JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Tampilkan postingan dengan label hulu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hulu. Tampilkan semua postingan
Rabu, 05 November 2014
Senin, 03 November 2014
Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Rabu, 24 September 2014
Syarat-syarat Agar Jakarta Bebas Banjir
[JAKARTA] Pendalaman Sungai Ciliwung untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta harus lewat sinergi pengelolaan kawasan hulu dan hilir.
"Sekarang ini pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri," kata pengamat perencanaan kota Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (22/9).
Yayat menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan.
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak mengalami diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke pemukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain ada sinergi bentang alam di kawasan hulu sampai hilir faktor struktur dan non struktur seperti saluran pembuangan air (kanal), bendungan dan sodetan harus diselaraskan dengan budaya masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/syarat-syarat-agar-jakarta-bebas-banjir/65398
"Sekarang ini pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri," kata pengamat perencanaan kota Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (22/9).
Yayat menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan.
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak mengalami diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke pemukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain ada sinergi bentang alam di kawasan hulu sampai hilir faktor struktur dan non struktur seperti saluran pembuangan air (kanal), bendungan dan sodetan harus diselaraskan dengan budaya masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/syarat-syarat-agar-jakarta-bebas-banjir/65398
Rabu, 05 Februari 2014
Cegah Banjir di Jakarta, Jokowi Tanam 40 Ribu Pohon di Puncak
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya pencegahan banjir dari hulu. Selain membangun Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi, Pemprov DKI juga akan menanam pohon di wilayah Desa Tugu Selatan, Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan selama ini berbagai rencana untuk penanganan banjir sudah ada. Apa yang harus dikerjakan semuanya juga sudah diketahui.
Jadi, kata dia, saat ini adalah waktunya melakukan aksi penanganan banjir. Salah satunya dengan penanaman pohon di hulu.
"Apa yang harus dikerjakan sekarang sudah diketahui. Apa yang harus dilakukan semuanya sudah tahu. Jadi ini saatnya bekerja," kata Jokowi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2014.
Disampaikan Jokowi, penanaman pohon akan dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Dengan demikian diharapkan di hulu banyak air serapan air sehingga banjir ke Jakarta bisa dikurangi. "Penanganan banjir itu tidak hanya di hilir. Di hulu juga penting," ujar dia.
Ketua Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dadang Hendaris, mengungkapkan, penanaman ini dilakukan di lahan seluas 100 hektar. Rencananya akan ada 40 ribu pohon di tanam di sana. Pohon yang ditanam antara lain pinus, kayu putih, rasamala, puspa, dan buah-buahan.
"Pemilihan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Kemudian produktivitas dan kesuburan tanah di sini," ucapnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/478534-cegah-banjir-di-jakarta--jokowi-tanam-40-ribu-pohon-di-puncak
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan selama ini berbagai rencana untuk penanganan banjir sudah ada. Apa yang harus dikerjakan semuanya juga sudah diketahui.
Jadi, kata dia, saat ini adalah waktunya melakukan aksi penanganan banjir. Salah satunya dengan penanaman pohon di hulu.
"Apa yang harus dikerjakan sekarang sudah diketahui. Apa yang harus dilakukan semuanya sudah tahu. Jadi ini saatnya bekerja," kata Jokowi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2014.
Disampaikan Jokowi, penanaman pohon akan dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Dengan demikian diharapkan di hulu banyak air serapan air sehingga banjir ke Jakarta bisa dikurangi. "Penanganan banjir itu tidak hanya di hilir. Di hulu juga penting," ujar dia.
Ketua Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dadang Hendaris, mengungkapkan, penanaman ini dilakukan di lahan seluas 100 hektar. Rencananya akan ada 40 ribu pohon di tanam di sana. Pohon yang ditanam antara lain pinus, kayu putih, rasamala, puspa, dan buah-buahan.
"Pemilihan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi iklim di sini. Kemudian produktivitas dan kesuburan tanah di sini," ucapnya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/478534-cegah-banjir-di-jakarta--jokowi-tanam-40-ribu-pohon-di-puncak
Jumat, 13 Desember 2013
Pakar: Proyek Deep Tunnel Jakarta Berbahaya
DEPOK- Pakar Kelautan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang proyek terowongan raksasa pencegah banjir (Deep Tunnel). Sebab menurutnya hal itu tak sesuai dan membahayakan karakter tanah di Jakarta yang sangat lembek atau tanah aluvial.
