Jakarta Tidak Tenggelam Perlahan

Apabila penurunan tanah Jakarta terus berlanjut, petaka banjir yang menenggelamkan seisi Jakarta di masa depan adalah sebuah keniscayaan.

“Ya, memang perubahan iklim mengakibatkan naiknya permukaan laut. Namun, masalah terbesar bagi Jakarta adalah ancaman tenggelam,” ujar Jan Jaap Brinkman. “Banjir bandang pada 2007 lalu benar-benar tak terduga. Hari itu, tak ada sedikitpun awan di langit.”

Jan Jaap Brinkman merupakan ahli hidrologi dan pakar penurunan lahan dari Deltares Institute, Belanda.

Saat banjir terjadi, Brinkman merupakan salah seorang anggota konsorsium yang terdiri atas beberapa lembaga penelitian asal Belanda. Mereka diminta oleh pemerintah Indonesia untuk memberi solusi untuk mempertahankan dan memulihkan jalur-jalur air yang tersedia, tak lama besrelang setelah banjir musiman tahun 2007.

Lagi-lagi, ibukota dihantam air. Namun, kali ini, air datang dari laut. Banjir kali itu berdampak pada lebih dari 2,6 juta orang. 340 ribu terpaksa mengungsi. Sebanyak 70 orang meninggal, dan menyebarnya penyakit berakibat pada lebih dari 200 ribu orang.

Kerugian ekonomi dan finansial akibat bencana tersebut diperkirakan sebesar 900 juta dollar Amerika. Brinkman, bersama tim penelitinya, menemukan bahwa banjir besar dari laut bisa dikalkulasi secara rinci dan diperkirakan menggunakan siklus bulan. Banjir macam ini terjadi 18-19 tahun sekali. Pasang naik luar biasa selanjutnya diperkirakan terjadi tahun 2025.

Sementara itu, permukaan lahan Jakarta menurun drastis. Penurunan ini berkisar antara 7,5 hingga 25 cm setiap tahun. Air dari laut pun akan masuk ke kota, dan 40 persen ibukota memang hitungannya sudah berada di bawah permukaan laut. Jadi, titik terendah kini terletak di kota, dan bukanlah di laut. “Bayangkan bila lahan Jakarta terus menurun seperti sekarang. Seberapa hebat bencana yang akan ditimbulkan banjir besar selanjutnya?”

Sumber : http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/10/jakarta-tenggelam-tidak-perlahan

Aplikasi Android JAFIP: Kontribusi Fujitsu Untuk Berbagi Informasi Banjir di Jakarta

CHIP.co.id – Aplikasi JAFIP yang didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang atau lebih dikenal sebagai JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) tersebut telah tersedia di bulan Maret ini di Android Play Store. Bersama dengan Fujitsu Gelar Sistem Berbagi informasi bencana Partisipatif yang berbasiskan smartphone untuk warga Jakarta dan sekitarnya.

Aplikasi JAFIP diharapkan dapat warga mengantisipasi banjir yang sudah menjadi ‘bencana’ tahunan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain menyediakan informasi banjir, JAFID juga menyediakan berbagai informasi yang berkaitan lainnya, seperti tingkat curah hujan, ketinggian air sungai, dan informasi lainnya, seperti pohon tumbang, kebakaran, atau korsleting Listrik.

Selain JAFIP Android application (app), Fujitsu sebelumnyua juga telah menggelar layanan Disaster Management Information System bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jakarta yang telah diimplementasikan sejak Desember 2013 lalu.

Menurut Achmad Sofwan, Managing Director PT. Fujitsu Indonesia, ““Sistem berbagi informasi ini dibangun Fujitsu mengingat banyaknya pengguna smart devices yang semakin bertumbuh beberapa tahun terakhir ini. Dengan semakin banyaknya informasi yang saling terhubung dan meluas, maka terdapat peluang untuk menerapkan sistem secara human centric intelligent society.’

