Jakarta, GATRAnews - Ratusan warga yang mengklaim korban penggusuran di 15 wilayah Ibu Kota berunjuk rasa di depan Balai Kota. Warga minta penundaan seluruh penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kami meminta agar gubernur menunda penggusuran kami," ujar Forum Warga Bantaran Kali Muhammad Gugun dalam orasinya, Senin (5/10) sore. Warga meminta Pemprov menghentikan seluruh penggusuran.
Warga yang berdemo berasal dari Ancol, Bidara Cina, Bukit Duri, Jatinegara Kaum, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kamal Muara, Kampung Pulo, Muara Baru, Papanggo, Pinangsia, Prumpung, Rajawali Selatan, Rawajati, Rusun Pesakih.
Warga menolak jika disebut sebagai penyebab banjir yang kerap melanda Jakarta. Gugun menilai justru Ahok melakukan pembiaran gedung tinggi berdiri, menghilangkan daerah resapan air.
"Kata Ahok penyebab banjir adalah orang miskin di bantaran kali padahal bukan, gedung tinggi dan mal-mal yang ada di Jakarta.,” sambungnya.
Warga menyebut, jumlah gedung tinggi di Jakarta naik dua kali lipat dari 200 menjadi 400 bangunan. Salah satu yang disoroti oleh pengunjukrasa adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menyalahi tata ruang.
"Tertibkan dong, pusat perbelanjaan saja baru dibangun tidak ditertibkan tapi warga di bantaran kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an malah digusur," tegas Muhammad Gugun.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/167971-warga-miskin-tolak-tudingan-ahok-penyebab-banjir
Tampilkan postingan dengan label warga. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label warga. Tampilkan semua postingan
Selasa, 06 Oktober 2015
Jumat, 21 Agustus 2015
437 KK Kampung Pulo Bersedia Pindah ke Rusun Jatinegara
Jakarta - Meski penertiban warga bantaran kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) sempat ricuh, tetapi warga mulai setuju untuk direlokasikan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Kamis, 13 Agustus 2015
Warga Jakarta, Laporkanlah Masalah di Sekitarmu...
JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Qlue diharapkan mampu menjembatani antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk berinteraksi dengan masyarakat, maupun sebaliknya.
Marketing Qlue Ivan Renald Tigana menceritakan bagaimana selama ini Qlue digunakan masyarakat dan Pemprov DKI. Menurut dia, warga Jakarta melaporkan hal apa pun yang terjadi di sekitar mereka. Hal kecil sekali pun, seperti tumpukkan daun yang menutupi saluran air, juga dilaporkan.
Laporan warga itu, kata Ivan, memacu kinerja Pemprov DKI melalui aparatnya untuk bekerja cepat.
"Kita bisa lihat contohnya kinerja Dinas Perhubungan yang awalnya belum kelihatan progress apa-apa, sekarang cepat sekali penanganannya," kata Ivan kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2015).
Dalam kaitannya dengan Dinas Perhubungan DKI, kata Ivan, warga bahkan melaporkan tentang kopaja yang ngetem sembarangan. Selang beberapa jam, laporan tersebut ditindaklanjuti dan sopir kopaja tersebut langsung ditilang. Hal itu bisa dilihat dari keterangan di dalam timeline aduan, jika ada tanda berwarna hijau, berarti telah ditindaklanjuti.
"Sekarang, setiap petugas yang men-TL (tindak lanjuti) laporan warga harus foto juga, sebagai bukti sudah dikerjakan. Foto itu nanti bisa dilihat di Qlue. Kalau penanganannya belum pas, warga bisa laporkan kembali. Semudah itu interaksinya," ujar Ivan.
Cara kerja Qlue
Sistem di Qlue mudah dipahami karena sama dengan sosial media yang lain. Komunikasi antar akun dilakukan dengan cara mention.
Masyarakat bisa mention lurah setempat jika ada keluhan di wilayahnya, seperti jalan rusak, sampah, dan sebagainya. Tidak hanya lurah yang punya akun, sampai ke kalangan petugas kebersihan dan petugas lapangan lainnya juga punya akun sendiri di Qlue.
Para petugas yang menerima laporan pun jadi tahu ada masalah apa di wilayahnya karena laporan yang dimuat mencakup foto terkini, keterangan wilayah dari GPS, dan cerita akun yang memuat laporan tersebut.
Kemudahan ini dimanfaatkan pejabat Pemprov DKI untuk "unjuk gigi" sekaligus jadi cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penilaian terhadap kinerja dinasnya, lurah, camat, dan anak buahnya yang lain.
Menurut Ivan, sampai saat ini, jumlah masyarakat Jakarta yang memakai Qlue baru sekitar 50.000 orang. Angka itu terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai 10 juta lebih.
Petugas dan kalangan Pemprov DKI juga belum banyak yang mengoptimalkan penggunaan Qlue. Jika ke depannya semua aktif di Qlue, penanganan dan penyelesaian masalah di Jakarta diharapkan bisa lebih baik lagi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/13/0529002/Warga.Jakarta.Laporkanlah.Masalah.di.Sekitarmu
Marketing Qlue Ivan Renald Tigana menceritakan bagaimana selama ini Qlue digunakan masyarakat dan Pemprov DKI. Menurut dia, warga Jakarta melaporkan hal apa pun yang terjadi di sekitar mereka. Hal kecil sekali pun, seperti tumpukkan daun yang menutupi saluran air, juga dilaporkan.
Laporan warga itu, kata Ivan, memacu kinerja Pemprov DKI melalui aparatnya untuk bekerja cepat.
"Kita bisa lihat contohnya kinerja Dinas Perhubungan yang awalnya belum kelihatan progress apa-apa, sekarang cepat sekali penanganannya," kata Ivan kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2015).
Dalam kaitannya dengan Dinas Perhubungan DKI, kata Ivan, warga bahkan melaporkan tentang kopaja yang ngetem sembarangan. Selang beberapa jam, laporan tersebut ditindaklanjuti dan sopir kopaja tersebut langsung ditilang. Hal itu bisa dilihat dari keterangan di dalam timeline aduan, jika ada tanda berwarna hijau, berarti telah ditindaklanjuti.
"Sekarang, setiap petugas yang men-TL (tindak lanjuti) laporan warga harus foto juga, sebagai bukti sudah dikerjakan. Foto itu nanti bisa dilihat di Qlue. Kalau penanganannya belum pas, warga bisa laporkan kembali. Semudah itu interaksinya," ujar Ivan.
