DKI Akan Razia Warga Jakarta yang Beri Uang ke Pengemis

VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pengawasan terhadap warga yang tertangkap tangan memberi uang kepada pengemis di jalanan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemberian uang ke pengemis malah akan meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang datang ke Jakarta.

"Saya yakin kalau orang Jakarta tidak memberi, maka otomatis tak ada pengemis," kata Djarot, Selasa 7 Juli 2015.

Di samping itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa memaparkan, dari data yang ada pada semester tahun 2015, Satpol PP telah melakukan operasi penjaringan PMKS dan PSK sebanyak 1.846 (Januari-Juni). Dikatakannya, PMKS dan PSK yang tertangkap selanjutnya akan dibawa ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan.

"Kalau untuk PMKS terutama pengemis jelang Lebaran, saya mengimbau masyarakat jangan kita memberi pada mereka. Karena kita tahu bahwa pengemis pun ada pengusahanya. Itu bentuk eksploitasi. Di samping PMKS, kita juga operasi pada mereka yang memberi," kata Kukuh.

Sebagai informasi, larangan memberi uang ke pengemis telah diatur dalam Pasal 40 Perda Nomor 8 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut tertuang aturan warga dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, serta membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Sanksi yang diberikan kepada warga jika tertangkap memberikan uang yakni akan dikenai denda maksimal Rp 20 juta. Sedangkan sanksi bagi warga dari luar daerah yang datang ke ibu kota untuk mengemis bakal dikenakan denda maksimal Rp 30 juta.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/647830-dki-akan-razia-warga-jakarta-yang-beri-uang-ke-pengemis

Apa jadinya di Jakarta ada apartemen berisi PSK legal?

Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuat lokalisasi di ibu kota dinilai tidak tepat. Pembentukan lokalisasi untuk mengurangi prostitusi tidak akan efektif.

"Yang paling benar adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena akar dari orang terjun menjadi PSK karena kondisi ekonomi," kata sosiolog dari UIN Jakarta, Musni Umar kepada merdeka.com, Selasa (28/4).

Musni berharap ide Ahok perlu dikaji ulang. Dengan rencana berdirinya lokalisasi baru itu justru akan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.

"Gagasan Pak Ahok itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan juga dengan norma di tengah masyarakat. Karena siapapun yang memimpin tetap harus patuh dengan kehendak rakyat," ujarnya.

Dalam membangun Jakarta, Ahok tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan sebuah kota diperlukan partisipasi masyarakat. "Jika masyarakat menolak, ya jangan dibuat lokalisasi. Ini akan memunculkan pertentangan," katanya.

Ahok sebelumnya ingin membangun apartemen khusus PSK. Lokalisasi dibuat agar keberadaan mereka tersentral. Dengan demikian, akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan.

"Kalau sudah di satu tempat akan mudah kami kontrol. Kami bisa kenali dengan baik siapa mereka. Dan kami bisa selalu tahu dia ada di mana," jelas Ahok.

Dengan tersentralnya lokasi prostitusi maka akan mempermudah melakukan pendekatan secara persuasif. Caranya dengan mengirimkan rohaniawan ke lokasi tersebut.

"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kiai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

Jika mereka bertobat maka baru lah Dinas Sosial DKI bisa melaksanakan tugasnya memberi pelatihan dan pembinaan keterampilan kepada mereka. Cara yang ditempuh oleh Dinsos DKI selama ini dengan memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada para PSK yang terjaring dalam operasi tanpa memastikan para PSK itu telah bertobat sebelumnya adalah cara yang kurang tepat.

"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka. Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujarnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/apa-jadinya-di-jakarta-ada-apartemen-berisi-psk-legal.html

Ada Gelandangan dan Pengemis, Mengapa Ahok Fasilitasi PSK!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar menentang rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin memberikan sertifikat pada PSK. Menurut dia, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan semakin merusak dan menambah masalah baru.

“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).

Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.

“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk