Syarat-syarat Agar Jakarta Bebas Banjir

[JAKARTA] Pendalaman Sungai Ciliwung untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta harus lewat sinergi pengelolaan kawasan hulu dan hilir.

"Sekarang ini pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri," kata pengamat perencanaan kota Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (22/9).

Yayat menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan.

Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak mengalami diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.

"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke pemukiman," katanya.

Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.

"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.

Selain ada sinergi bentang alam di kawasan hulu sampai hilir faktor struktur dan non struktur seperti saluran pembuangan air (kanal), bendungan dan sodetan harus diselaraskan dengan budaya masyarakat.

"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/syarat-syarat-agar-jakarta-bebas-banjir/65398

Mangkrak sebulan, perbaikan jembatan di Plumpang bikin macet

Merdeka.com - Kemacetan parah hampir setiap hari melanda kawasan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Hal tersebut tidak terlepas dari imbas mangkraknya proyek perbaikan jembatan Bendungan Melayu sejak awal Juni lalu.

Pantauan merdeka.com, Jumat (4/7), kemacetan bertambah parah terjadi saat jam berangkat kerja pagi hari dan jam pulang kerja sore hari di kedua ruas jalan, baik yang mengarah ke Simpang Lima Semper maupun Plumpang.

Selain itu, terlihat pula tumpukan tiang pancang teronggok di jembatan yang mengarah ke Simpang Lima Semper. Akibatnya kendaraan yang datang dari arah Plumpang menuju Simpang Lima Semper mesti melewati jalur sebaliknya.

Akibatnya kemacetan mengular hingga 300 meter dari kedua jalur ini tidak dapat terhindarkan. Bukan hanya kemacetan, kontur jalan di jembatan itu juga masih rusak parah. Hal ini membuat mobil dan motor hanya melaju sekira 5-10 km/jam.

Abdul Rojak (42), salah seorang warga Jalan Bendungan Melayu RT 07/01, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara mengatakan, beberapa hari lalu ia pernah bertemu dengan kontraktor yang memperbaiki Jembatan Melayu di lokasi. Kepada Rojak, kontraktor itu mengaku tak mengerjakan proyek lagi sejak awal Juni dengan alasan telah dicoret oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

Rojak menjelaskan, pencoretan kontraktor itu lantaran pengerjaannya melebihi tenggat waktu waktu yang diberikan oleh Dinas PU Jakarta. Lebih detil Rojak menjelaskan, pada bulan Februari alat berat dan segala bahan baku keperluan proyek telah tiba di lokasi. Namun pengerjaan baru dilakukan pada awal Maret.

Sesuai perjanjian antara kontraktor dengan instansi terkait, proyek itu akan selesai pada Juli-Agustus. Namun hingga Juni progres perbaikan jembatan dinilai tak sesuai harapan. Saat itulah, segala alat berat yang mendukung pengerjaan ditarik oleh kontraktor.

"Harusnya kan bulan Juni setidaknya proyek hampir selesai, tapi pas di lapangan masih banyak yang perlu dilakukan. Makanya kontraktor dicoret oleh Sudin PU Jalan," jelas Rojak, Jumat (3/7).

Rojak menambahkan, saat perusahaan kontraktor itu dicoret, mereka mengaku telah salah memprediksi perbaikan jembatan. Sebab saat perbaikan berlangsung, banyak kabel listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tertanam di lapisan jalan. Kontraktor pun mesti menggali dan memindahkan kabel itu dulu, hingga membuat proyek perbaikan jalan molor.

"Jadi kendalanya ada di kabel listrik ini, mereka salah prediksi dikira tidak ada kabel nggak tahunya ada kabel listrik," ujar Rojak.

"Meski telah dicoret, tapi pihak kontraktor tetap ingin memperbaiki jalan yang rusak tanpa bayaran, asalkan mereka tidak dicoret lagi. Tapi instansi terkait tetap ingin mencoretnya," pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/mangkrak-sebulan-perbaikan-jembatan-di-plumpang-bikin-macet.html

Belanda siap hadirkan megaproyek atasi banjir Jakarta

Den Haag (ANTARA News) - Pemerintah Belanda punya analisis begini: pada 1990 sebanyak 12 persen kawasan Jakarta Utara di bawah permukaan air laut dan pada 2010 telah menjadi 58 persen.

Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.

"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.

Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.

Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.

Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.

Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.

Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.

Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.

Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.

Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.

"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.

Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).

Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.

Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.

"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.

Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.

Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.

"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.

Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.

Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.

Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.

Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.

PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta

BUMN Gandeng Pemda DKI Bangun 4 Bendungan di Bogor

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi debit air di Jakarta dengan membangun empat bendungan, yang titik hulunya berada di Kali Ciliwung.

Kementerian BUMN diwakili PT Hutama Karya dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Pembangunan Jaya dan PAM Jaya.

Anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan proyek ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, yang pembiayaannya difasilitasi oleh pinjaman komersial dan modal sendiri.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan menuturkan anggaran ini berasal dari kas BUMN dan BUMD, secara presentase 51 persen sampai 49 persen.

"Tadinya mau 50 persen 50 persen, tetapi dalam perusahaan sulit untuk menentukan masalah sehingga dikhawatirkan proyeknya bisa jadi macet," ucap Dahlan saat kerjasama tersebut berlangsung di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/10).

Meski begitu, Dahlan belum mengungkapkan di mana lokasi tempat bendungan air tersebut akan dibangun, mengingat masih perlu adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah. Bekas Dirut PLN ini juga menegaskan bahwa tidak ada tanah masyarakat yang dikorbankan.

"Lokasinya masih rahasia, yang jelas di sekitar Bogor. Ini tidak membikin waduk ya dan tidak ada tanah yang ditenggelamkan," terangnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berharap kerjasama ini dapat segera terwujud. "Kerjasama ini semoga bisa terlealisasi, agar semua berjalan cepat. Ini adalah pekerjaan yang real dan kongkrit," harapnya.

Dengan adanya bendungan ini, setidaknya kata Jokowi, ini bisa mengurangi tingkat volume air ke sungai Ciliwung sekitar 20-30 persen. Sehingga bisa mengurangi resiko adanya banjir kiriman dari Bogor.

Proyek ini merupakan proyek investasi yang akan dilakukan oleh joint venture PT Hutama Karya (Persero), PT PPA (Persero) dan PT Pembangunan Jaya. Pengembalian investasi proyek ini direncanakan dari bisnis SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum), dimana PAM Jaya sebagai offtaker yang akan didistribusikan kepada konsumen di wilayah Jakarta.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/02/193809/BUMN-Gandeng-Pemda-DKI-Bangun-4-Bendungan-di-Bogor-#

MRT buatan Wijaya Karya, 30 meter di bawah tanah dan anti banjir

Rencana pembangunan mass rapid transportasi (MRT) Jakarta saat ini terus dimatangkan. Salah satu perusahaan yang ikut membangun yaitu PT Wijaya Karya mengklaim paling siap menjalankan proyek sistem transportasi ini. Wika mendapat jatah untuk membangun MRT dari Senayan hingga Dukuh Atas.

Corporate Secretary Wika, Natal Argawan mengatakan jalur yang dibuat pihaknya adalah jalur di bawah tanah atau underground dengan kedalaman mencapai 30 meter.

"Kita underground dari Senayan sampai Bendungan Hilir itu sekitar 1,8 kilometer ada stasiun di Senayan dan Istora depan stadion," jelas Natal ketika berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (12/6).

Selanjutnya adalah dari Bendungan Hilir menuju ke Senayan dengan panjang jalur sekitar 2 km. Di jalur ini akan ada dua stasiun yaitu di Bendungan Hilir dan Setia Budi. Semua jalur berada di bawah tanah. Meskipun berada di bawah tanah, pihaknya menjamin tidak akan kebanjiran.

"Bornya tidak terlihat dan bornya berjalan di bawah tanah. Dalamnya lebih dari 30 meter, di bawah itu kan bebatuan, pasti ada caranya. Pada waktu di bor akan membentuk tunnel besar dua jalur atau twin tunnel. Ini di bawah gorong-gorong dan tidak akan banjir," jelasnya.

Sebelumnya, Wika yang ikut dalam proyek pembangunan MRT akan melakukan ground breaking pembangunan MRT pada ulang tahun Jakarta. Ground breaking yang dimaksud adalah pengesahan secara ceremonial dan belum mulai bekerja. "MRT kita sekarang dalam tahap ground breaking. Pemberi kerja mengharapkan, ada keinginan Gubernur DKI Joko Widodo untuk disamakan nanti dengan ulang tahun jakarta. Juni ini perkiraan," katanya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/mrt-buatan-wijaya-karya-30-meter-di-bawah-tanah-dan-anti-banjir.html