Jakarta akan bangun empat tempat olah sampah

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun empat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Kota (Intermediate Treatment Facilities/ITF) tahun 2016.

"Di dalam master plan pengelolaan sampah, seharusnya keempat ITF itu sudah dibangun tahun ini. Namun, karena ada banyak kendala yang dihadapi, maka keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun sama sekali," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun tahun ini antara lain karena masalah regulasi dan pergantian kepemimpinan DKI Jakarta.

"Selain itu juga disebabkan proses pelelangan yang terkendala serta pemilihan teknologi yang tidak bisa sembarangan. Memang banyak kendalanya, tapi tahun depan kami akan bangun dua ITF yang menjadi tanggung jawab kami," ujar Isnawa.

Ia mengatakan pemerintah provinsi telah menginstruksikan Dinas Kebersihan membangun ITF Sunter dan ITF Duri Kosambi.

"Sedangkan dua ITF lainnya akan menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Jakpro)," katanya tentang pembangunan ITF Marunda dan ITF Cakung Cilincing.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan pembagian tanggung jawab dalam pembangunan fasilitas pengolah sampah tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Dia berharap pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PT Jakpro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2016 disetujui oleh DPRD DKI Jakarta agar pembangunan fasilitas itu bisa segera dijalankan.

"Kalau PMP itu sudah disetujui oleh DPRD dan surat penugasan dari Gubernur sudah dikeluarkan, maka kami akan segera mengalokasikan anggaran untuk pembuatan basic design, analisa mengenai dampak lingkungan sekaligus dokumen pelelangannya," ungkap Asep.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/525595/jakarta-akan-bangun-empat-tempat-olah-sampah

TransJabodetabek 'Gratis'

VIVA.co.id - Sebanyak 88 unit bus TransJabodetabek akan mulai beroperasi secara terintegrasi dengan bus TransJakarta pada hari Senin, 10 Agustus 2015.

Direktur Utama Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) Pande Putra Yasa mengatakan, 88 unit bus itu akan menghubungkan empat wilayah kota penyangga Jakarta, yaitu Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, dengan Jakarta.

"Pengintegrasian TransJabodetabek dengan TransJakarta ini merupakan perluasan perlayanan TransJabodetabek yang mulai bulan Oktober 2014, telah melayani masyarakat kota Tangerang Selatan yang hendak bepergian ke Jakarta melalui koridor Ciputat - Blok M," ujarnya melalui sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Jumat, 31 Juli 2015.

PPD merupakan BUMN yang bergerak di bidang perhubungan. Pande mengatakan, selain koridor Ciputat - Blok M yang sudah beroperasi, 3 koridor lain yang pengoperasiannya akan langsung terintegrasi dengan TransJakarta adalah koridor Depok - Grogol via Jalan Tol Cijago, koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar Baru, dan koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran.

Tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat adalah tarif datar. Masyarakat hanya dibebani tarif sebesar Rp9.000 untuk bepergian baik dari awal hingga ujung koridor, maupun ke halte busway manapun yang dilintasi oleh koridor itu.

Sementara, masyarakat Jakarta yang hendak bepergian antarhalte busway yang dilintasi koridor TransJabodetabek, dibebankan tarif yang sama seperti saat mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta, yaitu Rp3.500.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, baik perusahaannya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik langkah integrasi TransJabodetabek yang dilakukan oleh PPD.

Menurut dia, PT. Transportasi Jakarta tak perlu membeli bus baru untuk menambah armada bus yang beroperasi di jalur busway. Pemerintah Provinsi DKI juga tidak perlu mengeluarkan anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi tarif tiket TransJabodetabek.

"Pengguna TransJakarta tidak akan dipungut biaya atau tarif tambahan untuk menggunakan TransJabodetabek yang melintas di jalur busway. Penumpang cukup membayar sekali di halte," ujar Kosasih.

PT. Transportasi Jakarta, juga mewajibkan PPD menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TransJakarta kepada 88 unit busnya yang diintegrasikan dengan TransJakarta.

