INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memutuskan tidak hadir dalam pertemuan pemimpin dunia di Davos, Swiss. Hal tersebut karena hingga saat ini banjir masih mengancam wilayah DKI Jakarta.
"Inikan musim hujan dan banjir terjadi di Jakarta, masa saya ke Swiss? Bagaimana pun tetap mementingkan di Jakarta," kata pria yang akrab disapa Jokowi, Selasa (28/1/2014).
Jokowi mengakui pertemuan yang akan digelar di Davos merupakan acara perhelatan bergengsi World Economic Forum yang digelar 22-25 Januari 2014 lalu. Forum tersebut menurutnya sangat penting. Apalagi dihadiri sekitar 2.500 pemimpin dunia serta tokoh-tokoh dunia.
Ia pun mengaku telah mempersiapkan materinya untuk dipersentasikan. Namun kondisi cuaca dan banjir Jakarta menyebabkan ia harus membatalkan kegiatan internasional. "Kalau ada lagi dan memungkinkan saya pasti datang. Tapi memang kemarin kita sudah menyiapkan materinya. Tapi di sini banjir masa saya tinggal," ujarnya.
Sebelumnya Jokowi diundang untuk tampil menjadi pembicara dalam sesi Young Global Leaders pada 22 Januari 2014. Di forum itu awalnya Jokowi akan mempresentasikan mengenai Jakarta dan Indonesia.
Sumber : metropolitan.inilah.com/read/detail/2068846/jakarta-banjir-jokowi-batal-berangkat-ke-swiss#.Uui4Zz3-LIU
Tampilkan postingan dengan label pemimpin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemimpin. Tampilkan semua postingan
Rabu, 29 Januari 2014
Rabu, 08 Januari 2014
Anies: Jakarta Macet, Kenapa Masyarakat Tidak Marah?
JAKARTA, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan banyak orang baik untuk terjun ke dunia politik. Dia berharap langkahnya memasuki dunia politik akan memotivasi orang-orang baik lain untuk melakukan hal serupa.
"Kenapa Jakarta macet, masyarakat tidak marah sama Jokowi? Karena masyarakat tahu, mereka punya gubernur baik yang sedang bekerja," kata Anies di Studio Orange Kompas TV, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Anies mengatakan, figur-figur baru yang berkualitas kini mulai bermunculan, terutama di tingkat lokal.
Beberapa di antara figur-figur baru itu, sebut Anies, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Herry Zudianto (mantan Wali Kota Yogyakarta), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Masyarakat pun kemudian melihat seperti ini lho pemimpin yang diharapkan," katanya.
Kemunculan figur-figur baru itu, kata Anies, merupakan pertanda bahwa generasi kepemimpinan lama sudah kedaluwarsa. Rakyat, ujar dia, butuh figur pemimpin yang baru. Karenanya, dia berharap partai politik membaca perubahan zaman tersebut.
"Jangan sampai partai ditinggalkan karena salah menangkap (fenomena) itu," kata Anies. Namun, dia pun mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia kerap terbalik. Orang baik tanpa masalah yang ingin masuk ke dunia politik malah dicaci-maki, ujar dia, sementara orang yang tidak baik dan bermasalah justru dibiarkan.
"Untuk itulah saya turun tangan daripada (sekadar) urun angan," kata Anies. "Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk bekerja."
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/2357070/Anies.Jakarta.Macet.Kenapa.Masyarakat.Tidak.Marah
"Kenapa Jakarta macet, masyarakat tidak marah sama Jokowi? Karena masyarakat tahu, mereka punya gubernur baik yang sedang bekerja," kata Anies di Studio Orange Kompas TV, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Anies mengatakan, figur-figur baru yang berkualitas kini mulai bermunculan, terutama di tingkat lokal.
Beberapa di antara figur-figur baru itu, sebut Anies, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Herry Zudianto (mantan Wali Kota Yogyakarta), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Masyarakat pun kemudian melihat seperti ini lho pemimpin yang diharapkan," katanya.
Kemunculan figur-figur baru itu, kata Anies, merupakan pertanda bahwa generasi kepemimpinan lama sudah kedaluwarsa. Rakyat, ujar dia, butuh figur pemimpin yang baru. Karenanya, dia berharap partai politik membaca perubahan zaman tersebut.
"Jangan sampai partai ditinggalkan karena salah menangkap (fenomena) itu," kata Anies. Namun, dia pun mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia kerap terbalik. Orang baik tanpa masalah yang ingin masuk ke dunia politik malah dicaci-maki, ujar dia, sementara orang yang tidak baik dan bermasalah justru dibiarkan.
"Untuk itulah saya turun tangan daripada (sekadar) urun angan," kata Anies. "Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk bekerja."
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/2357070/Anies.Jakarta.Macet.Kenapa.Masyarakat.Tidak.Marah
Kamis, 29 Agustus 2013
Langkah Awal Mengurai Kemacetan Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Henniko Okada, peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sosekling) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan, kemacetan Jakarta ada hubungannya dengan tata guna lahan dan transportasi.
Demikian dia sampaikan pada acara kolokium yang diselenggarakan Puslitbang Sosekling Dinas Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (28/8/2013). Seusai presentasinya, Henniko mengungkapkan potensi gridlock tersebut dia dapatkan berdasarkan kajian 2012 dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia mengakui, penelitian berbasis studi pustaka yang dia presentasikan hari ini masih merupakan kajian awal. Namun, kajian awal tersebut setidaknya bisa mencetuskan ide-ide dan tantangan pemikiran baru di antara peserta kolokium.
Untuk menjawab masalah di Jakarta, Henniko membandingkan kondisi kemacetan dan kemungkinan solusinya dari Kota Curitiba dan Sao Paolo di Brazil, Bogota di Kolombia, dan Seoul di Korea Selatan. Hasilnya, tampak bahwa kota-kota tersebut memiliki pola yang berbeda dari Ibukota Indonesia ini.
Menurut Henniko, pemimpin negara dan pemimpin regional di lokasi-lokasi tersebut masing-masing memiliki cita-cita besar di balik berbagai kebijakannya. Dia mencontohkan, visi pemimpin Bogota berorientasi untuk memanusiakan penduduknya. Alhasil, berbagai kebijakan berorientasi pada kepentingan dan kenyamanan masyarakat. Fokus dari segala keputusannya mengarah pada kebutuhan publik.
"Siapa pun pemimpinnya, sang pemimpin berbagi visi dengan pemimpin sebelumnya untuk mewujudkan hal yang sama," ujar Henniko.
Namun, lanjut Henniko, untuk mencapai hal tersebut dan mengurai kemacetan Jakarta, kota ini membutuhkan lebih dari satu solusi.
"Solusi yang berpotensi mengatasi kemacetan di Jakarta terdiri dari pembangunan perkotaan yang berorientasi kebutuhan masyarakat, integrasi moda transportasi, lembaga transportasi (yang ideal), penegakkan arah tata guna lahan, dan penegakkan hukum," kata Henniko.
Menurutnya, pemerataan pusat-pusat kegiatan merupakan salah satu hal penting mengurangi kemacetan.
"Pergerakan manusia akan menentukan titik-titik di mana pusat kegiatan masyarakat," ujarnya.
Harus tersebar
Henniko juga mengungkapkan hal mendasar lainnya, bahwa kemacetan ada hubungannya dengan tata guna lahan dan transportasi. Pembangunan kota multi-guna (mixed use) berbasis transportasi dan adanya sistem transportasi terintegrasi juga dapat menjadi salah satu jalan keluar.
Menanggapi presentasi tersebut, Staf Ahli Menteri Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat Waskito Pandu mengungkapkan, bahwa memang harus ada berbagai institusi yang menangani masalah (kemacetan) ini.
"Tidak semua orang harus bergerak ke 'gula-gula' yang ada di satu titik. Seharusnya tersebar, tidak semuanya ke pusat kota," kata Waskito.
Sementara itu, Nuzul Achyar dari LPEM UI menanggapi masalah kemacetan di Jakarta dengan sudut pandang lebih mendasar. Menurut dia, kuncinya secara konseptual, kemacetan menyebabkan eksternalitas negatif.
"Bukan pada satu-dua individu, tapi masyarakat. Ketika terjadi kemacetan, maka yang tinggi tidak hanya biaya lagi. Polusi juga bertambah. Itu sebabnya, ada kaitan antara land use policy dengan lebar jalan. Repotnya, bangsa kita tidak punya zoning regulation. Kalau pun punya zoning, itu buatan Belanda," ujarnya.
"Yang kedua dengan zoning. Zoning ini mampu melindungi heritage juga. Karena itu, land use-nya dibatasi," lanjutnya.
Ia mengatakan, mengurangi kemacetan juga harus dengan instrumen. Khususnya instrumen makro.
"Di Jepang orang enggan pakai kendaraan pribadi karena tersedia infrastrukturnya. Di Singapura, kendaraan dibatasi agar orang mau berinvestasi di sana," terang Nuzul.
Menurut Nuzul, salah satu kunci utamanya adalah ketersediaan transportasi publik. Namun, para peneliti dan akademisi sepakat, masalah kemacetan merupakan masalah multi dimensi.
"Kemacetan Jakarta masalahnya bukan hanya soal transportasi. Jauh lebih kompleks," tandas Soenjoto Usman dari PIPM UGM, menutup diskusi.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2013/08/28/1814479/Langkah.Awal.Mengurai.Kemacetan.Jakarta
Demikian dia sampaikan pada acara kolokium yang diselenggarakan Puslitbang Sosekling Dinas Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (28/8/2013). Seusai presentasinya, Henniko mengungkapkan potensi gridlock tersebut dia dapatkan berdasarkan kajian 2012 dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia mengakui, penelitian berbasis studi pustaka yang dia presentasikan hari ini masih merupakan kajian awal. Namun, kajian awal tersebut setidaknya bisa mencetuskan ide-ide dan tantangan pemikiran baru di antara peserta kolokium.
Untuk menjawab masalah di Jakarta, Henniko membandingkan kondisi kemacetan dan kemungkinan solusinya dari Kota Curitiba dan Sao Paolo di Brazil, Bogota di Kolombia, dan Seoul di Korea Selatan. Hasilnya, tampak bahwa kota-kota tersebut memiliki pola yang berbeda dari Ibukota Indonesia ini.
Menurut Henniko, pemimpin negara dan pemimpin regional di lokasi-lokasi tersebut masing-masing memiliki cita-cita besar di balik berbagai kebijakannya. Dia mencontohkan, visi pemimpin Bogota berorientasi untuk memanusiakan penduduknya. Alhasil, berbagai kebijakan berorientasi pada kepentingan dan kenyamanan masyarakat. Fokus dari segala keputusannya mengarah pada kebutuhan publik.
"Siapa pun pemimpinnya, sang pemimpin berbagi visi dengan pemimpin sebelumnya untuk mewujudkan hal yang sama," ujar Henniko.
Namun, lanjut Henniko, untuk mencapai hal tersebut dan mengurai kemacetan Jakarta, kota ini membutuhkan lebih dari satu solusi.
"Solusi yang berpotensi mengatasi kemacetan di Jakarta terdiri dari pembangunan perkotaan yang berorientasi kebutuhan masyarakat, integrasi moda transportasi, lembaga transportasi (yang ideal), penegakkan arah tata guna lahan, dan penegakkan hukum," kata Henniko.
Menurutnya, pemerataan pusat-pusat kegiatan merupakan salah satu hal penting mengurangi kemacetan.
"Pergerakan manusia akan menentukan titik-titik di mana pusat kegiatan masyarakat," ujarnya.
Harus tersebar
Henniko juga mengungkapkan hal mendasar lainnya, bahwa kemacetan ada hubungannya dengan tata guna lahan dan transportasi. Pembangunan kota multi-guna (mixed use) berbasis transportasi dan adanya sistem transportasi terintegrasi juga dapat menjadi salah satu jalan keluar.
Menanggapi presentasi tersebut, Staf Ahli Menteri Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat Waskito Pandu mengungkapkan, bahwa memang harus ada berbagai institusi yang menangani masalah (kemacetan) ini.
