JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar warga Jakarta yang telah menjadi wajib pajak segera mendaftarkan diri ke sistem pajak online. Mereka menyatakan banyak kemudahan yang akan didapatkan wajib pajak yang telah mendaftarkan dirinya ke sistem ini.
Kepala UPT Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Andri Kunarso, memaparkan sejumlah kemudahan tersebut. Kemudahan pertama yakni tidak perlu lagi mengantri di kantor-kantor pajak.
"Dengan adanya pelayanan online ini, wajib pajak tidak perlu lagi mengantre membayar pajak ke kantor pajak atau Unit Pengelola Pajak Daerah di Kecamatan," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/7/2015).
Menurut Andri, tidak perlunya wajib pajak datang ke kantor pajak disebabkan karena wajib pajak yang berencana akan membayar pajak cukup mengisi administrasi di situs pajak online dan melihat langsung besaran tagihan pajak. Besaran tagihan pajak itu kemudian dapat dibayarkan melalui ATM, e-banking, atau mobile banking.
Tidak hanya itu, wajib pajak juga dapat melihat jumlah tungggakan pajak terutang yang dimilikinya.
"Setelah itu wajib pajak juga bisa langsung mencetak bukti pembayaran setelah membayar pajaknya. Bukti pembayaran itu bisa di-print untuk menjadi alat bukti yang sah," ujarnya.
Andri menuturkan pula, manfaat lain dari penerapan sistem pajak online adalah meminimalisir kemacetan di ibu kota. Pasalnya, jumlah wajib pajak yang ke kantor-kantor pelayanan dengan membawa kendaraan pribadi semakin sedikit.
"Wajib pajak sekarang bisa bayar pajak dari rumah dan tidak perlu datang ke kantor pajak. Ini memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemacetan," ujar dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/11/10242031/Keuntungan.untuk.Warga.Jakarta.dengan.Sistem.Pajak.Online
Tampilkan postingan dengan label pelayanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pelayanan. Tampilkan semua postingan
Senin, 13 Juli 2015
Kamis, 26 Maret 2015
Citra Jakarta Lebih Banyak Negatifnya?
JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi "branding" Muhammad Rahmat Yunanda mengatakan, citra ibu kota negara Jakarta lebih banyak negatifnya dibandingkan kesan positifnya.
"Jakarta merupakan kota dengan banyak citra. Sayangnya, citra yang kuat adalah citra negatif," ujar Rahmat yang juga Direktur Utama Makna Informasi di Jakarta, Minggu (22/3/2015).
Oleh karena perlu dilakukan upaya pencitraan ulang Jakarta, yang dimulai dari pencarian dan penguatan identitas ibu kota itu yang berdaya saing.
"Citra Jakarta lebih banyak dipersepsikan negatif. Warga kota merasakan langsung efek kesan negatif kesemrawutan kota ketika bepergian dan beraktivitas," jelas dia.
Efek yang sama juga dirasakan ketika warga mendapatkan pelayanan publik. Secara tidak langsung, persepsi negatif juga terbangun karena pemberitaan tentang Jakarta dengan nada yang negatif, atau melalui percakapan di media sosial. Hal tersebut menyebabkan mendesak dilakukannya pencitraan ulang.
"Identitas adalah sumber terpenting dalam melakukan branding kota. Identitas menjelaskan berbagai persamaan dan perbedaan kota-kota. Persamaannya terletak pada fungsi-fungsi pelayanan yang dimiliki suatu kota seperti ekonomi, transportasi, pendidikan, keamanan dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada persepsi dan pemaknaan pemangku kepentingan kota terhadap fungsi tersebut," papar dia.
Selain itu, makna yang hadir akan berbeda karena kualitas kinerja fungsi layanan juga berbeda. Misalnya, perbandingan fungsi layanan transportasi dan pelayanan publik antara Jakarta dan Singapura.
"Fungsi layanan kota yang berdaya saing adalah prasyarat dasar membangun citra kota yang kompetitif seperti kota-kota utama global dan regional," katanya.
Identitas kota yang berdaya saing membuka ruang untuk kota melakukan "positioning" dan mendapatkan citra positif, contohnya Singapura yang diasosiakan sebagai kota yang memiliki tata kelola yang berdaya saing menjadi lokasi kantor untuk perusahaan global.
"Oleh karenanya, Jakarta harus banyak belajar dari kota-kota tersebut," imbuh dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/23/07300061/Citra.Jakarta.Lebih.Banyak.Negatifnya
"Jakarta merupakan kota dengan banyak citra. Sayangnya, citra yang kuat adalah citra negatif," ujar Rahmat yang juga Direktur Utama Makna Informasi di Jakarta, Minggu (22/3/2015).
Oleh karena perlu dilakukan upaya pencitraan ulang Jakarta, yang dimulai dari pencarian dan penguatan identitas ibu kota itu yang berdaya saing.
