisa saja kalau ada kemacetan. Kan tidak enak ditanya bagaimana cara solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya di mana-mana gitu. Yang harus jelaskan gubernur dan wali kota, begini Pak (perdana menteri negara lain) konsep kami, pemerintah pusat bisa membantu memberikan kemudahan-kemudahan, memang betul efeknya banyak sekali kalau macet, saya bisa bayangkan,” ungkap Presiden.

Setelah bercerita mengenai percakapannya dengan perdana menteri negara sahabat, Presiden dalam kesempatan tersebut, meminta Kadin agar langsung menemui Gubernur Jakarta Jokowi jika ada keluhan mengenai kemacetan Jakarta.

"Soal lalu lintas, Kadin tidak dilarang datang ke gubernur. Kalau biang kemacetan di Jakarta datang lah ke Jokowi, kalau biang kemacetan di Bandung datang lah ke Pak Ahmad Heryawan atau Wali Kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata Presiden.

Saat ini, kata Presiden, Indonesia sudah menganut desentralisasi, oleh sebab itu kepala daerah lah yang mempunyai peranan untuk mengatasi kemacetan di wilayahnya.

"Sekarang kita menganut desentralisasi di daerah. Jangan unjuk rasa bolak balik ke Istana, sudah terbagi, semuanya bertanggung jawab pasti. Kalau bapak datang baik-baik akan direspon. Itulah tugas gubernur, bupati dan wali kota yang kebetulan bermasalah (kemacetan)," tukas Presiden Yudhoyono.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/04/1/192289/Presiden-Malu-Ditegur-soal-Kemacetan-Jakarta