JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan, seluruh moda transportasi berbasis online di Ibu kota akan dimasukkan ke dalam aplikasi smart city milik Pemprov DKI.
Sehingga, mantan Bupati Belitung Timur tersebut berharap, hal ini sebagai salah satu solusi untuk meretas kemacetan di Ibu Kota.
"Kita mau cangkokkan semua ke dalam sistem smart city. Semakin banyak aplikasi online maka orang akan menjadi makin mudah. Nantinya, enggak akan macetkan, akan kita batasi bajaj cuma 14 ribu sisa 7 ribu kita paksakan isi ganti gas," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Untuk meretas persoalan kemacetan di Ibu Kota, Ahok menerangkan Pemprov DKI juga akan melakukan pembatasan motor untuk masuk ke jalan protokol di Ibu Kota. Selain itu, lanjut Ahok, Pemprov DKI akan menggratiskan transportasi masal dan tepat waktu.
"Silahkan saja nanti kita batasi jalan protokol enggak boleh lewat motor. Ada bus gratis tak ada transportasi masal yang tepat waktu. Saya aja dulu suka naik ojek. Kalau macet naik ya naik ojek," pungkasnya.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/10/07/338/1228018/angkutan-online-di-jakarta-akan-masuk-ke-smart-city
Tampilkan postingan dengan label pemprov. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemprov. Tampilkan semua postingan
Kamis, 08 Oktober 2015
Rabu, 07 Oktober 2015
Ahok Tak Adil Gusur Orang Miskin, Abaikan Gedung Bertingkat Penyebab Banjir
RMOL. Ahok diprotes bersikap tak adil karena hanya menuding orang miskin sebagai penyebab banjir di Jakarta. Ahok terkesan jelas mengabaikan keberadaan gedung-gedung kantor bertingkat dan pusat perbelanjaan.
Dalam aksinya di depan kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta, siang ini (Senin, 5/10), ratusan orang dari perwakilan warga korban gusuran terus meneriakkan protes atas pengambilan paksa pemukiman mereka.
Menurut para pendemo, selama ini Ahok hanya fokus menyelesaikan persoalan banjir pada orang miskin. Sementara pusat berbelanjaan justru dibiarkan tumbuh begitu saja.
"Gubernur katanya mau mengentaskan banjir tapi yang disasar hanya orang miskin. Data BPS DKI jumlah hotel hanya naik 200 jadi 400. Apa itu mengentaskan banjir," teriak seorang orator.
Mereka pun menuntut Ahok bersikap adil dengan menggusur gedung-gedung tinggi yang menyalahi tata ruang. Salah satunya adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Menurut mereka, kawasan Kelapa Gading lebih layak untuk ditertibkan daripada area bantaran kali. Karena pembangunan pusat perbelanjaan itu masih baru. Sementara warga bantara kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an.
Sumber : http://jakartabagus.rmol.co/read/2015/10/05/219797/Ahok-Tak-Adil-Gusur-Orang-Miskin,-Abaikan-Gedung-Bertingkat-Penyebab-Banjir-
Dalam aksinya di depan kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta, siang ini (Senin, 5/10), ratusan orang dari perwakilan warga korban gusuran terus meneriakkan protes atas pengambilan paksa pemukiman mereka.
Menurut para pendemo, selama ini Ahok hanya fokus menyelesaikan persoalan banjir pada orang miskin. Sementara pusat berbelanjaan justru dibiarkan tumbuh begitu saja.
"Gubernur katanya mau mengentaskan banjir tapi yang disasar hanya orang miskin. Data BPS DKI jumlah hotel hanya naik 200 jadi 400. Apa itu mengentaskan banjir," teriak seorang orator.
Mereka pun menuntut Ahok bersikap adil dengan menggusur gedung-gedung tinggi yang menyalahi tata ruang. Salah satunya adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Menurut mereka, kawasan Kelapa Gading lebih layak untuk ditertibkan daripada area bantaran kali. Karena pembangunan pusat perbelanjaan itu masih baru. Sementara warga bantara kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an.
Sumber : http://jakartabagus.rmol.co/read/2015/10/05/219797/Ahok-Tak-Adil-Gusur-Orang-Miskin,-Abaikan-Gedung-Bertingkat-Penyebab-Banjir-
Selasa, 06 Oktober 2015
Warga Miskin Tolak Tudingan Ahok Jadi Penyebab Banjir
Jakarta, GATRAnews - Ratusan warga yang mengklaim korban penggusuran di 15 wilayah Ibu Kota berunjuk rasa di depan Balai Kota. Warga minta penundaan seluruh penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kami meminta agar gubernur menunda penggusuran kami," ujar Forum Warga Bantaran Kali Muhammad Gugun dalam orasinya, Senin (5/10) sore. Warga meminta Pemprov menghentikan seluruh penggusuran.
Warga yang berdemo berasal dari Ancol, Bidara Cina, Bukit Duri, Jatinegara Kaum, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kamal Muara, Kampung Pulo, Muara Baru, Papanggo, Pinangsia, Prumpung, Rajawali Selatan, Rawajati, Rusun Pesakih.
Warga menolak jika disebut sebagai penyebab banjir yang kerap melanda Jakarta. Gugun menilai justru Ahok melakukan pembiaran gedung tinggi berdiri, menghilangkan daerah resapan air.
"Kata Ahok penyebab banjir adalah orang miskin di bantaran kali padahal bukan, gedung tinggi dan mal-mal yang ada di Jakarta.,” sambungnya.
Warga menyebut, jumlah gedung tinggi di Jakarta naik dua kali lipat dari 200 menjadi 400 bangunan. Salah satu yang disoroti oleh pengunjukrasa adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menyalahi tata ruang.
"Tertibkan dong, pusat perbelanjaan saja baru dibangun tidak ditertibkan tapi warga di bantaran kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an malah digusur," tegas Muhammad Gugun.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/167971-warga-miskin-tolak-tudingan-ahok-penyebab-banjir
"Kami meminta agar gubernur menunda penggusuran kami," ujar Forum Warga Bantaran Kali Muhammad Gugun dalam orasinya, Senin (5/10) sore. Warga meminta Pemprov menghentikan seluruh penggusuran.
Warga yang berdemo berasal dari Ancol, Bidara Cina, Bukit Duri, Jatinegara Kaum, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kamal Muara, Kampung Pulo, Muara Baru, Papanggo, Pinangsia, Prumpung, Rajawali Selatan, Rawajati, Rusun Pesakih.
Warga menolak jika disebut sebagai penyebab banjir yang kerap melanda Jakarta. Gugun menilai justru Ahok melakukan pembiaran gedung tinggi berdiri, menghilangkan daerah resapan air.
"Kata Ahok penyebab banjir adalah orang miskin di bantaran kali padahal bukan, gedung tinggi dan mal-mal yang ada di Jakarta.,” sambungnya.
Warga menyebut, jumlah gedung tinggi di Jakarta naik dua kali lipat dari 200 menjadi 400 bangunan. Salah satu yang disoroti oleh pengunjukrasa adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menyalahi tata ruang.
"Tertibkan dong, pusat perbelanjaan saja baru dibangun tidak ditertibkan tapi warga di bantaran kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an malah digusur," tegas Muhammad Gugun.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/167971-warga-miskin-tolak-tudingan-ahok-penyebab-banjir
Rabu, 02 September 2015
Ahok: Jakarta Punya Aplikasi Qlue, Warga : Baru Denger Ada Qlue di Ponsel
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aplikasi Qlue Yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan media untuk memanatu kinerja pemprov. Lewat Qlue masyarakat bisa menyampaikan keluhan terkait lingkungan sekitarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu soal aplikasi yang bisa diunduh di ponsel pintar ini.
Laili Rahmawati (24) warga Cijantung mengaku tidak mengetahui ada aplikasi bernama Qlue. Terlebih fungsinya yang ternyata bisa sebagai media pengaduan. "Nggak tahu (Qlue). Baru dengar juga ada aplikasi Qlue," kata Laili kepada Republika, Sabtu (29/8).
Saat dijelaskan fungsi Qlue, ia sempat terheran-heran ternyata Jakarta memiliki tempat pengaduan yang tersimpan di dalam sebuah ponsel pintar. Walaupun belum mengetahui apalagi memakai, mahasiswa UIN Jakarta ini mengapresiasi adanya sarana penyampaian aduan terkait lingkungan sekitar.
"Pemerintah yang di atas juga jadi bisa kontrol orang-orang di bawah kerjanya kayak gimana," ujarnya.
Sebab, masyarakatlah yang mengetahui langsung keadaan sekitarnya. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diadukan dan ditindaklanjuti. Ini tentu merupakan jalan menuju Jakarta menjadi Smart City seperti yang digemborkan gubernurnya.
Sayangnya, ujar Laili sosialisasi masih dinilai minim. Tidak ada informasi baik dari kelurahan setempat ataupun media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak. Paling tidak ia berharap Pemprov bisa mengiklankan dan memasarkan paling tidak lewat Facebook atau media sosial lainnya.
Senada dengan Laili, Azka Amelia Fadhilah (24) juga mengaku baru mendengar aplikasi Qlue. Warga Kebayoran Lama ini tidak pernah mendengar informasi atau pengumuman soal Qlue baik dari kelurahan ataupun pemerintah pusat. "Qlue aplikasi dari Pemprov? Tapi nggak pernah ada informasi apa-apa soal itu," sebut Azka lewat pesan singkatnya.