Beberapa poin dari SPM tersebut antara lain kewajiban bagi pengendara untuk tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan, yakni 50 km/jam di jalur busway, kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi pengemudi bus, memenuhi standar teknis dan keselamatan TransJakarta, serta mematuhi rencana operasi TransJakarta.

Setiap bus, juga akan dilengkapi perangkat GPS yang memungkinkan baik Pemerintah Provinsi DKI atau bahkan masyarakat Jakarta, bisa melacak keberadaan bus-bus TransJabodetabek layaknya bus TransJakarta.

"Masyarakat bisa membuka aplikasi Smart City DKI untuk mengetahui posisi bus."

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/655463-ini-empat-wilayah-yang-bisa-naik-transjabodetabek--gratis-

Wujudkan Smart City di Jakarta 2017, Pemerintah Bekerjasama dengan Google

Hadirnya ajang Google Hack for Impact yang diadakan pada Minggu (29/30) disambut baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, melalui ajang tersebut, aplikasi yang diciptakan oleh para developer dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Jakarta. Hal tersebut juga sejalan dengan pemerintah yang akan mengimplementasikan Smart City untuk wilayah Jakarta.

Alberto Ali sebagai kepala UPT Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa aplikasi yang diciptakan dapat membantu pemerintah untuk mendapatkan data realistis yang nantinya akan digunakan mengambil keputusan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pun bisa lebih tepat sasaran.

Tak hanya Google, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah bekerjasama dengan berbagai sosial media seperti Twitter dan Facebook. Tak hanya itu, pemerintah juga bekerjasama dengan para developer aplikasi Waze, Qlue, dan SwaKita.

Masalah yang segera harus ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta di antaranya adalah masalah transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan bekerjasama dengan Waze, pemerintah sendiri dapat memanfaatkan data yang diberikan untuk melihat kondisi lalu lintas yang ada di Jakarta.

Pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai operator telekomunikasi yang ada di Jakarta untuk menciptakan konektivitas internet yang memadai. Pasalnya, konektivitas internet merupakan komponen yang penting untuk mewujudkan Smart City, selain aplikasi dan perangkat mobile.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menargetkan pada 2017 Smart City sudah dapat terwujud. Untuk langkah awal, pemerintah sudah membuat portal website smartcity.jakarta.go.id. Pada website tersebut, Anda dapat mengetahui info terkini tentang kondisi Jakarta. Informasi yang tersaji pada website tersebut berasal dari Waze, Qlue, Twitter, dan Facebook.

Sumber : http://www.droidlime.com/artikel/wujudkan-smart-city-di-jakarta-2017-pemerintah-bekerjasama-dengan-google.html

Warga DKI Diminta Jeli dalam Tiap Tahapan Penyusunan APBD

Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setidaknya membuka mata warga DKI Jakarta akan pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam tiap penyusunan APBD. Pasalnya, di tiap tahapan penyusunan APBD mulai dari pembahasan hingga pengesahan ada potensi penyelewengan.

Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.

Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.

“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).

Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.

“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.

Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.

Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.

“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.

Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.

"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.

Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.

Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.

Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd

Fitri: Kenapa Jakarta Tetap Banjir? Inilah Hasil Studi dari Rotterdam...

KOMPAS.com — Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia.

Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.

Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.

Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.

"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).

Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.

"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.

Minim pengawasan

Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.

"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.

Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.

Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.

Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.

"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.

Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.

Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.

"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam

Pada 2014, Korban Tewas Akibat Banjir Jakarta Tertinggi se-Indonesia

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun data bencana banjir, longsor, gempa dan puting beliung yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Data tersebut dihimpun mulai 1 Januari hingga 27 November 2014.

Dari total jumlah orang yang tewas selama 2014 ini sebanyak 355 orang, provinsi yang paling banyak korban tewas dan hilang adalah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, warga yang tewas akibat bencana banjir di Jakarta mencapai 21 orang. Sedangkan tahun lalu mencapai 48 orang meninggal dunia akibat banjir.

"Kebanyakan itu terpeleset dan kesetrum listrik. Jadi yang jadi korban tewas banjir bukan warga yang ada di bantaran sungai, tetapi para pendatang atau orang yang ingin nonton banjir,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNBP, dalam acara Launching Buku Infografis Provinsi Wilayah di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (27/11).

