Catat, Jakarta Bebas Banjir 2018!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menjanjikan Jakarta akan terbebas dari banjir pada 2018 mendatang dengan catatan normalisasi dan pembangunan sodetan Kali Ciliwung rampung sesuai dengan ekspektasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu saat meninjau lokasi proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung, Senin (12/10/2015).

"Kalau pekerjaan normalisasi selesai, sodetan selesai, banjir bakal reda," ujar Basuki.

Saat ini, pekerjaan normalisasi dan pembangunan sodetan Kali Ciliwung terus dikebut. Basuki menjelaskan bagaimana kedua proyek ini bisa mencegah banjir.

"Debit Ciliwung dari atas sini (Kampung Pulo) 570 meter kubik. Sebanyak 43 meter kubik per detik pada saat banjir besar itu disudet di tempat tadi (Otista III). Di hulu sini aliran air 60 meter kubik per detik," kata Basuki.

Debit air tertinggi saat melewati Kampung Pulo, lanjut Basuki, adalah 510 meter kubik per detik. Untuk itu, normalisasi kali di Kampung Pulo didesain 50 meter lebarnya. Desain itu bisa mengalirkan 510 meter kubik per detik sehingga tidak meluap.

Adapun di Ciliwung Lama, Pintu Air Manggarai, dengan kapasitas 70 meter kubik per detik, sudah diperbaiki. Dengan demikian, debit yang sebelumnya 510 meter kubik per detik dikurangi 70 meter kubik per detik, menjadi tinggal 440 meter kubik per detik.

Pintu Air Manggarai sudah ditambahkan satu pintu lagi dengan kapasitas 504 meter kubik per detik. Dengan begitu, saat ada air dengan debit maksimal 470 meter kubik per detik akan bisa lewat begitu saja.

"Kalau dulu debit air terlambat sehingga ada backwater sampai banjir di sini. Backwater itu karena dia kapasitas pintunya kecil, sementara debit airnya besar, jadi tidak tahan kan. Kalau sekarang, dengan 504 meter kubik per detik kapasitas pintu, sedangkan air lewat 470 meter kubik per detik itu sudah bisa lancar," kata Basuki.

Kemudian, di Pintu Air Karet, tambah dia, kapasitasnya juga sudah diperbesar menjadi 724 meter kubik per detik. Basuki yakin normalisasi ini bisa mengendalikan banjir Ciliwung kalau nanti sudah jadi. Paling tidak, normalisasi diperkirakan selesai dua tahun lagi.

Menurut Basuki, proyek ini akan mengurangi dampak banjir yang sangat besar di Jakarta, khususnya, di sekitar Kali Ciliwung.

Pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sudah dikerjakan sejak 2013. Proyek ini menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara sekitar Rp 1,18 triliun.

Normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 kilometer dibagi dalam empat paket. Paket 1 sepanjang 4,49 kilometer dari Pintu Air Manggarai sepanjang Jembatan Kampung Melayu, baru selesai 35,92 persen. Paket 2 sepanjang 6,61 kilometer dari Jembatan Kampung Melayu sampai Jembatan Kalibata. Pekerjaan ini baru selesai 36,5 persen.

Paket 3 sepanjang 6,49 kilometer dari Jembatan Kalibata sampai Jembatan Condet. Pekerjaan ini baru selesai 35,76 persen. Sementara itu, Paket 4 sepanjang 6,18 kilometer dari Jembatan Condet hingga Jembatan Tol JORR TB Simatupang baru selesai 36,12 persen.

Pekerjaan normalisasi ini akan melintasi kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta, yaitu Manggarai, Bukit Duri Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidaracina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawa Jati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekembang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.

Sementara itu, proyek sodetan ditargetkan selesai tahun depan. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembebasan lahannya. Dari 99 hektar kebutuhan lahan, yang baru dibebaskan 1.300 meter persegi di Tongtek, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/10/13/063302121/Catat.Jakarta.Bebas.Banjir.2018

Antareja Menembus Bumi Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Antareja memang istimewa. Sebagai putra dari Bimasena, ia memiliki ajian yang mampu mengusir pasukan Kurawa, musuh dari Pandawa.

Dalam kisah pewayangan, Antareja merupakan saudara dari Gatotkaca, namun berbeda ibu. Ia lahir dari perut Nagagini, putri Batara Anantaboga, dewa bangsa ular.

Sebagai putra dari Bima dan Nagagini, Antareja menyimpan banyak kesaktian. Ia memiliki ajian Upas Anta, pemberian Hyang Anantaboga. Lidahnya sangat sakti, makhluk apapun yang dijilat bekas telapak kakinya akan menemui kematian.

Anatareja juga berkulit Napakawaca sehingga kebal terhadap senjata. Selain itu, ia memiliki cincin Mustikabumi, pemberian ibunya, yang mempunyai kesaktian, menjauhkan dari kematian selama masih menyentuh bumi maupun tanah.

Kesaktian lain dari Antareja adalah dapat hidup dan berjalan di dalam bumi. Cerita pewayangan mengenai Antareja inilah yang mengilhami Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menamakan bor raksasa yang melubangi Jalan Sudirman, Jakarta.

Bor yang merupakan bagian dari proyek pembuatan jalur terowongan untuk fase pertama proyek Mass Rapid Transit, MRT Jakarta.

"Kamu harusnya ngerti. Coba tanya ke yang ngerti pewayangan, siapa Antareja, yang jago ambles bumi ya Antareja itu," kata Jokowi saat meresmikan beroperasinya mesin bor bawah tanah yang didatangkan langsung dari Jepang tersebut, Senin 21 September 2015.