Rokhmin menambahkan karakter tanah di DKI Jakarta cukup gembur. Sehingga jika dibuat Deep Tunnel akan menimbulkan resiko untuk terjadinya patahan (cracking). Ia khawatir jika proyek tersebut terus dikerjakan maka tanah Jakarta akan amblas besar.
"Sampai berapa meter tanah digali pun belum dapat struktur tanah lapisan yang paling keras. Kalau bangun Deep Tunnel lama-lama bisa bahaya. Harus dikaji ulang proyek itu," tegasnya dalam diskusi di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (12/12/2013).
Rokhmin menambahkan, semestinya Jakarta sebagai daerah hilir harus menyetor dana hibah kepada wilayah hulu agar bersinergi mengatasi banjir. "Harus ada benefitnya, Bogor dan Depok sebagai hulu, hilir yang makmur PAD-nya harus disetor ke hulu," jelasnya.
Mantan Menteri Kelautan itu juga mengkritisi masalah proyek reklamasi pantai di wilayah pesisir di Indonesia. Ia menilai proyek tersebut cukup dilakukan hanya di DKI Jakarta saja.
"Cukup DKI saja lihat daya dukungnya, reklamasi memang bisa selesaikan masalah di pesisir. Tapi kan akibatnya mobil bertambah banyak. Belum masalah air tanah dan penduduk yang makin banyak, siapapun gubernurnya di DKI tak akan bisa menyetop orang datang, selama daerah lain tak dibangun. Reklamasi cukup di DKI saja, tingkatkan value dari lahan yang sudah ada saja," tutup Rokhmin.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/12/500/911465/pakar-proyek-deep-tunnel-jakarta-berbahaya
Rokhmin menambahkan karakter tanah di DKI Jakarta cukup gembur. Sehingga jika dibuat Deep Tunnel akan menimbulkan resiko untuk terjadinya patahan (cracking). Ia khawatir jika proyek tersebut terus dikerjakan maka tanah Jakarta akan amblas besar.
"Sampai berapa meter tanah digali pun belum dapat struktur tanah lapisan yang paling keras. Kalau bangun Deep Tunnel lama-lama bisa bahaya. Harus dikaji ulang proyek itu," tegasnya dalam diskusi di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (12/12/2013).
Rokhmin menambahkan, semestinya Jakarta sebagai daerah hilir harus menyetor dana hibah kepada wilayah hulu agar bersinergi mengatasi banjir. "Harus ada benefitnya, Bogor dan Depok sebagai hulu, hilir yang makmur PAD-nya harus disetor ke hulu," jelasnya.
Mantan Menteri Kelautan itu juga mengkritisi masalah proyek reklamasi pantai di wilayah pesisir di Indonesia. Ia menilai proyek tersebut cukup dilakukan hanya di DKI Jakarta saja.
"Cukup DKI saja lihat daya dukungnya, reklamasi memang bisa selesaikan masalah di pesisir. Tapi kan akibatnya mobil bertambah banyak. Belum masalah air tanah dan penduduk yang makin banyak, siapapun gubernurnya di DKI tak akan bisa menyetop orang datang, selama daerah lain tak dibangun. Reklamasi cukup di DKI saja, tingkatkan value dari lahan yang sudah ada saja," tutup Rokhmin.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/12/500/911465/pakar-proyek-deep-tunnel-jakarta-berbahaya
Jumat, 01 Februari 2013
Katulampa Siaga II, Awas Jakarta Terancam Banjir Lagi !
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibukota DKI Jakarta kembali mendapat ancaman banjir kiriman. Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengingatkan, Bendung Katulampa Bogor kini dalam kondisi siaga II.
"Pada pukul 17.00 WIB, tinggi muka air di Katulampa Bogor naik hingga 160 cm dan masuk dalam Siaga II. Dengan ketinggian air terse but maka banjir dapat menggenangi permukiman warga Jakarta di bantaran sungai Ciliwung hilir," tulis Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/3/2013).
