Liputan6.com, Jakarta - Antareja memang istimewa. Sebagai putra dari Bimasena, ia memiliki ajian yang mampu mengusir pasukan Kurawa, musuh dari Pandawa.
Dalam kisah pewayangan, Antareja merupakan saudara dari Gatotkaca, namun berbeda ibu. Ia lahir dari perut Nagagini, putri Batara Anantaboga, dewa bangsa ular.
Sebagai putra dari Bima dan Nagagini, Antareja menyimpan banyak kesaktian. Ia memiliki ajian Upas Anta, pemberian Hyang Anantaboga. Lidahnya sangat sakti, makhluk apapun yang dijilat bekas telapak kakinya akan menemui kematian.
Anatareja juga berkulit Napakawaca sehingga kebal terhadap senjata. Selain itu, ia memiliki cincin Mustikabumi, pemberian ibunya, yang mempunyai kesaktian, menjauhkan dari kematian selama masih menyentuh bumi maupun tanah.
Kesaktian lain dari Antareja adalah dapat hidup dan berjalan di dalam bumi. Cerita pewayangan mengenai Antareja inilah yang mengilhami Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menamakan bor raksasa yang melubangi Jalan Sudirman, Jakarta.
Bor yang merupakan bagian dari proyek pembuatan jalur terowongan untuk fase pertama proyek Mass Rapid Transit, MRT Jakarta.
"Kamu harusnya ngerti. Coba tanya ke yang ngerti pewayangan, siapa Antareja, yang jago ambles bumi ya Antareja itu," kata Jokowi saat meresmikan beroperasinya mesin bor bawah tanah yang didatangkan langsung dari Jepang tersebut, Senin 21 September 2015.
Bor ini sebenarnya telah tiba di Jakarta pada Mei 2015. Namun belum semuanya, masih ada potongan lain yang dalam tahap pengiriman. Secara teknis, bor Antareja baru bisa dirakit pada Agustus lalu hingga akhirnya selesai dan langsung dioperasikan pada 21 September kemarin.
Antareja akan melubangi jalur terowongan untuk fase pertama proyek MRT Jakarta. Fase pertama adalah jalur dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dari jalur sepanjang 16 kilometer itu, 6 kilometer merupakan terowongan bawah tanah dan 10 kilometer merupakan jalan layang. Untuk fase 2, dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 9 kilometer berupa terowongan.
Pada lubang sedalam 12 meter di dekat Patung Pemuda, mesin bor mulai beroperasi. Nantinya posisi bor menghadap ke arah Jalan Sudirman, sedangkan ekor bor sepanjang 80 meter lebih akan memanjang di bawah Patung Pemuda hingga Jalan Sisingamangaraja.
Antareja memiliki diameter luar 6,65 meter dan diameter dalam 6,05 meter. Mata bornya memiliki panjang hampir 10 meter, sedangkan ekornya sepanjang 80 meter lebih.
Mesin bor itu memiliki pisau bor yang dirancang khusus dan disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi proyek. Karena itu, mesin bor senilai hampir Rp 70 miliar per satu unit ini hanya bisa dioperasikan untuk proyek tertentu.
Seperti cerita dalam pewayangan, Antareja cukup sakti sehingga tak memerlukan istirahat. Bor ini akan bekerja 24 jam. Di mesin pengendali bor akan ada tiga orang yang mengoperasikan bor secara terkomputerisasi. Dalam 24 jam, terowongan yang digali dan diselesaikan sepanjang sekitar 8-10 meter.
Proyek MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 kilometer, yang terdiri dari Koridor Selatan- Utara yaitu koridor Lebak Bulus menuju Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur–Barat sepanjang kurang lebih 87 kilometer.
Proyek MRT ini adalah proyek bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga ikut mendukungnya.
Dukungan JICA diberikan dalam bentuk penyediaan dana pembangunan dalam bentuk pinjaman. JICA menyiapkan pinjaman US$ 1,9 miliar atau setara dengan Rp 27,55 triliun (estimasi kurs Rp 14.500 per dolar AS).
"Komitmen pinjaman proyek MRT sendiri senilai US$ 1,9 miliar, tapi angka itu masih bisa bergerak tergantung keperluan," papar Wakil Presiden JICA, Arakawa Hiroto beberapa waktu lalu.
Hadirnya MRT di Jakarta ini sangat membantu perekonomian nasional. pembangunannya, Proyek MRT mampu menciptakan sekitar 48.000 pekerjaan baru saat periode pengerjaannya.
Dalam situs jakartamrt.com, adanya MRT tersebut juga bisa menurunkan waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas. Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit. Sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52,5 menit.
Penurunan waktu tempuh ini akan meningkatkan mobilitas warga Jakarta. Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.
MRT tersebut juga bisa mendorong restorasi tata ruang kota. Integrasi transit-urban diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada area sekitar stasiun, sehingga dapat berdampak langsung kepada peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta.
Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono menjelaskan, langkah Jokowi menggolkan proyek MRT patut diapresiasi.
"Ini sebuah langkah berani mengingat proyek MRT telah masuk dalam tata ruang Pemda DKI Jakarta sejak 1985. Namun tak pernah dimulai. Setelah melalui penantian panjang sekitar 25 tahun lamanya, hari ini kereta bawah tanah dimulai pengeborannya oleh Presiden Jokowi," kata Nusyirwan.
Menurut dia, transportasi publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak apalagi di tengah perkembangan ibu kota saat ini. Jadi proyek MRT bersama program kereta rel ringan atau light rail transit (LRT) yang juga dalam tahap pelaksanaan bisa menjadi solusi.
"Memang sangat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memulai pekerjaan yang berlabel transportasi publik. Baik itu menyangkut soal lahan, pembiayaan dan administrasi yang rumit. Begitu lamanya rentang waktu sejak proyek MRT dalam rancangan tata ruang Pemda DKI Jakarta hingga sekarang baru bisa proyek tersebut bisa dijalankan," papar Nusyirwan.
Pembangunan MRT ini bukan perkara mudah. Banyak tentangan dari masyarakat, terutama pemilik lahan yang digunakan untuk jalur MRT tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sampai Agustus 2015, tinggal 16 persen lahan yang akan digunakan sebagai jalur MRT yang belum dibebaskan.
Menurut Ahok, dalam pembebasan lahan untuk MRT tersebut, pemerintah DKI Jakarta berpegang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan.
Langkah yang harus dilewati adalah melakukan negosiasi dahulu untuk mendapatkan kesepakatan. Pemerintah harus menawarkan harga appraisal.
"Bagi kami sederhana, kita datangin satu, dua, tiga kali, kalau tidak mau, ya sudah. Kalau sama kami, baik-baik sajalah," kata dia.
Sebelumnya memang sempat terjadi tentangan dari beberapa warga. Pada 2013 lalu, warga jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, menolak pembangunan proyek MRT layang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga menjelaskan, protes warga terhadap pembangunan transportasi MRT lebih disebabkan karena analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek yang buruk.
"Sekarang, kalau amdalnya sudah bagus, pasti tidak ada resistensi dari warga Fatmawati. Faktanya, hingga pembangunannya diresmikan, masih muncul protes warga," ujarnya.
Menurut Nirwono, amdal tidak hanya meliputi masalah lingkungan, tapi juga meliputi masalah sosial-ekonomi warga yang tinggal di area pembangunan MRT.
"Pedoman dalam membuat Amdal ada tiga, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Jika memenuhi tiga unsur ini, artinya pembangunan proyek pembangunan itu berkelanjutan. Kalau tiga hal tadi tidak ada, pembangunan tidak berkelanjutan," kata Nirwono.
Karena itu, dengan munculnya protes warga Fatmawati terhadap pembangunan jalan layang MRT yang melewati pemukiman mereka menandakan, amdal proyek MRT tidak siap dan belum memenuhi standar pembuatan Amdal.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2327970/antareja-menembus-bumi-jakarta
Tampilkan postingan dengan label jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jokowi. Tampilkan semua postingan
Selasa, 29 September 2015
Jumat, 17 Oktober 2014
Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta
JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Jumat, 12 September 2014
Giant Sea Wall, Tanggul Raksasa Jakarta yang Dikepung 17 Pulau
Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) akan dikelilingi 17 pulau di Utara Jakarta. Di antara pulau tersebut, Presiden Baru Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun sebuah bandara.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, pihaknya akan membahas mega proyek tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta pada bulan ini.
"Pemilik 17 pulau sudah memberikan izin, dan akan diintegrasikan di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Izin merupakan bagian yang harus disiapkan dalam pembangunannya," ungkap dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (11/9/2014).