Cara kerja Qlue
Sistem di Qlue mudah dipahami karena sama dengan sosial media yang lain. Komunikasi antar akun dilakukan dengan cara mention.
Masyarakat bisa mention lurah setempat jika ada keluhan di wilayahnya, seperti jalan rusak, sampah, dan sebagainya. Tidak hanya lurah yang punya akun, sampai ke kalangan petugas kebersihan dan petugas lapangan lainnya juga punya akun sendiri di Qlue.
Para petugas yang menerima laporan pun jadi tahu ada masalah apa di wilayahnya karena laporan yang dimuat mencakup foto terkini, keterangan wilayah dari GPS, dan cerita akun yang memuat laporan tersebut.
Kemudahan ini dimanfaatkan pejabat Pemprov DKI untuk "unjuk gigi" sekaligus jadi cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penilaian terhadap kinerja dinasnya, lurah, camat, dan anak buahnya yang lain.
Menurut Ivan, sampai saat ini, jumlah masyarakat Jakarta yang memakai Qlue baru sekitar 50.000 orang. Angka itu terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai 10 juta lebih.
Petugas dan kalangan Pemprov DKI juga belum banyak yang mengoptimalkan penggunaan Qlue. Jika ke depannya semua aktif di Qlue, penanganan dan penyelesaian masalah di Jakarta diharapkan bisa lebih baik lagi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/13/0529002/Warga.Jakarta.Laporkanlah.Masalah.di.Sekitarmu
Selasa, 11 Agustus 2015
Terkotor Keempat di Dunia, Mungkinkah Indonesia Bebas Sampah?
JAKARTA, KOMPAS.com - Apa kabarnya Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020? Desember 2014 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan gerakan Indonesia harus bebas dari sampah pada 2020 nanti. Namun, tujuh bulan berjalan, gerakan tersebut dinilai tidak terdengar gaungnya.
Saat ini saja, khusus Provinsi DKI Jakarta, sukses "mengekspor" sampah sebanyak 6.500 ton per hari ke Bantar Gebang, Bekasi. Padahal seharusnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun dan memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu, serta mampu mengelola sampah secara bertanggung jawab (responsible waste management). Bukan malah membebani kota lain dengan berton-ton sampah.
Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna, tak bergemanya gerakan ini karena setengah utopis, dan setengah yakin. Gerakan ini diluncurkan tanpa dilengkapi skenario besar, dan infrastruktur pendukung untuk menuju terciptanya Indonesia bersih.
"Selain itu Indonesia belum memiliki kisah sukses (success story) pengelolaan sampah," ujar Yayat kepada Kompas.com, (6/8/2015).
Agar tidak dicap hanya gerakan utopis, Yayat menyarankan, Indonesia Bebas Sampah 2020 harus diskenariokan sebagai sebuah gerakan budaya. Masyarakat dididik untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan kalau melanggar harus ada sanksi tegas.
"Itu hal pertama, ajakan, dan sanksi harus diimplementasikan paralel," imbuh dia.
Hal kedua adalah pemerintah harus membangun sistem Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). Tidak seluruh sampah itu tidak bermanfaat. Ada sampah yang punya potensi dan punya nilai keekonomian.
Pemerintah, kata Yayat, harus membangun bank sampah yang kemudian dapat dimanfaatkan warga untuk diolah kembali menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomis.
Perubahan pola pikir dan kebiasaan
Hal ketiga adalah memberikan insentif bagi warga yang mampu memproduksi barang-barang ekonomis berbasis sampah.
"Daripada memberikan kartu Indonesia Sehat atau Indonesia Pintar secara gratis, pemerintah harus menerapkan mekanisme "paksaan" dan insentif. Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar diberikan bila seluruh warga telah menerapkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab," tandas Yayat.
Artinya, pemerintah harus bisa memaksa warga pribadi, institusi, sekolah, pusat belanja, dan lain-lain untuk memiliki tempat sampah, dan mengelolanya dengan baik.
"Bila semua itu tidak dijalankan, maka Gerakan Indonesia Bersih 2020 sulit tercapai," ucap Yayat.
Terlebih, menurut perwakilan Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano yang mengutip hasil riset International Earth Science Information Network, Indonesia merupakan negara terkotor keempat di dunia.
Meskipun banyak anggapan gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 sulit dicapai, namun Junerosano yakin bila seluruh elemen masyarakat bahu membahu dan berupaya keras mewujudkannya, Indonesia bisa bebas dari sampah.
"Banyak elemen masyarakat yang merespon positif gerakan tersebut dan saat ini sudah banyak yang mengimplementasikannya. Contohnya, kami digandeng oleh pengembang Gunas Land untuk membangun dan mengelola tempat pembuangan sampah terpadu di perumahan Vida Bekasi seluas 2 hektar," urai Junerosano.
Dia menambahkan, selain membangun TPS secara fisik, pihaknya juga mendorong dan mengedukasi warga penghuni Vida Bekasi untuk mengubah sikap dan kebiasaannya terhadap sampah.
Warga dididik dan dilatih memilah sampah untuk kemudian dikelola secara lebih bertanggung jawab. Inisitatif lainnya adalah dengan menggarap Farm4Life, kebun organik yang pupuknya diperoleh dari hasil pengomposan sampah warga.
“Sudah saatnya masyarakat berubah mindset dalam memandang sampah. Sampah bukanlah sesuatu yang harus kita buang jauh-jauh, tetapi harus kita simpan dan kita kelola secara bertanggung jawab sesuai nilai guna sampah itu," pungkas Junerosano.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/08/06/220000521/Terkotor.Keempat.di.Dunia.Mungkinkah.Indonesia.Bebas.Sampah
Saat ini saja, khusus Provinsi DKI Jakarta, sukses "mengekspor" sampah sebanyak 6.500 ton per hari ke Bantar Gebang, Bekasi. Padahal seharusnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun dan memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu, serta mampu mengelola sampah secara bertanggung jawab (responsible waste management). Bukan malah membebani kota lain dengan berton-ton sampah.
Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna, tak bergemanya gerakan ini karena setengah utopis, dan setengah yakin. Gerakan ini diluncurkan tanpa dilengkapi skenario besar, dan infrastruktur pendukung untuk menuju terciptanya Indonesia bersih.
