Metrotvnews.com, Jakarta: Jelang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dimulai pada Selasa 18 November 2014, pukul 00:00 WIB dini hari membuat masyarakat gusar. Terutama bagi pengendara mobil dan sepeda motor.
Sebagain besar mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan harga BBM yang belum naik. Seperti pada SPBU di Jalan Kemanggisan Utama, Jakarta Barat. Mobil dan sepeda motor berjejer rapi di SPBU itu, bahkan antrian tumpah sampai ke badan jalan.
Alhasil, kemacetan di jalan tersebut semakin parah, para pengendara dari arah Kebon Jeruk menuju Slipi terhambat akibat antrian mobil dan motor yang menumpuk di SPBU.
Rahman, 31, warga asal Tanah Abang mengaku rela mengantri untuk mendapatkan BBM yang akan naik Rp 2000.
"Gak masalah ngantri, daripada besok udah naik harganya," ujarnya saat berbincang dengan Metrotvnews.com di lokasi, Senin (17/11/2014).
Rahman mengaku sudah mengantri 30 menit, namun dirinya terpaksa rela mengantri sebab, pria yang bekerja di daerah Meruya itu mengandalkan sepeda motornya untuk berangkat kerja.
"Saya kerja tiap hari pakai motor, ya dipenuh-penuhi malam ini," tandasnya.
Seperti diketahui, SPBU di jalan kemanggisan utama ini memilki 8 station pengisian BBM. Seluruhnya beroperasi dan terus dipenuhi pengandara mobil serta motor . Tampak para karyawan pom bensin sibuk melayani pelanggan.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/18/319966/tengah-malam-jakarta-macet-gara-gara-antrean-bbm
Tampilkan postingan dengan label bbm. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bbm. Tampilkan semua postingan
Selasa, 18 November 2014
Jumat, 20 Desember 2013
Basuki Pasang Badan Stop BBM Subsidi di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun siap menghadapi semua pro dan kontra atas usulan yang dilontarkannya tersebut.
"Saya sudah pasang badan kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Ia mengakui undang-undang (UU) yang mengatur tentang subsidi BBM tidak dapat diubah. Pengalokasian dana subsidi itu tetap untuk warga tidak mampu, tetapi dialihkan melalui pemerintah pusat, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Menurut Basuki, Hatta berpikir Pemprov DKI ingin mengambil alih subsidi BBM untuk dimasukkan ke kas pemerintah daerah. Padahal, anggaran itu akan dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun berikutnya. Penghematan APBN itu akan dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
"Saya enggak mengharapkan itu, enggak minta uang. Makanya itu, untuk APBN periode 2015/2016 bisa digunakan untuk bangun loopline kereta," ujarnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengungkapkan, pemerintah pusat tidak dapat menghapus atau menghilangkan subsidi BBM begitu saja. Sebab, subsidi bagi rakyat itu telah diatur dalam UU.
Menurut Hatta, peraturan subsidi pasokan BBM kepada masyarakat itu sudah berdasarkan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pemprov DKI telah mengusulkan pemberhentian pasokan BBM bersubsidi kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya saja, hingga saat ini, DKI belum mendapat jawaban dari Kementerian ESDM.
Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.
Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/18/1126584/Basuki.Pasang.Badan.Stop.BBM.Subsidi.di.Jakarta
"Saya sudah pasang badan kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Ia mengakui undang-undang (UU) yang mengatur tentang subsidi BBM tidak dapat diubah. Pengalokasian dana subsidi itu tetap untuk warga tidak mampu, tetapi dialihkan melalui pemerintah pusat, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Menurut Basuki, Hatta berpikir Pemprov DKI ingin mengambil alih subsidi BBM untuk dimasukkan ke kas pemerintah daerah. Padahal, anggaran itu akan dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun berikutnya. Penghematan APBN itu akan dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
"Saya enggak mengharapkan itu, enggak minta uang. Makanya itu, untuk APBN periode 2015/2016 bisa digunakan untuk bangun loopline kereta," ujarnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengungkapkan, pemerintah pusat tidak dapat menghapus atau menghilangkan subsidi BBM begitu saja. Sebab, subsidi bagi rakyat itu telah diatur dalam UU.
Menurut Hatta, peraturan subsidi pasokan BBM kepada masyarakat itu sudah berdasarkan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pemprov DKI telah mengusulkan pemberhentian pasokan BBM bersubsidi kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya saja, hingga saat ini, DKI belum mendapat jawaban dari Kementerian ESDM.
Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.
Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/18/1126584/Basuki.Pasang.Badan.Stop.BBM.Subsidi.di.Jakarta
Kamis, 04 Juli 2013
Nebeng.com Tawarkan Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta
Liputan6.com, Jakarta : Pada ajang "Indonesia Innovates" yang diselenggarakan Google Indonesia dan Ogilvy & Nather Indonesia hari ini, Rabu (3/7/2013) di Shangrila Hotel Jakarta, terdapat enam startup asli Indonesia yang diberi penghargaan 'Pahlawan Inovasi Indonesia' karena dinilai berprestasi di segmen bisnis berbasis internet. Di antara keenam startup tersebut, terdapat satu startup yang menurut tim Liputan6.com cukup menarik dan inovatif. Startup tersebut adalah Nebeng.com.
Dimulai oleh sejumlah anak muda Jakarta yang membentuk Komunitas Nebeng (KOMBENG), mereka akhirnya berbasis pada komunitas online yang diwadahi oleh laman www.nebeng.com. Komunitas ini menawarkan sistem saling nebeng (menumpang) dalam menjalani kegiatan sehari-hari, khususnya berangkat dan pulang kerja.
Prosedur pembayarannya sendiri tidak terlalu baku. Para anggota yang memiliki kendaraan dapat menegosiasikan secara kekeluargaan sesuai dengan jumlah penumpang yang menebeng.
Komunitas online ini berdiri sejak 28 September 2005 silam. Usaha ini diinspirasi oleh kenaikan harga BBM di masa itu, premium yang tadinya Rp 2400 menjadi Rp 4500. Ongkos angkutan pun membubung dan nebeng menjadi pertimbangan utama para pekerja di ibu kota.
Menurut pengelola sekaligus pencetus Nebeng.com Rudyanto Linggar, idenya membuat komunitas berbasis Internet Nebeng.com ini berawal dari pengalamannya terjebak kemacetan. Rudyanto pun berpikir bagaimana caranya agar jumlah kendaraan dapat dikurangi, sekaligus mengampanyekan penghematan BBM.
Akhirnya ia pun merintis startup berbasis internet melalui mailing list nebeng@yahoogroups.com. Tak disangka, dalam periode satu bulan pertama, dua ribu orang telah bergabung. Saat ini, lebih dari 45 ribu orang telah menjadi anggota aktif Nebeng.com. Jumlah ini terdiri dari 29.979 penebeng, dan 15.833 pemberi tebengan. 531 diantara pemberi tebengan, menggunakan sepeda motor, sedangkan sisanya, 15.302 adalah pemberi tebengan yang menggunakan mobil.
Saat ini pemerintah terus berusaha mencari cara efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar dapat meminimalisir kemacetan dan penggunaan BBM. Bisnis berbasis internet yang dicetus oleh Rudyanto Linggar dapat menjadi cara alternatif yang dapat diandalkan.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/629297/nebengcom-tawarkan-solusi-alternatif-kemacetan-jakarta
Dimulai oleh sejumlah anak muda Jakarta yang membentuk Komunitas Nebeng (KOMBENG), mereka akhirnya berbasis pada komunitas online yang diwadahi oleh laman www.nebeng.com. Komunitas ini menawarkan sistem saling nebeng (menumpang) dalam menjalani kegiatan sehari-hari, khususnya berangkat dan pulang kerja.
Prosedur pembayarannya sendiri tidak terlalu baku. Para anggota yang memiliki kendaraan dapat menegosiasikan secara kekeluargaan sesuai dengan jumlah penumpang yang menebeng.
Komunitas online ini berdiri sejak 28 September 2005 silam. Usaha ini diinspirasi oleh kenaikan harga BBM di masa itu, premium yang tadinya Rp 2400 menjadi Rp 4500. Ongkos angkutan pun membubung dan nebeng menjadi pertimbangan utama para pekerja di ibu kota.
Menurut pengelola sekaligus pencetus Nebeng.com Rudyanto Linggar, idenya membuat komunitas berbasis Internet Nebeng.com ini berawal dari pengalamannya terjebak kemacetan. Rudyanto pun berpikir bagaimana caranya agar jumlah kendaraan dapat dikurangi, sekaligus mengampanyekan penghematan BBM.
Akhirnya ia pun merintis startup berbasis internet melalui mailing list nebeng@yahoogroups.com. Tak disangka, dalam periode satu bulan pertama, dua ribu orang telah bergabung. Saat ini, lebih dari 45 ribu orang telah menjadi anggota aktif Nebeng.com. Jumlah ini terdiri dari 29.979 penebeng, dan 15.833 pemberi tebengan. 531 diantara pemberi tebengan, menggunakan sepeda motor, sedangkan sisanya, 15.302 adalah pemberi tebengan yang menggunakan mobil.
