Sampah Masih Jadi Masalah, BMW : Ahok Tak Konsisten Jalankan Perda

Jakarta, HanTer - Pemandangan Ibukota masih jauh dari kata bersih dan indah. Pasalnya ada saja tumpukkan sampah yang masih terlihat lengkap dengan aroma tak sedap hingga lalat beterbangan kian kemari.

Jakarta tentu masih sangat berbeda dengan Rotterdam yang taman-taman kotanya dipenuhi bunga Tulip serta aneka kembang warna warni, sehingga bukan lalat yang gampang terlihat tapi kumbang, lebah madu dan kupu-kupu.

Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan Jakarta yang masih terlihat amburadul ini karena dari persoalan sampah saja belum bisa ditangani dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak konsisten dengan peraturan daerah (Perda).

"Sampah yang masih terlihat di berbagai penjuru Ibukota ini karena Ahok tidak konsisten melaksanakan perda nomor tiga," ujar Amir kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Dijelaskannya setelah Perda Nomor 3, ada lagi peraturan gubernur atau Pergub yang setelah disusun harus segera disosialisasikan kemudian dijalankan secara konsisten.

"Setelah Perda kan ada Pergub yang mengatur, bagaimana penanganan sampah oleh dinas terkait maupun rekanan. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik dan konsisten? Kalau kita lihat sekarang kan tidak," bebernya.

Selain itu ditambahkannya bagaimana dengan penyerapan anggaran terkait kebersihan di Ibukota. "Apakah sudah maksimal? Pemerintah kan harus sangat memperhatikan (kebersihan) masalah mendesak ini," ungkap Amir.

Sementara itu Asyiah (48) warga Grogol, Jakarta Barat (Jakbar) mengeluhkan penanganan masalah sampah yang masih jauh dari harapan. "Seperti misalnya keterlambatan merespon adanya tumpukkan sampah pasar maupun rumah tangga. Jangan sudah kesiangan sampah berbau busuk baru diangkat, mengganggu warga dan pengendara. Aromanya kan menyengat terbawa angin," ujarnya.

Selain itu ancaman hukuman denda Rp500 ribu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingg tidak membuat warga Ibukota menjadi jera membuang sampah di sembarang tempat. Ini seperti terlihat dari banyakn tempat pembuangan sampah liar di wilayah Jakbar.

"Belum lagi sampah yang dibiarkan lama menumpuk di pasar tradisional. Warga jelas terganggu dan sangat tidak menyukai hal ini," ucap Ibu Rumah Tangga dan seorang wirausaha ini menyesalkan kondisi terbut.

Untuk diketahui di Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.

Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi sebelumnya mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. Namun belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakabar. Idealnya 1500 petugas PHL dengan delapan armada truk.

"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," terang Nuryadi.

Parahnya lagi Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.

Di tempat terpisah Kasudin Kebersihan Pemkot Jakarta Barat, Anggiat Toga Torop mengatakan, pihaknya terkendala dengan minimnya fasilitas, antara lain truk sampah dan Pekerja Harian Lepas (PHL). "Kami berharap dibuatkan TPST," harapnya.

Selain itu Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. "Sayangnya belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakarta Barat.

"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.000 unit truk sampah untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah Ibu Kota yang jumlahnya mencapai 6.700 ton per hari. Saat ini, DKI hanya punya 450 truk sampah.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim membenarkan bahwa truks sampah memang kurang. Ibukota butuh 1.000 unit truk sampah. "Idealnya kita harus punya 1.000 unit truk sampah, supaya seluruh sampah di Jakarta bisa terangkut setiap hari," ujar Ali.

Demikian juga masalah yang dihadapi oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan. "Ada 1.300 ton sampah di 10 Kecamatan yang setiap hari ada di Jakarta Selatan. Truk sampah (penambahannya) sangat dibutuhkan," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Budi Mulyanto yang juga mengeluhkan banyaknya truk sampah yang rusak.

Sumber : http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/10/03/43281/28/18/Sampah-Masih-Jadi-Masalah-BMW-Ahok-Tak-Konsisten-Jalankan-Perda

Libur Akhir Pekan? Coba Ajak Anak ke Lima Taman di Jakarta Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Libur akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk mengajak anak untuk berwisata. Bagi warga Jakarta, aneka obyek wisata dapat dikunjungi seperti museum, taman hiburan, pusat-pusat kuliner hingga bangunan-bangunan bersejarah di Ibu Kota. Selain obyek wisata tersebut, ada tempat yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat Jakarta, yakni taman.

Jakarta memiliki taman-taman yang menawarkan atraksi wisata yang ramah untuk anak. Atraksi wisata seperti memberi makan burung, berfoto dengan latar pepohonan, melihat air mancur, menyusuri taman, hingga bermain di wahana sederhana seperti ayunan dan perosotan. KompasTravel memilih lima taman di Jakarta yang menawarkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk sang buah hati.

Taman Suropati

Taman Suropati terletak di pusat kawasan Menteng, Jakarta Pusat yaitu di pertemuan Jalan Teuku Umar, Jalan Iman Bonjol, dan Jalan Pangeran Diponegoro. Di taman ini, Anda dapat mengajak anak untuk memberi makan burung merpati yang sengaja dipelihara di sebuah kandang. Selain itu, pada hari Minggu pagi, tempat ini juga dijadikan untuk tempat latihan komunitas musik. Anda dapat mengajak anak untuk melihat dan mendengarkan alunan musik dari para pemain musik. Di taman ini juga terdapat air mancur dan jalur untuk berlari. Pilihan-pilihan kegiatan tersebut dapat Anda coba ketika mengunjungi Taman Suropati.

Taman Menteng

Tak jauh dari Taman Suropati, terdapat Taman Menteng. Taman tersebut merupakan alih fungsi dari bangunan sebelumnya yaitu Stadion Menteng. Di sana, Anda dapat mengajak anak untuk bermain di lapangan yang tersedia seperti futsal, basket, dan voli. Ada pula wahana permainan sederhana yaitu ayunan, perosotan, terowongan mini, dan tangga yang berbentuk seperti bola yang berongga. Di sana tak ketinggalan terdapat air mancur dan tempat duduk yang dapat digunakan bersantai bersama sang buah hati.

Taman Langsat

Taman yang merupakan salah satu paru-paru Kota Jakarta berlokasi tak jauh dari Jalan Barito, Jakarta Selatan. Untuk dapat menemukan taman ini, coba untuk menuju Jalan Langsat. Di taman ini, Anda dapat mengajak anak untuk berjalan kaki di jalur jogging sembari menikmati rindang pepohonan.

Selain itu, juga terdapat danau dengan taman teratai di tengahnya. Tak ketinggalan juga terdapat ayunan dan perosotan untuk yang dapat digunakan bermain anak. Jika ingin bersantai di bawah pepohonan, jangan lupa untuk membawa alas seperti matras atau tikar.