"Selain itu Indonesia belum memiliki kisah sukses (success story) pengelolaan sampah," ujar Yayat kepada Kompas.com, (6/8/2015).
Agar tidak dicap hanya gerakan utopis, Yayat menyarankan, Indonesia Bebas Sampah 2020 harus diskenariokan sebagai sebuah gerakan budaya. Masyarakat dididik untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan kalau melanggar harus ada sanksi tegas.
"Itu hal pertama, ajakan, dan sanksi harus diimplementasikan paralel," imbuh dia.
Hal kedua adalah pemerintah harus membangun sistem Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). Tidak seluruh sampah itu tidak bermanfaat. Ada sampah yang punya potensi dan punya nilai keekonomian.
Pemerintah, kata Yayat, harus membangun bank sampah yang kemudian dapat dimanfaatkan warga untuk diolah kembali menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomis.
Perubahan pola pikir dan kebiasaan
Hal ketiga adalah memberikan insentif bagi warga yang mampu memproduksi barang-barang ekonomis berbasis sampah.
"Daripada memberikan kartu Indonesia Sehat atau Indonesia Pintar secara gratis, pemerintah harus menerapkan mekanisme "paksaan" dan insentif. Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar diberikan bila seluruh warga telah menerapkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab," tandas Yayat.
Artinya, pemerintah harus bisa memaksa warga pribadi, institusi, sekolah, pusat belanja, dan lain-lain untuk memiliki tempat sampah, dan mengelolanya dengan baik.
"Bila semua itu tidak dijalankan, maka Gerakan Indonesia Bersih 2020 sulit tercapai," ucap Yayat.
Terlebih, menurut perwakilan Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano yang mengutip hasil riset International Earth Science Information Network, Indonesia merupakan negara terkotor keempat di dunia.
Meskipun banyak anggapan gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 sulit dicapai, namun Junerosano yakin bila seluruh elemen masyarakat bahu membahu dan berupaya keras mewujudkannya, Indonesia bisa bebas dari sampah.
"Banyak elemen masyarakat yang merespon positif gerakan tersebut dan saat ini sudah banyak yang mengimplementasikannya. Contohnya, kami digandeng oleh pengembang Gunas Land untuk membangun dan mengelola tempat pembuangan sampah terpadu di perumahan Vida Bekasi seluas 2 hektar," urai Junerosano.
Dia menambahkan, selain membangun TPS secara fisik, pihaknya juga mendorong dan mengedukasi warga penghuni Vida Bekasi untuk mengubah sikap dan kebiasaannya terhadap sampah.
Warga dididik dan dilatih memilah sampah untuk kemudian dikelola secara lebih bertanggung jawab. Inisitatif lainnya adalah dengan menggarap Farm4Life, kebun organik yang pupuknya diperoleh dari hasil pengomposan sampah warga.
“Sudah saatnya masyarakat berubah mindset dalam memandang sampah. Sampah bukanlah sesuatu yang harus kita buang jauh-jauh, tetapi harus kita simpan dan kita kelola secara bertanggung jawab sesuai nilai guna sampah itu," pungkas Junerosano.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/08/06/220000521/Terkotor.Keempat.di.Dunia.Mungkinkah.Indonesia.Bebas.Sampah
Selasa, 28 Juli 2015
Ahok Siap Berlakukan 'Lima Tertib' Ibu Kota
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengatakan Pemprov DKI akan berlakukan prinsip lima tertib di Ibu Kota Jakarta. Lima tertib tersebut meliputi tertib lalu lintas, tertib sampah, tertib hunian, tertib pajak dan tertib demonstrasi.
Ahok mengatakan semua ketertiban untuk kebaikan warga. Dia mencontohkan banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan helm ketika berkendara.
"Misalnya contoh tertib lalu lintas, berapa banyak kecelakaan anak-anak bawa motor lawan arus ga pake helm ini membahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain," kata Ahok, ketika menghadiri upacara di lapangan Pandam Jaya/Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur pada Senin (27/7).
Untuk tertib sampah, Ahok mengatakan banyak warga Jakarta yang mengeluhkan banjir setiap hujan. Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air.
"Terus tertib sampah kita selalu ngeluh banjir. Ujan dokit tergenang. Gimana enggak tergenang, semua got setinggi tanah kok. Ciliwung yang gitu indah mampet. Kita minta TNI turun untuk beresin," kata Ahok.
Ahok juga mengingikan adanya tertib hunian. Dirinya mengeluhkan hunian rumah susun yang diperjual belikan. Dalam tertib hunian salah satunya membahas keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Ahok, para PKL tidak dapat untung karena harus membayar tempat jualan ke preman.
Kemudian tertib pajak dan tertib demonstrasi. Ahok mencontohkan parkir liar yang berada di Jakarta. Menurutnya, jika harus dipunguti dari hasil parkir Pemprov Jakarta dapat 1,8 Triliun. Tapi nyatanya, Pemprov DKI hanya dapat 20 Miliar. Untuk tertib demontrasi, Ahok mengingkan masyarakat yang demo di Jakarta tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
"Anda mau demo ya demo aja jangan sok muter-muter di bunderan HI bikin macet. Bikin macet ini rugi ekonomi berapa triliun nanti. Belum lagi ngerusak pot, nakut-nakutin orang. Ini enggak bener orang langsung enggak berani kerja pada ngumpet," kata Ahok.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150727094107-20-68274/ahok-siap-berlakukan-lima-tertib-ibu-kota/
Ahok mengatakan semua ketertiban untuk kebaikan warga. Dia mencontohkan banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan helm ketika berkendara.
"Misalnya contoh tertib lalu lintas, berapa banyak kecelakaan anak-anak bawa motor lawan arus ga pake helm ini membahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain," kata Ahok, ketika menghadiri upacara di lapangan Pandam Jaya/Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur pada Senin (27/7).
Untuk tertib sampah, Ahok mengatakan banyak warga Jakarta yang mengeluhkan banjir setiap hujan. Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air.
"Terus tertib sampah kita selalu ngeluh banjir. Ujan dokit tergenang. Gimana enggak tergenang, semua got setinggi tanah kok. Ciliwung yang gitu indah mampet. Kita minta TNI turun untuk beresin," kata Ahok.
Ahok juga mengingikan adanya tertib hunian. Dirinya mengeluhkan hunian rumah susun yang diperjual belikan. Dalam tertib hunian salah satunya membahas keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Ahok, para PKL tidak dapat untung karena harus membayar tempat jualan ke preman.