Menurut Dedy, pemerintah juga tengah menjajaki nama yang pas untuk proyek Giant Sea Wall ini. Pasalnya pemerintah sepakat untuk menamai dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing.
Di samping itu, sambungnya, Presiden Jokowi merencanakan pembangunan bandara di antara 17 pulau yang mengelilingi tanggul raksasa. Rencana ini masih terus dikaji karena akan berbenturan dengan rencana induk Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Pak Jokowi ingin ada airport di situ. Letaknya di antara 17 pulau atau di sisi Timur. Kami lagi lihat kelayakannya seperti apa karena sesuai rencana induk Kemenhub tidak ada airport di sana. Nanti kami lihat keputusannya di pemerintahan baru," tegas dia.
Setelah desain selesai, Giant Sea Wall ini bakal digarap oleh Badan Khusus, bukan sektoral, misal Kementerian Pekerjaan Umum atau lainnya. Keputusan pembentukan Badan Khusus sudah disepakati bersama.
Sementara untuk pembangunannya, dia bilang, konstruksi tanggul raksasa tahap I yakni seksi A dan seksi B ditargetkan rampung pada 2025. Secara keseluruhan, proyek ini akan selesai pada 2050.
"Tapi dari arahan Pak Jokowi menginginkan lebih cepat, misalnya untuk kesanggupan penyelesaian seksi A dan seksi B pada 2023 atau 2020," ucapnya.
Dedy mengaku, pengerjaan Giant Sea Wall untuk mengatasi banjir di Jakarta membutuhkan payung hukum berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) supaya bisa langsung dikerjakan cepat.
"Diharapkan bisa groundbreaking atau pencanangan 9 Oktober mendatang. Dana sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tergantung keputusan para menteri dan Gubernur DKI saat pertemuan akhir September nanti," pungkasnya.
Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2103686/giant-sea-wall-tanggul-raksasa-jakarta-yang-dikepung-17-pulau
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, pihaknya akan membahas mega proyek tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta pada bulan ini.
"Pemilik 17 pulau sudah memberikan izin, dan akan diintegrasikan di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Izin merupakan bagian yang harus disiapkan dalam pembangunannya," ungkap dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (11/9/2014).
Menurut Dedy, pemerintah juga tengah menjajaki nama yang pas untuk proyek Giant Sea Wall ini. Pasalnya pemerintah sepakat untuk menamai dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing.
Di samping itu, sambungnya, Presiden Jokowi merencanakan pembangunan bandara di antara 17 pulau yang mengelilingi tanggul raksasa. Rencana ini masih terus dikaji karena akan berbenturan dengan rencana induk Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Pak Jokowi ingin ada airport di situ. Letaknya di antara 17 pulau atau di sisi Timur. Kami lagi lihat kelayakannya seperti apa karena sesuai rencana induk Kemenhub tidak ada airport di sana. Nanti kami lihat keputusannya di pemerintahan baru," tegas dia.
Setelah desain selesai, Giant Sea Wall ini bakal digarap oleh Badan Khusus, bukan sektoral, misal Kementerian Pekerjaan Umum atau lainnya. Keputusan pembentukan Badan Khusus sudah disepakati bersama.
Sementara untuk pembangunannya, dia bilang, konstruksi tanggul raksasa tahap I yakni seksi A dan seksi B ditargetkan rampung pada 2025. Secara keseluruhan, proyek ini akan selesai pada 2050.
"Tapi dari arahan Pak Jokowi menginginkan lebih cepat, misalnya untuk kesanggupan penyelesaian seksi A dan seksi B pada 2023 atau 2020," ucapnya.
Dedy mengaku, pengerjaan Giant Sea Wall untuk mengatasi banjir di Jakarta membutuhkan payung hukum berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) supaya bisa langsung dikerjakan cepat.
"Diharapkan bisa groundbreaking atau pencanangan 9 Oktober mendatang. Dana sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tergantung keputusan para menteri dan Gubernur DKI saat pertemuan akhir September nanti," pungkasnya.
Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2103686/giant-sea-wall-tanggul-raksasa-jakarta-yang-dikepung-17-pulau
Rabu, 03 September 2014
TV Jepang Soroti Kemacetan Jakarta, Jokowi Diminta Benahi Perkeretaapian
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Satu acara di sebuah televisi Jepang, Senin (1/9/2014) pukul 22.20 malam cukup mengagetkan karena menyajikan gambar Joko Widodo (Jokowi) dan sudah tertulis sebagai Presiden Republik Indonesia.
Navigator acara menyatakan, Jokowi berusaha untuk membenahi transportasi Jakarta yang sangat macet saat ini dan tercatat kemacetan Jakarta nomor dua terparah di dunia setelah Bangkok. Demikian ungkap TV Tokyo kemarin.
Pada acara dengan tema Ajia Nayamimasu Dai Juutai (pengalaman macet luar biasa di Asia), sistem transportasi Jepang ternyata menjadi terkenal di sana, antara lain di Indonesia dan di Bangladesh. Di Indonesia khususnya pengguna kereta api dari Jepang ber AC yang diambil dari kereta bekas jalur Saikyo Line di Tokyo menghubungkan dengan daerah Saitama. Sedangkan di Bangladesh dengan penggunaan kartu elektronik sebagai pembayaran tiket bus buatan badan kerja sama internasional Jepang (JICA).
"Enak sekali sejuk, tak perlu lagi naik mobil, transportasi seperti ini dibutuhkan di Jakarta," ungkap para penumpang yang diwawancarai televisi tersebut berada di dalam kereta api Jabodetabek yang ber-AC, sejuk. Gerbong kereta tersebut bekas kereta Saikyo Line di Tokyo-Saitama.
"Apabila dia (Jokowi) presiden nantinya tampaknya rencana pembenahan kemacetan di Jakarta khususnya akan berjalan lancar, dan mudah-mudahan perkeretaapian berjalan dengan lancar," papar Yoshiyuki Yamaguchi, profesor Rikkyo University sebagai navigator acara tersebut bersama Shelly, artis Jepang.
Pembuatan jalur kereta api dan stasiun kereta api menurutnya adalah "Machi Zukuri" atau pembuatan sebuah kota. Ada stasiun kereta api, biasanya akan muncul lokasi hunian, toko, tempat penginapan, taman hiburan dan sebagainya.
Pihak televisi mencoba pula membandingkan siang hari pukul 13.26 antara penggunaan kereta api dan penggunaan mobil dari stasiun kereta api Manggarai Pasar Rumput menuju stasiun Juanda, Gambir Monas. Ternyata dengan kereta api hanya 13 menit dan berkendaraan mobil menghabiskan waktu 45 menit, berarti tiga kali lipat hanya dalam jarak sekitar 6 kilometer tersebut.
Akibat kemacetan luar biasa di Jakarta itu, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 870 miliar yen per tahun.
"Jumlah uang yang sangat besar dan sangat mubazir akibat kemacetan di Jakarta tersebut bukan?" tambah sang profesor itu lagi.
Seorang administrator East Japan Railways, Ishikawa pun cukup kaget ketika melihat pekerja kereta api hanya pakai sandal dan tidak pakai helmet saat pekerjaan perawatan kereta api di pusat perawatan perkeretaapian di Jakarta.
"Mungkin budaya berbeda ya. Kalau kita di Jepang sudah pasti pakai sepatu dan sepatu khusus untuk pekerjaan ini," ujarnya.
"Kami memang menargetkan penjualan kereta bekas ke Asia Tenggara karena ke negara maju biasanya mereka sudah mapan dan sudah memiliki sistem serta transportasi dengan baik," kata seorang pimpinan JE East Railways, Nishiyama.
Direktur Utama PT KCJ Tri Handoyo juga muncul di acara televisi dan berkomentar bahwa saat ini sudah 800 kereta api dari Jepang dimasukkan ke Indonesia.
"Kita sangat butuh kereta api Jepang dan masih butuh 600 kereta api lagi," paparnya.
Tahun ini sekitar 450.000 orang per hari dan tahun 2018 diperkirakan sedikitnya mencapai 1,8 juta orang berpindah menggunakan kereta api per harinya di Jabodetabek saja.
Sumber : http://www.tribunnews.com/internasional/2014/09/02/tv-jepang-soroti-kemacetan-jakarta-jokowi-diminta-benahi-perkeretaapian
Navigator acara menyatakan, Jokowi berusaha untuk membenahi transportasi Jakarta yang sangat macet saat ini dan tercatat kemacetan Jakarta nomor dua terparah di dunia setelah Bangkok. Demikian ungkap TV Tokyo kemarin.
