REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Djoko Sri Margianto berencana membuat sumur resapan air. Diharapkan sumur resapan itu berguna untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau.
Sumur ini dinilainya dapat menabung air di kala musim hujan. "Saya sudah programkan di Jakarta Selatan kita akan buatkan sumur-sumur resapan sedemikian rupa. Sehingga seluruh resapan air hujan masuk ke sumur itu," kata Tri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8).
Ia menilai, sumur resapan ini akan sangat membantu ketika musim kemarau tiba. Masyarakat tidak perlu kembali menggali sumurnya karena sumber air habis.
Selain itu sumur resapan dapat membantu mencegah banjir. Sebab, masih kata Tri, debit air dapat dialirkan dan disimpan di sumur resapan, tidak langsung mengalir ke saluran kota ataupun sungai.
Konsep ini akan mulai diterapkan pada 2016. Kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyosialisasikan ke masyarakat untuk juga ikut membangun sumur resapan.
Sementara rencana ini masih diprioritaskan di wilayah Jaksel. Wilayah Jakarta Utara dinilai memiliki permukaan tanah yang tinggi, sehingga tidak terlalu efektif.
Dikatakan Tri, guna menangani musim kemarau saat ini, Pemprov DKI masih menyediakan air tanki jika ada daerah yang kekeringan. Saat ini dinasnya masih fokus mengerjakan pengerukan sungai, waduk, ataupun situ untuk antisipasi musim hujan mendatang. Pengerukan ini dilakukan mengingat kondisi sungai ini terlalu banyak sampah dan lumpur yang mengakibatkan tingkat kedalaman air semakin berkurang.
Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/08/03/nsi4oi282-dki-siapkan-sumur-resapan-untuk-antisipasi-kekeringan-dan-banjir
Tampilkan postingan dengan label sumur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sumur. Tampilkan semua postingan
Rabu, 05 Agustus 2015
Rabu, 18 Februari 2015
Fitri: Kenapa Jakarta Tetap Banjir? Inilah Hasil Studi dari Rotterdam...
KOMPAS.com — Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia.
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam
Selasa, 30 Desember 2014
Atasi Banjir Jakarta dengan Sumur Injeksi, Lebih Murah dari Sodetan
WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Masalah banjir yang pasti terjadi dikala musim hujan menjadi persoalan serius Pemerintah dan masyarakat saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun, banjir tetap saja terjadi.
“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.
Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.
Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.
Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.
“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan
“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.
Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.
Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.
Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.
“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan
Selasa, 09 Desember 2014
Untuk Cegah Banjir di Jakarta Dibutuhkan 500.000 Sumur Resapan di Kawasan Penyangga
Bogor - Guna mengatasi dan menghadapi musim penghujan di tahun 2015, dibutuhkan ratusan ribu sumur resapan maupun lubang biopori di wilayah DKI Jakarta, serta kota penyangganya.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.
"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).
Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.
"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).
Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html
Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.
"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).
Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.
"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).
Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html
Jumat, 26 September 2014
Cegah Banjir, DKI Bikin 3.620 Sumur Resapan
Jakarta, HanTer - Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian dan Energi berencana membuat 3.620 titik sumur resapan. Dengan anggaran sebesar Rp40 miliar, diharapkan, keberadaan sumur resapan tersebut dapat bermanfaat dalam mengurangi banjir dan genangan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Haris Pindratno mengatakan, meski hanya berupa teknologi sederhana, pembangunan sumur resapan dianggap cukup tepat untuk mengatasi persoalan banjir di Ibukota.
“Anggaran yang disediakan Rp100 miliar, tapi yang terpakai hanya Rp40 miliar karena kami lebih banyak membuat sumur resapan tipe dangkal," katanya, kepada Harian Terbit, di Jakarta, Rabu (24/9) kemarin.
Haris menerangkan, proses pembuatan sumur resapan diprediksi rampung akhir tahun Desember. Ia menilai, terhambat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI, menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan sumur resapan tersebut.
“Sumur resapan yang dibuat sebanyak 3.500 titik untuk tipe dangkal dan 120 titik dengan kedalaman 60 meter," tuturnya.
Sementara tahun 2013 lalu, Dinas Perindustrian dan Energi DKI membuat 1.949 titik sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 150miliar. Artinya harga sumur resapan berkisar Rp 80 juta per titik.
Disisi lain, Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (KN-LSM) Indonesia mengapresiasi penghematan anggaran yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi DKI dalam membuat sumur resapan.
Diharapkan, penghematan ini ditiru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI.