Kemudian tertib pajak dan tertib demonstrasi. Ahok mencontohkan parkir liar yang berada di Jakarta. Menurutnya, jika harus dipunguti dari hasil parkir Pemprov Jakarta dapat 1,8 Triliun. Tapi nyatanya, Pemprov DKI hanya dapat 20 Miliar. Untuk tertib demontrasi, Ahok mengingkan masyarakat yang demo di Jakarta tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
"Anda mau demo ya demo aja jangan sok muter-muter di bunderan HI bikin macet. Bikin macet ini rugi ekonomi berapa triliun nanti. Belum lagi ngerusak pot, nakut-nakutin orang. Ini enggak bener orang langsung enggak berani kerja pada ngumpet," kata Ahok.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150727094107-20-68274/ahok-siap-berlakukan-lima-tertib-ibu-kota/
Rabu, 22 Juli 2015
Asiknya Keliling Kota Naik Bus Tingkat Saat Jakarta Lengang
TEMPO.CO, Jakarta - Pada pekan liburan lebaran, kondisi lalu lintas Jakarta lengang, karena ditinggalkan sebagian penghuninya yang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri.
Jakarta yang biasanya macet dan berdebu pun menjelma menjadi kota yang terasa ramah bagi warganya. Kesempatan seperti ini biasanya tidak dilewatkan bagi masyarakat untuk menikmati kelengangan Jakarta sebelum cuti bersama berakhir hari ini, Selasa (21 Juli 2015).
Bus tingkat pun menjadi favorit warga untuk mengelilingi berbagai landmark kota Jakarta. Selain tidak dipungut biaya, bus-bus tersebut melewati jalan-jalan di koridor utama kota Jakarta seperti museum, Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hotel, dan pusat perbelanjaan.
Di setiap pos perhentian bis yang tersebar di beberapa titik, antrean warga antusias menunggu bus yang sudah beroperasi sejak Februari 2014 itu sudah terbentuk. Cukup panjang.
Termasuk rombongan keluarga Enjah dari Bandung. Dia mengaku puas bisa menikmati Jakarta dari lantai dua bus tanpa harus terhambat macet.
"Saya sama anak dan cucu ingin keliling kota Jakarta selagi enggak macet. Rasanya puas dan terbayar," ujar Enjah yang sebelumnya sudah mengunjungi Monas.
Kepuasan juga dirasakan Safitri yang mengaku bisa mengunjungi beberapa tempat dengan gratis menggunakan bus tingkat.
"Bisa pindah ke beberapa tempat tanpa dipungut biaya," kata Safitri, yang datang dari Depok bersama suami dan kedua anaknya.
"Sekarang liburan Lebaran jadi terasa murah apalagi Jakarta lagi lenggang jadi bisa nikmati Jakarta saat tidak macet," tambah Safitri yang baru pertama kali menggunakan bus tingkat.
Lima Armada
Sebanyak lima armada bus tingkat dengan kelir biru berkapasitas 60 dan 68 kursi itu dikerahkan selama libur lebaran dari pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.
"Kemarin puncak ramainya penumpang," ujar petugas bus tingkat, Anggi, yang menambahkan penumpang bus tingkat membludak selama libur Lebaran.
Bus tingkat juga menjadi alternatif hiburan warga. Salah satu pengunjung Monas, Kina dan anaknya memilih naik bus tingkat karena harus menunggu empat jam untuk naik ke puncak Monas.
"Daripada tunggu lama saya pikir mending jalan-jalan dulu naik bus tingkat, nanti bisa mampir ke Museum Nasional juga," ujar Kina.
"Akhirnya bisa naik bus tingkat, anak saya sudah dari dulu ajak naik ini terus," kata dia.
Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/090685367/asiknya-keliling-kota-naik-bus-tingkat-saat-jakarta-lengang
Jakarta yang biasanya macet dan berdebu pun menjelma menjadi kota yang terasa ramah bagi warganya. Kesempatan seperti ini biasanya tidak dilewatkan bagi masyarakat untuk menikmati kelengangan Jakarta sebelum cuti bersama berakhir hari ini, Selasa (21 Juli 2015).
Bus tingkat pun menjadi favorit warga untuk mengelilingi berbagai landmark kota Jakarta. Selain tidak dipungut biaya, bus-bus tersebut melewati jalan-jalan di koridor utama kota Jakarta seperti museum, Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hotel, dan pusat perbelanjaan.
Di setiap pos perhentian bis yang tersebar di beberapa titik, antrean warga antusias menunggu bus yang sudah beroperasi sejak Februari 2014 itu sudah terbentuk. Cukup panjang.
Termasuk rombongan keluarga Enjah dari Bandung. Dia mengaku puas bisa menikmati Jakarta dari lantai dua bus tanpa harus terhambat macet.
"Saya sama anak dan cucu ingin keliling kota Jakarta selagi enggak macet. Rasanya puas dan terbayar," ujar Enjah yang sebelumnya sudah mengunjungi Monas.
Kepuasan juga dirasakan Safitri yang mengaku bisa mengunjungi beberapa tempat dengan gratis menggunakan bus tingkat.
"Bisa pindah ke beberapa tempat tanpa dipungut biaya," kata Safitri, yang datang dari Depok bersama suami dan kedua anaknya.
"Sekarang liburan Lebaran jadi terasa murah apalagi Jakarta lagi lenggang jadi bisa nikmati Jakarta saat tidak macet," tambah Safitri yang baru pertama kali menggunakan bus tingkat.
Lima Armada
Sebanyak lima armada bus tingkat dengan kelir biru berkapasitas 60 dan 68 kursi itu dikerahkan selama libur lebaran dari pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.
"Kemarin puncak ramainya penumpang," ujar petugas bus tingkat, Anggi, yang menambahkan penumpang bus tingkat membludak selama libur Lebaran.
Bus tingkat juga menjadi alternatif hiburan warga. Salah satu pengunjung Monas, Kina dan anaknya memilih naik bus tingkat karena harus menunggu empat jam untuk naik ke puncak Monas.
"Daripada tunggu lama saya pikir mending jalan-jalan dulu naik bus tingkat, nanti bisa mampir ke Museum Nasional juga," ujar Kina.
"Akhirnya bisa naik bus tingkat, anak saya sudah dari dulu ajak naik ini terus," kata dia.
Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/090685367/asiknya-keliling-kota-naik-bus-tingkat-saat-jakarta-lengang
Rabu, 08 Juli 2015
DKI Akan Razia Warga Jakarta yang Beri Uang ke Pengemis
VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pengawasan terhadap warga yang tertangkap tangan memberi uang kepada pengemis di jalanan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemberian uang ke pengemis malah akan meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang datang ke Jakarta.
"Saya yakin kalau orang Jakarta tidak memberi, maka otomatis tak ada pengemis," kata Djarot, Selasa 7 Juli 2015.
Di samping itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa memaparkan, dari data yang ada pada semester tahun 2015, Satpol PP telah melakukan operasi penjaringan PMKS dan PSK sebanyak 1.846 (Januari-Juni). Dikatakannya, PMKS dan PSK yang tertangkap selanjutnya akan dibawa ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan.
"Kalau untuk PMKS terutama pengemis jelang Lebaran, saya mengimbau masyarakat jangan kita memberi pada mereka. Karena kita tahu bahwa pengemis pun ada pengusahanya. Itu bentuk eksploitasi. Di samping PMKS, kita juga operasi pada mereka yang memberi," kata Kukuh.
Sebagai informasi, larangan memberi uang ke pengemis telah diatur dalam Pasal 40 Perda Nomor 8 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut tertuang aturan warga dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, serta membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.
Sanksi yang diberikan kepada warga jika tertangkap memberikan uang yakni akan dikenai denda maksimal Rp 20 juta. Sedangkan sanksi bagi warga dari luar daerah yang datang ke ibu kota untuk mengemis bakal dikenakan denda maksimal Rp 30 juta.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/647830-dki-akan-razia-warga-jakarta-yang-beri-uang-ke-pengemis
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemberian uang ke pengemis malah akan meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang datang ke Jakarta.
"Saya yakin kalau orang Jakarta tidak memberi, maka otomatis tak ada pengemis," kata Djarot, Selasa 7 Juli 2015.
Di samping itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa memaparkan, dari data yang ada pada semester tahun 2015, Satpol PP telah melakukan operasi penjaringan PMKS dan PSK sebanyak 1.846 (Januari-Juni). Dikatakannya, PMKS dan PSK yang tertangkap selanjutnya akan dibawa ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan.
"Kalau untuk PMKS terutama pengemis jelang Lebaran, saya mengimbau masyarakat jangan kita memberi pada mereka. Karena kita tahu bahwa pengemis pun ada pengusahanya. Itu bentuk eksploitasi. Di samping PMKS, kita juga operasi pada mereka yang memberi," kata Kukuh.
Sebagai informasi, larangan memberi uang ke pengemis telah diatur dalam Pasal 40 Perda Nomor 8 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut tertuang aturan warga dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, serta membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.
Sanksi yang diberikan kepada warga jika tertangkap memberikan uang yakni akan dikenai denda maksimal Rp 20 juta. Sedangkan sanksi bagi warga dari luar daerah yang datang ke ibu kota untuk mengemis bakal dikenakan denda maksimal Rp 30 juta.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/647830-dki-akan-razia-warga-jakarta-yang-beri-uang-ke-pengemis
Senin, 08 Juni 2015
Jakarnaval, Pasukan Orange Sindir Warga yang Buang Sampah Sembarangan
JPNN.com JAKARTA -- Ribuan warga Jakarta sangat antusias menyambut rombongan kendaraan pasukan orange alias Dinas DKI Jakarta yang ikut dalam rombongan parade Jakarnaval, Minggu (7/6) petang.
Pasalnya, rombongan ini paling meriah karena semua petugasnya yang berseragam oranye berjoget diiringi lagu dangdut di atas truk sampah.
Namun, bisa jadi banyak warga yang merasa tersindir karena setelah mendekat, beberapa petugas ternyata membawa tulisan di poster-poster kecil yang meminta tidak lagi ada yang membuang sampah sembarangan.
'Ingat, habis Jakarnaval jangan buang sampah sembarangan ya,' kata beberapa petugas Dinas Kebersihan tersebut sambil melambaikan tangan pada warga.
Banyak tulisan-tulisan sindiran yang dibawa para petugas dinas kebersihan itu untuk warga. Ada yang menulis 'Percuma Gaya Keren, kalau masih Buang Sampah Sembarangan' , Katanya I Love Jakarta, tapi Buang Sampah Sembarangan'.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/06/07/308308/Jakarnaval,-Pasukan-Orange-Sindir-Warga-yang-Buang-Sampah-Sembarangan
Pasalnya, rombongan ini paling meriah karena semua petugasnya yang berseragam oranye berjoget diiringi lagu dangdut di atas truk sampah.
Namun, bisa jadi banyak warga yang merasa tersindir karena setelah mendekat, beberapa petugas ternyata membawa tulisan di poster-poster kecil yang meminta tidak lagi ada yang membuang sampah sembarangan.
'Ingat, habis Jakarnaval jangan buang sampah sembarangan ya,' kata beberapa petugas Dinas Kebersihan tersebut sambil melambaikan tangan pada warga.
Banyak tulisan-tulisan sindiran yang dibawa para petugas dinas kebersihan itu untuk warga. Ada yang menulis 'Percuma Gaya Keren, kalau masih Buang Sampah Sembarangan' , Katanya I Love Jakarta, tapi Buang Sampah Sembarangan'.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/06/07/308308/Jakarnaval,-Pasukan-Orange-Sindir-Warga-yang-Buang-Sampah-Sembarangan
Rabu, 13 Mei 2015
Masuk Bursa Kandidat Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Resah
TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil resah setelah namanya masuk dalam bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya.
Menurut Ridwan Kamil, setelah muncul isu yang berkaitan dengan bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta, warga Bandung santer memperbincangkannya. Bahkan ada di antaranya yang menilai negatif kepada dirinya.
“Orang-orang yang awalnya biasa saja, sekarang jadi menilai saya negatif. Terus ujung-ujungnya menjelek-jelekkan saya di sosial media,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, Senin, 11 Mei 2015.
Saat ini, kata Ridwan Kamil, banyak orang yang menganggapnya berambisi menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, berebut dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, banyak yang menilai Ridwan Kamil tidak amanah menjaga kepercayaan warga Bandung.