Taman Ayodya

Dahulu taman ini adalah tempat para penjual bunga di kawasan Barito. Namun Pemerintah DKI Jakarta mengubah fungsi menjadi taman. Berlokasi di Jalan Barito, Jakarta Selatan dan memiliki lahan seluas 7.500 meter persegi, Anda dapat mengajak anak untuk duduk bersantai di undak-undakan yang membentuk seperti panggung. Aktifitas lain yang dapat dilakukan adalah menikmati air mancur yang berada di tengah taman. Taman ini juga dilengkapi gazebo dan juga toilet.

Taman Monumen Nasional

Pada hari Minggu, Monumen Nasional akan dipenuhi wisatawan yang ingin naik ke puncak Tugu Monas. Jika bosan menunggu, Anda dapat mengajak si kecil bermain di Taman Monas. Di Taman Monas, terdapat jalur khusus refleksi yang dapat anak-anak coba. Sama seperti Taman Suropati, di Taman Monas juga terdapat kandang-kandang burung merpati.

Anak-anak dapat memberi makan burung-burung merpati. Selain itu, ada pula patung-patung yang dapat menjadi wisata edukasi bagi anak. Di sana terdapat patung RA Kartini, Chairil Anwar, Monumen Ikada, Mohammad Husni Thamrin, dan Pangeran Diponegoro.

Sumber : http://travel.kompas.com/read/2015/09/05/143100627/Libur.Akhir.Pekan.Coba.Ajak.Anak.ke.Lima.Taman.di.Jakarta.Ini

Dari Depok, Kini Bisa Naik Transjabodetabek ke Jakarta

TEMPO.CO , Depok - Sebanyak 28 armada Transjabodetabek siap beroperasi di Kota Depok, pekan ini. Untuk tahap awal, rencananya bus tersebut bakal beroperasi dari Terminal Depok sampai PGC Cililitan.

Kepala Seksi Angkutan Dalam Kota Dinas Perhubungan Akhmat Zaini mengatakan, Sabtu sore, Transjabodetabek sudah diluncurkan di Jakarta. Di Depok, dalam beberapa hari ke depan, bus Transjabodetabek sudah bisa beroperasi.

"Tapi sementara dengan armada 28 baru bisa melayani sampai PGC Cililitan. Nunggu armada tambahan baru bisa melayani sampai Terminal Grogol," kata Zaini, Minggu, 23 Agustus 2015.

Adapun rute Transjabodetabek dari Depok dimulai dari Terminal Terpadu Depok, Jalan Juanda, Tol Cijago-Jagorawi, ke luar Universitas Kristen Indonesia, lalu masuk jalur Transjakarta. Untuk sarana dan prasarana, untuk sementara digunakan yang sudah ada lebih dulu lantaran belum ada pembangunan baru.

Headway Transjabodetabek pada jam sibuk adalah setiap 7 menit dan di luar jam sibuk 15 menit. Jam operasional Transjabodetabek adalah pukul 05.00-22.00 WIB. "Penambahan armada diperkirakan akhir tahun ini atau awal tahun depan sebanyak 25 bus Transjabodetabek," ujarnya.

Salah satu kewajiban yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada Dishub Kota Depok adalah kepastian soal standar pelayanan minimal headway Transjabodetabek yang sudah ditetapkan Kementerian. Secara teknis, Transjabodetabek berada di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, secara usaha dipegang PPD, yang menjadi bagian dari badan usaha milik negara.

Untuk tahap awal ini, penumpang naik dan turun di Terminal Depok, Jalan Kedondong Pesona Khayangan, Juanda di Sugutamu dan Saminten, serta Pelni, yang sudah dipasangi rambu shelter. "Kami akan sediakan 14 halte di Depok. Empat di Margonda dan sepuluh di Jalan Juanda," ujarnya.

Endah Pangestuti, 23 tahun, menyambut positif rencana pengoperasian armada Transjabodetabek. Perempuan yang bekerja di Jakarta ini mengaku memang selalu menggunakan kendaraan umum untuk menuju tempat kerjanya.

"Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat dengan adanya Transjabodetabek ini. Tapi seharusnya ada jalannya sendiri kayak jalur bus Transjakarta, agar enggak macet," ujarnya.

Transjabodetabek merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Pembentukan badan layanan usaha (BLU) angkutan umum perkotaan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di jalan raya Ibu Kota yang terus tumbuh pesat.

Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/24/083694414/dari-depok-kini-bisa-naik-transjabodetabek-ke-jakarta

Wilayah yang `Haram` Dimasuki Kendaraan di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Di persimpangan jalan yang cukup luas, biasanya terdapat markah berbentuk persegi berwarna kuning yang letaknya di ruas pertemuan antara persimpangan. Meskipun penting, masih sedikit pengguna jalan yang tahu fungsinya.

Kotak kuning yang dinamakan Yellow Box Junction (YBJ) ini adalah markah jalan yang bertujuan mencegah kepadatan lalu lintas di jalur dan berakibat pada tersendatnya arus kendaraan di jalur lain yang tidak padat.

Sebagaimana menurut laman TMC Polda Metro yang dilansir Kamis (30/7/2015), dengan YBJ, diharapkan kepadatan di persimpangan tidak terkunci, terutama saat jam-jam puncak kepadatan lalu lintas seperti jam pulang kerja.

Sebagaimana yang mahfum diketahui, banyak pengendara kendaraan bermotor tetap menerobos lampu merah saat antrean kendaraan di depannya belum terurai. Padahal, perilaku seperti itu justru akan memperparah kemacetan karena jalanan `terkunci`.

Jadi, meskipun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBJ harus berhenti jika ada kendaraan lain yang masih ada di dalam ruas YBJ. Kendaraan di belakang baru bisa lewat YBJ saat semua kendaraan di dalam YBJ sudah keluar.

YBJ ini merupakan markah yang bersifat global. Artinya, peraturan ini juga diterapkan di tempat-tempat lain. Di Indonesia, salah satu ruas jalan yang menggunakan YBJ adalah di persimpangan lampu merah depan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2282557/wilayah-yang-haram-dimasuki-kendaraan-di-jakarta

Asiknya Keliling Kota Naik Bus Tingkat Saat Jakarta Lengang

TEMPO.CO, Jakarta - Pada pekan liburan lebaran, kondisi lalu lintas Jakarta lengang, karena ditinggalkan sebagian penghuninya yang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri.

Jakarta yang biasanya macet dan berdebu pun menjelma menjadi kota yang terasa ramah bagi warganya. Kesempatan seperti ini biasanya tidak dilewatkan bagi masyarakat untuk menikmati kelengangan Jakarta sebelum cuti bersama berakhir hari ini, Selasa (21 Juli 2015).

Bus tingkat pun menjadi favorit warga untuk mengelilingi berbagai landmark kota Jakarta. Selain tidak dipungut biaya, bus-bus tersebut melewati jalan-jalan di koridor utama kota Jakarta seperti museum, Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hotel, dan pusat perbelanjaan.

Di setiap pos perhentian bis yang tersebar di beberapa titik, antrean warga antusias menunggu bus yang sudah beroperasi sejak Februari 2014 itu sudah terbentuk. Cukup panjang.