"Tidak semua orang harus bergerak ke 'gula-gula' yang ada di satu titik. Seharusnya tersebar, tidak semuanya ke pusat kota," kata Waskito.
Sementara itu, Nuzul Achyar dari LPEM UI menanggapi masalah kemacetan di Jakarta dengan sudut pandang lebih mendasar. Menurut dia, kuncinya secara konseptual, kemacetan menyebabkan eksternalitas negatif.
"Bukan pada satu-dua individu, tapi masyarakat. Ketika terjadi kemacetan, maka yang tinggi tidak hanya biaya lagi. Polusi juga bertambah. Itu sebabnya, ada kaitan antara land use policy dengan lebar jalan. Repotnya, bangsa kita tidak punya zoning regulation. Kalau pun punya zoning, itu buatan Belanda," ujarnya.
"Yang kedua dengan zoning. Zoning ini mampu melindungi heritage juga. Karena itu, land use-nya dibatasi," lanjutnya.
Ia mengatakan, mengurangi kemacetan juga harus dengan instrumen. Khususnya instrumen makro.
"Di Jepang orang enggan pakai kendaraan pribadi karena tersedia infrastrukturnya. Di Singapura, kendaraan dibatasi agar orang mau berinvestasi di sana," terang Nuzul.
Menurut Nuzul, salah satu kunci utamanya adalah ketersediaan transportasi publik. Namun, para peneliti dan akademisi sepakat, masalah kemacetan merupakan masalah multi dimensi.
"Kemacetan Jakarta masalahnya bukan hanya soal transportasi. Jauh lebih kompleks," tandas Soenjoto Usman dari PIPM UGM, menutup diskusi.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2013/08/28/1814479/Langkah.Awal.Mengurai.Kemacetan.Jakarta
Jumat, 29 Juni 2012
Ah, Kampanye Pengentasan Angka Kemiskinan Sudah Basi!
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi Henri Saparini menilai bahwa yang dibutuhkan pemimpin Jakarta mendatang bukan lagi mengentaskan angka kemiskinan. Hal terpenting di masa mendatang adalah membuka lapangan kerja agar warga tidak terjerumus ke dalam jurang kemiskinan.
Pada seminar bertajuk "Pilkada untuk Siapa" yang diselenggarakan di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2012), Henri menerangkan bahwa angka kemiskinan di Jakarta terbilang kecil. Namun, warga yang berada di ambang batas angka kemiskinan cukup besar.
"Angka kemiskinan hanya sekitar tiga persen karena dasar perhitungan penghasilan Rp 355.000 setiap bulan. Karena itu, angka kemiskinan di Jakarta masih kecil dibanding rata-rata nasional dan daerah lain," papar Direktur Econit ini.
Namun, lanjut Henri, angka pengangguran di Jakarta tergolong tinggi. Jika tidak dicari jalan keluar, ia khawatir banyak warga yang justru sedang mengarah ke dalam ceruk kemiskinan. Atas dasar itu, ia menilai, prioritas Gubernur DKI Jakarta mendatang bukan lagi mengentaskan angka kemiskinan, melainkan solusinya, yaitu upaya menyediakan lapangan kerja.
Henri mengatakan, prioritas tersebut tentu dapat menyelamatkan orang yang mendekati standar miskin yang ada. Salah satu unsur paling kritis adalah munculnya generasi pengangguran pascakeluar dari bangku sekolah tingkat atas.
Akademisi yang menjadi panelis debat cagub DKI Jakarta tiga hari lalu ini menilai, menambah jumlah sekolah kejuruan juga bukan solusi masalah tenaga siap kerja.
"Dalam pemaparan visi misi, salah satu cagub ada yang membanggakan kualitas SMK-nya. Tapi faktanya, 18 persen lulusan SMK menjadi pengangguran," ujarnya.
Yang lebih penting, menurut Henri, adalah menyiapkan sistem pendidikan yang memiliki link dengan dunia kerja. Ia juga menilai, pemimpin Jakarta harus memiliki kreativitas untuk mempromosikan setiap setiap aspek yang menjadi keunggulan Ibu Kota.
Jakarta, misalnya, merupakan kota dengan berbagai warga dari hampir semua suku bangsa Nusantara berkumpul. Potensi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Jakarta sebagai tempat promosi awal warisan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nyatanya, yang lebih sering terjadi adalah pecahnya konflik antarsuku.
"Di luar negeri terjadwal setiap bulannya terkait komunitas apa yang akan memamerkan kemampuannya. Turis asing dapat melihat jadwal tersebut dan menentukan waktu kunjungannya," kata Henri.
Ia berpandangan, pemimpin Jakarta mendatang seharusnya mampu meningkatkan potensi wisata tersebut. Selain itu, masalah kemacetan pun perlu diatasi karena sangat menghambat produktivitas warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/28/06083315/Ah.Kampanye.Pengentasan.Angka.Kemiskinan.Sudah.Basi
Pada seminar bertajuk "Pilkada untuk Siapa" yang diselenggarakan di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2012), Henri menerangkan bahwa angka kemiskinan di Jakarta terbilang kecil. Namun, warga yang berada di ambang batas angka kemiskinan cukup besar.
"Angka kemiskinan hanya sekitar tiga persen karena dasar perhitungan penghasilan Rp 355.000 setiap bulan. Karena itu, angka kemiskinan di Jakarta masih kecil dibanding rata-rata nasional dan daerah lain," papar Direktur Econit ini.
Namun, lanjut Henri, angka pengangguran di Jakarta tergolong tinggi. Jika tidak dicari jalan keluar, ia khawatir banyak warga yang justru sedang mengarah ke dalam ceruk kemiskinan. Atas dasar itu, ia menilai, prioritas Gubernur DKI Jakarta mendatang bukan lagi mengentaskan angka kemiskinan, melainkan solusinya, yaitu upaya menyediakan lapangan kerja.
Henri mengatakan, prioritas tersebut tentu dapat menyelamatkan orang yang mendekati standar miskin yang ada. Salah satu unsur paling kritis adalah munculnya generasi pengangguran pascakeluar dari bangku sekolah tingkat atas.
Akademisi yang menjadi panelis debat cagub DKI Jakarta tiga hari lalu ini menilai, menambah jumlah sekolah kejuruan juga bukan solusi masalah tenaga siap kerja.
"Dalam pemaparan visi misi, salah satu cagub ada yang membanggakan kualitas SMK-nya. Tapi faktanya, 18 persen lulusan SMK menjadi pengangguran," ujarnya.
Yang lebih penting, menurut Henri, adalah menyiapkan sistem pendidikan yang memiliki link dengan dunia kerja. Ia juga menilai, pemimpin Jakarta harus memiliki kreativitas untuk mempromosikan setiap setiap aspek yang menjadi keunggulan Ibu Kota.
Jakarta, misalnya, merupakan kota dengan berbagai warga dari hampir semua suku bangsa Nusantara berkumpul. Potensi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Jakarta sebagai tempat promosi awal warisan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nyatanya, yang lebih sering terjadi adalah pecahnya konflik antarsuku.
"Di luar negeri terjadwal setiap bulannya terkait komunitas apa yang akan memamerkan kemampuannya. Turis asing dapat melihat jadwal tersebut dan menentukan waktu kunjungannya," kata Henri.
Ia berpandangan, pemimpin Jakarta mendatang seharusnya mampu meningkatkan potensi wisata tersebut. Selain itu, masalah kemacetan pun perlu diatasi karena sangat menghambat produktivitas warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/28/06083315/Ah.Kampanye.Pengentasan.Angka.Kemiskinan.Sudah.Basi
Kamis, 03 Mei 2012
Yayat: Masalah Jakarta Sangat Kusut!
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai masalah kota Jakarta sudah sangat kusut. Penyelesaiannya tidak hanya membutuhkan solusi teknis ataupun pemimpin yang berkompeten. Ada masalah non teknis dan dukungan komunitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
"Ini tidak hanya soal solusi teknis. Ini juga mencakup persoalan nonteknis, soal peradaban urban warga Jakarta," papar Yayat Supriatna dalam seminar tentang Manajemen Pemerintahan Kota yang diadakan di Kampus Pascasarjana Mercu Buana, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2012).