"Atas prestasinya mampu menghemat anggaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno layak mendapatkan apresiasi. Kami berencana memberikan penghargaan khusus bulan Oktober mendatang. Penghargaan khusus ini diharapkan dapat memacu SKPD lain untuk bersama-sama menghemat anggaran," kata Sekretaris KN-LSM Indonesia, Latas Leonardus Panjaitan.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/25/8830/18/18/Cegah-Banjir-DKI-Bikin-3.620-Sumur-Resapan
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Haris Pindratno mengatakan, meski hanya berupa teknologi sederhana, pembangunan sumur resapan dianggap cukup tepat untuk mengatasi persoalan banjir di Ibukota.
“Anggaran yang disediakan Rp100 miliar, tapi yang terpakai hanya Rp40 miliar karena kami lebih banyak membuat sumur resapan tipe dangkal," katanya, kepada Harian Terbit, di Jakarta, Rabu (24/9) kemarin.
Haris menerangkan, proses pembuatan sumur resapan diprediksi rampung akhir tahun Desember. Ia menilai, terhambat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI, menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan sumur resapan tersebut.
“Sumur resapan yang dibuat sebanyak 3.500 titik untuk tipe dangkal dan 120 titik dengan kedalaman 60 meter," tuturnya.
Sementara tahun 2013 lalu, Dinas Perindustrian dan Energi DKI membuat 1.949 titik sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 150miliar. Artinya harga sumur resapan berkisar Rp 80 juta per titik.
Disisi lain, Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (KN-LSM) Indonesia mengapresiasi penghematan anggaran yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi DKI dalam membuat sumur resapan.
Diharapkan, penghematan ini ditiru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI.
"Atas prestasinya mampu menghemat anggaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno layak mendapatkan apresiasi. Kami berencana memberikan penghargaan khusus bulan Oktober mendatang. Penghargaan khusus ini diharapkan dapat memacu SKPD lain untuk bersama-sama menghemat anggaran," kata Sekretaris KN-LSM Indonesia, Latas Leonardus Panjaitan.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/25/8830/18/18/Cegah-Banjir-DKI-Bikin-3.620-Sumur-Resapan
Sabtu, 11 Januari 2014
Jokowi Butuh 2 Juta Sumur Resapan untuk Cegah Banjir
"Ini kan sudah dikeruk, tapi belum rampung semua. Tapi dilihat kemarin hujan yang sangat deras sekali, sungai-sungai sudah bisa nampung, Waduk Pluit juga langsung pompa dan buang air ke laut. Tapi ini belum rampung semua," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir. Sementara saat ini, jumlah sumur resapan yang dikerjakan masih kurang.
"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," tuturnya.
Namun mantan Walikota Solo itu menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan dapat diatasi bila tak dibantu dengan pembangunan di kawasan hulu, yaitu kawasan Bogor dan sekitarnya. Karena banjir di Jakarta juga turut disumbang oleh kiriman air dari kawasan yang berada di atas Ibukota itu.
"Yang di atas kan juga belum dikerjain. Ini semua harus dikerjakan. Ini kerja terintegrasi, ada pemerintah pusat dan lainnya. Kalau masyarakat nggak ikut ya sama saja, masih tetap banjir," pungkas Jokowi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795790/jokowi-butuh-2-juta-sumur-resapan-untuk-cegah-banjir
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir. Sementara saat ini, jumlah sumur resapan yang dikerjakan masih kurang.
"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," tuturnya.
Namun mantan Walikota Solo itu menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan dapat diatasi bila tak dibantu dengan pembangunan di kawasan hulu, yaitu kawasan Bogor dan sekitarnya. Karena banjir di Jakarta juga turut disumbang oleh kiriman air dari kawasan yang berada di atas Ibukota itu.
"Yang di atas kan juga belum dikerjain. Ini semua harus dikerjakan. Ini kerja terintegrasi, ada pemerintah pusat dan lainnya. Kalau masyarakat nggak ikut ya sama saja, masih tetap banjir," pungkas Jokowi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795790/jokowi-butuh-2-juta-sumur-resapan-untuk-cegah-banjir
Sabtu, 23 November 2013
"Percuma, Warga Masih Rajin Buang Sampah di Saluran Air"
JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai upaya dilakukan Pemrov DKI Jakarta untuk meminimalisir kemungkinan banjir besar merendam Ibu Kota. Namun, upaya tersebut dianggap percuma jika warga tidak mengubah perilakunya membuang sampah.