Pada acara dengan tema Ajia Nayamimasu Dai Juutai (pengalaman macet luar biasa di Asia), sistem transportasi Jepang ternyata menjadi terkenal di sana, antara lain di Indonesia dan di Bangladesh. Di Indonesia khususnya pengguna kereta api dari Jepang ber AC yang diambil dari kereta bekas jalur Saikyo Line di Tokyo menghubungkan dengan daerah Saitama. Sedangkan di Bangladesh dengan penggunaan kartu elektronik sebagai pembayaran tiket bus buatan badan kerja sama internasional Jepang (JICA).
"Enak sekali sejuk, tak perlu lagi naik mobil, transportasi seperti ini dibutuhkan di Jakarta," ungkap para penumpang yang diwawancarai televisi tersebut berada di dalam kereta api Jabodetabek yang ber-AC, sejuk. Gerbong kereta tersebut bekas kereta Saikyo Line di Tokyo-Saitama.
"Apabila dia (Jokowi) presiden nantinya tampaknya rencana pembenahan kemacetan di Jakarta khususnya akan berjalan lancar, dan mudah-mudahan perkeretaapian berjalan dengan lancar," papar Yoshiyuki Yamaguchi, profesor Rikkyo University sebagai navigator acara tersebut bersama Shelly, artis Jepang.
Pembuatan jalur kereta api dan stasiun kereta api menurutnya adalah "Machi Zukuri" atau pembuatan sebuah kota. Ada stasiun kereta api, biasanya akan muncul lokasi hunian, toko, tempat penginapan, taman hiburan dan sebagainya.
Pihak televisi mencoba pula membandingkan siang hari pukul 13.26 antara penggunaan kereta api dan penggunaan mobil dari stasiun kereta api Manggarai Pasar Rumput menuju stasiun Juanda, Gambir Monas. Ternyata dengan kereta api hanya 13 menit dan berkendaraan mobil menghabiskan waktu 45 menit, berarti tiga kali lipat hanya dalam jarak sekitar 6 kilometer tersebut.
Akibat kemacetan luar biasa di Jakarta itu, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 870 miliar yen per tahun.
"Jumlah uang yang sangat besar dan sangat mubazir akibat kemacetan di Jakarta tersebut bukan?" tambah sang profesor itu lagi.
Seorang administrator East Japan Railways, Ishikawa pun cukup kaget ketika melihat pekerja kereta api hanya pakai sandal dan tidak pakai helmet saat pekerjaan perawatan kereta api di pusat perawatan perkeretaapian di Jakarta.
"Mungkin budaya berbeda ya. Kalau kita di Jepang sudah pasti pakai sepatu dan sepatu khusus untuk pekerjaan ini," ujarnya.
"Kami memang menargetkan penjualan kereta bekas ke Asia Tenggara karena ke negara maju biasanya mereka sudah mapan dan sudah memiliki sistem serta transportasi dengan baik," kata seorang pimpinan JE East Railways, Nishiyama.
Direktur Utama PT KCJ Tri Handoyo juga muncul di acara televisi dan berkomentar bahwa saat ini sudah 800 kereta api dari Jepang dimasukkan ke Indonesia.
"Kita sangat butuh kereta api Jepang dan masih butuh 600 kereta api lagi," paparnya.
Tahun ini sekitar 450.000 orang per hari dan tahun 2018 diperkirakan sedikitnya mencapai 1,8 juta orang berpindah menggunakan kereta api per harinya di Jabodetabek saja.
Sumber : http://www.tribunnews.com/internasional/2014/09/02/tv-jepang-soroti-kemacetan-jakarta-jokowi-diminta-benahi-perkeretaapian
Senin, 25 Agustus 2014
Bangun 6 Ruas Tol Baru, Jakarta Harus Belajar dari Kegagalan Los Angeles
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembangunan enam ruas tol dalam kota. Dengan demikian, diharapkan keberadaannya sudah dapat terealisasi pada 2018.
Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.
Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.
Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.
Belajar dari kegagalan Los Angeles
Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.
Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.
Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.
Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.
Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.
Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.
Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.
Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.
Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.
Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.
Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.
"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).
Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.
"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.
Ahok mengecam
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.
"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.
Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.
Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.
"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/24/15235871/Bangun.6.Ruas.Tol.Baru.Jakarta.Harus.Belajar.dari.Kegagalan.Los.Angeles
Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.
Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.
Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.
Belajar dari kegagalan Los Angeles
Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.
Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.
Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.
Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.
Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.
Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.
Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.
Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.
Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.
Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.
Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.
"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).
Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.
"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.
Ahok mengecam
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.
"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.
Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.
Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.
"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/24/15235871/Bangun.6.Ruas.Tol.Baru.Jakarta.Harus.Belajar.dari.Kegagalan.Los.Angeles
Kamis, 21 Agustus 2014
Macet makin parah, Jakarta butuh semua jenis transportasi massal
Merdeka.com - Volume kendaraan terus bertambah setiap harinya. Alhasil, kemacetan di jalanan Jakarta semakin menggila.
Menanggapi persoalan ini, Gubernur Joko Widodo menegaskan, Jakarta butuh segala jenis angkutan massal seperti MRT, BRT dan Monorail. Dengan harapan, pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan massa.
"Yang namanya transportasi massal itu dibutuhkan, mau MRT, monorail, mau monorail kapsul semuanya dibutuhkan. Penduduk kita banyak sekali enggak mungkin MRT saja cukup, belum. Ada monorail cukup? Belum," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).
Selain menambah transportasi massal, lanjut Jokowi, yang tak kalah penting adalah membuat konektivitas jalur antar transportasi massal tersebut. Dia lantas mencontohkan pembangunan monorail, jika hanya mengandalkan dua jalur awal, green dan blue line, maka akan sia-sia mengatasi kemacetan.
"Kalau kamu berpikiran hanya blue dan green line berarti itu wisata. Itukan nanti akan dikoneksikan ke Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang itu baru yang namanya terkoneksi baru selesai," ungkap Jokowi.
"Jangan MRT yang dari Lebak Bulus, ke HI dan Kampung Bandan itu sudah selesai? Belum. Itu masih ada banyak sekali jalur," tambahnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/macet-makin-parah-jakarta-butuh-semua-jenis-transportasi-massal.html
Menanggapi persoalan ini, Gubernur Joko Widodo menegaskan, Jakarta butuh segala jenis angkutan massal seperti MRT, BRT dan Monorail. Dengan harapan, pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan massa.
"Yang namanya transportasi massal itu dibutuhkan, mau MRT, monorail, mau monorail kapsul semuanya dibutuhkan. Penduduk kita banyak sekali enggak mungkin MRT saja cukup, belum. Ada monorail cukup? Belum," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).
Selain menambah transportasi massal, lanjut Jokowi, yang tak kalah penting adalah membuat konektivitas jalur antar transportasi massal tersebut. Dia lantas mencontohkan pembangunan monorail, jika hanya mengandalkan dua jalur awal, green dan blue line, maka akan sia-sia mengatasi kemacetan.
"Kalau kamu berpikiran hanya blue dan green line berarti itu wisata. Itukan nanti akan dikoneksikan ke Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang itu baru yang namanya terkoneksi baru selesai," ungkap Jokowi.
"Jangan MRT yang dari Lebak Bulus, ke HI dan Kampung Bandan itu sudah selesai? Belum. Itu masih ada banyak sekali jalur," tambahnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/macet-makin-parah-jakarta-butuh-semua-jenis-transportasi-massal.html
Senin, 23 Juni 2014
Rekor! Pertama Kali Jakarta Rayakan HUT Tanpa Gubernur
JAKARTA - Selama ratusan tahun, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia tak pernah tanpa didampingi oleh orang tuanya, Gubernur DKI Jakarta. Dari zaman Suwiryo pada tahun 1945 hingga zaman Fauzi Wibowo pada tahun 2011, Jakarta selalu merayakan ulang tahunnya bersama sang pemimpin Ibu Kota yang jatuh pada tanggal 22 Juni.
Hingga saat ulang tahunnya yang ke-487 pada 22 Juni 2014, Jakarta merayakan ulang tahunnya sendiri. Saat kota yang berdiri ratusan tahun ini dipimpin mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.
Di tengah karut marutnya masalah Jakarta terutama soal kemacetan dan banjir, pada Oktober 2012, Mantan Wali Kota Solo itu diberikan amanat oleh warga Ibu Kota untuk membenahi masalah Jakarta.