Namun wanita yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Kemang ini tidak terlalu tertarik dengan Qlue. Ia juga tidak meyakini Qlue bisa memberikan dampak maksimal.
"Belum tentu juga memberikan dampak banyak buat Jakarta jadi Smart City. Toh masih banyak hal lain yang bisa buat Jakarta lebih nyaman paling nggak macet dulu diatasi lah," jelasnya.
Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi pembuatan Qlue. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur Basuki menata pemerintahannya mulai dari titik terbawah.
Bukan hanya itu, Fikri M (26) warga Ciracas juga menyebut dirinya tidak tahu kegunaan aplikasi Qlue. Ia berharap ke depannya bisa ada sosialisasi dan informasi penggunaannya.
"Harus ada informasinya biar kita bisa tahu ke mana untuk laporin keluhan. Kayak misalnya di daerah rumah saya juga banyak lampu penerangan jalan yang mati," tutur Fikri lewat pesan singkat ke Republika.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan I'i Kurnia belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasisoal ini.
Qlue sendiri merupakan aplikasi berbentuk media sosial dimana para penggunanya bisa menyampaikan berbagai keluhan di lingkungan sekitar. Mulai dari kebersihan, ketertiban umum, kemacetan, fasilitas umum, transportasi, banjir, dan sebagainya.
Setiap keluhan masyarakat itu pun akan diberi simbol warna merah, kuning, dan hijau. Merah merupakan tanda bahwa keluhan belum diproses oleh aparat kelurahan atau kecamatan, kuning merupakan tanda keluhan sedang diproses, sedangkan hijau merupakan tanda bahwa keluhan tersebut sudah selesai dikerjakan.
Tidak hanya itu, pengguna Qlue juga bisa bertukar informasi mulai dari informasi pariwisata hingga kuliner. Uniknya, pengguna Qlue, juga diberi poin dan ranking yang dihitung dari postingan, responsivitas, dan kecepatan dalam mengerjakan keluhan tersebut bagi setiap kelurahan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/15/08/29/ntu3ix219-ahok-jakarta-punya-aplikasi-qlue-warga-baru-denger-ada-qlue-di-ponsel
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu soal aplikasi yang bisa diunduh di ponsel pintar ini.
Laili Rahmawati (24) warga Cijantung mengaku tidak mengetahui ada aplikasi bernama Qlue. Terlebih fungsinya yang ternyata bisa sebagai media pengaduan. "Nggak tahu (Qlue). Baru dengar juga ada aplikasi Qlue," kata Laili kepada Republika, Sabtu (29/8).
Saat dijelaskan fungsi Qlue, ia sempat terheran-heran ternyata Jakarta memiliki tempat pengaduan yang tersimpan di dalam sebuah ponsel pintar. Walaupun belum mengetahui apalagi memakai, mahasiswa UIN Jakarta ini mengapresiasi adanya sarana penyampaian aduan terkait lingkungan sekitar.
"Pemerintah yang di atas juga jadi bisa kontrol orang-orang di bawah kerjanya kayak gimana," ujarnya.
Sebab, masyarakatlah yang mengetahui langsung keadaan sekitarnya. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diadukan dan ditindaklanjuti. Ini tentu merupakan jalan menuju Jakarta menjadi Smart City seperti yang digemborkan gubernurnya.
Sayangnya, ujar Laili sosialisasi masih dinilai minim. Tidak ada informasi baik dari kelurahan setempat ataupun media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak. Paling tidak ia berharap Pemprov bisa mengiklankan dan memasarkan paling tidak lewat Facebook atau media sosial lainnya.
Senada dengan Laili, Azka Amelia Fadhilah (24) juga mengaku baru mendengar aplikasi Qlue. Warga Kebayoran Lama ini tidak pernah mendengar informasi atau pengumuman soal Qlue baik dari kelurahan ataupun pemerintah pusat. "Qlue aplikasi dari Pemprov? Tapi nggak pernah ada informasi apa-apa soal itu," sebut Azka lewat pesan singkatnya.
Namun wanita yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Kemang ini tidak terlalu tertarik dengan Qlue. Ia juga tidak meyakini Qlue bisa memberikan dampak maksimal.
"Belum tentu juga memberikan dampak banyak buat Jakarta jadi Smart City. Toh masih banyak hal lain yang bisa buat Jakarta lebih nyaman paling nggak macet dulu diatasi lah," jelasnya.
Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi pembuatan Qlue. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur Basuki menata pemerintahannya mulai dari titik terbawah.
Bukan hanya itu, Fikri M (26) warga Ciracas juga menyebut dirinya tidak tahu kegunaan aplikasi Qlue. Ia berharap ke depannya bisa ada sosialisasi dan informasi penggunaannya.
"Harus ada informasinya biar kita bisa tahu ke mana untuk laporin keluhan. Kayak misalnya di daerah rumah saya juga banyak lampu penerangan jalan yang mati," tutur Fikri lewat pesan singkat ke Republika.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan I'i Kurnia belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasisoal ini.
Qlue sendiri merupakan aplikasi berbentuk media sosial dimana para penggunanya bisa menyampaikan berbagai keluhan di lingkungan sekitar. Mulai dari kebersihan, ketertiban umum, kemacetan, fasilitas umum, transportasi, banjir, dan sebagainya.
Setiap keluhan masyarakat itu pun akan diberi simbol warna merah, kuning, dan hijau. Merah merupakan tanda bahwa keluhan belum diproses oleh aparat kelurahan atau kecamatan, kuning merupakan tanda keluhan sedang diproses, sedangkan hijau merupakan tanda bahwa keluhan tersebut sudah selesai dikerjakan.
Tidak hanya itu, pengguna Qlue juga bisa bertukar informasi mulai dari informasi pariwisata hingga kuliner. Uniknya, pengguna Qlue, juga diberi poin dan ranking yang dihitung dari postingan, responsivitas, dan kecepatan dalam mengerjakan keluhan tersebut bagi setiap kelurahan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/15/08/29/ntu3ix219-ahok-jakarta-punya-aplikasi-qlue-warga-baru-denger-ada-qlue-di-ponsel
Senin, 31 Agustus 2015
Proyek Waterway Jakarta Bentuk Kegagalan Pemprov DKI
Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek angkutan sungai (Waterway) yang digagas Pemprov DKI Jakarta sia-sia. Pasalnya, hingga saat ini alat transportasi air yang bertujuan mengurangi beban di jalan tidak beroperasi secara maksimal.
Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengungkapkan, proyek Waterway yang menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara itu seperti dibuat setengah hati tanpa perencanaan yang matang. Padahal kata dia, transportasi air sangat membantu mengurangi kemacetan Jakarta.
"Waterway yang diresmikan di Muara Angkeh enggak jelas," kata Nirwono kepada Metrotvnews.com, Minggu (30/8/2015).
Bahkan menurut koordinator Gerakan Indonesia Menghijau ini, proyek Waterway merupakan bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan alat transportasi alternatif yang mapan. "Waterway bisa dibilang gagal lah," tegas dia.
Seperti diketahui, proyek Waterway diresmikan pada masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 12 Februari 2013. Waterway mulanya diprioritaskan untuk penghuni rusunawa Marunda yang mengalami kesulitan akses trasnportasi menuju Muara Baru.
Waterway ini baru memiliki dua unit kapal khusus berkapasitas 24 penumpang dengan kecepatan 20 knot perjam, jarak Marunda-Muara Baru sepanjang 11 mil atau 17,7 kilometer bisa ditempuh selama 30 menit.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/30/163904/proyek-waterway-jakarta-bentuk-kegagalan-pemprov-dki
Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengungkapkan, proyek Waterway yang menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara itu seperti dibuat setengah hati tanpa perencanaan yang matang. Padahal kata dia, transportasi air sangat membantu mengurangi kemacetan Jakarta.
"Waterway yang diresmikan di Muara Angkeh enggak jelas," kata Nirwono kepada Metrotvnews.com, Minggu (30/8/2015).
Bahkan menurut koordinator Gerakan Indonesia Menghijau ini, proyek Waterway merupakan bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan alat transportasi alternatif yang mapan. "Waterway bisa dibilang gagal lah," tegas dia.
Seperti diketahui, proyek Waterway diresmikan pada masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 12 Februari 2013. Waterway mulanya diprioritaskan untuk penghuni rusunawa Marunda yang mengalami kesulitan akses trasnportasi menuju Muara Baru.
Waterway ini baru memiliki dua unit kapal khusus berkapasitas 24 penumpang dengan kecepatan 20 knot perjam, jarak Marunda-Muara Baru sepanjang 11 mil atau 17,7 kilometer bisa ditempuh selama 30 menit.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/30/163904/proyek-waterway-jakarta-bentuk-kegagalan-pemprov-dki
Kamis, 20 Agustus 2015
Siap Bangun Jakarta Lebih Pintar, Ini Juara #HackJak2015
Jakarta - 'Merdeka Indonesia, smarter Jakarta dengan data terbuka," demikian tagline yang digaungkan kompetisi #HackJak2015. Acara ini pun sudah merampungkan kegiatannya dan memunculkan pemenang Hackathon, Visualthon dan Scrapathon.
