BUMN Gandeng Pemda DKI Bangun 4 Bendungan di Bogor

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi debit air di Jakarta dengan membangun empat bendungan, yang titik hulunya berada di Kali Ciliwung.

Kementerian BUMN diwakili PT Hutama Karya dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Pembangunan Jaya dan PAM Jaya.

Anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan proyek ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, yang pembiayaannya difasilitasi oleh pinjaman komersial dan modal sendiri.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan menuturkan anggaran ini berasal dari kas BUMN dan BUMD, secara presentase 51 persen sampai 49 persen.

"Tadinya mau 50 persen 50 persen, tetapi dalam perusahaan sulit untuk menentukan masalah sehingga dikhawatirkan proyeknya bisa jadi macet," ucap Dahlan saat kerjasama tersebut berlangsung di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/10).

Meski begitu, Dahlan belum mengungkapkan di mana lokasi tempat bendungan air tersebut akan dibangun, mengingat masih perlu adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah. Bekas Dirut PLN ini juga menegaskan bahwa tidak ada tanah masyarakat yang dikorbankan.

"Lokasinya masih rahasia, yang jelas di sekitar Bogor. Ini tidak membikin waduk ya dan tidak ada tanah yang ditenggelamkan," terangnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berharap kerjasama ini dapat segera terwujud. "Kerjasama ini semoga bisa terlealisasi, agar semua berjalan cepat. Ini adalah pekerjaan yang real dan kongkrit," harapnya.

Dengan adanya bendungan ini, setidaknya kata Jokowi, ini bisa mengurangi tingkat volume air ke sungai Ciliwung sekitar 20-30 persen. Sehingga bisa mengurangi resiko adanya banjir kiriman dari Bogor.

Proyek ini merupakan proyek investasi yang akan dilakukan oleh joint venture PT Hutama Karya (Persero), PT PPA (Persero) dan PT Pembangunan Jaya. Pengembalian investasi proyek ini direncanakan dari bisnis SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum), dimana PAM Jaya sebagai offtaker yang akan didistribusikan kepada konsumen di wilayah Jakarta.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/02/193809/BUMN-Gandeng-Pemda-DKI-Bangun-4-Bendungan-di-Bogor-#

Empat ide 'gila' atasi kemacetan Jakarta

Kemacetan merupakan problema paling utama di Jakarta. Tak heran bila berbagai cara ditempuh oleh baik pemerintah maupun beberapa pihak untuk mencari solusi yang membuat transportasi mandek tersebut.

Salah satunya adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang telah mencetuskan beberapa ide untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

Beberapa ide termasuk masuk akal seperti membuat monorail yang menghubungkan kota-kota satelit dengan pusat kota Jakarta. Begitu pun dengan membangun pemukiman di dekat perkantoran sehingga bisa menghemat ongkos dan mengurangi macet untuk para pekerja.

Tapi, beberapa ide malah menimbulkan permasalahan baru lain atau malah tidak masuk akal. Apa saja ide-ide tersebut?

1. Contra flow

Mengutamakan jalan tol untuk satu arah merupakan salah satu solusi yang digembor-gemborkan oleh Dahlan Iskan. Bahkan, pagi tadi Dahlan meresmikan sistem contra flow di Rawamangun.

Padahal sebelumnya, sistem contra flow hanya diterapkan untuk tol Semanggi-Slipi. Sistem ini dilakukan dengan cara jalur menuju Jakarta ditambah satu yaitu memakan satu lajur arah sebaliknya.

"Oh ini toh yang menyebabkan macet tadi," ujar Ferial (29) yang setiap hari melewati jalur Rawamangun untuk menuju tempat kerjanya. Rupanya contra flow masih belum sukses.Â

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya M. Jazari. "Uji coba pagi ini kurang sukses lantaran tidak berjalan lancar akibat kemacetan di KM 7+000 dari arah Tanjung Priok menuju Cawang."

2. Electronic Road Pricing (ERP)

Dalam catatan awal pekannya, Dahlan menyebutkan bahwa sistem ERP akan menjadi sangat cocok diterapkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.?

Pasalnya, sistem ini telah sukses diterapkan di Singapura. Alih-alih langsung berjalan dengan sukses, rencana ini otomatis akan membatalkan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sebelumnya telah mempunyai ide untuk penerapan ganjil genap.

3. Motor masuk tol

Dahlan meminta kepada PT Jasa Marga melakukan studi agar kendaraan bermotor bisa masuk ke dalam jalan tol di Jakarta.

Dia mengusulkan agar kendaraan bermotor tersebut disediakan lajur khusus dengan menambah sayap-sayap jalan tol yang sudah ada.

"Peraturan pun juga membolehkan. Saya sedang pikirkan dan nantinya meminta Jasa Marga agar membuat sayap di jalan tol untuk sepeda motor," kata Dahlan dalam kunjungan kerja di Bali beberapa waktu lalu. Usulan ini pun mendapat pro dan kontra.

4. Gratiskan jalan tol

Ide ini diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi V DPR Usman Jafar mengusulkan agar jalan tol di Indonesia tidak dipungut biaya alias gratis.

Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama PT Jasa Marga dan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum.

Usulan Usman berangkat dari kenyataan saat ini di mana tidak ada bedanya antara jalan tol dengan jalan arteri. Kemacetan di jalan tol dirasa sudah sangat parah, padahal jalan adalah jalan bebas hambatan. Idealnya juga bebas dari kemacetan.

"Ini ada wacana, jadi kalau jalan tol karena sudah macet begitu sama saja, mending digratiskan saja. Kalaupun demikian bisa saja digratiskan pada jam-jam tertentu," ucap Usman dalam rapat di Komisi V, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3).

Bukan hanya itu, jalan tol milik Jasa Marga yang sudah Break Event Point atau balik modal, bisa digratiskan karena ini adalah layanan publik yang bisa dinikmati masyarakat. Usman juga mengaku wacana ini sudah dibicarakan dengan pimpinan DPR.

"Bisa disampaikan kepada kita, mungkin tidak wacana ini dikenakan ke kita. Digratiskan saja," jelasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/empat-ide-039gila039-atasi-kemacetan-jakarta.html