Jika terjadi Banjir, Sutopo menyebutkan bahwa banjir tidak akan setinggi 15 Januari lalu. "Pada pukul 18.00 WIB, tinggi muka air Katulampa sudah turun menjadi 130 cm (Siaga III)," lanjut Sutopo.
Terkait hal tersebut Kepala BPBD DKI Jakarta telah menyampaikan informasi ke semua Kepala SKPD di DKI Jakarta untuk mengambil langkah-langkah antisipasinya.
Kepala Sat Pol PP, Ka Din Damkar PB,Kesehatan, Sosial,PU,Kebersihan, Industri Energi,Taman Makam, Pehubungan, Pendidikan,OR Pemuda diminta kesiapsiagaannya dan mendekatkan personil, logistik, peralatan dilokasi rawan banjir. Yakni di Kelurahan Cililitan, Cawang, Bidaracina, Kampung Melayu,Pejaten Timur, Rawajati, Pengadegan, Kebon Baru, Bukitduri
"Diprediksi, kawasan tersebut akan menerima banjir dalam waktu 9-12 jam kemudian, atau sekitar Jumat (1/2) pukul 02.00-05.00 WIb.
Sementara itu, sungai-sungai lain masih Siaga IV atau normal berdasarkan data BNPB hingga pukul 18:00 WIB:
-Angke Hulu 90 cm (siaga IV);
-Pesanggrahan 60 cm (siaga IV);
-Krukut Hulu 70 cm (siaga IV);
-Katulampa. 130 cm (siaga III)
-Depok 120 cm (siaga IV);
-Manggarai 680 cm (siaga IV);
-Cipinang Hulu 75 cm (siaga IV);
-Sunter Hulu 50 cm (siaga IV);
-Karet 390 cm (siaga IV);
-Pulogadung 360 cm (siaga IV);
-Pasar Ikan 145 cm (siaga IV),
-Waduk Pluit -15 cm
BMKG memprediksikan hingga seminggu mendatang curah hujan di Jakarta akan meningkat dan berpeluang terjadi hujan lebat. "Masyarakat Jakarta dihimbau waspada dari ancaman banjir hingga Maret mendatang," jelas Sutopo.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/01/31/katulampa-siaga-ii-awas-jakarta-terancam-banjir-lagi-
"Pada pukul 17.00 WIB, tinggi muka air di Katulampa Bogor naik hingga 160 cm dan masuk dalam Siaga II. Dengan ketinggian air terse but maka banjir dapat menggenangi permukiman warga Jakarta di bantaran sungai Ciliwung hilir," tulis Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/3/2013).
Jika terjadi Banjir, Sutopo menyebutkan bahwa banjir tidak akan setinggi 15 Januari lalu. "Pada pukul 18.00 WIB, tinggi muka air Katulampa sudah turun menjadi 130 cm (Siaga III)," lanjut Sutopo.
Terkait hal tersebut Kepala BPBD DKI Jakarta telah menyampaikan informasi ke semua Kepala SKPD di DKI Jakarta untuk mengambil langkah-langkah antisipasinya.
Kepala Sat Pol PP, Ka Din Damkar PB,Kesehatan, Sosial,PU,Kebersihan, Industri Energi,Taman Makam, Pehubungan, Pendidikan,OR Pemuda diminta kesiapsiagaannya dan mendekatkan personil, logistik, peralatan dilokasi rawan banjir. Yakni di Kelurahan Cililitan, Cawang, Bidaracina, Kampung Melayu,Pejaten Timur, Rawajati, Pengadegan, Kebon Baru, Bukitduri
"Diprediksi, kawasan tersebut akan menerima banjir dalam waktu 9-12 jam kemudian, atau sekitar Jumat (1/2) pukul 02.00-05.00 WIb.
