Jakarta, HanTer - Pemandangan Ibukota masih jauh dari kata bersih dan indah. Pasalnya ada saja tumpukkan sampah yang masih terlihat lengkap dengan aroma tak sedap hingga lalat beterbangan kian kemari.
Jakarta tentu masih sangat berbeda dengan Rotterdam yang taman-taman kotanya dipenuhi bunga Tulip serta aneka kembang warna warni, sehingga bukan lalat yang gampang terlihat tapi kumbang, lebah madu dan kupu-kupu.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan Jakarta yang masih terlihat amburadul ini karena dari persoalan sampah saja belum bisa ditangani dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak konsisten dengan peraturan daerah (Perda).
"Sampah yang masih terlihat di berbagai penjuru Ibukota ini karena Ahok tidak konsisten melaksanakan perda nomor tiga," ujar Amir kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dijelaskannya setelah Perda Nomor 3, ada lagi peraturan gubernur atau Pergub yang setelah disusun harus segera disosialisasikan kemudian dijalankan secara konsisten.
"Setelah Perda kan ada Pergub yang mengatur, bagaimana penanganan sampah oleh dinas terkait maupun rekanan. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik dan konsisten? Kalau kita lihat sekarang kan tidak," bebernya.
Selain itu ditambahkannya bagaimana dengan penyerapan anggaran terkait kebersihan di Ibukota. "Apakah sudah maksimal? Pemerintah kan harus sangat memperhatikan (kebersihan) masalah mendesak ini," ungkap Amir.
Sementara itu Asyiah (48) warga Grogol, Jakarta Barat (Jakbar) mengeluhkan penanganan masalah sampah yang masih jauh dari harapan. "Seperti misalnya keterlambatan merespon adanya tumpukkan sampah pasar maupun rumah tangga. Jangan sudah kesiangan sampah berbau busuk baru diangkat, mengganggu warga dan pengendara. Aromanya kan menyengat terbawa angin," ujarnya.
Selain itu ancaman hukuman denda Rp500 ribu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingg tidak membuat warga Ibukota menjadi jera membuang sampah di sembarang tempat. Ini seperti terlihat dari banyakn tempat pembuangan sampah liar di wilayah Jakbar.
"Belum lagi sampah yang dibiarkan lama menumpuk di pasar tradisional. Warga jelas terganggu dan sangat tidak menyukai hal ini," ucap Ibu Rumah Tangga dan seorang wirausaha ini menyesalkan kondisi terbut.
Untuk diketahui di Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi sebelumnya mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. Namun belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakabar. Idealnya 1500 petugas PHL dengan delapan armada truk.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," terang Nuryadi.
Parahnya lagi Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Di tempat terpisah Kasudin Kebersihan Pemkot Jakarta Barat, Anggiat Toga Torop mengatakan, pihaknya terkendala dengan minimnya fasilitas, antara lain truk sampah dan Pekerja Harian Lepas (PHL). "Kami berharap dibuatkan TPST," harapnya.
Selain itu Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. "Sayangnya belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakarta Barat.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.000 unit truk sampah untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah Ibu Kota yang jumlahnya mencapai 6.700 ton per hari. Saat ini, DKI hanya punya 450 truk sampah.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim membenarkan bahwa truks sampah memang kurang. Ibukota butuh 1.000 unit truk sampah. "Idealnya kita harus punya 1.000 unit truk sampah, supaya seluruh sampah di Jakarta bisa terangkut setiap hari," ujar Ali.
Demikian juga masalah yang dihadapi oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan. "Ada 1.300 ton sampah di 10 Kecamatan yang setiap hari ada di Jakarta Selatan. Truk sampah (penambahannya) sangat dibutuhkan," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Budi Mulyanto yang juga mengeluhkan banyaknya truk sampah yang rusak.
Sumber : http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/10/03/43281/28/18/Sampah-Masih-Jadi-Masalah-BMW-Ahok-Tak-Konsisten-Jalankan-Perda
Tampilkan postingan dengan label barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label barat. Tampilkan semua postingan
Senin, 05 Oktober 2015
Jumat, 21 Agustus 2015
437 KK Kampung Pulo Bersedia Pindah ke Rusun Jatinegara
Jakarta - Meski penertiban warga bantaran kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) sempat ricuh, tetapi warga mulai setuju untuk direlokasikan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Jumat, 08 Mei 2015
Ini Rute-rute Bus APTB yang Bakal Dilarang Masuk Jakarta
TEMPO.CO , Jakarta: Transportasi umum Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) terancam tak bisa lagi melalui jalur Transjakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang bus berwarna biru ini setelah pihak operator APTB dan PT Transportasi Jakarta gagal sepakat soal besaran pembayaran tarif per kilometer.
APTB pertama kali beroperasi sejak 2012. Kendaraan ini beroperasi untuk melayani pengangkutan penumpang dari wilayah perbatasan Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Transportasi ini pun diproyeksikan agar dapat mengurangi kendaraan bermotor yang masuk ke Jakarta.
Beroperasi sejak pukul 05.00 hingga 22.00 WIB, bus APTB membantu masyarakat dari kawasan kota mitra yang bekerja atau berpergian menuju kawasan Jakarta dan sekitarnya.
Berikut ini adalah rute-rute bus APTB dari kawasan kota Mitra menuju Jakarta yang bakal terkena imbas larangan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama:
1. Rute APTB Bekasi -Tosari:
Terminal Bekasi - Jl. Ir. H. Juanda- Jl. H. Mulyadi Joyomartono- Jalan Tol Jakarta-Cikampek -Halim PK -Jl. MT. Haryono- Koridor 9 (BNN, arah Bekasi) -Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang- Tebet BKPM -Pancoran Tugu- Pancoran Barat - Tegal Parang - Kuningan Barat -Gatot Subroto Jamsostek - Gatot Subroto LIPI - Semanggi (arah Bundaran HI)- Koridor 1 (Bendungan Hilir -Karet - Setiabudi - Dukuh Atas - Tosari)
2. Rute APTB Bekasi - Tosari:
Mega Bekasi Hypermall - Jl. Jend A. Yani - Jalan Tol Jakarta-Cikampek - Halim PK - Jl. MT. Haryono -Koridor 9 (BNN (arah Bekasi) - Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang -Tebet BKPM - Pancoran Tugu - Pancoran Barat - Tegal Parang - Kuningan Barat - Gatot Subroto Jamsostek -Gatot Subroto LIPI -Semanggi (arah Bundaran HI)) - Koridor 1 (Bendungan Hilir - Karet 2 - Dukuh Atas - Tosari)
3. Rute APTB Bekasi - Tanah Abang (via Bekasi Timur):
Terminal Bekasi - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. H. Mulyadi Joyomartono -Jalan Tol Jakarta-Cikampek - Halim PK - Jl. MT. Haryono - Koridor 9 (BNN (arah Bekasi) -Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang - Tebet BKPM - Pancoran Tugu - Pancoran Barat - Tegal Parang- Kuningan Barat - Gatot Subroto Jamsostek - Gatot Subroto LIPI - Semanggi (arah Tanah Abang))- Koridor 1 (Bendungan Hilir - Karet 2 - Dukuh Atas - Tosari -Sarinah) - Jl. Kebon Sirih - Jl. Fachrudin - Jl. KH Mas Mansyur -Jl. Jatibaru - Tanah Abang.
4. Rute APTB Bekasi - Tanah Abang (via Bekasi Barat):
Terminal Bekasi - Jl. Ir. H. Juanda- Jl. Cut Meutia - Jl. Jend. A. Yani - Jalan Tol Jakarta-Cikampek - Halim PK - Jl. MT. Haryono - Koridor 9 (BNN (arah Bekasi) -Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang -Tebet BKPM - Pancoran Tugu - Pancoran Barat - Tegal Parang -Kuningan Barat - Gatot Subroto Jamsostek - Gatot Subroto LIPI - Semanggi (arah Tanah Abang)) - Koridor 1 (Bendungan Hilir - Karet 2 - Dukuh Atas - Tosari - Sarinah) - Jl. Kebon Sirih - Jl. Fachrudin - Jl. KH Mas Mansyur - Jl. Jatibaru -Tanah Abang.
5. Rute APTB Cikarang - Kalideres:
Terminal Cikarang - Jl. Teuku Umar - Jl. Akses Tol Cibitung - Jalan Tol Jakarta-Cikampek - Halim PK - Jl. MT. Haryono - Koridor 9 (BNN (arah Cikarang) -Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang - Tebet BKPM - Pancoran Tugu- Pancoran Barat -Tegal Parang - Kuningan Barat - Gatot Subroto Jamsostek - Gatot Subroto LIPI - Semanggi - Senayan JCC - Slipi Petamburan - Slipi Kemanggisan -RS. Harapan Kita - S. Parman Podomoro City - Grogol 2) -Koridor 3 (Jelambar -Indosiar - Taman Kota - Jembatan Gantung - Dispenda Samsat Barat - Jembatan Baru - Rawa Buaya - Sumur Bor - Pesakih - Kalideres).
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/08/083664522/Ini-Rute-rute-Bus-APTB-yang-Bakal-Dilarang-Masuk-Jakarta
APTB pertama kali beroperasi sejak 2012. Kendaraan ini beroperasi untuk melayani pengangkutan penumpang dari wilayah perbatasan Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Transportasi ini pun diproyeksikan agar dapat mengurangi kendaraan bermotor yang masuk ke Jakarta.
Beroperasi sejak pukul 05.00 hingga 22.00 WIB, bus APTB membantu masyarakat dari kawasan kota mitra yang bekerja atau berpergian menuju kawasan Jakarta dan sekitarnya.
Berikut ini adalah rute-rute bus APTB dari kawasan kota Mitra menuju Jakarta yang bakal terkena imbas larangan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama:
1. Rute APTB Bekasi -Tosari:
Terminal Bekasi - Jl. Ir. H. Juanda- Jl. H. Mulyadi Joyomartono- Jalan Tol Jakarta-Cikampek -Halim PK -Jl. MT. Haryono- Koridor 9 (BNN, arah Bekasi) -Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang- Tebet BKPM -Pancoran Tugu- Pancoran Barat - Tegal Parang - Kuningan Barat -Gatot Subroto Jamsostek - Gatot Subroto LIPI - Semanggi (arah Bundaran HI)- Koridor 1 (Bendungan Hilir -Karet - Setiabudi - Dukuh Atas - Tosari)
2. Rute APTB Bekasi - Tosari:
Mega Bekasi Hypermall - Jl. Jend A. Yani - Jalan Tol Jakarta-Cikampek - Halim PK - Jl. MT. Haryono -Koridor 9 (BNN (arah Bekasi) - Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang -Tebet BKPM - Pancoran Tugu - Pancoran Barat - Tegal Parang - Kuningan Barat - Gatot Subroto Jamsostek -Gatot Subroto LIPI -Semanggi (arah Bundaran HI)) - Koridor 1 (Bendungan Hilir - Karet 2 - Dukuh Atas - Tosari)
3. Rute APTB Bekasi - Tanah Abang (via Bekasi Timur):
Terminal Bekasi - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. H. Mulyadi Joyomartono -Jalan Tol Jakarta-Cikampek - Halim PK - Jl. MT. Haryono - Koridor 9 (BNN (arah Bekasi) -Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang - Tebet BKPM - Pancoran Tugu - Pancoran Barat - Tegal Parang- Kuningan Barat - Gatot Subroto Jamsostek - Gatot Subroto LIPI - Semanggi (arah Tanah Abang))- Koridor 1 (Bendungan Hilir - Karet 2 - Dukuh Atas - Tosari -Sarinah) - Jl. Kebon Sirih - Jl. Fachrudin - Jl. KH Mas Mansyur -Jl. Jatibaru - Tanah Abang.
