Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun empat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Kota (Intermediate Treatment Facilities/ITF) tahun 2016.
"Di dalam master plan pengelolaan sampah, seharusnya keempat ITF itu sudah dibangun tahun ini. Namun, karena ada banyak kendala yang dihadapi, maka keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun sama sekali," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun tahun ini antara lain karena masalah regulasi dan pergantian kepemimpinan DKI Jakarta.
"Selain itu juga disebabkan proses pelelangan yang terkendala serta pemilihan teknologi yang tidak bisa sembarangan. Memang banyak kendalanya, tapi tahun depan kami akan bangun dua ITF yang menjadi tanggung jawab kami," ujar Isnawa.
Ia mengatakan pemerintah provinsi telah menginstruksikan Dinas Kebersihan membangun ITF Sunter dan ITF Duri Kosambi.
"Sedangkan dua ITF lainnya akan menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Jakpro)," katanya tentang pembangunan ITF Marunda dan ITF Cakung Cilincing.
Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan pembagian tanggung jawab dalam pembangunan fasilitas pengolah sampah tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Dia berharap pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PT Jakpro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2016 disetujui oleh DPRD DKI Jakarta agar pembangunan fasilitas itu bisa segera dijalankan.
"Kalau PMP itu sudah disetujui oleh DPRD dan surat penugasan dari Gubernur sudah dikeluarkan, maka kami akan segera mengalokasikan anggaran untuk pembuatan basic design, analisa mengenai dampak lingkungan sekaligus dokumen pelelangannya," ungkap Asep.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/525595/jakarta-akan-bangun-empat-tempat-olah-sampah
Tampilkan postingan dengan label tanggung jawab. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tanggung jawab. Tampilkan semua postingan
Senin, 26 Oktober 2015
Jumat, 22 Agustus 2014
Alasan Ahok Larang Uber Beroperasi di Jakarta: Soal Pajak Hingga Keamanan
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang start up asal Amerika Serikat, Uber, beroperasi di DKI. Dia bahkan menyatakan Pemprov akan menangkap taksi premium itu jika kedapatan beredar di Jakarta. Ada sejumlah pertimbangan Ahok, mulai dari retribusi daerah, hingga perlindungan konsumen.
"Kalau mau taat undang-undang, taksi itu harus disetop. Karena gimana? Pertama, nggak adil kan perusahaan taksi bayar pajak ada NPWP-nya juga dan tarifnya ditentukan oleh Pemda. Kalau dibandingin dengan taksi yang nggak bayar pajak, tentu bisa kasih tarif yang lebih murah. Sekarang apa mau bikin semua taksi ini bangkrut? Kalau pakai asas keadilan gimana," kata Ahok sebelum rapat bersama Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).
Ahok menilai perusahaan pengelolanya sengaja tidak mau mengurus izin operasional agar tidak perlu membayar pajak. Dia menyayangkan hal tersebut.
"Perusahaan mestinya bayar pajak dong. Terus dia pasti juga harus bayar lisensi ke luar negeri. Nah ini sama saja mau hancurkan usaha yang ada, terus dia ambil untung sendiri, nggak bayar pajak, nggak mau tanggung jawab. Ya nggak bisa. Negara ini kan dasar hukum," tegas Ahok.
Menurutnya, keberadaan Uber sama dengan banyak perusahaan rental transportasi yang juga tak punya Surat Izin Usaha Perdagangan. "Ini ibarat ada nggak pengusaha mobil rental gelap di Jakarta? Banyak! Banyak loh yang punya mobil direntalin itu banyak. Itu kan gelap juga, nggak lapor pajak," ujarnya.
Ahok menyatakan pihaknya akan menangkap taksi premium tersebut selama masih berstatus ilegal. Karena itu dia mengimbau pengelola untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk membayar pajak.
Kemudian, tak adanya kantor dan status hukum perusahaan juga akan menyulitkan konsumen. Pasalnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pengguna jasa jadinya tidak bisa mendapat tanggung jawab perlindungan dari perusahaan. Bahkan konsumen juga tidak punya tempat pengaduan.
"Secara UU Perlindungan Konsumen, itu salah. Kalau kamu mau jual sesuatu, dapat duit dari orang, kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kalau orang komplain atas pelayanan taksi ini kepada siapa? Nanti yang disalahin malah kita, DKI. Misalnya sopirnya psikopat, sopirnya culik lu, bunuh lu, nanti nyalahin kita lagi?" ucap Ahok.
