TRIBUN-TIMUR.COM - Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok memrogramkan normalisasi kali di kota itu.
Normalisasi melalui mengeruk sedimentasi pasir dan sampah di dasarnya.
Ini dilakukan untuk mencegah banjir melanda Kota Jakarta saat musim hujan serta menambah esetetika kota.
Kendati telah dilakukan normalisasi, lalu informasinya tersebar melalui media massa dan sosial, namun masih ada pihak yang nyinyir.
Pihak itu menilai Ahok tidak berhasil menormalisasi. Informasi disebarkan tidak sesuai dengan faktanya.
Namun, penilaian itu langsung dibantah sebuah akun Facebook yang diklaim bernama Sahara Djati.
Pada klaimnya itu, pemilik akun mengakui telah memantau langsung kanal yang telah dinormalisasi.
Ini pengakuannya yang di-posting pada fans page Facebook, Gebrakan Ahok.
"SUNGAI2 JAKPUS HARI INI
Banyak yang mencemooh hasil kerja Gub. AHOK dengan mengatakan foto2 Kali yg beredar luas di internet adalah hasil rekayasa PHOTOSHOP....
Saya merasa tertantang utk memberikan bukti2 akurat perihal kali2 yg nampak bersih sekitar Jakarta Pusat di mana saya tinggal...
Saya ingin MEMBUNGKAM MULUT2 JAHANAM yang memfitnah Gubernur saya. Saya memotret kondisi sungai2 sekitar jakpus tadi pagi sambil olahraga..... dan hasilnya sungguh mencengangkan... sebagaimana status ketercengangan saya tempo hari ketika saya memotret kondisi sungai di dekat kantor saya PINTU AIR KODAM....
Tadinya saya hendak ke Waduk RIARIO.. tapi krn panas terik menyengat... saya akan laporkan hasil investigasi sementara utk kondisi kali2 seputar SALEMBA, MANGGARAI, EPICENTRUM, DAN CIKINI.
Ada yg menarik... Ahok membuat kali percontohan yg didalamnya ada ikan2 yg cantik yg sdh lumayan besar... saya sempat takjub... mirip kali di jepang... mungkin gub. AHOK memang sdg menjajal membuat kali bersih dg metode IKAN ..... letaknya di epicentrum kuningan....
Ok selamat menikmati... kita bungkam mulut2 nyinyir dg FAKTA DAN KEBENARAN....
"Salam Kali Bersih" ( by Fb Sahara Djati )"
SUNGAI2 JAKPUS HARI INIBanyak yang mencemooh hasil kerja Gub. AHOK dengan mengatakan foto2 Kali yg beredar luas di...
Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2015/10/08/normalisasi-kali-jakarta-gagal-dan-hanya-rekayasa-ahok-lihat-foto-fotonya
Tampilkan postingan dengan label sungai. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sungai. Tampilkan semua postingan
Jumat, 09 Oktober 2015
Senin, 07 September 2015
Ayo Tengok, ini Penampakan Sungai di Jantung Jakarta yang Bersih dan Keren
Jakarta - Membayangkan sungai atau kali yang ada di Jakarta, mungkin yang terbayang adalah hitam, bau dan penuh sampah. Tapi tidak rupanya jika aliran sungai itu dikelola dan ditata menjadi taman nan asri. Salah satunya di Epicentrum.
Sungai itu terletak di kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lokasinya memang tidak di pinggir jalan, tapi kawasan bisnis di mana berdiri Bakrie Tower, Epiwalk, Plaza Festival dan lainnya.
detikcom yang mengunjungi lokasi Kamis (3/8/2015), melihat sungai yang disulap menjadi taman itu terbentang sekitar 500 meter dengan lebar sekitar 8 meter. Pada sisi kiri taman adalah Bakrie Tower, Epiwalk dan satu gedung yang masih dibangun. Sementara seberangnya Apartemen Taman Rasuna.
Sungai itu sebenarnya adalah aliran kali Code yang dibendung. Di kiri kanannya disulap menjadi taman indah seperti tampak pada foto. Tidak ada lahan parkir umumnya taman di Jakarta, karena memang taman ini diperuntukkan untuk menghiasi kawasan bisinis.
Pohon-pohon berdiri rindang di sisi-sisi sungai, dipercantik dengan rerumputan dan bunga nan asri. Tempat duduk juga tersedia. Lampu-lampu taman dirancang unik membentuk angka 7. Lalu di pinggir sungai berdiri pagar setinggi sekitar 1,5 meter.
Begitu melihat airnya, tampak berwarna hijau dan tak tercium bau. Tak ada sampah mengambang, hanya dedauan kecil yang jatuh. Bukan itu saja, sungai itu rupanya memiliki banyak ikan. Terlihat ikan-ikan itu muncul di permukaan air yang mayoritas jenis ikan mas.
Sebuah papan peringatan di pagar sungai menampilkan tulisan "No Fishing" atau dilarang menangkap ikan. Di tengah aliran airnya, ada dua jembatan yang memotong sungai Epicentrum untuk menghubungkan apartemen dengan Epiwalk.
Untuk diketahui, sungai ini tidak mengalir karena dibendung dengan pintu air yang memisahkan dengan aliran sungai terusannya. Itulah yang menyebabkan ikan bisa ditanam di dalam penggalan sungai itu, tidak kabur ke aliran terusannya. Teknik pembendungan ini dilakukan karena sungai dan taman ini dirancang untuk fasilitas bisnis. Jika berjalan ke ujung pintu air yang merupakan batas "bendungan", terlihat jelas aliran asli air yang berwarna hitam, bau dan ada sampah.
Seorang petugas kebersihan menyebut, aliran air kali Code yang sebenarnya dialihkan di sisi sungai Epicentrum secara terpisah. Aliran itu berada di bawah taman yang menjadi pedestrian dan tempat duduk.
Taman itu memang tampak sangat terawat. Sekitar 5 orang petugas kebersihan tampak tengah menyapu dan membersihkan taman sekitar pukul 11.00 WIB. Dua orang lainnya menyirami taman melalui mobil tangki air bertuliskan 'Taman Rasuna'.