Bor ini sebenarnya telah tiba di Jakarta pada Mei 2015. Namun belum semuanya, masih ada potongan lain yang dalam tahap pengiriman. Secara teknis, bor Antareja baru bisa dirakit pada Agustus lalu hingga akhirnya selesai dan langsung dioperasikan pada 21 September kemarin.

‎Antareja akan melubangi jalur terowongan untuk fase pertama proyek MRT Jakarta. Fase pertama adalah jalur dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dari jalur sepanjang 16 kilometer itu, 6 kilometer merupakan terowongan bawah tanah dan 10 kilometer merupakan jalan layang. Untuk fase 2, dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 9 kilometer berupa terowongan.

Pada lubang sedalam 12 meter di dekat Patung Pemuda, mesin bor mulai beroperasi. Nantinya posisi bor menghadap ke arah Jalan Sudirman, sedangkan ekor bor sepanjang 80 meter lebih akan memanjang di bawah Patung Pemuda hingga Jalan Sisingamangaraja.

Antareja memiliki diameter luar 6,65 meter dan diameter dalam 6,05 meter. Mata bornya memiliki panjang hampir 10 meter, sedangkan ekornya sepanjang 80 meter lebih.

Mesin bor itu memiliki pisau bor yang dirancang khusus dan disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi proyek. Karena itu, mesin bor senilai hampir Rp 70 miliar per satu unit ini hanya bisa dioperasikan untuk proyek tertentu.

Seperti cerita dalam pewayangan, Antareja cukup sakti sehingga tak memerlukan istirahat. Bor ini akan bekerja 24 jam. Di mesin pengendali bor akan ada tiga orang yang mengoperasikan bor secara terkomputerisasi. Dalam 24 jam, terowongan yang digali dan diselesaikan sepanjang sekitar 8-10 meter.‎

Proyek MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 kilometer, yang terdiri dari Koridor Selatan- Utara yaitu koridor Lebak Bulus menuju Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur–Barat sepanjang kurang lebih 87 kilometer.

Proyek MRT ini adalah proyek bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga ikut mendukungnya.

Dukungan JICA diberikan dalam bentuk penyediaan dana pembangunan dalam bentuk pinjaman. JICA menyiapkan pinjaman US$ 1,9 miliar atau setara dengan Rp 27,55 triliun (estimasi kurs Rp 14.500 per dolar AS).

"Komitmen pinjaman proyek MRT sendiri senilai US$ 1,9 miliar, tapi angka itu masih bisa bergerak tergantung keperluan," papar Wakil Presiden JICA, Arakawa Hiroto beberapa waktu lalu.

Hadirnya MRT di Jakarta ini sangat membantu perekonomian nasional. pembangunannya, Proyek MRT mampu menciptakan sekitar 48.000 pekerjaan baru saat periode pengerjaannya.

Dalam situs jakartamrt.com, adanya MRT tersebut juga bisa menurunkan waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas. Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit. Sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52,5 menit.

Penurunan waktu tempuh ini akan meningkatkan mobilitas warga Jakarta. Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.

MRT tersebut juga bisa mendorong restorasi tata ruang kota. Integrasi transit-urban diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada area sekitar stasiun, sehingga dapat berdampak langsung kepada peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta.

Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono menjelaskan, langkah Jokowi menggolkan proyek MRT patut diapresiasi.

"Ini sebuah langkah berani mengingat proyek MRT telah masuk dalam tata ruang Pemda DKI Jakarta sejak 1985. Namun tak pernah dimulai. Setelah melalui penantian panjang sekitar 25 tahun lamanya, hari ini kereta bawah tanah dimulai pengeborannya oleh Presiden Jokowi," kata Nusyirwan.

Menurut dia, transportasi publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak apalagi di tengah perkembangan ibu kota saat ini. Jadi proyek MRT bersama program kereta rel ringan atau light rail transit (LRT) yang juga dalam tahap pelaksanaan bisa menjadi solusi.

"Memang sangat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memulai pekerjaan yang berlabel transportasi publik. Baik itu menyangkut soal lahan, pembiayaan dan administrasi yang rumit. Begitu lamanya rentang waktu sejak proyek MRT dalam rancangan tata ruang Pemda DKI Jakarta hingga sekarang baru bisa proyek tersebut bisa dijalankan," papar Nusyirwan.

Pembangunan MRT ini bukan perkara mudah. Banyak tentangan dari masyarakat, terutama pemilik lahan yang digunakan untuk jalur MRT tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sampai Agustus 2015, tinggal 16 persen lahan yang akan digunakan sebagai jalur MRT yang belum dibebaskan.

Menurut Ahok, dalam pembebasan lahan untuk MRT tersebut, pemerintah DKI Jakarta berpegang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan.

Langkah yang harus dilewati adalah melakukan negosiasi dahulu untuk mendapatkan kesepakatan. Pemerintah harus menawarkan harga appraisal.

"Bagi kami sederhana, kita datangin satu, dua, tiga kali, kalau tidak mau, ya sudah. Kalau sama kami, baik-baik sajalah," kata dia.

Sebelumnya memang sempat terjadi tentangan dari beberapa warga. Pada 2013 lalu, warga jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, menolak pembangunan proyek MRT layang.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga menjelaskan, protes warga terhadap pembangunan transportasi MRT lebih disebabkan karena analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek yang buruk.

"Sekarang, kalau amdalnya sudah bagus, pasti tidak ada resistensi dari warga Fatmawati. Faktanya, hingga pembangunannya diresmikan, masih muncul protes warga," ujarnya.

Menurut Nirwono, amdal tidak hanya meliputi masalah lingkungan, tapi juga meliputi masalah sosial-ekonomi warga yang tinggal di area pembangunan MRT.