"Citra Jakarta lebih banyak dipersepsikan negatif. Warga kota merasakan langsung efek kesan negatif kesemrawutan kota ketika bepergian dan beraktivitas," jelas dia.
Efek yang sama juga dirasakan ketika warga mendapatkan pelayanan publik. Secara tidak langsung, persepsi negatif juga terbangun karena pemberitaan tentang Jakarta dengan nada yang negatif, atau melalui percakapan di media sosial. Hal tersebut menyebabkan mendesak dilakukannya pencitraan ulang.
"Identitas adalah sumber terpenting dalam melakukan branding kota. Identitas menjelaskan berbagai persamaan dan perbedaan kota-kota. Persamaannya terletak pada fungsi-fungsi pelayanan yang dimiliki suatu kota seperti ekonomi, transportasi, pendidikan, keamanan dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada persepsi dan pemaknaan pemangku kepentingan kota terhadap fungsi tersebut," papar dia.
Selain itu, makna yang hadir akan berbeda karena kualitas kinerja fungsi layanan juga berbeda. Misalnya, perbandingan fungsi layanan transportasi dan pelayanan publik antara Jakarta dan Singapura.
"Fungsi layanan kota yang berdaya saing adalah prasyarat dasar membangun citra kota yang kompetitif seperti kota-kota utama global dan regional," katanya.
Identitas kota yang berdaya saing membuka ruang untuk kota melakukan "positioning" dan mendapatkan citra positif, contohnya Singapura yang diasosiakan sebagai kota yang memiliki tata kelola yang berdaya saing menjadi lokasi kantor untuk perusahaan global.
"Oleh karenanya, Jakarta harus banyak belajar dari kota-kota tersebut," imbuh dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/23/07300061/Citra.Jakarta.Lebih.Banyak.Negatifnya
Rabu, 17 September 2014
Jalan Layang Khusus Bus Alternatif Atasi Kemacetan
Jakarta, HanTer - Kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta terutama pada jam puncak pagi hari dan sore hari, membuat sebagian besar pengguna kendaraan pribadi dan umum frustasi. Waktu tempuh perjalanan bertambah, kepatuhan dan ketertiban terhadap rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas diabaikan sehingga menambah tingkat stress pengguna kendaraan.
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).
Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.
Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.
Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.
"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).
Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.
Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.
Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.
"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan
Rabu, 11 Juni 2014
Jakarta Akan Hapus Angkutan Sistem Setoran
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghilangkan sistem setoran di angkutan umum. Sistem setoran ini dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota, karena menyebabkan para sopir terpaksa mengetem untuk mendapatkan penumpang.
Penghapusan sistem ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghilangkan kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengaku telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) soal wacana ini. Menurut Akbar, sistem itu akan diuji coba untuk satu trayek yang ramai.
Namun, dia meyakini, menghapus sistem setoran memerlukan waktu lama. "Perlu membuat detail kebijakan itu bersama dengan operator bus. Juga pengkajian dari segi aspek hukumnya," kata Akbar, Rabu, 11 Juni 2014.
Rencananya, Dishub akan menggandeng PT TransJakarta untuk melakukan kajian. Kajian diharapkan selesai akhir tahun ini.
Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan, mengungkapkan bahwa pengusaha transportasi dan Organda menyetujui perubahan sistem pelayanan dan operasional angkutan umum, sepanjang demi kepentingan penumpang. Tapi, kata Safruhan, hal itu perlu diperhatikan secara detail. Seperti standar pelayanan minimal, dan pendekatan kepada pengusaha swasta yang sudah lama menjadi operator.
Sebab, menurutnya, pengusaha sudah terbiasa dengan cara lama. Sehingga, jika ada perubahan, mereka membutuhkan cara agar terbiasa. Dia berharap program itu dibicarakan secara matang. "Sampai sekarang, kami belum diajak bicara," ucap Safruhan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, sebagai pengganti sistem setoran, Pemerintah DKI akan membayar ke perusahaan pemilik angkutan umum. "Para sopir dan perusahaan-perusahaan itu akan kami bayar berapa rupiah per kilometer," ujar Ahok, sapaan Basuki.
Dengan sistem seperti ini, dia berharap penumpang angkutan umum di Jakarta bisa lebih nyaman dan cepat dalam melakukan perjalanan. "Yang penting standar pelayanan minimum tercapai. Misalnya minimal tiap 7 menit ada angkutan umum lewat. Kan penumpang enak," katanya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511518-jakarta-akan-hapus-angkutan-sistem-setoran
Penghapusan sistem ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghilangkan kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengaku telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) soal wacana ini. Menurut Akbar, sistem itu akan diuji coba untuk satu trayek yang ramai.
Namun, dia meyakini, menghapus sistem setoran memerlukan waktu lama. "Perlu membuat detail kebijakan itu bersama dengan operator bus. Juga pengkajian dari segi aspek hukumnya," kata Akbar, Rabu, 11 Juni 2014.
Rencananya, Dishub akan menggandeng PT TransJakarta untuk melakukan kajian. Kajian diharapkan selesai akhir tahun ini.
Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan, mengungkapkan bahwa pengusaha transportasi dan Organda menyetujui perubahan sistem pelayanan dan operasional angkutan umum, sepanjang demi kepentingan penumpang. Tapi, kata Safruhan, hal itu perlu diperhatikan secara detail. Seperti standar pelayanan minimal, dan pendekatan kepada pengusaha swasta yang sudah lama menjadi operator.
Sebab, menurutnya, pengusaha sudah terbiasa dengan cara lama. Sehingga, jika ada perubahan, mereka membutuhkan cara agar terbiasa. Dia berharap program itu dibicarakan secara matang. "Sampai sekarang, kami belum diajak bicara," ucap Safruhan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, sebagai pengganti sistem setoran, Pemerintah DKI akan membayar ke perusahaan pemilik angkutan umum. "Para sopir dan perusahaan-perusahaan itu akan kami bayar berapa rupiah per kilometer," ujar Ahok, sapaan Basuki.
Dengan sistem seperti ini, dia berharap penumpang angkutan umum di Jakarta bisa lebih nyaman dan cepat dalam melakukan perjalanan. "Yang penting standar pelayanan minimum tercapai. Misalnya minimal tiap 7 menit ada angkutan umum lewat. Kan penumpang enak," katanya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511518-jakarta-akan-hapus-angkutan-sistem-setoran
Kamis, 30 Mei 2013
Buruknya Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan buruk dari transportasi umum di Jakarta seperti bus TransJakarta, kopaja, mikrolet, dan metro mini merupakan pemicu kemacetan di Ibu Kota. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pengelola TransJakarta Mohammad Akbar, Selasa (28/5).
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Jumat, 26 April 2013
Layanan Transjakarta Makin Turun
JAKARTA,KOMPAS.com— Koalisi Warga Untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta menilai layanan transjakarta semakin menurun. Pemda DKI diminta agar menyelesaikan persoalan ini sehingga keberadaan transjakarta sebagai solusi kemacetan dapat berjalan semestinya.
"Untuk melihat penurunan pelayanan adalah produktifitas dari 576 unit angkutan di 12 koridor. Tahun lalu jumlah penumpang transjakarta adalah 400.000 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 300.000 orang per hari. Ada apa ini?" kata Ketua KAWAT Azas Tigor Naigolan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Azas menyebutkan beberapa kendala yang memengaruhi turunnya pelayanan transjakarta di antaranya tidak sterilnya jalur transjakarta. "Kondisi yang bisa dilihat adalah masih banyak pengendara yang menyerobot jalur bus transjakarta. Penumpang akhirnya harus menunggu lama," jelas Azas.
Kendala lain adalah kurangnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Saat ini hanya ada enam stasiun SPBG. Idealnya, pada satu koridor terdapat dua SPBG sehingga menjadi 24 SPBG," tambah Azas.
Rudy Tehamihardja, Sekretaris KAWAT, menambahkan, banyak bus transjakarta yang tidak beroperasi lagi. "Sebenarnya setiap hari jumlah yang beroperasi adalah 90 persen, tetapi dari catatan kami hanya 60 persen," kata Rudy.
Menurut Rudy, operator bus tidak mampu merawat bus dengan baik dikarenakan kurangnya biaya perawatan. "Dari laporan masyarakat, kekurangan armada sangat terasa di koridor 9, 10, dan 12. Dari hasil penelusuran kami, ternyata benar bahwa operator tidak mampu merawat," terang Rudy.
Rudy menduga, kesulitan anggaran itu dikarenakan rendahnya harga rupiah per kilometer yang diterima dari Unit Pengelola Transjakarta. "Operator membanting harga di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," jelas Rudy.
Dari data KAWAT diketahui, di koridor 9 untuk bus single adalah Rp 8.995, sementara pemenang lelang Rp 5.705 dan HPS bus gandeng Rp 13.198 dengan pemenang lelang Rp 8.750. Di koridor 10, HPS Rp 13.198 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 8.760, koridor 12 dengan HPS Rp 14.132 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 11.800. Salah satu contoh koridor yang tidak bermasalah adalah koridor 11 dengan HPS Rp 13.895 dan pemenang lelang tidak berbeda jauh yakni Rp13.074.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/25/22104571/Layanan.Transjakarta.Makin.Turun
"Untuk melihat penurunan pelayanan adalah produktifitas dari 576 unit angkutan di 12 koridor. Tahun lalu jumlah penumpang transjakarta adalah 400.000 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 300.000 orang per hari. Ada apa ini?" kata Ketua KAWAT Azas Tigor Naigolan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Azas menyebutkan beberapa kendala yang memengaruhi turunnya pelayanan transjakarta di antaranya tidak sterilnya jalur transjakarta. "Kondisi yang bisa dilihat adalah masih banyak pengendara yang menyerobot jalur bus transjakarta. Penumpang akhirnya harus menunggu lama," jelas Azas.