Sementara itu, sungai-sungai lain masih Siaga IV atau normal berdasarkan data BNPB hingga pukul 18:00 WIB:
-Angke Hulu 90 cm (siaga IV);
-Pesanggrahan 60 cm (siaga IV);
-Krukut Hulu 70 cm (siaga IV);
-Katulampa. 130 cm (siaga III)
-Depok 120 cm (siaga IV);
-Manggarai 680 cm (siaga IV);
-Cipinang Hulu 75 cm (siaga IV);
-Sunter Hulu 50 cm (siaga IV);
-Karet 390 cm (siaga IV);
-Pulogadung 360 cm (siaga IV);
-Pasar Ikan 145 cm (siaga IV),
-Waduk Pluit -15 cm
BMKG memprediksikan hingga seminggu mendatang curah hujan di Jakarta akan meningkat dan berpeluang terjadi hujan lebat. "Masyarakat Jakarta dihimbau waspada dari ancaman banjir hingga Maret mendatang," jelas Sutopo.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/01/31/katulampa-siaga-ii-awas-jakarta-terancam-banjir-lagi-
Selasa, 15 Januari 2013
Katulampa Siaga I, Jakarta Banjir
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Bendung Katulampa, Kota Bogor, sudah berada di posisi Siaga I atau tingkat siaga tertinggi.
"Pukul 07.30 WIB tinggi muka air di Bendung Katulampa mencapai 210 cm. Artinya debit sungai Ciliwung Hulu sudah posisi Siaga I atau tingkat siaga tertinggi," kata Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Dia mengatakan batasan Siaga I adalah lebih dari 200 cm. Dengan kondisi level siaga tertinggi seperti ini, maka kewenangan pengendaliannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Dengan kondisi itu, kata dia, diperkirakan pukul 18.00-19.00 WIB banjir akan menggenangi wilayah sekitar Sungai Ciliwung di Jakarta dengan tinggi genangan air lebih tinggi dibandingkan Desember 2012.
"Daerah yang berpotensi terkena banjir adalah sekitar bantaran Sungai Ciliwung, yaitu Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Gang Arus Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu," tuturnya.
Menurut dia, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta telah meminta para Walikota dan 9 Kepala SKPD di DKI Jakarta agar meningkatkan kesiapsiagaannya terkait Siaga I untuk memantau dan merespon banjir yang berpotensi terjadi.
Di Jakarta Timur banjir berpotensi terjadi di Kelurahan Cililitan, Cawang , Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Kebon Manggis. Sedangkan di wilayah Jakarta Selatan potensi banjir di Kelurahan Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Kebon Baru, dan Bukit Duri.
Di Jakarta Pusat banjir berpotensi terjadi Kelurahan Cikini, Petamburan, dan Cideng. Sedangkan di wilayah Jakarta Barat potensi banjir di Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedoya Utara, dan Cengkareng.
Selain Katulampa, beberapa sungai lain juga perlu diwaspadai, karena pada pukul 7 pagi:
Sungai Pesanggrahan tinggi airnya 140cm (siaga IV),
Krukut Hulu 120cm (siaga IV),
Depok 160cm (siaga IV),
Manggarai 775cm (siaga III),
Cipinang Hulu 110cm (siaga IV),
Sunter Hulu 70cm (siaga IV),
Pulogadung 550cm (siaga IV) dan
Pasar Ikan 185cm (siaga III).
"Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pantauan hujan secara real time dari radar hujan BPPT menunjukkan hujan saat ini merata di Jabodetabek," katanya. [ant]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1947357/katulampa-siaga-i-jakarta-banjir
"Pukul 07.30 WIB tinggi muka air di Bendung Katulampa mencapai 210 cm. Artinya debit sungai Ciliwung Hulu sudah posisi Siaga I atau tingkat siaga tertinggi," kata Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Dia mengatakan batasan Siaga I adalah lebih dari 200 cm. Dengan kondisi level siaga tertinggi seperti ini, maka kewenangan pengendaliannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Dengan kondisi itu, kata dia, diperkirakan pukul 18.00-19.00 WIB banjir akan menggenangi wilayah sekitar Sungai Ciliwung di Jakarta dengan tinggi genangan air lebih tinggi dibandingkan Desember 2012.
"Daerah yang berpotensi terkena banjir adalah sekitar bantaran Sungai Ciliwung, yaitu Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Gang Arus Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu," tuturnya.
Menurut dia, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta telah meminta para Walikota dan 9 Kepala SKPD di DKI Jakarta agar meningkatkan kesiapsiagaannya terkait Siaga I untuk memantau dan merespon banjir yang berpotensi terjadi.
Di Jakarta Timur banjir berpotensi terjadi di Kelurahan Cililitan, Cawang , Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Kebon Manggis. Sedangkan di wilayah Jakarta Selatan potensi banjir di Kelurahan Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Kebon Baru, dan Bukit Duri.