#HackJak memiliki tiga jenis kompetisi: Hackathon, Scrapathon dan Visualthon. Hackathon adalah kompetisi pengembangan aplikasi umum dan aplikasi game secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu dengan mendayagunakan portal Open Data DKI Jakarta (http://data.jakarta.go.id) serta sumber resmi lainnya.
Scrapathon merupakan kompetisi scrapping data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu menjadi open format data yang layak dipergunakan secara terbuka dan berulang.
Sedangkan Visualthon adalah kompetisi penyusunan infografis yang ramah baca bagi masyarakat tentang layanan Pemprov DKI Jakarta yang juga berasal dari portal Open Data DKI Jakarta, dilakukan secara bersama- sama dalam periode waktu tertentu.
Kompetisi #HackJak2015 ini berbasiskan data terbuka (open data) dengan tema Pelayanan Publik dan Pariwisata. Para 10 (sepuluh) finalis, tim maupun perorangan hadir sekaligus untuk memamerkan karya mereka ke hadapan publik.
Adapun para pemenang, adalah sebagai berikut:
Scrapathon
- Pemenang 1: Firman Maulana (mahasiswa ITS)
- Pemenang 2: Eri Wirandana (swasta)
- Pemenang 3: Laras Aristia (mahasiswa ITS)
Ketiganya menghasilkan 278 data set baru yang akan menambah 512 data set terbuka di portal resmi Pemprov DKI Jakarta di http://data.jakarta.go.id.
Visualthon
- Pemenang 1: Tim G x E (anggota: Gilang Ananda S dan Ervitasari) dengan karya infografis berjudul “Mpok Siti (City Tour Jakarta)”
- Pemenang 2: Tim HIASA (anggota: Faia Faaizah dan Dyang Intan M.) dengan karya infografis berjudul “STOP Kekerasan Terhadap Wanita dan Anak”
- Pemenang 3: Tim Hakuna Matata (anggota: Vani Rakhmawati dan Dendra Ichsan Maulana) dengan karya infografis berjudul “Kartu Jakarta Pintar, Mudah Dapatnya Besar Manfaatnya”.
Hackathon
-. Pemenang 1: Tim Anging Mamiri (anggota: Kristrian Ibrahim, Adi Nugroho dan Bashir Arrohman)
dengan karya aplikasi JAKCARE. Sebuah aplikasi yang memudahkan seseorang untuk mencari, membantu, dan melaporkan keberadaan fakir miskin atau orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan di sekitar kita.
-. Pemenang 2: Tim Triglav (anggota: Banu AW, Mahisa A.K, dan Citra Ika W.) dengan karya aplikasi game J-EXPLORE. Sebuah game yang bertema location based quiz untuk mensosialisasikan tujuan dan/atau obyek wisata di Jakarta.
-. Pemenang 3: Tim Online UKM (anggota: Aci Suprianto, Paradita Umbara dan Alan Darma Saputra) dengan karya aplikasi PARKIRMU.com. Sebuah aplikasi penyedia informasi kapasitas tempat parkir dan lokasi tempat parkir alternatif. Konsep yang diusung adalah berbagi lahan, mengatur tempat parkir dan dapat melakukan pemesanan parkir di awal.
Ilham Habibie, Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional, yang dipercaya sebagai salah satu juri pada putaran final #Hackjak2015 menyatakan apresiasinya pada karya aplikasi Hackathon dan semoga Hackjak tahun depan makin beragam lagi.
“Kalau dilihat dari hasilnya (pemenang Hackathon-red) termasuk para finalis sangat beragam sekali dari parkir, pariwisata, ada sosial juga. Ini menunjukkan yang bisa ikut serta gak hanya sektor-sektor tertentu,” tegasnya.
Shita Laksmi, Manajer Pengembangan Program dari Hivos, lantas menjelaskan rencana tindak lanjut berupa inkubasi dan adopsi oleh Pemprov DKI Jakarta atas karya para pemenang. “Karya dari Scrapathon akan mendukung penambahan data di portal http://data.jakarta.go.id dan tidak menutup kemungkinan diselenggarakan Scrapathon kedua terpisah dari #HackJak2015,” paparnya.
Tim HackJak2015 pun telah menyiapkan inkubasi untuk para pemenang Hackathon. “Para pemenang Hackathon yang memilih mengembangkan aplikasinya sendiri akan diinkubasi oleh East Ventures selama 4 bulan ke depan agar aplikasi tersebut lebih matang dan siap diluncurkan sebagai bagian dari Smart City Jakarta dalam melayani masyarakat,” ujar Shita.
Adapun 10 infografis yang mendapatkan penilaian tertinggi dalam Visualthon, akan dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyampaikan informasi layanan secara kreatif dan ramah baca, tentu saja dengan pemberian pengakuan yang layak bagi pembuat karya infografis tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama, mengapresiasi keseluruhan karya, baik dari para pemenang maupun para finalis 10 besar. Karya dari kompetisi #HackJak2015, menurut Gubernur yang kerap disapa Ahok ini sebagai bukti nyata bahwa anak muda bisa turut memaknai kemerdekaan Indonesia dengan berkontribusi kepada negara menghasilkan solusi yang kreatif. “Hasilnya (hasil kompetisi-red) sesuai dengan harapan saya,” ujarnya, dalam keterangan tertulis.
Kompetisi #HackJak2015 yang diinisasi oleh HIVOS bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta ini diluncurkan oleh Ahok pada 30 Juni 2015 lalu, diawali dengan lokakarya, hingga sesi penjurian kemudian diakhiri dengan malam penganugerahan.
Sumber : http://inet.detik.com/read/2015/08/19/104534/2995289/398/siap-bangun-jakarta-lebih-pintar-ini-juara-hackjak2015
#HackJak memiliki tiga jenis kompetisi: Hackathon, Scrapathon dan Visualthon. Hackathon adalah kompetisi pengembangan aplikasi umum dan aplikasi game secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu dengan mendayagunakan portal Open Data DKI Jakarta (http://data.jakarta.go.id) serta sumber resmi lainnya.
Scrapathon merupakan kompetisi scrapping data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu menjadi open format data yang layak dipergunakan secara terbuka dan berulang.
Sedangkan Visualthon adalah kompetisi penyusunan infografis yang ramah baca bagi masyarakat tentang layanan Pemprov DKI Jakarta yang juga berasal dari portal Open Data DKI Jakarta, dilakukan secara bersama- sama dalam periode waktu tertentu.
Kompetisi #HackJak2015 ini berbasiskan data terbuka (open data) dengan tema Pelayanan Publik dan Pariwisata. Para 10 (sepuluh) finalis, tim maupun perorangan hadir sekaligus untuk memamerkan karya mereka ke hadapan publik.
Adapun para pemenang, adalah sebagai berikut:
Scrapathon
- Pemenang 1: Firman Maulana (mahasiswa ITS)
- Pemenang 2: Eri Wirandana (swasta)
- Pemenang 3: Laras Aristia (mahasiswa ITS)
Ketiganya menghasilkan 278 data set baru yang akan menambah 512 data set terbuka di portal resmi Pemprov DKI Jakarta di http://data.jakarta.go.id.
Visualthon
- Pemenang 1: Tim G x E (anggota: Gilang Ananda S dan Ervitasari) dengan karya infografis berjudul “Mpok Siti (City Tour Jakarta)”
- Pemenang 2: Tim HIASA (anggota: Faia Faaizah dan Dyang Intan M.) dengan karya infografis berjudul “STOP Kekerasan Terhadap Wanita dan Anak”
- Pemenang 3: Tim Hakuna Matata (anggota: Vani Rakhmawati dan Dendra Ichsan Maulana) dengan karya infografis berjudul “Kartu Jakarta Pintar, Mudah Dapatnya Besar Manfaatnya”.
Hackathon
-. Pemenang 1: Tim Anging Mamiri (anggota: Kristrian Ibrahim, Adi Nugroho dan Bashir Arrohman)
dengan karya aplikasi JAKCARE. Sebuah aplikasi yang memudahkan seseorang untuk mencari, membantu, dan melaporkan keberadaan fakir miskin atau orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan di sekitar kita.
-. Pemenang 2: Tim Triglav (anggota: Banu AW, Mahisa A.K, dan Citra Ika W.) dengan karya aplikasi game J-EXPLORE. Sebuah game yang bertema location based quiz untuk mensosialisasikan tujuan dan/atau obyek wisata di Jakarta.
-. Pemenang 3: Tim Online UKM (anggota: Aci Suprianto, Paradita Umbara dan Alan Darma Saputra) dengan karya aplikasi PARKIRMU.com. Sebuah aplikasi penyedia informasi kapasitas tempat parkir dan lokasi tempat parkir alternatif. Konsep yang diusung adalah berbagi lahan, mengatur tempat parkir dan dapat melakukan pemesanan parkir di awal.
Ilham Habibie, Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional, yang dipercaya sebagai salah satu juri pada putaran final #Hackjak2015 menyatakan apresiasinya pada karya aplikasi Hackathon dan semoga Hackjak tahun depan makin beragam lagi.
“Kalau dilihat dari hasilnya (pemenang Hackathon-red) termasuk para finalis sangat beragam sekali dari parkir, pariwisata, ada sosial juga. Ini menunjukkan yang bisa ikut serta gak hanya sektor-sektor tertentu,” tegasnya.