Ridwan Kamil meminta warga Bandung untuk tidak menilai seenaknya terkait dengan isu tersebut. “Di zaman Internet seperti ini, semua isu bisa dibuat. Saya juga enggak tahu siapa yang bikin isu itu,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan hubungannya dengan Ahok masih berjalan baik. Ahok, kata Ridwan Kamil, adalah teman baiknya di Jakarta, yang sering diajaknya bertukar pengalaman. Ridwan Kamil khawatir isu itu akan mengganggu hubungannya dengan Ahok.
Menurut Ridwan Kamil, dia tak mendalami isu itu. “Saya enggak mau buang-buang energi untuk cari sumber info itu. Jadi, tolong polemik ini disudahi, ya,” ucap Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Alasannya, tugas Risma memimpin Kota Surabaya sebentar lagi rampung. Sementara Ridwan Kamil baru 18 bulan memimpin Kota Bandung.
Sebelummnya, survei yang dilakukan Cyrus Network menempatkan Ahok di posisi pertama sebagai orang yang layak memimpin DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang.
Ahok memperoleh dukungan 35,5 persen dari survei pada 42 kecamatan di DKI Jakarta. Posisi Ahok diikuti oleh Tri Rismaharini (37,2 persen) dan Ridwan Kamil (10,4 persen).
Survei dilakukan terhadap 1.000 responden dengan umur sekitar 17 tahun di seluruh kelurahan di Jakarta. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan dari survei ini mencapai 95 persen, dengan margin eror sekitar 3,1 persen.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/12/058665551/Masuk-Bursa-Kandidat-Gubernur-Jakarta-Ridwan-Kamil-Resah
Menurut Ridwan Kamil, setelah muncul isu yang berkaitan dengan bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta, warga Bandung santer memperbincangkannya. Bahkan ada di antaranya yang menilai negatif kepada dirinya.
“Orang-orang yang awalnya biasa saja, sekarang jadi menilai saya negatif. Terus ujung-ujungnya menjelek-jelekkan saya di sosial media,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, Senin, 11 Mei 2015.
Saat ini, kata Ridwan Kamil, banyak orang yang menganggapnya berambisi menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, berebut dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, banyak yang menilai Ridwan Kamil tidak amanah menjaga kepercayaan warga Bandung.
Ridwan Kamil meminta warga Bandung untuk tidak menilai seenaknya terkait dengan isu tersebut. “Di zaman Internet seperti ini, semua isu bisa dibuat. Saya juga enggak tahu siapa yang bikin isu itu,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan hubungannya dengan Ahok masih berjalan baik. Ahok, kata Ridwan Kamil, adalah teman baiknya di Jakarta, yang sering diajaknya bertukar pengalaman. Ridwan Kamil khawatir isu itu akan mengganggu hubungannya dengan Ahok.
Menurut Ridwan Kamil, dia tak mendalami isu itu. “Saya enggak mau buang-buang energi untuk cari sumber info itu. Jadi, tolong polemik ini disudahi, ya,” ucap Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Alasannya, tugas Risma memimpin Kota Surabaya sebentar lagi rampung. Sementara Ridwan Kamil baru 18 bulan memimpin Kota Bandung.
Sebelummnya, survei yang dilakukan Cyrus Network menempatkan Ahok di posisi pertama sebagai orang yang layak memimpin DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang.
Ahok memperoleh dukungan 35,5 persen dari survei pada 42 kecamatan di DKI Jakarta. Posisi Ahok diikuti oleh Tri Rismaharini (37,2 persen) dan Ridwan Kamil (10,4 persen).
Survei dilakukan terhadap 1.000 responden dengan umur sekitar 17 tahun di seluruh kelurahan di Jakarta. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan dari survei ini mencapai 95 persen, dengan margin eror sekitar 3,1 persen.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/12/058665551/Masuk-Bursa-Kandidat-Gubernur-Jakarta-Ridwan-Kamil-Resah
Selasa, 28 April 2015
Ada Gelandangan dan Pengemis, Mengapa Ahok Fasilitasi PSK!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar menentang rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin memberikan sertifikat pada PSK. Menurut dia, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan semakin merusak dan menambah masalah baru.
“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).
Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk
“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).
Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk
Rabu, 18 Maret 2015
Warga DKI Diminta Jeli dalam Tiap Tahapan Penyusunan APBD
Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setidaknya membuka mata warga DKI Jakarta akan pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam tiap penyusunan APBD. Pasalnya, di tiap tahapan penyusunan APBD mulai dari pembahasan hingga pengesahan ada potensi penyelewengan.
Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.
Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.
“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).
Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.
Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.
Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.
Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.
"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.
Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd
Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.
Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.
“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).
Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.
Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.
Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.
Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.
"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.
Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd
Kamis, 26 Februari 2015
Buang Sampah Sembarangan, Ratusan Warga Jakarta Disidang
VIVA.co.id - Ratusan warga di sekitaran Jakarta Pusat harus rela diamankan Satpol PP. Mereka menjalani sidang Yustisi karena telah kedapatan melanggar ketertiban umun.
Salah satu ketertiban umum yang dilanggar tersebut adalah membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.
Sekretaris Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sidang Yustisi tersebut terkait pelanggaran Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum.
"Terkait Perda tentang kebersihan, sidang kali ini memfokuskan untuk para pedagang kaki lima liar serta warga yang membuang sampah sembarangan," ujar Bayu yang hadir langsung saat sidang Yustisi digelar di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 20 Februari 2015.
Menurut Bayu, dalam sidang ini, ada sekitar 126 warga yang mengikuti sidang.
"23 orang di antaranya adalah warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di kawasan Jakarta Pusat," katanya.
Bayu melanjutkan, hingga saat ini Pemkot Jakarta Pusat terus berupaya mengantisipasi maraknya warga yang buang sampah sembarangan. Untuk mencegah, pihaknya sudah mengerahkan petugas Satpol PP baik di tingkat Kecamatan serta Kelurahan untuk berpatroli hingga dinihari.
Selanjutnya, kata Bayu, warga yang kedapatan buang sampah sembarangan, setelah menjalani sidang Yustisi, wajib membayar denda ratusan ribu rupiah.
"Ini ada juga yang ditangkap pada subuh tadi. Mereka nanti akan didenda 100 ribu -150 ribu, tergantung pada putusan hakim," ujarnya
Sementara itu, dalam sidang Yustisi ini diketuai oleh Heru Prakoso sebagai Hakim Ketua serta Jaksa Penuntut Umum, Joko. Mereka berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejari Jakarta Pusat.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/592374-buang-sampah-sembarangan--ratusan-warga-jakarta-disidang
Salah satu ketertiban umum yang dilanggar tersebut adalah membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.