4. Rute APTB Bekasi - Tanah Abang (via Bekasi Barat):
Terminal Bekasi - Jl. Ir. H. Juanda- Jl. Cut Meutia - Jl. Jend. A. Yani - Jalan Tol Jakarta-Cikampek - Halim PK - Jl. MT. Haryono - Koridor 9 (BNN (arah Bekasi) -Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang -Tebet BKPM - Pancoran Tugu - Pancoran Barat - Tegal Parang -Kuningan Barat - Gatot Subroto Jamsostek - Gatot Subroto LIPI - Semanggi (arah Tanah Abang)) - Koridor 1 (Bendungan Hilir - Karet 2 - Dukuh Atas - Tosari - Sarinah) - Jl. Kebon Sirih - Jl. Fachrudin - Jl. KH Mas Mansyur - Jl. Jatibaru -Tanah Abang.
5. Rute APTB Cikarang - Kalideres:
Terminal Cikarang - Jl. Teuku Umar - Jl. Akses Tol Cibitung - Jalan Tol Jakarta-Cikampek - Halim PK - Jl. MT. Haryono - Koridor 9 (BNN (arah Cikarang) -Cawang Ciliwung - Cikoko St.Cawang - Tebet BKPM - Pancoran Tugu- Pancoran Barat -Tegal Parang - Kuningan Barat - Gatot Subroto Jamsostek - Gatot Subroto LIPI - Semanggi - Senayan JCC - Slipi Petamburan - Slipi Kemanggisan -RS. Harapan Kita - S. Parman Podomoro City - Grogol 2) -Koridor 3 (Jelambar -Indosiar - Taman Kota - Jembatan Gantung - Dispenda Samsat Barat - Jembatan Baru - Rawa Buaya - Sumur Bor - Pesakih - Kalideres).
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/08/083664522/Ini-Rute-rute-Bus-APTB-yang-Bakal-Dilarang-Masuk-Jakarta
Senin, 04 Mei 2015
Jakarta Barat 'Surga' Peredaran Narkoba di Ibu Kota
VIVA.co.id - Sejumlah tempat hiburan malam yang menjamur di wilayah Jakarta Barat ditengarai menjadi surga beredarnya narkoba di wilayah itu. Bahkan Jakarta Barat menduduki peringkat pertama dalam kasus narkoba di DKI Jakarta.
Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis data penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi di Indonesia. Sebanyak 364.174 orang dari tujuh juta penduduk menjadi penyalahguna narkoba.
Dengan kata lain 4,74 persen dari total populasi adalah pengguna narkoba. Dari enam kota dan kabupaten di DKI Jakarta, Jakarta Barat menempati peringkat teratas dalam kasus narkoba.
Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Deddy Fauzi Elhakim mengatakan Jakarta Barat sebagai tempat paling rawan peredaran narkoba di Ibu Kota Jakarta.
"Saya tidak hapal data, tapi percaya saja dengan saya yang tukang menangkap, penangkapan di Jakarta Barat itu yang paling banyak," kata Deddy, Senin, 4 Mei 2015.
Menurutnya sabu dan ganja adalah barang haram yang paling sulit dikendalikan di Jakarta Barat. Peredaran barang haram itu semakin marak ketika tempat hiburan malam seperti diskotik dan pub yang menjamur.
Selain itu, pembangunan apartemen yang semakin pesat, lingkungan pemukiman yang sangat heterogen dan warga yang kurang peduli, menjadi tempat yang nyaman bagi kitchen lab (tempat pembuatan narkoba), bandar, pengedar dan pemakai narkoba beraktivitas.
Jakarta Barat disebut Fauzi sebagai surga karena menawarkan semua kenyamanan tersebut. Seiring laju pertumbuhan ekonomi, banyak rumah disulap menjadi indekos bebas yang menjadi tempat ideal bagi peredaran narkoba.
Seperti pada Kamis, 30 April lalu, seorang wanita paruh baya bernama Santi menjadi salah satu tersangka bersama 40 lainnya yang ditangkap aparat Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
Janda lima anak ini menjual ganja "door to door", bahkan sebutan "Mami" melekat pada dirinya di wilayah Cengkareng.
Dalam periode tanggal 20-29 April 2015, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap 30 kasus narkoba dan mengamankan 41 orang tersangka.
Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Parulian Sinaga, mengatakan kasus yang diungkap kali ini merupakan jaringan Jakarta-Karawang-Purwakarta. Diamankan barang bukti 7 kilogram ganja, serta 57 gram shabu.
"Mereka ini semua (tersangka) adalah bandar atau pengedar yang kita tangkap, usia mereka 20-40 tahun, akan kita kenakan pasal 112 UU No 35 tahun 2009 ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara," ujar Parulian.
Kasus narkoba ini kurun waktu tersebut beromset 267 juta lebih. Sebagian besar bandar yang tertangkap adalah warga asal Aceh yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/621393-jakarta-barat--surga--peredaran-narkoba-di-ibu-kota
Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis data penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi di Indonesia. Sebanyak 364.174 orang dari tujuh juta penduduk menjadi penyalahguna narkoba.
Dengan kata lain 4,74 persen dari total populasi adalah pengguna narkoba. Dari enam kota dan kabupaten di DKI Jakarta, Jakarta Barat menempati peringkat teratas dalam kasus narkoba.
Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Deddy Fauzi Elhakim mengatakan Jakarta Barat sebagai tempat paling rawan peredaran narkoba di Ibu Kota Jakarta.
"Saya tidak hapal data, tapi percaya saja dengan saya yang tukang menangkap, penangkapan di Jakarta Barat itu yang paling banyak," kata Deddy, Senin, 4 Mei 2015.
Menurutnya sabu dan ganja adalah barang haram yang paling sulit dikendalikan di Jakarta Barat. Peredaran barang haram itu semakin marak ketika tempat hiburan malam seperti diskotik dan pub yang menjamur.
Selain itu, pembangunan apartemen yang semakin pesat, lingkungan pemukiman yang sangat heterogen dan warga yang kurang peduli, menjadi tempat yang nyaman bagi kitchen lab (tempat pembuatan narkoba), bandar, pengedar dan pemakai narkoba beraktivitas.
Jakarta Barat disebut Fauzi sebagai surga karena menawarkan semua kenyamanan tersebut. Seiring laju pertumbuhan ekonomi, banyak rumah disulap menjadi indekos bebas yang menjadi tempat ideal bagi peredaran narkoba.
Seperti pada Kamis, 30 April lalu, seorang wanita paruh baya bernama Santi menjadi salah satu tersangka bersama 40 lainnya yang ditangkap aparat Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
Janda lima anak ini menjual ganja "door to door", bahkan sebutan "Mami" melekat pada dirinya di wilayah Cengkareng.
Dalam periode tanggal 20-29 April 2015, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap 30 kasus narkoba dan mengamankan 41 orang tersangka.
Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Parulian Sinaga, mengatakan kasus yang diungkap kali ini merupakan jaringan Jakarta-Karawang-Purwakarta. Diamankan barang bukti 7 kilogram ganja, serta 57 gram shabu.
"Mereka ini semua (tersangka) adalah bandar atau pengedar yang kita tangkap, usia mereka 20-40 tahun, akan kita kenakan pasal 112 UU No 35 tahun 2009 ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara," ujar Parulian.
Kasus narkoba ini kurun waktu tersebut beromset 267 juta lebih. Sebagian besar bandar yang tertangkap adalah warga asal Aceh yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/621393-jakarta-barat--surga--peredaran-narkoba-di-ibu-kota
Rabu, 25 Maret 2015
Anggaran besar tapi banyak sekolah di Jakarta tak punya listrik
Merdeka.com - Pemerintah mengungkap borok baru wajah pendidikan di DKI Jakarta. Di tengah kisruh penyusunan anggaran dana siluman oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata banyak sekolah di Ibu Kota Indonesia ini belum teraliri listrik.
Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.
Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.
"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).
Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.
Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.
Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.
Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:
Elektrifikasi tertinggi
1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen
Elektrifikasi rendah
1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.
Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/anggaran-besar-tapi-banyak-sekolah-di-jakarta-tak-punya-listrik.html
Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.
Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.
"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).
Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.
Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.
Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.
Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:
Elektrifikasi tertinggi
1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen
Elektrifikasi rendah
1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.
Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/anggaran-besar-tapi-banyak-sekolah-di-jakarta-tak-punya-listrik.html
Selasa, 03 Maret 2015
Silakan Dilihat! Ini Rincian Dana 'Siluman' APBD DKI untuk Beli UPS Miliaran Rupiah
Jakarta - Harga UPS (Uninterrupted Power Supply) sebenarnya tak mahal-mahal amat. Coba saja tengok di toko atau searching di toko online, harga satuannya tak mahal-mahal amat. Paling mahal juga hanya Rp 10 juta.
Nah, harga UPS ini aneh bin ajaib untuk satu sekolah saja di Jakarta Barat bisa mencapai miliaran rupiah. Apa iya satu sekolah di Jakarta Barat butuh UPS berharga miliaran rupiah, butuh berapa banyak UPS?
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.
"Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pinter menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
"Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkinlah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur," lanjutnya.
Untuk lebih jelas lagi, pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 itu menunjukkan berkas yang berisi data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014.
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:
Total: Rp 139.976.100.550
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/27/083514/2844535/10/silakan-dilihat-ini-rincian-dana-siluman-apbd-dki-untuk-beli-ups-miliaran-rupiah
Nah, harga UPS ini aneh bin ajaib untuk satu sekolah saja di Jakarta Barat bisa mencapai miliaran rupiah. Apa iya satu sekolah di Jakarta Barat butuh UPS berharga miliaran rupiah, butuh berapa banyak UPS?
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.
"Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pinter menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
"Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkinlah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur," lanjutnya.
Untuk lebih jelas lagi, pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 itu menunjukkan berkas yang berisi data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014.
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
- PT Vito Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMK 45 senilai Rp 5.822.608.000
- Wiyata Agri Satwa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMkN 42 senilai Rp 5.833.448.500
- PT Dinamika Airufindo PersadaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 35 senilai Rp 5.832.750.000
- PT Debitindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 17 senilai Rp 5.831.408.000
- PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 13 senilai Rp 5.831.408.000
- Lumban Ambar Berbakti Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 11 senilai Rp 5.794. 822.000
- CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 9 senilai Rp 5.830.044.000
- Bentina Agung Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 112 senilai Rp 5.831.760.000
- CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 101senilai Rp 5.831.760.000
- PT Multi Langgeng Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 96 senilai Rp 5.833.410.000
- CV Artha Prima Indah Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 94 senilai Rp 5.832.035.000
- PT Tinada Kuta Dairi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 85 senilai Rp 5.830.880.000
- PT Tavia Belva Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 84 senilai Rp 5.833.520.000
- PT Greace Solusindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 78 senilai Rp 5.826.810.000
- PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 65 Rp 5.833.311.000
- PT Elisa Mitra Inovatif Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 57 senilai Rp 5.830.858.000
- CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 56 senilai Rp 5.829.967.000
- CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 33 senilai Rp 5.832.618.000
- PT Paramitra Multi Prakasa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 23 senilai Rp 5.834.290.000
- CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 19 senilai Rp 5.832.200.000
- PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 17 senilai Rp 5.832.805.000
- CV Anugrah Mandiri Jaya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 16 senilai Rp 5.831.034.000
- PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 2 senilai Rp 5.837.337.550
- Anugrah Cipta Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 60 senilai Rp 5.833.300.000
- CV Bukit Terpadu Utama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 53 senilai Rp 5.833.289.000
Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:
- CV Bintang Mulia Wisesa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 27 senilai Rp 5.831.375.000
- CV Sinar Bunbunan Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 25 senilai Rp 5.819.484.000
- CV Widya Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 24 senilai Rp 5.825.380.000
- PT Viento Lavende Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 20 senilai Rp 5.834.950.000
- PT Frislianmar Masyur MandiriPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 10 senilai Rp 5.832.530.000
- Mitra Jaya Perkasa Abadi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 7 senilai Rp 5.837.832.000
- CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 5 senilai Rp 5.829.967.000
- PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 4 senilai Rp 5.832.805.000
- CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 1 senilai Rp 5.832.200.000
- CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 44 senilai Rp 5.830.044.000
- PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 16 senilai Rp 5.837.337.550
- PT Dearma Pindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 14 senilai Rp 5.839.174.000
- CV Permata Padi Purnama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 3 senilai Rp 5.830.000.000
- PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 39 senilai Rp 5.831.408.000
- CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 1 Rp 5.831.760.000
- PT Manggala Apulindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 34 senilai Rp 5.833.960.000
- PT Karunia Lautan Semesta Alam Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 31 senilai Rp 5.835.170.000
- CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 27 senilai Rp 5.832.618.000
- PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 21 senilai Rp 5.832.530.000.
- PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 19 senilai Rp 5.834.510.000
- CV Anugerah Indah Mahakarya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 77 senilai Rp 5.832.827.000
- PT Ladita Berdua Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 68 senilai Rp 5.833.058.000
- PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 35 senilai Rp 5.833.311.000
- PT Berlian Kencana Sejahtera Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 30 senilai Rp 5.831.870.000
Total: Rp 139.976.100.550
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/27/083514/2844535/10/silakan-dilihat-ini-rincian-dana-siluman-apbd-dki-untuk-beli-ups-miliaran-rupiah
Selasa, 20 Januari 2015
Jalur Alternatif Macet, Ini Kata Dishub DKI Jakarta
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, belum bisa memberikan penjelasan terkait kesemrawutan yang terjadi di jalur alternatif, pasca larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.
Kemacetan itu diakibatkan tingginya volume kendaraan, dan tidak adanya petugas menjadi pemicu kepadatan di jalur tersebut.
"Kalau penempatan petugas saya belum tahu nih, nanti saya tanyakan ke bagian pengendalian operasional," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butarbutar di Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Dia menuding, kesemrawutan di jalur alternatif lantaran pengendara sepeda motor enggan menggunakan bus gratis.
"Bus gratis sudah disiapkan, seharusnya mereka menggunakan bus gratis. Mereka malah mencari jalan alternatif, ya semrawut," katanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua sama sekali tidak berubah. Hanya saja kesemrawutan akibat kendaraan roda dua sudah tidak terlihat lagi lantaran berpindah ke jalur alternatif.
Ironisnya, dalam jalur alternatif sisi barat maupun timur seperti di Tanah Abang, Cideng Barat, Benhil, Pejompongan dan sebagainya tidak ada petugas yang mengatur kesemrawutan tersebut.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/952844/31/jalur-alternatif-macet-ini-kata-dishub-dki-jakarta-1421680699
Kemacetan itu diakibatkan tingginya volume kendaraan, dan tidak adanya petugas menjadi pemicu kepadatan di jalur tersebut.
"Kalau penempatan petugas saya belum tahu nih, nanti saya tanyakan ke bagian pengendalian operasional," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butarbutar di Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Dia menuding, kesemrawutan di jalur alternatif lantaran pengendara sepeda motor enggan menggunakan bus gratis.
"Bus gratis sudah disiapkan, seharusnya mereka menggunakan bus gratis. Mereka malah mencari jalan alternatif, ya semrawut," katanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua sama sekali tidak berubah. Hanya saja kesemrawutan akibat kendaraan roda dua sudah tidak terlihat lagi lantaran berpindah ke jalur alternatif.
Ironisnya, dalam jalur alternatif sisi barat maupun timur seperti di Tanah Abang, Cideng Barat, Benhil, Pejompongan dan sebagainya tidak ada petugas yang mengatur kesemrawutan tersebut.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/952844/31/jalur-alternatif-macet-ini-kata-dishub-dki-jakarta-1421680699
Kamis, 18 Desember 2014
Sepeda Motor Sudah Tak Bisa Lewat MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat!
JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan kawasan pelarangan sepeda motor mulai berlaku pada Rabu (17/12/2014). Sepeda motor tak akan bisa lagi melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta Pusat, tepatnya dari Bundaran HI hingga kawasan Istana Negara.
Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.
Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.
"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.
Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.
Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.
"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.
Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.
Three in one tetap berlaku
Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.
"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.
Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.
Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.
Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.
Tak ada tilang
Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.
"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.
Jalan alternatif
Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:
Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).
Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).
Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:
Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat
Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.
Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.
"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.
Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.
Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.
"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.
Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.
Three in one tetap berlaku
Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.
"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.
Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.
Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.
Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.
Tak ada tilang
Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.
"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.
Jalan alternatif
Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:
Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).
Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).
Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:
Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat
Jumat, 28 November 2014
Pada 2014, Korban Tewas Akibat Banjir Jakarta Tertinggi se-Indonesia
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun data bencana banjir, longsor, gempa dan puting beliung yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Data tersebut dihimpun mulai 1 Januari hingga 27 November 2014.
Dari total jumlah orang yang tewas selama 2014 ini sebanyak 355 orang, provinsi yang paling banyak korban tewas dan hilang adalah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, warga yang tewas akibat bencana banjir di Jakarta mencapai 21 orang. Sedangkan tahun lalu mencapai 48 orang meninggal dunia akibat banjir.
"Kebanyakan itu terpeleset dan kesetrum listrik. Jadi yang jadi korban tewas banjir bukan warga yang ada di bantaran sungai, tetapi para pendatang atau orang yang ingin nonton banjir,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNBP, dalam acara Launching Buku Infografis Provinsi Wilayah di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (27/11).
Setelah Jakarta, posisi kedua provinsi yang jumlah korban bencana terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 orang dan Provinsi Jawa Barat sekitar sembilan orang. Sedangkan Kabupaten/Kotamadya yang paling banyak terjadi bencana banjir, adalah Bandung, Jakarta Timur dan Garut. Sementara provinsi dengan kejadian bencana banjir terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Untuk bencana longsor, provinsi dengan kejadian bencana tanah longsor terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi dengan korban terbanyak akibat bencana tanah longsor tercatat di ketiga provinsi tersebut. lalu Kabupaten/Kota dengan kejadian terbanyak berada di Cianjur, Ciamis dan Bogor.
“Selama tahun 2014, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana. Kondisi ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang besar di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.
BNPB telah menghimpun data selama tahun 2014 terjadi 1.136 kejadian bencana banjir, longsor dan puting beliung. Dampaknya 355 orang tewas, lebih 1,7 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 25.000 rumah rusak.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/228479-pada-2014-korban-tewas-akibat-banjir-jakarta-tertinggi-seindonesia.html
Dari total jumlah orang yang tewas selama 2014 ini sebanyak 355 orang, provinsi yang paling banyak korban tewas dan hilang adalah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, warga yang tewas akibat bencana banjir di Jakarta mencapai 21 orang. Sedangkan tahun lalu mencapai 48 orang meninggal dunia akibat banjir.
"Kebanyakan itu terpeleset dan kesetrum listrik. Jadi yang jadi korban tewas banjir bukan warga yang ada di bantaran sungai, tetapi para pendatang atau orang yang ingin nonton banjir,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNBP, dalam acara Launching Buku Infografis Provinsi Wilayah di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (27/11).
Setelah Jakarta, posisi kedua provinsi yang jumlah korban bencana terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 orang dan Provinsi Jawa Barat sekitar sembilan orang. Sedangkan Kabupaten/Kotamadya yang paling banyak terjadi bencana banjir, adalah Bandung, Jakarta Timur dan Garut. Sementara provinsi dengan kejadian bencana banjir terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Untuk bencana longsor, provinsi dengan kejadian bencana tanah longsor terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi dengan korban terbanyak akibat bencana tanah longsor tercatat di ketiga provinsi tersebut. lalu Kabupaten/Kota dengan kejadian terbanyak berada di Cianjur, Ciamis dan Bogor.
“Selama tahun 2014, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana. Kondisi ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang besar di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.
BNPB telah menghimpun data selama tahun 2014 terjadi 1.136 kejadian bencana banjir, longsor dan puting beliung. Dampaknya 355 orang tewas, lebih 1,7 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 25.000 rumah rusak.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/228479-pada-2014-korban-tewas-akibat-banjir-jakarta-tertinggi-seindonesia.html
Selasa, 07 Oktober 2014
KAI Prihatin Banyak Rel Kereta Tertimbun Sampah
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Daerah Operasional I PT Kereta Api Indonesia, Agus Komarudin, mengatakan ada dua jalur kereta yang membahayakan di Jakarta Barat lantaran tertimbun sampah. "Di Stasiun Angke dan Stasiun Duri, banyak sampah menimbun rel dan dapat mengganggu fungsi lidah wesel," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.
Tumpukan rel itu bisa menyebabkan kecelakaan serius bagi kereta yang melintas. Sebab, sampah dapat menimbun lidah wesel yang berfungsi sebagai alat pengatur penggeseran jalur kereta. Untuk itu, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah lidah wesel.
Peristiwa terpelesetnya kereta akibat timbunan sampah pernah terjadi pada 29 Mei 2014. Saat itu, kereta listrik jurusan Bekasi-Kota anjlok di Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus itu disebabkan oleh warga yang menaruh karung berisi balok dan sampah di rel kereta. "Warga sekitar itu memang tak tertib," ujar Agus. (Baca: 23 Stasiun KRL Jabodetabek Berlakukan e-Parking)
Agus melanjutkan, selain kecerobohan warga, sampah juga bersumber dari pedagang kaki lima (PKL) di sekitar stasiun. Untuk itu, salah satu tugas kepala stasiun ialah membersihkan sekitar stasiun dari PKL.
Kepala Kecamatan Tambora Yunus Burhan menuturkan tumpukan sampah di Jalan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat, semakin parah. "Sampah sudah kami angkut satu hari sekali, tapi tumpukannya sampai menimbun rel," katanya.
Selanjutnya, ujar Yunus, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Jakarta Barat agar menangani tempat pembuangan sampah tersebut. "Sebenarnya, TPS yang legal berada di luar area rel. Kalau di dalam rel, itu tanggung jawab PT Kereta Api." (Baca: Pengalihan Subsidi Kereta Api Tunggu Menteri Baru)
Kepala Stasiun Angke Jakarta Barat M. Nurdin menuturkan pihaknya sempat berniat membersihkan tumpukan sampah itu. "Tapi terlalu banyak, saya enggak sanggup," katanya.