Shita Laksmi, Manajer Pengembangan Program dari Hivos, lantas menjelaskan rencana tindak lanjut berupa inkubasi dan adopsi oleh Pemprov DKI Jakarta atas karya para pemenang. “Karya dari Scrapathon akan mendukung penambahan data di portal http://data.jakarta.go.id dan tidak menutup kemungkinan diselenggarakan Scrapathon kedua terpisah dari #HackJak2015,” paparnya.
Tim HackJak2015 pun telah menyiapkan inkubasi untuk para pemenang Hackathon. “Para pemenang Hackathon yang memilih mengembangkan aplikasinya sendiri akan diinkubasi oleh East Ventures selama 4 bulan ke depan agar aplikasi tersebut lebih matang dan siap diluncurkan sebagai bagian dari Smart City Jakarta dalam melayani masyarakat,” ujar Shita.
Adapun 10 infografis yang mendapatkan penilaian tertinggi dalam Visualthon, akan dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyampaikan informasi layanan secara kreatif dan ramah baca, tentu saja dengan pemberian pengakuan yang layak bagi pembuat karya infografis tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama, mengapresiasi keseluruhan karya, baik dari para pemenang maupun para finalis 10 besar. Karya dari kompetisi #HackJak2015, menurut Gubernur yang kerap disapa Ahok ini sebagai bukti nyata bahwa anak muda bisa turut memaknai kemerdekaan Indonesia dengan berkontribusi kepada negara menghasilkan solusi yang kreatif. “Hasilnya (hasil kompetisi-red) sesuai dengan harapan saya,” ujarnya, dalam keterangan tertulis.
Kompetisi #HackJak2015 yang diinisasi oleh HIVOS bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta ini diluncurkan oleh Ahok pada 30 Juni 2015 lalu, diawali dengan lokakarya, hingga sesi penjurian kemudian diakhiri dengan malam penganugerahan.
Sumber : http://inet.detik.com/read/2015/08/19/104534/2995289/398/siap-bangun-jakarta-lebih-pintar-ini-juara-hackjak2015
Kamis, 13 Agustus 2015
Warga Jakarta, Laporkanlah Masalah di Sekitarmu...
JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Qlue diharapkan mampu menjembatani antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk berinteraksi dengan masyarakat, maupun sebaliknya.
Marketing Qlue Ivan Renald Tigana menceritakan bagaimana selama ini Qlue digunakan masyarakat dan Pemprov DKI. Menurut dia, warga Jakarta melaporkan hal apa pun yang terjadi di sekitar mereka. Hal kecil sekali pun, seperti tumpukkan daun yang menutupi saluran air, juga dilaporkan.
Laporan warga itu, kata Ivan, memacu kinerja Pemprov DKI melalui aparatnya untuk bekerja cepat.
"Kita bisa lihat contohnya kinerja Dinas Perhubungan yang awalnya belum kelihatan progress apa-apa, sekarang cepat sekali penanganannya," kata Ivan kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2015).
Dalam kaitannya dengan Dinas Perhubungan DKI, kata Ivan, warga bahkan melaporkan tentang kopaja yang ngetem sembarangan. Selang beberapa jam, laporan tersebut ditindaklanjuti dan sopir kopaja tersebut langsung ditilang. Hal itu bisa dilihat dari keterangan di dalam timeline aduan, jika ada tanda berwarna hijau, berarti telah ditindaklanjuti.
"Sekarang, setiap petugas yang men-TL (tindak lanjuti) laporan warga harus foto juga, sebagai bukti sudah dikerjakan. Foto itu nanti bisa dilihat di Qlue. Kalau penanganannya belum pas, warga bisa laporkan kembali. Semudah itu interaksinya," ujar Ivan.
Cara kerja Qlue
Sistem di Qlue mudah dipahami karena sama dengan sosial media yang lain. Komunikasi antar akun dilakukan dengan cara mention.
Masyarakat bisa mention lurah setempat jika ada keluhan di wilayahnya, seperti jalan rusak, sampah, dan sebagainya. Tidak hanya lurah yang punya akun, sampai ke kalangan petugas kebersihan dan petugas lapangan lainnya juga punya akun sendiri di Qlue.
Para petugas yang menerima laporan pun jadi tahu ada masalah apa di wilayahnya karena laporan yang dimuat mencakup foto terkini, keterangan wilayah dari GPS, dan cerita akun yang memuat laporan tersebut.
Kemudahan ini dimanfaatkan pejabat Pemprov DKI untuk "unjuk gigi" sekaligus jadi cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penilaian terhadap kinerja dinasnya, lurah, camat, dan anak buahnya yang lain.
Menurut Ivan, sampai saat ini, jumlah masyarakat Jakarta yang memakai Qlue baru sekitar 50.000 orang. Angka itu terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai 10 juta lebih.
Petugas dan kalangan Pemprov DKI juga belum banyak yang mengoptimalkan penggunaan Qlue. Jika ke depannya semua aktif di Qlue, penanganan dan penyelesaian masalah di Jakarta diharapkan bisa lebih baik lagi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/13/0529002/Warga.Jakarta.Laporkanlah.Masalah.di.Sekitarmu
Marketing Qlue Ivan Renald Tigana menceritakan bagaimana selama ini Qlue digunakan masyarakat dan Pemprov DKI. Menurut dia, warga Jakarta melaporkan hal apa pun yang terjadi di sekitar mereka. Hal kecil sekali pun, seperti tumpukkan daun yang menutupi saluran air, juga dilaporkan.
Laporan warga itu, kata Ivan, memacu kinerja Pemprov DKI melalui aparatnya untuk bekerja cepat.
"Kita bisa lihat contohnya kinerja Dinas Perhubungan yang awalnya belum kelihatan progress apa-apa, sekarang cepat sekali penanganannya," kata Ivan kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2015).
Dalam kaitannya dengan Dinas Perhubungan DKI, kata Ivan, warga bahkan melaporkan tentang kopaja yang ngetem sembarangan. Selang beberapa jam, laporan tersebut ditindaklanjuti dan sopir kopaja tersebut langsung ditilang. Hal itu bisa dilihat dari keterangan di dalam timeline aduan, jika ada tanda berwarna hijau, berarti telah ditindaklanjuti.
"Sekarang, setiap petugas yang men-TL (tindak lanjuti) laporan warga harus foto juga, sebagai bukti sudah dikerjakan. Foto itu nanti bisa dilihat di Qlue. Kalau penanganannya belum pas, warga bisa laporkan kembali. Semudah itu interaksinya," ujar Ivan.
Cara kerja Qlue
Sistem di Qlue mudah dipahami karena sama dengan sosial media yang lain. Komunikasi antar akun dilakukan dengan cara mention.
Masyarakat bisa mention lurah setempat jika ada keluhan di wilayahnya, seperti jalan rusak, sampah, dan sebagainya. Tidak hanya lurah yang punya akun, sampai ke kalangan petugas kebersihan dan petugas lapangan lainnya juga punya akun sendiri di Qlue.
Para petugas yang menerima laporan pun jadi tahu ada masalah apa di wilayahnya karena laporan yang dimuat mencakup foto terkini, keterangan wilayah dari GPS, dan cerita akun yang memuat laporan tersebut.
Kemudahan ini dimanfaatkan pejabat Pemprov DKI untuk "unjuk gigi" sekaligus jadi cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penilaian terhadap kinerja dinasnya, lurah, camat, dan anak buahnya yang lain.
Menurut Ivan, sampai saat ini, jumlah masyarakat Jakarta yang memakai Qlue baru sekitar 50.000 orang. Angka itu terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai 10 juta lebih.
Petugas dan kalangan Pemprov DKI juga belum banyak yang mengoptimalkan penggunaan Qlue. Jika ke depannya semua aktif di Qlue, penanganan dan penyelesaian masalah di Jakarta diharapkan bisa lebih baik lagi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/13/0529002/Warga.Jakarta.Laporkanlah.Masalah.di.Sekitarmu
Rabu, 05 Agustus 2015
DKI Siapkan Sumur Resapan untuk Antisipasi Kekeringan dan Banjir
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Djoko Sri Margianto berencana membuat sumur resapan air. Diharapkan sumur resapan itu berguna untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau.
Sumur ini dinilainya dapat menabung air di kala musim hujan. "Saya sudah programkan di Jakarta Selatan kita akan buatkan sumur-sumur resapan sedemikian rupa. Sehingga seluruh resapan air hujan masuk ke sumur itu," kata Tri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8).
Ia menilai, sumur resapan ini akan sangat membantu ketika musim kemarau tiba. Masyarakat tidak perlu kembali menggali sumurnya karena sumber air habis. Selain itu sumur resapan dapat membantu mencegah banjir. Sebab, masih kata Tri, debit air dapat dialirkan dan disimpan di sumur resapan, tidak langsung mengalir ke saluran kota ataupun sungai.
Konsep ini akan mulai diterapkan pada 2016. Kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyosialisasikan ke masyarakat untuk juga ikut membangun sumur resapan. Sementara rencana ini masih diprioritaskan di wilayah Jaksel. Wilayah Jakarta Utara dinilai memiliki permukaan tanah yang tinggi, sehingga tidak terlalu efektif.