Termasuk rombongan keluarga Enjah dari Bandung. Dia mengaku puas bisa menikmati Jakarta dari lantai dua bus tanpa harus terhambat macet.

"Saya sama anak dan cucu ingin keliling kota Jakarta selagi enggak macet. Rasanya puas dan terbayar," ujar Enjah yang sebelumnya sudah mengunjungi Monas.

Kepuasan juga dirasakan Safitri yang mengaku bisa mengunjungi beberapa tempat dengan gratis menggunakan bus tingkat.

"Bisa pindah ke beberapa tempat tanpa dipungut biaya," kata Safitri, yang datang dari Depok bersama suami dan kedua anaknya.

"Sekarang liburan Lebaran jadi terasa murah apalagi Jakarta lagi lenggang jadi bisa nikmati Jakarta saat tidak macet," tambah Safitri yang baru pertama kali menggunakan bus tingkat.

Lima Armada

Sebanyak lima armada bus tingkat dengan kelir biru berkapasitas 60 dan 68 kursi itu dikerahkan selama libur lebaran dari pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.

"Kemarin puncak ramainya penumpang," ujar petugas bus tingkat, Anggi, yang menambahkan penumpang bus tingkat membludak selama libur Lebaran.

Bus tingkat juga menjadi alternatif hiburan warga. Salah satu pengunjung Monas, Kina dan anaknya memilih naik bus tingkat karena harus menunggu empat jam untuk naik ke puncak Monas.

"Daripada tunggu lama saya pikir mending jalan-jalan dulu naik bus tingkat, nanti bisa mampir ke Museum Nasional juga," ujar Kina.

"Akhirnya bisa naik bus tingkat, anak saya sudah dari dulu ajak naik ini terus," kata dia.

Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/090685367/asiknya-keliling-kota-naik-bus-tingkat-saat-jakarta-lengang

Imbas KAA, Pegawai Kantoran Terpaksa Jalan Kaki di Sudirman

TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan ruas jalan dalam rangka peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 22 April 2015. Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, penutupan ruas dilakukan mulai Jalan Sisingamangaraja. Arus kendaraan di perempatan lalu lintas CSW yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Trunojoyo.

Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.

Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.

Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.

Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman

KAA, Warga Jakarta: Haduh, Gimana Gue Berangkat Kerja?

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Lisa, 24 tahun, geleng-geleng kepala setelah membaca berita di media online, televisi, dan cetak mengenai peralihan arus lalu lintas dalam rangka pengamanan Peringatan ke-60 Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang akan dilakukan di Jakarta Convention Center, Senayan. "Haduh, gimana nanti gue berangkat kerja?" kata Eva yang berkantor di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, Minggu, 19 April 2015.

Eva khawatir perjalanan ke kantor akan tersendat karena polisi membuat beberapa skenario rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan protokol. Menurut wanita yang tinggal di Ciledug ini, setiap hari dia melewati JCC, tempat pelaksanaan peringatan KAA pada 22-23 April 2015, menuju Tosari. "Nanti mutar ke mana? Pasti orang pakai jalan alternatif. Jadi padat semua," katanya.

Pernyataan senada disampaikan Ryan Yoga, 25 tahun, yang bekerja di kawasan Kapten Tendean. Jalan itu juga menjadi jalur alternatif arus kendaraan dari Mampang menuju Rasuna Said. "Harus berangkat lebih pagi atau siap-siap lebih lama di dalam kendaraan," kata Ryan. "Belum lagi ada pembangunan jalan layang."

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Warsinem, mengatakan selain rekayasa lalu lintas, akan ada pengalihan jalan di mana tamu kenegaraan itu menginap.

Beberapa jalan protokol dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, jalur di sejumlah hotel yang menjadi tempat tamu KAA menginap, serta JCC, akan disterilkan atau dilakukan buka-tutup. "Di setiap persimpangan atau traffic light di jalan itu, kendaraan akan diberhentikan sejauh 20 meter dari traffic light," ujarnya, Sabtu, 18 April 2015.

Beberapa jalan dari atau ke JCC, Hotel Borobudur, Kuningan, Semanggi, dan Sudirman, juga akan diberlakukan buka-tutup. "Sifatnya situasional, kalau Semanggi padat, kami tutup," ujarnya.

Ada juga jalan yang akan ditutup yakni dari Gerbang Pemuda ke arah Hotel Mulia tidak dapat memutar di TVRI. "Akan dialihkan naik flyover atau melewati DPR," kata Warsinem.

Menurut dia, jika Jalan Gatot Subroto (Semanggi) tidak bergerak, kendaraan akan dialihkan ke arah Blok M dan melewati Jalan Asia Afrika. Kendaraan dari Cawang menuju Pancoran atau Semanggi, juga diimbau untuk melewati Jalan Otista.

Warsinem meminta masyarakat yang ke arah Semanggi, Senayan, SCBD, dan Gatot Subroto untuk melewati Casablanka. "Atau bisa berangkat lebih awal sebelum jam 06.00 atau lebih siang setelah jam 10.00," ujarnya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/19/078658928/KAA-Warga-Jakarta-Haduh-Gimana-Gue-Berangkat-Kerja

Banjir Jakarta Akibat Sistem Drainase dan Tata Ruang Buruk

Jakarta-Meskipun Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berkali-kali mengatakan, akibat banjir di Jakarta karena 12 pompa air di Waduk Pluit tak berfungsi terkena dampak pemutusan listrik oleh PLN, alasan itu tak dapat diterima oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga.

Dari hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pada pekan ini, Nirwono melihat penyebab utama bencana banjir melanda Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.

Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase.

Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibukota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.

"Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi, dan sebagainya itu," kata Nirwono, Minggu (15/2).

Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30 persen atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur, dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.

Berdasarkan penelitiannya, drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan sebesar 220 mm per hari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm per hari.

"Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter," ujarnya.

Khusus, untuk dikawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto, dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.

Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.

Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80 persen kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.

Ia mengatakan, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green Garden, Grogol, dan sebagainya sulit surut karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.

"Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah di kawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada di depan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan giant sea wall apalagi deep tunnel," tegasnya.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya. "Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga," jelasnya.

Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung serta sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.

"Drainase yang dipinggir jalan itu fungsinya untuk menampung air di permukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi, kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase," tuturnya.

Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix).

"Nantinya, perbaikan akan dilakukan dengan hotmix dan perombakan aspal dari dasar yang dirubah menggunakan betonisasi (recycling). Sehingga usianya bisa mencapai belasan atau puluhan tahun apabila tidak dilintasi kendaraan bernotase berat," paparnya.

sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/249363-banjir-jakarta-akibat-sistem-drainase-dan-tata-ruang-buruk.html

Dua Predikat Buruk Dunia Untuk Jakarta yang Amat Mengusik

TRIBUNNEWS.COM - Sepekan terakhir bukan waktu yang membanggakan bagi Jakarta. Mengapa? Majalah The Economist menobatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman. Adapun produsen minyak pelumas Castrol menempatkan Ibu Kota sebagai kota dengan lalu lintas terburuk di dunia.