Dalam penjelasannya seputar aplikasi JAFIP ini, Mu'awiyah Abdul Shomad, Department Manager Application Service Business Group Fujitsu Indonesia, berkata, “Masyarakat dapat mengirimkan penjelasan pandangan matanya soal hujan, banjir, ketinggian air sungai ataupun dampak lain. Mereka juga bisa menambahkan komentar berikut foto dari tempat kejadian secara langsung.”

Mengenai seberapa jauh integrasi JAFIP dengan Disaster Information Management System (DIMS) milik BPBD DKI Jakarta yang juga dikembangkan Fujitsu, Shomad mengatakan beberapa notifikasi dari DIMS akan didikirimkan juga ke sistem JAFIP sehingga bisa bermanfaat bagi penggunanya.

Selain menyediakan dua fungsi utama (melaporkan dan melihat laporan informasi bencana), JAFIP pun menyediakan beberapa fasilitas tambahan (additional features), seperti Report Abuse, opsi interface 3 bahasa (Inggris, Indonesia, dan Jepang), Timeline, dan berbagi informasi bencana via social media (twitter, Facebook, dll).

Sumber : http://chip.co.id/news/technology-corporate-web_internet-security-apps-android-press_release/14186/aplikasi_android_jafip_kontribusi_fujitsu_untuk_berbagi_informasi_banjir_di_jakarta

PetaJakarta Kebanjiran Laporan Banjir

Warga Jakarta serta pejabat pemerintahan ibukota memanfaatkan Twitter untuk memonitor banjir dan kemacetan lalu lintas yang diakibatkan hujan deras.

PetaJakarta.org, laman yang memanfaatkan urun daya (crowdsourcing) pengguna Twitter berbekal lokasi, merekam sekitar 800 kicauan per jam saat ibukota didera banjir pada 9 Februari lalu. Hari itu, sekitar 12.000 pengguna tercatat pada laman tersebut.

“Angka itu cukup besar,” ujar Etienne Turpin, periset dari SMART Infrastructure Facility, University of Wollongong, yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta dalam proyek tersebut. Reaksi pengguna media sosial begitu tinggi sehingga para pengembang dalam program harus memperbesar skala peta untuk menggambarkan kenaikan aktivitas pemakai.

Jawatan kota lainnya juga beralih ke media sosial untuk menyebarkan data banjir terbaru. Layanan bus TransJakarta serta kereta Commuter Line mengandalkan akun Twitter resminya guna melaporkan penutupan jalur serta kondisi jalan. Traffic Management Center Kepolisian Daerah Metro Jaya juga menggunakan kesempatan tersebut untuk membagi informasi kemacetan lalu lintas.

Dulu, BPBD bersandar pada laporan banjir dari ketua RT/RW. Kini, berkolaborasi dengan PetaJakarta, mereka dapat langsung mengakses laporan secara sewaktu alias real time.

Perbaruan kondisi peta terjadi per 60 detik, lebih cepat ketimbang sistem BPBD yang memperbarui data setiap enam jam sekali, ujar Basuki Rakhmat, kepala stasiun pengendali BPBD.

Menurutnya, platform tersebut masih baru, tetapi sudah berfungsi sebagai buletin dan memungkinkan khalayak luas untuk ikut serta dalam mengintervensi banjir.

“Pada akhirnya, kemampuan kami untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi [banjir] secara sewaktu meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan,” ujar Turpin.

“[Platform itu] tidak menggantikan prosedur tradisional, tetapi sangat membantu serta mempercepat sistem uji silang atas informasi yang masuk,” katanya.

Menurut Turpin, PetaJakarta telah menyadari adanya tren baru pekan ini, terutama berkenaan dengan peringatan dan keluhan masyarakat mengenai kemacetan jalan. Daerah yang paling sering disebut adalah Tanjung Priok, kemudian disusul Kemayoran dan Kelapa Gading.

Banyak orang berkicau dengan merujuk kepada ketinggian air sejumlah pos pemantauan dan pintu air. Banyak warga sudah memahami bahwa pada level ketinggian tertentu, mereka sudah mesti mengungsi.