Dikatakan Tri, guna menangani musim kemarau saat ini, Pemprov DKI masih menyediakan air tanki jika ada daerah yang kekeringan. Saat ini dinasnya masih fokus mengerjakan pengerukan sungai, waduk, ataupun situ untuk antisipasi musim hujan mendatang. Pengerukan ini dilakukan mengingat kondisi sungai ini terlalu banyak sampah dan lumpur yang mengakibatkan tingkat kedalaman air semakin berkurang.
Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/08/03/nsi4oi282-dki-siapkan-sumur-resapan-untuk-antisipasi-kekeringan-dan-banjir
Sumur ini dinilainya dapat menabung air di kala musim hujan. "Saya sudah programkan di Jakarta Selatan kita akan buatkan sumur-sumur resapan sedemikian rupa. Sehingga seluruh resapan air hujan masuk ke sumur itu," kata Tri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8).
Ia menilai, sumur resapan ini akan sangat membantu ketika musim kemarau tiba. Masyarakat tidak perlu kembali menggali sumurnya karena sumber air habis. Selain itu sumur resapan dapat membantu mencegah banjir. Sebab, masih kata Tri, debit air dapat dialirkan dan disimpan di sumur resapan, tidak langsung mengalir ke saluran kota ataupun sungai.
Konsep ini akan mulai diterapkan pada 2016. Kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyosialisasikan ke masyarakat untuk juga ikut membangun sumur resapan. Sementara rencana ini masih diprioritaskan di wilayah Jaksel. Wilayah Jakarta Utara dinilai memiliki permukaan tanah yang tinggi, sehingga tidak terlalu efektif.
Dikatakan Tri, guna menangani musim kemarau saat ini, Pemprov DKI masih menyediakan air tanki jika ada daerah yang kekeringan. Saat ini dinasnya masih fokus mengerjakan pengerukan sungai, waduk, ataupun situ untuk antisipasi musim hujan mendatang. Pengerukan ini dilakukan mengingat kondisi sungai ini terlalu banyak sampah dan lumpur yang mengakibatkan tingkat kedalaman air semakin berkurang.
Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/08/03/nsi4oi282-dki-siapkan-sumur-resapan-untuk-antisipasi-kekeringan-dan-banjir
Selasa, 28 Juli 2015
Ahok Siap Berlakukan 'Lima Tertib' Ibu Kota
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengatakan Pemprov DKI akan berlakukan prinsip lima tertib di Ibu Kota Jakarta. Lima tertib tersebut meliputi tertib lalu lintas, tertib sampah, tertib hunian, tertib pajak dan tertib demonstrasi.
Ahok mengatakan semua ketertiban untuk kebaikan warga. Dia mencontohkan banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan helm ketika berkendara.
"Misalnya contoh tertib lalu lintas, berapa banyak kecelakaan anak-anak bawa motor lawan arus ga pake helm ini membahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain," kata Ahok, ketika menghadiri upacara di lapangan Pandam Jaya/Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur pada Senin (27/7).
Untuk tertib sampah, Ahok mengatakan banyak warga Jakarta yang mengeluhkan banjir setiap hujan. Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air.
"Terus tertib sampah kita selalu ngeluh banjir. Ujan dokit tergenang. Gimana enggak tergenang, semua got setinggi tanah kok. Ciliwung yang gitu indah mampet. Kita minta TNI turun untuk beresin," kata Ahok.
Ahok juga mengingikan adanya tertib hunian. Dirinya mengeluhkan hunian rumah susun yang diperjual belikan. Dalam tertib hunian salah satunya membahas keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Ahok, para PKL tidak dapat untung karena harus membayar tempat jualan ke preman.
Kemudian tertib pajak dan tertib demonstrasi. Ahok mencontohkan parkir liar yang berada di Jakarta. Menurutnya, jika harus dipunguti dari hasil parkir Pemprov Jakarta dapat 1,8 Triliun. Tapi nyatanya, Pemprov DKI hanya dapat 20 Miliar. Untuk tertib demontrasi, Ahok mengingkan masyarakat yang demo di Jakarta tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
"Anda mau demo ya demo aja jangan sok muter-muter di bunderan HI bikin macet. Bikin macet ini rugi ekonomi berapa triliun nanti. Belum lagi ngerusak pot, nakut-nakutin orang. Ini enggak bener orang langsung enggak berani kerja pada ngumpet," kata Ahok.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150727094107-20-68274/ahok-siap-berlakukan-lima-tertib-ibu-kota/
Ahok mengatakan semua ketertiban untuk kebaikan warga. Dia mencontohkan banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan helm ketika berkendara.
"Misalnya contoh tertib lalu lintas, berapa banyak kecelakaan anak-anak bawa motor lawan arus ga pake helm ini membahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain," kata Ahok, ketika menghadiri upacara di lapangan Pandam Jaya/Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur pada Senin (27/7).
Untuk tertib sampah, Ahok mengatakan banyak warga Jakarta yang mengeluhkan banjir setiap hujan. Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air.
"Terus tertib sampah kita selalu ngeluh banjir. Ujan dokit tergenang. Gimana enggak tergenang, semua got setinggi tanah kok. Ciliwung yang gitu indah mampet. Kita minta TNI turun untuk beresin," kata Ahok.
Ahok juga mengingikan adanya tertib hunian. Dirinya mengeluhkan hunian rumah susun yang diperjual belikan. Dalam tertib hunian salah satunya membahas keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Ahok, para PKL tidak dapat untung karena harus membayar tempat jualan ke preman.
Kemudian tertib pajak dan tertib demonstrasi. Ahok mencontohkan parkir liar yang berada di Jakarta. Menurutnya, jika harus dipunguti dari hasil parkir Pemprov Jakarta dapat 1,8 Triliun. Tapi nyatanya, Pemprov DKI hanya dapat 20 Miliar. Untuk tertib demontrasi, Ahok mengingkan masyarakat yang demo di Jakarta tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
"Anda mau demo ya demo aja jangan sok muter-muter di bunderan HI bikin macet. Bikin macet ini rugi ekonomi berapa triliun nanti. Belum lagi ngerusak pot, nakut-nakutin orang. Ini enggak bener orang langsung enggak berani kerja pada ngumpet," kata Ahok.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150727094107-20-68274/ahok-siap-berlakukan-lima-tertib-ibu-kota/
Jumat, 10 Juli 2015
Jangan Sampai LRT Jadi Monorel Kedua
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Izzul Waro mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).
Hal itu terlihat dari keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta dan mengalihkannya kepada dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo serta PT Pembangunan Jaya. Selain itu, ia juga melihat belum adanya kajian yang matang terkait pembangunan LRT.
"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2015).
Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) itu menjelaskan, LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT. Yang terpenting, LRT nantinya tidak akan memberatkan pemerintah lantaran harus mensubsidinya.
"Jangan sampai menjadi akal-akalan BUMD, karena pendapatan dari penumpang tidak sesuai dengan modal, akhirnya pemerintah ditodong untuk memberi subsidi dan monorel kedua pun terjadi," kata Izzul.
Basuki sendiri sebelumnya menegaskan DKI tidak akan memberi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pengoperasian LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.
Lebih lanjut, Izzul berharap LRT tidak sekadar rencana demi pencitraan Basuki yang berniat maju kembali dalam Pilkada DKI 2017. "LRT ini keinginan instan dari Gubernur untuk menghidupkan transportasi massal tanpa terganggu dari pihak manapun, beda dengan transjakarta yang kewenangannya ada campur tangan dari luar daerah," ujar Izzul.
Rencananya, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel sepanjang satu kilometer pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) pada APBD Perubahan 2015. Kemudian, DKI juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun pada KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2016 untuk pembangunan LRT.
Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/05/15531161/Jangan.Sampai.LRT.Jadi.Monorel.Kedua
Hal itu terlihat dari keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta dan mengalihkannya kepada dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo serta PT Pembangunan Jaya. Selain itu, ia juga melihat belum adanya kajian yang matang terkait pembangunan LRT.
"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2015).
Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) itu menjelaskan, LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT. Yang terpenting, LRT nantinya tidak akan memberatkan pemerintah lantaran harus mensubsidinya.
"Jangan sampai menjadi akal-akalan BUMD, karena pendapatan dari penumpang tidak sesuai dengan modal, akhirnya pemerintah ditodong untuk memberi subsidi dan monorel kedua pun terjadi," kata Izzul.
Basuki sendiri sebelumnya menegaskan DKI tidak akan memberi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pengoperasian LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.
Lebih lanjut, Izzul berharap LRT tidak sekadar rencana demi pencitraan Basuki yang berniat maju kembali dalam Pilkada DKI 2017. "LRT ini keinginan instan dari Gubernur untuk menghidupkan transportasi massal tanpa terganggu dari pihak manapun, beda dengan transjakarta yang kewenangannya ada campur tangan dari luar daerah," ujar Izzul.
Rencananya, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel sepanjang satu kilometer pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) pada APBD Perubahan 2015. Kemudian, DKI juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun pada KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2016 untuk pembangunan LRT.
Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/05/15531161/Jangan.Sampai.LRT.Jadi.Monorel.Kedua
Jumat, 03 Juli 2015
Gelar Kompetisi "Hackjak 2015", DKI Sediakan Hadiah Rp75 Juta
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan South-East Asia Technologi and Transparency Initiative (SEATTI) dan Marketing All Voice Count (MAVC), mengadakan kompetisi Hackathon Jakarta 2015 (#Hackjak2015).
