JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Tampilkan postingan dengan label pesisir. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pesisir. Tampilkan semua postingan
Rabu, 05 November 2014
Senin, 03 November 2014
Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Senin, 20 Oktober 2014
"Giant Sea Wall", Solusi Bermasalah bagi Jakarta?
JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis.
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Jumat, 10 Oktober 2014
Walhi: "Giant Sea Wall" Bukan Solusi Atasi Banjir Rob
Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bukan solusi untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. Justru banjir rob dan masalah perairan di teluk Jakarta merupakan konsekuensi dari kesemrawutan tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Rabu, 08 Oktober 2014
Giant Sea Wall Pelindung Jakarta dari Banjir Hingga 100 Tahun Kedepan
Jakarta – Groundbreaking Proyek pembangunan Tanggul Laut ‘Garuda Raksasa’ atau Giant Sea Wall telah mendapat kepastian dari pemerintah. Rencananya proyek yang termasuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) tersebut akan dimulai 9 Oktober 2014.
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Jumat, 13 Desember 2013
Pakar: Proyek Deep Tunnel Jakarta Berbahaya
DEPOK- Pakar Kelautan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang proyek terowongan raksasa pencegah banjir (Deep Tunnel). Sebab menurutnya hal itu tak sesuai dan membahayakan karakter tanah di Jakarta yang sangat lembek atau tanah aluvial.
Rokhmin menambahkan karakter tanah di DKI Jakarta cukup gembur. Sehingga jika dibuat Deep Tunnel akan menimbulkan resiko untuk terjadinya patahan (cracking). Ia khawatir jika proyek tersebut terus dikerjakan maka tanah Jakarta akan amblas besar.
"Sampai berapa meter tanah digali pun belum dapat struktur tanah lapisan yang paling keras. Kalau bangun Deep Tunnel lama-lama bisa bahaya. Harus dikaji ulang proyek itu," tegasnya dalam diskusi di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (12/12/2013).
Rokhmin menambahkan, semestinya Jakarta sebagai daerah hilir harus menyetor dana hibah kepada wilayah hulu agar bersinergi mengatasi banjir. "Harus ada benefitnya, Bogor dan Depok sebagai hulu, hilir yang makmur PAD-nya harus disetor ke hulu," jelasnya.
Mantan Menteri Kelautan itu juga mengkritisi masalah proyek reklamasi pantai di wilayah pesisir di Indonesia. Ia menilai proyek tersebut cukup dilakukan hanya di DKI Jakarta saja.
"Cukup DKI saja lihat daya dukungnya, reklamasi memang bisa selesaikan masalah di pesisir. Tapi kan akibatnya mobil bertambah banyak. Belum masalah air tanah dan penduduk yang makin banyak, siapapun gubernurnya di DKI tak akan bisa menyetop orang datang, selama daerah lain tak dibangun. Reklamasi cukup di DKI saja, tingkatkan value dari lahan yang sudah ada saja," tutup Rokhmin.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/12/500/911465/pakar-proyek-deep-tunnel-jakarta-berbahaya
Rokhmin menambahkan karakter tanah di DKI Jakarta cukup gembur. Sehingga jika dibuat Deep Tunnel akan menimbulkan resiko untuk terjadinya patahan (cracking). Ia khawatir jika proyek tersebut terus dikerjakan maka tanah Jakarta akan amblas besar.
"Sampai berapa meter tanah digali pun belum dapat struktur tanah lapisan yang paling keras. Kalau bangun Deep Tunnel lama-lama bisa bahaya. Harus dikaji ulang proyek itu," tegasnya dalam diskusi di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (12/12/2013).
Rokhmin menambahkan, semestinya Jakarta sebagai daerah hilir harus menyetor dana hibah kepada wilayah hulu agar bersinergi mengatasi banjir. "Harus ada benefitnya, Bogor dan Depok sebagai hulu, hilir yang makmur PAD-nya harus disetor ke hulu," jelasnya.
Mantan Menteri Kelautan itu juga mengkritisi masalah proyek reklamasi pantai di wilayah pesisir di Indonesia. Ia menilai proyek tersebut cukup dilakukan hanya di DKI Jakarta saja.
"Cukup DKI saja lihat daya dukungnya, reklamasi memang bisa selesaikan masalah di pesisir. Tapi kan akibatnya mobil bertambah banyak. Belum masalah air tanah dan penduduk yang makin banyak, siapapun gubernurnya di DKI tak akan bisa menyetop orang datang, selama daerah lain tak dibangun. Reklamasi cukup di DKI saja, tingkatkan value dari lahan yang sudah ada saja," tutup Rokhmin.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/12/500/911465/pakar-proyek-deep-tunnel-jakarta-berbahaya
Kamis, 21 Februari 2013
Giant Sea Wall Hadang Banjir sekaligus Macet
Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan giant sea wall atau tanggul laut merupakan salah satu cara mengatasi banjir akibat pasang air laut (rob) yang bersifat protektif.
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)