Tumpukan sampah kain dan botol plastik itu meluber dari bak TPS dan menimbung rel Stasiun Angke. Jika terus dibiarkan, ujar Nurdin, sampah akan menutupi lidah wesel dan membuat pergeseran rel tak berfungsi dengan baik.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/090611598/KAI-Prihatin-Banyak-Rel-Kereta-Tertimbun-Sampah
Tumpukan rel itu bisa menyebabkan kecelakaan serius bagi kereta yang melintas. Sebab, sampah dapat menimbun lidah wesel yang berfungsi sebagai alat pengatur penggeseran jalur kereta. Untuk itu, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah lidah wesel.
Peristiwa terpelesetnya kereta akibat timbunan sampah pernah terjadi pada 29 Mei 2014. Saat itu, kereta listrik jurusan Bekasi-Kota anjlok di Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus itu disebabkan oleh warga yang menaruh karung berisi balok dan sampah di rel kereta. "Warga sekitar itu memang tak tertib," ujar Agus. (Baca: 23 Stasiun KRL Jabodetabek Berlakukan e-Parking)
Agus melanjutkan, selain kecerobohan warga, sampah juga bersumber dari pedagang kaki lima (PKL) di sekitar stasiun. Untuk itu, salah satu tugas kepala stasiun ialah membersihkan sekitar stasiun dari PKL.
Kepala Kecamatan Tambora Yunus Burhan menuturkan tumpukan sampah di Jalan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat, semakin parah. "Sampah sudah kami angkut satu hari sekali, tapi tumpukannya sampai menimbun rel," katanya.
Selanjutnya, ujar Yunus, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Jakarta Barat agar menangani tempat pembuangan sampah tersebut. "Sebenarnya, TPS yang legal berada di luar area rel. Kalau di dalam rel, itu tanggung jawab PT Kereta Api." (Baca: Pengalihan Subsidi Kereta Api Tunggu Menteri Baru)
Kepala Stasiun Angke Jakarta Barat M. Nurdin menuturkan pihaknya sempat berniat membersihkan tumpukan sampah itu. "Tapi terlalu banyak, saya enggak sanggup," katanya.
Tumpukan sampah kain dan botol plastik itu meluber dari bak TPS dan menimbung rel Stasiun Angke. Jika terus dibiarkan, ujar Nurdin, sampah akan menutupi lidah wesel dan membuat pergeseran rel tak berfungsi dengan baik.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/090611598/KAI-Prihatin-Banyak-Rel-Kereta-Tertimbun-Sampah
Selasa, 30 September 2014
Program Kali Bersih 'Omdo', Sampah Satu Ton Numpuk di Kali Angke
Jakarta, HanTer – Program Kali Bersih (Prokasih) sudah 20 tahun dicanangkan. Kenyataannya, program itu masih ‘mandul’, alias cuma ‘omdo’ (Omong Doang). Buktinya masih terdapat kali yang kotor. Seperti Kali Angke, Jakarta Barat, ada satu ton lebih sampah menumpuk di kali itu. Air di kali itu pun hitam pekat.
“Selama ini Pemprov DKI hanya sebatas punya program, sedangkan pelaksanaan untuk mengatasi sampah nihil. Soal Prokasih, misalnya. Sudah dua puluh tahun dilontarkan program kali bersih (prokasih), nyatanya kali di Ibukota bukanya semakin bersih malah semakin kotor dan airnya hitam. Prokasih cuma omdo,” ujar pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjawab Harian Terbit, Minggu (28/9).
Menurutnya selama ini pendekatan yang dilakukan Pemprov DKI hanya sebatas penangan program seperti pengerukan kali dan pendekatan proyek. Seyogyanya hal tersebut dibarengi dengan pemberdayaan di masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga, industri, dan limbah ke dalam kali tanpa rasa berdosa.
“Ini memang perlu sinergitas mulai dari RT/RW nya lurah agar mendorong partisipasi masyarakatnya agar mengerti bahwa sampah adalah masalah bersama,” ujarnya.
Dihubungi terpisah Wakil Kepala Dinas (Wakadis) Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, sampah di Kali Angke Jakarta Barat yang ada di pinggir jalan disebut keterniaga. Dia berdalih karena setiap pagi memang rutin terdapat Pasar Subuh. Sehingga terjadi penumpukan sampah baik di badan jalan, trotoar, dan Kali Angke.
“Disana sudah kami tempatkan petugas dinas kebersihan sampah Kali Angke Kecamatan Grogol Petmaburan,” ujar Isnawa kepada Harian Terbit. Minggu (28/9).
Pengambilan sampah tersebut, lanjut dia, rutin dilakukan setiap pagi dan sore sebanyak 2-3 kali pengambilan sampah dengan truk sampah. Karenanya, sejak tahun lalu, permasalahan sampah, kali, waduk, dan danau menjadi tugas dinas kebersihan. “Sampah setiap harinya selalu ada. Kadang orang lewat taro sampahnya di situ karena beranggapan itu sering jadi lokasi liar,” ujar dia.
Dirinya mengklaim masalah sampah yang ada di Kali Angke disebabkan adanya pasar darurat setiap hari. Serta sampah kali yang lewat dari pintu air terbuang ke Kali Angke. Karenanya sampah akan sedikit jika aktivitas PKL dan pasar liar sudah tidak ada.
“Mungkin mohon bantuan pak Walikota Jakarta Barat untuk menertibkan pasar liar. Kalau tugas kita rutin setiap hari,” ungkapnya.
Pantauan Harian Terbit pemandangan di sepanjang Kali Ciliwung atau yang lebih dikenal Banjir Kanal Barat di sisi jalan raya Latumenten, Jakarta Barat sangat tak indah dipandang mata. Pasalnya kali yang airnya berwarna hitam tersebut dipenuhi oleh sampah yang mengapung. Padahal kali ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan apartemen Season City dan apartemen Latumenten.
Terdapat sampah yang menumpuk di pinggiran Banjir Kanal Barat tersebut, bahkan ada bagian dari batang pohon yang teronggok begitu saja. Kali dengan lebar kurang lebih 20 meter ini sangat mencolok jika dibiarkan kotor dan mengganggu pemandangan kota.
Menurut seorang warga Jelambar, sampah di kali itu bukan karena ulah warga Jakarta Barat. "Sampah di kali bukan dari warga sini, itu kiriman dari Bogor. Dari jaman Pak Harto, kalau buang sampah di kali akan didenda udah ada, jadi warga di sini udah pada ngerti. Asal tahu aja sampah di Jakarta kan dibuang di Bekasi, kalau dibuang di Bogor bisa sampe lagi ke sini," ujar Haryanto (62) kepada Harian Terbit, Minggu (28/9).
Untuk diketahui terdapat ribuan warga dengan rumah-rumah kecil dan padat, hidup menetap di pinggir jalan alternatif atau lebih dikenal dengan jalan Petak Kodok, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan di seberangnya lagi adalah jalan alternatif kedua yang lebih dikenal dengan jalan Petak Seng, kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, dimana sepanjang jalan terlihat sangat kotor dipenuhi sampah.
Tetapi di sepanjang jalan Petak Seng hanya sedikit warga yang menempati, sembari berjualan minuman dan rokok. Berbeda dengan jalan Petak Kodok, dimana padatnya rumah-rumah mungil warga yang menyatu dengan warung kelontong, usaha tahu gejrot, mainan anak, burung merpati bahkan play station di pinggir jalan yang lebarnya sekitar 5 meter.
Menurut Haryanto, usaha warga Angke dalam mencukupi kebutuhan keluarga itu sudah digeluti lama dan tidak ada hubungan dengan sampah yang menumpuk di pinggir kali atau yang mengapung.
"Karena sampah itu kiriman aja. Apalagi kalau hujan, sampah-sampah numpuk di depan jembatan depan Season City, karena jembatannya rendah. Beberapa bulan lalu saya lihat ada eskavator bersihin sampah di situ," ujarnya.
Jamaluddin (50), abang ojek yang sudah bertahun-tahun mangkal di pinggir jalan raya Latumenten menambahkan, petugas dinas kebersihan tiap hari terlihat.
"Petugas kebersihan tiap hari terlihat, bersihin jalan, ada juga yang bersihin kali, tapi sampah datang aja terus dan mengapung. Kalau hujan nanti akan terlihat lebih banyak dan menumpuk, itu yang buang bisa orang Tanah Abang karena kali ini nyambung dari Tanah Abang, atau bisa juga dari Bogor," ujarnya.
Lebih lanjut Yayat Supriyatna mengemukakan, perlu dibangun sinergitas dari Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Sehingga masalah sampah di pinggir jalan dan kali dapat dibereskan.
Dia mencontohkan, di Surabaya para ulama melakukan pendekatan kultur bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini dinilai efektif karena dapat mengurangi pembuangan sampah sembarangan.
“Kita memang harus lakukan program kluster berbasis wilayah. Agar masalah sampah dan sungai dibagi tangung jawabnya antara dinas dan masyarakat secara bersama. Karena jika hanya berbicara proyek tidak akan selesai,” ungkapnya.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/29/9000/18/18/Program-Kali-Bersih-Omdo-Sampah-Satu-Ton-Numpun-di-Kali-Angke
“Selama ini Pemprov DKI hanya sebatas punya program, sedangkan pelaksanaan untuk mengatasi sampah nihil. Soal Prokasih, misalnya. Sudah dua puluh tahun dilontarkan program kali bersih (prokasih), nyatanya kali di Ibukota bukanya semakin bersih malah semakin kotor dan airnya hitam. Prokasih cuma omdo,” ujar pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjawab Harian Terbit, Minggu (28/9).
Menurutnya selama ini pendekatan yang dilakukan Pemprov DKI hanya sebatas penangan program seperti pengerukan kali dan pendekatan proyek. Seyogyanya hal tersebut dibarengi dengan pemberdayaan di masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga, industri, dan limbah ke dalam kali tanpa rasa berdosa.
“Ini memang perlu sinergitas mulai dari RT/RW nya lurah agar mendorong partisipasi masyarakatnya agar mengerti bahwa sampah adalah masalah bersama,” ujarnya.
Dihubungi terpisah Wakil Kepala Dinas (Wakadis) Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, sampah di Kali Angke Jakarta Barat yang ada di pinggir jalan disebut keterniaga. Dia berdalih karena setiap pagi memang rutin terdapat Pasar Subuh. Sehingga terjadi penumpukan sampah baik di badan jalan, trotoar, dan Kali Angke.
“Disana sudah kami tempatkan petugas dinas kebersihan sampah Kali Angke Kecamatan Grogol Petmaburan,” ujar Isnawa kepada Harian Terbit. Minggu (28/9).
Pengambilan sampah tersebut, lanjut dia, rutin dilakukan setiap pagi dan sore sebanyak 2-3 kali pengambilan sampah dengan truk sampah. Karenanya, sejak tahun lalu, permasalahan sampah, kali, waduk, dan danau menjadi tugas dinas kebersihan. “Sampah setiap harinya selalu ada. Kadang orang lewat taro sampahnya di situ karena beranggapan itu sering jadi lokasi liar,” ujar dia.