"Pedoman dalam membuat Amdal ada tiga, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Jika memenuhi tiga unsur ini, artinya pembangunan proyek pembangunan itu berkelanjutan. Kalau tiga hal tadi tidak ada, pembangunan tidak berkelanjutan," kata Nirwono.

Karena itu, dengan munculnya protes warga Fatmawati terhadap pembangunan jalan layang MRT yang melewati pemukiman mereka menandakan, amdal proyek MRT tidak siap dan belum memenuhi standar pembuatan Amdal.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2327970/antareja-menembus-bumi-jakarta

Proyek Waterway Jakarta Bentuk Kegagalan Pemprov DKI

Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek angkutan sungai (Waterway) yang digagas Pemprov DKI Jakarta sia-sia. Pasalnya, hingga saat ini alat transportasi air yang bertujuan mengurangi beban di jalan tidak beroperasi secara maksimal.

Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengungkapkan, proyek Waterway yang menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara itu seperti dibuat setengah hati tanpa perencanaan yang matang. Padahal kata dia, transportasi air sangat membantu mengurangi kemacetan Jakarta.

"Waterway yang diresmikan di Muara Angkeh enggak jelas," kata Nirwono kepada Metrotvnews.com, Minggu (30/8/2015).

Bahkan menurut koordinator Gerakan Indonesia Menghijau ini, proyek Waterway merupakan bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan alat transportasi alternatif yang mapan. "Waterway bisa dibilang gagal lah," tegas dia.

Seperti diketahui, proyek Waterway diresmikan pada masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 12 Februari 2013. Waterway mulanya diprioritaskan untuk penghuni rusunawa Marunda yang mengalami kesulitan akses trasnportasi menuju Muara Baru.

Waterway ini baru memiliki dua unit kapal khusus berkapasitas 24 penumpang dengan kecepatan 20 knot perjam, jarak Marunda-Muara Baru sepanjang 11 mil atau 17,7 kilometer bisa ditempuh selama 30 menit.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/30/163904/proyek-waterway-jakarta-bentuk-kegagalan-pemprov-dki

Harusnya Pembangunan LRT Tidak Diperdebatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai tidak ada yang keliru dari rencana pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta. Meskipun ide pembangunannya baru muncul belakangan, ia menganggap hal tersebut seharusnya tidak menjadi sesuatu yang diperdebatkan.

Menurut Yayat, dasar hukum untuk pembangunan LRT dapat disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian bisa disinergikan dengan peraturan daerah (Perda) Tata Ruang.

"Apalagi kajiannya kan juga sudah dibuat oleh PT Pembangunan Jaya dan akan dikembangkan dengan Jakpro. Di sisi lain, hal itu juga akan disinergikan dengan Perda Tata Ruang," kata Yayat saat dihubungi, Senin (6/7/2015).

Dengan demikian, ia menilai yang perlu dilakukan untuk saat ini bukan lagi memperdebatkan soal dasar hukumnya, melainkan bersama-sama melakukan pengawasan agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu dan tidak ada penyelewengan dalam pengguanaan anggarannya.

"Enggak usah ada UU baru, itukan sudah ada di Perda Tata Ruang. Tinggal kontrol dari sisi pendanaan saja. Sikap DPRD itu tinggal dari aspek pengawasan," ujar Yayat.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati pernah mengatakan bahwa rencana pembangunan LRT bisa tanpa menunggu RTRW (rencana tata ruang wilayah). Yang penting, ujar dia, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk pembangunan proyek tersebut.

"Kalau untuk LRT sebetulnya sudah ada dasarnya Perda, yakni di Bab 7 halaman 200 dalam RPJMD 2013 sampai 2017, dan Perda Nomor 6 Tahun 2013, itu RPJMD. DPRD dan eksekutif telah bersepakat untuk membangun LRT," kata Tuty, di Balai Kota, Jumat (26/6/2015).

Sebagai informasi, sejumlah kalangan, baik dari anggota DPRD maupun pakar transportasi mempertanyakan dasar hukum pembangunan LRT. Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa provinsi yang menggunakan Pergub sebagai dasar hukum anggarannya tidak dapat membangun proyek yang baru direncanakan dan menggunakan tahun jamak.

Pada tahun ini DKI Jakarta menggunakan landasan hukum Pergub dalam pengesahan APBD. Dan LRT sendiri merupakan proyek tahun jamak yang ditargetkan mulai tahun ini dan akan selesai pada 2018.

"Dari kajiannya saja, LRT itu belum jelas, apalagi kalau dilihat dari peraturannya. Sudah Pak Ahok (Basuki) jangan terus pencitraan, penyerapan anggarannya baru di bawah 20 persen," kata Taufik.

Sedangkan Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Izzul Waro menganggap LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT.

"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) ini.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/07/08562951/Harusnya.Pembangunan.LRT.Tidak.Diperdebatkan

Agung Podomoro Sulap Sampah Apartemen Jadi Gas Metana

TEMPO.CO, Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk melalui Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) menginisiasi gerakan Green Waste atau pengelolaan sampah dengan alur daur ulang. Dengan menggandeng PT Prima Buana Internusa, YAPL menyulap sampah rumah tangga di kawasan Agung Podomoro City, Jakarta Barat menjadi kompos dan Gas Metana.

Wakil Ketua 1 Yayasan Agung Podomor Land Indra Antono mengatakan superblok Agung Podomoro City di jl. S Parman kini terdiri dari 20 menara apartemen. Adapun total sampah rumah tangga setiap harinya mencapai 3 hingga 4 kubik.

Melihat kondisi seperti itu, YAPL terpanggil untuk mengelola sampah supaya bermanfaat dari segi sosial maupun lingkungan, katanya saat ditemui Bisnis di kompleks pengelolaan sampah Agung Podomoro City, akhir pekan ini.