Kendala lain adalah kurangnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Saat ini hanya ada enam stasiun SPBG. Idealnya, pada satu koridor terdapat dua SPBG sehingga menjadi 24 SPBG," tambah Azas.
Rudy Tehamihardja, Sekretaris KAWAT, menambahkan, banyak bus transjakarta yang tidak beroperasi lagi. "Sebenarnya setiap hari jumlah yang beroperasi adalah 90 persen, tetapi dari catatan kami hanya 60 persen," kata Rudy.
Menurut Rudy, operator bus tidak mampu merawat bus dengan baik dikarenakan kurangnya biaya perawatan. "Dari laporan masyarakat, kekurangan armada sangat terasa di koridor 9, 10, dan 12. Dari hasil penelusuran kami, ternyata benar bahwa operator tidak mampu merawat," terang Rudy.
Rudy menduga, kesulitan anggaran itu dikarenakan rendahnya harga rupiah per kilometer yang diterima dari Unit Pengelola Transjakarta. "Operator membanting harga di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," jelas Rudy.
Dari data KAWAT diketahui, di koridor 9 untuk bus single adalah Rp 8.995, sementara pemenang lelang Rp 5.705 dan HPS bus gandeng Rp 13.198 dengan pemenang lelang Rp 8.750. Di koridor 10, HPS Rp 13.198 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 8.760, koridor 12 dengan HPS Rp 14.132 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 11.800. Salah satu contoh koridor yang tidak bermasalah adalah koridor 11 dengan HPS Rp 13.895 dan pemenang lelang tidak berbeda jauh yakni Rp13.074.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/25/22104571/Layanan.Transjakarta.Makin.Turun
Kamis, 28 Maret 2013
Penghapusan KRL Ekonomi tak sejalan dengan program Jokowi
Rencana penghapusan KRL Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh PT KAI pada 1 April 2013 banyak menuai protes. Hal itu dinilai karena tidak ada sosialisasi dan transparasi dari PT KAI.
Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.
"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).
Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.
"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.
Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.
"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.
Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.
"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).
Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.
"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html
Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.
"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).
Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.
"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.
Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.
"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.
Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.
"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).
Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.
"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html
Jumat, 14 September 2012
DKI Akui Lambat Tangani Public Transport
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, terlambat menangani masalah angkutan umum atau public transport. Akibatnya, pelayanan seluruh moda transportasi umum sangat buruk.
Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.
Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.
"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).
Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sektor public transport hanya dianggarankan 10 persen dari total APBD 2012. Peran swasta yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan angkutan umum juga belum maksimal," katanya.
Di bidang infrastruktur, kata Sarwo Handayani juga diperlakukan sama, bahkan hanya dialokasikan 5 persen. Sehingga, tak heran bila fasilitas pelayanan umum misalnya, penambahan jalan minim, gedung-gedung puskesmas masih banyak yang kurang standard, kantor pelayanan umum masih jauh dari harapan," katanya.
Ia berdalih, Pemprov DKI, mengedepankan pelayanan pendidikan. "Bidang pendidikan dianggarkan mencapai 22 persen lebih. Karena, kita memang menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta lebih baik dari daerah lain," ucap Sarwo Handayani lagi.
Seminar publik juga menampilkan pakar transportasi, Guru Besar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi dan Perindustriaan, Sutanto Suhodo.
Menurut Danang Parikesit, untuk menangani kusutnya masalah transportasi di Ibu Kota, perlu kebijakan yang integral, antara pemerintah pusat dan daerah.
"Jakarta akan tetap menjadi daya tarik masyarakat dari daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak boleh cape atau lelah menyediakan fasilitas angkutan massal, sarana untuk mereka yang senang berjalan kaki," ucap Danang. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311304
Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.
Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.
"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).
Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sektor public transport hanya dianggarankan 10 persen dari total APBD 2012. Peran swasta yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan angkutan umum juga belum maksimal," katanya.
Di bidang infrastruktur, kata Sarwo Handayani juga diperlakukan sama, bahkan hanya dialokasikan 5 persen. Sehingga, tak heran bila fasilitas pelayanan umum misalnya, penambahan jalan minim, gedung-gedung puskesmas masih banyak yang kurang standard, kantor pelayanan umum masih jauh dari harapan," katanya.
Ia berdalih, Pemprov DKI, mengedepankan pelayanan pendidikan. "Bidang pendidikan dianggarkan mencapai 22 persen lebih. Karena, kita memang menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta lebih baik dari daerah lain," ucap Sarwo Handayani lagi.
Seminar publik juga menampilkan pakar transportasi, Guru Besar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi dan Perindustriaan, Sutanto Suhodo.