Yayat menjelaskan, penyelesaian masalah seperti banjir, kemacetan, air bersih, lingkungan, dan lainnya sudah memiliki banyak kajian teknis. Para pemimpin Jakarta juga sudah banyak melahirkan solusi-solusi yang siap diimplementasikan. Namun, banyak hal nonteknis terkait budaya warga kota yang perlu diperhitungkan sebagai pemecahan masalah.
Yayat mencontohkan, budaya pengendara sepeda motor yang jauh dari mengindahkan tertib berlalu lintas, kebiasaan penumpang angkutan umum menghentikan kendaraan di perempatan jalan, dan kebiasaan pengguna mobil untuk memarkir mobil di sembarang tempat.
"Ini sudah menjadi budaya urban warga Jakarta yang sangat berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas. Jadi, solusinya bukan hanya hal teknis seperti menambah jumlah sarana transportasi massal," kata Yayat.
Masalah lain di Jakarta, imbuh Yayat, adalah minimnya rencana perkotaan yang berjalan sejak awal. Akibatnya, Jakarta seakan-akan bertumbuh sebagai kota dengan sendirinya. Pihak pemerintah bersumbangsih dalam ketidakteraturan kota.
"Terlalu banyak peruntukan RT/RW yang berubah tak terkendali. Akhirnya, kita pantas bertanya dinamika pembangunan Jakarta sebenarnya pro publik atau pro market (kekuatan ekonomi)," timpal Yayat menjawabi pertanyaan peserta seminar.
Ia mencontohkan kawasan Casablanca yang sebenarnya diperuntukan sebagai wilayah industri atau kawasan selatan yang diperuntukkan sebagai wilayah reservasi. Sayangnya, saat ini peruntukan tersebut sudah mengalami perubahan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/02/1921257/Yayat.Masalah.Jakarta.Sangat.Kusut
"Ini tidak hanya soal solusi teknis. Ini juga mencakup persoalan nonteknis, soal peradaban urban warga Jakarta," papar Yayat Supriatna dalam seminar tentang Manajemen Pemerintahan Kota yang diadakan di Kampus Pascasarjana Mercu Buana, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2012).
Yayat menjelaskan, penyelesaian masalah seperti banjir, kemacetan, air bersih, lingkungan, dan lainnya sudah memiliki banyak kajian teknis. Para pemimpin Jakarta juga sudah banyak melahirkan solusi-solusi yang siap diimplementasikan. Namun, banyak hal nonteknis terkait budaya warga kota yang perlu diperhitungkan sebagai pemecahan masalah.
Yayat mencontohkan, budaya pengendara sepeda motor yang jauh dari mengindahkan tertib berlalu lintas, kebiasaan penumpang angkutan umum menghentikan kendaraan di perempatan jalan, dan kebiasaan pengguna mobil untuk memarkir mobil di sembarang tempat.
"Ini sudah menjadi budaya urban warga Jakarta yang sangat berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas. Jadi, solusinya bukan hanya hal teknis seperti menambah jumlah sarana transportasi massal," kata Yayat.
Masalah lain di Jakarta, imbuh Yayat, adalah minimnya rencana perkotaan yang berjalan sejak awal. Akibatnya, Jakarta seakan-akan bertumbuh sebagai kota dengan sendirinya. Pihak pemerintah bersumbangsih dalam ketidakteraturan kota.
"Terlalu banyak peruntukan RT/RW yang berubah tak terkendali. Akhirnya, kita pantas bertanya dinamika pembangunan Jakarta sebenarnya pro publik atau pro market (kekuatan ekonomi)," timpal Yayat menjawabi pertanyaan peserta seminar.
Ia mencontohkan kawasan Casablanca yang sebenarnya diperuntukan sebagai wilayah industri atau kawasan selatan yang diperuntukkan sebagai wilayah reservasi. Sayangnya, saat ini peruntukan tersebut sudah mengalami perubahan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/02/1921257/Yayat.Masalah.Jakarta.Sangat.Kusut
Langganan:
Postingan
(
Atom
)