Dirinya mengklaim masalah sampah yang ada di Kali Angke disebabkan adanya pasar darurat setiap hari. Serta sampah kali yang lewat dari pintu air terbuang ke Kali Angke. Karenanya sampah akan sedikit jika aktivitas PKL dan pasar liar sudah tidak ada.
“Mungkin mohon bantuan pak Walikota Jakarta Barat untuk menertibkan pasar liar. Kalau tugas kita rutin setiap hari,” ungkapnya.
Pantauan Harian Terbit pemandangan di sepanjang Kali Ciliwung atau yang lebih dikenal Banjir Kanal Barat di sisi jalan raya Latumenten, Jakarta Barat sangat tak indah dipandang mata. Pasalnya kali yang airnya berwarna hitam tersebut dipenuhi oleh sampah yang mengapung. Padahal kali ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan apartemen Season City dan apartemen Latumenten.
Terdapat sampah yang menumpuk di pinggiran Banjir Kanal Barat tersebut, bahkan ada bagian dari batang pohon yang teronggok begitu saja. Kali dengan lebar kurang lebih 20 meter ini sangat mencolok jika dibiarkan kotor dan mengganggu pemandangan kota.
Menurut seorang warga Jelambar, sampah di kali itu bukan karena ulah warga Jakarta Barat. "Sampah di kali bukan dari warga sini, itu kiriman dari Bogor. Dari jaman Pak Harto, kalau buang sampah di kali akan didenda udah ada, jadi warga di sini udah pada ngerti. Asal tahu aja sampah di Jakarta kan dibuang di Bekasi, kalau dibuang di Bogor bisa sampe lagi ke sini," ujar Haryanto (62) kepada Harian Terbit, Minggu (28/9).
Untuk diketahui terdapat ribuan warga dengan rumah-rumah kecil dan padat, hidup menetap di pinggir jalan alternatif atau lebih dikenal dengan jalan Petak Kodok, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan di seberangnya lagi adalah jalan alternatif kedua yang lebih dikenal dengan jalan Petak Seng, kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, dimana sepanjang jalan terlihat sangat kotor dipenuhi sampah.
Tetapi di sepanjang jalan Petak Seng hanya sedikit warga yang menempati, sembari berjualan minuman dan rokok. Berbeda dengan jalan Petak Kodok, dimana padatnya rumah-rumah mungil warga yang menyatu dengan warung kelontong, usaha tahu gejrot, mainan anak, burung merpati bahkan play station di pinggir jalan yang lebarnya sekitar 5 meter.
Menurut Haryanto, usaha warga Angke dalam mencukupi kebutuhan keluarga itu sudah digeluti lama dan tidak ada hubungan dengan sampah yang menumpuk di pinggir kali atau yang mengapung.
"Karena sampah itu kiriman aja. Apalagi kalau hujan, sampah-sampah numpuk di depan jembatan depan Season City, karena jembatannya rendah. Beberapa bulan lalu saya lihat ada eskavator bersihin sampah di situ," ujarnya.
Jamaluddin (50), abang ojek yang sudah bertahun-tahun mangkal di pinggir jalan raya Latumenten menambahkan, petugas dinas kebersihan tiap hari terlihat.
"Petugas kebersihan tiap hari terlihat, bersihin jalan, ada juga yang bersihin kali, tapi sampah datang aja terus dan mengapung. Kalau hujan nanti akan terlihat lebih banyak dan menumpuk, itu yang buang bisa orang Tanah Abang karena kali ini nyambung dari Tanah Abang, atau bisa juga dari Bogor," ujarnya.
Lebih lanjut Yayat Supriyatna mengemukakan, perlu dibangun sinergitas dari Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Sehingga masalah sampah di pinggir jalan dan kali dapat dibereskan.
Dia mencontohkan, di Surabaya para ulama melakukan pendekatan kultur bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini dinilai efektif karena dapat mengurangi pembuangan sampah sembarangan.
“Kita memang harus lakukan program kluster berbasis wilayah. Agar masalah sampah dan sungai dibagi tangung jawabnya antara dinas dan masyarakat secara bersama. Karena jika hanya berbicara proyek tidak akan selesai,” ungkapnya.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/29/9000/18/18/Program-Kali-Bersih-Omdo-Sampah-Satu-Ton-Numpun-di-Kali-Angke
Jumat, 01 Agustus 2014
Tanpa THR, Ijul Tetap Jaga Tumpukan Sampah di TPS
TAMBORA - Meningkatnya volume sampah rumah tangga pada musim libur Lebaran di wilayah Jakarta Barat ternyata bisa tertangani dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di wilayah Jakarta Barat yang tampak bersih dari gunungan sampah.
Salah satu contohnya ada di TPS di Jalan Kali Anyar I, Kali Anyar, Tambora. Ada pula TPS Jalan Hanura Raya, Tanah Sereal, Tambora, serta TPS Duri Selatan dan Duri Utara dan TPS RW03 Palmerah yang tampak bersih dari tumpukan sampah.
Meski tidak terlalu banyak, tumpukan sampah rumah tangga justru malah terdapat di beberapa titik pinggir jalan. Seperti di kawasan Kembangan sebelah Hutan Kota Srengseng dan Jalan Joglo Raya, Jalan Tanjung Duren Raya, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, dan berbagai tempat lainnya.
Demi menjaga volume sampah, Julhasan (22), pekerja harian lepas (PHL) dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat yang ditemui INDOPOS di TPS Kali Anyar I, RT06/09, Kali Anyar, Tambora tetap bertugas di hari Lebaran. Ia terpaksa rela tidak berlebaran di kampung halamannya di Desa Padakembang, Tasikmalaya, Jawa Barat .
Tak sampai di situ, bahkan sang istri, Santi (19) dari kampung halaman justru menemani Ijul bekerja di TPS. "Sudah tiga tahun ini tidak Lebaran di kampung, meski lebaran tetap tugas angkut sampah," ujarnya di lokasi TPS, Kamis (31/7).
Dalam sehari, tak kurang dari 4 truk sampah terangkut dari TPS itu. Satu truk bisa menampung sekitar 9 ton sampah. "Truk datang itu pagi tiga kali, mulai jam 09.00, dan malam sekali pukul 22.00," ujarnya.
Menurutnya, tonase sampah pada lebaran ini masih normal. Bahkan lebih sedikit dari hari biasanya. Itu karena pemukiman di Kali Anyar, Krendang dan Jembatan Besi notabene di huni oleh pengusaha konveksi. "Yah, kalau mereka pulang kampung, sampah malah berkurang," katanya.
Yang patut disesalkan, pria yang bertugas tanpa libur itu tidak mendapat tunjangan hari raya (THR). "Tiap tahun juga gak ada THR. Kemarin itu cuma dapat bingkisan saja dari pak camat, sama uang Rp 50 ribu dari pak lurah," ujarnya.
Di TPS itu, ia bertugas bergantian bersama ayahnya Otang (45) dan kakaknya Roby (30) yang juga PHL. Di masa libur lebaran ini, kata Ijul, mereka bertugas secara bergantian. Sementara, sang ayah pulang kampung, Ijul bertugas sendiri. Lusa hari, ketika Otang sudah kembali, giliran Ijul yang mudik.
"Kalau kakak tugasnya muter, ambil sampah di kampung-kampung, kalau bapak sama saya disini," ujar Ijul yang sudah betugas lebih dari 5 tahun sebagai pengangkut sampah itu.
Di TPS RW03 Palmerah di Jalan Kemanggisan Pulo I, PHL Sukarman (38) PHL bernada sama. Selama libur lebaran ini ia juga bertugas 24 jam menjaga kebersihan sampah di pemukiman dan TPS. Kata dia, instruksi pengawasan sampah itu turun langsung dari Pemerintah Kota Jakarta Barat, berlanjut ke kecamatan dan kelurahan.
Meski tidak mendapat THR selama bertahun-tahun, pria asli Jakarta ini merelakan bertugas demi menggantikan teman lainnya yang pulang kampung. Ia bahkan, mengaku ikhlas meski tidak mendapat jatah libur sekalipun.
Menurutnya, kalau ingin libur, tinggal minta izin saja atau bergantian dengan petugas yang mudik saat sudah kembali nanti. "Terparah itu malam takbiran, tugas dari jam 22.00-03.00 sampah yang terangkut dari jalan itu sampai dua truk," ujarnya.
Seperti yang diberitakan, Kepala Dinas Kebersihan DKI, Saptastri Ediningtyas memastikan tetap menyiagakan petugas untuk tetap bekerja saat malam takbiran hingga pasca lebaran. Sebanyak 3.158 petugas tersebar di seluruh penjuru ibukota.
Ia juga mengatakan, hanya 10 persen petugas saja yang mendapat jatah cuti lebaran. Prediksi volume sampah terbanyak saat lebaran biasanya terpusat di lokasi wisata. Sementara sampah rumah tangga, mulai terlihat bertambah saat malam takbir dan setelah sholat Ied.
Selama masa lebaran ini, berdasarkan data yang dihimpun sedikitnya 5.800 ton sampah terangkut setiap harinya. Jumlah ini cenderung meningkat dibanding hari biasa yang hanya berkisar 5.600 ton per hari. "Ini wajar karena konsumsi warga juga meningkat saat Ramadhan," katanya.
Namun, dia mengingatkan bahwa volume sampah akan kembali meningkat pada H+4 sampai H+6 usai perayaan Lebaran nanti. Diperkirakan Volume sampah akan mencapai 6.500 hingga 6.800 ton.
"Saat Idul Fitri, Jakarta ditinggalkan oleh sebagian warganya, jadi sampah juga tidak terlalu banyak, semua aktivitas libur juga menurunkan volume sampah. Nanti setelah aktifitas normal baru sampah kembali meningkat," jelas Tyas.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/08/01/249204/Tanpa-THR,-Ijul-Tetap-Jaga-Tumpukan-Sampah-di-TPS-
Salah satu contohnya ada di TPS di Jalan Kali Anyar I, Kali Anyar, Tambora. Ada pula TPS Jalan Hanura Raya, Tanah Sereal, Tambora, serta TPS Duri Selatan dan Duri Utara dan TPS RW03 Palmerah yang tampak bersih dari tumpukan sampah.
Meski tidak terlalu banyak, tumpukan sampah rumah tangga justru malah terdapat di beberapa titik pinggir jalan. Seperti di kawasan Kembangan sebelah Hutan Kota Srengseng dan Jalan Joglo Raya, Jalan Tanjung Duren Raya, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, dan berbagai tempat lainnya.
Demi menjaga volume sampah, Julhasan (22), pekerja harian lepas (PHL) dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat yang ditemui INDOPOS di TPS Kali Anyar I, RT06/09, Kali Anyar, Tambora tetap bertugas di hari Lebaran. Ia terpaksa rela tidak berlebaran di kampung halamannya di Desa Padakembang, Tasikmalaya, Jawa Barat .
Tak sampai di situ, bahkan sang istri, Santi (19) dari kampung halaman justru menemani Ijul bekerja di TPS. "Sudah tiga tahun ini tidak Lebaran di kampung, meski lebaran tetap tugas angkut sampah," ujarnya di lokasi TPS, Kamis (31/7).