Kala itu Jokowi yang didampingi oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi dengan mengucap sumpah dan janji akan menyelesaikan masa jabatan mereka selama lima tahun untuk memperbaiki Jakarta dengan slogan yang mereka banggakan, Jakarta Baru.
Masa pemerintahan Jokowi-Ahok pun berjalan. Mereka mengumbar berbagai program unggulan untuk mewujudkan impian mereka menciptakan Jakarta Baru melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Di tahun pertama pemerintahan, meski dihadang berbagai penolakan warga, pasangan Jokowi-Ahok pun berhasil menyulap beberapa lokasi menjadi lebih teratur dan nyaman seperti Taman Waduk Pluit, Kampung Deret Petogogan, revitalisasi beberapa pasar tradisional, relokasi pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.
Menjelang ulang tahun Jakarta ke-486 pada 22 Juni 2013, Jokowi pun menyiapkan berbagai acara perayaan seperti belasan panggung musik dalam acara Jakarta Night Festival (JNF). Kala itu, Jokowi pun turun ke tengah masyarakat pada hari yang juga merupakan hari ulang tahunnya itu.
Warga Jakarta pun senang dan antusias memyambut bapak yang senang blusukan itu. Ibarat pengantin baru, warga DKI dan pasangan Jokowi-Ahok tengah dalam masa-masa indah.
Namun di tahun kedua, pemerintahan Jokowi sudah mulai tersendat beberapa masalah. Di tengah harapan warga Jakarta yang dijanjikan sebuah kelancaran lalu lintas dengan bus Transjakarta, pengadaan bus itu pun mengalami masalah yang hingga saat ini masih dalam penanganan Kejaksaan Agung.
Selain itu, para pedagang kaki lima Tanah Abang hasil relokasi yang dilakukan Jokowi pun berkeluh kesah dagangan mereka tidak laku pascarelokasi.
Keadaan ini diperparah hingga menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Hingga pada Maret 2014, warga Jakarta dikejutkan oleh keputusan orang nomor satu di DKI Jakarta itu ketika dia memutuskan untuk maju dalam bursa pemilihan presiden.
Saat itu, ditengah aktifitas blusukannya, dia yang berada di Rumah Si Pitung di kawasan Marunda, entah tiba-tiba atau sudah diskenariokan, Jokowi menerima telepon dari Ketua Partai berlambang banteng moncong putih, PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat untuk maju dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2014.
Keputusan Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah warga Jakarta yang berharap banyak padanya untuk membenahi Ibu Kota. Maret, April, Jokowi pun sudah aktif melakukan kampanye membantu para calon legislatif PDIP untuk memenangkan kursi 20% bagi partainya itu. Kendati demikian, dia tetap berdalih masih fokus dalam mengurus Ibu Kota.
Hingga akhir Mei, Jokowi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bersama Prabowo Subianto, mereka ditetapkan oleh KPU menjadi calon presiden. Jokowi pun mengajukan cuti mengikuti Pilpres 2014 dan menyerahkan komando pemerintahan pada wakilnya, Ahok.
Genap pada tanggal 1 Juni 2014, Ahok resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan dibebani pekerjaan rumah dari pasangan yang sudah berjanji bersamanya menciptakan Jakarta Baru selama lima tahun.
Warga Jakarta pun harus pasrah di HUT Jakarta ke-487 tanpa kehadiran seorang pemimpin. Harus pasrah dengan keputusan Jokowi yang sudah bulat untuk maju dalam pertarungan pemimpin negara, dan mengingkari janjinya membenahi ibu kota selama lima tahun.
"Ah sudah lah, terserah Jokowi saja. Kita mau protes supaya enggak maju Presiden, tetap saja enggak didengerin. Kita sih cuma rakyat kecil, kecewa aja," ujar salah satu warga Jakarta, Ijal, saat berbincang dengan Okezone, Minggu (22/6/2014).
Warga Utan Panjang yang merupakan pedagang pulsa itu juga mengaku masih belum merasakan hasil kerja dari pemerintahan Jokowi lantaran kemacetan masih belum teratasi.
"Ah sama aja dah, macet juga masih. Enggak ada yang berubah. Udah pusing sama pejabat sekarang. Kita rakyat yang dikorbanin," ujarnya pasrah.
Dia pun berharap, pada hari ulang tahun Jakarta ke-487 ini, Jakarta ke depan bisa dipimpin oleh orang yang amanah memegang teguh janjinya memperbaiki Jakarta.
"Ya kita sih pengennya ada orang yang bener-bener benerin Jakarta supaya enggak macet lagi, enggak banjir lagi, dan bisa lebih sejahtera," ucapnya.
Hal serupa juga dirasakan Eni, warga Cempaka Baru. Dia mengaku euforia ulang tahun Jakarta tahun ini tidak begitu terasa.
"Beda (dengan HUT DKI sebelumnya). Kayaknya enggak kerasa aja tahun ini. Yang ada cuma Pilpres saja. Jokowinya aja nyapres. Mungkin dia cuma inget capres, enggak inget HUT DKI," bebernya.
Semoga saja apa yang diharapkan warga kota Jakarta di Hari Ulang Tahun yang ke-487 bisa terwujud. Dirgahayu Jakarta!
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/22/500/1002428/rekor-pertama-kali-jakarta-rayakan-hut-tanpa-gubernur
Hingga saat ulang tahunnya yang ke-487 pada 22 Juni 2014, Jakarta merayakan ulang tahunnya sendiri. Saat kota yang berdiri ratusan tahun ini dipimpin mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.
Di tengah karut marutnya masalah Jakarta terutama soal kemacetan dan banjir, pada Oktober 2012, Mantan Wali Kota Solo itu diberikan amanat oleh warga Ibu Kota untuk membenahi masalah Jakarta.
Kala itu Jokowi yang didampingi oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi dengan mengucap sumpah dan janji akan menyelesaikan masa jabatan mereka selama lima tahun untuk memperbaiki Jakarta dengan slogan yang mereka banggakan, Jakarta Baru.
Masa pemerintahan Jokowi-Ahok pun berjalan. Mereka mengumbar berbagai program unggulan untuk mewujudkan impian mereka menciptakan Jakarta Baru melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Di tahun pertama pemerintahan, meski dihadang berbagai penolakan warga, pasangan Jokowi-Ahok pun berhasil menyulap beberapa lokasi menjadi lebih teratur dan nyaman seperti Taman Waduk Pluit, Kampung Deret Petogogan, revitalisasi beberapa pasar tradisional, relokasi pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.
Menjelang ulang tahun Jakarta ke-486 pada 22 Juni 2013, Jokowi pun menyiapkan berbagai acara perayaan seperti belasan panggung musik dalam acara Jakarta Night Festival (JNF). Kala itu, Jokowi pun turun ke tengah masyarakat pada hari yang juga merupakan hari ulang tahunnya itu.
Warga Jakarta pun senang dan antusias memyambut bapak yang senang blusukan itu. Ibarat pengantin baru, warga DKI dan pasangan Jokowi-Ahok tengah dalam masa-masa indah.
Namun di tahun kedua, pemerintahan Jokowi sudah mulai tersendat beberapa masalah. Di tengah harapan warga Jakarta yang dijanjikan sebuah kelancaran lalu lintas dengan bus Transjakarta, pengadaan bus itu pun mengalami masalah yang hingga saat ini masih dalam penanganan Kejaksaan Agung.
Selain itu, para pedagang kaki lima Tanah Abang hasil relokasi yang dilakukan Jokowi pun berkeluh kesah dagangan mereka tidak laku pascarelokasi.
Keadaan ini diperparah hingga menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Hingga pada Maret 2014, warga Jakarta dikejutkan oleh keputusan orang nomor satu di DKI Jakarta itu ketika dia memutuskan untuk maju dalam bursa pemilihan presiden.
Saat itu, ditengah aktifitas blusukannya, dia yang berada di Rumah Si Pitung di kawasan Marunda, entah tiba-tiba atau sudah diskenariokan, Jokowi menerima telepon dari Ketua Partai berlambang banteng moncong putih, PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat untuk maju dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2014.
Keputusan Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah warga Jakarta yang berharap banyak padanya untuk membenahi Ibu Kota. Maret, April, Jokowi pun sudah aktif melakukan kampanye membantu para calon legislatif PDIP untuk memenangkan kursi 20% bagi partainya itu. Kendati demikian, dia tetap berdalih masih fokus dalam mengurus Ibu Kota.
Hingga akhir Mei, Jokowi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bersama Prabowo Subianto, mereka ditetapkan oleh KPU menjadi calon presiden. Jokowi pun mengajukan cuti mengikuti Pilpres 2014 dan menyerahkan komando pemerintahan pada wakilnya, Ahok.
Genap pada tanggal 1 Juni 2014, Ahok resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan dibebani pekerjaan rumah dari pasangan yang sudah berjanji bersamanya menciptakan Jakarta Baru selama lima tahun.
Warga Jakarta pun harus pasrah di HUT Jakarta ke-487 tanpa kehadiran seorang pemimpin. Harus pasrah dengan keputusan Jokowi yang sudah bulat untuk maju dalam pertarungan pemimpin negara, dan mengingkari janjinya membenahi ibu kota selama lima tahun.
"Ah sudah lah, terserah Jokowi saja. Kita mau protes supaya enggak maju Presiden, tetap saja enggak didengerin. Kita sih cuma rakyat kecil, kecewa aja," ujar salah satu warga Jakarta, Ijal, saat berbincang dengan Okezone, Minggu (22/6/2014).
Warga Utan Panjang yang merupakan pedagang pulsa itu juga mengaku masih belum merasakan hasil kerja dari pemerintahan Jokowi lantaran kemacetan masih belum teratasi.
"Ah sama aja dah, macet juga masih. Enggak ada yang berubah. Udah pusing sama pejabat sekarang. Kita rakyat yang dikorbanin," ujarnya pasrah.
Dia pun berharap, pada hari ulang tahun Jakarta ke-487 ini, Jakarta ke depan bisa dipimpin oleh orang yang amanah memegang teguh janjinya memperbaiki Jakarta.
"Ya kita sih pengennya ada orang yang bener-bener benerin Jakarta supaya enggak macet lagi, enggak banjir lagi, dan bisa lebih sejahtera," ucapnya.
Hal serupa juga dirasakan Eni, warga Cempaka Baru. Dia mengaku euforia ulang tahun Jakarta tahun ini tidak begitu terasa.
"Beda (dengan HUT DKI sebelumnya). Kayaknya enggak kerasa aja tahun ini. Yang ada cuma Pilpres saja. Jokowinya aja nyapres. Mungkin dia cuma inget capres, enggak inget HUT DKI," bebernya.
Semoga saja apa yang diharapkan warga kota Jakarta di Hari Ulang Tahun yang ke-487 bisa terwujud. Dirgahayu Jakarta!
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/22/500/1002428/rekor-pertama-kali-jakarta-rayakan-hut-tanpa-gubernur
Rabu, 18 Juni 2014
Jakarta Masih Banjir, Relawan Komunitas Ciliwung Dukung Prabowo
Jakarta - Calon presiden Joko Widodo dianggap masih punya utang dalam penyelesaian banjir di Ibu Kota. Hal ini yang menjadi alasan puluhan Relawan Komunitas Ciliwung menolak Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto di Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.
"Baru kali ini Banjir sedemikian rumitnya. Tetangga-tetangga kita di Bukit Duri terus kebanjiran sampai rumahnya tenggelam. Tolong lah Pak Jokowi kelarin dulu tanggung jawabnya," kata Ketua Relawan Komunitas Ciliwung Fauzi Abdullah di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (17/6/2014).
Dia mengatakan seharusnya Jokowi memenuhi amanatnya lima tahun sebagai Gubernur DKI. Bukan malah loncat ingin jadi capres. Persoalan mengatasi banjir di Ibu Kota mesti dilakukan secara aktif oleh kepala daerah langsung. Kalaupun Jokowi terpilih jadi presiden dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI tidak menjamin masalah banjir Ibukota bisa teratasi.
"Kami tuh sayang Jokowi. Di Pilgub kemarin saya coblos Jokowi. Ayolah fokus jadi Gubernur dulu. Kalau Jakarta sudah betul baru boleh yang lebih tinggi. 30 Tahun saya di Jakarta, ini banjir paling parah loh. Terakhir kita di Bukit Duri pas Januari-Februari 2014 kebanjiran," sebut pria berkumis itu.
Kemudian selain masalah banjir, pihaknya, kata Fauzi, juga menyindir kemacetan Jakarta yang semakin parah. Persoalan ini juga masih menjadi tanggung jawab Jokowi dan tidak bisa dilimpahkan begitu saja saat mencalonkan sebagai capres.
"Macet juga sama. Itu yang kita lihat. Makanya kita ini ingin yang terbaik buat capres. Ya Insya Allah nomor satu, yaitu Prabowo," sebutnya.
Dalam deklarasi dukungan ke Prabowo-Hatta hari ini, ada sekitar 40 anggota Relawan Komunitas Ciliwung yang datang ke Rumah Polonia. Menurut Fauzi, anggota komunitasnya berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Maluku. Namun, sebagian besar anggota berdomisili di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Sumber : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/17/135354/2610466/1562/jakarta-masih-banjir-relawan-komunitas-ciliwung-dukung-prabowo?9922022
"Baru kali ini Banjir sedemikian rumitnya. Tetangga-tetangga kita di Bukit Duri terus kebanjiran sampai rumahnya tenggelam. Tolong lah Pak Jokowi kelarin dulu tanggung jawabnya," kata Ketua Relawan Komunitas Ciliwung Fauzi Abdullah di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (17/6/2014).
Dia mengatakan seharusnya Jokowi memenuhi amanatnya lima tahun sebagai Gubernur DKI. Bukan malah loncat ingin jadi capres. Persoalan mengatasi banjir di Ibu Kota mesti dilakukan secara aktif oleh kepala daerah langsung. Kalaupun Jokowi terpilih jadi presiden dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI tidak menjamin masalah banjir Ibukota bisa teratasi.
"Kami tuh sayang Jokowi. Di Pilgub kemarin saya coblos Jokowi. Ayolah fokus jadi Gubernur dulu. Kalau Jakarta sudah betul baru boleh yang lebih tinggi. 30 Tahun saya di Jakarta, ini banjir paling parah loh. Terakhir kita di Bukit Duri pas Januari-Februari 2014 kebanjiran," sebut pria berkumis itu.
Kemudian selain masalah banjir, pihaknya, kata Fauzi, juga menyindir kemacetan Jakarta yang semakin parah. Persoalan ini juga masih menjadi tanggung jawab Jokowi dan tidak bisa dilimpahkan begitu saja saat mencalonkan sebagai capres.
"Macet juga sama. Itu yang kita lihat. Makanya kita ini ingin yang terbaik buat capres. Ya Insya Allah nomor satu, yaitu Prabowo," sebutnya.
Dalam deklarasi dukungan ke Prabowo-Hatta hari ini, ada sekitar 40 anggota Relawan Komunitas Ciliwung yang datang ke Rumah Polonia. Menurut Fauzi, anggota komunitasnya berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Maluku. Namun, sebagian besar anggota berdomisili di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Sumber : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/17/135354/2610466/1562/jakarta-masih-banjir-relawan-komunitas-ciliwung-dukung-prabowo?9922022
Selasa, 17 Juni 2014
Pilih No 1, Dukung Jokowi Benahi Jakarta
INILAHCOM, Jakarta - Ada fenomena menarik dalam debat capres kedua, capres nomor urut satu, Prabowo Subianto seide dengan Joko Widodo (Jokowi), capres nomor urut dua soal ekonomi kreatif. Menunjukkan bahwa Prabowo jujur, gentle, dan negarawan.
Menurut Ahmad Doli Kurnia, juru debat Timkamnas Prabowo-Hatta, penampilan Prabowo dalam debat capres kedua, patut dijadikan panutan. Ketika Prabowo melihat adanya persamaan persepsi dari pihak kontestan lain.
"Saya kira, satu kata yang pantas diungkapkan Pak Jokowi sangat pantas untuk menjadi wali kota atau gubernur. Sedangkan Pak Prabowo sangat pantas menjadi presiden," kata Bang ADK, sapaan akrabnya, kepada INILAHCOM di Jakarta, Senin (16/6/2014).
Wasekjen DPP Partai Golkar itu menuturkan, Indonesia perlu pemimpin yang kuat, tegas serta negarawan. Agar Indonesia bisa menjadi negara besar, kuat dan bisa memakmurkan rakyatnya.
"Biarkanlah rakyat berikan kesempatan kepada Jokowi untuk urus Jakarta. Kan masih banyak yang belum terselesaikan. Dia kan janji benahi banjir dan macet yang sekarang masih terjadi di Jakarta. Jadi pilih nomor 1 saja," tandas mantan ketum KNPI itu.
Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2110087/pilih-no-1-dukung-jokowi-benahi-jakarta#.U6BCKZSSw-g
Menurut Ahmad Doli Kurnia, juru debat Timkamnas Prabowo-Hatta, penampilan Prabowo dalam debat capres kedua, patut dijadikan panutan. Ketika Prabowo melihat adanya persamaan persepsi dari pihak kontestan lain.
"Saya kira, satu kata yang pantas diungkapkan Pak Jokowi sangat pantas untuk menjadi wali kota atau gubernur. Sedangkan Pak Prabowo sangat pantas menjadi presiden," kata Bang ADK, sapaan akrabnya, kepada INILAHCOM di Jakarta, Senin (16/6/2014).
Wasekjen DPP Partai Golkar itu menuturkan, Indonesia perlu pemimpin yang kuat, tegas serta negarawan. Agar Indonesia bisa menjadi negara besar, kuat dan bisa memakmurkan rakyatnya.
"Biarkanlah rakyat berikan kesempatan kepada Jokowi untuk urus Jakarta. Kan masih banyak yang belum terselesaikan. Dia kan janji benahi banjir dan macet yang sekarang masih terjadi di Jakarta. Jadi pilih nomor 1 saja," tandas mantan ketum KNPI itu.
Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2110087/pilih-no-1-dukung-jokowi-benahi-jakarta#.U6BCKZSSw-g
Rabu, 30 April 2014
Truk Sampah DKI Dikandangi, Sopir Minta Tanggung Jawab Jokowi
BEKASI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Jawa Barat, menahan puluhan truk sampa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Truk sampah yang hendak membuang sampah ke TPA Bantargebang tersebut, melintas Jalan A Yani di luar jam yang telah disepakati atau MoU, yakni pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00.
Salah seorang sopir truk sampah milik Pemprov DKI, Ihsan (30) mengatakan, alasan dirinya nekat menerobos kebijakan pemberlakuan jam operasional truk sampah melintas lantaran tidak memadainya uang operasional.
Seperti dilansir Radar Bekasi (JPNN Grup), Ihsan mengaku menyiasati keuangannya. Makanya, Ihsanmemilih masuk ruas tol Bekasi yang jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan tol Cibubur.
Menurutnya, sebagian besar sopir truk sebenarnya juga berharap permasalahan kebijakan dan kerja sama mengenai jam operasional segera diselesaikan.
Untuk itu dia meminta, setelah kejadian penahanan truk sampah kemarin, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi segera melakukan pertemuan guna membicarakan masalah tersebut.
"Semoga saja Pak Jokowi memperhatikan masalah ini dan segera diselesaikan, jadi biarkan saja dikandangin,” katanya pasrah.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/04/29/231457/Truk-Sampah-DKI-Dikandangi,-Sopir-Minta-Tanggung-Jawab-Jokowi-
Truk sampah yang hendak membuang sampah ke TPA Bantargebang tersebut, melintas Jalan A Yani di luar jam yang telah disepakati atau MoU, yakni pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00.
Salah seorang sopir truk sampah milik Pemprov DKI, Ihsan (30) mengatakan, alasan dirinya nekat menerobos kebijakan pemberlakuan jam operasional truk sampah melintas lantaran tidak memadainya uang operasional.
Seperti dilansir Radar Bekasi (JPNN Grup), Ihsan mengaku menyiasati keuangannya. Makanya, Ihsanmemilih masuk ruas tol Bekasi yang jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan tol Cibubur.
Menurutnya, sebagian besar sopir truk sebenarnya juga berharap permasalahan kebijakan dan kerja sama mengenai jam operasional segera diselesaikan.
Untuk itu dia meminta, setelah kejadian penahanan truk sampah kemarin, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi segera melakukan pertemuan guna membicarakan masalah tersebut.
"Semoga saja Pak Jokowi memperhatikan masalah ini dan segera diselesaikan, jadi biarkan saja dikandangin,” katanya pasrah.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/04/29/231457/Truk-Sampah-DKI-Dikandangi,-Sopir-Minta-Tanggung-Jawab-Jokowi-
Kamis, 24 April 2014
Perwujudan "Sister City" Ala Jokowi
LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penandatanganan kerja sama di bidang ketahanan pangan dengan Provinsi Lampung pada Maret 2014 lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/4/2014), bersama direksi BUMD Pasar Jaya meninjau sejumlah lokasi di Lampung yang bakal mendukung kerja sama tersebut.
Jokowi, didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP serta para stafnya, mengunjungi empat lokasi di Lampung. Pertama, peternakan ayam ras di Tegineneng, Lampung Selatan. Kedua, rumah pemotongan hewan di Way Laga, Lampung Selatan. Ketiga, peternakan dan pengemukan sapi Sidomulyo, Lampung Selatan. Keempat yakni terminal Agri Bisnis di kota yang sama.
Lokasi-lokasi tersebut hendak dijadikan pos terakhir sebelum sejumlah komoditas pangan dari arah barat Indonesia, masuk ke Jakarta. Di tempat-tempat itu, komoditas akan ditingkatkan produksinya dan dikemas secara baik. Misalnya, ayam yang sudah dipotong di peternakan ayam, sapi juga sudah dipotong di pemotongan sapi, komoditas tani juga sudah dibersihkan. Setelah dikemas, baru dikirim ke Jakarta.
"Saya kira ini peluang yang bisa disambungkan antara Lampung dengan Jakarta. Sister city itu jangan cuma sama kota di luar negeri, kalau dengan saudara sendiri bisa, kenapa enggak," ujar Jokowi usai blusukan ke empat lokasi tersebut, Rabu sore.
Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, memberi manfaat positif bagi kedua kota. Jakarta, kian menjadi kota yang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari berkurangnya sampah yang dihasilkan komoditas dan jumlah truk pengangkut bahan pangan yang kian sedikit. Sedangkan Lampung kebagian terbukanya lapangan kerja.
Kerja sama itu, lanjut Jokowi, memiliki imbas positif lain yakni menghapus monopoli suplai bahan pangan ke Jakarta. "Kelebihannya, kita (pemerintah) yang pegang distribusi logistik. Tidak dipegang oleh satu dua tiga orang seperti selama ini. Ini kan persoalan ketahanan pangan, ingat itu. Harus gitu" ujarnya.
Distribusi tersebut, tutur Jokowi, diberikan kepada PD Pasar Jaya. Tugas baru ini sekaligus bentuk pembenahan fungsi BUMD yang satu ini agar tidak melulu bermain di ranah properti, tapi di distribusi.
"Namanya PD Pasar Jaya loh ya, bukan PD Properti Jaya. Mereka semuanya punya, pasar punya, duit punya, tinggal mau atau enggaknya saja. Sudah saya tanya, mau," ucapnya.
Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis siap mengemban tugas baru. Pihaknya tinggal menunggu tahap pertama pengiriman komoditas dari barat Indonesia ke Jakarta. Ia pun memastikan usaha itu bakal menguntungkan.
"Keuntungan yang kita dapat dari selisih kita beli di Lampung dan jual ke pedagang kita, tidak melalui spekulan lagi. Jadi keuntungannya dari sana," tambahnya.
Pengusaha menyambut baik
Kalangan pengusaha di Lampung mendukung ide Jokowi untuk bekerjasama dalam bidang ketahanan pangan tersebut. Ketua Asosiasi Peternakan Ayam Ras Lampung Agus Wahyudi mengatakan, produksi ayam potong di peternakan Lampung mencapai 13,5 juta ekor per bulannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persennya didistribusikan ke Jakarta.
"Kalau ada permintaan lebih ya pasti kita sanggupi. Peternak kita di Lampung ada 2.000 peternak. Pasti kita lebih aktif," ujarnya.
Kebutuhan ayam potong di Jakarta mencapai 650 ribu per harinya. Selama ini, ayam potong paling banyak didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Distribusi kerap terkendala infrastruktur. Direktur PT Juang Jaya, perusahaan peternakan sapi, Giki Argadiraksa mengungkapkan hal senada.
Menurutnya, dari 2.500 hingga 3.000 ekor sapi per pekan yang dipasok, hanya 1.500 hingga 1.800 ekor sapi yang dipasok ke Jakarta dalam bentuk utuh. Jika kerja sama tersebut dilakukan, alokasi sapi ke Jakarta tentunya dapat ditambah. Bahkan, dalam bentuk sapi potongan.
"Kita punya program penggemukan sapi brahman cross, yakni berjumlah 9.917 ekor. Pembibitan sapi 1.306 ekor dengan tingkat kelahiran 95 persen. Ini bisa ditingkatkan," ujar Giki.
Perusahaan itu telah berdiri 17 tahun. Kegiatan di peternakan sapi, yakni penggemukan sapi, pembibitan sapi, pengembangan sapi perah, pusat pendidikan ternak dan kelompok ternak binaan. Satu tahunnya, peternakan itu memasok 84 ribu ekor sapi ke penjuru Indonesia.
Curhat gubernur Lampung
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP 'curhat' persoalan yang ada di daerahnya di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak melirik Lampung sebagai daerah dengan potensi yang baik.
"Presiden atau menteri itu harus yang turun ke lapangan jadi tahu Indonesia seperti apa," ujarnya.
Secara terang-terangan, Sjachroedin kemudian mengatakan keyakinannya pada sosok Joko Widodo jika menjabat sebagai presiden Indonesia. Menurutnya, karakter Jokowi yang pekerja keras dan sering turun ke bawah memberikan dampak positif untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.
"Makanya, kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, maju Lampung kita ini. Beres semua persoalan di Lampung ini," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah yang hadir.
Disambut puji dan sanjung, Jokowi hanya senyum-senyum saja mendengar perkataan rekan separtainya tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa soal pernyataan Sjachroedin itu.
Saat diberikan kesempatan berbicara, Jokowi hanya mengungkapkan soal kerja sama yang tengah dijajaki antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung.
Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/24/0821356/Perwujudan.Sister.City.Ala.Jokowi
Jokowi, didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP serta para stafnya, mengunjungi empat lokasi di Lampung. Pertama, peternakan ayam ras di Tegineneng, Lampung Selatan. Kedua, rumah pemotongan hewan di Way Laga, Lampung Selatan. Ketiga, peternakan dan pengemukan sapi Sidomulyo, Lampung Selatan. Keempat yakni terminal Agri Bisnis di kota yang sama.
Lokasi-lokasi tersebut hendak dijadikan pos terakhir sebelum sejumlah komoditas pangan dari arah barat Indonesia, masuk ke Jakarta. Di tempat-tempat itu, komoditas akan ditingkatkan produksinya dan dikemas secara baik. Misalnya, ayam yang sudah dipotong di peternakan ayam, sapi juga sudah dipotong di pemotongan sapi, komoditas tani juga sudah dibersihkan. Setelah dikemas, baru dikirim ke Jakarta.
"Saya kira ini peluang yang bisa disambungkan antara Lampung dengan Jakarta. Sister city itu jangan cuma sama kota di luar negeri, kalau dengan saudara sendiri bisa, kenapa enggak," ujar Jokowi usai blusukan ke empat lokasi tersebut, Rabu sore.
Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, memberi manfaat positif bagi kedua kota. Jakarta, kian menjadi kota yang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari berkurangnya sampah yang dihasilkan komoditas dan jumlah truk pengangkut bahan pangan yang kian sedikit. Sedangkan Lampung kebagian terbukanya lapangan kerja.
Kerja sama itu, lanjut Jokowi, memiliki imbas positif lain yakni menghapus monopoli suplai bahan pangan ke Jakarta. "Kelebihannya, kita (pemerintah) yang pegang distribusi logistik. Tidak dipegang oleh satu dua tiga orang seperti selama ini. Ini kan persoalan ketahanan pangan, ingat itu. Harus gitu" ujarnya.
Distribusi tersebut, tutur Jokowi, diberikan kepada PD Pasar Jaya. Tugas baru ini sekaligus bentuk pembenahan fungsi BUMD yang satu ini agar tidak melulu bermain di ranah properti, tapi di distribusi.
"Namanya PD Pasar Jaya loh ya, bukan PD Properti Jaya. Mereka semuanya punya, pasar punya, duit punya, tinggal mau atau enggaknya saja. Sudah saya tanya, mau," ucapnya.
Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis siap mengemban tugas baru. Pihaknya tinggal menunggu tahap pertama pengiriman komoditas dari barat Indonesia ke Jakarta. Ia pun memastikan usaha itu bakal menguntungkan.
"Keuntungan yang kita dapat dari selisih kita beli di Lampung dan jual ke pedagang kita, tidak melalui spekulan lagi. Jadi keuntungannya dari sana," tambahnya.
Pengusaha menyambut baik
Kalangan pengusaha di Lampung mendukung ide Jokowi untuk bekerjasama dalam bidang ketahanan pangan tersebut. Ketua Asosiasi Peternakan Ayam Ras Lampung Agus Wahyudi mengatakan, produksi ayam potong di peternakan Lampung mencapai 13,5 juta ekor per bulannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persennya didistribusikan ke Jakarta.
"Kalau ada permintaan lebih ya pasti kita sanggupi. Peternak kita di Lampung ada 2.000 peternak. Pasti kita lebih aktif," ujarnya.
Kebutuhan ayam potong di Jakarta mencapai 650 ribu per harinya. Selama ini, ayam potong paling banyak didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Distribusi kerap terkendala infrastruktur. Direktur PT Juang Jaya, perusahaan peternakan sapi, Giki Argadiraksa mengungkapkan hal senada.
Menurutnya, dari 2.500 hingga 3.000 ekor sapi per pekan yang dipasok, hanya 1.500 hingga 1.800 ekor sapi yang dipasok ke Jakarta dalam bentuk utuh. Jika kerja sama tersebut dilakukan, alokasi sapi ke Jakarta tentunya dapat ditambah. Bahkan, dalam bentuk sapi potongan.
"Kita punya program penggemukan sapi brahman cross, yakni berjumlah 9.917 ekor. Pembibitan sapi 1.306 ekor dengan tingkat kelahiran 95 persen. Ini bisa ditingkatkan," ujar Giki.
Perusahaan itu telah berdiri 17 tahun. Kegiatan di peternakan sapi, yakni penggemukan sapi, pembibitan sapi, pengembangan sapi perah, pusat pendidikan ternak dan kelompok ternak binaan. Satu tahunnya, peternakan itu memasok 84 ribu ekor sapi ke penjuru Indonesia.
Curhat gubernur Lampung
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP 'curhat' persoalan yang ada di daerahnya di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak melirik Lampung sebagai daerah dengan potensi yang baik.
"Presiden atau menteri itu harus yang turun ke lapangan jadi tahu Indonesia seperti apa," ujarnya.
Secara terang-terangan, Sjachroedin kemudian mengatakan keyakinannya pada sosok Joko Widodo jika menjabat sebagai presiden Indonesia. Menurutnya, karakter Jokowi yang pekerja keras dan sering turun ke bawah memberikan dampak positif untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.
"Makanya, kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, maju Lampung kita ini. Beres semua persoalan di Lampung ini," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah yang hadir.
Disambut puji dan sanjung, Jokowi hanya senyum-senyum saja mendengar perkataan rekan separtainya tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa soal pernyataan Sjachroedin itu.
Saat diberikan kesempatan berbicara, Jokowi hanya mengungkapkan soal kerja sama yang tengah dijajaki antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung.
Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/24/0821356/Perwujudan.Sister.City.Ala.Jokowi
Rabu, 23 April 2014
Naik Penerbangan Garuda Kelas Ekonomi, Jokowi Tinjau RPH di Lampung
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkunjung ke Lampung. Kedatangan Jokowi dalam rangka kelanjutan kerjasama antara Pemrov DKI dengan Pemprov Lampung terkait ketersediaan pangan di Jakarta.
Untuk menuju Lampung, Jokowi menggunakan pesawat Garuda Indonesia kelas ekonomi pukul 05.40 WIB, Rabu (23/4/2014). Jokowi yang terlihat mengenakan kemeja warna putih itu duduk di bangku nomor 43 K, berada di bagian belakang pesawat.
Untuk menuju bangku, Jokow terlihat membawa kopernya sendiri. Jokowi juga ditemani oleh beberapa orang pengawal. Jarak tempuh Jakarta-Lampung selama 24 menit.
Rencananya, Jokowi akan melakukan kunjungan di beberapa lokasi di Lampung. Informasi yang dihimpun detikcom, setibanya di Bandara Radin Inten II, Lampung, Jokowi akan meninjau peternakan ayam di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Setelah itu, Jokowi akan menuju ke Rumah Potong Hewan (RPH) di Way Laga dan lanjut ke lokasi penggemukan sapi di Juang Jaya Abadi Alam.
Mantan Wali Kota Solo ini kemudian akan makan siang di rumah dinas Bupati Lampung Selatan. Setelah itu melanjutkan tinjauan ke Terminal Agri Bisnis Lampung Selatan. Sore sekitar pukul 17.10 WIB Jokowi kembali bertolak ke Jakarta.