Menurut Danang Parikesit, untuk menangani kusutnya masalah transportasi di Ibu Kota, perlu kebijakan yang integral, antara pemerintah pusat dan daerah.
"Jakarta akan tetap menjadi daya tarik masyarakat dari daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak boleh cape atau lelah menyediakan fasilitas angkutan massal, sarana untuk mereka yang senang berjalan kaki," ucap Danang. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311304
Rabu, 15 Agustus 2012
Monorel dan MRT Dibangun, Bisakah Jakarta Bebas Macet?
Jakarta - PT Adhi Karya Tbk berencana melanjutkan pembangunan Jakarta Link Transportation (monorel) yang sempat tertunda. Pembangunan moda transportasi massal ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di Jakarta. Apakah efektif?
Pengamat transportasi dari Transportation Research Group FTSL-ITB Harun al Rasyid Lubis mengatakan, rencana pembangunan monorel yang direncanakan mulai dibangun 2013 memperoleh keraguan dapat mengatasi kemacetan Jakarta dalam waktu singkat.
"Sulit, tidak bisa dadakan," ungkap Harun kepada detikFinance, Selasa (14/8/2012).
Selain meragukan pembangunan monorel, Harun juga menyangsikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang direncanakan akan mampu mengangkut hingga 1.500 penumpang dalam sekali angkut.
"MRT yang sedang mau dibangun 15 km atau nambah 8 km lagi ke kota tidak akan menyelesaikan kemacetan, bila tidak didukung dengan upaya-upaya lain, seperti pengendalian tata ruang, disiplin berlalu lintas dan pembatasan lalu lintas," sambungnya.
Harun menilai, langkah terdepan yang harus dilakukan mengurai kemacetan di Jakarta adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan commuter line (KRL).
"Harapan terdepan adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan KA (kereta api) Jabodetabek, itu pun tidak selesai-selesai, sudah 30 tahun karena tidak ada kepemimpinan dalam implementasi masterplan yang sudah ada," tutup Harun.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/08/14/145047/1991176/4/monorel-dan-mrt-dibangun-bisakah-jakarta-bebas-macet?9911012
Pengamat transportasi dari Transportation Research Group FTSL-ITB Harun al Rasyid Lubis mengatakan, rencana pembangunan monorel yang direncanakan mulai dibangun 2013 memperoleh keraguan dapat mengatasi kemacetan Jakarta dalam waktu singkat.
"Sulit, tidak bisa dadakan," ungkap Harun kepada detikFinance, Selasa (14/8/2012).
Selain meragukan pembangunan monorel, Harun juga menyangsikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang direncanakan akan mampu mengangkut hingga 1.500 penumpang dalam sekali angkut.
"MRT yang sedang mau dibangun 15 km atau nambah 8 km lagi ke kota tidak akan menyelesaikan kemacetan, bila tidak didukung dengan upaya-upaya lain, seperti pengendalian tata ruang, disiplin berlalu lintas dan pembatasan lalu lintas," sambungnya.
Harun menilai, langkah terdepan yang harus dilakukan mengurai kemacetan di Jakarta adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan commuter line (KRL).
"Harapan terdepan adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan KA (kereta api) Jabodetabek, itu pun tidak selesai-selesai, sudah 30 tahun karena tidak ada kepemimpinan dalam implementasi masterplan yang sudah ada," tutup Harun.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/08/14/145047/1991176/4/monorel-dan-mrt-dibangun-bisakah-jakarta-bebas-macet?9911012
Rabu, 18 Juli 2012
Penyebab Kemacetan Kota Jakarta
JAKARTA - Kemacetan yang terjadi di ibu kota disebabkan oleh kegemaran masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Kondisi fisik angkutan umum serta pelayanan yang didapat ketika menggunakan angkutan umum menjadi salah satu alasan utama masyarakat memilih kendaraan pribadi.
Staf pengajar Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Yogyakarta Imam Basuki mengungkapkan, untuk mendukung sistem angkutan umum, khususnya angkutan perkotaan yang memenuhi keinginan masyarakat perlu kiranya dilakukan penyeragaman kualitas dalam pemberian pelayanan. Dalam disertasinya berjudul "Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur Untuk Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Perkotaan" untuk meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Imam mengungkapkan, kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan mestinya bisa memperlihatkan adanya ukuran yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan.
"Hal inilah yang membuat masyarakat kota cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Karenanya dalam Masterplan Perhubungan Darat tahun 2005, transportasi perkotaan dikembangkan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi," tutur Imam, seperti dinukil dari laman UGM, Selasa (17/7/2012).