Dalam sehari, tak kurang dari 4 truk sampah terangkut dari TPS itu. Satu truk bisa menampung sekitar 9 ton sampah. "Truk datang itu pagi tiga kali, mulai jam 09.00, dan malam sekali pukul 22.00," ujarnya.
Menurutnya, tonase sampah pada lebaran ini masih normal. Bahkan lebih sedikit dari hari biasanya. Itu karena pemukiman di Kali Anyar, Krendang dan Jembatan Besi notabene di huni oleh pengusaha konveksi. "Yah, kalau mereka pulang kampung, sampah malah berkurang," katanya.
Yang patut disesalkan, pria yang bertugas tanpa libur itu tidak mendapat tunjangan hari raya (THR). "Tiap tahun juga gak ada THR. Kemarin itu cuma dapat bingkisan saja dari pak camat, sama uang Rp 50 ribu dari pak lurah," ujarnya.
Di TPS itu, ia bertugas bergantian bersama ayahnya Otang (45) dan kakaknya Roby (30) yang juga PHL. Di masa libur lebaran ini, kata Ijul, mereka bertugas secara bergantian. Sementara, sang ayah pulang kampung, Ijul bertugas sendiri. Lusa hari, ketika Otang sudah kembali, giliran Ijul yang mudik.
"Kalau kakak tugasnya muter, ambil sampah di kampung-kampung, kalau bapak sama saya disini," ujar Ijul yang sudah betugas lebih dari 5 tahun sebagai pengangkut sampah itu.
Di TPS RW03 Palmerah di Jalan Kemanggisan Pulo I, PHL Sukarman (38) PHL bernada sama. Selama libur lebaran ini ia juga bertugas 24 jam menjaga kebersihan sampah di pemukiman dan TPS. Kata dia, instruksi pengawasan sampah itu turun langsung dari Pemerintah Kota Jakarta Barat, berlanjut ke kecamatan dan kelurahan.
Meski tidak mendapat THR selama bertahun-tahun, pria asli Jakarta ini merelakan bertugas demi menggantikan teman lainnya yang pulang kampung. Ia bahkan, mengaku ikhlas meski tidak mendapat jatah libur sekalipun.
Menurutnya, kalau ingin libur, tinggal minta izin saja atau bergantian dengan petugas yang mudik saat sudah kembali nanti. "Terparah itu malam takbiran, tugas dari jam 22.00-03.00 sampah yang terangkut dari jalan itu sampai dua truk," ujarnya.
Seperti yang diberitakan, Kepala Dinas Kebersihan DKI, Saptastri Ediningtyas memastikan tetap menyiagakan petugas untuk tetap bekerja saat malam takbiran hingga pasca lebaran. Sebanyak 3.158 petugas tersebar di seluruh penjuru ibukota.
Ia juga mengatakan, hanya 10 persen petugas saja yang mendapat jatah cuti lebaran. Prediksi volume sampah terbanyak saat lebaran biasanya terpusat di lokasi wisata. Sementara sampah rumah tangga, mulai terlihat bertambah saat malam takbir dan setelah sholat Ied.
Selama masa lebaran ini, berdasarkan data yang dihimpun sedikitnya 5.800 ton sampah terangkut setiap harinya. Jumlah ini cenderung meningkat dibanding hari biasa yang hanya berkisar 5.600 ton per hari. "Ini wajar karena konsumsi warga juga meningkat saat Ramadhan," katanya.
Namun, dia mengingatkan bahwa volume sampah akan kembali meningkat pada H+4 sampai H+6 usai perayaan Lebaran nanti. Diperkirakan Volume sampah akan mencapai 6.500 hingga 6.800 ton.
"Saat Idul Fitri, Jakarta ditinggalkan oleh sebagian warganya, jadi sampah juga tidak terlalu banyak, semua aktivitas libur juga menurunkan volume sampah. Nanti setelah aktifitas normal baru sampah kembali meningkat," jelas Tyas.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/08/01/249204/Tanpa-THR,-Ijul-Tetap-Jaga-Tumpukan-Sampah-di-TPS-
Senin, 09 Juni 2014
Sampah Berserakan di Kota Tua, Petugas Kebersihan Mengaku Belum Digaji 3 Bulan
Jakarta - Sampah tampak berserakan dan menumpuk di sudut tempat wisata Kota Tua, Jakarta, Minggu (8/06). Suasana pun terasa kumuh. Rupanya, hal ini terjadi karena petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Barat belum digaji selama tiga bulan sejak Maret hingga Mei kemarin.
"Saya bekerja setengah kurang semangat, kurang yakin. Takutnya saya ini kerja dibela-belain, nggak ada gaji, gimana? Coba kalau ketahuan gajinya, semangat," keluh Roby Suwarno (41), petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Barat ketika ditemui di Lapangan Fatahilah, Kota Tua, Jakarta Barat.
Roby mengaku ia dan teman-temannya dijanjikan upah sebesar Rp 2,4 juta per bulan sebagai pekerja kontrak dari Dinas Kebersihan. Namun, sejak Maret lalu pria yang tinggal di Kampung Muka, Ancol ini, belum menerima upahnya bekerja sebagai petugas kebersihan Jakarta Barat.
"Total, Rp 7,2 juta belum dibayar. Saya kerja kan mengharapkan gaji untuk makan. Kalau sampai tiga bulan nggak turun, bingung keteteran, punya utang juga. Kena pikiran. Kerja karena kena pikiran jadi kurang semangat," imbuh pria beranak dua ini.
Kinerja yang kurang optimal ini membuat kebersihan tempat wisata Kota Tua menjadi terabaikan. Akibatnya, pengunjung merasa terganggu. Padahal, Kota Tua adalah salah satu ikon wisata kota Jakarta.
"Kurang kebersihannya, ya terganggu juga. Masyarakatnya juga kurang peduli. Saya nggak pernah lihat petugas kebersihan juga," ungkap Edy Widodo (29), salah satu pengunjung Kota Tua.
Hal yang sama juga dialami sejumlah petugas kebersihan di beberapa wilayah di Jakarta. Pada pertengahan April lalu, dua belas orang petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Pusat mendatangi rumah dinas mantan gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mengadukan keterlambatan gaji. Mereka mengaku upahnya belum dibayar selama empat bulan.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/06/08/185938/2602416/10/sampah-berserakan-di-kota-tua-petugas-kebersihan-mengaku-belum-digaji-3-bulan
"Saya bekerja setengah kurang semangat, kurang yakin. Takutnya saya ini kerja dibela-belain, nggak ada gaji, gimana? Coba kalau ketahuan gajinya, semangat," keluh Roby Suwarno (41), petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Barat ketika ditemui di Lapangan Fatahilah, Kota Tua, Jakarta Barat.
Roby mengaku ia dan teman-temannya dijanjikan upah sebesar Rp 2,4 juta per bulan sebagai pekerja kontrak dari Dinas Kebersihan. Namun, sejak Maret lalu pria yang tinggal di Kampung Muka, Ancol ini, belum menerima upahnya bekerja sebagai petugas kebersihan Jakarta Barat.
"Total, Rp 7,2 juta belum dibayar. Saya kerja kan mengharapkan gaji untuk makan. Kalau sampai tiga bulan nggak turun, bingung keteteran, punya utang juga. Kena pikiran. Kerja karena kena pikiran jadi kurang semangat," imbuh pria beranak dua ini.
Kinerja yang kurang optimal ini membuat kebersihan tempat wisata Kota Tua menjadi terabaikan. Akibatnya, pengunjung merasa terganggu. Padahal, Kota Tua adalah salah satu ikon wisata kota Jakarta.
"Kurang kebersihannya, ya terganggu juga. Masyarakatnya juga kurang peduli. Saya nggak pernah lihat petugas kebersihan juga," ungkap Edy Widodo (29), salah satu pengunjung Kota Tua.
Hal yang sama juga dialami sejumlah petugas kebersihan di beberapa wilayah di Jakarta. Pada pertengahan April lalu, dua belas orang petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Pusat mendatangi rumah dinas mantan gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mengadukan keterlambatan gaji. Mereka mengaku upahnya belum dibayar selama empat bulan.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/06/08/185938/2602416/10/sampah-berserakan-di-kota-tua-petugas-kebersihan-mengaku-belum-digaji-3-bulan
Senin, 24 Maret 2014
Kalijodo Akan Disulap Jadi RTH
BERITAJAKARTA.COM — 20-03-2014 18:47
Kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang sejak puluhan tahun jadi kawasan prostitusi, Judi, dan miras, akan disulap Pemprov DKI Jakarta, jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan RTH tersebut akan melibatkan Pemkot Administrasi Jakarta Barat dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi mengatakan, permasalahan Kalijodo hanya sebatas 2 RT yang menjadi tanggungjawabnya, selebihnya menjadi tanggung jawab Jakarta Utara.
"RT 08 menjadi kawasan perdagangan dan RT 07 kawasan prostitusi," sebutnya, Kamis (20/3).
Sementara itu, Sekretaris Camat Tambora, Abdul Chalik mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki saat ini warga di 2 RT tersebut sebanyak 178 kepala keluarga (KK), 45 bangunan rumah, 88 bangunan semi permanen. Rumah-rumah tersebut diakuinya sebagian ada yang memiliki izin, sedangkan sebagian lainnya tidak.
"Rencananya itu yang akan dibebaskan, mengenai kapan waktunya tergantung pimpinan," katanya.
Chalik menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga akan ada pembongkaran dan pembebasan lahan untuk dijadikan RTH. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari warga. "Warga sudah kita surati, jadi tidak alasan warga tidak tahu," ujar chalid.
Ketua RT 07, Surahman, enggan berkomentar perihal rencana perubahan Kalijodo menjadi RTH. Menurutnya, keputusan ada di tangan warga. "Silakan tanya warga saya langsung, saya enggan berkomentar," kilahnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58742
Kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang sejak puluhan tahun jadi kawasan prostitusi, Judi, dan miras, akan disulap Pemprov DKI Jakarta, jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan RTH tersebut akan melibatkan Pemkot Administrasi Jakarta Barat dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi mengatakan, permasalahan Kalijodo hanya sebatas 2 RT yang menjadi tanggungjawabnya, selebihnya menjadi tanggung jawab Jakarta Utara.
"RT 08 menjadi kawasan perdagangan dan RT 07 kawasan prostitusi," sebutnya, Kamis (20/3).
Sementara itu, Sekretaris Camat Tambora, Abdul Chalik mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki saat ini warga di 2 RT tersebut sebanyak 178 kepala keluarga (KK), 45 bangunan rumah, 88 bangunan semi permanen. Rumah-rumah tersebut diakuinya sebagian ada yang memiliki izin, sedangkan sebagian lainnya tidak.
"Rencananya itu yang akan dibebaskan, mengenai kapan waktunya tergantung pimpinan," katanya.
Chalik menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga akan ada pembongkaran dan pembebasan lahan untuk dijadikan RTH. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari warga. "Warga sudah kita surati, jadi tidak alasan warga tidak tahu," ujar chalid.