Kacaunya jalanan di Jakarta jelas bukan cerita baru. Kemacetan terasa kian parah dari hari ke hari, membuat warga Ibu Kota juga makin frustrasi di jalanan.

Awal pekan ini, warga Jakarta dihebohkan aksi seorang pengendara mobil bernama Huibert A Wenas. Melalui sejumlah video yang diunggahnya sendiri di Youtube, terlihat bagaimana Wenas begitu jengkel dan marah kepada pengguna jalan lain di tengah kemacetan Jakarta.

Wenas dengan mobilnya, Suzuki Vitara putih yang diberi nama Ichiro, berkali-kali ”menindak” pengendara yang ia nilai berperilaku bodoh di jalan. Wenas antara lain berurusan dengan mobil yang melaju di bahu jalan tol, menyerobot lajur, serta metromini dan truk yang melawan arus.

Video-video Wenas ini menjadi topik pembicaraan hangat. Rabu (4/2) siang, Wenas bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan setelah dicari-cari polisi.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, apa yang dilakukan Wenas itu tak bisa dibenarkan secara hukum. ”Apa yang dilakukannya dapat menimbulkan pidana baru, dapat memicu terjadi pengeroyokan dan perkelahian,” katanya.

Wenas dikenai sanksi hukum, yakni diberi surat tilang. Ia juga membuat pernyataan minta maaf sekaligus janji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

”Dia ditilang, dikenai Pasal 279 Ayat 15 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan. Pasal ini mengenai larangan memodifikasi kendaraan yang dapat membahayakan pengguna jalan,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Risyapudin Nursin.

Wenas pun meminta maaf. ”Saya minta maaf kepada polisi karena melakukan hal yang kurang tepat dan merepotkan kepolisian. Saya juga mohon maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu. Saya berjanji tidak akan melakukan tindakan tersebut lagi,” tuturnya.

Lalu lintas terburuk

Kasus Wenas adalah cerminan kondisi jalanan Ibu Kota saat ini. Kemacetan parah terjadi di mana-mana, sementara pengendara terkesan seenaknya melanggar. Penegakan hukum lalu lintas bagaikan dilakukan setengah hati, sementara belum ada upaya sungguh-sungguh pemerintah mengatasi kemacetan.

Tak mengherankan jika Castrol Magnatec Stop-Start Index 2014 menempatkan Jakarta sebagai kota dengan lalu lintas terburuk berdasarkan jumlah berhenti-jalan (stop-start) setiap mobil dalam setahun.

Menurut indeks tersebut, setiap mobil di Jakarta rata-rata mengalami 33.240 kali proses berhenti-jalan per tahun karena terjebak kemacetan. Jika dibandingkan dengan kota lain, indeks berhenti-jalan di Jakarta menempati urutan pertama.

Indeks itu dihasilkan dari data navigasi pengguna perangkat navigasi global positioning system (GPS), TomTom, di seluruh dunia. Dengan sebuah algoritma khusus, jumlah berhenti-jalan setiap pengendara bisa dihitung. Indeks ini menilai kondisi lalu lintas di 78 kota utama di Asia, Australia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

Selain Jakarta, kota lain yang masuk lima besar terburuk adalah Istanbul, Turki, dengan 32.520 berhenti-jalan; Mexico City, Meksiko (30.840); Surabaya, Indonesia (29.880); dan St Petersburg, Rusia (29.040).

Meski mendapatkan angka berhenti-jalan terbanyak, Jakarta sebenarnya tak menempati posisi terburuk dalam hal lamanya pengemudi berhenti di jalan (idling time).

Dari sisi idling time, Jakarta mendapatkan angka 27,22 persen. Artinya, dalam setiap perjalanan, seorang pengemudi rata-rata menghabiskan 27,22 persen waktunya untuk berhenti.

Jakarta masih lebih baik dibandingkan dengan Moskwa (31,57 persen), Bangkok (36,07 persen), London (28,58 persen), dan New York (28,62). Penyusunan indeks itu memang terkait erat dengan upaya Castrol memasarkan produk minyak pelumas terbarunya. Namun, paling tidak, indeks itu menggambarkan betapa buruknya lalu lintas di dua kota terbesar Indonesia dibandingkan kota-kota utama lain di dunia.

Risyapudin mengakui bahwa kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya memang tak ideal lagi. Menurut dia, pertumbuhan kendaraan baru per tahun di Jakarta yang mencapai 11 persen tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang hanya 0,001 persen. Karena itu, Risyapudin tak terlalu terkejut kalau Jakarta saat ini termasuk kota dengan kondisi lalu lintas sangat buruk.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kondisi tersebut. Menurut dia, selama Jakarta tak memiliki sistem transportasi massal berbasis rel, kemacetan akan terus mendera kota ini.

”Memang iya (paling macet sedunia). Jepang saja yang punya (sistem transportasi berbasis rel) masih macet, apalagi Jakarta. Makanya sekarang sedang kami bangun,” kata Basuki, Rabu, di Balai Kota Jakarta.

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, hasil survei The Economist dan Castrol menjadi momentum untuk perubahan Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia yang memiliki permasalahan serupa agar bangkit menjadi lebih baik.

Jaringan transportasi bus cepat (BRT) di Jakarta yang biasa disebut transjakarta dan angkutan transportasi massal cepat (MRT), baik layang maupun bawah tanah yang dalam proses pembangunan, bisa menjadi pilar terbangunnya kembali penataan transportasi publik.

”Asalkan penataan itu memenuhi tiga syarat, yaitu, pertama, benahi dulu prasarananya, seperti jalan, trotoar, halte, parkir, serta kapasitas angkutnya. Kedua, benahi sarana bus dan kelembagaan pengelolaannya. Ketiga, jangan langsung menerapkan traffic demand management secara kaku selama sarana dan prasarana belum memadai,” ungkap Yayat.

Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/05/dua-predikat-buruk-dunia-untuk-jakarta-yang-amat-mengusik

Membantah logika Ahok sebut motor penyebab macet Jakarta

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak 17 Desember 2014 ini menjalani sosialisasi selama sebulan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, pemberlakuan larangan tersebut dilakukan karena sepeda motor dituding sebagai penyebab kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan, dalam teori kemacetan, motor adalah kendaraan yang paling banyak menggunaan ruas jalan. Bahkan motor lebih banyak menggunakan ruas jalan dibandingkan mobil dan bus.

"Mobil pribadi pakai lahan besar daripada bus. Jadi bus satu ngangkut orang seratus lebih, motor kalau seratus lebih dijejerin bisa 8-10 bus, kalau enggak salah. Ada teorinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).

Setelah sebulan memberlakukan larangan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemrov DKI berencana memperluas pelarangan sepeda motor melalui jalan protokol. Kini motor dilarang untuk melintasi Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, penerapan aturan ini tidak perlu melalui tahap uji coba. Sebab pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dianggap cukup sebagai publikasi. Sehingga jika ada motor yang melanggar aturan ini akan langsung dikenakan sanksi.