Setelah Jakarta, posisi kedua provinsi yang jumlah korban bencana terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 orang dan Provinsi Jawa Barat sekitar sembilan orang. Sedangkan Kabupaten/Kotamadya yang paling banyak terjadi bencana banjir, adalah Bandung, Jakarta Timur dan Garut. Sementara provinsi dengan kejadian bencana banjir terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Untuk bencana longsor, provinsi dengan kejadian bencana tanah longsor terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi dengan korban terbanyak akibat bencana tanah longsor tercatat di ketiga provinsi tersebut. lalu Kabupaten/Kota dengan kejadian terbanyak berada di Cianjur, Ciamis dan Bogor.

“Selama tahun 2014, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana. Kondisi ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang besar di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.

BNPB telah menghimpun data selama tahun 2014 terjadi 1.136 kejadian bencana banjir, longsor dan puting beliung. Dampaknya 355 orang tewas, lebih 1,7 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 25.000 rumah rusak.

Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/228479-pada-2014-korban-tewas-akibat-banjir-jakarta-tertinggi-seindonesia.html

Perlu Sanksi untuk Mengatasi Tumpukan Sampah di Sungai

Jakarta - Imbauan dan larangan agar tidak membuang sampah, kerap dijumpai di pinggir sungai di Provinsi DKI Jakarta.

Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.

Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.

Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.

"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).

Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.

Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.

"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.

Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.

Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.

"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.

Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.

"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.

Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.

Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.

Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.

Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet

Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.

"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.

Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.

"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.

Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.

Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.

Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.

Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.

Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html

Hindari Ngompreng, Ahok Pasang GPS di Truk Sampah

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berniat memasang sensor yang dilengkapi perangkat global positioning systems (GPS) pada truk sampah yang beroperasi di Jakarta. Sensor ini memungkinkan otoritas pengelola masalah sampah untuk melacak truk yang kerap disalah gunakan oleh sopirnya.

"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)

Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.

Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.

Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)

Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah

Hancurkan Eceng Gondok, DKI Akan Beli Alat Seharga Rp2 Miliar

VIVAnews - Wali Kota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, mengatakan pihaknya akan segera mendatangkan alat penghancur eceng gondok yang akan digunakan di beberapa waduk di Jakarta Utara salah satunya di Waduk Pluit dan Waduk Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW).

Menurut Heru, alasan didatangkannya mesin penghacur eceng gondok itu karena selama ini pengerukan yang menggunakan backhoe dinilai tidak maksimal dan malah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Kata dia, apabila membeli alat pengeruk itu hanya membutuhkan anggaran Rp1 miliar sampai Rp2 miliar.

"Di Waduk Pluit saya mau beli mesin pengelolaan eceng gondok. Sekarang itu kan duitnya ada, alatnya juga ada. Tapi yang jadi masalah itu tidak ada itu kemauannya saja," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Kamis, 10 April 2014.

Disampaikan Heru, saat ini eceng gondok di beberapa waduk di Jakarta pertumbuhannya sangat cepat sekali. Untuk dua minggu saja sudah tumbuh kembali. Selain menghabiskan biaya yang sangat besar, pengerjaan secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama.

"Ini kan sudah tahun 2014 masa mau bolak-balik narikin terus, mau sampai kapan narikin terus. Terus saya diributin masyarakat banyak yang komplain karena banyak eceng gondok. Jadi kami harus mikir dong gimana caranya biar tidak ada eceng gondok di Waduk Pluit dan waduk lainnya," kata Heru.

Menurut Heru, pengadaan untuk alat pengeruk eceng gondok tersebut menang belum dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) 2014. Tetapi menurutnya, salah satu solusinya bisa meminta kepada swasta baik itu sebagai kewajiban dari pengembang maupun Corporate Social Responsibility (CSR).

"Memang belum dianggarkan. Kalau DKI tidak mau nganggarin saya minta beberapa pengusaha suruh beli. Pokoknya disuruh nyumbang untuk masyarakat," ujar dia.

