Kelola Sampah Jakarta, Warga Bisa Dapat Insentif

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jakarta menjanjikan insentif bagi warga yang mengelola sampah sendiri di lingkungan sekitarnya. Imbalan untuk warga ini akan diberikan secara perorangan maupun badan usaha.

"Ini penghargaan buat warga," kata Kepala Dinas Kebersihan Jakarta, Unu Nurdin, di Balai Kota Jakarta, Senin 27 Mei 2013.

Ia mengatakan, insentif untuk pengelolaan sampah diatur dalam peraturan daerah yang baru disahkan pekan lalu. Dalam pasal 89 aturan itu, insentif terdiri dari dua macam, yakni insentif fiskal dan insentif non fiskal.

Insentif fiskal, kata Unu, berupa uang, dana bergulir, atau keringanan pajak daerah dan pengurangan retribusi. Sementara insentif non fiskal bisa berupa kemudahan dalam perizinan atau dalam bentuk penghargaan.

Memang, dalam aturan tidak disebutkan berapa banyak uang yang akan diterima warga jika mengelola sampah. Namun, nantinya pemberian insentif akan diusulkan dari Dinas Kebersihan ke Gubernur Jakarta.

"Penerima insentif berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan tim yang dibentuk Gubernur," kata Unu.

Unu berharap Perda ini mendorong warga berpartisipasi mengolah sampah Jakarta. Dia juga berharap ada inisiatif perusahaan-perusahaan di Jakarta. Menurutnya, ada dua perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengelolaan sampah sendiri, yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT Ciputra Development Tbk. Pengelolaan sampah itu akan jadi bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. "CSR kan juga untuk kepedulian lingkungan," ujar Unu.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/27/083483653/Kelola-Sampah-Jakarta-Warga-Bisa-Dapat-Insentif

Penghapusan KRL Ekonomi tak sejalan dengan program Jokowi

Rencana penghapusan KRL Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh PT KAI pada 1 April 2013 banyak menuai protes. Hal itu dinilai karena tidak ada sosialisasi dan transparasi dari PT KAI.

Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.

"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).

Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.

"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.

Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.

"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.

Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.

"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).

Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.

"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html