Apakah benar-benar terawat? Tidak juga. Rupanya secantik apapun taman tak luput dari tangan usil manusia. Beberapa coretan dan grafiti terlihat jelas di beberapa lantai taman dan papan yang menuliskan dilarang memancing ikan tadi. Terlepas dari tangan usil itu, keberadaan penggalan sungai ini membuktikan bahwa kita punya potensi untuk menciptakan sungai yang bersih dan cantik, yang bisa menjadi public area space yang diidamkan pemerintah dan masyarakat.
Mungkinkah sungai-sungai di Jakarta juga bisa disulap seperti Sungai Epicentrum (river walk) yang bersih ini?
Sumber : http://news.detik.com/berita/3008985/ayo-tengok-ini-penampakan-sungai-di-jantung-jakarta-yang-bersih-dan-keren
Sungai itu terletak di kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lokasinya memang tidak di pinggir jalan, tapi kawasan bisnis di mana berdiri Bakrie Tower, Epiwalk, Plaza Festival dan lainnya.
detikcom yang mengunjungi lokasi Kamis (3/8/2015), melihat sungai yang disulap menjadi taman itu terbentang sekitar 500 meter dengan lebar sekitar 8 meter. Pada sisi kiri taman adalah Bakrie Tower, Epiwalk dan satu gedung yang masih dibangun. Sementara seberangnya Apartemen Taman Rasuna.
Sungai itu sebenarnya adalah aliran kali Code yang dibendung. Di kiri kanannya disulap menjadi taman indah seperti tampak pada foto. Tidak ada lahan parkir umumnya taman di Jakarta, karena memang taman ini diperuntukkan untuk menghiasi kawasan bisinis.
Pohon-pohon berdiri rindang di sisi-sisi sungai, dipercantik dengan rerumputan dan bunga nan asri. Tempat duduk juga tersedia. Lampu-lampu taman dirancang unik membentuk angka 7. Lalu di pinggir sungai berdiri pagar setinggi sekitar 1,5 meter.
Begitu melihat airnya, tampak berwarna hijau dan tak tercium bau. Tak ada sampah mengambang, hanya dedauan kecil yang jatuh. Bukan itu saja, sungai itu rupanya memiliki banyak ikan. Terlihat ikan-ikan itu muncul di permukaan air yang mayoritas jenis ikan mas.
Sebuah papan peringatan di pagar sungai menampilkan tulisan "No Fishing" atau dilarang menangkap ikan. Di tengah aliran airnya, ada dua jembatan yang memotong sungai Epicentrum untuk menghubungkan apartemen dengan Epiwalk.
Untuk diketahui, sungai ini tidak mengalir karena dibendung dengan pintu air yang memisahkan dengan aliran sungai terusannya. Itulah yang menyebabkan ikan bisa ditanam di dalam penggalan sungai itu, tidak kabur ke aliran terusannya. Teknik pembendungan ini dilakukan karena sungai dan taman ini dirancang untuk fasilitas bisnis. Jika berjalan ke ujung pintu air yang merupakan batas "bendungan", terlihat jelas aliran asli air yang berwarna hitam, bau dan ada sampah.
Seorang petugas kebersihan menyebut, aliran air kali Code yang sebenarnya dialihkan di sisi sungai Epicentrum secara terpisah. Aliran itu berada di bawah taman yang menjadi pedestrian dan tempat duduk.
Taman itu memang tampak sangat terawat. Sekitar 5 orang petugas kebersihan tampak tengah menyapu dan membersihkan taman sekitar pukul 11.00 WIB. Dua orang lainnya menyirami taman melalui mobil tangki air bertuliskan 'Taman Rasuna'.
Apakah benar-benar terawat? Tidak juga. Rupanya secantik apapun taman tak luput dari tangan usil manusia. Beberapa coretan dan grafiti terlihat jelas di beberapa lantai taman dan papan yang menuliskan dilarang memancing ikan tadi. Terlepas dari tangan usil itu, keberadaan penggalan sungai ini membuktikan bahwa kita punya potensi untuk menciptakan sungai yang bersih dan cantik, yang bisa menjadi public area space yang diidamkan pemerintah dan masyarakat.
Mungkinkah sungai-sungai di Jakarta juga bisa disulap seperti Sungai Epicentrum (river walk) yang bersih ini?
Sumber : http://news.detik.com/berita/3008985/ayo-tengok-ini-penampakan-sungai-di-jantung-jakarta-yang-bersih-dan-keren
Rabu, 05 Agustus 2015
DKI Siapkan Sumur Resapan untuk Antisipasi Kekeringan dan Banjir
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Djoko Sri Margianto berencana membuat sumur resapan air. Diharapkan sumur resapan itu berguna untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau.
Sumur ini dinilainya dapat menabung air di kala musim hujan. "Saya sudah programkan di Jakarta Selatan kita akan buatkan sumur-sumur resapan sedemikian rupa. Sehingga seluruh resapan air hujan masuk ke sumur itu," kata Tri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8).
Ia menilai, sumur resapan ini akan sangat membantu ketika musim kemarau tiba. Masyarakat tidak perlu kembali menggali sumurnya karena sumber air habis. Selain itu sumur resapan dapat membantu mencegah banjir. Sebab, masih kata Tri, debit air dapat dialirkan dan disimpan di sumur resapan, tidak langsung mengalir ke saluran kota ataupun sungai.
Konsep ini akan mulai diterapkan pada 2016. Kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyosialisasikan ke masyarakat untuk juga ikut membangun sumur resapan. Sementara rencana ini masih diprioritaskan di wilayah Jaksel. Wilayah Jakarta Utara dinilai memiliki permukaan tanah yang tinggi, sehingga tidak terlalu efektif.
Dikatakan Tri, guna menangani musim kemarau saat ini, Pemprov DKI masih menyediakan air tanki jika ada daerah yang kekeringan. Saat ini dinasnya masih fokus mengerjakan pengerukan sungai, waduk, ataupun situ untuk antisipasi musim hujan mendatang. Pengerukan ini dilakukan mengingat kondisi sungai ini terlalu banyak sampah dan lumpur yang mengakibatkan tingkat kedalaman air semakin berkurang.
Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/08/03/nsi4oi282-dki-siapkan-sumur-resapan-untuk-antisipasi-kekeringan-dan-banjir
Sumur ini dinilainya dapat menabung air di kala musim hujan. "Saya sudah programkan di Jakarta Selatan kita akan buatkan sumur-sumur resapan sedemikian rupa. Sehingga seluruh resapan air hujan masuk ke sumur itu," kata Tri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8).