Sebenarnya, lanjut dia, pengelolaan sampah metode Green Waste bukanlah barang baru bagi YAPL. Beberapa proyek Agung Podomoro lainnya sudah menerapkan konsep serupa di kompleks Kalibata City, Sudirman Park, CBD Pluit dan Gading Nias Residence. Namun, pengelolaan menjadi gas metana adalah yang pertama diaplikasikan di proyek mentereng di Jakarta Barat ini.

Penanggung Jawab Divisi Lingkungan Hidup YAPL Kadek R Biantara menjelaskan tranformasi dari sampah rumah tangga menjadi gas metana yang membutuhkan beberapa tahapan.

Pertama, sampah dari 20 menara apartemen dikumpulkan menjadi satu di sebuah ruangan khusus berukuruan 260 meter persegi. Tempat penampungan sampah tersebut berjarak sekitar 500 meter dari APL Tower dan Menara Central Park.

Langkah selanjutnya, sampah dipilah antara organik dan anorganik. "Hingga tahap ini kami bersinergi dengan tenaga cleaning service, pemulung dan pengepul sampah atau barang bekas," ujarnya.

Setelah itu, jenis sampah organik ditampung dan diolah di fasilitas pengelolaan sampah Green Waste. Alat pengelola ini berupa bejana hitam berdiameter 50 centimeter. Di dalam alat ini, proses Green Waste berlangsung sehingga hasilnya berupa kompos dan gas metana.

Dari bejana tersebut, tersambung pipa panjang yang mampu mentransfer gas metana ke rumah warga di sekeliling proyek Agung Podomor City agar dapat dimanfaatkan untuk memasak.

Kadek menjelaskan, YAPL hanya memerlukan modal sekitar Rp60 juta untuk tiga bejana tersebut. Modal tersebut dinilai kecil ketimbang efek berganda kepada masyarakat sekitar proyek pengembangan.

"Memang baru dua rumah masyarakat yang baru disalurkan gas metana karena ini adalah program baru. Kami masih membutuhkan kelengkapan teknologi lainnya agar gas metana ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak," terangnya.

Sementara itu di sisi lain, sampah anorganik juga dapat dijadikan lahan bisnis oleh pemulung di mana hasilnya dapat dijual ke pengepul untuk kemudian masuk ke indistri daur ulang.

Menurutnya, superblok-superblok di Jakarta harus menerapkan strategi Green Waste dan berperan meringankan beban sampah Ibu Kota. Pasalnya, kondisi sampah di Jakarta sudah memprihatikan.

Berdasarkan data yang dihimpun YAPL, setiap hari ada 6.500 ton sampah baru yang berasal dari warga Jakarta. Semua sampah harus segera dikirim ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang, sedangkan khusus Bulan Puasa Ramadan, Pemerintah Provinsi Jakarta mencatat ada penambahan sampah sedikitnya 20% atau menjadi 7.800 ton per hari, yang dilayani oleh 1.110 truk pengangkat sampah.

Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/06/27/090678903/agung-podomoro-sulap-sampah-apartemen-jadi-gas-metana

Izin Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Dinilai Tidak Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komite Indonesia Bangkit (KIB) mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memberikan izin kepada perusahaan properti dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Izin dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014.

Meski mengaku tidak mengetahui secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro.

"Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi, saya jamin enggak gratis," kata Adhie dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Adhi mengatakan, wewenang eksekutif yang besar dalam pemberian izin berpotensi disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan memiliki dampak negatif jauh lebih buruk ketimbang penyalahgunaan wewenang oleh legislatif dalam pengusulan program dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

"Kalau DPRD paling hanya bisa mengandalkan APBD," ujar dia.

Adhi kemudian mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan aktivis lingkungan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tak memberikan dampak positif terhadap upaya mengatasi banjir. Ia pun menyarankan agar Ahok berusaha mengusahakan pembatalan proyek bernilai sekitar Rp 500 triliun itu.

"Jakarta banjir kan karena air kiriman dari Bogor, kenapa harus laut di utara yang direklamasi," ucap dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mempersoalkan perihal izin yang diberikan oleh Ahok. Mereka menganggap izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan Kementerian Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan memprediksi reklamasi 17 pulau akan membuat Jakarta akan semakin banjir.

"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar, harus ada wilayah genangan 10 hektar, kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di kantornya, Kamis (12/2/2015).

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/09/10261451/Izin.Reklamasi.17.Pulau.di.Teluk.Jakarta.Dinilai.Tidak.Gratis

Begini Cara Masuknya Dana Siluman di APBD Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Budget Center menemukan fakta adanya usulan proyek oleh DPRD saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun 2014. "Sebanyak 4.399 kegiatan bernilai Rp 10,64 triliun merupakan program kegiatan usulan baru yang muncul saat pembahasan dengan DPRD," kata Roy Salam, peneliti Indonesia Budget Center, di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

Roy Salam mengatakan praktek korupsi anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta benar-benar terjadi. Proses permainan anggaran pengadaan sarana dan prasarana dimulai saat anggaran berada dibawah pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ia mengatakan dalam penyusunan APBD, gubernur sebagai eksekutif berhak atau bertindak sebagai badan pengajuan anggaran. Sedangkan lembaga legislatif atau DPRD bertanggung jawab pada pembahasan dan persetujuan atas pengajuan anggaran oleh pemerintah daerah.

Roy merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai fungsinya, keberadaan DPRD dalam anggaran hanya bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan. "Tidak ada kata DPRD boleh mengajukan anggaran," katanya.

Faktanya, Indonesia Budget Center menemukan usulan kegiatan oleh oknum DPRD selama pembahasan di lembaga legislatif ini. Praktek semacam ini yang disebut sebagai anggaran siluman karena pengusulannya di balik meja.