Untuk diketahui, Hackjak adalah rangkaian kompetisi yang dapat diikuti oleh para pengembang aplikasi, yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai aplikasi dengan memanfaatkan data dari portal open di DKI Jakarta (data.jakarta.go.id). Acara yang sudah dua kali digelar ini, menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merupakan bentuk keseriusan Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta Smart City.
"Saya menginginkan dengan Jakarta Smart City, Pemprov DKI dapat lebih aktif dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan partisipasi publik, kami (Pemprov DKI) terbantu menyampaikan program-program layanan publik terbaik untuk memenuhi kepentingan semua warga Jakarta," ungkap Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menurut penyelenggara pula, perbedaan kompetisi Hackjak 2015 dengan tahun sebelumnya adalah peserta tidak hanya ditujukan bagi para pengembang aplikasi. Ajang kali ini juga dibuka bagi mahasiswa dan desainer grafis, terutama melalui dua kompetisi yaitu Scrapathon dan Visualthon.
Untuk diketahui, Hackathon adalah kompetisi penciptaan aplikasi umum dan aplikasi game secara bersama-sama dalam priode waktu tertentu. Sedangkan Scrapathon adalah kompetisi scrapping data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu, menjadi open format data yang layak dipergunakan secara terbuka dan berulang. Sementara Visualthon adalah kompetisi desain infografis ramah baca bagi masyarakat tentang layanan Pemprov DKI yang juga berasal dari open data DKI Jakarta.
Bagi peserta yang berniat mengikuti lomba dengan total hadiah mencapai Rp75 juta ini, dapat mendaftar melalui situs http://hackjak.jakarta.go.id.
"Saya sangat mendukung. Saya bersyukur kepada Tuhan YME. Maka open data Jakarta secara resmi kita buka, dan juga termasuk Hackjak 2015. Kita doakan menghasilkan produk aplikasi yang berguna," kata Ahok, ketika membuka kompetisi Hackjak 2015 di Balai Agung, Balai Kota DKI.
Sumber : http://www.suara.com/news/2015/06/30/160223/gelar-kompetisi-hackjak-2015-dki-sediakan-hadiah-rp75-juta
Untuk diketahui, Hackjak adalah rangkaian kompetisi yang dapat diikuti oleh para pengembang aplikasi, yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai aplikasi dengan memanfaatkan data dari portal open di DKI Jakarta (data.jakarta.go.id). Acara yang sudah dua kali digelar ini, menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merupakan bentuk keseriusan Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta Smart City.
"Saya menginginkan dengan Jakarta Smart City, Pemprov DKI dapat lebih aktif dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan partisipasi publik, kami (Pemprov DKI) terbantu menyampaikan program-program layanan publik terbaik untuk memenuhi kepentingan semua warga Jakarta," ungkap Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menurut penyelenggara pula, perbedaan kompetisi Hackjak 2015 dengan tahun sebelumnya adalah peserta tidak hanya ditujukan bagi para pengembang aplikasi. Ajang kali ini juga dibuka bagi mahasiswa dan desainer grafis, terutama melalui dua kompetisi yaitu Scrapathon dan Visualthon.
Untuk diketahui, Hackathon adalah kompetisi penciptaan aplikasi umum dan aplikasi game secara bersama-sama dalam priode waktu tertentu. Sedangkan Scrapathon adalah kompetisi scrapping data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu, menjadi open format data yang layak dipergunakan secara terbuka dan berulang. Sementara Visualthon adalah kompetisi desain infografis ramah baca bagi masyarakat tentang layanan Pemprov DKI yang juga berasal dari open data DKI Jakarta.
Bagi peserta yang berniat mengikuti lomba dengan total hadiah mencapai Rp75 juta ini, dapat mendaftar melalui situs http://hackjak.jakarta.go.id.
"Saya sangat mendukung. Saya bersyukur kepada Tuhan YME. Maka open data Jakarta secara resmi kita buka, dan juga termasuk Hackjak 2015. Kita doakan menghasilkan produk aplikasi yang berguna," kata Ahok, ketika membuka kompetisi Hackjak 2015 di Balai Agung, Balai Kota DKI.
Sumber : http://www.suara.com/news/2015/06/30/160223/gelar-kompetisi-hackjak-2015-dki-sediakan-hadiah-rp75-juta
Jumat, 26 Juni 2015
Pekerja Profesional Lebih Pilih Taksi Ketimbang TransJakarta
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum berhasil membenahi lalu lintas di ibu kota. Diperlukan berbagai terobosan untuk membenahi dan mengurai kemacetan yang masih terus terjadi setiap harinya.
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Selasa, 16 Juni 2015
Anggaran Melimpah, Jakarta Serius Bangun LRT Sendiri
Jakarta - Dengan kondisi anggaran daerah yang melimpah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius memantapkan rencananya untuk membangun transportasi publik kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) tanpa melibatkan pihak ketiga.
Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).
“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).
Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.
Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.
Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).
“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.
Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.
Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.
Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.
Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.
“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.
Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.
Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.
Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.
“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html
Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).
“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).
Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.
Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.
Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).
“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.
Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.
Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.
Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.
Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.
“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.
Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.
Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.
Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.
“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html
Selasa, 09 Juni 2015
Tekan Jumlah Kendaraan Pribadi, DKI Naikkan Tarif Pajak Progresif
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi. Kenaikan tarif pajak ini telah tercantum dalam Peraturan Daerah (perda) nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2015.
Dalam aturan tersebut, besaran tarif pajak bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2 persen setelah sebelumnya tercatat 1,5 persen. Kemudian, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masing-masing mengalami kenaikan 0,5 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering dipanggil Ahok mengatakan, perubahan pajak progresif tersebut telah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Rencananya, pemberlakukan akan diuji dengan sistem pembayaran non tunai (e-money). "Sudah berlaku, sekarang sedang uji coba pembayaran pakai e-money," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ahok beralasan, penerapan pajak progresif ini sebagai upaya untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, pemprov akan menjalin kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan masyarakat menyetor pajak kendaraan bermotor tersebut. Saat ini, pemprov baru menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. "Nanti hampir semua bank bisa," ucap Ahok.
Dalam perda yang merupakan revisi dari Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, ada penambahan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki. Jika semua hanya diatur maksimal empat kendaraan, dalam perda yang baru bisa lebih dari 15 kendaraan.
Optimistis Capai Target
Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI, Andri Kunarso mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif baru pada pajak progresif kendaraan pribadi ini, penerimaan pajak daerah dari pajak PKB dapat mencapai Rp 6,65 triliun atau sesuai target yang ditetapkan Pemprov DKI pada 2015.
"Target penerimaan pajak daerah dari PKB pada tahun ini Rp 6,65 trilun. Sampai Juni 2015, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 2,1 trilun," kata Andri di Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ia melanjutkan, kenaikan pajak progresif ini tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
"Pengenaan tarif baru progresif kendaraan tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kami optimistis target pajak PKB tahun ini bakal tercapai," tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.
"Tarif progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas," jelas Andri.
Ia juga mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan mengenai tarif baru pajak progresif kendaraan pribadi dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di lima wilayah Jakarta. "Kami harap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan angka pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta," tutupnya.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2246141/tekan-jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan-tarif-pajak-progresif
Dalam aturan tersebut, besaran tarif pajak bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2 persen setelah sebelumnya tercatat 1,5 persen. Kemudian, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masing-masing mengalami kenaikan 0,5 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering dipanggil Ahok mengatakan, perubahan pajak progresif tersebut telah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Rencananya, pemberlakukan akan diuji dengan sistem pembayaran non tunai (e-money). "Sudah berlaku, sekarang sedang uji coba pembayaran pakai e-money," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ahok beralasan, penerapan pajak progresif ini sebagai upaya untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, pemprov akan menjalin kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan masyarakat menyetor pajak kendaraan bermotor tersebut. Saat ini, pemprov baru menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. "Nanti hampir semua bank bisa," ucap Ahok.
Dalam perda yang merupakan revisi dari Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, ada penambahan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki. Jika semua hanya diatur maksimal empat kendaraan, dalam perda yang baru bisa lebih dari 15 kendaraan.
Optimistis Capai Target
Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI, Andri Kunarso mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif baru pada pajak progresif kendaraan pribadi ini, penerimaan pajak daerah dari pajak PKB dapat mencapai Rp 6,65 triliun atau sesuai target yang ditetapkan Pemprov DKI pada 2015.
"Target penerimaan pajak daerah dari PKB pada tahun ini Rp 6,65 trilun. Sampai Juni 2015, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 2,1 trilun," kata Andri di Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ia melanjutkan, kenaikan pajak progresif ini tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
"Pengenaan tarif baru progresif kendaraan tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kami optimistis target pajak PKB tahun ini bakal tercapai," tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.
"Tarif progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas," jelas Andri.
Ia juga mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan mengenai tarif baru pajak progresif kendaraan pribadi dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di lima wilayah Jakarta. "Kami harap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan angka pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta," tutupnya.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2246141/tekan-jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan-tarif-pajak-progresif
Selasa, 19 Mei 2015
Ahok yakin LRT jadi solusi atasi kemacetan Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Light Rail Transit (LRT). Namun, belum direalisasikan sudah mendapatkan penolakan dari beberapa pihak.