Sekretaris Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengatakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sidang Yustisi tersebut terkait pelanggaran Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum.
"Terkait Perda tentang kebersihan, sidang kali ini memfokuskan untuk para pedagang kaki lima liar serta warga yang membuang sampah sembarangan," ujar Bayu yang hadir langsung saat sidang Yustisi digelar di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 20 Februari 2015.
Menurut Bayu, dalam sidang ini, ada sekitar 126 warga yang mengikuti sidang.
"23 orang di antaranya adalah warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di kawasan Jakarta Pusat," katanya.
Bayu melanjutkan, hingga saat ini Pemkot Jakarta Pusat terus berupaya mengantisipasi maraknya warga yang buang sampah sembarangan. Untuk mencegah, pihaknya sudah mengerahkan petugas Satpol PP baik di tingkat Kecamatan serta Kelurahan untuk berpatroli hingga dinihari.
Selanjutnya, kata Bayu, warga yang kedapatan buang sampah sembarangan, setelah menjalani sidang Yustisi, wajib membayar denda ratusan ribu rupiah.
"Ini ada juga yang ditangkap pada subuh tadi. Mereka nanti akan didenda 100 ribu -150 ribu, tergantung pada putusan hakim," ujarnya
Sementara itu, dalam sidang Yustisi ini diketuai oleh Heru Prakoso sebagai Hakim Ketua serta Jaksa Penuntut Umum, Joko. Mereka berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejari Jakarta Pusat.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/592374-buang-sampah-sembarangan--ratusan-warga-jakarta-disidang
Rabu, 18 Februari 2015
Fitri: Kenapa Jakarta Tetap Banjir? Inilah Hasil Studi dari Rotterdam...
KOMPAS.com — Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia.
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam
Rabu, 28 Januari 2015
Tertangkap Buang Sampah Sembarangan, 26 Warga Jakarta Disidang
Liputan6.com, Jakarta - Jangan buang sampah sembarangan. Larangan ini kerap dijumpai di sebagian besar sudut Ibukota Jakarta. Akan tetapi larangan kerap diabaikan karena kurangnya efek jera. Namun kini Pemprov DKI Jakarta menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah untuk menjerat warga Ibukota yang tidak disiplin.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Selasa, 06 Januari 2015
Jakarta Bangun 50 Ribu Rusunawa Tahun Ini
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Rabu, 31 Desember 2014
Biar Jera, Denda Buang Sampah Sembarangan Rp 500.000 Diberlakukan
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapatnya dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menegaskan kembali Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam Perda itu dikatakan, bagi masyarakat yang terbukti membuang sampah sembarangan, akan dikenakan denda maksimal senilai Rp 500.000. Selain denda, akan ada sanksi sosial untuk menambah efek jera bagi sang pelaku pembuang sampah.
"Ada yang namanya polisi sampah. Itu dari warga juga, sukarela. Jadi mereka akan sweeping warganya sendiri. Kalau (pelaku buang sampah sembarangan) tertangkap, difoto saja," ujar Djarot, Selasa (30/12/2014).
Untuk denda yang dikenakan, tutur Djarot, akan bervariasi melihat besaran maupun ukuran sampah yang dibuang. Apabila sampah yang dibuang termasuk besar, maka kemungkinan akan dikenakan denda maksimal Rp 500.000.
"Ada (bayar denda) Rp 350.000, Rp 300.000, tergantung sampah yang dibuang," tambah Djarot.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas, mengaku akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap warga yang buang sampah sembarangan. Untuk warga yang tidak mampu membayar denda, kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam bentuk yang berbeda.
"Kita atur lagi. Teknisnya sesuai kemampuan juga. Kan ada juga yang tidak mampu kita coba dengan sanksi kerja, misalkan bawa tanaman pohon," terang perempuan yang biasa dipanggil Tyas ini.
Menurut Tyas, sudah cukup banyak warga di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah ditindak dengan cara tertentu akibat buang sampah sembarangan. Penindakan ini sendiri akan terus berjalan seiring dengan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke masyarakat.
"Cuma untuk menindak, teknisnya ada di Pergub (Peraturan Gubernur). Kita tunggu Pergub terbit dulu. Semuanya sudah mulai disosalisasi," tambah Tyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/30/14184471/Biar.Jera.Denda.Buang.Sampah.Sembarangan.Rp.500.000.Diberlakukan
"Ada yang namanya polisi sampah. Itu dari warga juga, sukarela. Jadi mereka akan sweeping warganya sendiri. Kalau (pelaku buang sampah sembarangan) tertangkap, difoto saja," ujar Djarot, Selasa (30/12/2014).
Untuk denda yang dikenakan, tutur Djarot, akan bervariasi melihat besaran maupun ukuran sampah yang dibuang. Apabila sampah yang dibuang termasuk besar, maka kemungkinan akan dikenakan denda maksimal Rp 500.000.
"Ada (bayar denda) Rp 350.000, Rp 300.000, tergantung sampah yang dibuang," tambah Djarot.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas, mengaku akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap warga yang buang sampah sembarangan. Untuk warga yang tidak mampu membayar denda, kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam bentuk yang berbeda.
"Kita atur lagi. Teknisnya sesuai kemampuan juga. Kan ada juga yang tidak mampu kita coba dengan sanksi kerja, misalkan bawa tanaman pohon," terang perempuan yang biasa dipanggil Tyas ini.
Menurut Tyas, sudah cukup banyak warga di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah ditindak dengan cara tertentu akibat buang sampah sembarangan. Penindakan ini sendiri akan terus berjalan seiring dengan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke masyarakat.
"Cuma untuk menindak, teknisnya ada di Pergub (Peraturan Gubernur). Kita tunggu Pergub terbit dulu. Semuanya sudah mulai disosalisasi," tambah Tyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/30/14184471/Biar.Jera.Denda.Buang.Sampah.Sembarangan.Rp.500.000.Diberlakukan
Senin, 15 Desember 2014
DKI Luncurkan Aplikasi QLUE Smart City
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi Smart City, Senin (15/12) siang. Melalui aplikasi senilai Rp 3,5 milyar itu, aparat bisa memantau dan langsung menindaklanjuti keluhan dari masyarakat serta menjadi penilaian atas kinerja lurah dan camat dalam menindaklanjuti keluhan warga.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran.
"Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.
Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).
"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.
"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.
Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.