Orang nomor dua di DKI ini melanjutkan, layanan yang telah beroperasi di 80 kota dunia itu sebenarnya bagus. Namun, dia meminta pengelola untuk melegalkan usahanya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
"Makanya dari segala hal kamu (Uber) salah. Kalau kamu mau jadi taksi, kamu bisa ada izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Dari sisi perusahaan harus bayar pajak penghasilan, terus menentukan tarif ada tarif bersama, ada Organda. (Uber) Ini ide bagus, tapi ide bagus harus ikutin aturan, itu saja," jelasnya.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/19/115821/2666174/10/alasan-ahok-larang-uber-beroperasi-di-jakarta-soal-pajak-hingga-keamanan
"Kalau mau taat undang-undang, taksi itu harus disetop. Karena gimana? Pertama, nggak adil kan perusahaan taksi bayar pajak ada NPWP-nya juga dan tarifnya ditentukan oleh Pemda. Kalau dibandingin dengan taksi yang nggak bayar pajak, tentu bisa kasih tarif yang lebih murah. Sekarang apa mau bikin semua taksi ini bangkrut? Kalau pakai asas keadilan gimana," kata Ahok sebelum rapat bersama Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).
Ahok menilai perusahaan pengelolanya sengaja tidak mau mengurus izin operasional agar tidak perlu membayar pajak. Dia menyayangkan hal tersebut.
"Perusahaan mestinya bayar pajak dong. Terus dia pasti juga harus bayar lisensi ke luar negeri. Nah ini sama saja mau hancurkan usaha yang ada, terus dia ambil untung sendiri, nggak bayar pajak, nggak mau tanggung jawab. Ya nggak bisa. Negara ini kan dasar hukum," tegas Ahok.
Menurutnya, keberadaan Uber sama dengan banyak perusahaan rental transportasi yang juga tak punya Surat Izin Usaha Perdagangan. "Ini ibarat ada nggak pengusaha mobil rental gelap di Jakarta? Banyak! Banyak loh yang punya mobil direntalin itu banyak. Itu kan gelap juga, nggak lapor pajak," ujarnya.
Ahok menyatakan pihaknya akan menangkap taksi premium tersebut selama masih berstatus ilegal. Karena itu dia mengimbau pengelola untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk membayar pajak.
Kemudian, tak adanya kantor dan status hukum perusahaan juga akan menyulitkan konsumen. Pasalnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pengguna jasa jadinya tidak bisa mendapat tanggung jawab perlindungan dari perusahaan. Bahkan konsumen juga tidak punya tempat pengaduan.
"Secara UU Perlindungan Konsumen, itu salah. Kalau kamu mau jual sesuatu, dapat duit dari orang, kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kalau orang komplain atas pelayanan taksi ini kepada siapa? Nanti yang disalahin malah kita, DKI. Misalnya sopirnya psikopat, sopirnya culik lu, bunuh lu, nanti nyalahin kita lagi?" ucap Ahok.
Orang nomor dua di DKI ini melanjutkan, layanan yang telah beroperasi di 80 kota dunia itu sebenarnya bagus. Namun, dia meminta pengelola untuk melegalkan usahanya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
"Makanya dari segala hal kamu (Uber) salah. Kalau kamu mau jadi taksi, kamu bisa ada izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Dari sisi perusahaan harus bayar pajak penghasilan, terus menentukan tarif ada tarif bersama, ada Organda. (Uber) Ini ide bagus, tapi ide bagus harus ikutin aturan, itu saja," jelasnya.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/19/115821/2666174/10/alasan-ahok-larang-uber-beroperasi-di-jakarta-soal-pajak-hingga-keamanan
Jumat, 08 November 2013
Jakarta Macet, Salah Siapa?
TEMPO.CO, Jakarta - Telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “merah” ketika mendengar keluhan dari sejumlah perdana menteri yang hadir dalam pertemuan East Asian Summit 2013 di Bogor, Jawa Barat, Senin 4 November 2013. Para tamu negara itu mempersoalkan lamanya perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Istana yang memakan waktu sampai dua jam. “Saya seperti tertusuk mendengarnya,” ujar Presiden. “Yang harus menjelaskan bukan saya, tapi gubernurnya.” (Baca:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan yang terjadi di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo)
Polemik ini semakin tajam ketika politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. “Termasuk Gubernur Joko Widodo atas kemacetan Jakarta,” katanya. Terlebih DKI, menurut Sutan, merupakan kawasan krusial sebagai ibu kota negara.
Ketua Komisi Perhubungan DPR, Mulyadi, melontarkan pernyataan senada dengan Presiden SBY dan Sutan. “Tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya (macet),” ujarnya. Mulyadi kemudian menyampaikan solusi, seperti pembangunan transportasi massal dan pembangunan rumah susun di kawasan bisnis.
Yang jelas, kata Mulyadi, tekad pemerintah DKI untuk menanggulangi kemacetan harus seribu kali lebih serius. “Jokowi mestinya melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding gubernur sebelumnya,” ujarnya.
Mendapat tudingan bertubi-tubi, Jokowi tak tinggal diam. Dia mengatakan pemerintah pusat-lah yang kurang mendukung program pengentasan Jakarta dari kemacetan. “Mobil murah itu bagaimana?” ujarnya balik bertanya. (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi)
Selanjutnya, komentar Ahok tentang pernyataan SBY.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden SBY bukan sindiran. “Itu hanya mengingatkan kalau pekerjaan rumah kami masih banyak,” katanya. “Lagian memang baru setahun, kok.” (Baca: Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah)
Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan, kemacetan Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota. “Kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.
Buktinya, kata Syafrin, pada pukul 06.00 Jakarta masih lengang. Karena itu, menurut Syafrin, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.
Pengamat dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bergulirnya isu kemacetan ini tak terlepas dari “pertarungan” politik untuk meruntuhkan elektabilitas Jokowi. “Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi,” ujarnya. “Isu ini (kemacetan) tak masuk akal.” Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527720/Jakarta-Macet-Salah-Siapa
Polemik ini semakin tajam ketika politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. “Termasuk Gubernur Joko Widodo atas kemacetan Jakarta,” katanya. Terlebih DKI, menurut Sutan, merupakan kawasan krusial sebagai ibu kota negara.
Ketua Komisi Perhubungan DPR, Mulyadi, melontarkan pernyataan senada dengan Presiden SBY dan Sutan. “Tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya (macet),” ujarnya. Mulyadi kemudian menyampaikan solusi, seperti pembangunan transportasi massal dan pembangunan rumah susun di kawasan bisnis.
Yang jelas, kata Mulyadi, tekad pemerintah DKI untuk menanggulangi kemacetan harus seribu kali lebih serius. “Jokowi mestinya melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding gubernur sebelumnya,” ujarnya.
Mendapat tudingan bertubi-tubi, Jokowi tak tinggal diam. Dia mengatakan pemerintah pusat-lah yang kurang mendukung program pengentasan Jakarta dari kemacetan. “Mobil murah itu bagaimana?” ujarnya balik bertanya. (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi)
Selanjutnya, komentar Ahok tentang pernyataan SBY.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden SBY bukan sindiran. “Itu hanya mengingatkan kalau pekerjaan rumah kami masih banyak,” katanya. “Lagian memang baru setahun, kok.” (Baca: Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah)
Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan, kemacetan Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota. “Kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.
Buktinya, kata Syafrin, pada pukul 06.00 Jakarta masih lengang. Karena itu, menurut Syafrin, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.
Pengamat dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bergulirnya isu kemacetan ini tak terlepas dari “pertarungan” politik untuk meruntuhkan elektabilitas Jokowi. “Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi,” ujarnya. “Isu ini (kemacetan) tak masuk akal.” Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527720/Jakarta-Macet-Salah-Siapa
Selasa, 11 Desember 2012
Sembilan Ton Sampah di Cililitan Terbengkalai
SAMPAH di lokasi saringan sampah otomatis Kali Baru, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, dibiarkan menggunung. Sedikitnya, sembilan ton sampah dibiarkan menumpuk sejak 15 November 2012. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan sampah-sampah tersebut menjadi biang penyakit warga sekitar.
Kepala Operator Saringan Sampah Otomatis Kali Baru, Iwan Maulana, mengatakan, kondisi tersebut terjadi lantaran tidak adanya petugas yang mengangkut sampah-sampah tersebut. Dirinya sudah melaporkan hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, namun belum juga ada tanggapan.
"Biasanya petugas yang mengangkat sampahnya adalah UPT Alkal. Cuma yang saya dengar sekarang tugas dan kewenangannya sudah dipindah ke kontraktor lain. Tapi saya juga bingung kenapa sudah sekitar tiga minggu ini tidak ada petugas yang mengangkatnya," ujarnya.