“Masalahnya, banyak variabel yang sekarang berubah,” ujar Turpin.

BPBD masih berupaya melakukan verifikasi terhadap akurasi dan kebenaran laporan masuk. Namun, menurut Turpin, masyarakat sejauh ini tidak berlaku main-main. Belum ada laporan palsu yang tercatat, meski kadang ada yang melampirkan selfie.

“Masyarakat melihat manfaat jejaring media sosial untuk hal lain di luar mengobrol,” ujarnya.

Meski curah hujan tahun ini diprediksi lebih rendah dari 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperingatkan masyarakat untuk waspada.

Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/02/13/petajakarta-kebanjiran-laporan-banjir/

Bersabar, Jakarta Tetap Banjir sampai 2035

Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dipastikan tetap dilanda bencana banjir sampai 2035. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala dana untuk mengatasi masalah yang satu ini.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.

"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.

Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.

Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.

Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.

Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035

PetaJakarta.org, Jurus Cepat Tangani Banjir Jakarta

VIVAnews - Guna penanggulangan secara cepat pada saat darurat banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bekerja sama dengan Twitter Inc., dan Fasilitas Infrastruktur SMART dari Universitas Wolonggong, Australia meluncurkan PetaJakarta.org, Selasa 2 Desember 2014 di Balai Kota DKI, Jakarta.

Pemetaan ini merupakan penelitian terdepan yang memanfaatkan sumber daya masyarakat komunitas untuk memetakan tweet, terkait banjir dan menyediakan informasi terbaru langsung kepada BPBD.

Direktur proyek Dr. Etienne Turpin dan Dr. Tomas Holderness, mengatakan platform gratis dan open-source universitas itu akan mengubah tweet dengan geo-tag menjadi data berharga yang bisa digunakan oleh penduduk Jakarta dan Pemerintah DKI guna merespon banjir musiman secara lebih cepat.

"Jadi, kalau pengen melaporkan soal banjir, bisa hashtag, atau tanda pagar (#) @petajkt dan bisa dicek petajakarta.org. Jadi, bisa langsung tuh ketahuan di mana banjir dan kita bisa langsung tindakan," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok.

Dalam kesempatan itu, Ahok menyempatkan menge-tweet dengan me-mention akun Twitter Presiden Joko Widodo untuk mempublikasikan PetaJakarta.org.

"Kami sangat senang, kami sangat terima kasih, ini smart city kami, kita sudah bekerja sama dengan AS, Google, dan kami akan mengarahkan RT, RW kami. Makanya, nanti RT, RW, kita bayar kalau dia ngirim berita ke sistem kita," ujar Ahok.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Bambang Musyawardana, mengatakan dengan mengumpulkan dan memetakan tweet masyarakat menggunakan platform PetaJakarta.org, BPBD DKI Jakarta kini memiliki informasi langsung melalui media sosial untuk melengkapi sistem tanggap bencana saat ini.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/564580-petajakarta-org--jurus-cepat-tangani-banjir-jakarta

Keroyokan Bangun Info Banjir

KOMPAS.com - Hujan tak henti menyambangi Jakarta dan kawasan sekitarnya sepanjang akhir pekan ini. Cuaca serupa diperkirakan bakal mendera sepanjang akhir tahun ini hingga Februari-Maret tahun 2015.

Warga yang ingin berlibur atau beraktivitas di luar ruang harus banyak menimba informasi agar tak terjebak banjir hingga kemacetan. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tergenang pun dituntut selalu siaga. Mereka terus menunggu pengurus RT setempat mengabarkan tepatnya kapan air meluap dan harus segera mengungsi atau tidak.

Untuk itu, kebutuhan informasi realtime dan terus update terkait banjir di Jakarta amat tinggi. Berusaha memenuhi tuntutan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Universitas Wollongong dan Twitter akan meluncurkan petajakarta.org/banjir awal Desember 2014.