Heru menjelaskan, ini dilakukan agar masyarakat bisa melihat alat untuk penghancur eceng gondok tersebut. Rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Juni 2014 mendatang akan membawa alat itu dari China. Tetapi hanya untuk contoh saja.

Ke depannya apabila memang alat itu efektif dan bisa mengurangi eceng gondok maupun sampah yang ada di Jakarta Utara maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendatangkan produk Sumitomo dari Jepang atau produk dengan merek lainnya dari Jerman.

"Kalau untuk sementara akan didatangkan dulu dari China, tapi nanti ke depannya saya bilang sama orang Jepang. Ternyata Sumitomo produksi. Dari perusahaan jerman produksi," katanya.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/495674-hancurkan-eceng-gondok--dki-akan-beli-alat-seharga-rp2-miliar

Bedanya Politik di Kuala Lumpur dan Jakarta soal Transportasi Publik...

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ibu kota negeri jiran, Jakarta di Indonesia dan Kuala Lumpur di Malaysia, sama-sama berupaya mengatasi kemacetan di wilayahnya. Dua-duanya dalam proses membangun transportasi publik yang lebih baik. Namun, situasi yang dihadapi nyaris bertolak belakang.

Dua pekan lalu, Kompas.com beserta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyambangi Kuala Lumpur. Seperti halnya Jakarta, kota ini juga tengah membangun MRT yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2016.

MRT akan melengkapi layanan transportasi publik yang sudah ada terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Kota ini sebelumnya telah memiliki tiga rute light rapid transit (LRT), satu rute monorel, bus kota, Kuala Lumpur International Airport yang melayani jalur reguler dan ekspres, serta kereta komuter yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan penyangga.

"(Pada) 2006 (MRT) diusulkan ke Kerajaan, kemudian dibuat kajian dan jadi proyek Kerajaan. Pada 2010 diteruskan ke kabinet, terus groundbreaking pada 2011," kata Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation Amir Mahmood Razak, saat ditemui, di kantornya.

Menurut Mahmood, pembangunan transportasi publik di Kuala Lumpur tak pernah terkendala kepentingan politik. "Oposisi pemerintah selalu mendukung penuh pembangunan transportasi publik karena ini memang sangat penting bagi kebaikan orang banyak," ujarnya.

Mahmood mengatakan, Kuala Lumpur tak punya parlemen di tingkat lokal. Kota ini merupakan satu dari tiga wilayah federal yang langsung berada di bawah Kementerian Wilayah Federal dan Kesejahteraan Perkotaan. Di Malaysia, wilayah federal berbeda dengan negara bagian yang berbasis kesultanan.

"Kuala Lumpur tak ada sultan, yang ada Datuk Bandar yang dia itu Civil Servant yang diangkat pemerintah," jelas Leong Shen Li, Asisten Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation. "Kuala Lumpur juga tak punya parlemen, parlemen Kuala Lumpur itu ya parlemen Malaysia," tambah Shen Li.

Bagaimana dengan Jakarta?

Transportasi publik juga menjadi program yang sedang "kejar tayang" di DKI Jakarta. Namun, keputusan soal pembangunan layanan moda transportasi di kota ini berliku-liku. Selain MRT yang mulai berjalan tahap pembangunannya, pengadaan transportasi publik lain pun tak gampang diwujudkan di Jakarta.

Meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kebijakan yang diterapkan di kota ini tak selalu merupakan program pemerintah pusat dan sebaliknya. Ketika Jakarta sedang menggenjot transportasi publik, misalnya, pada September 2013, Kementerian Perindustrian justru mengeluarkan izin untuk low cost green car (LCGC).

Mobil murah tersebut tentu saja tak searah dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimanapun, pangsa pasar mobil di Indonesia masih didominasi Jakarta. LGCC hanya dibanderol di bawah Rp 100 juta per unit.

Dari struktur politik, Jakarta berbeda pula dengan Kuala Lumpur. Di sini, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung dalam pemilu kepala daerah. Demikian pula dengan parlemen, DPRD DKI Jakarta juga merupakan hasil pemilihan umum tingkat lokal, dengan beragam partai politik di dalamnya. Saat ini, partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya bukan mayoritas pula di DPRD.

