Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek angkutan sungai (Waterway) yang digagas Pemprov DKI Jakarta sia-sia. Pasalnya, hingga saat ini alat transportasi air yang bertujuan mengurangi beban di jalan tidak beroperasi secara maksimal.
Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengungkapkan, proyek Waterway yang menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara itu seperti dibuat setengah hati tanpa perencanaan yang matang. Padahal kata dia, transportasi air sangat membantu mengurangi kemacetan Jakarta.
"Waterway yang diresmikan di Muara Angkeh enggak jelas," kata Nirwono kepada Metrotvnews.com, Minggu (30/8/2015).
Bahkan menurut koordinator Gerakan Indonesia Menghijau ini, proyek Waterway merupakan bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan alat transportasi alternatif yang mapan. "Waterway bisa dibilang gagal lah," tegas dia.
Seperti diketahui, proyek Waterway diresmikan pada masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 12 Februari 2013. Waterway mulanya diprioritaskan untuk penghuni rusunawa Marunda yang mengalami kesulitan akses trasnportasi menuju Muara Baru.
Waterway ini baru memiliki dua unit kapal khusus berkapasitas 24 penumpang dengan kecepatan 20 knot perjam, jarak Marunda-Muara Baru sepanjang 11 mil atau 17,7 kilometer bisa ditempuh selama 30 menit.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/30/163904/proyek-waterway-jakarta-bentuk-kegagalan-pemprov-dki
Tampilkan postingan dengan label nirwono. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nirwono. Tampilkan semua postingan
Senin, 31 Agustus 2015
Senin, 16 Februari 2015
Banjir Jakarta Akibat Sistem Drainase dan Tata Ruang Buruk
Jakarta-Meskipun Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berkali-kali mengatakan, akibat banjir di Jakarta karena 12 pompa air di Waduk Pluit tak berfungsi terkena dampak pemutusan listrik oleh PLN, alasan itu tak dapat diterima oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga.
Dari hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pada pekan ini, Nirwono melihat penyebab utama bencana banjir melanda Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.
Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase.
Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibukota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.
"Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi, dan sebagainya itu," kata Nirwono, Minggu (15/2).
Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30 persen atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur, dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.
Berdasarkan penelitiannya, drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan sebesar 220 mm per hari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm per hari.
"Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter," ujarnya.
Khusus, untuk dikawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto, dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.
Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.
Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80 persen kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.
Ia mengatakan, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green Garden, Grogol, dan sebagainya sulit surut karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.
"Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah di kawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada di depan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan giant sea wall apalagi deep tunnel," tegasnya.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya. "Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga," jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung serta sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.
"Drainase yang dipinggir jalan itu fungsinya untuk menampung air di permukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi, kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase," tuturnya.
Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix).
"Nantinya, perbaikan akan dilakukan dengan hotmix dan perombakan aspal dari dasar yang dirubah menggunakan betonisasi (recycling). Sehingga usianya bisa mencapai belasan atau puluhan tahun apabila tidak dilintasi kendaraan bernotase berat," paparnya.
sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/249363-banjir-jakarta-akibat-sistem-drainase-dan-tata-ruang-buruk.html
Dari hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pada pekan ini, Nirwono melihat penyebab utama bencana banjir melanda Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.
Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase.
Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibukota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.
"Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi, dan sebagainya itu," kata Nirwono, Minggu (15/2).
Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30 persen atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur, dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.
Berdasarkan penelitiannya, drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan sebesar 220 mm per hari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm per hari.
"Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter," ujarnya.
Khusus, untuk dikawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto, dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.
Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.
Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80 persen kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.
Ia mengatakan, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green Garden, Grogol, dan sebagainya sulit surut karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.
"Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah di kawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada di depan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan giant sea wall apalagi deep tunnel," tegasnya.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya. "Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga," jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung serta sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.
"Drainase yang dipinggir jalan itu fungsinya untuk menampung air di permukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi, kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase," tuturnya.
Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix).
"Nantinya, perbaikan akan dilakukan dengan hotmix dan perombakan aspal dari dasar yang dirubah menggunakan betonisasi (recycling). Sehingga usianya bisa mencapai belasan atau puluhan tahun apabila tidak dilintasi kendaraan bernotase berat," paparnya.
sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/249363-banjir-jakarta-akibat-sistem-drainase-dan-tata-ruang-buruk.html
Selasa, 24 Juni 2014
Pengamat: Jakarta Itu Kota Metropolitan, Bukan Kampung Raksasa
JAKARTA - Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menilai, permasalahan darurat yang dialami Jakarta seperti banjir adn macet belum diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Tagline HUT DKI tahun ini kan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Tapi saya lihat sekarang ibu kota itu Jakarta Setengah Baru," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 22 Juni 2014 malam.
Pasalnya masih banyak yang harus dikerjakan oleh Pemprov DKI untuk mendapatkan progress yang terlihat oleh masyarakat.
"Ada program yang terealisasi ada pula yang masih jadi PR buat gubernur sekarang dan bawahannya," tukasnya.
Menurut Joga yang dapat diapresiasi adalah penggunaan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kampung Deret, Waduk Ria-Rio, Waduk Pluit, dan Seleksi dan Promosi Terbuka (SPT) atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan.
Sementara itu yang masih terus menjadi perhatian ialah yang tiap tahun dan terus-menerus dilontarkan ialah Banjir dan Macet setelah itu Normalisasi Kali dan Situ, Penataan Kampung Kumuh, Penataan PKL.
"Jakarta itu kota metropolitan, bukan kampung raksasa, masih banyak PR kedepan. Saya berharap 2017 harus ada perubahan signifikan. Karena kalau gitu-gitu aja nanti saya ketemu anda ngomonginnya terus banjir dan macet," tukasnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/876133/31/pengamat-jakarta-itu-kota-metropolitan-bukan-kampung-raksasa
"Tagline HUT DKI tahun ini kan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Tapi saya lihat sekarang ibu kota itu Jakarta Setengah Baru," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 22 Juni 2014 malam.
Pasalnya masih banyak yang harus dikerjakan oleh Pemprov DKI untuk mendapatkan progress yang terlihat oleh masyarakat.
"Ada program yang terealisasi ada pula yang masih jadi PR buat gubernur sekarang dan bawahannya," tukasnya.
Menurut Joga yang dapat diapresiasi adalah penggunaan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kampung Deret, Waduk Ria-Rio, Waduk Pluit, dan Seleksi dan Promosi Terbuka (SPT) atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan.
Sementara itu yang masih terus menjadi perhatian ialah yang tiap tahun dan terus-menerus dilontarkan ialah Banjir dan Macet setelah itu Normalisasi Kali dan Situ, Penataan Kampung Kumuh, Penataan PKL.
"Jakarta itu kota metropolitan, bukan kampung raksasa, masih banyak PR kedepan. Saya berharap 2017 harus ada perubahan signifikan. Karena kalau gitu-gitu aja nanti saya ketemu anda ngomonginnya terus banjir dan macet," tukasnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/876133/31/pengamat-jakarta-itu-kota-metropolitan-bukan-kampung-raksasa
Jumat, 28 Februari 2014
Ada indikasi korupsi di pengelolaan sampah TPST Bantargebang
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki jumlah warga sekitar 20 hingga 30 juta. Selain kemacetan, maka produksi sampah yang dihasilkan warga akan bertambah.
Berdasarkan dokumen yang didapatkan merdeka.com, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan PT Gondang Tua Jaya untuk pengelolaan sampah. Di mana mereka akan mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Kerja sama akan berlangsung selama lima belas tahun. Dimulai pada 5 Desember 2008 dan akan berakhir akan selesai pada 5 Desember 2023.