Ketua RT 07, Surahman, enggan berkomentar perihal rencana perubahan Kalijodo menjadi RTH. Menurutnya, keputusan ada di tangan warga. "Silakan tanya warga saya langsung, saya enggan berkomentar," kilahnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58742
Rabu, 05 Februari 2014
Cegah Banjir di Jakarta, Jokowi Tanam 40 Ribu Pohon di Puncak
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya pencegahan banjir dari hulu. Selain membangun Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi, Pemprov DKI juga akan menanam pohon di wilayah Desa Tugu Selatan, Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan selama ini berbagai rencana untuk penanganan banjir sudah ada. Apa yang harus dikerjakan semuanya juga sudah diketahui.
Jadi, kata dia, saat ini adalah waktunya melakukan aksi penanganan banjir. Salah satunya dengan penanaman pohon di hulu.
"Apa yang harus dikerjakan sekarang sudah diketahui. Apa yang harus dilakukan semuanya sudah tahu. Jadi ini saatnya bekerja," kata Jokowi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2014.
Disampaikan Jokowi, penanaman pohon akan dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Dengan demikian diharapkan di hulu banyak air serapan air sehingga banjir ke Jakarta bisa dikurangi. "Penanganan banjir itu tidak hanya di hilir. Di hulu juga penting," ujar dia.
Ketua Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dadang Hendaris, mengungkapkan, penanaman ini dilakukan di lahan seluas 100 hektar. Rencananya akan ada 40 ribu pohon di tanam di sana. Pohon yang ditanam antara lain pinus, kayu putih, rasamala, puspa, dan buah-buahan.
"Pemilihan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Kemudian produktivitas dan kesuburan tanah di sini," ucapnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/478534-cegah-banjir-di-jakarta--jokowi-tanam-40-ribu-pohon-di-puncak
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan selama ini berbagai rencana untuk penanganan banjir sudah ada. Apa yang harus dikerjakan semuanya juga sudah diketahui.
Jadi, kata dia, saat ini adalah waktunya melakukan aksi penanganan banjir. Salah satunya dengan penanaman pohon di hulu.
"Apa yang harus dikerjakan sekarang sudah diketahui. Apa yang harus dilakukan semuanya sudah tahu. Jadi ini saatnya bekerja," kata Jokowi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2014.
Disampaikan Jokowi, penanaman pohon akan dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Dengan demikian diharapkan di hulu banyak air serapan air sehingga banjir ke Jakarta bisa dikurangi. "Penanganan banjir itu tidak hanya di hilir. Di hulu juga penting," ujar dia.
Ketua Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dadang Hendaris, mengungkapkan, penanaman ini dilakukan di lahan seluas 100 hektar. Rencananya akan ada 40 ribu pohon di tanam di sana. Pohon yang ditanam antara lain pinus, kayu putih, rasamala, puspa, dan buah-buahan.
"Pemilihan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Kemudian produktivitas dan kesuburan tanah di sini," ucapnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/478534-cegah-banjir-di-jakarta--jokowi-tanam-40-ribu-pohon-di-puncak
Rabu, 05 Juni 2013
Waduk Pluit Berubah, Masih Ada Warga Nekat Mematok Lahan
JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.
”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.
Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.
Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.
Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca
Tetap bertahan
Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.
”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.
Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.
Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.
”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.
Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.
”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/04/09131267/Waduk.Pluit.Berubah..Masih.Ada.Warga.Nekat.Mematok.Lahan
”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.
Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.
Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.
Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca
Tetap bertahan
Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.
”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.
Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.
Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.
”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.
Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.
”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/04/09131267/Waduk.Pluit.Berubah..Masih.Ada.Warga.Nekat.Mematok.Lahan
Senin, 20 Mei 2013
Mengapa Waduk Pluit Perlu Dinormalisasi ?
JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara adalah keharusan.
Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta.
Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda.
Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.
Saat ini, diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar dengan kedalaman 1 meter sampai 3 meter.
"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Rencana Pemprov DKI Jakarta tidak main-main. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan.
Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Pemprov berhasil merelokasi 300 warga di sisi barat waduk.
Sebagian ditempatkan di rumah susun sewa yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun di Jakarta Barat.
Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang dimaksud untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) sebesar Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk dianggarkan Rp 800 miliar.
Sampai hari ini, Sabtu (18/5/2013), proses normalisasi terus berjalan.
Program ini menghadapi yang tidak gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area waduk menolak pindah.
Mereka sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ingin kehilangan pekerjaan. Mereka meminta kepastian masa depan setelah pindah dari waduk.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi
Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta.
Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda.
Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.
Saat ini, diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar dengan kedalaman 1 meter sampai 3 meter.
"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Rencana Pemprov DKI Jakarta tidak main-main. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan.
Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Pemprov berhasil merelokasi 300 warga di sisi barat waduk.
Sebagian ditempatkan di rumah susun sewa yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun di Jakarta Barat.
Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang dimaksud untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) sebesar Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk dianggarkan Rp 800 miliar.
Sampai hari ini, Sabtu (18/5/2013), proses normalisasi terus berjalan.
Program ini menghadapi yang tidak gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area waduk menolak pindah.
Mereka sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ingin kehilangan pekerjaan. Mereka meminta kepastian masa depan setelah pindah dari waduk.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi
Rabu, 16 Januari 2013
JAKARTA BANJIR: Pengungsi Capai 6.101 Orang, Inilah Wilayah yang Terendam Banjir
JAKARTA–Sedikitnya 6.101 orang mengungsi ke sejumlah tempat, karena rumahnya di kawasan Jakarta Timur terendam banjir luapan Sungai Ciliwung yang tercatat hingga Selasa (15/1/2013) sekitar pukul 20.00 WIB hingga pagi ini, Rabu (16/1/2013).
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan data sementara ada sebanyak 50 kelurahan di kawasan tersebut terendam banjir.
Beberapa wilayah yang terendam banjir di Jakarta adalah sebagai berikut:
A. Jakarta Timur
- Daerah yang terendam banjir adalah Kecamatan Jatinegara (Kelurahan Bidara Cina dan Kampung Melayu), Kec Kramat Jati (Kel Cawang dan Cililitan).
B. Jakarta Selatan
- Banjir menggenangi Kecamatan Tebet (Kelurahan Bukit Duri dan Kebon Baru), - Kecamatan Pancoran (Kel Rawajati), Kecamatan Pasar Minggu (Kelurahan Pejaten Timur dan Cilandak Timur), Kecamatan Kebayoran Lama (Kelurahan Pondok Pinang dan Kebayoran Lama Utara), Kecamatan Pesanggrahan (Kelurahan Petukangan Selatan, Bintaro, Ulujami dan Cipulir), Kecamatan Cilandak (Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu), Kecamatan Kebayoran Baru (Kelurahan Petogogan), dan Kecamatan Jagakarsa (Kelurahan Tanjung Barat).
C. Jakarta Pusat
- Banjir di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, dan di Kelurahan Petamburan di Kecamatan Tanah Abang, serta di Kelurahan Cideng di Kecamatan Gambir.
D. Jakarta Barat
- Banjir terjadi di Kecamatan Kebon Jeruk (Kelurahan Kedoya Utara, Duri Kepa dan Sukabumi Selatan), Kecamatan Kembangan (Kelurahan Kembangan Utara, Joglo dan Meruya), Kecamatan Grogol Petamburan (Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Utara, Jelambar, Jelambar Baru, dan Wijaya Kusuma), Kecamatan Cengkareng (Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke dan Rawa Buaya).
E. Jakarta Utara
- Banjir terjadi di Kecamatan Kelapa Gading (Kelurahan Kepala Gading Timur dan Pegangsaan Dua), Kecamatan Tanjung Priok (Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kebon Bawang), KecamatanPademangan (Kelurahan Pademangan Barat), Kecamatan Penjaringan (Kelurahan Penjaringan, Pejagalan, Kamal Muara, Kapuk Muara dan Pluit).
Sumber : http://www.solopos.com/2013/01/16/jakarta-banjir-ribuan-orang-mengungsi-368938
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan data sementara ada sebanyak 50 kelurahan di kawasan tersebut terendam banjir.
Beberapa wilayah yang terendam banjir di Jakarta adalah sebagai berikut:
A. Jakarta Timur
- Daerah yang terendam banjir adalah Kecamatan Jatinegara (Kelurahan Bidara Cina dan Kampung Melayu), Kec Kramat Jati (Kel Cawang dan Cililitan).
B. Jakarta Selatan
- Banjir menggenangi Kecamatan Tebet (Kelurahan Bukit Duri dan Kebon Baru), - Kecamatan Pancoran (Kel Rawajati), Kecamatan Pasar Minggu (Kelurahan Pejaten Timur dan Cilandak Timur), Kecamatan Kebayoran Lama (Kelurahan Pondok Pinang dan Kebayoran Lama Utara), Kecamatan Pesanggrahan (Kelurahan Petukangan Selatan, Bintaro, Ulujami dan Cipulir), Kecamatan Cilandak (Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu), Kecamatan Kebayoran Baru (Kelurahan Petogogan), dan Kecamatan Jagakarsa (Kelurahan Tanjung Barat).
C. Jakarta Pusat
- Banjir di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, dan di Kelurahan Petamburan di Kecamatan Tanah Abang, serta di Kelurahan Cideng di Kecamatan Gambir.
D. Jakarta Barat
- Banjir terjadi di Kecamatan Kebon Jeruk (Kelurahan Kedoya Utara, Duri Kepa dan Sukabumi Selatan), Kecamatan Kembangan (Kelurahan Kembangan Utara, Joglo dan Meruya), Kecamatan Grogol Petamburan (Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Utara, Jelambar, Jelambar Baru, dan Wijaya Kusuma), Kecamatan Cengkareng (Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke dan Rawa Buaya).
E. Jakarta Utara
- Banjir terjadi di Kecamatan Kelapa Gading (Kelurahan Kepala Gading Timur dan Pegangsaan Dua), Kecamatan Tanjung Priok (Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kebon Bawang), KecamatanPademangan (Kelurahan Pademangan Barat), Kecamatan Penjaringan (Kelurahan Penjaringan, Pejagalan, Kamal Muara, Kapuk Muara dan Pluit).
Sumber : http://www.solopos.com/2013/01/16/jakarta-banjir-ribuan-orang-mengungsi-368938
Rabu, 12 Desember 2012
Tiap hari, 31 ton sampah berserakan di Jakarta Barat
Dalam sehari, 31 ton sampah yang berserak di tempat pembuangan liar, sungai, dan taman di Jakarta Barat dibiarkan oleh Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat.
Menurut Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Made Indrayasa, sampah yang tidak berada di Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) bukan wewenang pihaknya.
"Kami tidak memungut sampah di LPS liar," ujarnya, Selasa (11/12). Dirinya menjelaskan, pengangkutan sampah di tempat sampah liar merupakan tugas pihak kecamatan.
Made mengatakan, 31 ton sampah yang tidak diangkut Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat itu merupakan bagian dari 1.568,03 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta Barat setiap harinya. Dari delapan kecamatan Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Tambora merupakan penyumbang terbesar.
"Volume sampah di Jakarta Barat, disumbangsih dari rumah tangga, dan industri," ujar Made.
Dia menjelaskan, sampah tersebut diangkut dari 36 LPS resmi, 88 bak sampah, dan 86 titik gerobak sampah yang tersebar di Jakarta Barat.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tiap-hari-31-ton-sampah-berserakan-di-jakarta-barat.html
Menurut Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Made Indrayasa, sampah yang tidak berada di Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) bukan wewenang pihaknya.
