JAKARTA, (tubasmedia.com) – Angkutan light rapid transit (LRT), yang akan menghubungkan Bekasi-Jakarta-Bogor, akan dibangun.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Senin (13/7/2015) siang, mengemukakan, Gubernur DKI berencana membangun enam jalur. Untuk tahap pertama akan dibangun dua jalur. Sedangkan PT Adhi Karya, yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan, rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.
Menurut Sofyan, supaya pembangunan LRT lebih cepat, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa membangun dulu. Nanti setelah dibangun, baru pemda bisa ambil alih atau dibeli.
“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan tujuh ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI akan mulai dibangun 2 ruas. Yang pertama dari barat ke timur, dan yang satu lagi dari utara ke selatan.
“Jadi, ini dibangun memenuhi aspek intermodality. Nanti stasiunnya nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” kata Jonan.
Dikemukakan, yang diusulkan oleh Adhi Karya, juga akan dibangun. Kemungkinannya, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya. Setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/angkutan-lrt-bekasi-jakarta-bogor-akan-dibangun/
Tampilkan postingan dengan label adhi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label adhi. Tampilkan semua postingan
Selasa, 14 Juli 2015
Kamis, 21 Mei 2015
Berapa yang Dirogoh Warga Jakarta Jika Naik LRT?
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memulai pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) mulai 17 Agustus 2015. Pada pengerjaan tahap awal, akan dibangun untuk rute Bogor-Cawang-Dukuh Atas.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
Selasa, 19 Mei 2015
Ahok yakin LRT jadi solusi atasi kemacetan Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Light Rail Transit (LRT). Namun, belum direalisasikan sudah mendapatkan penolakan dari beberapa pihak.
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Kamis, 09 April 2015
Izin Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Dinilai Tidak Gratis
JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komite Indonesia Bangkit (KIB) mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memberikan izin kepada perusahaan properti dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Izin dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014.
Meski mengaku tidak mengetahui secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro.
"Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi, saya jamin enggak gratis," kata Adhie dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Adhi mengatakan, wewenang eksekutif yang besar dalam pemberian izin berpotensi disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan memiliki dampak negatif jauh lebih buruk ketimbang penyalahgunaan wewenang oleh legislatif dalam pengusulan program dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
"Kalau DPRD paling hanya bisa mengandalkan APBD," ujar dia.
Adhi kemudian mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan aktivis lingkungan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tak memberikan dampak positif terhadap upaya mengatasi banjir. Ia pun menyarankan agar Ahok berusaha mengusahakan pembatalan proyek bernilai sekitar Rp 500 triliun itu.
"Jakarta banjir kan karena air kiriman dari Bogor, kenapa harus laut di utara yang direklamasi," ucap dia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mempersoalkan perihal izin yang diberikan oleh Ahok. Mereka menganggap izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan Kementerian Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan memprediksi reklamasi 17 pulau akan membuat Jakarta akan semakin banjir.
"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar, harus ada wilayah genangan 10 hektar, kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di kantornya, Kamis (12/2/2015).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/09/10261451/Izin.Reklamasi.17.Pulau.di.Teluk.Jakarta.Dinilai.Tidak.Gratis
Meski mengaku tidak mengetahui secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro.
"Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi, saya jamin enggak gratis," kata Adhie dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Adhi mengatakan, wewenang eksekutif yang besar dalam pemberian izin berpotensi disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan memiliki dampak negatif jauh lebih buruk ketimbang penyalahgunaan wewenang oleh legislatif dalam pengusulan program dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
"Kalau DPRD paling hanya bisa mengandalkan APBD," ujar dia.
Adhi kemudian mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan aktivis lingkungan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tak memberikan dampak positif terhadap upaya mengatasi banjir. Ia pun menyarankan agar Ahok berusaha mengusahakan pembatalan proyek bernilai sekitar Rp 500 triliun itu.
"Jakarta banjir kan karena air kiriman dari Bogor, kenapa harus laut di utara yang direklamasi," ucap dia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mempersoalkan perihal izin yang diberikan oleh Ahok. Mereka menganggap izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan Kementerian Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan memprediksi reklamasi 17 pulau akan membuat Jakarta akan semakin banjir.
"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar, harus ada wilayah genangan 10 hektar, kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di kantornya, Kamis (12/2/2015).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/09/10261451/Izin.Reklamasi.17.Pulau.di.Teluk.Jakarta.Dinilai.Tidak.Gratis
Langganan:
Postingan
(
Atom
)