Ia menilai, sumur resapan ini akan sangat membantu ketika musim kemarau tiba. Masyarakat tidak perlu kembali menggali sumurnya karena sumber air habis. Selain itu sumur resapan dapat membantu mencegah banjir. Sebab, masih kata Tri, debit air dapat dialirkan dan disimpan di sumur resapan, tidak langsung mengalir ke saluran kota ataupun sungai.
Konsep ini akan mulai diterapkan pada 2016. Kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyosialisasikan ke masyarakat untuk juga ikut membangun sumur resapan. Sementara rencana ini masih diprioritaskan di wilayah Jaksel. Wilayah Jakarta Utara dinilai memiliki permukaan tanah yang tinggi, sehingga tidak terlalu efektif.
Dikatakan Tri, guna menangani musim kemarau saat ini, Pemprov DKI masih menyediakan air tanki jika ada daerah yang kekeringan. Saat ini dinasnya masih fokus mengerjakan pengerukan sungai, waduk, ataupun situ untuk antisipasi musim hujan mendatang. Pengerukan ini dilakukan mengingat kondisi sungai ini terlalu banyak sampah dan lumpur yang mengakibatkan tingkat kedalaman air semakin berkurang.
Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/08/03/nsi4oi282-dki-siapkan-sumur-resapan-untuk-antisipasi-kekeringan-dan-banjir
Senin, 26 Januari 2015
Basuki Geram, Jakarta Utara Banjir Akibat Tanggul Dijebol
Jakarta - Banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Utara seperti di Kelapa Gading dan Sunter ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh hujan deras dan kali yang meluap, tapi juga akibat dijebolnya tanggul di kawasan Yos Sudarso untuk memasukkan alat berat ke kali.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Senin, 29 Desember 2014
Drainase Buruk Penyebab Banjir Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya drainase dan padatnya daerah bantaran sungai menjadi penyebab utama banjir yang tiap tahun melanja Jakarta.
Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.
"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).
Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.
"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.
Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.
Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.
"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.
Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.
"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.
Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta
Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.
"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).
Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.
"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.
Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.
Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.
"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.
Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.
"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.
Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta
Rabu, 10 Desember 2014
Pembuang Sampah Diseret ke Pengadilan
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mewujudkan ancaman untuk menindak tegas para pembuang sampah sembarangan. Sepanjang Desember ini saja, 19 warga Jakarta Selatan diseret ke pengadilan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan karena kedapatan membuang sampah sembarangan. Tindakan itu diambil untuk memberi efek jera.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Senin, 17 November 2014
Perlu Sanksi untuk Mengatasi Tumpukan Sampah di Sungai
Jakarta - Imbauan dan larangan agar tidak membuang sampah, kerap dijumpai di pinggir sungai di Provinsi DKI Jakarta.
Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.
Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.
Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.
"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).
Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.
Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.
"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.
Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.
Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.
"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.
Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.
"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.
Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.
Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.
Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.
Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet
Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.
"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.
Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.
"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.
Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.
Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.
Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.
Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.
Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html
Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.
Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.
Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.
"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).
Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.
Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.
"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.
Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.
Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.
"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.
Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.
"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.
Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.
Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.
Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.
Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet
Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.
"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.
Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.
"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.
Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.
Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.
Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.
Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.
Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html
Jumat, 07 November 2014
Duh! Tumpukan Sampah Menggunung di Permukiman Warga Ciracas
Jakarta - Persoalan sampah masih menjadi permasalahan pelik untuk warga Jakarta. Salah satunya dapat dilihat dari tumpukan sampah yang menggunung di permukiman warga Jalan Haji Jum, RT 06/01 Kp Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
Pantauan detikcom di lokasi, Senin (3/11/2014), tumpukan sampah itu berada di pinggir aliran kali sungai Cipinang. Sampah yang terdiri dari sampah plastik hingga sampah organik menumpuk hingga membentuk gunung.
Tumpukan sampah itu ditutup pagar seng. Meski begitu, sampah-sampah tersebut masih terlihat dari ruas jalan, dan warga masih membuang sampah di lokasi tersebut.
Selain menimbulkan aroma tidak sedap, tumpukan sampah tersebut juga membuat aliran air Kali Cipinang berwarna hitam. Ketika hujan, sampah tersebut pun longsor dan masuk ke aliran sungai.
"Ini mah sudah puluhan tahun, sebelum Gubernur Sutiyoso sudah pada buang di sana," ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Ia mengatakan kalau kehadiran tumpukan sampah tersebut atas izin pemilik tanah. Lantaran kondisi tanah tersebut berada di dekat aliran sungai.
"Emang dari pemilik tanah juga minta itu ditumpuk sampah, soal posisinya tanah ini berbentuk tinggi. Kalau ditumpuk begitu jadi tinggikan," tuturnya.
Lokasi sampah tersebut berada di samping kontrakan milik Mursidah, orang tua Muhammad Arsyad, tersangka kasus pornografi. Meski tinggal di samping tumpukan sampah, Mursidah mengaku tidak terganggu.
"Udah biasa juga, enggak begitu terganggu," tuturnya.
Mursidah juga mengakui, mayoritas warga membuang sampah di lokasi tersebut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran dirinya pendatang di kampung itu.
"Saya nggak bisa apa-apa, lagian di sini cuma pendatang," tutupnya dengan nada polos.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/03/142938/2737394/10/duh-tumpukan-sampah-menggunung-di-permukiman-warga-ciracas?9911012
Pantauan detikcom di lokasi, Senin (3/11/2014), tumpukan sampah itu berada di pinggir aliran kali sungai Cipinang. Sampah yang terdiri dari sampah plastik hingga sampah organik menumpuk hingga membentuk gunung.
Tumpukan sampah itu ditutup pagar seng. Meski begitu, sampah-sampah tersebut masih terlihat dari ruas jalan, dan warga masih membuang sampah di lokasi tersebut.
Selain menimbulkan aroma tidak sedap, tumpukan sampah tersebut juga membuat aliran air Kali Cipinang berwarna hitam. Ketika hujan, sampah tersebut pun longsor dan masuk ke aliran sungai.