"Kami tidak memungut sampah di LPS liar," ujarnya, Selasa (11/12). Dirinya menjelaskan, pengangkutan sampah di tempat sampah liar merupakan tugas pihak kecamatan.
Made mengatakan, 31 ton sampah yang tidak diangkut Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat itu merupakan bagian dari 1.568,03 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta Barat setiap harinya. Dari delapan kecamatan Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Tambora merupakan penyumbang terbesar.
"Volume sampah di Jakarta Barat, disumbangsih dari rumah tangga, dan industri," ujar Made.
Dia menjelaskan, sampah tersebut diangkut dari 36 LPS resmi, 88 bak sampah, dan 86 titik gerobak sampah yang tersebar di Jakarta Barat.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tiap-hari-31-ton-sampah-berserakan-di-jakarta-barat.html
Jumat, 10 Agustus 2012
Rumah "Manusia Gerobak", dari Kumpulan yang Terbuang
JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak banyak warga yang melintasi Jalan Tebet Barat Raya sadar jika di balik jejeran gerobak sampah dan barang rongsokan di salah satu sisi jalan tersebut terdapat 30 rumah petak tak layak huni. Jejeran pondokan yang berdiri di atas areal sempit yang tak sedap dipandang mata itu disebut Depo II PHL (pekerja harian lepas) kebersihan. Mereka yang tinggal di tempat tersebut adalah orang-orang yang sehari-hari mengumpulkan sampah dari rumah warga dan membersihkan jalan-jalan kota di wilayah Tebet Barat.
Rumah gubuk yang ditempati keluarga para PHL itu pun rasanya kurang pantas jika disebut tak jauh dari profesi mereka. Rumah pasangan suami-istri Hasan dan Wulan bisa menjadi contoh. Rumah yang berukuran sekitar 4x3 meter itu dibagun laksana kumpulan barang-barang buangan. Beragam jenis barang yang biasa difungsikan sebagai atap bercampur baur menjadi satu rangkaian penutup rumah. Potongan seng, genteng, asbes hingga terpal dialasi potongan bambu menjadi kombinasi tak beraturan dari atap sederhana.
Dinding rumah itu tak jauh berbeda. Potongan lembaran tripleks, potongan terpal, sisa-sisa spanduk, dan lembaran seng yang tak utuh menjadi kombinasi tak kompak dinding rumah yang ditempeli kertas koran ala kadarnya. Hanya bagian belakang rumah yang berlapiskan tembok. Itupun karena gubuk tersebut langsung menempel pada dinding tembok pembatas area depo.
Alas rumah pun tak kalah "hebohnya". Rangkaian pecahan keramik dengan jenis dan warna yang tak lagi jelas belum sepenuhnya menutup tanah. Alhasil, tanah cokelat masih mendominasi seperempat bagian lantai. Perlengkapan dan perabot rumah jauh dari kesan indah. Sebuah springbed bekas menjadi tempat tidur keluarga sekaligus tempat bermain yang nyaman bagi dua anak mereka.
Dinding di samping tempat tidur dilapisi cermin berukuran lumayan besar menjadi bagian termewah di gubuk itu. Selebihnya terdapat dua lemari tua untuk menyimpan pakaian, satu lemari kecil yang kedua pintunya telah lepas, sebuah kasur yang digeletakkan di lantai beralaskan terpal dan sebuah kipas angin.
Ada juga sebuah kulkas bekas yang tidak benar-benar berfungsi sebagai pendingin makanan. "Saya bangun sendiri rumah ini. Semuanya dari barang-barang yang sudah dibuang orang atau nemu di jalan," kata Hasan kepada Kompas.com yang menjadi tamunya, Rabu (8/8/2012).
Perabot rumah tangga yang dimiliki Hasan juga punya sejarah yang tak jauh berbeda. Selain kipas angin, semua barang lainnya adalah barang-barang bekas pakai. Tempat tidur, lemari, dan cermin adalah barang bekas yang diberikan warga Tebet yang lebih mampu. Sedangkan kulkas dibeli Hasan dari seorang pelego barang bekas.
Maka, benar kata Hasan, rumahnya bisa disebut sebagai mozaik dari barang-barang yang terbuang. Pernak-pernik rongsokan yang menyatu menjadi bangunan rumah dan isinya belum terajut rapi dan terkesan darurat. Tapi, itulah simbol kehidupan ke-30 PHL itu. Dengan gaji harian yang kecil, yang jomplang dengan tuntutan kebutuhan ekonomi kehidupan di Ibu Kota setiap hari adalah situasi darurat bagi mereka.
"Yah, beginilah kami. Biar gaji sudah naik (dari Rp 27.000 ke Rp 35.000/hari), kami masih harus tutup sana tutup sini. Habis terima langsung habis lagi buat nutupin utang," kata Sanin, PHL yang tinggal di sebelah rumah Hasan.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Hasan mengumpulkan barang bekas. Istrinya Wulan menjadi pemulung. Sabana, rekan Hasan, menjadi tukang odong-odong. Sedangkan Sanin, Aji, dan Rosidi selalu siap mengerjakan kerja-kerja pesanan yang diminta warga.
"Lumayan, buat tambahan makan minum," ujar Sanin.
Itu benar, untuk sekadar tambahan memenuhi kebutuhan perut, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Putra sulung Sanin beruntung bisa diangkat anak oleh seorang pemilik pondok pesantren. Ia saat ini tinggal di ponpes ayah angkatnya serta mengikuti pendidikan hingga tingkat SMA. Sementara putra kedua Sanin yang tinggal bersamanya hanya berijazah SD. Remaja berusia 14 tahun itu terpaksa harus ikut mencari makan dengan bekerja serabutan.
"Pasti tidak cukup. Tapi ya alhamdullilah, hampir setiap hari ada saja orang lewat yang ngasih lima ribu rupiah atau sepuluh ribu rupiah. Bisa untuk tambahan buat beli makan dan jajanan anak. Kalau ngandalin gaji PHL sama mulung, mana mungkin kami kuat," kata Hasan.
Dengan status darurat dari hari ke hari, nasib pria berusia 79 tahun itu dan rekan-rekannya sesama PHL, menjadi serba tak pasti. Hidup Hasan dkk di Depo II Tebet Barat tak jauh berbeda dari kondisi rumah mereka, kumpulan yang terbuang, yang tersisihkan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/09/10160273/Rumah.Manusia.Gerobak.dari.Kumpulan.yang.Terbuang
Rumah gubuk yang ditempati keluarga para PHL itu pun rasanya kurang pantas jika disebut tak jauh dari profesi mereka. Rumah pasangan suami-istri Hasan dan Wulan bisa menjadi contoh. Rumah yang berukuran sekitar 4x3 meter itu dibagun laksana kumpulan barang-barang buangan. Beragam jenis barang yang biasa difungsikan sebagai atap bercampur baur menjadi satu rangkaian penutup rumah. Potongan seng, genteng, asbes hingga terpal dialasi potongan bambu menjadi kombinasi tak beraturan dari atap sederhana.
Dinding rumah itu tak jauh berbeda. Potongan lembaran tripleks, potongan terpal, sisa-sisa spanduk, dan lembaran seng yang tak utuh menjadi kombinasi tak kompak dinding rumah yang ditempeli kertas koran ala kadarnya. Hanya bagian belakang rumah yang berlapiskan tembok. Itupun karena gubuk tersebut langsung menempel pada dinding tembok pembatas area depo.
Alas rumah pun tak kalah "hebohnya". Rangkaian pecahan keramik dengan jenis dan warna yang tak lagi jelas belum sepenuhnya menutup tanah. Alhasil, tanah cokelat masih mendominasi seperempat bagian lantai. Perlengkapan dan perabot rumah jauh dari kesan indah. Sebuah springbed bekas menjadi tempat tidur keluarga sekaligus tempat bermain yang nyaman bagi dua anak mereka.
Dinding di samping tempat tidur dilapisi cermin berukuran lumayan besar menjadi bagian termewah di gubuk itu. Selebihnya terdapat dua lemari tua untuk menyimpan pakaian, satu lemari kecil yang kedua pintunya telah lepas, sebuah kasur yang digeletakkan di lantai beralaskan terpal dan sebuah kipas angin.
Ada juga sebuah kulkas bekas yang tidak benar-benar berfungsi sebagai pendingin makanan. "Saya bangun sendiri rumah ini. Semuanya dari barang-barang yang sudah dibuang orang atau nemu di jalan," kata Hasan kepada Kompas.com yang menjadi tamunya, Rabu (8/8/2012).
Perabot rumah tangga yang dimiliki Hasan juga punya sejarah yang tak jauh berbeda. Selain kipas angin, semua barang lainnya adalah barang-barang bekas pakai. Tempat tidur, lemari, dan cermin adalah barang bekas yang diberikan warga Tebet yang lebih mampu. Sedangkan kulkas dibeli Hasan dari seorang pelego barang bekas.
Maka, benar kata Hasan, rumahnya bisa disebut sebagai mozaik dari barang-barang yang terbuang. Pernak-pernik rongsokan yang menyatu menjadi bangunan rumah dan isinya belum terajut rapi dan terkesan darurat. Tapi, itulah simbol kehidupan ke-30 PHL itu. Dengan gaji harian yang kecil, yang jomplang dengan tuntutan kebutuhan ekonomi kehidupan di Ibu Kota setiap hari adalah situasi darurat bagi mereka.
"Yah, beginilah kami. Biar gaji sudah naik (dari Rp 27.000 ke Rp 35.000/hari), kami masih harus tutup sana tutup sini. Habis terima langsung habis lagi buat nutupin utang," kata Sanin, PHL yang tinggal di sebelah rumah Hasan.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Hasan mengumpulkan barang bekas. Istrinya Wulan menjadi pemulung. Sabana, rekan Hasan, menjadi tukang odong-odong. Sedangkan Sanin, Aji, dan Rosidi selalu siap mengerjakan kerja-kerja pesanan yang diminta warga.
"Lumayan, buat tambahan makan minum," ujar Sanin.
Itu benar, untuk sekadar tambahan memenuhi kebutuhan perut, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Putra sulung Sanin beruntung bisa diangkat anak oleh seorang pemilik pondok pesantren. Ia saat ini tinggal di ponpes ayah angkatnya serta mengikuti pendidikan hingga tingkat SMA. Sementara putra kedua Sanin yang tinggal bersamanya hanya berijazah SD. Remaja berusia 14 tahun itu terpaksa harus ikut mencari makan dengan bekerja serabutan.
"Pasti tidak cukup. Tapi ya alhamdullilah, hampir setiap hari ada saja orang lewat yang ngasih lima ribu rupiah atau sepuluh ribu rupiah. Bisa untuk tambahan buat beli makan dan jajanan anak. Kalau ngandalin gaji PHL sama mulung, mana mungkin kami kuat," kata Hasan.
Dengan status darurat dari hari ke hari, nasib pria berusia 79 tahun itu dan rekan-rekannya sesama PHL, menjadi serba tak pasti. Hidup Hasan dkk di Depo II Tebet Barat tak jauh berbeda dari kondisi rumah mereka, kumpulan yang terbuang, yang tersisihkan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/09/10160273/Rumah.Manusia.Gerobak.dari.Kumpulan.yang.Terbuang
Langganan:
Postingan
(
Atom
)