Dia menjelaskan aplikasi CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.
Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran.
"Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.
Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).
"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.
"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.
Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.
Dia menjelaskan aplikasi CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.
Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html
Rabu, 10 Desember 2014
Pembuang Sampah Diseret ke Pengadilan
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mewujudkan ancaman untuk menindak tegas para pembuang sampah sembarangan. Sepanjang Desember ini saja, 19 warga Jakarta Selatan diseret ke pengadilan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan karena kedapatan membuang sampah sembarangan. Tindakan itu diambil untuk memberi efek jera.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Senin, 01 Desember 2014
Keroyokan Bangun Info Banjir
KOMPAS.com - Hujan tak henti menyambangi Jakarta dan kawasan sekitarnya sepanjang akhir pekan ini. Cuaca serupa diperkirakan bakal mendera sepanjang akhir tahun ini hingga Februari-Maret tahun 2015.
Warga yang ingin berlibur atau beraktivitas di luar ruang harus banyak menimba informasi agar tak terjebak banjir hingga kemacetan. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tergenang pun dituntut selalu siaga. Mereka terus menunggu pengurus RT setempat mengabarkan tepatnya kapan air meluap dan harus segera mengungsi atau tidak.
Untuk itu, kebutuhan informasi realtime dan terus update terkait banjir di Jakarta amat tinggi. Berusaha memenuhi tuntutan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Universitas Wollongong dan Twitter akan meluncurkan petajakarta.org/banjir awal Desember 2014.
Tidak sekadar peta, platform jaringan dengan sumber terbuka (open source) berbasis masyarakat ini juga mengumpulkan dan menyebarkan data banjir di Jakarta.
Dengan media sosial Twitter, semua orang bisa berpartisipasi. Pengumpulan data secara keroyokan mempercepat penyebaran informasi dan penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan.
Penyumbang hanya butuh akun Twitter untuk mengabarkan apa yang dia lihat kepada pengelola sistem. Setelah diverifikasi, antara lain, lewat petugas di lapangan, pengelola akan mengunggah data ke situs. Kepala Seksi Informasi BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra mengatakan, data yang disajikan lebih akurat karena melalui proses verifikasi.
Pengguna Twitter cukup menyampaikan kabar dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tanda pagar (tagar) #banjir. Sistem selanjutnya akan mencatat lokasi pengirim dan menandai lokasi yang dilaporkan di peta.
”Selain dicek oleh petugas di lapangan, data juga dicek dengan membandingkannya dengan sumber lain, termasuk instansi lain yang terkait. Dari warga untuk warga. Satu sisi warga mengabarkan, sisi lain warga dan instansi terkait membutuhkan info banjir secara realtime,” kata Bambang.
Menurut Bambang, selain tim dari Universitas Wollongong dan Pemerintah Australia, program tersebut juga didukung oleh Twitter Inc. Sistem pelaporan melalui media sosial Twitter dipilih karena warga Jakarta dinilai sangat aktif di Twitter.
Sistem informasi mengenai banjir di Jakarta pernah dilakukan oleh google.org melalui Google Crisis Response saat banjir besar melanda Jakarta awal tahun 2013. Peta lokasi banjir dan ketinggian air datanya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, aplikasi ini juga memuat data lokasi pengungsian dan nomor telepon penting.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/30/03354531/Keroyokan.Bangun.Info.Banjir
Warga yang ingin berlibur atau beraktivitas di luar ruang harus banyak menimba informasi agar tak terjebak banjir hingga kemacetan. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tergenang pun dituntut selalu siaga. Mereka terus menunggu pengurus RT setempat mengabarkan tepatnya kapan air meluap dan harus segera mengungsi atau tidak.
Untuk itu, kebutuhan informasi realtime dan terus update terkait banjir di Jakarta amat tinggi. Berusaha memenuhi tuntutan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Universitas Wollongong dan Twitter akan meluncurkan petajakarta.org/banjir awal Desember 2014.
Tidak sekadar peta, platform jaringan dengan sumber terbuka (open source) berbasis masyarakat ini juga mengumpulkan dan menyebarkan data banjir di Jakarta.
Dengan media sosial Twitter, semua orang bisa berpartisipasi. Pengumpulan data secara keroyokan mempercepat penyebaran informasi dan penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan.
Penyumbang hanya butuh akun Twitter untuk mengabarkan apa yang dia lihat kepada pengelola sistem. Setelah diverifikasi, antara lain, lewat petugas di lapangan, pengelola akan mengunggah data ke situs. Kepala Seksi Informasi BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra mengatakan, data yang disajikan lebih akurat karena melalui proses verifikasi.
Pengguna Twitter cukup menyampaikan kabar dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tanda pagar (tagar) #banjir. Sistem selanjutnya akan mencatat lokasi pengirim dan menandai lokasi yang dilaporkan di peta.
”Selain dicek oleh petugas di lapangan, data juga dicek dengan membandingkannya dengan sumber lain, termasuk instansi lain yang terkait. Dari warga untuk warga. Satu sisi warga mengabarkan, sisi lain warga dan instansi terkait membutuhkan info banjir secara realtime,” kata Bambang.
Menurut Bambang, selain tim dari Universitas Wollongong dan Pemerintah Australia, program tersebut juga didukung oleh Twitter Inc. Sistem pelaporan melalui media sosial Twitter dipilih karena warga Jakarta dinilai sangat aktif di Twitter.
Sistem informasi mengenai banjir di Jakarta pernah dilakukan oleh google.org melalui Google Crisis Response saat banjir besar melanda Jakarta awal tahun 2013. Peta lokasi banjir dan ketinggian air datanya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, aplikasi ini juga memuat data lokasi pengungsian dan nomor telepon penting.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/30/03354531/Keroyokan.Bangun.Info.Banjir
Senin, 17 November 2014
Perlu Sanksi untuk Mengatasi Tumpukan Sampah di Sungai
Jakarta - Imbauan dan larangan agar tidak membuang sampah, kerap dijumpai di pinggir sungai di Provinsi DKI Jakarta.
Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.
Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.
Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.
"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).
Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.
Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.
"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.
Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.
Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.
"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.
Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.
"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.
Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.
Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.
Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.
Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet
Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.
"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.
Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.
"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.
Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.
Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.
Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.
Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.
Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html
Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.
Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.
Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.
"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).
Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.
Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.
"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.
Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.
Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.
"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.
Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.
"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.
Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.
Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.
Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.
Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet
Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.
"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.
Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.
"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.
Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.
Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.
Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.
Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.
Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)