Akibatnya, Iwan mengaku selama sekitar tiga minggu ini bekerja sendiri mengangkat sampah-sampah yang tersangkut sekitar saringan sampah otomatis Kali Baru, di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) Cililitan itu. Selanjutnya, sampah-sampah itu terpaksa menumpuk di tempat penampungan di sekitarnya.
Tampak sampah-sampah tersebut kebanyakan berupa limbah rumah tangga berjenis plastik. Ada pula batang pohon dan dedaunan, ban bekas, peti telur, sayur-mayur, dan lain sebagainya.
"Kalau masih basah tumpukan sampah terlihat meninggi, ini karena sudah kering jadinya terlihat agak menurun. Kalau dihitung-hitung totalnya sekarang ada sekitar sembilan ton," ujarnya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan terbengkalainya penanganan sampah di kali tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran ada tumpang tindih pertanggungjawaban masalah sampah.
"Saat ini tanggung jawabnya ada di mana-mana. Ada Dinas Pertamanan mengurusi sampah di taman, PU mengurusi sampah di kali, ada juga Dinas Kebersihan, ini kan overlaping namanya. Malahan pernah saat saya mintai tanggung jawab ada yang bilang itu bukan tanggung jawabnya," kata Jokowi di Ciracas, Senin (10/12).
Dia berencana pada tahun 2013 akan merombak sistem penanganan sampah. Yakni dengan menugaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebagai penanggung jawab masalah kebersihan baik di darat, air, maupun di taman.
"Tahun depan saya akan perintahkan yang pegang hanya Dinas Kebersihan, baik itu sampah yang ada di sungai, di taman, sampah yang ada di mana pun dia yang tanggung jawab," tegasnya.(dni/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/11/149989/Sembilan-Ton-Sampah-di-Cililitan-Terbengkalai-
Kepala Operator Saringan Sampah Otomatis Kali Baru, Iwan Maulana, mengatakan, kondisi tersebut terjadi lantaran tidak adanya petugas yang mengangkut sampah-sampah tersebut. Dirinya sudah melaporkan hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, namun belum juga ada tanggapan.
"Biasanya petugas yang mengangkat sampahnya adalah UPT Alkal. Cuma yang saya dengar sekarang tugas dan kewenangannya sudah dipindah ke kontraktor lain. Tapi saya juga bingung kenapa sudah sekitar tiga minggu ini tidak ada petugas yang mengangkatnya," ujarnya.
Akibatnya, Iwan mengaku selama sekitar tiga minggu ini bekerja sendiri mengangkat sampah-sampah yang tersangkut sekitar saringan sampah otomatis Kali Baru, di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) Cililitan itu. Selanjutnya, sampah-sampah itu terpaksa menumpuk di tempat penampungan di sekitarnya.
Tampak sampah-sampah tersebut kebanyakan berupa limbah rumah tangga berjenis plastik. Ada pula batang pohon dan dedaunan, ban bekas, peti telur, sayur-mayur, dan lain sebagainya.
"Kalau masih basah tumpukan sampah terlihat meninggi, ini karena sudah kering jadinya terlihat agak menurun. Kalau dihitung-hitung totalnya sekarang ada sekitar sembilan ton," ujarnya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan terbengkalainya penanganan sampah di kali tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran ada tumpang tindih pertanggungjawaban masalah sampah.
"Saat ini tanggung jawabnya ada di mana-mana. Ada Dinas Pertamanan mengurusi sampah di taman, PU mengurusi sampah di kali, ada juga Dinas Kebersihan, ini kan overlaping namanya. Malahan pernah saat saya mintai tanggung jawab ada yang bilang itu bukan tanggung jawabnya," kata Jokowi di Ciracas, Senin (10/12).
Dia berencana pada tahun 2013 akan merombak sistem penanganan sampah. Yakni dengan menugaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebagai penanggung jawab masalah kebersihan baik di darat, air, maupun di taman.
"Tahun depan saya akan perintahkan yang pegang hanya Dinas Kebersihan, baik itu sampah yang ada di sungai, di taman, sampah yang ada di mana pun dia yang tanggung jawab," tegasnya.(dni/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/11/149989/Sembilan-Ton-Sampah-di-Cililitan-Terbengkalai-
Langganan:
Postingan
(
Atom
)