Oleh karena itu, Roy menduga proses korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran dilakukan. "Ada program-program siluman. Usulan-usulan program itu tidak ada di pagu awal, tapi muncul saat pembahasan," kata dia.

Ia menduga permainan dengan pihak ketiga sudah dilakukkan sejak penganggaran dalam tahap pembahasan DPRD. Di lembaga legislatif ini terdapat Badan Anggaran yang beranggotakan 50 anggota DPRD serta utusan berbagai fraksi.

Modus permainan uang di DPR juga melalui Badan Anggaran. Laporan utama majalah Tempo edisi 3 September 2012 memaparkan praktek mafia anggaran tersebut. Permainan mafia anggaran biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya ditentukan Badan Anggaran. Besar dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah.

Anggota Badan Anggaran lalu dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah. Pada tahap ini, perwakilan kementerian telah melobi para politikus melalui komisi-komisi Dewan. Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai.

Modus lainnya, mafia anggaran DPR kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.

Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di kementerian atau lembaga. Di sinilah perlu “sinergi” dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas. Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR.

Tak hanya di pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin “sinergi” dengan anggota Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini pentingnya peran anggota Badan Anggaran.

Makelar juga bermunculan dalam pembahasan anggaran. Sumber lain mengatakan beberapa anggota Badan Anggaran mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung fee anggaran. Mereka memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR dan tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota Dewan.

Modus yang satu ini biasanya terkait dengan jatah partai. Seorang mantan anggota Dewan menuturkan anggota Badan Anggaran punya kewajiban mengisi kas partai. Karena itu, pemain Badan Anggaran kerap di bawah satu kendali yang ditunjuk setiap fraksi atau partai. “Biasanya mereka sudah piawai,” kata sumber itu. “Para pengendali biasanya juga dibebani target partai untuk setoran operasional.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648635/Begini-Cara-Masuknya-Dana-Siluman-di-APBD-Jakarta

Giant Sea Wall Pelindung Jakarta dari Banjir Hingga 100 Tahun Kedepan

Jakarta – Groundbreaking Proyek pembangunan Tanggul Laut ‘Garuda Raksasa’ atau Giant Sea Wall telah mendapat kepastian dari pemerintah. Rencananya proyek yang termasuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) tersebut akan dimulai 9 Oktober 2014.

Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.

Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.

Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.

Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.

Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.

Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/

Ada Konflik Internal, PT MRT Jakarta Klaim Tak Hambat Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MRT Jakarta menyatakan perselisihan hukum antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors selaku mitra lokal Shimizu di Indonesia tidak mengganggu proses pembangunan proyek MRT yang tengah berlangsung.

“Itu adalah murni masalah internal antar dua perusahaan tersebut. Sama sekali tidak terkait dengan PT MRT Jakarta,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami melalui keterangannya, Selasa (1/10/2014).

Awalnya, Dono mengaku enggan menanggapi isu yang berkembang terkait perselisihan antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors. Namun, ia mulai mengklarifikasi perihal proses hukum itu karena terkait proyek MRT.

Ia mengatakan, pemenang lelang untuk paket surface section atau pekerjaan layang Contract Package (CP) 103 adalah Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, paket pekerjaan bawah tanah (underground section) CP 104 dan CP 105 adalah SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi.

Dari sisi aspek hukum, ungkap dia, PT MRT Jakarta mengikat kontrak dengan konsorsium tersebut, bukan hanya dengan Shimizu Corporation saja. Oleh karena itu, keterikatan kontrak tersebut tidak memengaruhi Shimizu Corporation keluar dari konsorsium. Artinya, kata dia, tanpa Shimizu sekalipun, Proyek MRT Jakarta tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dono pun berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa proyek MRT Jakarta ke dalam perselisihan mereka.

“Jangan libatkan proyek MRT Jakarta yang saat ini sedang berlangsung,” jelas Dono.

Sebagai informasi, Proyek MRT Jakarta saat ini tengah memasuki tahap pembangunan stasiun bawah tanah untuk lokasi sepanjang koridor Sisingamangaraja – Sudirman – Bundaran HI. Sementara untuk paket pekerjaan layang yang meliputi koridor Lebak Bulus – Fatmawati – Blok M – Sisingamangaraja baru memasuki persiapan area pembangunan viaduct atau jembatan penyanggah jalur MRT.

Pekerjaan persiapan tersebut termasuk pengupasan median tengah jalan serta relokasi utilitas termasuk saluran pipa gas, air, listrik dan fiber optik. Sebagai bagian dari persiapan pembangunan viaduct, PT MRT Jakarta telah membangun 2 halte sementara Transjakarta Mesjid Agung yang saat ini tengah dalam proses finishing.

Pemindahan halte Transjakarta dilakukan karena pada area median Jalan Sisingamangaraja akan dibangun viaduct. Halte dengan dimensi 26 meter x 2 meter (pada sisi timur) dan 26 meter x 1,6 meter (pada sisi barat) dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selanjutnya akan difungsikan oleh Transjakarta.

Keseluruhan pekerjaan CP 103 yang menjadi tugas Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, pekerjaan CP 104 dan CP 105 yang menjadi tugas Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi Joint Venture tetap berjalan normal.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/02/06262921/Ada.Konflik.Internal.PT.MRT.Jakarta.Klaim.Tak.Hambat.Proyek

Kota Jakarta Akan Diperluas Ke Laut

BELUM dapat dibayangkan bagaimana nanti bentuk kota Jakarta setelah diperluas sampai ke laut. Tidak hanya Singapura yang terus mereklamasi negaranya sampai ke tengah laut, tetapi Jakarta juga tidak mau ketinggalan. Areal laut yang ditimbun menjadi lahan pembangunan, memang menjadi lebih murah ketimbang harga tanah di daratan Jakarta yang terus melambung tinggi melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang juga terus meningkat.

Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.

Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.

Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.

Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.

Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.

Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.

Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.

Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.

Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.

Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/

Proyek 6 Ruas Tol Jakarta Akan Picu Masyarakat Membeli Mobil Baru

JAKARTA - Wacana pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta menuai kontroversi. Pembangunan yang diprakarsai PT Jakarta Toll Development bekerja sama dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dianggap tidak menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, pembuatan enam ruas jalan tol akan memicu masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.

"Tidak akan selesai kemacetan. Jalanan ditambah malah akan memicu orang untuk membeli mobil. Karena jalan tol itu bukan kebanyakan yang menggunakan adalah kendaraan pribadi. Bukan kendaraan umum," ujar Agus konfrensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Aktivis dari Protes Publik itu mengungkapkan, selain memperparah kemacetan, proyek yang akan dibangun 85 persen di atas lahan hijau dan jalan kereta api ini akan meningkatkan polusi dan mengancam kesehatan masyarakat.

"Juga akan mengurangi nilai estetika dari tata kota Jakarta itu sendiri," jelasnya.

Agus juga mempertanyakan mengenai modal pembangunan tersebut. Dikatakan Agus, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa kali menyebut bahwa proyek enam ruas tol dibangun oleh BUMD.

"Patut diduga dengan diakuinya PT JTD sebagai BUMD maka ada kemungkinan aliran dana APBD dari Pemrov DKI. Untuk itu kami menghimbau DPRD agar segera memanggil Ahok untuk menjelaskan dan bertanggungjawab. Selain itu juga kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit aliran dana proyek tersebut," tegasnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/12/500/1038259/proyek-6-ruas-tol-jakarta-akan-picu-masyarakat-membeli-mobil-baru

Giant Sea Wall, Tanggul Raksasa Jakarta yang Dikepung 17 Pulau

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) akan dikelilingi 17 pulau di Utara Jakarta. Di antara pulau tersebut, Presiden Baru Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun sebuah bandara.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, pihaknya akan membahas mega proyek tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta pada bulan ini.

"Pemilik 17 pulau sudah memberikan izin, dan akan diintegrasikan di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Izin merupakan bagian yang harus disiapkan dalam pembangunannya," ungkap dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (11/9/2014).

Menurut Dedy, pemerintah juga tengah menjajaki nama yang pas untuk proyek Giant Sea Wall ini. Pasalnya pemerintah sepakat untuk menamai dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing.

Di samping itu, sambungnya, Presiden Jokowi merencanakan pembangunan bandara di antara 17 pulau yang mengelilingi tanggul raksasa. Rencana ini masih terus dikaji karena akan berbenturan dengan rencana induk Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pak Jokowi ingin ada airport di situ. Letaknya di antara 17 pulau atau di sisi Timur. Kami lagi lihat kelayakannya seperti apa karena sesuai rencana induk Kemenhub tidak ada airport di sana. Nanti kami lihat keputusannya di pemerintahan baru," tegas dia.

Setelah desain selesai, Giant Sea Wall ini bakal digarap oleh Badan Khusus, bukan sektoral, misal Kementerian Pekerjaan Umum atau lainnya. Keputusan pembentukan Badan Khusus sudah disepakati bersama.

Sementara untuk pembangunannya, dia bilang, konstruksi tanggul raksasa tahap I yakni seksi A dan seksi B ditargetkan rampung pada 2025. Secara keseluruhan, proyek ini akan selesai pada 2050.

"Tapi dari arahan Pak Jokowi menginginkan lebih cepat, misalnya untuk kesanggupan penyelesaian seksi A dan seksi B pada 2023 atau 2020," ucapnya.

Dedy mengaku, pengerjaan Giant Sea Wall untuk mengatasi banjir di Jakarta membutuhkan payung hukum berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) supaya bisa langsung dikerjakan cepat.

"Diharapkan bisa groundbreaking atau pencanangan 9 Oktober mendatang. Dana sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tergantung keputusan para menteri dan Gubernur DKI saat pertemuan akhir September nanti," pungkasnya.

Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2103686/giant-sea-wall-tanggul-raksasa-jakarta-yang-dikepung-17-pulau

Twitter Garap Proyek Penanggulangan Banjir Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Penyedia layanan microblogging terbesar, Twitter Inc, akan turun tangan dalam salah satu proyek pendukung infrastruktur di Indonesia. (Baca: Twitter Kembangkan Cuit Lewat SMS)

Kepada Tempo, Kepala Komunikasi Korporat Twitter untuk Wilayah Asia Pasifik, Dickson Seow, mengatakan perusahaannya tengah menggarap sistem pendataan guna menanggulangi bahaya banjir di Jakarta. "Ini adalah proyek kami bersama Wollongong University Australia," katanya di Hotel Kempinski.

Seow mengatakan sistem ini bisa membantu pemerintah dan masyarakat untuk memperkirakan daerah yang akan terkena banjir. Layanan berupa apps atau aplikasi komputer ini juga memudahkan pengiriman bantuan dan tim penyelamat bagi korban. Basis dari sistem ini adalah celotehan atau tweet dari pengguna Twitter yang digabungkan dengan peta digital. (Baca juga: Tweeps Waspadai Portal Berita Palsu)

Menurut Seow, masyarakat tinggal mengirimkan tweet berisi informasi banjir dengan menggunakan tanda pagar (hashtag) #petajakarta, dan hasilnya akan dipindai oleh sistem pemetaan yang tengah dirancang. "Dari data itu, daerah yang perlu bantuan bisa diketahui," ujarnya. (Baca: Twitter Tambahkan Menu Belanja di Android)

Selain bersama Wollongong University, Twitter kemungkinan akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menggarap proyek di Indonesia. Seow mengatakan Twitter akan membuka kantor cabang di Indonesia. (Baca juga: Twitter Bakal Buka Kantor di Jakarta).