Imam mengungkapkan, pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi perlu dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan, dan tata ruang. Untuk itu guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mampu berkompetisi dengan kendaraan pribadi, perlu dibuat indikator dan tolok ukur yang diperlukan bagi pelayanan angkutan umum perkotaan. "Mestinya kebijakan pembangunan transportasi darat dapat mendorong penggunaan angkutan massal untuk menggantikan kendaraan pribadi diperkotaan sebagai upaya pelaksanaan pembatasan kendaraan pribadi," ujarnya menambahkan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan membuat model aplikasi penilaian guna mempermudah proses evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan, aplikasi penilaian untuk bus reguler dan BRT modified di kota Yogyakarta dan untuk dikembangkan di kota-kota lain yang sejenis (kota besar dan kota kecil), Iman berkesimpulan, kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan rendah dikarenakan permasalahan ketidakseimbangan antara sarana dan prasarana yang ada serta tidak dilakukan dengan baik manajemen perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Sementara indikator pelayanan angkutan reguler dan BRT modified sama.
Indikator kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan sebanyak 24 buah, dirangkum menjadi tujuh faktor besar yaitu aksesibilitas, kehandalan/ketepatan, keselamatan, kenyamanan, pentarifan, prasarana dan sarana. "Tolok ukur angkutan reguler dan BRT modified relatif sama, hanya saja untuk tolok ukur formasi tempat duduk (kenyamanan), tarif perjalanan (pentarifan), kriteria bangunan halte dan ukuran halte (prasarana) berbeda. Juga perbedaan pada tingkat kepentingan masing-masing indikator," pungkas pria kelahiran Purworejo, 6 April 1966 itu.(mrg)
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/07/17/373/664469/penyebab-kemacetan-kota-jakarta
Staf pengajar Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Yogyakarta Imam Basuki mengungkapkan, untuk mendukung sistem angkutan umum, khususnya angkutan perkotaan yang memenuhi keinginan masyarakat perlu kiranya dilakukan penyeragaman kualitas dalam pemberian pelayanan. Dalam disertasinya berjudul "Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur Untuk Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Perkotaan" untuk meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Imam mengungkapkan, kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan mestinya bisa memperlihatkan adanya ukuran yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan.
"Hal inilah yang membuat masyarakat kota cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Karenanya dalam Masterplan Perhubungan Darat tahun 2005, transportasi perkotaan dikembangkan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi," tutur Imam, seperti dinukil dari laman UGM, Selasa (17/7/2012).
Imam mengungkapkan, pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi perlu dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan, dan tata ruang. Untuk itu guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mampu berkompetisi dengan kendaraan pribadi, perlu dibuat indikator dan tolok ukur yang diperlukan bagi pelayanan angkutan umum perkotaan. "Mestinya kebijakan pembangunan transportasi darat dapat mendorong penggunaan angkutan massal untuk menggantikan kendaraan pribadi diperkotaan sebagai upaya pelaksanaan pembatasan kendaraan pribadi," ujarnya menambahkan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan membuat model aplikasi penilaian guna mempermudah proses evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan, aplikasi penilaian untuk bus reguler dan BRT modified di kota Yogyakarta dan untuk dikembangkan di kota-kota lain yang sejenis (kota besar dan kota kecil), Iman berkesimpulan, kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan rendah dikarenakan permasalahan ketidakseimbangan antara sarana dan prasarana yang ada serta tidak dilakukan dengan baik manajemen perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Sementara indikator pelayanan angkutan reguler dan BRT modified sama.
Indikator kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan sebanyak 24 buah, dirangkum menjadi tujuh faktor besar yaitu aksesibilitas, kehandalan/ketepatan, keselamatan, kenyamanan, pentarifan, prasarana dan sarana. "Tolok ukur angkutan reguler dan BRT modified relatif sama, hanya saja untuk tolok ukur formasi tempat duduk (kenyamanan), tarif perjalanan (pentarifan), kriteria bangunan halte dan ukuran halte (prasarana) berbeda. Juga perbedaan pada tingkat kepentingan masing-masing indikator," pungkas pria kelahiran Purworejo, 6 April 1966 itu.(mrg)
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/07/17/373/664469/penyebab-kemacetan-kota-jakarta
Senin, 04 Juni 2012
DKI akan sediakan layanan darurat mirip 911
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI segera akan menyediakan satu nomor pelayanan gawat darurat yang terintegrasi, seperti layanan 911 di Amerika Serikat.
"Selama ini 'kan belum terintegrasi, masih banyak nomor. Sekarang kami punya konsep menerapkan keselamatan public Jakarta. Sudah saatnya, dan mendesak kebutuhan itu," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada wartawan, Jumat.
Pelayanan darurat satu nomor itu akan menjadi pelayanan terpadu yang mengintegrasikan layanan pertolongan medis seperti ambulans, kemudian pemadam kebakaran, hingga bantuan kepolisian.
"Pelayanan gawat darurat di Jakarta saat ini masih memiliki nomor telepon masing - masing, seperti pelayanan kepolisian bernomor telepon 1717, pemadam kebakaran nomor 113, 344 dan 109, ambulan gawat darurat 118, dan tim SAR 1156," kata Fauzi Bowo.