Anjing menggonggong kafilah berlalu, pepatah ini sangat cocok dengan kondisi Ahok saat ini. Meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, LSM, hingga anggota DPRD DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini bersikeras menjalankan larangan tersebut.

Terkait pernyataan Ahok yang mengatakan jumlah sepeda motor yang banyak sebagai penyebab kemacetan di ibukota, anggapan itu coba dipatahkan. Sebuah thread di forum Kaskus mencoba memberikan sanggahan terhadap ucapan mantan rekan Joko Widodo sewaktu memimpin Jakarta.

Dalam thread berjudul 'Pilih Mana Pembatasan Motor atau Mobil di Jakarta ?' dijabarkan perbandingan yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Penulis thread mempertanyakan, kenapa hanya sepeda motor yang dilarang di jalan protokol.

"Masalahnya adalah kok cuma motor doang yang dibatasin, kenapa mobil pribadi tidak dilakukan uji coba pembatasan, dan liat lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil."

"Harusnya dalam keilmuan apapun, uji hipotesis itu harus seimbang antara kedua belah pihak, dalam kasus ini adalah lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil pribadi dalam mengurangi kemacetan. Uji Hipotesis yang benar adalah menguji dengan rentang waktu pembatasan yang sama, yakni 1 bulan untuk motor, dan 1 bulan untuk mobil pribadi. Kali ini malah si Ahok jutsru langsung ngejudge bahwa motor-lah biang penyebab kemacetan, tanpa melakukan uji coba yang adil terlebih dahulu."

Dalam thread yang diunggah pada 19 Januari 2015 itu dipaparkan perbadingan antara sepeda motor, mobil dan bus. Dalam argumen tersebut disebut, 1 mobil sebanding dengan 2 sepeda motor.

"Space parkir mobil lebih besar 4 kali lipat dibanding motor. Jadi misal tempat parkir muat 100 mobil, itu bisa memuat 400 motor. Asumsi 1 mobil dinaiki 2 orang dan motor juga 2 orang, berarti perbandingannya adalah 200 : 800 orang. = 1 : 4. Intinya adalah berlakukan ketentuan 4 in 1 jangan cuma 3 in 1, karena dengan 4 in 1 lah space mobil bisa dipakai dengan lebih efektif."

Tidak hanya mengkritik, thread ini juga memberikan solusi yang dianggap mampu mengatasi kemacetan. Thread tersebut juga menuliskan dua solusi.

1. Lakukan TES pelarangan lewat juga kepada mobil pribadi.

2. Dibatasi beda dengan dilarang, jadi lebih baik dibatasi tapi tidak dilarang.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/membantah-logika-ahok-sebut-motor-penyebab-macet-jakarta.html

ITW: Larangan Motor di Jl Thamrin Sangat Diskriminatif

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan pergub itu, motor dilarang melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy‎, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.

"Kita ingin batalkan pergub ini‎. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.

"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.

Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.

Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif

6.000 Kendaraan Bertambah di Jakarta Setiap Hari

JAKARTA - Jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat di DKI Jakarta, setiap hari bertambah sekira 6.000 unit.

"Jumlah kendaraan baru 5.600 hingga 6.000 unit per hari. Hal itu berdasarkan data Samsat yang mengeluarkan STNK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/1/2015).

Untuk kendaraan roda empat, lanjut dia, per hari bertambah 1.600 unit, sedangkan kendaraan roda dua mencapai 4.000 hingga 4.500 unit.

"Bertumbuhnya kendaraan ini menjadi salah satu penyumbang kemacetan di Jakarta. Pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen, jadi tidak sebanding,” tuturnya.

Menurut dia, program three in one dan pelarangan sepeda motor di beberapa ruas jalan dapat meminimalisasi kemacetan. Diharapkan, pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar nanti juga bisa menyumbang berkurangnya kemacetan.

Informasi yang dihimpun, total kendaraan di Jakarta hingga Desember 2014 mencapai 17.523.967 unit. Perinciannnya, mobil pribadi 3.226.009, bus 362.066, mobil barang 673.661, sepeda motor 13.084.372, dan kendaraan khusus 137.859 unit.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/01/09/15/1090119/setiap-hari-ada-6-000-unit-kendaraan-baru-di-jakarta

Atasi Macet, DKI Tambah Ruas Jalan

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana menambah ruas jalan di Ibu Kota. Kebijakan ini sebagai solusi menekan angka kemacetan yang semakin parah.

Kebijakan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago kemarin. Ahok menuturkan, dalam pertemuan itu Andrinof meminta dia segera melakukan proses pembayaran utang kepada masyarakat dalam bentuk menambah ruas jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap mengganggu aktivitas.

”Ya kita tambah pembangunan jalan layang, underpass , menambah rasio jalan, termasuk jalan inspeksi sungai,” kata Ahok di Kantor KementerianPPN/ Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Ahok, berdasarkan hasil pertemuan dengan Andrinof, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun flyover dan underpass.

Misalnya untuk penambahan rute busway koridor XIII (Ciledug-Blok M) yang akan dilanjutkan hingga Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kementerian PU-Pera membangun jalan tembusan atau underpass dari Kuningan ke Jalan Kapten Tendean. ”Intinya tahun ini kami akan menambah rasio jalan, khususnya 15 koridor busway dan jalan inspeksi,” katanya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Namun, dia berharap Ahok juga tidak lupa membayar utang kepada warga Jakarta. ”Saya ingatkan tetap bayar utang yakni menambah jalan umum. Bentuknya bisa underpass atau flyover,” katanya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, tahun ini pihaknya hanya akan mengerjakan penambahan ruas jalan layang busway koridor XIII (Ciledug- Blok M). Sementara pembangunan underpass dan flyover difokuskan pada pembebasan lahannya terlebih dahulu di antaranya Pulogebang, Permata Hijau, dan Kuningan.

”Rawa Jati hingga Pasar Minggu juga akan dibuat jalan tembus. Kami fokus pembebasan lahan terlebih dahulu seperti jalan inspeksi, termasuk enam jalan tol dalam kota yang dibangun pemerintah pusat,” paparnya. Pembangunan fisik busway koridor XIII mulai dilakukan April mendatang. Saat ini masih dilakukan rancang desain hingga tiga bulan mendatang. Proses lelang telah selesai.

Hanya, pembangunan tidak dapat langsung dilakukan karena pemenang tender harus merancang desain terlebih dahulu. Pembangunan fisik busway dibagi menjadi delapan paket pengerjaan. Di sepanjang koridor ini terdapat 12 halte dengan anggaran Rp2,5 triliun. Rinciannya Rp200 miliar untuk biaya konsultan perencanaan, desain awal, dan konsultan manajemen. Pembangunan fisik Rp2,3 triliun.

Biaya pembangunan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears ). Busway dengan model jalan layang ini ditargetkan beroperasi 2016. Jalan layang yang dibangun memiliki panjang 9,4 kilometer yang terbentang dari Ciledug hingga Jalan Kapten Tendean, lebar 9 meter, dan tinggi sekitar 12-20 meter. Di bagian lain, Pemkot Jakarta Pusat mempercepat pembangunan jalan inspeksi.