Saat ini, Pemprov telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari membangun kanal, sistem polder, tanggul laut, waduk, dan situ serta pengawasan saluran setiap saat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir yang selama ratusan tahun terjadi di Ibu Kota.
”Kami berharap masyarakat mendukung program ini. Banjir harus dihadapi sebagai musuh bersama. Percuma saja banyak program penanganan banjir, tetapi masyarakat masih rajin membuang sampah ke saluran air,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Rabu (20/11).
Secara lengkap, kata Rudy, ada 16 langkah permanen untuk menangani banjir Jakarta. Langkah yang disiapkan, antara lain, pembangunan Cengkareng Drain II, pembangunan pintu air dan pompa Kamal Muara dengan kapasitas 40 meter kubik per detik, pembangunan waduk junction di Tol Kapuk-Kamal, pemasangan sheet pile di Cengkareng Drain I untuk penambahan kapasitas, serta pemasangan pintu air dan pompa pada pertemuan Kali Angke dan Kanal Barat.
Langkah berikutnya adalah normalisasi Kali Adem, pemasangan pompa di Marina Ancol berkapasitas 50 meter kubik per detik, dan penggantian pompa Ancol yang dibangun tahun 1972 untuk mengatasi genangan di Jalan RE Martadinata.
Pembangunan pompa Koja, pompa Waduk Sunter Timur IB, dan pompa Waduk Sunter Timur II dengan sistem polder juga dilakukan.
Pemprov DKI Jakarta juga menormalkan Kali Cakung Lama, Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Grogol, dan Kali Sekretaris; pembuatan tanggul laut di lokasi yang belum ada tanggulnya; perbaikan seluruh saluran dan pengerukan endapan; serta pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Curah hujan
Seusai rapat koordinasi penanganan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir pasti terjadi di Jakarta. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan tinggi menjelang dan saat puncak musim hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kawasan hulu.
”Semakin dekat Desember, hujan akan semakin parah, terutama di kawasan hulu. Tidak mungkin Jakarta menghindari banjir kalau Kali Pesanggrahan atau Kali Krukut meluap, apalagi normalisasi belum selesai. Kami bisa bilang DKI 100 persen siap hadapi banjir,” kata Basuki.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Musyawardhana mengatakan, dinas dan badan terkait mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi musim hujan dan banjir tahun ini.
”Lebih-kurang ada 498 RW di 124 kelurahan yang rawan banjir. Sekitar 18 satuan kerja perangkat daerah terlibat untuk penanggulangan banjir ini,” katanya.
BMKG memperkirakan, Desember 2013 sampai Januari 2014 curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Bogor yang mencapai 100 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat mempercepat kiriman air dari Bendungan Katulampa menuju Kali Ciliwung.
”Pada Desember hingga Januari, iklim hujan di Bogor memang masih normal, yakni 300 milimeter per bulan. Namun, dalam sebulan itu ada hari-hari tertentu yang kemungkinan terjadi curah hujan ekstrem,” kata Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati.
Evi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya mengatur sistem penataan air. Upaya itu untuk mengantisipasi air dari Bogor, salah satunya dengan mengeruk waduk dan saluran pembuangan air. ”Jika DKI kurang tanggap dengan curah hujan yang tinggi di Bogor, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi musibah di Jakarta seperti pada Januari lalu,” kata Evi.
Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, penanganan banjir tahun ini masih terhambat prosedur anggaran. Anggaran baru bisa dipakai pada akhir tahun sehingga penanganan proyek pun terlambat. Dampaknya akan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran dari program penanganan banjir.
Dia mencontohkan program pembuatan 1.949 sumur resapan yang berat dikerjakan karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Sumur yang diharapkan adalah sumur dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Kedalaman itu bisa diandalkan menyerap genangan di sejumlah tempat. Namun, pengerjaan sumur sedalam itu tidak bisa cepat mengingat sejumlah kendala di lapangan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/21/0800455/.Percuma.Warga.Masih.Rajin.Buang.Sampah.di.Saluran.Air
Saat ini, Pemprov telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari membangun kanal, sistem polder, tanggul laut, waduk, dan situ serta pengawasan saluran setiap saat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir yang selama ratusan tahun terjadi di Ibu Kota.
”Kami berharap masyarakat mendukung program ini. Banjir harus dihadapi sebagai musuh bersama. Percuma saja banyak program penanganan banjir, tetapi masyarakat masih rajin membuang sampah ke saluran air,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Rabu (20/11).
