Soal Banjir, Perilaku Masyarakat Juga Harus Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda Jakarta sudah merupakan permasalahan klasik di Ibu Kota Indonesia ini. Musim hujan datang, Jakarta sudah pasti mendapat kiriman air dari Bogor dan Depok yang membuat Jakarta dengan struktur tanahnya yang rendah menjadi terendam.

Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.

"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.

"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.

Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.

"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.

Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah

Usia 485 Tahun, tapi Masih "Kumpul-Angkut-Buang"

JAKARTA, KOMPAS.com — Kota Jakarta sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang ke-485. Namun, sampai saat ini kota terbesar sekaligus ibu kota Indonesia ini masih mengelola sampah dengan pola konvensional.

"Jakarta sudah berusia 485 tahun, tapi urus sampah masih pakai cara konvensional, kumpul-angkut -buang," kata Ubaidillah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Menurut Ubaidillah, penanganan sampah dengan cara demikian merupakan suatu ironi. Setelah sekian tahun, Jakarta masih mengandalkan cara lama yang dipakai sejak zaman Orde Lama, mengumpulkan sampah, mengangkut, dan membuang di tempat pembuangan akhir (TPA).

"Apalagi yang dipakai di TPA Bantar Gebang masih teknik open dumping. Sampah ditumpuk-tumpuk di tempat terbuka," kata Ubay, sapaan Ubaidillah.

Teknik ini bisa menjadi barometer sejauh mana Kota Jakarta memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup. Open dumping atau penumpukan sampah di tempat terbuka pada TPA bukanlah pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitar. Apalagi, penanganan yang terpusat pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien.

"Pola penanganan sampah seharusnya terintegrasi dengan pendekatan teknologi yang jelas. Mau diapakan sampah itu, akan dihabiskan, akan didaur ulang, akan diolah menjadi energi alternatif, atau akan diapakan?" katanya.

Menurut Ubay, perencanaan yang lebih serius sudah selayaknya dikedepankan. Pasalnya, seluruh unsur pendukung perencanaan sudah terpetakan dengan jelas. Misalnya, volume sampah per hari di Jakarta, karakteristik sampah, dan sumbernya.

Untuk mendukung langkah tersebut dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Persampahan dinilai masih jalan di tempat lantaran belum adanya perda atau pergub sebagai petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis. Dalam perda atau pergub tersebut, kata Ubay, harus diuraikan secara tegas dan jelas teknik pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pendekatan teknologi.

"Misalnya, volume sampah yang mencapai 6.500 ton per hari akan diolah menjadi energi alternatif. Lalu, misalnya dipatok target seluruh Jakarta Timur akan dipasok listrik dari energi alternatif itu," papar Ubay.

Dengan perencanaan dan target yang terarah, ia meyakini akan terjadi perubahan dalam pola penanganan sampah di Jakarta. Selain itu, sampah pun akan mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemerintah, bukannya sekadar menghabiskan anggaran.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/16/10490088/Usia.485.Tahun.tapi.Masih.Kumpul-Angkut-Buang

Penataan Lingkungan Jakarta Berantakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penataan lingkungan hidup di Jakarta dinilai masih berantakan oleh komunitas lingkungan hidup Walhi. Banyak lahan kosong yang tidak diprioritaskan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut Direktur Eksekutif Walhi DKI, Ubaidillah, masih banyak wilayah Jakarta yang belum tersentuh penataan lingkungannya, terutama di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

"Di sana masih banyak rumah tinggal yang hampir roboh dan sampah yang tertimbun di pemukiman padat penduduk. Pemprov DKI juga tak bisa lihat lahan kosong, langsung dijadikan mal atau ruko," ujar Ubaidillah, Kamis (12/4/2012).

Ubaidillah menuturkan sebenarnya gedung pusat perbelanjaan atau ruko yang dibangun di lahan kosong itu tidak diperlukan warga Jakarta. Akibatnya, pusat perbelanjaan dan ruko tersebut dibiarkan kosong begitu saja.

"Penataan ruang lingkungan hidup di Jakarta masih berantakan. Ruko dan mal di Penjaringan serta Sunter kosong begitu saja. Harusnya lahan kosong yang jadi mal dan ruko itu, dijadikan RTH untuk serapan air," tandasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/04/12/penataan-lingkungan-jakarta-berantakan