Pembangunan jalan alternatif dinilai bisa mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, beberapa jalan inspeksi yang belum dapat ditembus yakni pinggir Kali Ciliwung dari Tugu Tani ke Jalan Raden Saleh. Kemudian pinggir Kanal Banjir Kanal Barat (KBB) dari Roxy hingga Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang.

Menurutnya, jalan inspeksi terbukti bisa menjadi alternatif bagi sebagian pengendara. Ini terlihat dari pengoperasian jalan inspeksi di Kemayoran yang bisa tembus ke Jalan Raya Sunter. ”Kemudian jalan dari Sunter menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” tuturnya. Mangaramengatakan, pihaknya sudah menginventarisasi masalah di lapangan salah satunyakesediaanwargapindah.

Masalah selanjutnya adalah pencahayaan setelah dilakukan pembebasan. Jika pencahayaan tidak maksimal, setelah dibebaskan lahan akan ditinggali lagi. Kemudian koordinasi dengan instansi terkait. ”Saat ini pengerjaan jalan sepanjang Roxy-Tanah Abang sudah selesai. Sisi sebelah kanan juga akan dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.

Untuk kawasan Tugu Tani hingga Jalan Raden Saleh, masalah yang cukup menyulitkan adalah pembebasan tempat ibadah karena urusan administrasinya harus sampai ke Kementerian Agama. ”Selain masjid, kendala di kawasan tersebut masih ada pom bensin dan hotel,” ujarnya.

Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Muslim mengatakan, untuk mengurai kemacetan dalam tiga bulan ini, pihaknya melakukan sterilisasi di Roxy dan Tanah Abang. Dua kawasan tersebut menjadi lokasi parkir liar terbanyak. ”Termasuk angkot ngetem ,” ujarnya. Dia menambahkan, maraknya parkir liar karena kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian sehingga untuk penataan pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu dukungan dari kelurahan dan kecamatan setempat.

Sumber : http://www.koran-sindo.com/read/947169/149/atasi-macet-dki-tambah-ruas-jalan-1420603519

"Yang Bikin Macet Bukan Motor Tapi Mobil, Lihat Tuh Alpard"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak memperluas area pelarangan sepeda motor diprotes oleh warga pengguna kendaraan roda dua itu. Mereka menegaskan bahwa penyebab kemacetan di Jakarta bukan karena sepeda motor, melainkan mobil.

"Yang bikin macet itu kan bukan motor, melainkan mobil. Lihat tuh Alphard, segede-gede gitu isinya cuma satu orang. Jadi, gimana ceritanya motor yang dibilang bikin macet," ujar salah seorang pengguna motor, Henri (41), Selasa (6/1/2015).

Pengendara motor yang lain, Andry (32), menilai, apabila Pemprov DKI ingin memperluas area pelarangan sepeda motor, hal yang sama seharusnya berlaku juga untuk peraturan berpenumpang minimal tiga orang (three in one) pada kendaran roda empat.

"Kalau perlu, three in one-nya 24 jam. Jadi, enggak diskriminatif. Jadi, yang harus naik angkutan umum enggak cuma yang pakai motor, tapi juga yang pakai mobil," ujar warga Ciganjur, Jakarta Selatan, itu.

Pelarangan sepeda motor yang saat ini dilakukan di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat rencananya akan diperluas ke wilayah lain. Perluasan jalur itu akan dilakukan pada uji coba tahap II hingga IV.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Restu Mulya Budianto mengatakan, jalan-jalan yang akan dikenai peraturan pelarangan sepeda motor di antaranya adalah Jalan Industri, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Bungur Selatan, Jalan Otista, Jalan Minangkabau, Jalan Dr Soepomo, Jalan Sahardjo, dan Jalan Jenderal Sudirman.

Menurut Restu, perluasan peraturan tersebut dilatarbelakangi penerapan peraturan yang sama di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang dinilai sukses menekan kemacetan di jalan. Namun, kata dia, perluasan baru akan diberlakukan setelah evaluasi pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Evaluasi rencananya akan dilakukan satu bulan setelah program terlaksana, tepatnya pada 17 Januari mendatang.

Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2015/01/06/yang-bikin-macet-bukan-motor-tapi-mobil-lihat-tuh-alpard

Sepeda Motor Sudah Tak Bisa Lewat MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan kawasan pelarangan sepeda motor mulai berlaku pada Rabu (17/12/2014). Sepeda motor tak akan bisa lagi melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta Pusat, tepatnya dari Bundaran HI hingga kawasan Istana Negara.

Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.

Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.

"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.

Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.

Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.

"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.

Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.

Three in one tetap berlaku

Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.

"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.

Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.

Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.

Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.

Tak ada tilang

Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.

"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.

Jalan alternatif

Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:

Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).

Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).

Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:

Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)

Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.

Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.

Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)

Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.

Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat

'Yang buat macet Jakarta itu mobil bukan motor

Merdeka.com - Suara penolakan terkait kebijakan motor dilarang lewat HI terus bergulir. Fraksi PPP di DPRD DKI menilai motor bukanlah biang kemacetan di Jakarta.

"Yang menyebabkan macet itukan mobil bukan motor?" kata Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/11).

Dia menilai pengendara motor memiliki kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari pembayaran pajak. Karena itulah, katanya, kebijakan ini tak mempunyai alasan yang cukup jelas.

Menurutnya, kebijakan itu hanyalah dalih Ahok karena belum mampu menangani kemacetan di Jakarta secara maksimal. Dia menyarankan, alangkah lebih baik bila Ahok fokus melakukan peremajaan angkutan umum dan percepat penerapan electronic road pricing (ERP).

"Saya setuju dengan penataan transportasi. Soalnya penerapan pembatasan kendaraan roda dua perlu ada solusi dan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemprov DKI," tegas Maman.

Sebelumnya, Ahok mengetahui salah satu dampak dari penerapan pembatasan motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, adalah muncul parkir liar. Tapi dia memutuskan untuk 'menutup mata' atas dampak tersebut.

Ahok menegaskan, kebijakan ini akan tetap jalan pada 17 Desember nanti.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/yang-buat-macet-jakarta-itu-mobil-bukan-motor.html

Tawaran Aplikasi Menembus Macet Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkali-kali pemerintah mencari solusi mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, langkah itu kalah cepat dengan dinamika masalah di lapangan. Kali ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mengurai masalah itu dengan pendekatan teknologi informasi.

September lalu, Pemprov DKI resmi menjalin kerja sama dengan Waze, aplikasi navigasi berbasis global positioning system (GPS). Aplikasi ini bisa diunduh gratis dan difungsikan di ponsel pintar dan perangkat digital lain. Target kerja sama dengan Waze adalah memudahkan warga mengurai macet dengan cara berbagi informasi.

Dalam kerja sama ini, Pemprov DKI akan menyuplai informasi yang dibutuhkan warga kepada Waze.

Selasa (11/11) pagi, dua utusan Waze, yaitu Paige Fitzgerald dan Fej Shmuelevitz, menemui Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama tersebut.