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Rabu, 29 April 2015
Apa jadinya di Jakarta ada apartemen berisi PSK legal?
Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuat lokalisasi di ibu kota dinilai tidak tepat. Pembentukan lokalisasi untuk mengurangi prostitusi tidak akan efektif.
"Yang paling benar adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena akar dari orang terjun menjadi PSK karena kondisi ekonomi," kata sosiolog dari UIN Jakarta, Musni Umar kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Musni berharap ide Ahok perlu dikaji ulang. Dengan rencana berdirinya lokalisasi baru itu justru akan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.
"Gagasan Pak Ahok itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan juga dengan norma di tengah masyarakat. Karena siapapun yang memimpin tetap harus patuh dengan kehendak rakyat," ujarnya.
Dalam membangun Jakarta, Ahok tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan sebuah kota diperlukan partisipasi masyarakat. "Jika masyarakat menolak, ya jangan dibuat lokalisasi. Ini akan memunculkan pertentangan," katanya.
Ahok sebelumnya ingin membangun apartemen khusus PSK. Lokalisasi dibuat agar keberadaan mereka tersentral. Dengan demikian, akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan.
"Kalau sudah di satu tempat akan mudah kami kontrol. Kami bisa kenali dengan baik siapa mereka. Dan kami bisa selalu tahu dia ada di mana," jelas Ahok.
Dengan tersentralnya lokasi prostitusi maka akan mempermudah melakukan pendekatan secara persuasif. Caranya dengan mengirimkan rohaniawan ke lokasi tersebut.
"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kiai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Jika mereka bertobat maka baru lah Dinas Sosial DKI bisa melaksanakan tugasnya memberi pelatihan dan pembinaan keterampilan kepada mereka. Cara yang ditempuh oleh Dinsos DKI selama ini dengan memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada para PSK yang terjaring dalam operasi tanpa memastikan para PSK itu telah bertobat sebelumnya adalah cara yang kurang tepat.
"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka. Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/apa-jadinya-di-jakarta-ada-apartemen-berisi-psk-legal.html
"Yang paling benar adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena akar dari orang terjun menjadi PSK karena kondisi ekonomi," kata sosiolog dari UIN Jakarta, Musni Umar kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Musni berharap ide Ahok perlu dikaji ulang. Dengan rencana berdirinya lokalisasi baru itu justru akan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.
"Gagasan Pak Ahok itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan juga dengan norma di tengah masyarakat. Karena siapapun yang memimpin tetap harus patuh dengan kehendak rakyat," ujarnya.
Dalam membangun Jakarta, Ahok tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan sebuah kota diperlukan partisipasi masyarakat. "Jika masyarakat menolak, ya jangan dibuat lokalisasi. Ini akan memunculkan pertentangan," katanya.
Ahok sebelumnya ingin membangun apartemen khusus PSK. Lokalisasi dibuat agar keberadaan mereka tersentral. Dengan demikian, akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan.
"Kalau sudah di satu tempat akan mudah kami kontrol. Kami bisa kenali dengan baik siapa mereka. Dan kami bisa selalu tahu dia ada di mana," jelas Ahok.
Dengan tersentralnya lokasi prostitusi maka akan mempermudah melakukan pendekatan secara persuasif. Caranya dengan mengirimkan rohaniawan ke lokasi tersebut.
"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kiai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Jika mereka bertobat maka baru lah Dinas Sosial DKI bisa melaksanakan tugasnya memberi pelatihan dan pembinaan keterampilan kepada mereka. Cara yang ditempuh oleh Dinsos DKI selama ini dengan memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada para PSK yang terjaring dalam operasi tanpa memastikan para PSK itu telah bertobat sebelumnya adalah cara yang kurang tepat.
"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka. Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/apa-jadinya-di-jakarta-ada-apartemen-berisi-psk-legal.html
Selasa, 28 April 2015
Ada Gelandangan dan Pengemis, Mengapa Ahok Fasilitasi PSK!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar menentang rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin memberikan sertifikat pada PSK. Menurut dia, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan semakin merusak dan menambah masalah baru.
“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).
Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk
“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).
Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk
Senin, 27 April 2015
Ahok Ingin Buat Lokalisasi, MUI: Itu Sama dengan Legalisasi Pelacuran
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penolakan atas ide dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ide yang ditolak itu adalah ide yang berkaitan dalam penanganan prostitusi di Jakarta.
Penasehat Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Samsul Maarif mengatakan ide Ahok berpotensi mencederai masyarakat. Pasalnya, Ahok berencana untuk membuat lokalisasi prostitusi di Jakarta.
"Lokalisasi sama dengan legalisasi," katanya kepada Republika, Sabtu (25/4). Hal itulah yang kemudian membuat MUI tegas menolak ide tersebut.
Rencana untuk membuat lokalisasi merupakan tanggapan Gubernur DKI terkait persoalan sosial. Persoalan itu adalah penyalahgunaan rumah kos sebagai sarana prostitusi yang marak bertebaran di kawasan Jakarta.
Samsul menambahkan semestinya Ahok mendalami sejarah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Sutiyoso. Saat itu, Sutiyoso telah berhasil menghapus tempat prostitusi yang ada di Koja, Jakarta Utara.
Berkat kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Ulama, kawasan bekas lokalisasi prostitusi itu berubah menjadi kawasan Islamic Centre dan masjid.
"Ahok menganalogikan prostitusi dengan kotoran manusia. Itu adalah adalah analogi yang kurang relevan," ucap dia. Samsul menyebut hal ini sebagai ini qiyas ma'al Fariq.
Menurutnya, dua hal diatas tidak bisa disamakan. Kotoran manusia adalah fitrah sedangkan prostitusi berlawanan dengan fitrah.
Apabila ide Ahok direalisasikan, lanjutnya, maka kejahatan yang dipelihara oleh Pemprov DKI akan bertambah. Jika sebelumnya Pemprov DKI mencoba melindungi keberlangsungan industri minuman keras, nantinya Ahok juga dinilai melegalkan prostitusi melalui adanya lokalisasi.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/25/nnd5fx-ahok-ingin-buat-lokalisasi-mui-itu-sama-dengan-legalisasi-pelacuran
Penasehat Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Samsul Maarif mengatakan ide Ahok berpotensi mencederai masyarakat. Pasalnya, Ahok berencana untuk membuat lokalisasi prostitusi di Jakarta.
"Lokalisasi sama dengan legalisasi," katanya kepada Republika, Sabtu (25/4). Hal itulah yang kemudian membuat MUI tegas menolak ide tersebut.
Rencana untuk membuat lokalisasi merupakan tanggapan Gubernur DKI terkait persoalan sosial. Persoalan itu adalah penyalahgunaan rumah kos sebagai sarana prostitusi yang marak bertebaran di kawasan Jakarta.
Samsul menambahkan semestinya Ahok mendalami sejarah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Sutiyoso. Saat itu, Sutiyoso telah berhasil menghapus tempat prostitusi yang ada di Koja, Jakarta Utara.
Berkat kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Ulama, kawasan bekas lokalisasi prostitusi itu berubah menjadi kawasan Islamic Centre dan masjid.
"Ahok menganalogikan prostitusi dengan kotoran manusia. Itu adalah adalah analogi yang kurang relevan," ucap dia. Samsul menyebut hal ini sebagai ini qiyas ma'al Fariq.
Menurutnya, dua hal diatas tidak bisa disamakan. Kotoran manusia adalah fitrah sedangkan prostitusi berlawanan dengan fitrah.
Apabila ide Ahok direalisasikan, lanjutnya, maka kejahatan yang dipelihara oleh Pemprov DKI akan bertambah. Jika sebelumnya Pemprov DKI mencoba melindungi keberlangsungan industri minuman keras, nantinya Ahok juga dinilai melegalkan prostitusi melalui adanya lokalisasi.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/25/nnd5fx-ahok-ingin-buat-lokalisasi-mui-itu-sama-dengan-legalisasi-pelacuran
Rabu, 08 April 2015
Fahira Idris: Pemda Jakarta Satu-satunya di Dunia yang Punya Saham Miras
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fahira Idris, Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (minuman keras) mengatakan, Jakarta mungkin jadi satu-satunya kota di dunia yang pemerintah daerahnya (Pemda) mempunyai saham di pabrik miras.
Hal itu diungkapkan Idris terkait dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap mendukung keberadaan perusahaan bir, PT Delta Djakarta. Dukungan itu dilakukan dengan cara tak mencabut saham Pemprov di perusahaan tersebut.
"Inilah Jakarta kita!," kata Idris dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (7/4).
Idris juga menghimbau agar Ahok tidak menakuti publik kalau Jakarta akan menjadi seperti Amerika jika miras dilarang .Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menlai pencabutan saham milik Pemprov pada perusahaan bir PT Delta Djakarta adalah salah.
"Pabrik investasi di sini kasihan. Di Bali, Kemang, dan Jalan Jaksa apa nggak boleh, kan kasihan. Seharusnya tinggal diatur saja," kata Hartono.