Secara lengkap, kata Rudy, ada 16 langkah permanen untuk menangani banjir Jakarta. Langkah yang disiapkan, antara lain, pembangunan Cengkareng Drain II, pembangunan pintu air dan pompa Kamal Muara dengan kapasitas 40 meter kubik per detik, pembangunan waduk junction di Tol Kapuk-Kamal, pemasangan sheet pile di Cengkareng Drain I untuk penambahan kapasitas, serta pemasangan pintu air dan pompa pada pertemuan Kali Angke dan Kanal Barat.
Langkah berikutnya adalah normalisasi Kali Adem, pemasangan pompa di Marina Ancol berkapasitas 50 meter kubik per detik, dan penggantian pompa Ancol yang dibangun tahun 1972 untuk mengatasi genangan di Jalan RE Martadinata.
Pembangunan pompa Koja, pompa Waduk Sunter Timur IB, dan pompa Waduk Sunter Timur II dengan sistem polder juga dilakukan.
Pemprov DKI Jakarta juga menormalkan Kali Cakung Lama, Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Grogol, dan Kali Sekretaris; pembuatan tanggul laut di lokasi yang belum ada tanggulnya; perbaikan seluruh saluran dan pengerukan endapan; serta pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Curah hujan
Seusai rapat koordinasi penanganan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir pasti terjadi di Jakarta. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan tinggi menjelang dan saat puncak musim hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kawasan hulu.
”Semakin dekat Desember, hujan akan semakin parah, terutama di kawasan hulu. Tidak mungkin Jakarta menghindari banjir kalau Kali Pesanggrahan atau Kali Krukut meluap, apalagi normalisasi belum selesai. Kami bisa bilang DKI 100 persen siap hadapi banjir,” kata Basuki.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Musyawardhana mengatakan, dinas dan badan terkait mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi musim hujan dan banjir tahun ini.
”Lebih-kurang ada 498 RW di 124 kelurahan yang rawan banjir. Sekitar 18 satuan kerja perangkat daerah terlibat untuk penanggulangan banjir ini,” katanya.
BMKG memperkirakan, Desember 2013 sampai Januari 2014 curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Bogor yang mencapai 100 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat mempercepat kiriman air dari Bendungan Katulampa menuju Kali Ciliwung.
”Pada Desember hingga Januari, iklim hujan di Bogor memang masih normal, yakni 300 milimeter per bulan. Namun, dalam sebulan itu ada hari-hari tertentu yang kemungkinan terjadi curah hujan ekstrem,” kata Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati.
Evi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya mengatur sistem penataan air. Upaya itu untuk mengantisipasi air dari Bogor, salah satunya dengan mengeruk waduk dan saluran pembuangan air. ”Jika DKI kurang tanggap dengan curah hujan yang tinggi di Bogor, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi musibah di Jakarta seperti pada Januari lalu,” kata Evi.
Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, penanganan banjir tahun ini masih terhambat prosedur anggaran. Anggaran baru bisa dipakai pada akhir tahun sehingga penanganan proyek pun terlambat. Dampaknya akan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran dari program penanganan banjir.
Dia mencontohkan program pembuatan 1.949 sumur resapan yang berat dikerjakan karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Sumur yang diharapkan adalah sumur dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Kedalaman itu bisa diandalkan menyerap genangan di sejumlah tempat. Namun, pengerjaan sumur sedalam itu tidak bisa cepat mengingat sejumlah kendala di lapangan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/21/0800455/.Percuma.Warga.Masih.Rajin.Buang.Sampah.di.Saluran.Air
Kamis, 14 November 2013
Sumur Resapan Jakarta Tak Mampu Serap Banjir
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Rovicky Dwi Putrohari, tidak yakin sumur resapan mampu mengurangi banjir di Jakarta. Sebab, kedalaman sumur resapan Jakarta hanya 60 meter. “Kalau dilihat dari aspek teknis, tidak banyak yang bisa diserap,” katanya kepada Tempo, Rabu, 13 November 2013 . Ketika hujan turun, tanah menjadi jenuh. “Sumur pendek tak mampu menyerap.”
Jika ingin menyerap air banjir, Rovicky menyarankan untuk menggunakan sumur dengan kedalaman di atas 100 meter. “Dengan menggunakan pompa injeksi mampu menyerap banjir,” ujarnya.