"Ini mah sudah puluhan tahun, sebelum Gubernur Sutiyoso sudah pada buang di sana," ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Ia mengatakan kalau kehadiran tumpukan sampah tersebut atas izin pemilik tanah. Lantaran kondisi tanah tersebut berada di dekat aliran sungai.
"Emang dari pemilik tanah juga minta itu ditumpuk sampah, soal posisinya tanah ini berbentuk tinggi. Kalau ditumpuk begitu jadi tinggikan," tuturnya.
Lokasi sampah tersebut berada di samping kontrakan milik Mursidah, orang tua Muhammad Arsyad, tersangka kasus pornografi. Meski tinggal di samping tumpukan sampah, Mursidah mengaku tidak terganggu.
"Udah biasa juga, enggak begitu terganggu," tuturnya.
Mursidah juga mengakui, mayoritas warga membuang sampah di lokasi tersebut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran dirinya pendatang di kampung itu.
"Saya nggak bisa apa-apa, lagian di sini cuma pendatang," tutupnya dengan nada polos.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/03/142938/2737394/10/duh-tumpukan-sampah-menggunung-di-permukiman-warga-ciracas?9911012
Rabu, 05 November 2014
Apa Kabar Penanggulangan Banjir, Momok Warga DKI?
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Selasa, 04 November 2014
Jakarta Tak Hujan, Kampung Pulo Terendam Banjir
Liputan6.com, Jakarta - Sejak Minggu 2 November malam, wilayah Jakarta memang belum diguyur hujan. Namun sejumlah rumah warga Kampung Pulo, Jakarta Timur sejak pagi tadi sudah mulai tergenang air banjir.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Senin (3/11/2014), meluapnya Sungai Ciliwung yang membawa material sampah dan lumpur menjadi penyebab banjir di kawasan Kampung Pulo ini.
Salah satu warga Kampung Pulo Heru Sutimbul mengatakan, banjir mulai merendam kawasan tersebut sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi. Diduga banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung akibat meningkatnya volume air kiriman dari Bogor, Jawa Barat.
"Banjir mulai merendam dari tadi jam 06.00 WIB pagi. Di sini nggak ada hujan. Mungkin air (kiriman) dari Bogor," kata Heru.
Saat ini proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih dalam proses pengerjaan. Proyek ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir di wilayah Ibukota pada musim hujan. Warga berharap normalisasi Sungai Ciliwung dapat mengurangi ketinggian banjir yang masuk ke kawasan perumahan.
Saat ini pembuatan tanggul-tanggul pembatas sungai belum semuanya rampung dikerjakan. Sehingga Kampung Pulo masih tergolong rawan banjir bila musim hujan turun.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2128269/jakarta-tak-hujan-kampung-pulo-terendam-banjir
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Senin (3/11/2014), meluapnya Sungai Ciliwung yang membawa material sampah dan lumpur menjadi penyebab banjir di kawasan Kampung Pulo ini.
Salah satu warga Kampung Pulo Heru Sutimbul mengatakan, banjir mulai merendam kawasan tersebut sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi. Diduga banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung akibat meningkatnya volume air kiriman dari Bogor, Jawa Barat.
"Banjir mulai merendam dari tadi jam 06.00 WIB pagi. Di sini nggak ada hujan. Mungkin air (kiriman) dari Bogor," kata Heru.
Saat ini proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih dalam proses pengerjaan. Proyek ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir di wilayah Ibukota pada musim hujan. Warga berharap normalisasi Sungai Ciliwung dapat mengurangi ketinggian banjir yang masuk ke kawasan perumahan.
Saat ini pembuatan tanggul-tanggul pembatas sungai belum semuanya rampung dikerjakan. Sehingga Kampung Pulo masih tergolong rawan banjir bila musim hujan turun.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2128269/jakarta-tak-hujan-kampung-pulo-terendam-banjir
Senin, 03 November 2014
Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Senin, 20 Oktober 2014
"Giant Sea Wall", Solusi Bermasalah bagi Jakarta?
JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis.
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Rabu, 24 September 2014
Syarat-syarat Agar Jakarta Bebas Banjir
[JAKARTA] Pendalaman Sungai Ciliwung untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta harus lewat sinergi pengelolaan kawasan hulu dan hilir.
"Sekarang ini pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri," kata pengamat perencanaan kota Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (22/9).
Yayat menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan.
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak mengalami diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke pemukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain ada sinergi bentang alam di kawasan hulu sampai hilir faktor struktur dan non struktur seperti saluran pembuangan air (kanal), bendungan dan sodetan harus diselaraskan dengan budaya masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/syarat-syarat-agar-jakarta-bebas-banjir/65398
"Sekarang ini pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri," kata pengamat perencanaan kota Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (22/9).
Yayat menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan.
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak mengalami diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke pemukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain ada sinergi bentang alam di kawasan hulu sampai hilir faktor struktur dan non struktur seperti saluran pembuangan air (kanal), bendungan dan sodetan harus diselaraskan dengan budaya masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/syarat-syarat-agar-jakarta-bebas-banjir/65398
Senin, 11 Agustus 2014
Jakarta Masih Akan Terus Terendam Banjir
JAKARTA, KOMPAS.com - Program penanggulangan banjir masih jauh dari harapan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) T. Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 km baru dapat terselesaikan 1,5 km. Pembangunan sodetan di tiga lokasi juga terkendala.
"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.
Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.
Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.
Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.
Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.
"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.
Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.
Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.
"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir
"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.
Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.
Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.
Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.
Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.
"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.
Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.
Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.
"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir
Jumat, 16 Mei 2014
Kesal Soal Sampah di Jakarta? Lapor ke Akun Ini
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta sering terdengar mengeluhkan masalah penanganan sampah. Sayangnya, mereka tak tahu harus mengadu ke mana. Untuk itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan akun Twitter untuk menyerap aspirasi seputar penanganan sampah di Ibu Kota.
Akun Twitter itu yakni @kebersihanJKT. Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnaya Adji mempersilakan warga untuk menginformasikan soal penanganan sampah di lingkungannya. "Twitter ini merespons pengaduan warga maupun forward pengaduan warga ke Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang diteruskan ke saya," kata Isnaya kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2014.
Menurut Isnaya, sebenarnya akun Twitter itu sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Tapi selama ini keberadaan akun itu tidak optimal. Selain belum tersosialisasi secara luas, alasan lain adalah isi cuitan hanya berupa imbauan-imbauan. "Saya kritik. Kok, Twitter isinya hanya imbauan-imbauan. Saya minta ada action yang jelas, bukan kata-kata imbauan," katanya.
Isnaya mengatakan Dinas Kebersihan DKI punya tim yang merespons dan memonitor pengaduan baik melalui surat, telepon, surat kabar, maupun media sosial. Melalui media sosial juga dia mendorong petugas kebersihan untuk aktif berkicau ihwal penanganan sampah.
Dia mengaku sudah mengumpulkan para koordinator pekerja lepas dan satuan pelaksana di kali, sungai, serta waduk berikut pengawasnya yang berjumlah sekitar 100 orang. "Saya minta aktif Twitter. Wajib ngetwit pekerjaan pembersihan kali sungai waduk," katanya. Selain petugas lapangan di kali, sungai, dan waduk, para kepala suku dinas di tiap-tiap kota administrasi serta para kepala seksi kebersihan di kecamatan juga diminta aktif.
Pembukaan akun Twitter ini, kata Isnaya, mendapat apresiasi positif dari UKP4 dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Pengamatan Tempo, jumlah pengikut akun @kebersihanJKT sekitar 4 ribu akun. Kebanyakan cuitan akun ini berupa info seputar kegiatan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI.
Selain menggamit akun @kebersihanJKT, kata Isnaya, warga juga dipersilakan mencuit soal penanganan sampah dengan menyenggol akun pribadinya, @isnawaAdji. "Maaf masih tercampur dengan akun Twitter pribadi saya," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/13/083577438/Kesal-Soal-Sampah-di-Jakarta-Lapor-ke-Akun-Ini
Akun Twitter itu yakni @kebersihanJKT. Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnaya Adji mempersilakan warga untuk menginformasikan soal penanganan sampah di lingkungannya. "Twitter ini merespons pengaduan warga maupun forward pengaduan warga ke Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang diteruskan ke saya," kata Isnaya kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2014.
Menurut Isnaya, sebenarnya akun Twitter itu sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Tapi selama ini keberadaan akun itu tidak optimal. Selain belum tersosialisasi secara luas, alasan lain adalah isi cuitan hanya berupa imbauan-imbauan. "Saya kritik. Kok, Twitter isinya hanya imbauan-imbauan. Saya minta ada action yang jelas, bukan kata-kata imbauan," katanya.
Isnaya mengatakan Dinas Kebersihan DKI punya tim yang merespons dan memonitor pengaduan baik melalui surat, telepon, surat kabar, maupun media sosial. Melalui media sosial juga dia mendorong petugas kebersihan untuk aktif berkicau ihwal penanganan sampah.
Dia mengaku sudah mengumpulkan para koordinator pekerja lepas dan satuan pelaksana di kali, sungai, serta waduk berikut pengawasnya yang berjumlah sekitar 100 orang. "Saya minta aktif Twitter. Wajib ngetwit pekerjaan pembersihan kali sungai waduk," katanya. Selain petugas lapangan di kali, sungai, dan waduk, para kepala suku dinas di tiap-tiap kota administrasi serta para kepala seksi kebersihan di kecamatan juga diminta aktif.
Pembukaan akun Twitter ini, kata Isnaya, mendapat apresiasi positif dari UKP4 dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Pengamatan Tempo, jumlah pengikut akun @kebersihanJKT sekitar 4 ribu akun. Kebanyakan cuitan akun ini berupa info seputar kegiatan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI.
Selain menggamit akun @kebersihanJKT, kata Isnaya, warga juga dipersilakan mencuit soal penanganan sampah dengan menyenggol akun pribadinya, @isnawaAdji. "Maaf masih tercampur dengan akun Twitter pribadi saya," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/13/083577438/Kesal-Soal-Sampah-di-Jakarta-Lapor-ke-Akun-Ini
Selasa, 04 Maret 2014
PMII: Jakarta Darurat Sampah
Citizen6, Jakarta Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta menggelar aksi bersih sungai Ciliwung di daerah rawan banjir Kampung Pulo Jakarta Timur, Minggu, 02/03/2014.
Ketua Umum PMII DKI, Mulyadin Permana mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMII terhadap persoalan sampah di Jakarta.
"Bercecernya sampah dimana-mana, khususnya di aliran sungai, menjadi bagian penyebab banjir di Jakarta", kata Mulyadin. "Sepertinya masyarakat kita enggan untuk membersihkan sampah, dan bahkan terbiasa membuang sampah di Sungai, sedangkan pemerintah DKI juga tidak maksimal menangani masalah ini", ungkapnya.
Ia menyambut positif jika seluruh Kader PMII DKI dari tingkatan kampus yang berjumlah 35 kampus sampai Cabang PMII se-DKI Jakarta setiap minggu membantu dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk membersihkan sampah.
"Kami senang jika kader PMII dapat mengamalkan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII tentang konsep hablumminal alam yaitu mencintai alam", imbuhnya.
Di tempat terpisah, penanggung jawab kegiatan yang bertema "Gerakan PMII Peduli Jakarta Bersih", Fahmi Budiawan, mengatakan bahwa banjir di Jakarta dapat diselesaikan dengan mengembalikan lagi fungsi sungai. "Kalau fungsi sungai sudah benar, Insya Allah Jakarta sedikit-sedikit gak banjir", tutup Fahmi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2017468/pmii-jakarta-darurat-sampah
Ketua Umum PMII DKI, Mulyadin Permana mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMII terhadap persoalan sampah di Jakarta.
"Bercecernya sampah dimana-mana, khususnya di aliran sungai, menjadi bagian penyebab banjir di Jakarta", kata Mulyadin. "Sepertinya masyarakat kita enggan untuk membersihkan sampah, dan bahkan terbiasa membuang sampah di Sungai, sedangkan pemerintah DKI juga tidak maksimal menangani masalah ini", ungkapnya.
Ia menyambut positif jika seluruh Kader PMII DKI dari tingkatan kampus yang berjumlah 35 kampus sampai Cabang PMII se-DKI Jakarta setiap minggu membantu dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk membersihkan sampah.
"Kami senang jika kader PMII dapat mengamalkan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII tentang konsep hablumminal alam yaitu mencintai alam", imbuhnya.
