Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan salah satu kendala penanganan banjir kali ini, yaitu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang masih belum disahkan.
"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.
Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.
"APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.
Berdasarkan data dari BPBD DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.
"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," tutur Wiriyatmoko.
Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir.
Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak 124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/414833/penanganan-banjir-jakarta-terkendala-pengesahan-apbd-2014
Tampilkan postingan dengan label total. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label total. Tampilkan semua postingan
Selasa, 21 Januari 2014
Kamis, 19 Desember 2013
Ini 9 Penyebab Kemacetan di Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi DKI Jakarta selalu diidentikkan dengan kemacetan. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago memaparkan, ada sembilan hal yang menjadi penyebab macet di ibu kota.
Pertama, ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.
Kedua, moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.
"Namun, yang terjadi saat ini Jakarta masih dilayani 16 ribu angkot. Jumlah angkot harus diciutkan drastis," kata dia saat memberikan kultwit di akun Twitter-nya @andrinof_a_ch.
Penyebab ketiga yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.
Keempat, karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. "Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan," ujar Andrinof.
Penyebab kelima karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass. Keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.
Penyeban ketujuh, yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol. Sementara penyebab nomor delapan yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.
Penyebab terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko. "Di luar sembilan penyebab tersebut, ada dua masalah fundamental di masa lalu, yaitu kepemimpinan birokrasi dan tata kelola anggaran," ujar pengamat dari Universitas Indonesia itu.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/12/19/my13jf-ini-9-penyebab-kemacetan-di-jakarta
Pertama, ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.
Kedua, moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.
"Namun, yang terjadi saat ini Jakarta masih dilayani 16 ribu angkot. Jumlah angkot harus diciutkan drastis," kata dia saat memberikan kultwit di akun Twitter-nya @andrinof_a_ch.
Penyebab ketiga yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.
Keempat, karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. "Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan," ujar Andrinof.
Penyebab kelima karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass. Keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.
Penyeban ketujuh, yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol. Sementara penyebab nomor delapan yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.
Penyebab terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko. "Di luar sembilan penyebab tersebut, ada dua masalah fundamental di masa lalu, yaitu kepemimpinan birokrasi dan tata kelola anggaran," ujar pengamat dari Universitas Indonesia itu.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/12/19/my13jf-ini-9-penyebab-kemacetan-di-jakarta
Senin, 16 September 2013
Warga Jakarta Belum Dukung Gerakan Bersih Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com — Sepekan sejak Gerakan Jakarta Bersih dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, tumpukan sampah masih terlihat di permukaan sejumlah sungai dan waduk di Jakarta, Minggu (15/9). Tempat dan armada pembuangan sampah serta kesadaran warga dinilai masih kurang.
Tumpukan sampah antara lain terlihat di Waduk Rawabadak di Koja, Jakarta Utara. Sampah plastik, potongan kayu dan bambu, serta bungkus bahan keperluan sehari-hari, seperti sabun, sampo, dan pasta gigi, mengapung dan menumpuk di sisi selatan waduk.
Sampah juga terlihat di Kali Sunter yang mengalir di sisi barat Jalan Danau Sunter Barat di perbatasan Pademangan dan Tanjung Priok. Sejumlah petugas memungut dengan tongkat penyaring, tetapi jumlah sampah jauh lebih banyak.
Deni Irawan, Kepala Operator Penyaring Sampah Kali Sunter Kresek di Koja, Jakarta Utara, mengatakan, produksi sampah rata-rata 14 meter kubik per hari dalam sepekan terakhir. Angka itu sama dengan rata-rata produksi sebelum pencanangan Gerakan Jakarta Bersih.
”Ada (sampah) kiriman dari hulu. Kebanyakan sisa barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti bungkus sampo dan sabun. Jumlahnya belum berkurang,” kata Deni.
Sugiman, operator pompa di rumah pompa Ancol Timur, berpendapat, jumlah sampah yang mengalir masih relatif sama.