Basuki yakin kerja sama ini sangat menguntungkan. Menurut dia, DKI tak lagi perlu membangun intelligent traffic system (ITS) dengan anggaran triliunan rupiah. Sebelumnya, ITS ini dirancang terdiri dari tiga subsistem, yakni BTS (bus tracking system), ATCS (area tracking control system), dan TIS (traffic information system). Sistem itu diperlukan untuk mengontrol perjalanan transjakarta lewat satelit.

Namun, semua itu, kata Basuki, sudah tersedia pada aplikasi Waze. DKI pun dapat menghemat dana kerja sama dengan Waze ini ditawarkan cuma-cuma.

Shmuelevitz, Wakil Presiden Komunitas dan Operasi Waze, mengatakan, kerja sama ini menggabungkan informasi dari pemerintah dan pengguna Waze. Semua hal yang terjadi di jalan, mulai dari kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi polisi tersedia di layanan Waze.

Dengan semua informasi itu, pengendara di Jakarta menjadi lebih mudah memetakan jalan yang akan ditempuh. Sebaliknya, dengan semua informasi yang terjadi di jalan dilaporkan para pengguna secara real time, pemerintah pun dapat merespons pada saat itu juga jika diperlukan.

Nantinya, informasi dari pengguna Waze ditambah data pemerintah akan diolah dan kembali diinformasikan ke warga yang membutuhkan. Jika kerja sama ini direalisasikan pada 2015, Jakarta akan menjadi kota ke-10 di dunia yang menjalin kerja sama dengan Waze.

Faqih, pengguna ponsel pintar di Jakarta, berharap kerja sama ini bermanfaat bagi warga. Dia sudah mengenal aplikasi Waze sebelumnya, tetapi dia lebih senang menggunakan aplikasi Google Maps. Menurut dia, selain proses pengoperasiannya lamban, Waze memberikan terlalu banyak informasi yang tidak ia butuhkan.

”Saya hanya butuh informasi jalan mana yang macet dan jalan mana yang lancar. Layanan itu ada di Google Maps,” kata Faqih, yang menyatakan tampilan visual aplikasi Waze lebih menarik daripada Google Maps.

Kevin Roose, dalam artikelnya berjudul ”Did Google Just Buy a Dangerous Driving App?” di laman nymag.com, 14 Juni 2013, mengulas aplikasi Waze justru berisiko membuat pengemudi berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.

Menurut dia, fitur-fitur yang tersedia di Waze menyita perhatian dan membuat pengemudi ketagihan. Hal inilah yang membahayakan jika pengemudi terus-menerus berinteraksi dalam aplikasi itu ketika berkendara.

Tak ada yang gratis

Ruby Alamsyah, praktisi forensik digital, mengatakan, Waze menawarkan crowdsource (informasi dari sesama pengguna aplikasi) yang interaktif. Tidak banyak aplikasi navigasi yang memiliki fitur seperti ini.

Meskipun demikian, Ruby mengingatkan, Pemprov DKI terkesan terlalu memberi angin kepada pengelola Waze. Mereka akan menikmati crowdsource yang kaya informasi, baik dari warga maupun dari pemerintah.

Meski saat ini kerja sama itu ditawarkan gratis ke Pemprov DKI, bukan tidak mungkin informasi itu nantinya akan dimonetisasi oleh Waze. Sejarah mencatat, monetisasi crowdsource inilah yang telah membesarkan media sosial dunia, seperti Facebook dan Twitter.

Ruby berpendapat, aplikasi serupa dapat dikembangkan tenaga ahli Indonesia sehingga aplikasi yang dibesarkan di dalam negeri itu dapat dinikmati kekayaan informasinya secara mandiri.

Ruby mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tidak buru-buru menerima tawaran pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, untuk menggunakan situs gratis internet.org beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi sadar tidak ada makan siang yang gratis.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/17/15113521/Tawaran.Aplikasi.Menembus.Macet.Jakarta

Tengah Malam, Jakarta Macet Gara-gara Antrean BBM

Metrotvnews.com, Jakarta: Jelang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dimulai pada Selasa 18 November 2014, pukul 00:00 WIB dini hari membuat masyarakat gusar. Terutama bagi pengendara mobil dan sepeda motor.

Sebagain besar mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan harga BBM yang belum naik. Seperti pada SPBU di Jalan Kemanggisan Utama, Jakarta Barat. Mobil dan sepeda motor berjejer rapi di SPBU itu, bahkan antrian tumpah sampai ke badan jalan.

Alhasil, kemacetan di jalan tersebut semakin parah, para pengendara dari arah Kebon Jeruk menuju Slipi terhambat akibat antrian mobil dan motor yang menumpuk di SPBU.

Rahman, 31, warga asal Tanah Abang mengaku rela mengantri untuk mendapatkan BBM yang akan naik Rp 2000.

"Gak masalah ngantri, daripada besok udah naik harganya," ujarnya saat berbincang dengan Metrotvnews.com di lokasi, Senin (17/11/2014).

Rahman mengaku sudah mengantri 30 menit, namun dirinya terpaksa rela mengantri sebab, pria yang bekerja di daerah Meruya itu mengandalkan sepeda motornya untuk berangkat kerja.

"Saya kerja tiap hari pakai motor, ya dipenuh-penuhi malam ini," tandasnya.

Seperti diketahui, SPBU di jalan kemanggisan utama ini memilki 8 station pengisian BBM. Seluruhnya beroperasi dan terus dipenuhi pengandara mobil serta motor . Tampak para karyawan pom bensin sibuk melayani pelanggan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/18/319966/tengah-malam-jakarta-macet-gara-gara-antrean-bbm

Atasi Kemacetan, Pemprov DKI Gandeng Aplikasi Waze

INILAHCOM, Jakarta - Kemacetan seolah menjadi persoalan yang tak kunjung usai di Ibu Kota Jakarta. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya dengan menggandeng Waze, sebuah layanan navigasi berbasis pengguna besutan Google.

Secara teknis, bentuk kerjasama ini berupa pertukaran data antar kedua pihak. Informasi terkait kondisi lalu lintas seperti penutupan jalan, kemacetan, kecelakaan, pengalihan arus jalan dan informasi lalu lintas lainnya, dapat diketahui masyarakat melalui aplikasi Waze yang dapat diunduh melalui smartphone atau tablet.

Tujuan utamanya adalah untuk memberitahu kepada pengguna jalan mengenai kepadatan jalan raya sehingga mereka bisa memilih jalan alternatif lain agar kondisi lalu lintas tidak semakin padat.

"Kerjasama ini terkait dengan transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponnya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar.

"Misalnya Dishub punya data kecepatan lalu lintas di setiap ruas jalan, data itu akan kami berikan ke Waze, kemudian masyarakat yang menggunakan aplikasi akan tahu mana saja jalan-jalan yang lancar dan macet," lanjutnya.

Sementara itu, Connected Citizen Program Manager Google Waze, Paige Fitzgerald, ‎mengatakan bahwa dengan kerjasama ini pihak akan membantu Jakarta menjadi 'smart city' atau 'kota pintar' dalam bidang lalu lintas.