Di tempat terpisah, penanggung jawab kegiatan yang bertema "Gerakan PMII Peduli Jakarta Bersih", Fahmi Budiawan, mengatakan bahwa banjir di Jakarta dapat diselesaikan dengan mengembalikan lagi fungsi sungai. "Kalau fungsi sungai sudah benar, Insya Allah Jakarta sedikit-sedikit gak banjir", tutup Fahmi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2017468/pmii-jakarta-darurat-sampah
Senin, 03 Maret 2014
PMII Jakarta perang lawan sampah: Jangan bebal buang sembarang, dong!
LENSAINDONESIA.COM: Mahasiswa Jakarta yang tergabung PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) mencemaskan problem sampah-sampah liar di Jakarta. Bahkan, juga mencemaskan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk disiplin tidak membuang sampah sembarangan. Akibatnya, problem banjir Jakarta tetap semakin parah, disebabkan daerah aliran sungai (DAS) banyak yang dipenuhi sampah.
Alasan itu, PMII Jakarta menggagas gerakan memerangi sampah liar, dan akan terus berkampanye kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin tidak membuang sampah sembarangan.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal dan Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal"
“Kami Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII mengajak semua elemen mulai dari pemangku kebijakan, para steakholder dan masyarakat Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai,” jelas Ketua Umum PKC DKI Jakarta, Mulyadi Permana dalam keterangan persnya kepada LICOM, Minggu (2/3/14). Artinya, PMII mengetuk masyarakat yang biasa bebal (jangan, dong!) buang sampah sembarangan.
PMII Jakarta, menurut Mulyadin, memperhatikan Jakarta menjadi langganan banjir, karena memang terjadi pembuangan sampah dengan kapasitas besar di sungai. “Sementara, pengerukan sungai di Jakarta juga hanya jadi proyek rutin tanpa nilai,” katanya.
Sehingga, kata Mulyadin, sungai tidak berfungsi sebagai mestinya saluran pembuangan air. “Tersumbatnya DAS oleh sampah, menyebabkan meluapnya air ke permukaan. Ini yang seringkali jadi penyebab dan memperparah banjir di Jakarta,” ungkap Mulyadi.
Padahal, fungsi sungai di Jakarta sangat vital sebagai kawasan yang menerima, dan mengumpulkan air hujan, serta mengalirkan air pembuangan dari pemukiman penduduk ke lautan. Termasuk, mengalirkan air dari wilayah Sukabumi, Bogor, dan Depok sampai ke pantai Utara Jakarta, serta memelihara kualitas air tiap tahun.
Jika kondisi itu tetap dibiarkan tidak ada dukungan masyarakat berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, dipastikan daerah aliran sungai (DAS) di Ibukota Jakarta akan tetap dari tahun ke tahun tak banyak mengalami perubahan. Dan banjir Jakarta tetap parah.
“Kondisi sungai semakin memprihatinkan, akibat sampah yang menumpuk. Sehingga menghilangkan fungsi sungai,” tegas Mulyadin.
Data Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sedikitnya 2.000 ton sampah tiap hari dihasilkan penduduk Jakarta. “Artinya, pemerintah Provinsi DKI tidak akan pernah sanggup menyelesaikan sendiri persoalan sampah yang ada di Jakarta, tanpa kesadaran masyarakat Jakarta itu sendiri,” pungkas Mulyadin.
Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/02/pmii-jakarta-perang-lawan-sampah-jangan-bebal-buang-sembarang-dong.html
Alasan itu, PMII Jakarta menggagas gerakan memerangi sampah liar, dan akan terus berkampanye kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin tidak membuang sampah sembarangan.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal dan Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal"
“Kami Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII mengajak semua elemen mulai dari pemangku kebijakan, para steakholder dan masyarakat Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai,” jelas Ketua Umum PKC DKI Jakarta, Mulyadi Permana dalam keterangan persnya kepada LICOM, Minggu (2/3/14). Artinya, PMII mengetuk masyarakat yang biasa bebal (jangan, dong!) buang sampah sembarangan.
PMII Jakarta, menurut Mulyadin, memperhatikan Jakarta menjadi langganan banjir, karena memang terjadi pembuangan sampah dengan kapasitas besar di sungai. “Sementara, pengerukan sungai di Jakarta juga hanya jadi proyek rutin tanpa nilai,” katanya.
Sehingga, kata Mulyadin, sungai tidak berfungsi sebagai mestinya saluran pembuangan air. “Tersumbatnya DAS oleh sampah, menyebabkan meluapnya air ke permukaan. Ini yang seringkali jadi penyebab dan memperparah banjir di Jakarta,” ungkap Mulyadi.
Padahal, fungsi sungai di Jakarta sangat vital sebagai kawasan yang menerima, dan mengumpulkan air hujan, serta mengalirkan air pembuangan dari pemukiman penduduk ke lautan. Termasuk, mengalirkan air dari wilayah Sukabumi, Bogor, dan Depok sampai ke pantai Utara Jakarta, serta memelihara kualitas air tiap tahun.
Jika kondisi itu tetap dibiarkan tidak ada dukungan masyarakat berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, dipastikan daerah aliran sungai (DAS) di Ibukota Jakarta akan tetap dari tahun ke tahun tak banyak mengalami perubahan. Dan banjir Jakarta tetap parah.
“Kondisi sungai semakin memprihatinkan, akibat sampah yang menumpuk. Sehingga menghilangkan fungsi sungai,” tegas Mulyadin.
Data Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sedikitnya 2.000 ton sampah tiap hari dihasilkan penduduk Jakarta. “Artinya, pemerintah Provinsi DKI tidak akan pernah sanggup menyelesaikan sendiri persoalan sampah yang ada di Jakarta, tanpa kesadaran masyarakat Jakarta itu sendiri,” pungkas Mulyadin.
Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/02/pmii-jakarta-perang-lawan-sampah-jangan-bebal-buang-sembarang-dong.html
Rabu, 22 Januari 2014
Banjir Jakarta Kirim 300 Ton Sampah per Hari
TEMPO.CO , Jakarta:- Banjir di Ibukota membuahkan sampah yang tidak sedikit. Setidaknya 300 ton sampah per hari diangkut Dinas Kebersihan DKI Jakarta dari seluruh sungai atau kali yang ada di Jakarta selama banjir kali in.