Pada Perjanjian Tambahan (Addendum) pertama pasal 16 ayat tiga mengatakan, jika jumlah sampah tidak mencapai jumlah yang disepakati, maka pihak pertama (Pemprov DKI Jakarta) tetap wajib membayar Tipping Fee kepada pihak kedua (PT Gondang Tua Jaya).
Lalu pada Addendum kedua menjelaskan, pada tahun 2013 setiap harinya TPST Bantargebang hanya menerima 3.000 ton perharinya dengan harga Rp 114.307/ton. Sehingga pada tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta harus merogok kocek Rp 342.921.000. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga sampah menjadi Rp 123.452/ton, namun jumlah samaph tidak berubah. Sehingga sehari harus membayar Rp 370.356.000.
Mengenai laporan, dalam pasal empat ayat dua mengatur, PT Gondang Tua Jaya diwajibkan melaporkan secara bulanan, triwulanan (tiga bulanan) dan persemester (enam bulan). Tidak hanya kinerja, tetapi laporan keuangan harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menduga adanya indikasi korupsi dalam pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Pasalnya volume penduduk semakin bertambah, maka produksi sampah akan mengiringi. Tapi pada kenyataannya berbeda.
Nirwono menambahkan, seharusnya Inspektorat DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap kontrak PKS pengelolaan Bantargebang. "Ada yang harus dilakukan, inspektorat untuk mengecek kontrak tersebut. Adakah kecurangan atau tidak. Karena bisa saja ditemukan indikasi korupsi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/2).
Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas tidak dapat dihubungi ketika ingin dimintai konfirmasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ada-indikasi-korupsi-di-pengelolaan-sampah-tpst-bantargebang.html
Berdasarkan dokumen yang didapatkan merdeka.com, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan PT Gondang Tua Jaya untuk pengelolaan sampah. Di mana mereka akan mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Kerja sama akan berlangsung selama lima belas tahun. Dimulai pada 5 Desember 2008 dan akan berakhir akan selesai pada 5 Desember 2023.
Pada Perjanjian Tambahan (Addendum) pertama pasal 16 ayat tiga mengatakan, jika jumlah sampah tidak mencapai jumlah yang disepakati, maka pihak pertama (Pemprov DKI Jakarta) tetap wajib membayar Tipping Fee kepada pihak kedua (PT Gondang Tua Jaya).
Lalu pada Addendum kedua menjelaskan, pada tahun 2013 setiap harinya TPST Bantargebang hanya menerima 3.000 ton perharinya dengan harga Rp 114.307/ton. Sehingga pada tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta harus merogok kocek Rp 342.921.000. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga sampah menjadi Rp 123.452/ton, namun jumlah samaph tidak berubah. Sehingga sehari harus membayar Rp 370.356.000.
Mengenai laporan, dalam pasal empat ayat dua mengatur, PT Gondang Tua Jaya diwajibkan melaporkan secara bulanan, triwulanan (tiga bulanan) dan persemester (enam bulan). Tidak hanya kinerja, tetapi laporan keuangan harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menduga adanya indikasi korupsi dalam pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Pasalnya volume penduduk semakin bertambah, maka produksi sampah akan mengiringi. Tapi pada kenyataannya berbeda.
Nirwono menambahkan, seharusnya Inspektorat DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap kontrak PKS pengelolaan Bantargebang. "Ada yang harus dilakukan, inspektorat untuk mengecek kontrak tersebut. Adakah kecurangan atau tidak. Karena bisa saja ditemukan indikasi korupsi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/2).
Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas tidak dapat dihubungi ketika ingin dimintai konfirmasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ada-indikasi-korupsi-di-pengelolaan-sampah-tpst-bantargebang.html
Selasa, 08 Oktober 2013
Pembangunan MRT Dimulai 16 Oktober, Jakarta Bersiap Macet Parah
Jakarta - Peletakan batu pertama pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) dimulai pada 16 Oktober mendatang. Pembangunan jalur MRT tahap pertama yakni Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia itu dipastikan akan membuat lalu lintas di sepanjang jalur itu semakin macet.