Saat ini pemerintah terus berusaha mencari cara efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar dapat meminimalisir kemacetan dan penggunaan BBM. Bisnis berbasis internet yang dicetus oleh Rudyanto Linggar dapat menjadi cara alternatif yang dapat diandalkan.
Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/629297/nebengcom-tawarkan-solusi-alternatif-kemacetan-jakarta
Rabu, 26 Juni 2013
Tarif Angkutan Umum Ekonomi di Jakarta Naik Rp 500-Rp 1.000
JAKARTA, KOMPAS.com — Tarif angkutan umum di Jakarta disepakati naik Rp 500 sampai Rp 1.000 dari tarif semula. Perkecualian berlaku untuk bus transjakarta. Kenaikan tarif ini merupakan kesepakatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Organisasi Angkutan Daerah DKI Jakarta, dan Dewan Transportasi Kota Jakarta, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Selanjutnya, usulan kesepakatan besaran kenaikan ini akan kami ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk memperoleh persetujuan," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013). Besaran kenaikan tarif angkutan umum ini hanya diperuntukkan bagi angkutan ekonomi.
Selain besaran kenaikan tarif, sambung Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengajukan penghapusan retribusi uji KIR atau uji kelaikan, masuk terminal, dan izin trayek. "Tiga hal tersebut akan kami ajukan juga ke DPRD DKI sehingga nantinya tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna angkutan umum dan pengusaha bus transportasi sebagai penyedia jasa angkutan umum," ujar Jokowi.
Sementara itu, Jokowi mengungkapkan terkait besaran kenaikan tarif angkutan umum non-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. "Angkutan umum non-ekonomi, kami serahkan kepada mekanisme pasar. Kami tidak akan ikut campur dalam menentukan besarannya. Semuanya terserah pasar," ungkap Jokowi.
Di sisi lain, terkait imbauan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikkan tarif lebih dari 20 persen, menurut Jokowi, rasio penggunaan BBM di Ibu Kota dan di daerah lain berbeda-beda. "Di Ibu Kota, rasio penggunaan BBM jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kalau di Ibu Kota, cenderung lebih boros karena jalanan sering macet. Jadi, hitungannya pasti berbeda," tambah Jokowi.
Rincian kenaikan tarif ini adalah bus kecil dari semula Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, sementara bus ukuran sedang dari semula Rp 2.000 menjadi Rp 2.500. Adapun bus besar dari semula tarifnya adalah Rp 2.000 naik menjadi Rp 3.000.
Perlakuan khusus berlaku untuk bus transjakarta. Tarif bus dengan jalur khusus ini semula Rp 3.500 naik menjadi Rp 5.000.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/26/0458315/Tarif.Angkutan.Umum.Ekonomi.di.Jakarta.Naik.Rp.500.-.Rp.1.000
"Selanjutnya, usulan kesepakatan besaran kenaikan ini akan kami ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk memperoleh persetujuan," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013). Besaran kenaikan tarif angkutan umum ini hanya diperuntukkan bagi angkutan ekonomi.
Selain besaran kenaikan tarif, sambung Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengajukan penghapusan retribusi uji KIR atau uji kelaikan, masuk terminal, dan izin trayek. "Tiga hal tersebut akan kami ajukan juga ke DPRD DKI sehingga nantinya tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna angkutan umum dan pengusaha bus transportasi sebagai penyedia jasa angkutan umum," ujar Jokowi.
Sementara itu, Jokowi mengungkapkan terkait besaran kenaikan tarif angkutan umum non-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. "Angkutan umum non-ekonomi, kami serahkan kepada mekanisme pasar. Kami tidak akan ikut campur dalam menentukan besarannya. Semuanya terserah pasar," ungkap Jokowi.
Di sisi lain, terkait imbauan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikkan tarif lebih dari 20 persen, menurut Jokowi, rasio penggunaan BBM di Ibu Kota dan di daerah lain berbeda-beda. "Di Ibu Kota, rasio penggunaan BBM jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kalau di Ibu Kota, cenderung lebih boros karena jalanan sering macet. Jadi, hitungannya pasti berbeda," tambah Jokowi.
Rincian kenaikan tarif ini adalah bus kecil dari semula Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, sementara bus ukuran sedang dari semula Rp 2.000 menjadi Rp 2.500. Adapun bus besar dari semula tarifnya adalah Rp 2.000 naik menjadi Rp 3.000.
Perlakuan khusus berlaku untuk bus transjakarta. Tarif bus dengan jalur khusus ini semula Rp 3.500 naik menjadi Rp 5.000.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/26/0458315/Tarif.Angkutan.Umum.Ekonomi.di.Jakarta.Naik.Rp.500.-.Rp.1.000
Langganan:
Postingan
(
Atom
)