"Sejauh ini, sampah yang kita angkut dari kali atau sungai-sungai mencapai lebih dari 300 ton per hari. Padahal, biasanya hanya sekitar 60 sampai 70 ton setiap hari," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari 2014.
Data sampah yang diangkut dari sungai oleh Dinas Kebersihan DKI selama tiga hari terakhir, yakni Sabtu 18 Januari 2014 sebanyak 373,12 ton, pada Minggu 19 Januari 2014 sebanyak 335,36 ton dan Senin 20 Januari 2014 sebanyak 332,16 ton.
"Memang setiap hari jumlah sampahnya menurun, tapi tidak pernah kurang dari 300 ton. Itu hanya sampah yang kita angkut dari badan air (sungai) saja," ujar Unu.
Unu menuturkan sampah yang paling banyak berasal dari pintu air Manggarai, kawasan Perintis Kemerdekaan dan Pluit.
"Bahkan, Senin 20 Januari 2014, sampah yang kami angkut di pintu air Manggarai mencapai 20 ton. Jenis sampahnya rata-rata berukuran besar, seperti kasur, lemari dan perabot lainnya," kata Unu.
Dia mengungkapkan sampai dengan saat ini belum dilakukan penghitungan sampah secara total karena pihaknya masih terus melakukan evaluasi dan data juga terus berubah.
" Akan tetapi, kami melihat bahwa selama banjir ini, masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan,sehingga proses pembersihan sampah tak kunjung selesai. Kami minta supaya warga lebih disiplin dalam membuang sampah," ungkap Unu.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/22/083547188/Banjir-Jakarta-Kirim-300-Ton-Sampah-per-Hari
"Sejauh ini, sampah yang kita angkut dari kali atau sungai-sungai mencapai lebih dari 300 ton per hari. Padahal, biasanya hanya sekitar 60 sampai 70 ton setiap hari," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari 2014.
Data sampah yang diangkut dari sungai oleh Dinas Kebersihan DKI selama tiga hari terakhir, yakni Sabtu 18 Januari 2014 sebanyak 373,12 ton, pada Minggu 19 Januari 2014 sebanyak 335,36 ton dan Senin 20 Januari 2014 sebanyak 332,16 ton.
"Memang setiap hari jumlah sampahnya menurun, tapi tidak pernah kurang dari 300 ton. Itu hanya sampah yang kita angkut dari badan air (sungai) saja," ujar Unu.
Unu menuturkan sampah yang paling banyak berasal dari pintu air Manggarai, kawasan Perintis Kemerdekaan dan Pluit.
"Bahkan, Senin 20 Januari 2014, sampah yang kami angkut di pintu air Manggarai mencapai 20 ton. Jenis sampahnya rata-rata berukuran besar, seperti kasur, lemari dan perabot lainnya," kata Unu.
Dia mengungkapkan sampai dengan saat ini belum dilakukan penghitungan sampah secara total karena pihaknya masih terus melakukan evaluasi dan data juga terus berubah.
" Akan tetapi, kami melihat bahwa selama banjir ini, masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan,sehingga proses pembersihan sampah tak kunjung selesai. Kami minta supaya warga lebih disiplin dalam membuang sampah," ungkap Unu.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/22/083547188/Banjir-Jakarta-Kirim-300-Ton-Sampah-per-Hari
Jumat, 17 Januari 2014
Ini 5 banjir besar yang pernah melumpuhkan Jakarta
Merdeka.com - Kemarin Jakarta kembali dikepung banjir setelah hujan lebat mengguyur Ibu Kota selama dua hari berturut-turut. Akibatnya, debit air di 13 sungai yang membelah-belah Jakarta meluber dan merendam sejumlah pemukiman dengan ketinggian mencapai 4 meter lebih.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mencatat setidaknya 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. Mereka berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523
Banjir di Jakarta ini memang terjadi sejak lama. Ada beberapa catatan banjir besar pernah melanda Ibu Kota ini, misalnya banjir pada 2007 silam, yang menelan korban jiwa hingga 80 orang. Banjir waktu itu juga melumpuhkan Jakarta.
Selain banjir pada 2007, jauh sebelum itu sebenarnya Jakarta juga pernah mengalami banjir tak kalah hebatnya. Berikut ini 5 banjir besar yang pernah terjadi di Ibu Kota:
1. Banjir Jakarta pada 1918
Merdeka.com - Banjir pada 1918 di Jakarta ini juga melumpuhkan Batavia. Gubernur Jenderal Batavia Jan Pieterszoon Coen, sampai menunjuk arsitek khusus untuk menangani banjir ini. Banjir waktu itu merendam permukiman warga karena limpahan air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.
Akibat banjir, sarana transportasi, termasuk lintasan trem listrik terendam air. Dua lokomotif cadangan dikerahkan untuk membantu trem-trem yang mogok dalam perjalanan. Banjir pada tahun itu merupakan yang terparah dalam dua dekade terakhir.
2. Banjir hebat pada 1979
Merdeka.com - Banjir besar juga pernah melanda DKI Jakarta pada era Gubernur Tjokropranolo. Banjir pada 1979 di Jakarta menggenangi wilayah pemukiman dengan luas mencapai 1.100 hektare. Banjir yang disebabkan hujan lokal dan banjir kiriman itu merendam pemukiman penduduk.
Sebelum tahun itu, banjir sebenarnya juga terjadi. Misalnya pada 1876 dan 1918, banjir pernah sampai merendam rumah penduduk, termasuk bekas benteng VOC di Pasar Ikan. Tapi banjir pada 1979, jauh lebih besar dengan jangkauan lebih luas.
3. Banjir Jakarta pada 1996
Merdeka.com - Pada 6-9 Januari 1996, Jakarta terendam setelah hujan dua hari. Sebulan kemudian, 9-13 Februari 1996, tiga hari hujan lebat dengan curah lima kali lipat di atas normal, merendam Jakarta setinggi 7 meter.
Akibat banjir, 529 rumah hanyut, 398 rusak. Korban mencapai 20 jiwa, 30.000 pengungsi. Nilai kerusakan mencapai USD 435 juta. Banjir 2007 ini juga sampai ke pemukiman elite Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang pada waktu itu sedang dalam proses pembangunan.