Di Jakarta Pusat banjir berpotensi terjadi Kelurahan Cikini, Petamburan, dan Cideng. Sedangkan di wilayah Jakarta Barat potensi banjir di Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedoya Utara, dan Cengkareng.
Selain Katulampa, beberapa sungai lain juga perlu diwaspadai, karena pada pukul 7 pagi:
Sungai Pesanggrahan tinggi airnya 140cm (siaga IV),
Krukut Hulu 120cm (siaga IV),
Depok 160cm (siaga IV),
Manggarai 775cm (siaga III),
Cipinang Hulu 110cm (siaga IV),
Sunter Hulu 70cm (siaga IV),
Pulogadung 550cm (siaga IV) dan
Pasar Ikan 185cm (siaga III).
"Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pantauan hujan secara real time dari radar hujan BPPT menunjukkan hujan saat ini merata di Jabodetabek," katanya. [ant]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1947357/katulampa-siaga-i-jakarta-banjir
Senin, 14 Januari 2013
26 Kelurahan di Jakarta Terendam Banjir
Curah hujan yang terjadi sepanjang Sabtu dan Minggu telah mengakibatkan banyak wilayah Jakarta yang terendam banjir
Hujan yang terus menerus terjadi selama Sabtu (12/1) hingga Minggu (13/1) telah mengakibatkan 26 kelurahan di tujuh kecamatan terendam banjir.
Dalam kawasan tersebut, ada sebanyak 74 RT dari 61 RW yang terendam banjir. Dan ada sebanyak 657 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disiapkan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Arfan Arkili mengatakan curah hujan yang terjadi sepanjang Sabtu dan Minggu telah mengakibatkan banyak wilayah Jakarta yang terendam banjir.
Berdasarkan data BPBD DKI, wilayah yang terkena banjir tersebar di 26 kelurahan dari tujuh kecamatan. Rinciannya adalah di Kecamatan Kebon Jeruk ada tiga kelurahan yang terendam banjir yaitu Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan dan Duri Kepa.
Kemudian di Kecamatan Grogol Petamburan terdapat lima kelurahan yakni Kelurahan Grogol Petamburan, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren Utara, Tomang, Jelambar Baru, dan Jelambar.
Kecamatan Cengkareng tercatat ada enam kelurahan terendam banjir. Antara lain, Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke, dan Rawa Buaya.
"Ada juga di Kecamatan Tambora meski hanya satu kelurahan. Yakni Kelurahan Tambora. Dan Kecamatan Pademangan juga satu kelurahan yaitu kelurahan Ancol," kata Arfan di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (14/1).
Selanjutnya, ada empat kelurahan terendam banjir di Kecamatan Kalideres. Yaitu, Kelurahan Kalideres, Tegal Alur, Kamal, dan Semanan. Serta ada lima kelurahan di Kecamatan Penjaringan, yakni Kelurahan Penjaringan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan Pejagalan.
Arfan mengungkapkan banjir menyebabkan 657 warga di Kelurahan Rawa Buaya terpaksa mengungsi. Diantaranya sebanyak 307 jiwa di RW 01 dan 350 jiwa di Rw.02. Pengungsi ditampung di pos RW 02 sebanyak 350 jiwa, serta sentra kaki lima Rawa Buaya sebanyak 307jiwa.
"Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, telah didirikan pos kesehatan dan dapur umum di lokasi pengungsian," ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, BPBD DKI juga telah memberikan bantuan berupa 100 selimut dan 20 terpal. Serta bantuan nasi bungkus sejumlah pengungsi dari Camat Cengkareng dan Lurah Rawa Buaya.
Diharapkannya banjir di 26 kelurahan tersebut segera surut, karena kondisi ketinggian muka air di pintu air (PA) sekarang hampir semua dalam posisi normal yaitu siaga 4. Hanya satu pintu air yang dalam starus siaga tiga, yaitu PA Angkehulu dengan ketinggian air 160 centimeter (cm).
