Asyik, pekerja commuter di Jakarta bakal dibuatkan apartemen murah

Merdeka.com - Rutinitas pekerjaan dan jarak rumah ke tempat kerja di ibu kota, kerap membuat para pencari nafkah di DKI Jakarta tak memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga mereka.

Menyiasati hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rencananya akan membangun apartemen murah bagi para pekerja tersebut, agar bisa memiliki waktu lebih untuk berkumpul bersama keluarganya masing-masing.

"Banyak orang Jakarta yang lahir di Jakarta, tapi pas dewasa, ketika kerja dan menikah sudah enggak mampu lagi beli rumah di dekat emak bapaknya di kota. Padahal dia harus kerja di Jakarta juga. Inilah yang tersingkir ke pinggiran," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6).

"Dia mau sewa apartemen, mahal. Mau kos, keluarga kan kalau ngekos enak nggak? Nggak enak kan. Makanya kita bangunin ini," katanya menambahkan.

Ahok mengatakan, penghuni apartemen murah itu nantinya tidak diwajibkan untuk memiliki KTP Jakarta, tapi harus memiliki pekerjaan tetap di Jakarta. Sehingga, para pekerja itu tidak perlu bolak-balik lagi ke rumahnya yang berada di kota-kota satelit sekitar Jakarta.

Dengan konsep ini, Ahok yakin dapat menekan kemacetan di ibu kota, karena salah satu penyebab kemacetan itu sendiri adalah banyaknya orang yang tinggal di luar Jakarta (warga commuter), yang membawa kendaraan pribadinya untuk menuju kantor mereka yang berlokasi di pusat-pusat ibu kota.

Selain itu, dirinya juga sedikit menjelaskan mengenai pola pengaturan penyewaan apartemen murah tersebut, yang nantinya akan dikelola oleh pihak PD Pasar Jaya, dalam hal pengalokasiannya kepada para pekerja di ibu kota tersebut.

"Nanti yang tinggal di situ, nggak apa-apa kalau nggak punya KTP DKI. Asal tinggalnya di daerah sekitar DKI dan kerja di DKI. Bedanya, kalau rusun kan harus KTP DKI," kata Ahok.

"Unit bisnisnya nanti dikelola Pasar Jaya. Mereka sewakan ke pasangan suami istri, asal mereka kerja di Jakarta. jadi khusus buat orang yang bolak-balik ke Jakarta. Dengan cara itu dia hemat, nggak perlu kredit mobil, nggak habisin bensin, waktu, kurangin macet, dan kehidupan keluarga akan lebih baik. Apalagi secara ekonomi juga bagus, karena mereka bisa belanja di pasar rakyat yang akan dibangun juga di apartemen murah itu," pungkasnya.

Diketahui, guna mendukung wacana tersebut, rencananya Pemprov DKI akan segera membangun 12 tower apartemen murah tersebut, dengan total 2.000 unit apartemen di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/asyik-pekerja-commuter-di-jakarta-bakal-dibuatkan-apartemen-murah.html

Presiden Malu Ditegur soal Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dirinya merasa malu ketika ditanya mengenai kemacetan yang makin parah di Jakarta oleh para pemimpin dunia.

Presiden Yudhoyono menegaskan tidak bisa berbuat banyak mengatasi kemacetan Jakarta, karena yang bertanggungjawab Gubernur.

“Saat pertemuan ASEAN Summit di Brunei, saya juga seperti tertusuk bertemu teman saya yang perdana menteri. Ada yang bertanya, Pak (SBY), di Jakarta dari airport ke down town (pusat kota) bisa dua jam yah,” kata Presiden saat menerima kunjungan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).

Ia pun bercerita, hanya bisa membenarkan pernyataan orang-orang tersebut. Bahkan, ia pun mengaku tidak enak menjelaskan solusinya, karena pemerintah pusat hanya membantu memberikan kemudahan.

"Bisa saja kalau ada kemacetan. Kan tidak enak ditanya bagaimana cara solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya di mana-mana gitu. Yang harus jelaskan gubernur dan wali kota, begini Pak (perdana menteri negara lain) konsep kami, pemerintah pusat bisa membantu memberikan kemudahan-kemudahan, memang betul efeknya banyak sekali kalau macet, saya bisa bayangkan,” ungkap Presiden.

Setelah bercerita mengenai percakapannya dengan perdana menteri negara sahabat, Presiden dalam kesempatan tersebut, meminta Kadin agar langsung menemui Gubernur Jakarta Jokowi jika ada keluhan mengenai kemacetan Jakarta.

"Soal lalu lintas, Kadin tidak dilarang datang ke gubernur. Kalau biang kemacetan di Jakarta datang lah ke Jokowi, kalau biang kemacetan di Bandung datang lah ke Pak Ahmad Heryawan atau Wali Kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata Presiden.

Saat ini, kata Presiden, Indonesia sudah menganut desentralisasi, oleh sebab itu kepala daerah lah yang mempunyai peranan untuk mengatasi kemacetan di wilayahnya.

"Sekarang kita menganut desentralisasi di daerah. Jangan unjuk rasa bolak balik ke Istana, sudah terbagi, semuanya bertanggung jawab pasti. Kalau bapak datang baik-baik akan direspon. Itulah tugas gubernur, bupati dan wali kota yang kebetulan bermasalah (kemacetan)," tukas Presiden Yudhoyono.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/04/1/192289/Presiden-Malu-Ditegur-soal-Kemacetan-Jakarta