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
Selasa, 23 April 2013
Pengamat: Belum Ada Upaya Konkret Atasi Banjir Jakarta
Jakarta - Hujan yang melanda Jakarta sepanjang Kamis (18/4) siang hingga sore, kembali membuat sejumlah kawasan tergenang air. Akibat genangan dan matinya pompa di sejumlah titik, air pun meluap ke jalan raya dan berdampak kepada kemacetan lalu lintas.
"Sejak Januari hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi banjir ini. Padahal, masalah banjir ini sangat serius, karena dampaknya sangat besar bagi Jakarta," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Nirwono, harus ada langkah strategis dan cepat untuk mengatasi banjir di ibukota. Selama ini menurutnya, program mengatasi banjir masih sekadar wacana, sehingga saat hujan lokal saja datang, Jakarta sudah tergenang di mana-mana.
Nirwono pun memberi solusi lima langkah yang harus segera dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi genangan dalam waktu dekat. Langkah itu adalah segera dilakukan pemetaan titik-titik banjir yang terjadi kemarin, lantas segera diperbaiki seluruh saluran drainasenya. Kemudian, semua kali harus segera dinormalisasi sesuai rencana semula, juga normalisasi waduk dan situ, serta memaksimalkan kinerja pompa.
"Kalau boleh jujur, tidak ada perubahan dalam mengatasi banjir dalam empat bulan terakhir. Apa langkah yang telah dilakukan Dinas PU? Kalau tidak ada pergerakan, kegiatan signifikan untuk menanggulangi banjir, pejabat terkait harus dievaluasi," katanya pula.
Sebagaimana diketahui, sepanjang Jalan DI Panjaitan misalnya, hingga Kamis (18/4) malam harus mengalami macet parah. Hal itu terjadi akibat adanya genangan besar di terowongan Cawang (Halim Lama), Jakarta Timur.
Genangan itu membuat kemacetan parah hingga tengah malam. Ketinggian air di terowongan Cawang tersebut sempat mencapai 100 cm, yang akibatnya membuat kendaraan sulit melewati jalur itu, sehingga harus menunggu surut.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/108903-pengamat-belum-ada-upaya-konkret-atasi-banjir-jakarta.html
"Sejak Januari hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi banjir ini. Padahal, masalah banjir ini sangat serius, karena dampaknya sangat besar bagi Jakarta," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Nirwono, harus ada langkah strategis dan cepat untuk mengatasi banjir di ibukota. Selama ini menurutnya, program mengatasi banjir masih sekadar wacana, sehingga saat hujan lokal saja datang, Jakarta sudah tergenang di mana-mana.
Nirwono pun memberi solusi lima langkah yang harus segera dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi genangan dalam waktu dekat. Langkah itu adalah segera dilakukan pemetaan titik-titik banjir yang terjadi kemarin, lantas segera diperbaiki seluruh saluran drainasenya. Kemudian, semua kali harus segera dinormalisasi sesuai rencana semula, juga normalisasi waduk dan situ, serta memaksimalkan kinerja pompa.
"Kalau boleh jujur, tidak ada perubahan dalam mengatasi banjir dalam empat bulan terakhir. Apa langkah yang telah dilakukan Dinas PU? Kalau tidak ada pergerakan, kegiatan signifikan untuk menanggulangi banjir, pejabat terkait harus dievaluasi," katanya pula.
Sebagaimana diketahui, sepanjang Jalan DI Panjaitan misalnya, hingga Kamis (18/4) malam harus mengalami macet parah. Hal itu terjadi akibat adanya genangan besar di terowongan Cawang (Halim Lama), Jakarta Timur.
Genangan itu membuat kemacetan parah hingga tengah malam. Ketinggian air di terowongan Cawang tersebut sempat mencapai 100 cm, yang akibatnya membuat kendaraan sulit melewati jalur itu, sehingga harus menunggu surut.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/108903-pengamat-belum-ada-upaya-konkret-atasi-banjir-jakarta.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)