Dia juga menjelaska keuntungan PT Delta Djakarta sudah menurun sekitar 50 persen. "Saham PT Delta kalau dihitung-hitung pendapatan sudah turun 50 persen. Setahun biasa Rp 50 miliar diberikan ke kami (Pemprov), kalau sampai turun 50 persen hingga 80 persen, bisa-bisa dapatnya hanya Rp 4,5 miliar," ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/08/nmg6p4-fahira-idris-pemda-jakarta-satusatunya-di-dunia-yang-punya-saham-miras
Hal itu diungkapkan Idris terkait dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap mendukung keberadaan perusahaan bir, PT Delta Djakarta. Dukungan itu dilakukan dengan cara tak mencabut saham Pemprov di perusahaan tersebut.
"Inilah Jakarta kita!," kata Idris dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (7/4).
Idris juga menghimbau agar Ahok tidak menakuti publik kalau Jakarta akan menjadi seperti Amerika jika miras dilarang .Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menlai pencabutan saham milik Pemprov pada perusahaan bir PT Delta Djakarta adalah salah.
"Pabrik investasi di sini kasihan. Di Bali, Kemang, dan Jalan Jaksa apa nggak boleh, kan kasihan. Seharusnya tinggal diatur saja," kata Hartono.
Dia juga menjelaska keuntungan PT Delta Djakarta sudah menurun sekitar 50 persen. "Saham PT Delta kalau dihitung-hitung pendapatan sudah turun 50 persen. Setahun biasa Rp 50 miliar diberikan ke kami (Pemprov), kalau sampai turun 50 persen hingga 80 persen, bisa-bisa dapatnya hanya Rp 4,5 miliar," ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/08/nmg6p4-fahira-idris-pemda-jakarta-satusatunya-di-dunia-yang-punya-saham-miras
Jumat, 27 Februari 2015
Kota Pintar Jakarta "Banjir" Pengaduan dari Medsos
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diluncurkan pada Desember 2014, implementasi Jakarta Smart City atau Kota Pintar Jakarta diklaim cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang terus meningkat.
Salah satu penerapan kota pintar Jakarta adalah penanganan aduan atau komplain dari masyarakat secara online. Adapun aduan yang dimaksud biasanya berupa laporan banjir, pungutan liar, pedagang kaki lima, sampah, dan fasilitas transportasi umum.
"Kalau kita lihat sekarang per minggunya masuk sekitar 300 sampai 500 aduan dari masyarakat," kata Riezka Novia Bewinda, Data & Public Relations Information Section Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ditemui usai jumpa pers "Social Media Week" 2015 di Pacific Place, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Menurut Riezka, tanggapan positif masyarakat sedikit banyak berkat peran media sosial. Dari beberapa kanal yang tersedia untuk mengadu, media sosial menjadi pilihan masyarakat kebanyakan.
"Lewat Twitter dan QLUE yang paling sering, karena lewat Twitter flow-nya cepat. Masyarakat bisa mengadu dan ditanggapi secara real time," kata Riezka saat ditanya.
Perlu diketahui, QLUE adalah aplikasi yang khusus digodok Pemprov DKI Jakarta untuk menghimpun aduan masyarakat di manapun dan kapanpun. Untuk Twitter, akun yang digunakan milik Pemprov DKI adalah @jakartagoid.
Selain dua kanal yang paling banyak diakses tersebut, ada pula kanal lainnya yang bisa dijadikan alternatif untuk mengadu, yakni e-mail dki@jakarta.go.id, Facebook jakarta.go.id, Balai warga di situs www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, Google Waze, serta nomor telepon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Keseluruhan laporan dari semua kanal pada akhirnya akan terintegrasi di situs Jakarta Smart City. Di situ, masyarakat dapat melihat kondisi Jakarta melalui peta. Jumlah aduan yang baru masuk dan yang telah ditangani pemerintah pun dapat diketahui.
Implementasi Smart City ke depannya
Menyadari tingginya peran media sosial dalam mewujudkan Smart City, pemerintah berharap ke depannya dapat menggandeng lebih banyak layanan media sosial untuk bekerjasama.
"Kami sangat membuka ruang bagi media sosial yang ingin bergabung mewujudkan Smart City," kata Riezka. Menurut dia, semakin banyak kanal tempat masyarakat mengadu, maka semakin banyak masalah yang akan terakomodir dan terselesaikan.
Tak hanya media sosial yang sudah punya panggung di hati masyarakat, pemerintah juga berharap para pengembang aplikasi yang berpotensi mendukung program pemerintah dapat merapatkan diri. "Misalnya SwaKita. Ke depannya kita bakal ada kerjasama dengan aplikasi itu," ungkap Riezka.
SwaKita adalah startup lokal yang dibuat kelompok pengembang bernama Skydream. Aplikasi ini memungkinkan laporan disajikan dalam peta yang diambil dari Google Maps. Lalu, peta dipadukan dengan pin ilustrasi yang memudahkan pantauan laporan pengguna.
Melihat keaktifan masyarakat dan aparat di tiga bulan pertama ini, Riezka optimis Smart City dapat terwujud secara mapan pada 2016. Walaupun tentunya pemerintah harus terus berbenah diri
"Saat ini, kita masih terus berfokus pada smart government. Jadi aparatnya dulu yang harus pintar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Smart City adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah kinerja aparat dalam merespon keluhan warga. Diharapkan, ini akan mempermudah kehidupan masyarakat.
Mekanisme Smart City ini sederhana. Warga diberi media untuk menumpahkan keluhan dan saran. Kemudian aparat ditugaskan untuk membereskan keluhan dan saran yang masuk. Media perantara itu hampir semuanya diakses melalui teknologi internet.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2015/02/23/17101027/Kota.Pintar.Jakarta.Banjir.Pengaduan.dari.Medsos?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Salah satu penerapan kota pintar Jakarta adalah penanganan aduan atau komplain dari masyarakat secara online. Adapun aduan yang dimaksud biasanya berupa laporan banjir, pungutan liar, pedagang kaki lima, sampah, dan fasilitas transportasi umum.
"Kalau kita lihat sekarang per minggunya masuk sekitar 300 sampai 500 aduan dari masyarakat," kata Riezka Novia Bewinda, Data & Public Relations Information Section Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ditemui usai jumpa pers "Social Media Week" 2015 di Pacific Place, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Menurut Riezka, tanggapan positif masyarakat sedikit banyak berkat peran media sosial. Dari beberapa kanal yang tersedia untuk mengadu, media sosial menjadi pilihan masyarakat kebanyakan.
"Lewat Twitter dan QLUE yang paling sering, karena lewat Twitter flow-nya cepat. Masyarakat bisa mengadu dan ditanggapi secara real time," kata Riezka saat ditanya.
Perlu diketahui, QLUE adalah aplikasi yang khusus digodok Pemprov DKI Jakarta untuk menghimpun aduan masyarakat di manapun dan kapanpun. Untuk Twitter, akun yang digunakan milik Pemprov DKI adalah @jakartagoid.
Selain dua kanal yang paling banyak diakses tersebut, ada pula kanal lainnya yang bisa dijadikan alternatif untuk mengadu, yakni e-mail dki@jakarta.go.id, Facebook jakarta.go.id, Balai warga di situs www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, Google Waze, serta nomor telepon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Keseluruhan laporan dari semua kanal pada akhirnya akan terintegrasi di situs Jakarta Smart City. Di situ, masyarakat dapat melihat kondisi Jakarta melalui peta. Jumlah aduan yang baru masuk dan yang telah ditangani pemerintah pun dapat diketahui.
Implementasi Smart City ke depannya
Menyadari tingginya peran media sosial dalam mewujudkan Smart City, pemerintah berharap ke depannya dapat menggandeng lebih banyak layanan media sosial untuk bekerjasama.
"Kami sangat membuka ruang bagi media sosial yang ingin bergabung mewujudkan Smart City," kata Riezka. Menurut dia, semakin banyak kanal tempat masyarakat mengadu, maka semakin banyak masalah yang akan terakomodir dan terselesaikan.
Tak hanya media sosial yang sudah punya panggung di hati masyarakat, pemerintah juga berharap para pengembang aplikasi yang berpotensi mendukung program pemerintah dapat merapatkan diri. "Misalnya SwaKita. Ke depannya kita bakal ada kerjasama dengan aplikasi itu," ungkap Riezka.
SwaKita adalah startup lokal yang dibuat kelompok pengembang bernama Skydream. Aplikasi ini memungkinkan laporan disajikan dalam peta yang diambil dari Google Maps. Lalu, peta dipadukan dengan pin ilustrasi yang memudahkan pantauan laporan pengguna.
Melihat keaktifan masyarakat dan aparat di tiga bulan pertama ini, Riezka optimis Smart City dapat terwujud secara mapan pada 2016. Walaupun tentunya pemerintah harus terus berbenah diri
"Saat ini, kita masih terus berfokus pada smart government. Jadi aparatnya dulu yang harus pintar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Smart City adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah kinerja aparat dalam merespon keluhan warga. Diharapkan, ini akan mempermudah kehidupan masyarakat.
Mekanisme Smart City ini sederhana. Warga diberi media untuk menumpahkan keluhan dan saran. Kemudian aparat ditugaskan untuk membereskan keluhan dan saran yang masuk. Media perantara itu hampir semuanya diakses melalui teknologi internet.
Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2015/02/23/17101027/Kota.Pintar.Jakarta.Banjir.Pengaduan.dari.Medsos?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Langganan:
Postingan
(
Atom
)