Pada November 2013, misalnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui pembelian 650 bus dari 1.000 bus transjakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2013. "Pemotongan jumlah bus ini dilakukan karena kami menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani.

Sudah dipangkas jumlah busnya, pengesahan APBD 2013 DKI Jakarta juga molor. Pembelian bus pun tertunda. Hingga Januari 2014, baru 30 bus baru yang telah beroperasi.

Kuala Lumpur dan Jakarta sama-sama punya daerah penyangga. Lagi-lagi struktur politik juga menjadikan daerah penyangga bagi Jakarta sebagai tantangan tersendiri.

Pakar komunikasi politik Hamdi Moeloek menilai, persoalan transportasi di DKI terkait pula dengan provinsi lain. Kerja sama antarprovinsi dia nilai tidak efisien lantaran ego otonomi daerah.

Menurut Hamdi, seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah mengatasi kebuntuan antarprovinsi ini dengan membuat kebijakan "siapa mengatur apa". Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kepanjangan namanya saja sudah Daerah Khusus Ibukota.

"Transportasi, misalnya. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membagi otoritas transportasi," kata Hamdi.

"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko WIdodo dan Basuki Tjahaja Purnama, red) itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," imbuh Hamdi.

Soal politik lokal pun menjadi catatan tersendiri. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, DPRD DKI Jakarta seperti DPRD lain di Indonesia, juga selalu mengeluarkan kebijakan dengan muatan politis.

Ellen mencontohkan pembentukan panitia khusus untuk program pembangunan MRT dan monorel oleh DPRD DKI, pada Juni 2013. Dia berpendapat, pansus itu bukan memperlancar pembangunan MRT, melainkan justru menghambat.

"Asal mereka (DPRD) mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," harap Elen. "Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," ujar dia.

Bahwa bentuk negara antara Malaysia dan Indonesia berbeda memang sebuah fakta. Kerajaan yang berprinsip federal dan negara kesatuan. Namun, bila menyangkut kepentingan publik, semestinya apa pun bentuk negara bukanlah kendala, tak terkecuali soal transportasi publik ini.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/03/0743197/Bedanya.Politik.di.Kuala.Lumpur.dan.Jakarta.Soal.Transportasi.Publik

DKI Bentuk Kontingensi Banjir di 56 Kelurahan

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kontingensi penanggulangan banjir di tingkat kelurahan. Saat ini kontingensi penanggulangan banjir telah dibentuk di 56 kelurahan yang merupakan lokasi paling rawan tergenang di ibukota.

Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.

“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).

Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.

Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.

“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.

Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.

Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.

Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html

BUMN Gandeng Pemda DKI Bangun 4 Bendungan di Bogor

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi debit air di Jakarta dengan membangun empat bendungan, yang titik hulunya berada di Kali Ciliwung.

Kementerian BUMN diwakili PT Hutama Karya dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Pembangunan Jaya dan PAM Jaya.

Anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan proyek ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, yang pembiayaannya difasilitasi oleh pinjaman komersial dan modal sendiri.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan menuturkan anggaran ini berasal dari kas BUMN dan BUMD, secara presentase 51 persen sampai 49 persen.

"Tadinya mau 50 persen 50 persen, tetapi dalam perusahaan sulit untuk menentukan masalah sehingga dikhawatirkan proyeknya bisa jadi macet," ucap Dahlan saat kerjasama tersebut berlangsung di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/10).

Meski begitu, Dahlan belum mengungkapkan di mana lokasi tempat bendungan air tersebut akan dibangun, mengingat masih perlu adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah. Bekas Dirut PLN ini juga menegaskan bahwa tidak ada tanah masyarakat yang dikorbankan.

"Lokasinya masih rahasia, yang jelas di sekitar Bogor. Ini tidak membikin waduk ya dan tidak ada tanah yang ditenggelamkan," terangnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berharap kerjasama ini dapat segera terwujud. "Kerjasama ini semoga bisa terlealisasi, agar semua berjalan cepat. Ini adalah pekerjaan yang real dan kongkrit," harapnya.