Armada kurang
Sebagian warga, kata Ketua RT 004 RW 001 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Muhamad Kartono (58), masih membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah itu terbawa ke got dan saluran air.
Sementara itu, sampah tak langsung terangkut karena armada kurang. Dia mencontohkan, produksi sampah dari pasar dan permukiman di RT 004 yang mencapai delapan gerobak (sekitar 8 meter kubik) per hari.
”Hanya satu truk yang beroperasi dalam sehari. Saat truk rusak mesin, sampah tak terangkut,” ujarnya.
Dengan demikian, selain mengurangi produksi sampah di tingkat rumah tangga, ujar Kartono, pemerintah juga perlu menambah armada untuk memperlancar proses pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Zainuri mengatakan, sampah masih menjadi perhatian karena belum seluruhnya tertangani. Dia memperkirakan, dari sekitar 1.200 ton sampah Jakarta Utara per hari, baru sekitar 720 ton yang terangkut karena keterbatasan personel dan truk pengangkut.
”Total ada sekitar 120 truk yang tersebar di enam kecamatan di Jakut. Kapasitas angkutnya 3-4 ton per hari sehingga ada sampah-sampah yang tak terangkut. Petugas telah berupaya, tetapi belum sebanding dengan produksi sampah,” ujarnya.
Selain armada yang kurang, pengangkutan sampah juga terkendala kemacetan dari dan menuju TPA di Bantar Gebang, Bekasi. Menurut Zainuri, satu truk rata-rata hanya bisa satu rit, padahal sebelumnya bisa 2-3 rit.
Saat mencanangkan Gerakan Jakarta Bersih, Jokowi memaparkan, ada sekitar 6.000 ton atau setara 1.200 truk sampah di Jakarta per hari. Dari jumlah itu, sekitar 2.000 ton di antaranya berada di selokan dan sungai. Bersama grup band Slank, dia mengajak warga untuk tidak buang sampah ke sungai lagi.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mencatat, sampai Februari 2013, tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Jakarta hanya 191. Padahal, idealnya setiap RW harus memiliki TPS.
Saat ini ada 141 sungai di Jakarta dengan total panjang 413 kilometer. Lalu, ada 29 waduk dengan total luas 391 hektar dan saluran mikro atau selokan kota dengan total panjang 16.000 kilometer. Sebagian lokasi itu menjadi tempat pembuangan sampah bagi sebagian warga DKI Jakarta.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono berharap warga tidak membuang sampah ke sungai lagi. Dia mengajak warga dan aparat terlibat dalam bersih-bersih rutin di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Pada kegiatan pungut sampah yang digelar serentak di enam kecamatan di Jakarta Utara, pekan lalu, terkumpul 151 ton sampah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/16/0712509/Warga.Jakarta.Belum.Dukung.Gerakan.Bersih.Jokowi
Tumpukan sampah antara lain terlihat di Waduk Rawabadak di Koja, Jakarta Utara. Sampah plastik, potongan kayu dan bambu, serta bungkus bahan keperluan sehari-hari, seperti sabun, sampo, dan pasta gigi, mengapung dan menumpuk di sisi selatan waduk.
Sampah juga terlihat di Kali Sunter yang mengalir di sisi barat Jalan Danau Sunter Barat di perbatasan Pademangan dan Tanjung Priok. Sejumlah petugas memungut dengan tongkat penyaring, tetapi jumlah sampah jauh lebih banyak.
Deni Irawan, Kepala Operator Penyaring Sampah Kali Sunter Kresek di Koja, Jakarta Utara, mengatakan, produksi sampah rata-rata 14 meter kubik per hari dalam sepekan terakhir. Angka itu sama dengan rata-rata produksi sebelum pencanangan Gerakan Jakarta Bersih.
”Ada (sampah) kiriman dari hulu. Kebanyakan sisa barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti bungkus sampo dan sabun. Jumlahnya belum berkurang,” kata Deni.