Rovicky juga menilai sumur resapan tidak terlalu signifikan dalam mengatasi genangan air. Jika hujan normal, genangan bisa dikurangi. “Tapi kalau hujan besar, sumur resapan tidak mampu menyerap,” kata Rovicky. Ia juga tak yakin sumur resapan mampu menjaga permukaan tanah dari penurunan karena sangat dangkal. Menurut dia, harus menggunakan sumur dalam yang lebih dari 100 sampai 200 meter.
Air tanah dalam, Rovicky menambahkan, diduga menjadi penyebab penurunan permukaan tanah di Jakarta. “Dengan sumur resapan yang dangkal tidak akan sampai ke dalam tanah,” ujar Rovicky. Meski begitu, Rovicky masih melihat adanya sisi positif dari pembangunan sumur resapan. “Secara non-teknis bagus. Bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam mengelola air,” ujar Rovicky.
Pemerintah DKI Jakarta tengah bergerak cepat dalam pembangunan sumur resapan. Rencananya, 1.949 sumur resapan akan dibangun. Adapun biaya yang dianggarkan untuk proyek tersebut senilai Rp 1,2 miliar.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/083529509/Sumur-Resapan-Jakarta-Tak-Mampu-Serap-Banjir
Jika ingin menyerap air banjir, Rovicky menyarankan untuk menggunakan sumur dengan kedalaman di atas 100 meter. “Dengan menggunakan pompa injeksi mampu menyerap banjir,” ujarnya.
Rovicky juga menilai sumur resapan tidak terlalu signifikan dalam mengatasi genangan air. Jika hujan normal, genangan bisa dikurangi. “Tapi kalau hujan besar, sumur resapan tidak mampu menyerap,” kata Rovicky. Ia juga tak yakin sumur resapan mampu menjaga permukaan tanah dari penurunan karena sangat dangkal. Menurut dia, harus menggunakan sumur dalam yang lebih dari 100 sampai 200 meter.
Air tanah dalam, Rovicky menambahkan, diduga menjadi penyebab penurunan permukaan tanah di Jakarta. “Dengan sumur resapan yang dangkal tidak akan sampai ke dalam tanah,” ujar Rovicky. Meski begitu, Rovicky masih melihat adanya sisi positif dari pembangunan sumur resapan. “Secara non-teknis bagus. Bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam mengelola air,” ujar Rovicky.
Pemerintah DKI Jakarta tengah bergerak cepat dalam pembangunan sumur resapan. Rencananya, 1.949 sumur resapan akan dibangun. Adapun biaya yang dianggarkan untuk proyek tersebut senilai Rp 1,2 miliar.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/083529509/Sumur-Resapan-Jakarta-Tak-Mampu-Serap-Banjir
Kamis, 10 Oktober 2013
Antisipasi Banjir, 80 Kali di Jakarta Difungsikan Kembali
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinisi DKI Jakarta akan memfungsikan kembali puluhan sungai dan kali di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sungai yang tidak terawat sekaligus mengantisipasi bencana banjir pada musim hujan.
"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.
Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali
"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.
Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali
Senin, 07 Oktober 2013
Antisipasi banjir, 2.000 sumur dibuat dengan anggaran Rp 130 M
Salah satu cara antisipasi banjir tahunan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta membangun 2.000 sumur resapan di lima wilayah Jakarta. Untuk membangun sumur resapan itu, dana sebesar Rp 130 miliar telah disiapkan. Anggaran itu berasal dari APBD.
Pengerjaan 2.000 sumur resapan tersebut dilakukan oleh Dinas Energi. Hal ini berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat pemerintah daerah.
"Iya bener, kita kerjakan di lima wilayah kota. Tugas pokoknya itu di Dinas Energi, dulu dinas pertambangan, kemudian dinas pertambangan enggak ada makanya dialihkan ke dinas energi. Di Perda aturannya gitu, Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah," ujar Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10).
Andi mengatakan, pengerjaan sumur resapan telah dimulai sejak awal tahun atau usai banjir besar akibat jebolnya tanggul Latuharhari pertengahan Januari lalu. Kemudian, pengerjaan pertama dilakukan di depan Gedung Blok G Balai Kota Jakarta pada Maret lalu.
Adapun target selesai akhir tahun ini. Apabila jika tidak memungkinkan maka akan diperpanjang 50 hari. "Kita usahakan Desember mudah-mudahan bisa selesai, bisa diperpanjang 50 hari kalau diperlukan karena masalah di lapangan," ucapnya.
Beberapa titik yang dikerjakan adalah Monas, sepanjang Jalan Kebun Sirih, Jalan Rasuna Said atau daerah-daerah yang berpotensi sebabkan genangan air tinggi. Istana pun juga dilakukan pembangunan sumur resapan, tetapi hanya sisi selatan Istana saja.
"Pokoknya daerah-daerah yang langganan banjir. Sisi selatan Istana, utara enggak boleh. Ya katanya itu daerah sakral kata tuan-tuan di negara ini sok tahu saja mereka itu," katanya.
Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di sini hanya berkoordinasi titik-titik genangan yang diperlukan untuk dibuatkan sumur resapan. Adapun pengerjaannya dilakukan oleh rekanan dengan 20 paket.
"Rekanan pengerjaan, ada berapa paket lupa, lebih dari 20 paket rekanan. Bagi-bagi supaya lebih cepet pengerjaan," ucapnya.
Program pembangunan 2.000 sumur resapan dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi banjir. Walaupun, secara garis besar tidak dapat menyelesaikan banjir.
"Iya salah satu cara lain atasi banjir. Tapi itu tidak menyelesaikan banjir hanya membantu saja agar genangan tidak tinggi. Kan air tanah terus berkurang supaya turun terus permukaan tanah. Kan banyak yang mengatakan air tanah berkurang makanya kita lakukan pembangunan sumur resapan," terangnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan mengaku ada program 2.000 titik sumur resapan injeksi yang dikerjakan oleh Dinas Energi. Dinas PU hanya berperan memberikan 2.00 titik lokasi genangan air.
"Emang kita kerjasama dengan Pak Andi, karena anggaran dan kontrak kerjasama di dinas energi. Titiknya sebagian dari saya 2.00 itu dari PU, kita sampaikan ke Pak Andi," ucap Manggas.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/antisipasi-banjir-2000-sumur-dibuat-dengan-anggaran-rp-130-m.html
Pengerjaan 2.000 sumur resapan tersebut dilakukan oleh Dinas Energi. Hal ini berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat pemerintah daerah.
"Iya bener, kita kerjakan di lima wilayah kota. Tugas pokoknya itu di Dinas Energi, dulu dinas pertambangan, kemudian dinas pertambangan enggak ada makanya dialihkan ke dinas energi. Di Perda aturannya gitu, Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah," ujar Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10).
Andi mengatakan, pengerjaan sumur resapan telah dimulai sejak awal tahun atau usai banjir besar akibat jebolnya tanggul Latuharhari pertengahan Januari lalu. Kemudian, pengerjaan pertama dilakukan di depan Gedung Blok G Balai Kota Jakarta pada Maret lalu.
Adapun target selesai akhir tahun ini. Apabila jika tidak memungkinkan maka akan diperpanjang 50 hari. "Kita usahakan Desember mudah-mudahan bisa selesai, bisa diperpanjang 50 hari kalau diperlukan karena masalah di lapangan," ucapnya.
Beberapa titik yang dikerjakan adalah Monas, sepanjang Jalan Kebun Sirih, Jalan Rasuna Said atau daerah-daerah yang berpotensi sebabkan genangan air tinggi. Istana pun juga dilakukan pembangunan sumur resapan, tetapi hanya sisi selatan Istana saja.
"Pokoknya daerah-daerah yang langganan banjir. Sisi selatan Istana, utara enggak boleh. Ya katanya itu daerah sakral kata tuan-tuan di negara ini sok tahu saja mereka itu," katanya.
Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di sini hanya berkoordinasi titik-titik genangan yang diperlukan untuk dibuatkan sumur resapan. Adapun pengerjaannya dilakukan oleh rekanan dengan 20 paket.
"Rekanan pengerjaan, ada berapa paket lupa, lebih dari 20 paket rekanan. Bagi-bagi supaya lebih cepet pengerjaan," ucapnya.
Program pembangunan 2.000 sumur resapan dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi banjir. Walaupun, secara garis besar tidak dapat menyelesaikan banjir.
"Iya salah satu cara lain atasi banjir. Tapi itu tidak menyelesaikan banjir hanya membantu saja agar genangan tidak tinggi. Kan air tanah terus berkurang supaya turun terus permukaan tanah. Kan banyak yang mengatakan air tanah berkurang makanya kita lakukan pembangunan sumur resapan," terangnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan mengaku ada program 2.000 titik sumur resapan injeksi yang dikerjakan oleh Dinas Energi. Dinas PU hanya berperan memberikan 2.00 titik lokasi genangan air.
"Emang kita kerjasama dengan Pak Andi, karena anggaran dan kontrak kerjasama di dinas energi. Titiknya sebagian dari saya 2.00 itu dari PU, kita sampaikan ke Pak Andi," ucap Manggas.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/antisipasi-banjir-2000-sumur-dibuat-dengan-anggaran-rp-130-m.html
Rabu, 20 Maret 2013
Gedung di Jakarta Yang Tidak Ada Sumur Serapan Akan Kena Sanksi
Jakarta, Seruu.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan gedung apapun di Jakarta yang tidak membuat sumur serapan akan dikenai sanksi.
Di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, Jokowi memaparkan sanski itu adalah menutup gedung itu atau mencabut izin membangun bangunan (IMB) untuk gedung tersebut.
"Bisa ditutup kantornya atau dicabut izinnya," kata Jokowi.
Dia menegaskan pembuatan sumur serapan wajib hukumnya untuk bangunan yang sudah dan akan dibangun.
Jokowi menyatakan semakin besar Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin dalam pula sumur resapan yang harus dibuat.
"Makin kecil gedungnya, ya makin kecil sumur resapannya," katanya.
Dia menjanjikan perbandingan KLB dengan kedalaman sumur akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Saya sudah minta detailnya per meter harus buat berapa, satu bulan ini selesai," katanya.
Jokowi sendiri menggalakkan program pembuatan 20 ribu sumur serapan di Jakarta, demi mengantisipasi banjir dan membuat cadangan air bawah tanah Jakarta.[ant]
Sumber : http://indonesiana.seruu.com/read/2013/03/19/152856/gedung-di-jakarta-yang-tidak-ada-sumur-serapan-akan-kena-sanksi
Di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, Jokowi memaparkan sanski itu adalah menutup gedung itu atau mencabut izin membangun bangunan (IMB) untuk gedung tersebut.
"Bisa ditutup kantornya atau dicabut izinnya," kata Jokowi.
Dia menegaskan pembuatan sumur serapan wajib hukumnya untuk bangunan yang sudah dan akan dibangun.
Jokowi menyatakan semakin besar Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin dalam pula sumur resapan yang harus dibuat.
"Makin kecil gedungnya, ya makin kecil sumur resapannya," katanya.
Dia menjanjikan perbandingan KLB dengan kedalaman sumur akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Saya sudah minta detailnya per meter harus buat berapa, satu bulan ini selesai," katanya.
Jokowi sendiri menggalakkan program pembuatan 20 ribu sumur serapan di Jakarta, demi mengantisipasi banjir dan membuat cadangan air bawah tanah Jakarta.[ant]
Sumber : http://indonesiana.seruu.com/read/2013/03/19/152856/gedung-di-jakarta-yang-tidak-ada-sumur-serapan-akan-kena-sanksi
Kamis, 28 Februari 2013
Bangun 500 Ribu Sumur Resapan untuk Tanggulangi Banjir Jakarta
Metrotvnews.com, Bogor: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan, dengan membangun 500 ribu sumur resapan dari hulu ke hilir dapat menanggulangi banjir Jakarta. Pasalnya, luas daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung hanya tertutup pepohonan sebagai penahan air sekitar 9,7%.
"Padahal, aturannya paling kurang 30% tertutup tanaman pohon untuk menahan air. Ini 9,7% termasuk tanaman teh," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat meninjau DAS Ciliwung di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Zulkifli menuturkan tutupan tanaman yang kurang di hulu yakni kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan banjir Jakarta. Hal itu diperburuk dengan kawasan hilir Jakarta yang tidak tertata dengan baik karena tidak adanya waduk-waduk kecil tempat menyimpan air. "Jadi, kalau curah hujan tinggi tentu akibatnya di hilir akan mengalami banjir."
Dalam tinjauan tersebut, di sepanjang Sungai Ciliwung, tepatnya di Tugu Utara, terdapat rumah-rumah penduduk yang berdempetan. Sekitar 1 kilometer naik ke arah selatan, tampak terlihat vila-vila yang menjulang dan beberapa hektare tanaman teh.
Saat meninjau ke puncak DAS Ciliwung, hanya sedikit tanaman pohon yang berdiri tegak. Yang terlihat hanya tanaman pendek seperti semak dan rerumputan tanpa tanaman pohon yang tinggi.
"Lihat, kosong, enggak ada pohon. Hanya sedikit (tanaman pohon) kan? Banyak vila," ujar Zulkifli kepada sejumlah wartawan.
Zulkifli menjelaskan, per tahunnya sekitar tiga miliar meter kubik air masuk ke Jakarta. Namun, yang dapat diserap hanya sekitar 1,2 miliar-1,5 miliar meter kubik air. Sisanya, air membanjiri kawasan Ibu Kota.
Zulkifli pun mengimbau adanya program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yakni, penanaman tanaman pohon di vila-vila di hulu sungai Ciliwung. "Bongkar vila butuh waktu. Paling tidak, di tanah atau halaman vila yang hanya rumput itu ditanami pohon supaya tidak kosong," kata Zulkifli.
Program jangka pendek selanjutnya, sambungnya, yakni pembangunan sumur resapan di tiap 500-1.000 meter. Sedangkan, untuk program jangka panjang adalah dengan membuat embung atau waduk-waduk kecil di hilir.
"Kalau ini (program jangka pendek dan panjang) terlaksana, banjir Jakarta paling hanya setengah jam atau satu jam surut kembali. Sekarang kan dua hari banjirnya," tukasnya. (Bunga Pertiwi Adek Putri/Ray)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/27/5/134478/-Bangun-500-Ribu-Sumur-Resapan-untuk-Tanggulangi-Banjir-Jakarta
"Padahal, aturannya paling kurang 30% tertutup tanaman pohon untuk menahan air. Ini 9,7% termasuk tanaman teh," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat meninjau DAS Ciliwung di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Zulkifli menuturkan tutupan tanaman yang kurang di hulu yakni kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan banjir Jakarta. Hal itu diperburuk dengan kawasan hilir Jakarta yang tidak tertata dengan baik karena tidak adanya waduk-waduk kecil tempat menyimpan air. "Jadi, kalau curah hujan tinggi tentu akibatnya di hilir akan mengalami banjir."
Dalam tinjauan tersebut, di sepanjang Sungai Ciliwung, tepatnya di Tugu Utara, terdapat rumah-rumah penduduk yang berdempetan. Sekitar 1 kilometer naik ke arah selatan, tampak terlihat vila-vila yang menjulang dan beberapa hektare tanaman teh.
Saat meninjau ke puncak DAS Ciliwung, hanya sedikit tanaman pohon yang berdiri tegak. Yang terlihat hanya tanaman pendek seperti semak dan rerumputan tanpa tanaman pohon yang tinggi.
"Lihat, kosong, enggak ada pohon. Hanya sedikit (tanaman pohon) kan? Banyak vila," ujar Zulkifli kepada sejumlah wartawan.
Zulkifli menjelaskan, per tahunnya sekitar tiga miliar meter kubik air masuk ke Jakarta. Namun, yang dapat diserap hanya sekitar 1,2 miliar-1,5 miliar meter kubik air. Sisanya, air membanjiri kawasan Ibu Kota.
Zulkifli pun mengimbau adanya program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yakni, penanaman tanaman pohon di vila-vila di hulu sungai Ciliwung. "Bongkar vila butuh waktu. Paling tidak, di tanah atau halaman vila yang hanya rumput itu ditanami pohon supaya tidak kosong," kata Zulkifli.
Program jangka pendek selanjutnya, sambungnya, yakni pembangunan sumur resapan di tiap 500-1.000 meter. Sedangkan, untuk program jangka panjang adalah dengan membuat embung atau waduk-waduk kecil di hilir.
"Kalau ini (program jangka pendek dan panjang) terlaksana, banjir Jakarta paling hanya setengah jam atau satu jam surut kembali. Sekarang kan dua hari banjirnya," tukasnya. (Bunga Pertiwi Adek Putri/Ray)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/27/5/134478/-Bangun-500-Ribu-Sumur-Resapan-untuk-Tanggulangi-Banjir-Jakarta
Rabu, 26 Desember 2012
Ini Tiga Jurus Jokowi Atas Banjir Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin Jokowi telah menyiapkan tiga strategi pencegahan banjir. Tiga strategi ini diharap mampu mengurangi banjir Jakarta tiap tahun. Tiga strategi itu adalah normalisasi kali, normalisasi sumur, dan pelebaran kali.
Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.
Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).
Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.
Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.
Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta
Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.
Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).
Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.
Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.
Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta
Rabu, 21 November 2012
Atasi Banjir, Jakarta Perlu Terapkan Eco-Drainase
Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air.
Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.
Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.
"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).
Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.
"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.
Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.
"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.
Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.
"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.
Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.
"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html
Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.
Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.
"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).
Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.
"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.
Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.
"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.
Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.
"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.
Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.
"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)