"Jakarta menjadi salah satu dari 10 kota yang menjadi sasaran program 'smart city' dalam bidang arus lalu lintas," ujar Fitzgerald usai bertemu dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, baru-baru ini.

Selain Jakarta, Waze telah menjalin kerjasama serupa dengan sembilan kota besar di dunia lainnya, yakni Rio de Janeiro (Brasil), Barcelona (Spanyol), Tel Aviv (Israel), San Jose (Kosta Rika), Boston (AS), Los Angeles (AS), New York (AS), Utah (AS), dan Florida (AS).

Seperti diketahui, Waze adalah sebuah piranti lunak navigasi gratis untuk smartphone dan tablet yang memiliki GPS. Waze bisa diunduh dari negara manapun di dunia termasuk Indonesia, namun peta dasar untuk Indonesia belum tersedia sehingga kontribusi pengguna sangat diutamakan.

Berbeda dengan piranti lunak navigasi umumnya, Waze memberikan informasi dan peta berdasarkan masukan komunitas pemakainya.

Informasi mengenai kecelakaan, kemacetan jalan, keadaan lalu lintas, berdasarkan kondisi nyata yang dilaporkan para penggunanya. Pengguna Waze juga bisa melakukan pemutakhiran peta, pemberian nomor rumah atau bangunan, penandaan lokasi secara pribadi dan langsung.

Waze juga mempunyai fasilitas ngobrol atau chatting. Ini memberikan poin untuk setiap kegiatan yang dilakukan seperti menjelajah, memutakhirkan peta, dan peristiwa khusus lainnya.

Sumber : http://teknologi.inilah.com/read/detail/2153445/atasi-kemacetan-pemprov-dki-gandeng-aplikasi-waze

Sesudah Puluhan Tahun Warga Ciracas Terbiasa Buang Sampah di Lokasi Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampah menjadi masalah besar kebersihan di DKI Jakarta, tak terkecuali di Jalan H Jum RT 09/01, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk sekian lama, warga terbiasa membuang sampah di sebuah lahan kosong milik warga. Upaya pembenahan pun tak semudah kata-kata.

Di lokasi itu, tumpukan sampah menggunung di Sungai Cipinang. Di atas lahan seluas 1.000 meter persegi itu terlihat aneka sampah, mulai dari plastik bekas pakai, popok, botol minuman, hingga batang pohon. "Ini sudah puluhan tahun," ujar NM, warga setempat kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2014).

Ketinggian gunungan sampah itu sudah mencapai 10 meter. Salah injak di sana, bisa seketika hilang keseimbangan berdiri. Lahan di tempat tumpukan sampah yang dikira tanah, bisa jadi hanya perkakas plastik yang langsung kempis ketika diinjak.

Aroma tak sedap pun menguar di areal tersebut. Menurut NM, lokasi ini merupakan tanah warga yang pemiliknya mengizinkan warga membuang sampah di sana. Bentuk sampah yang menggunung, menurut NM adalah kemauan sang pemilik lahan. Tujuannya, mencegah sampah jatuh ke kali. Namun, setiap kali hujan turun, tak ayal sampah tetap saja terbawa air hujan.

Sampah yang sedikit demi sedikit terbawa ke sungai itu pun tak pelak membuat kali berwarna pekat. Endapan pun semakin tinggi, terlihat dengan lumpur yang membayang di permukaan air.

Warga lain, MR, mengatakan tumpukan sampah dan bau yang ada sudah tak lagi jadi gangguan bagi warga. Menurut dia, sampah di kawasan itu juga sudah berubah jadi tanah. "Itu kan tanah sampah ditumpuk tanah lagi. Sampah lagi, sampahnya numpuk jadi tanah sampai tinggi. Saya biasa aja enggak keganggu," ujar dia.

Namun, kata MR, sekarang banyak warga yang langsung membuang sampah di kali. "Soalnya kalau buang di sini lagi, didenda Rp 500.000 sama RW," ucap dia. Saat perbincangan ini terjadi, Kompas.com melihat seorang warga mendekati kali dan melemparkan plastik yang semula dia bawa ke sungai.

Pembenahan dan denda

Sementara itu, Ketua RW 01, Juli Karyadi mengatakan, tanah tempat onggokan sampah tersebut berada merupakan tebing yang tertutup dengan sampah. Lahan itu, kata dia, adalah atas nama 6 orang yang masih satu keluarga. "Saya dengar sih sudah mau dijual. Katanya nanti di area ini mau dibangun rumah," kata Juli.

Menurut Juli, sebelum dia menjadi Ketua RW pada dua tahun lalu, sampah di lahan itu tak termasuk sampah yang diangkut oleh Dinas Kebersihan. Dia membenarkan, selama puluhan tahun onggokan sampah berada di sana. Begitu menjadi Ketua RW, Juli meminta ada pengangkutan sampah secara rutin, yang itu pun tak langsung dilayani Dinas Kebersihan.

Areal itu, lanjut Juli, semula juga tak ditutup seng sehingga terlihat jelas dari Jalan H Jum yang lokasinya jauh di atas lahan ini. Ujung tumpukan sampah pun dulu terlihat rata dengan jalan warga. Juli mengaku di masa kepengurusannya lahan itu ditutup seng sehingga tak lagi terlihat dari jalan.

"Memang sudah puluhan tahun diizinkan buang sampah sama pemilik. Ya, warga pada buang di tanah ini sampai akhirnya itu sampah ngalir ke kali. Kalinya mampet dan rumah warga yang di bawah imbasnya kena banjir," tutur Juli.

Sejak menjabat itulah Juli mulai membenahi kebiasaan warga soal sampah ini dengan memindahkan tempat pembuangan sampah. Di satu lahan kosong berjarak sekitar 500 meter dari tempat gunungan sampah itu berada, Juli membuat tempat penampungan sementara.

Sebanyak 12 RT diwajibkan membuang sampah di tempat baru yang berlokasi tepat di belakang kantor Sekretariat RW 01. Bila masih ada warga yang membuang sampah di kali atau lokasi gunungan sampah lama, ia akan mengenakan denda Rp 500.000 untuk efek terapi kejut.

Keberadaan lokasi penampungan sampah baru tak membuat semua masalah teratasi. Juli mengatakan pernah suatu ketika sampah di lokasi baru tak terangkut selama hampir dua pekan. Berkali-kali telepon ke Dinas Kebersihan mendapat beragam alasan, termasuk ketiadaan mobil pengangkut sampah.

"Sekarang dua hari sekali minta angkut. Saya harap warga jangan sampai buang sampah ke kali yang nantinya malah ke hilir. Kasihan yang kena banjir yang bawah," ujar Juli. "Kalau ada warga ketangkep buang sampah di kali atau tempat lama, kena tipiring sesuai aturan Perda."

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/05/08073011/Sesudah.Puluhan.Tahun.Warga.Ciracas.Terbiasa.Buang.Sampah.di.Lokasi.Ini.