Tidak sekadar peta, platform jaringan dengan sumber terbuka (open source) berbasis masyarakat ini juga mengumpulkan dan menyebarkan data banjir di Jakarta.

Dengan media sosial Twitter, semua orang bisa berpartisipasi. Pengumpulan data secara keroyokan mempercepat penyebaran informasi dan penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan.

Penyumbang hanya butuh akun Twitter untuk mengabarkan apa yang dia lihat kepada pengelola sistem. Setelah diverifikasi, antara lain, lewat petugas di lapangan, pengelola akan mengunggah data ke situs. Kepala Seksi Informasi BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra mengatakan, data yang disajikan lebih akurat karena melalui proses verifikasi.

Pengguna Twitter cukup menyampaikan kabar dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tanda pagar (tagar) #banjir. Sistem selanjutnya akan mencatat lokasi pengirim dan menandai lokasi yang dilaporkan di peta.

”Selain dicek oleh petugas di lapangan, data juga dicek dengan membandingkannya dengan sumber lain, termasuk instansi lain yang terkait. Dari warga untuk warga. Satu sisi warga mengabarkan, sisi lain warga dan instansi terkait membutuhkan info banjir secara realtime,” kata Bambang.

Menurut Bambang, selain tim dari Universitas Wollongong dan Pemerintah Australia, program tersebut juga didukung oleh Twitter Inc. Sistem pelaporan melalui media sosial Twitter dipilih karena warga Jakarta dinilai sangat aktif di Twitter.

Sistem informasi mengenai banjir di Jakarta pernah dilakukan oleh google.org melalui Google Crisis Response saat banjir besar melanda Jakarta awal tahun 2013. Peta lokasi banjir dan ketinggian air datanya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, aplikasi ini juga memuat data lokasi pengungsian dan nomor telepon penting.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/30/03354531/Keroyokan.Bangun.Info.Banjir

Pada 2014, Korban Tewas Akibat Banjir Jakarta Tertinggi se-Indonesia

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun data bencana banjir, longsor, gempa dan puting beliung yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Data tersebut dihimpun mulai 1 Januari hingga 27 November 2014.

Dari total jumlah orang yang tewas selama 2014 ini sebanyak 355 orang, provinsi yang paling banyak korban tewas dan hilang adalah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, warga yang tewas akibat bencana banjir di Jakarta mencapai 21 orang. Sedangkan tahun lalu mencapai 48 orang meninggal dunia akibat banjir.

"Kebanyakan itu terpeleset dan kesetrum listrik. Jadi yang jadi korban tewas banjir bukan warga yang ada di bantaran sungai, tetapi para pendatang atau orang yang ingin nonton banjir,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNBP, dalam acara Launching Buku Infografis Provinsi Wilayah di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (27/11).

Setelah Jakarta, posisi kedua provinsi yang jumlah korban bencana terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 orang dan Provinsi Jawa Barat sekitar sembilan orang. Sedangkan Kabupaten/Kotamadya yang paling banyak terjadi bencana banjir, adalah Bandung, Jakarta Timur dan Garut. Sementara provinsi dengan kejadian bencana banjir terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Untuk bencana longsor, provinsi dengan kejadian bencana tanah longsor terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi dengan korban terbanyak akibat bencana tanah longsor tercatat di ketiga provinsi tersebut. lalu Kabupaten/Kota dengan kejadian terbanyak berada di Cianjur, Ciamis dan Bogor.

“Selama tahun 2014, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana. Kondisi ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang besar di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.

BNPB telah menghimpun data selama tahun 2014 terjadi 1.136 kejadian bencana banjir, longsor dan puting beliung. Dampaknya 355 orang tewas, lebih 1,7 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 25.000 rumah rusak.

Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/228479-pada-2014-korban-tewas-akibat-banjir-jakarta-tertinggi-seindonesia.html

Banjir di Jakarta? Pantau dan Laporkan Pakai Ini

Jakarta, PCplus – Musim hujan tiba. Salah satu tamu tak diundang yang sering mampir adalah banjir. Nah, kamu yang khususnya tinggal di Jakarta, jangan sampai kejebak bencana tahunan ini. Caranya, buka browser dan kunjungi petajakarta.org

Petajakarta.org bukan cuma sekadar peta. Dengan bantuan platform sumber terbuka (opensource) CogniCity ia mampu menampilkan kondisi terkini dari daerah-daerah langganan banjir di Jakarta. Akurat kah?

Karena menggunakan metode crowdsourcing, data di Petajakarta.org akan bergantung penuh pada masyarakat yang berinteraksi kepadanya. “Kami meminta agar orang-orang yang aktif di Twitter untuk memberitahu kami di mana lokasi terjadi banjir, supaya kami bisa membangun peta real time yang akan ditujukan kepade pengguna Twitter kembali dan juga kepada pemerintah lokal (tentang) situasi banjir terkini,” jelas Yantri Dewi dari Petajakarta.org.

Yap, Twitter dijadikan media pengumpul data utama oleh platform yang pengembangannya dimulai sejak setahun lalu. Pengguna Twitter cukup mengirim twit dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tagar #banjir. Selanjutnya platform ini akan mencatat lokasi pengirim twit dan menandai lokasi banjir yang dilaporkan.

Platform yang dikembangkan University of Wollongong (UoW) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta ini juga membuka Application Programmable Interface (API)-nya kepada pengembang umum. Jadi, kamu boleh saja mengembangkan aplikasi lain berbasis informasi laporan banjir dari Petajakarta.org.

Oh ya, di kejadian banjir Jakarta minggu lalu, Petajakarta.org berhasil mengumpulkan lebih dari 1000 informasi banjir lewat Twitter hanya dalam tempo 20 jam. Informasi tersebut dilihat oleh 40 ribu orang.

Berminat ikut berpartisipasi?

Sumber : http://www.pcplus.co.id/2014/11/berita-teknologi/banjir-di-jakarta-pantau-dan-laporkan-pakai-ini/

BNPB: Puncak Banjir Jakarta Diprediksi Pertengahan Januari

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan puncak banjir di Jakarta yang terjadi pada pekan ketiga Januari 2015, kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto.

"Banjir pada Januari 2014 lebih ringan dibanding Januari 2013. Begitu pula pada Januari 2015, kami harapkan lebih ringan dari tahun sebelumnya. Meski begitu, semua harus bersiap sepenuh kekuatan dengan skenario terburuk," ujar Tri Budiarto di Jakarta, Selasa.

Dia mengharapkan, semua pihak mampu menyiapkan diri terhadap skenario terburuk banjir di pergantian tahun 2014-2015. Skenario itu dirancang sama dengan banjir pada 2007.

"Apabila skenario terburuk sudah disiapkan, tentu bencana banjir yang sedang atau ringan akan mudah ditangani. Sebaliknya, jika kita pakai skenario biasa, maka malah kita tidak bisa menangani banjir yang besar," kata dia.

Tri mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar Rp 75 miliar untuk penanganan banjir dan longsor nasional, sedangkan senilai Rp 12 miliar dianggarkan untuk banjir di Jakarta lantaran daerah ini kerap menjadi langganan banjir, berikut besarnya masyarakat yang terdampak oleh bencana ini.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari tahun depan, sehingga kemungkinan banjir besar akan terjadi.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus Subagyo mengatakan, pihaknya telah menganalisis dan memperkirakan curah hujan pada Desember 2014 meningkat hingga Januari 2015, terutama di Jakarta.

"Air hujan tidak dapat diserap dengan baik di Jakarta. Tanahnya sudah jenuh dan tertutup oleh bangunan. Sebagian besar air hujan hanya dibuang ke sungai dan mengalir ke laut," ujarnya menambahkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/18/20023041/BNPB.Puncak.Banjir.Jakarta.Diprediksi.Pertengahan.Januari

Perlu Sanksi untuk Mengatasi Tumpukan Sampah di Sungai

Jakarta - Imbauan dan larangan agar tidak membuang sampah, kerap dijumpai di pinggir sungai di Provinsi DKI Jakarta.

Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.

Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.

Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.

"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).

Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.

Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.

"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.

Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.

Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.

"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.

Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.

"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.

Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.

Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.

Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.

Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet

Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.

"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.

Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.

"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.

Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.

Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.

Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.

Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.

Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html

KJS Tak Berlaku Bagi Korban Banjir

JAKARTA - Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diperuntukkan bagi warga tak mampu dan rentan miskin di Jakarta ternyata tidak bisa digunakan untuk mengobati seluruh penyakit. Ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung oleh KJS, salah satunya penyakit yang disebabkan oeh bencana banjir.

"Seperti bencana, kimia klinik puskesmas, HIV, narkoba itu tidak ditanggung KJS," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati kepada Sindonews di Jakarta Timur, Rabu (18/6/2014).

Dien juga mengatakan bahwa beberapa penyakit tersebut tidak ditanggung oleh KJS akan tetapi ditanggung oleh Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Hal ini disebabkan karena penyakit seperti HIV/AIDS dan narkoba adalah akibat perilaku tersebut.

"Banjir tiga bulan itu tidak ditanggung KJS, kalau HIV sama narkoba itu kan akibat yang ditimbulkan dari perilaku manusia yang salah," tukasnya.

Dien menambahkan untuk KJS sendiri tahun ini dianggarkan oleh APBD 2014 sekitar Rp1,5 triliun dengan rincian 19.225 dikali jumlah pemegang KJS sebanyak 4,7 juta jiwa ditambah dengan utang dan penambahan pada KJS tahun lalu sebesar 25 persen.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/874939/31/kjs-tak-berlaku-bagi-korban-banjir

ITW Ajak Masyarakat Atasi Kemacetan Tanpa Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak masyarakat mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas tanpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah mendeklarasikan diri menjadi kandidat calon presiden.

Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.

Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".

Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.

ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.

Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.

Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.

Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi

Ini 5 banjir besar yang pernah melumpuhkan Jakarta

Merdeka.com - Kemarin Jakarta kembali dikepung banjir setelah hujan lebat mengguyur Ibu Kota selama dua hari berturut-turut. Akibatnya, debit air di 13 sungai yang membelah-belah Jakarta meluber dan merendam sejumlah pemukiman dengan ketinggian mencapai 4 meter lebih.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mencatat setidaknya 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. Mereka berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523

Banjir di Jakarta ini memang terjadi sejak lama. Ada beberapa catatan banjir besar pernah melanda Ibu Kota ini, misalnya banjir pada 2007 silam, yang menelan korban jiwa hingga 80 orang. Banjir waktu itu juga melumpuhkan Jakarta.

Selain banjir pada 2007, jauh sebelum itu sebenarnya Jakarta juga pernah mengalami banjir tak kalah hebatnya. Berikut ini 5 banjir besar yang pernah terjadi di Ibu Kota:

1. Banjir Jakarta pada 1918

Merdeka.com - Banjir pada 1918 di Jakarta ini juga melumpuhkan Batavia. Gubernur Jenderal Batavia Jan Pieterszoon Coen, sampai menunjuk arsitek khusus untuk menangani banjir ini. Banjir waktu itu merendam permukiman warga karena limpahan air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.

Akibat banjir, sarana transportasi, termasuk lintasan trem listrik terendam air. Dua lokomotif cadangan dikerahkan untuk membantu trem-trem yang mogok dalam perjalanan. Banjir pada tahun itu merupakan yang terparah dalam dua dekade terakhir.

2. Banjir hebat pada 1979

Merdeka.com - Banjir besar juga pernah melanda DKI Jakarta pada era Gubernur Tjokropranolo. Banjir pada 1979 di Jakarta menggenangi wilayah pemukiman dengan luas mencapai 1.100 hektare. Banjir yang disebabkan hujan lokal dan banjir kiriman itu merendam pemukiman penduduk.