Ketinggian muka air di beberapa pintu air hasil pantauan BPBD DKI pukul 06.00, yaitu Pintu Air Katulampa 60 cm (siaga 4); Pesanggarahan 100 cm (siaga 4); Cipinang Hulu 80 cm (siaga 4); Sunter Hulu 50 cm (siaga 4); Pulogadung 450 cm (siaga 4); Depok 140 cm (siaga 4); Manggarai 690 cm (siaga4); Karet 440 cm (siaga 4); Krukut Hulu 80 cm (siaga 4); dan Pasar Ikan 168 cm (siaga 4).
"Semua wilayah di seluruh pintu air tersebut dalam keadaan mendung. Karena itu, warga Jakarta tetap harus waspada dengan banjir," tuturnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/91702-26-kelurahan-di-jakarta-terendam-banjir.html
Hujan yang terus menerus terjadi selama Sabtu (12/1) hingga Minggu (13/1) telah mengakibatkan 26 kelurahan di tujuh kecamatan terendam banjir.
Dalam kawasan tersebut, ada sebanyak 74 RT dari 61 RW yang terendam banjir. Dan ada sebanyak 657 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disiapkan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Arfan Arkili mengatakan curah hujan yang terjadi sepanjang Sabtu dan Minggu telah mengakibatkan banyak wilayah Jakarta yang terendam banjir.
Berdasarkan data BPBD DKI, wilayah yang terkena banjir tersebar di 26 kelurahan dari tujuh kecamatan. Rinciannya adalah di Kecamatan Kebon Jeruk ada tiga kelurahan yang terendam banjir yaitu Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan dan Duri Kepa.
Kemudian di Kecamatan Grogol Petamburan terdapat lima kelurahan yakni Kelurahan Grogol Petamburan, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren Utara, Tomang, Jelambar Baru, dan Jelambar.
Kecamatan Cengkareng tercatat ada enam kelurahan terendam banjir. Antara lain, Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Kedaung Kaliangke, dan Rawa Buaya.
"Ada juga di Kecamatan Tambora meski hanya satu kelurahan. Yakni Kelurahan Tambora. Dan Kecamatan Pademangan juga satu kelurahan yaitu kelurahan Ancol," kata Arfan di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (14/1).
Selanjutnya, ada empat kelurahan terendam banjir di Kecamatan Kalideres. Yaitu, Kelurahan Kalideres, Tegal Alur, Kamal, dan Semanan. Serta ada lima kelurahan di Kecamatan Penjaringan, yakni Kelurahan Penjaringan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan Pejagalan.
Arfan mengungkapkan banjir menyebabkan 657 warga di Kelurahan Rawa Buaya terpaksa mengungsi. Diantaranya sebanyak 307 jiwa di RW 01 dan 350 jiwa di Rw.02. Pengungsi ditampung di pos RW 02 sebanyak 350 jiwa, serta sentra kaki lima Rawa Buaya sebanyak 307jiwa.
"Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, telah didirikan pos kesehatan dan dapur umum di lokasi pengungsian," ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, BPBD DKI juga telah memberikan bantuan berupa 100 selimut dan 20 terpal. Serta bantuan nasi bungkus sejumlah pengungsi dari Camat Cengkareng dan Lurah Rawa Buaya.
Diharapkannya banjir di 26 kelurahan tersebut segera surut, karena kondisi ketinggian muka air di pintu air (PA) sekarang hampir semua dalam posisi normal yaitu siaga 4. Hanya satu pintu air yang dalam starus siaga tiga, yaitu PA Angkehulu dengan ketinggian air 160 centimeter (cm).
Ketinggian muka air di beberapa pintu air hasil pantauan BPBD DKI pukul 06.00, yaitu Pintu Air Katulampa 60 cm (siaga 4); Pesanggarahan 100 cm (siaga 4); Cipinang Hulu 80 cm (siaga 4); Sunter Hulu 50 cm (siaga 4); Pulogadung 450 cm (siaga 4); Depok 140 cm (siaga 4); Manggarai 690 cm (siaga4); Karet 440 cm (siaga 4); Krukut Hulu 80 cm (siaga 4); dan Pasar Ikan 168 cm (siaga 4).
"Semua wilayah di seluruh pintu air tersebut dalam keadaan mendung. Karena itu, warga Jakarta tetap harus waspada dengan banjir," tuturnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/91702-26-kelurahan-di-jakarta-terendam-banjir.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)