Sugiman, operator pompa di rumah pompa Ancol Timur, berpendapat, jumlah sampah yang mengalir masih relatif sama.
Armada kurang
Sebagian warga, kata Ketua RT 004 RW 001 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Muhamad Kartono (58), masih membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah itu terbawa ke got dan saluran air.
Sementara itu, sampah tak langsung terangkut karena armada kurang. Dia mencontohkan, produksi sampah dari pasar dan permukiman di RT 004 yang mencapai delapan gerobak (sekitar 8 meter kubik) per hari.
”Hanya satu truk yang beroperasi dalam sehari. Saat truk rusak mesin, sampah tak terangkut,” ujarnya.
Dengan demikian, selain mengurangi produksi sampah di tingkat rumah tangga, ujar Kartono, pemerintah juga perlu menambah armada untuk memperlancar proses pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Zainuri mengatakan, sampah masih menjadi perhatian karena belum seluruhnya tertangani. Dia memperkirakan, dari sekitar 1.200 ton sampah Jakarta Utara per hari, baru sekitar 720 ton yang terangkut karena keterbatasan personel dan truk pengangkut.
”Total ada sekitar 120 truk yang tersebar di enam kecamatan di Jakut. Kapasitas angkutnya 3-4 ton per hari sehingga ada sampah-sampah yang tak terangkut. Petugas telah berupaya, tetapi belum sebanding dengan produksi sampah,” ujarnya.
Selain armada yang kurang, pengangkutan sampah juga terkendala kemacetan dari dan menuju TPA di Bantar Gebang, Bekasi. Menurut Zainuri, satu truk rata-rata hanya bisa satu rit, padahal sebelumnya bisa 2-3 rit.
Saat mencanangkan Gerakan Jakarta Bersih, Jokowi memaparkan, ada sekitar 6.000 ton atau setara 1.200 truk sampah di Jakarta per hari. Dari jumlah itu, sekitar 2.000 ton di antaranya berada di selokan dan sungai. Bersama grup band Slank, dia mengajak warga untuk tidak buang sampah ke sungai lagi.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mencatat, sampai Februari 2013, tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Jakarta hanya 191. Padahal, idealnya setiap RW harus memiliki TPS.
Saat ini ada 141 sungai di Jakarta dengan total panjang 413 kilometer. Lalu, ada 29 waduk dengan total luas 391 hektar dan saluran mikro atau selokan kota dengan total panjang 16.000 kilometer. Sebagian lokasi itu menjadi tempat pembuangan sampah bagi sebagian warga DKI Jakarta.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono berharap warga tidak membuang sampah ke sungai lagi. Dia mengajak warga dan aparat terlibat dalam bersih-bersih rutin di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Pada kegiatan pungut sampah yang digelar serentak di enam kecamatan di Jakarta Utara, pekan lalu, terkumpul 151 ton sampah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/16/0712509/Warga.Jakarta.Belum.Dukung.Gerakan.Bersih.Jokowi
Kamis, 21 Maret 2013
Ini Dia Wajah Kemacetan Jakarta 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Tingginya pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang tidak diimbangi dengan penambahan rasio jalan raya, diprediksi akan mengakibatkan kemacetan total pada 2014 mendatang. Namun, belum terlambat bagi Pemprov DKI mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi, termasuk dengan menerapkan segera kebijakan ganjil genap yang dinilai bisa mengatasi kemacetan total tersebut.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan meminta, pelaksanaan kebijakan ganjil genap sebaiknya diterapan pada tahun ini. "Jika sistem ganjil genap ini tidak diterapkan sekarang, tahun depan yaitu 2014 Jakarta akan mengalami kemacetan total. Bentuk ganjil genap sebaiknya berdasarkan kawasan bukan koridor dan dilaksanankan purna waktu," ujarnya, saat dialog publik di salah satu hotel di Jakarta Pusat.