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/09/01/090603492/Twitter-Garap-Proyek-Penanggulangan-Banjir-Jakarta

Proyek MRT Jakarta Masuki Tahapan Konstruksi Stasiun Bawah Tanah

Dalam kurun waktu 12 tahun, pertumbuhan kendaraan pribadi di jalan-jalan Jakarta meningkat pesat. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, proporsi moda transportasi pribadi yang masih berkisar pada angka 27,8 persen pada 2002 mengalami kenaikan signifikan ke angka 62,9 persen pada 2010.

Sayangnya, pergeseran moda transportasi tersebut tak berjalan linier dengan angka rata-rata pertumbuhan jalan di Jakarta yang tak sampai 1 persen per tahun. Akibatnya, kecepatan kendaraan menjadi rendah—rata-rata hanya mencapai 8,3 kilometer/jam—sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas.

Dalam mengurai kemacetan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk memfokuskan diri pada pembenahan transportasi massal. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada berbagai kesempatan bahkan mengungkapkan, konsep infrastruktur paling baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan mendorong transportasi berbasis rel. “Harus yang berbasis rel kereta, terutama untuk kereta api dan Mass Rapid Transit (MRT). MRT diharapkan mampu mengubah preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya.

Konstruksi MRT

Pembangunan proyek MRT Jakarta secara keseluruhan mencakup dua koridor (line), yakni koridor (line) selatan-utara dengan rute Lebak Bulus–Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer, serta koridor (line) timur–barat dengan rute Bekasi–Balaraja sepanjang 87 kilometer.

Sebagai langkah awal, pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan pada koridor selatan-utara dengan total 21 stasiun. Namun, demikian, pembangunan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap I (fase Lebak Bulus-Bundaran HI; total 13 stasiun) dan tahap II (fase Bundaran HI-Kampung Bandan; total 8 stasiun).

Saat ini, proses konstruksi tengah memasuki tahapan pekerjaan penggalian stasiun bawah tanah (underground station) di Setiabudi dan Senayan, menyusul Bundaran HI yang telah dimulai sejak April 2014 lalu. Konstruksi skala besar dimaksud adalah dimulainya tahapan penggalian dan pembangunan stasiun bawah tanah di median jalan. Tahapan ini akan membawa konsekuensi penutupan bagian tengah median jalan secara permanen dalam kurun waktu dua tahun. Oleh karenanya, lajur kendaraan sementara akan dibuat sedikit berbelok dengan memanfaatkan lokasi jalur hijau dan trotoar jalan yang telah dikupas dan dilakukan pengerasan sebelumnya.

Minimalisasi Dampak

Seiring dengan dimulainya tahapan pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, PT MRT Jakarta, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meminimalisasi dampak lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Prinsip dasar dari rekayasa lalu lintas tersebut yakni berusaha untuk mempertahankan jumlah lajur kendaraan, meskipun pada beberapa titik tidak bisa dilakukan karena lebar jalan yang sempit.

Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mencari informasi mengenai kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek sehingga tetap dapat mengelola aktivitas sehari-hari meskipun terdampak pembangunan proyek MRT. Informasi dimaksud antara lain bisa diperoleh melalui website MRT Jakarta (www.jakartamrt.com), informasi dari TMC Polda Metro Jaya, siaran Green Radio 89,2 FM, serta CTV yang disediakan melalui situs www.lewatmana.com.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/27/12493331/Proyek.MRT.Jakarta.Masuki.Tahapan.Konstruksi.Stasiun.Bawah.Tanah

Jakarta Masih Akan Terus Terendam Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Program penanggulangan banjir masih jauh dari harapan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) T. Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 km baru dapat terselesaikan 1,5 km. Pembangunan sodetan di tiga lokasi juga terkendala.

"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.

Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.

Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.

Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.

Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.

Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.

"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.

Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.

Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.

"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir

Mangkrak sebulan, perbaikan jembatan di Plumpang bikin macet

Merdeka.com - Kemacetan parah hampir setiap hari melanda kawasan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Hal tersebut tidak terlepas dari imbas mangkraknya proyek perbaikan jembatan Bendungan Melayu sejak awal Juni lalu.

Pantauan merdeka.com, Jumat (4/7), kemacetan bertambah parah terjadi saat jam berangkat kerja pagi hari dan jam pulang kerja sore hari di kedua ruas jalan, baik yang mengarah ke Simpang Lima Semper maupun Plumpang.

Selain itu, terlihat pula tumpukan tiang pancang teronggok di jembatan yang mengarah ke Simpang Lima Semper. Akibatnya kendaraan yang datang dari arah Plumpang menuju Simpang Lima Semper mesti melewati jalur sebaliknya.

Akibatnya kemacetan mengular hingga 300 meter dari kedua jalur ini tidak dapat terhindarkan. Bukan hanya kemacetan, kontur jalan di jembatan itu juga masih rusak parah. Hal ini membuat mobil dan motor hanya melaju sekira 5-10 km/jam.

Abdul Rojak (42), salah seorang warga Jalan Bendungan Melayu RT 07/01, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara mengatakan, beberapa hari lalu ia pernah bertemu dengan kontraktor yang memperbaiki Jembatan Melayu di lokasi. Kepada Rojak, kontraktor itu mengaku tak mengerjakan proyek lagi sejak awal Juni dengan alasan telah dicoret oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

Rojak menjelaskan, pencoretan kontraktor itu lantaran pengerjaannya melebihi tenggat waktu waktu yang diberikan oleh Dinas PU Jakarta. Lebih detil Rojak menjelaskan, pada bulan Februari alat berat dan segala bahan baku keperluan proyek telah tiba di lokasi. Namun pengerjaan baru dilakukan pada awal Maret.