Ia mengatakan. Ibukota hingga saat ini belum memiliki sistem Jakarta Public Safety yang diterapkan dalam satu nomor kontak yang terdiri tiga angka.
Pemprov DKI, lanjut Fauzi, akan memperoleh bantuan pendampingan dari International Academy of Emergency Dispatch (IAED) dan konsultan pembangunan pelayanan gawat darurat, Emergensys dari Canada dan Washington DC, yang telah berpengalaman membangun sistem serupa di berbagai negara seperti Malaysia, Brazil, Amerika dan Singapura.
"AED dan Emergensys akan membantu Pemprov DKI menyusun masterplan Jakarta Public Safety atau Keselamatan Publik Jakarta yang akan rampung dalam waktu setahun," tuturnya.
Fauzi berharap dengan adanya sistem seperti 911 akan mengurangi jatuhnya korban jiwa, kerugian materiil maupun moril pada musibah kebakaran, kecelakaan, banjir, atau tindakan kriminalitas di Ibukota.
"Polisi, petugas pemadam kebakaran, tim medis dinas kesehatan semua terintegrasi dan sigap dengan cepat membantu warga yang sedang terkena musibah," harapnya.
Perwakilan dari IAED, Dato Paduka Gary Payne, menegaskan bahwa Kota Jakarta sangat siap membangun sistem pelayanan kegawatdaruratan dalam satu nomor saja.
"Jakarta sangat siap karena gubernurnya siap membantu dengan segala kebijakannya, dan mau mediasi dengan instansi terkait untuk bekerja secara terintegrasi," tegasnya.
Khusus di Jakarta, Gary memaparkan akan dibuat masterplan yang menyesuaikan kondisi lalu lintas di Jakarta yang sering kali mengalami kemacetan.
"Memang Jakarta macet dan tidak mudah untuk mencapai tempat kejadian peristiwa. Untuk itulah kita harus membuat masterplan yang mengatasi kemacetan Jakarta," tuturnya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/313714/dki-akan-sediakan-layanan-darurat-mirip-911
"Selama ini 'kan belum terintegrasi, masih banyak nomor. Sekarang kami punya konsep menerapkan keselamatan public Jakarta. Sudah saatnya, dan mendesak kebutuhan itu," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada wartawan, Jumat.
Pelayanan darurat satu nomor itu akan menjadi pelayanan terpadu yang mengintegrasikan layanan pertolongan medis seperti ambulans, kemudian pemadam kebakaran, hingga bantuan kepolisian.
"Pelayanan gawat darurat di Jakarta saat ini masih memiliki nomor telepon masing - masing, seperti pelayanan kepolisian bernomor telepon 1717, pemadam kebakaran nomor 113, 344 dan 109, ambulan gawat darurat 118, dan tim SAR 1156," kata Fauzi Bowo.
Ia mengatakan. Ibukota hingga saat ini belum memiliki sistem Jakarta Public Safety yang diterapkan dalam satu nomor kontak yang terdiri tiga angka.
Pemprov DKI, lanjut Fauzi, akan memperoleh bantuan pendampingan dari International Academy of Emergency Dispatch (IAED) dan konsultan pembangunan pelayanan gawat darurat, Emergensys dari Canada dan Washington DC, yang telah berpengalaman membangun sistem serupa di berbagai negara seperti Malaysia, Brazil, Amerika dan Singapura.
"AED dan Emergensys akan membantu Pemprov DKI menyusun masterplan Jakarta Public Safety atau Keselamatan Publik Jakarta yang akan rampung dalam waktu setahun," tuturnya.
Fauzi berharap dengan adanya sistem seperti 911 akan mengurangi jatuhnya korban jiwa, kerugian materiil maupun moril pada musibah kebakaran, kecelakaan, banjir, atau tindakan kriminalitas di Ibukota.
"Polisi, petugas pemadam kebakaran, tim medis dinas kesehatan semua terintegrasi dan sigap dengan cepat membantu warga yang sedang terkena musibah," harapnya.
Perwakilan dari IAED, Dato Paduka Gary Payne, menegaskan bahwa Kota Jakarta sangat siap membangun sistem pelayanan kegawatdaruratan dalam satu nomor saja.
"Jakarta sangat siap karena gubernurnya siap membantu dengan segala kebijakannya, dan mau mediasi dengan instansi terkait untuk bekerja secara terintegrasi," tegasnya.
Khusus di Jakarta, Gary memaparkan akan dibuat masterplan yang menyesuaikan kondisi lalu lintas di Jakarta yang sering kali mengalami kemacetan.