4. Banjir besar pada 2007
Merdeka.com - Banjir Jakarta 2007, terjadi pada era Gubernur Sutiyoso. Bencana banjir waktu itu menjadi salah satu yang terburuk. Bayangkan, 60 persen wilayah DKI terendam air dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih di beberapa titik.
Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang tak tertampung.
Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit.
Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan Rp 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.
5. Banjir tewaskan 20 orang pada 2013
Merdeka.com - Banjir besar di Jakarta yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada Januari hingga Februari 2013 lalu. Bencana itu menyebabkan 20 korban meninggal dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini terjadi pada era Gubernur DKI Joko Widodo.
Waktu itu, banjir sampai melumpuhkan pusat kota. Air menggenangi kawasan Sudirman, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI) akibat tanggul Kali Cipinang, di dekat HI.
Diperkirakan banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 20 triliun. Sementara pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-5-banjir-besar-yang-pernah-melumpuhkan-jakarta.html
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mencatat setidaknya 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. Mereka berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523
Banjir di Jakarta ini memang terjadi sejak lama. Ada beberapa catatan banjir besar pernah melanda Ibu Kota ini, misalnya banjir pada 2007 silam, yang menelan korban jiwa hingga 80 orang. Banjir waktu itu juga melumpuhkan Jakarta.
Selain banjir pada 2007, jauh sebelum itu sebenarnya Jakarta juga pernah mengalami banjir tak kalah hebatnya. Berikut ini 5 banjir besar yang pernah terjadi di Ibu Kota:
1. Banjir Jakarta pada 1918
Merdeka.com - Banjir pada 1918 di Jakarta ini juga melumpuhkan Batavia. Gubernur Jenderal Batavia Jan Pieterszoon Coen, sampai menunjuk arsitek khusus untuk menangani banjir ini. Banjir waktu itu merendam permukiman warga karena limpahan air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.
Akibat banjir, sarana transportasi, termasuk lintasan trem listrik terendam air. Dua lokomotif cadangan dikerahkan untuk membantu trem-trem yang mogok dalam perjalanan. Banjir pada tahun itu merupakan yang terparah dalam dua dekade terakhir.
2. Banjir hebat pada 1979
Merdeka.com - Banjir besar juga pernah melanda DKI Jakarta pada era Gubernur Tjokropranolo. Banjir pada 1979 di Jakarta menggenangi wilayah pemukiman dengan luas mencapai 1.100 hektare. Banjir yang disebabkan hujan lokal dan banjir kiriman itu merendam pemukiman penduduk.
Sebelum tahun itu, banjir sebenarnya juga terjadi. Misalnya pada 1876 dan 1918, banjir pernah sampai merendam rumah penduduk, termasuk bekas benteng VOC di Pasar Ikan. Tapi banjir pada 1979, jauh lebih besar dengan jangkauan lebih luas.
3. Banjir Jakarta pada 1996
Merdeka.com - Pada 6-9 Januari 1996, Jakarta terendam setelah hujan dua hari. Sebulan kemudian, 9-13 Februari 1996, tiga hari hujan lebat dengan curah lima kali lipat di atas normal, merendam Jakarta setinggi 7 meter.
Akibat banjir, 529 rumah hanyut, 398 rusak. Korban mencapai 20 jiwa, 30.000 pengungsi. Nilai kerusakan mencapai USD 435 juta. Banjir 2007 ini juga sampai ke pemukiman elite Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang pada waktu itu sedang dalam proses pembangunan.
4. Banjir besar pada 2007
Merdeka.com - Banjir Jakarta 2007, terjadi pada era Gubernur Sutiyoso. Bencana banjir waktu itu menjadi salah satu yang terburuk. Bayangkan, 60 persen wilayah DKI terendam air dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih di beberapa titik.
Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang tak tertampung.
Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit.
Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan Rp 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.
5. Banjir tewaskan 20 orang pada 2013
Merdeka.com - Banjir besar di Jakarta yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada Januari hingga Februari 2013 lalu. Bencana itu menyebabkan 20 korban meninggal dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini terjadi pada era Gubernur DKI Joko Widodo.
Waktu itu, banjir sampai melumpuhkan pusat kota. Air menggenangi kawasan Sudirman, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI) akibat tanggul Kali Cipinang, di dekat HI.
Diperkirakan banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 20 triliun. Sementara pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-5-banjir-besar-yang-pernah-melumpuhkan-jakarta.html
Rabu, 04 Desember 2013
Strategi DKI Jakarta antisipasi banjir 2014
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan sejumlah dana untuk antisipasi banjir, rob, dan genangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2014.
Program-program tersebut antara lain pembebasan lahan Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter sebesar Rp1,66 triliun.
Pembangunan dan penguatan tanggul Rp179,20 miliar. Pengerukan sungai, saluram, waduk, situ, dan embung sebesar Rp140,36 miliar.
Pembangunan sistem polder dan pompa sebesar Rp119,96 miliar. Pembangunan tanggul pengaman pantai Rp150 miliar.
Selain itu antisipasi banjir juga dianggarkan untuk pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp600,50 miliar.
Sementara untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan sumur resapan dan lubang biopori Rp121,50 miliar, peningkatan kualitas air sungai Rp100 miliar, penanganan kebersihan Rp859,45 miliar, serta revitalisasi Kebun Binatang Ragunan Rp252 miliar.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/407868/strategi-dki-jakarta-antisipasi-banjir-2014
Program-program tersebut antara lain pembebasan lahan Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter sebesar Rp1,66 triliun.
Pembangunan dan penguatan tanggul Rp179,20 miliar. Pengerukan sungai, saluram, waduk, situ, dan embung sebesar Rp140,36 miliar.
Pembangunan sistem polder dan pompa sebesar Rp119,96 miliar. Pembangunan tanggul pengaman pantai Rp150 miliar.
Selain itu antisipasi banjir juga dianggarkan untuk pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp600,50 miliar.
Sementara untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan sumur resapan dan lubang biopori Rp121,50 miliar, peningkatan kualitas air sungai Rp100 miliar, penanganan kebersihan Rp859,45 miliar, serta revitalisasi Kebun Binatang Ragunan Rp252 miliar.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/407868/strategi-dki-jakarta-antisipasi-banjir-2014
Langganan:
Postingan
(
Atom
)