Dengan adanya bendungan ini, setidaknya kata Jokowi, ini bisa mengurangi tingkat volume air ke sungai Ciliwung sekitar 20-30 persen. Sehingga bisa mengurangi resiko adanya banjir kiriman dari Bogor.

Proyek ini merupakan proyek investasi yang akan dilakukan oleh joint venture PT Hutama Karya (Persero), PT PPA (Persero) dan PT Pembangunan Jaya. Pengembalian investasi proyek ini direncanakan dari bisnis SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum), dimana PAM Jaya sebagai offtaker yang akan didistribusikan kepada konsumen di wilayah Jakarta.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/02/193809/BUMN-Gandeng-Pemda-DKI-Bangun-4-Bendungan-di-Bogor-#

Membuang dan Mengais Sampah Bakal Didenda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan soal pembuangan sampah di Jakarta. Ke depannya, mereka yang membuang sampah sembarangan maupun mengais sampah akan didenda Rp 500 ribu.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/134802-membuang-dan-mengais-sampah-bakal-didenda.html

Normalisasi Waduk Pluit tak Semudah Balikkan Telapak Tangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Realisasi rencana pemerintah dengan kesepakatan warga yang akan direlokasi masih belum menemukan titik temu.

Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.

Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.

Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.

Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.

Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.

Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan

Gandeng Jerman Urus Sampah, Jokowi Tak Perlu Studi Banding

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng tim dari Pemerintah Jerman yang bergerak dalam bidang kebersihan seperti dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Jerman akan mengirimkan timnya untuk mempelajari masalah sampah di DKI Jakarta.

"Ada tim dari Jerman yang akan ke DKI Jakarta untuk mempelajari masalah pembuangan sampah," ujar Duta Besar RI untuk Jerman Eddy Pratomo usai bertemu dengan Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balai Kota, Kamis (4/4/2013).

Eddy menuturkan tim tersebut akan mempelajari masalah sampah mulai dari sampah rumah tangga sampai dengan pembuangannya kemudian bagaimana sampah menjadi energi alternatif.

"Tentu dengan teknologi Jerman yang sudah maju. Kita mencoba share dengan Provinsi DKI dan juga provinsi-provinsi lain yang tentunya cukup padat," lanjut Eddy.

Dikatakan Eddy, masyarakat Jerman sudah tertib dalam pengelolaan sampah. Setiap harinya, lanjut Eddy, ada pengambilan sampah secara teratur.

"Misalnya, Senin adalah sampah yang di kotak hijau yang berisi daun-daun, Selasa adalah sampah botol dan plastik. Kemudian sampah rumah tangga lainnya pada Rabu yang warna kuning dan sebagainya. Sampah ini diambil oleh mobil yang juga berbeda, sehingga rumah tangga Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah sesuai dengan jadwal," tutur Eddy.

Menurutnya, jika budaya itu bisa ditularkan kepada masyarakat DKI Jakarta, akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang lebih baik. Mekanismenya, kata Eddy, nanti ada satu kecamatan atau kelurahan yang menjadi pilot project.

Eddy mengatakan, proyek ini juga sebagai hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Maret lalu ke Jerman. Eddy pun mengatakan proyek itu telah dibicarakan dengan Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin berkoordinasi dengan tim tersebut.

"Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya agar proyek Jerman ini di bidang pengolahan sampah itu nyata di lapangan. Jerman sudah memiliki kerjasama kuat dengan Indonesia. Ada comprehensive partnership yang artinya ada tindak lanjut konkret," jelas Eddy.

Sementara itu, Unu Nurdin mengungkapkan, belum ada perkiraan lokasi yang akan dijadikan pilot project.

"Baru ada kunjungan aja kok. Daripada kita ke Jerman, lebih baik duta besarnya aja ke sini, udah itu aja," ujarnya singkat.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/04/04/500/786161/gandeng-jerman-urus-sampah-jokowi-tak-perlu-studi-banding