"Memang Jakarta macet dan tidak mudah untuk mencapai tempat kejadian peristiwa. Untuk itulah kita harus membuat masterplan yang mengatasi kemacetan Jakarta," tuturnya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/313714/dki-akan-sediakan-layanan-darurat-mirip-911
Kamis, 15 Maret 2012
Layanan Puskesmas di Jakarta Belum Memadai
PELAYANAN kesehatan bagi warga Jakarta, masih jauh dari kata memadai. Jangankan pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat, sarana prasarana berupa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) saja belum semua kelurahan memiliki. Dari 265 kelurahan yang ada di ibu kota, belum semuanya memiliki puskesmas sendiri. Salah satunya, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang hingga saat ini belum memiliki puskesmas kelurahan. Hal tersebut cukup memprihatinkan, mengingat wilayah itu terdapat di tengah-tengah kawasan bisnis dan perkantoran.
"Saya mendapat laporan dari masyarakat, kalau di Kelurahan Karet Kuningan belum memiliki puskesmas sendiri. Warga yang hendak berobat harus datang ke kelurahan lain yang letaknya sangat jauh,” kata Achmad Husein Alaydrus, anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, belum terpenuhinya layanan kesehatan bagi masyarakat, menjadi indikasi gagalnya Pemprov DKI Jakarta. Sebab, layanan kesehatan adalah hal paling mendasar yang harus diberikan pemerintah daerah kepada warganya. "Kalau untuk pelayanan mendasar saja tak mampu dipenuhi, bagaimana bisa memenuhi pelayanan lainnya, seperti pendidikan, transportasi, dan lapangan kerja,” ketus Alaydrus.
Alaydrus juga menyoroti, kondisi gedung puskesmas di sejumlah wilayah yang tak layak digunakan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, jumlah puskesmas yang tak layak atau rusak ini mencapai 53 puskesmas, terdiri dari puskesmas kelurahan dan kecamatan. "Lambanya renovasi terhadap gedung puskesmas tersebut, membuat kondisinya semakin hari semakin buruk dan membuat terganggunya layanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, pihaknya berupaya keras memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui puskesmas. Memang masih ada sejumlah kelurahan yang belum memiliki puskesmas sendiri, namun warganya bisa berobat di puskesmas kecamatan. Sebab, saat ini seluruh kecamatan di DKI sudah memiliki puskesmas sendiri. "Kami telah memiliki 44 puskesmas kecamatan di seluruh Jakarta,” terangnya.
Untuk puskesamas yang kondisi gedungnya sudah rusak, di tahun 2012 ini akan diperbaiki. Setidaknya, akan ada perbaikan terhadap 53 puskesmas, terdiri dari puskesmas kelurahan dan kecamatan yang akan direhab. "Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp195,2 miliar. Anggaran tersebut sudah ada dalam pos anggaran suku dinas kesehatan di enam wilayah DKI Jakarta,” tandasnya. (wok)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/03/14/120629/Layanan-Puskesmas-di-Jakarta-Belum-Memadai-
"Saya mendapat laporan dari masyarakat, kalau di Kelurahan Karet Kuningan belum memiliki puskesmas sendiri. Warga yang hendak berobat harus datang ke kelurahan lain yang letaknya sangat jauh,” kata Achmad Husein Alaydrus, anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, belum terpenuhinya layanan kesehatan bagi masyarakat, menjadi indikasi gagalnya Pemprov DKI Jakarta. Sebab, layanan kesehatan adalah hal paling mendasar yang harus diberikan pemerintah daerah kepada warganya. "Kalau untuk pelayanan mendasar saja tak mampu dipenuhi, bagaimana bisa memenuhi pelayanan lainnya, seperti pendidikan, transportasi, dan lapangan kerja,” ketus Alaydrus.
Alaydrus juga menyoroti, kondisi gedung puskesmas di sejumlah wilayah yang tak layak digunakan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, jumlah puskesmas yang tak layak atau rusak ini mencapai 53 puskesmas, terdiri dari puskesmas kelurahan dan kecamatan. "Lambanya renovasi terhadap gedung puskesmas tersebut, membuat kondisinya semakin hari semakin buruk dan membuat terganggunya layanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, pihaknya berupaya keras memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui puskesmas. Memang masih ada sejumlah kelurahan yang belum memiliki puskesmas sendiri, namun warganya bisa berobat di puskesmas kecamatan. Sebab, saat ini seluruh kecamatan di DKI sudah memiliki puskesmas sendiri. "Kami telah memiliki 44 puskesmas kecamatan di seluruh Jakarta,” terangnya.
Untuk puskesamas yang kondisi gedungnya sudah rusak, di tahun 2012 ini akan diperbaiki. Setidaknya, akan ada perbaikan terhadap 53 puskesmas, terdiri dari puskesmas kelurahan dan kecamatan yang akan direhab. "Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp195,2 miliar. Anggaran tersebut sudah ada dalam pos anggaran suku dinas kesehatan di enam wilayah DKI Jakarta,” tandasnya. (wok)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/03/14/120629/Layanan-Puskesmas-di-Jakarta-Belum-Memadai-
Langganan:
Postingan
(
Atom
)