Sesuai perjanjian antara kontraktor dengan instansi terkait, proyek itu akan selesai pada Juli-Agustus. Namun hingga Juni progres perbaikan jembatan dinilai tak sesuai harapan. Saat itulah, segala alat berat yang mendukung pengerjaan ditarik oleh kontraktor.

"Harusnya kan bulan Juni setidaknya proyek hampir selesai, tapi pas di lapangan masih banyak yang perlu dilakukan. Makanya kontraktor dicoret oleh Sudin PU Jalan," jelas Rojak, Jumat (3/7).

Rojak menambahkan, saat perusahaan kontraktor itu dicoret, mereka mengaku telah salah memprediksi perbaikan jembatan. Sebab saat perbaikan berlangsung, banyak kabel listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tertanam di lapisan jalan. Kontraktor pun mesti menggali dan memindahkan kabel itu dulu, hingga membuat proyek perbaikan jalan molor.

"Jadi kendalanya ada di kabel listrik ini, mereka salah prediksi dikira tidak ada kabel nggak tahunya ada kabel listrik," ujar Rojak.

"Meski telah dicoret, tapi pihak kontraktor tetap ingin memperbaiki jalan yang rusak tanpa bayaran, asalkan mereka tidak dicoret lagi. Tapi instansi terkait tetap ingin mencoretnya," pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/mangkrak-sebulan-perbaikan-jembatan-di-plumpang-bikin-macet.html

Proyek Waduk Ciawi Gagal, Ini Kata Kadis PU

JAKARTA - Dicoretnya pembangunan waduk Ciawi, Bogor menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta hanya mengaku sedang melakukan koordinasi terkait masalah tersebut.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor mengenai permasalahan lahan waduk.

"Saya perlu lihat dulu kondisinya. Memang masalah itu perlu didiskusikan. Mengenai hambatan pembebasan tanah atau SK Bupati Ciawi sendiri masih saya koordinasikan terlebih dahulu," ujar Manggas kepada wartawan di Ruang Pola, Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Kendati begitu, Manggas mengaku untuk program penanggulangan banjir lainnya seperti pengerukan sungai dan waduk yang ada di Jakarta terus dikerjakan.

"Pengerjaan jalan terus, Waduk Marunda, Rawa Kendal, Pondok Ranggon, Brigif, di Kampung Rambutan semua jalan terus," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mencoret sejumlah program penanggulangan banjir tahun ini. Proyek yang dicoret adalah pembangunan Waduk Ciawi, pembangunan rumah pompa di lima wilayah, serta penambahan ruang terbuka hijau.

Sejumlah proyek tersebut mandek karena Pemprov DKI belum bisa melakukan pembebasan lahan.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878998/31/proyek-waduk-ciawi-gagal-ini-kata-kadis-pu

Banyak Proyek Belum Rampung, Jakarta Masih Banjir

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi banjir masih akan melanda Ibu Kota pada musim penghujan mendatang. Alasannya, banyak proyek-proyek penanggulangan banjir yang belum selesai dikerjakan (baca: Banjir Jakarta 2014). "Banyak proyek yang baru dimulai, tahun ini masih akan banjir apalagi kalau curah hujannya masih tinggi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis, 12 Juni 2014.

Dari semua daftar proyek yang sedang dikerjakan, Ahok memprioritaskan penagihan fasilitas umum dan sosial dari perusahaan pengembang properti untuk turut serta menangani masalah banjir. Ia membidik tambahan bantuan penanggulangan banjir ini dari pengembang-pengembang yang akan menggarap megaproyek National Capital Integrated Coastal Development atau yang dulu disebut Giant Sea Wall.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta bantuan penanganan banjir dari pengembang yang akan mengajukan perpanjangan izin untuk mereklamasi pulau tahun ini. Bantuan ini merupakan tambahan dari 5 persen setoran pendapatan dari hasil reklamasi yang diterima Pemprov. "Kalau ditafsirkannya cuma 5 persen, mati dong saya," tutur Ahok.

Ahok menjelaskan selain menyerahkan nilai yang 5 persen tersebut, pengembang juga harus membangun dinding turap untuk menormalisasi sungai-sungai. Pengembang juga diwajibkan menyumbang pompa bagi wilayah-wilayah yang kerap menjadi langganan banjir dan membangun jalan inspeksi. Terkait dengan tambahan permintaan fasum fasos, mantan Bupati Belitung Timur ini mengklaim telah menandatangani penagihannya pada 11 Juni lalu.

Tanda tangan tersebut bersifat mengikat. Ahok berujar akan mencabut izin para pengembang jika permintaan tambahan fasum fasos tak dipenuhi. "Saya akan cabut izin reklamasinya kalau pompanya belum kami terima," kata dia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/06/12/083584436/Banyak-Proyek-Belum-Rampung-Jakarta-Masih-Banjir

Cegah Banjir, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta Dibangun Tahun Depan

VIVAnews - Dua perusahaan ikut bergabung dalam konsorsium percepatan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Mereka akan ikut mengerjakan proyek reklamasi pantai, pembangunan kawasan terpadu, serta tanggul air laut raksasa (giant sea wall) di sebelah utara Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.

"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.

Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.

Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.

Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.

Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.

"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.

Tiga tahap besar

Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.

Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.

Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan

Makin Ditunda Proyek Monorel, Ini Gambaran Pembengkakan Biayanya

TRIBUNNEWS.COM - Proyek Monorel yang diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan ibukota ternyata tak kunjung mulai pembangunannya. Masalah utamanya karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM), selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.

PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.

"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).

Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.

Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.

Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.

Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.

Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.

"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.

Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya