Aplikasi Android JAFIP: Kontribusi Fujitsu Untuk Berbagi Informasi Banjir di Jakarta

CHIP.co.id – Aplikasi JAFIP yang didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang atau lebih dikenal sebagai JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) tersebut telah tersedia di bulan Maret ini di Android Play Store. Bersama dengan Fujitsu Gelar Sistem Berbagi informasi bencana Partisipatif yang berbasiskan smartphone untuk warga Jakarta dan sekitarnya.

Aplikasi JAFIP diharapkan dapat warga mengantisipasi banjir yang sudah menjadi ‘bencana’ tahunan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain menyediakan informasi banjir, JAFID juga menyediakan berbagai informasi yang berkaitan lainnya, seperti tingkat curah hujan, ketinggian air sungai, dan informasi lainnya, seperti pohon tumbang, kebakaran, atau korsleting Listrik.

Selain JAFIP Android application (app), Fujitsu sebelumnyua juga telah menggelar layanan Disaster Management Information System bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jakarta yang telah diimplementasikan sejak Desember 2013 lalu.

Menurut Achmad Sofwan, Managing Director PT. Fujitsu Indonesia, ““Sistem berbagi informasi ini dibangun Fujitsu mengingat banyaknya pengguna smart devices yang semakin bertumbuh beberapa tahun terakhir ini. Dengan semakin banyaknya informasi yang saling terhubung dan meluas, maka terdapat peluang untuk menerapkan sistem secara human centric intelligent society.’

Dalam penjelasannya seputar aplikasi JAFIP ini, Mu'awiyah Abdul Shomad, Department Manager Application Service Business Group Fujitsu Indonesia, berkata, “Masyarakat dapat mengirimkan penjelasan pandangan matanya soal hujan, banjir, ketinggian air sungai ataupun dampak lain. Mereka juga bisa menambahkan komentar berikut foto dari tempat kejadian secara langsung.”

Mengenai seberapa jauh integrasi JAFIP dengan Disaster Information Management System (DIMS) milik BPBD DKI Jakarta yang juga dikembangkan Fujitsu, Shomad mengatakan beberapa notifikasi dari DIMS akan didikirimkan juga ke sistem JAFIP sehingga bisa bermanfaat bagi penggunanya.

Selain menyediakan dua fungsi utama (melaporkan dan melihat laporan informasi bencana), JAFIP pun menyediakan beberapa fasilitas tambahan (additional features), seperti Report Abuse, opsi interface 3 bahasa (Inggris, Indonesia, dan Jepang), Timeline, dan berbagi informasi bencana via social media (twitter, Facebook, dll).

Sumber : http://chip.co.id/news/technology-corporate-web_internet-security-apps-android-press_release/14186/aplikasi_android_jafip_kontribusi_fujitsu_untuk_berbagi_informasi_banjir_di_jakarta

Ada indikasi korupsi di pengelolaan sampah TPST Bantargebang

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki jumlah warga sekitar 20 hingga 30 juta. Selain kemacetan, maka produksi sampah yang dihasilkan warga akan bertambah.

Berdasarkan dokumen yang didapatkan merdeka.com, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan PT Gondang Tua Jaya untuk pengelolaan sampah. Di mana mereka akan mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Kerja sama akan berlangsung selama lima belas tahun. Dimulai pada 5 Desember 2008 dan akan berakhir akan selesai pada 5 Desember 2023.

Pada Perjanjian Tambahan (Addendum) pertama pasal 16 ayat tiga mengatakan, jika jumlah sampah tidak mencapai jumlah yang disepakati, maka pihak pertama (Pemprov DKI Jakarta) tetap wajib membayar Tipping Fee kepada pihak kedua (PT Gondang Tua Jaya).

Lalu pada Addendum kedua menjelaskan, pada tahun 2013 setiap harinya TPST Bantargebang hanya menerima 3.000 ton perharinya dengan harga Rp 114.307/ton. Sehingga pada tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta harus merogok kocek Rp 342.921.000. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga sampah menjadi Rp 123.452/ton, namun jumlah samaph tidak berubah. Sehingga sehari harus membayar Rp 370.356.000.

Mengenai laporan, dalam pasal empat ayat dua mengatur, PT Gondang Tua Jaya diwajibkan melaporkan secara bulanan, triwulanan (tiga bulanan) dan persemester (enam bulan). Tidak hanya kinerja, tetapi laporan keuangan harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menduga adanya indikasi korupsi dalam pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Pasalnya volume penduduk semakin bertambah, maka produksi sampah akan mengiringi. Tapi pada kenyataannya berbeda.

Nirwono menambahkan, seharusnya Inspektorat DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap kontrak PKS pengelolaan Bantargebang. "Ada yang harus dilakukan, inspektorat untuk mengecek kontrak tersebut. Adakah kecurangan atau tidak. Karena bisa saja ditemukan indikasi korupsi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/2).

Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas tidak dapat dihubungi ketika ingin dimintai konfirmasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ada-indikasi-korupsi-di-pengelolaan-sampah-tpst-bantargebang.html