Azas memahami penerapan sistem ganjil genap ini bukan perkara gampang, karena diperlukan berbagai persiapan dan kebijakan pendukung. "Ganjil genap diharapkan bukan hanya kebijakan yang bagus di atas kertas, tapi jangan sampai kedodoran dalam implementasi. Sekarang sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan persiapan dan sosialisasi secara gencar kepada publik agar ada kejelasan sistem ganjil genap yang akan dilakukan diterima sebagai informasi resmi masyarakat," pintanya seperti dilansir situs beritajakarta.com.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menginginkan masyarakat mendukung program Pemerintah Provisi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan dengan penerapan sistem ganjil-genap. "Kita harus mengubah dan mengatur diri kita sendiri, salah satunya dengan membiasakan naik angkutan massal seperti bus Transjakarta. Di sini sangat dibutuhkan kepedulian masyarakat. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa lebih nyaman menggunakan angkutan massal," katanya.
Untuk penerapan sistem ganjil genap sendiri, Udar belum bisa memastikan kapan bisa diterapkan. Yang jelas hingga semuanya siap, termasuk dalam penyediaan angkutan umum yang lebih baik. "Kami masih menunggu kedatangan 684 unit bus Transjakarta untuk memenuhi angkutan massal yang baik," tambahnya
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/03/20/mjydy6-ini-dia-wajah-kemacetan-jakarta-2014
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan meminta, pelaksanaan kebijakan ganjil genap sebaiknya diterapan pada tahun ini. "Jika sistem ganjil genap ini tidak diterapkan sekarang, tahun depan yaitu 2014 Jakarta akan mengalami kemacetan total. Bentuk ganjil genap sebaiknya berdasarkan kawasan bukan koridor dan dilaksanankan purna waktu," ujarnya, saat dialog publik di salah satu hotel di Jakarta Pusat.
Azas memahami penerapan sistem ganjil genap ini bukan perkara gampang, karena diperlukan berbagai persiapan dan kebijakan pendukung. "Ganjil genap diharapkan bukan hanya kebijakan yang bagus di atas kertas, tapi jangan sampai kedodoran dalam implementasi. Sekarang sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan persiapan dan sosialisasi secara gencar kepada publik agar ada kejelasan sistem ganjil genap yang akan dilakukan diterima sebagai informasi resmi masyarakat," pintanya seperti dilansir situs beritajakarta.com.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menginginkan masyarakat mendukung program Pemerintah Provisi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan dengan penerapan sistem ganjil-genap. "Kita harus mengubah dan mengatur diri kita sendiri, salah satunya dengan membiasakan naik angkutan massal seperti bus Transjakarta. Di sini sangat dibutuhkan kepedulian masyarakat. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa lebih nyaman menggunakan angkutan massal," katanya.
Untuk penerapan sistem ganjil genap sendiri, Udar belum bisa memastikan kapan bisa diterapkan. Yang jelas hingga semuanya siap, termasuk dalam penyediaan angkutan umum yang lebih baik. "Kami masih menunggu kedatangan 684 unit bus Transjakarta untuk memenuhi angkutan massal yang baik," tambahnya
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/03/20/mjydy6-ini-dia-wajah-kemacetan-jakarta-2014
Rabu, 28 November 2012
Program Gubernur Atasi Kemacetan Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Kemacetan arus lalu lintas di Ibu Kota negeri ini, DKI Jakarta, sudah menjadi program utama gubernur termasuk Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi terus menggerakkan berbagai rencana pengentasan kemacetan, sehingga prediksi 2014 Jakarta macet total tidak terwujud.
Jakarta terus dihantui dengan kemacetan parah, bahkan diprediksi lalu lintas ibu kota akan lumpuh total pada tahun 2014. Jumlah kendaraan yang tak terkendali dengan pertumbuhan kendaraan mencapai 14 persen tiap tahunnya, tidak sebanding dengan pertambahan jalan sekitar 0,01 persen.
Untuk itu, Gubernur Joko Widodo meneruskan program untuk mengatasi kemacetan dan menggelontorkan program baru, seperti kereta dalam tanah (subway), Mass Rapid Transportation (MRT), hingga penambahan 1.000 armada bus TransJakarta. Terkait anggaran semuanya terus dibahas bersama badan legislatif.
Di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI akan membangun elevated busway atau jalur bus Transjakarta layang Ciledug - Blok M dengan anggaran Rp1,4 triliun. Proyek akan dikerjakan tahun 2013 hingga pertengahan 2015.
Bukan hanya menambah sarana dan prasarana angkutan masal pembatasan jumlah kendaraan begitu mendesak.
Jokowi tengah berencana mengadopsi sistem penertiban lalu lintas elektronik negara Norwegia. Terakhir hari Minggu lalu, Jokowi membahas penerapan electronic road pricing (ERP) sebagai upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan, bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Norwegia, Trond Giske. Tentang bagaimana sistem pembayaran pengguna kendaraan masih dibahas.
Kombinasi penambahan angkutan masal dan pembatasan kendaraan pribadi diharapkan mampu mengeluarkan Jakarta dari momok berupa macet.(DNI)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/27/165131/Program-Gubernur-Atasi-Kemacetan-Jakarta/6
Jakarta terus dihantui dengan kemacetan parah, bahkan diprediksi lalu lintas ibu kota akan lumpuh total pada tahun 2014. Jumlah kendaraan yang tak terkendali dengan pertumbuhan kendaraan mencapai 14 persen tiap tahunnya, tidak sebanding dengan pertambahan jalan sekitar 0,01 persen.
Untuk itu, Gubernur Joko Widodo meneruskan program untuk mengatasi kemacetan dan menggelontorkan program baru, seperti kereta dalam tanah (subway), Mass Rapid Transportation (MRT), hingga penambahan 1.000 armada bus TransJakarta. Terkait anggaran semuanya terus dibahas bersama badan legislatif.
Di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI akan membangun elevated busway atau jalur bus Transjakarta layang Ciledug - Blok M dengan anggaran Rp1,4 triliun. Proyek akan dikerjakan tahun 2013 hingga pertengahan 2015.
Bukan hanya menambah sarana dan prasarana angkutan masal pembatasan jumlah kendaraan begitu mendesak.
Jokowi tengah berencana mengadopsi sistem penertiban lalu lintas elektronik negara Norwegia. Terakhir hari Minggu lalu, Jokowi membahas penerapan electronic road pricing (ERP) sebagai upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan, bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Norwegia, Trond Giske. Tentang bagaimana sistem pembayaran pengguna kendaraan masih dibahas.
Kombinasi penambahan angkutan masal dan pembatasan kendaraan pribadi diharapkan mampu mengeluarkan Jakarta dari momok berupa macet.(DNI)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/27/165131/Program-Gubernur-Atasi-Kemacetan-Jakarta/6
Jumat, 14 September 2012
DKI Akui Lambat Tangani Public Transport
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, terlambat menangani masalah angkutan umum atau public transport. Akibatnya, pelayanan seluruh moda transportasi umum sangat buruk.
Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.
Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.
"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).
Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sektor public transport hanya dianggarankan 10 persen dari total APBD 2012. Peran swasta yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan angkutan umum juga belum maksimal," katanya.
Di bidang infrastruktur, kata Sarwo Handayani juga diperlakukan sama, bahkan hanya dialokasikan 5 persen. Sehingga, tak heran bila fasilitas pelayanan umum misalnya, penambahan jalan minim, gedung-gedung puskesmas masih banyak yang kurang standard, kantor pelayanan umum masih jauh dari harapan," katanya.
Ia berdalih, Pemprov DKI, mengedepankan pelayanan pendidikan. "Bidang pendidikan dianggarkan mencapai 22 persen lebih. Karena, kita memang menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta lebih baik dari daerah lain," ucap Sarwo Handayani lagi.
Seminar publik juga menampilkan pakar transportasi, Guru Besar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi dan Perindustriaan, Sutanto Suhodo.
Menurut Danang Parikesit, untuk menangani kusutnya masalah transportasi di Ibu Kota, perlu kebijakan yang integral, antara pemerintah pusat dan daerah.
"Jakarta akan tetap menjadi daya tarik masyarakat dari daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak boleh cape atau lelah menyediakan fasilitas angkutan massal, sarana untuk mereka yang senang berjalan kaki," ucap Danang. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311304
Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.
Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.
"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).
Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sektor public transport hanya dianggarankan 10 persen dari total APBD 2012. Peran swasta yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan angkutan umum juga belum maksimal," katanya.
Di bidang infrastruktur, kata Sarwo Handayani juga diperlakukan sama, bahkan hanya dialokasikan 5 persen. Sehingga, tak heran bila fasilitas pelayanan umum misalnya, penambahan jalan minim, gedung-gedung puskesmas masih banyak yang kurang standard, kantor pelayanan umum masih jauh dari harapan," katanya.
Ia berdalih, Pemprov DKI, mengedepankan pelayanan pendidikan. "Bidang pendidikan dianggarkan mencapai 22 persen lebih. Karena, kita memang menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta lebih baik dari daerah lain," ucap Sarwo Handayani lagi.
Seminar publik juga menampilkan pakar transportasi, Guru Besar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi dan Perindustriaan, Sutanto Suhodo.
Menurut Danang Parikesit, untuk menangani kusutnya masalah transportasi di Ibu Kota, perlu kebijakan yang integral, antara pemerintah pusat dan daerah.
"Jakarta akan tetap menjadi daya tarik masyarakat dari daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak boleh cape atau lelah menyediakan fasilitas angkutan massal, sarana untuk mereka yang senang berjalan kaki," ucap Danang. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311304
Rabu, 02 Mei 2012
Menantikan Kehadiran MRT
Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Fawzi Bowo akhirnya mencanangkan dimulainya proyek mass rapid transit (MRT). Konon, proyek ini, dari mulai diwacanakan sampai di-launching-kan memakan waktu hingga lebih dari 20 tahun. Proyek senilai Rp 16 triliun itu dilaksankan dengan penyandang dana terbesar JICA (Japan International Coperation).
JICA bersedia menutup 85 persen dana MRT dan sisanya 15 persen dari APBN. Negara matahari terbit itu mau berbaik hati memberikan cicilan berbunga ringan. Pada tahap awal, pemerintah akan menyulap Terminal Lebak Bulus menjadi stasiun layang RMT. Jika kelak proyek ini benar benar terwujud, maka Lebak Bulus - Bundaran HI bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit.
Hal ini tentu sesuatu yang sangat melegakan, mengingat semakin semrawutnya keadaan Jakarta sekarang ini. Kemacetan parah tak lagi mengenal waktu. Jika sepuluh tahun lalu, kemacetan hanya terjadi di saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja, saat ini kemacetan terjadi hampir di setiap waktu. Sulit, memprediksi waktu tempuh di Ibu Kota. Ini tentu sebuah ongkos yang juga terbilang mahal bagi dunia usaha.
Apa yang terjadi di DKI bisa dimengerti. Ini mengingat pertumbuhan jalan di Jakarta hanya kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan kendaraan bermotor baru yang turun ke jalan mencapai 100.000 per hari. Jadi, jangan heran jika diprediksi tahun 2020 Jakarta akan mengalami kemacetan total dengan kerugian materiil mencapai puluhan triliun rupiah.