Sebelum tahun itu, banjir sebenarnya juga terjadi. Misalnya pada 1876 dan 1918, banjir pernah sampai merendam rumah penduduk, termasuk bekas benteng VOC di Pasar Ikan. Tapi banjir pada 1979, jauh lebih besar dengan jangkauan lebih luas.

3. Banjir Jakarta pada 1996

Merdeka.com - Pada 6-9 Januari 1996, Jakarta terendam setelah hujan dua hari. Sebulan kemudian, 9-13 Februari 1996, tiga hari hujan lebat dengan curah lima kali lipat di atas normal, merendam Jakarta setinggi 7 meter.

Akibat banjir, 529 rumah hanyut, 398 rusak. Korban mencapai 20 jiwa, 30.000 pengungsi. Nilai kerusakan mencapai USD 435 juta. Banjir 2007 ini juga sampai ke pemukiman elite Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang pada waktu itu sedang dalam proses pembangunan.

4. Banjir besar pada 2007

Merdeka.com - Banjir Jakarta 2007, terjadi pada era Gubernur Sutiyoso. Bencana banjir waktu itu menjadi salah satu yang terburuk. Bayangkan, 60 persen wilayah DKI terendam air dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih di beberapa titik.

Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang tak tertampung.

Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit.

Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan Rp 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

5. Banjir tewaskan 20 orang pada 2013

Merdeka.com - Banjir besar di Jakarta yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada Januari hingga Februari 2013 lalu. Bencana itu menyebabkan 20 korban meninggal dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini terjadi pada era Gubernur DKI Joko Widodo.

Waktu itu, banjir sampai melumpuhkan pusat kota. Air menggenangi kawasan Sudirman, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI) akibat tanggul Kali Cipinang, di dekat HI.

Diperkirakan banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 20 triliun. Sementara pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-5-banjir-besar-yang-pernah-melumpuhkan-jakarta.html

Dana Darurat Banjir Jakarta Rp 4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana darurat sebesar Rp 4 miliar untuk penanggulangan banjir. Jumlah itu dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Kukuh Hadi Santoso mengatakan, sumber anggaran itu dapat berasal dari APBD DKI, BPBD, APBN, atau maupun bantuan swasta. Anggaran itu digunakan untuk persediaan logistik, perahu karet, dan sebagainya. Kukuh mengatakan, sebanyak 2.000 petugas gabungan disiagakan untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. BPBD DKI telah berkoordinasi dengan dinas terkait. "Misalnya, kondisi sungai meluap kita langsung koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengeruk. Kalau jalan tertutup banjir dan arus lalin terputus, kita kontak Dinas Perhubungan," kata Kukuh di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

BPBD DKI juga telah melakukan pelatihan kepada warga yang bermukim di wilayah rawan banjir. Pelatihan itu meliputi proses evakuasi untuk wanita, anak-anak, dan lanjut usia.

Adapun kerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI dilakukan dengan memberi pelatihan penyelamatan di gedung-gedung bertingkat. Menurut Kukuh, saat ini banyak tangga darurat gedung yang sudah berubah menjadi gudang sehingga tak dapat digunakan sebagai akses penyelamatan saat bencana terjadi.

Selain berkoordinasi dengan dinas terkait, BPBD DKI juga berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta beberapa kementerian. Hal itu sebagai antisipasi apabila nantinya terjadi bencana besar di Jakarta.

"Kita juga komunikasi dengan daerah lain, terutama Bogor. Upaya ini untuk memantau hujan di kawasan Puncak dan naiknya air di sungai yang masuk Jakarta," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/30/1336589/Dana.Darurat.Banjir.Jakarta.Rp.4.Miliar

DKI Bentuk Kontingensi Banjir di 56 Kelurahan

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kontingensi penanggulangan banjir di tingkat kelurahan. Saat ini kontingensi penanggulangan banjir telah dibentuk di 56 kelurahan yang merupakan lokasi paling rawan tergenang di ibukota.

Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.

“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).

Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.

Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.

“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.

Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.

Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.

Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html