Saat ini, tingkat kemacetan Jakarta makin tak tergambarkan. BBM yang digadang-gadang akan dibatasi sama sekali tak menyurutkan banyaknya pengguna kendaraan pribadi ke Jakarta. Itu semua sudah barang tentu, selain karena harga BBM tergolong murah, juga akibat tidak nyamannya transportasi umum di Jakarta. Sudah tak terhitung, kasus-kasus perampokan bahkan pembunuhan yang meniimpa para pengguna kendaraan umum. Ini tentu sudah menggambarkan bagimana keadaan tranportasi umum di Jakarta sebenarnya. Tak nyaman bahkan tak aman.
Kita sangat berharap MRT benar-benar terwujud. Pasalnya, kita melihat bagaimana proyek monorail tak jelas juntrungan-nya lagi. Padahal, sudah barang tentu dana penelitian, survey dan lain-lainnya sudah keluar dalam jumlah yang besar, dan pastinya itu diambil dari APBN atau APBD. Belum lagi, adanya beberapa jalur busway yang juga tak kunjung beroperasi.
Artinya, bukan hal yang mudah mewujudkan transportasi umum yang aman dan nyaman di Jakarta. Jika benar-benar serius, Pemprov DKI harus total dengan proyek ini, dan hilangkan korupsi dari setiap lini proyek ini, mulai dari tender hingga pembangunannya. Jangan sampai proyek ini hanya jadi mimpi.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=302431
JICA bersedia menutup 85 persen dana MRT dan sisanya 15 persen dari APBN. Negara matahari terbit itu mau berbaik hati memberikan cicilan berbunga ringan. Pada tahap awal, pemerintah akan menyulap Terminal Lebak Bulus menjadi stasiun layang RMT. Jika kelak proyek ini benar benar terwujud, maka Lebak Bulus - Bundaran HI bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit.
Hal ini tentu sesuatu yang sangat melegakan, mengingat semakin semrawutnya keadaan Jakarta sekarang ini. Kemacetan parah tak lagi mengenal waktu. Jika sepuluh tahun lalu, kemacetan hanya terjadi di saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja, saat ini kemacetan terjadi hampir di setiap waktu. Sulit, memprediksi waktu tempuh di Ibu Kota. Ini tentu sebuah ongkos yang juga terbilang mahal bagi dunia usaha.
Apa yang terjadi di DKI bisa dimengerti. Ini mengingat pertumbuhan jalan di Jakarta hanya kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan kendaraan bermotor baru yang turun ke jalan mencapai 100.000 per hari. Jadi, jangan heran jika diprediksi tahun 2020 Jakarta akan mengalami kemacetan total dengan kerugian materiil mencapai puluhan triliun rupiah.
Saat ini, tingkat kemacetan Jakarta makin tak tergambarkan. BBM yang digadang-gadang akan dibatasi sama sekali tak menyurutkan banyaknya pengguna kendaraan pribadi ke Jakarta. Itu semua sudah barang tentu, selain karena harga BBM tergolong murah, juga akibat tidak nyamannya transportasi umum di Jakarta. Sudah tak terhitung, kasus-kasus perampokan bahkan pembunuhan yang meniimpa para pengguna kendaraan umum. Ini tentu sudah menggambarkan bagimana keadaan tranportasi umum di Jakarta sebenarnya. Tak nyaman bahkan tak aman.
Kita sangat berharap MRT benar-benar terwujud. Pasalnya, kita melihat bagaimana proyek monorail tak jelas juntrungan-nya lagi. Padahal, sudah barang tentu dana penelitian, survey dan lain-lainnya sudah keluar dalam jumlah yang besar, dan pastinya itu diambil dari APBN atau APBD. Belum lagi, adanya beberapa jalur busway yang juga tak kunjung beroperasi.
Artinya, bukan hal yang mudah mewujudkan transportasi umum yang aman dan nyaman di Jakarta. Jika benar-benar serius, Pemprov DKI harus total dengan proyek ini, dan hilangkan korupsi dari setiap lini proyek ini, mulai dari tender hingga pembangunannya. Jangan sampai proyek ini hanya jadi mimpi.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=302431
Langganan:
Postingan
(
Atom
)