Sebelumnya pada 14 Maret 2014 lalu, Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP menyambangi kantor Jokowi di Balaikota DKI untuk melakukan penandatangan MOU dengan Jokowi terkait ketersediaan pangan di Jakarta.
Lampung akan memasok daging yang sudah dipotong dan sayuran yang sudah dibersihkan ke Jakarta. Hal ini tentunya akan mengurangi sampah yang masuk ke Jakarta.
"Sapinya sudah dalam bentuk daging, sayurnya juga sudah bersih. Ada sekitar 14 komoditi, ini untuk memperpendek rantai perdagangan dan akan menguntungkan petani dan konsumen," ujar Jokowi, Jumat (14/3/2014).
Jokowi mencontohkan sampah kulit kelapa dan kol yang 'menggunung'. Pengelolaan sampah di Lampung juga akan membuat lapangan kerja baru di Lampung.
"Nah kalau di wilayah barat selesai, kita akan menuju wilayah timur. Sehingga bahan-bahan yang masuk ke Jakarta dalam keadaan bersih," ucap mantan Wali Kota Solo itu.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/23/064510/2562572/10
Untuk menuju Lampung, Jokowi menggunakan pesawat Garuda Indonesia kelas ekonomi pukul 05.40 WIB, Rabu (23/4/2014). Jokowi yang terlihat mengenakan kemeja warna putih itu duduk di bangku nomor 43 K, berada di bagian belakang pesawat.
Untuk menuju bangku, Jokow terlihat membawa kopernya sendiri. Jokowi juga ditemani oleh beberapa orang pengawal. Jarak tempuh Jakarta-Lampung selama 24 menit.
Rencananya, Jokowi akan melakukan kunjungan di beberapa lokasi di Lampung. Informasi yang dihimpun detikcom, setibanya di Bandara Radin Inten II, Lampung, Jokowi akan meninjau peternakan ayam di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Setelah itu, Jokowi akan menuju ke Rumah Potong Hewan (RPH) di Way Laga dan lanjut ke lokasi penggemukan sapi di Juang Jaya Abadi Alam.
Mantan Wali Kota Solo ini kemudian akan makan siang di rumah dinas Bupati Lampung Selatan. Setelah itu melanjutkan tinjauan ke Terminal Agri Bisnis Lampung Selatan. Sore sekitar pukul 17.10 WIB Jokowi kembali bertolak ke Jakarta.
Sebelumnya pada 14 Maret 2014 lalu, Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP menyambangi kantor Jokowi di Balaikota DKI untuk melakukan penandatangan MOU dengan Jokowi terkait ketersediaan pangan di Jakarta.
Lampung akan memasok daging yang sudah dipotong dan sayuran yang sudah dibersihkan ke Jakarta. Hal ini tentunya akan mengurangi sampah yang masuk ke Jakarta.
"Sapinya sudah dalam bentuk daging, sayurnya juga sudah bersih. Ada sekitar 14 komoditi, ini untuk memperpendek rantai perdagangan dan akan menguntungkan petani dan konsumen," ujar Jokowi, Jumat (14/3/2014).
Jokowi mencontohkan sampah kulit kelapa dan kol yang 'menggunung'. Pengelolaan sampah di Lampung juga akan membuat lapangan kerja baru di Lampung.
"Nah kalau di wilayah barat selesai, kita akan menuju wilayah timur. Sehingga bahan-bahan yang masuk ke Jakarta dalam keadaan bersih," ucap mantan Wali Kota Solo itu.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/23/064510/2562572/10
Senin, 21 April 2014
Jokowi: MRT dan TransJ akan Bersinergi Atasi Kemacetan Jakarta
Jakarta - Pembangunan MRT untuk melayani ruas Bundaran HI-Lebak Bulus masih terus berlangsung. Gubernur Jokowi mengatakan MRT akan bersinergi dengan TransJ untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
"PT MRT dan PT TransJakarta sudah bertemu tiap hari, tiap bulan. Mereka sudah tahu nantinya akan sepertinya kalau MRT masih dibutuhkan bisa beriringan di atas dan di bawah tanah. Tapi kalau enggak bisa ya busnya bisa dialihan ke koridor yang lain," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat wartawan bertanya mengenai rute MRT yang tumpang tindih dengan rute TransJ Koridor I (Blok M-Kota).
Jokowi mencontohkan di Polandia yang penduduknya 1,8 juta memiliki MRT, bus, trem dan semuanya terpakai.
"Sedangkan di Jakarta dan Jabodetabek yang penduduknya 28 juta belum ada apa-apanya. Kita baru berbicara MRT dari selatan ke utara, padahal kebutuhnnya banyak sekali," katanya.
Saat ini pembangunan proyek MRT masih terus berlangsung. Pembangunan proyek ini sempat membuat lalu lintas Jl Sudirman tersendat. Terminal Lebak Bulus juga akan terkena imbas proyek ini dengan disulap menjadi depo MRT.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/20/163158/2560032/10/jokowi-mrt-dan-transj-akan-bersinergi-atasi-kemacetan-jakarta
"PT MRT dan PT TransJakarta sudah bertemu tiap hari, tiap bulan. Mereka sudah tahu nantinya akan sepertinya kalau MRT masih dibutuhkan bisa beriringan di atas dan di bawah tanah. Tapi kalau enggak bisa ya busnya bisa dialihan ke koridor yang lain," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat wartawan bertanya mengenai rute MRT yang tumpang tindih dengan rute TransJ Koridor I (Blok M-Kota).
Jokowi mencontohkan di Polandia yang penduduknya 1,8 juta memiliki MRT, bus, trem dan semuanya terpakai.
"Sedangkan di Jakarta dan Jabodetabek yang penduduknya 28 juta belum ada apa-apanya. Kita baru berbicara MRT dari selatan ke utara, padahal kebutuhnnya banyak sekali," katanya.
Saat ini pembangunan proyek MRT masih terus berlangsung. Pembangunan proyek ini sempat membuat lalu lintas Jl Sudirman tersendat. Terminal Lebak Bulus juga akan terkena imbas proyek ini dengan disulap menjadi depo MRT.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/20/163158/2560032/10/jokowi-mrt-dan-transj-akan-bersinergi-atasi-kemacetan-jakarta
Rabu, 16 April 2014
Tata Kota Jakarta Kalahkan Manila dan Addis Adaba
TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta berada pada peringkat pertama dalam Global Ranking of Emerging Cities versi konsultan A.T. Kearney. Kepala Perwakilan AT Kearney wilayah Asia Pasifik John Kurtz mengatakan Jakarta merupakan kota yang paling maju dalam membenahi infrastrukturnya, mengalahkan 20 kota di negara lain. Survei ini, kata John, juga untuk mengetahui bagaimana kota di negara dunia ketiga ini berpotensi untuk memperbaiki posisi global mereka dalam dua dekade ke depan atau berada pada Global Cities.Index.
"Arah dan kemimpinan Jakarta Baru telah membawa optimisme," kata John, di Balai Kota. "Jakarta bisa lebih maju dalam komunitas global dan sudah menjadi daya tarik tersendiri."
John mengatakan saat ini Jakarta menempati peringkat pertama, disusul Manila dan Addis Adaba, sebuah kota di Ethiopia. Jika dalam 20 tahun ke depan tata kota di Jakarta konsisten, John melanjutkan, maka Jakarta akan bergabung dengan kota-kota maju lain, seperti New York, London dan Paris yang masuk dalam kategori Global Cities Index.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan hasil penilaian ini sehubungan dengan perencanaan infrastruktur tranportasi seperti MRT dan Monorel. "Meskipun keduanya baru dimulai, tapi kan sudah dimulai," kata Jokowi. (Baca: Proyek MRT, Penggalian Stasiun Bawah Tanah Dimulai)
Selain itu, ada dua penilaian lain yang menjadikan Jakarta berada di peringkat pertama kota berkembang, yaitu masalah penanganan banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar. (Baca: Jokowi: Waduk Pondok Ranggon Tampung Luapan Kali)
"Kalau penanganan banjir seperti pengerukan waduk yang dibersihkan dan sudah dikerjakan," ujar Jokowi. "Lalu yang masalah kebutuhan dasar, ya seperti pelaksanaan dan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS)."
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/231571041/Tata-Kota-Jakarta-Kalahkan-Manila-dan-Addis-Adaba
"Arah dan kemimpinan Jakarta Baru telah membawa optimisme," kata John, di Balai Kota. "Jakarta bisa lebih maju dalam komunitas global dan sudah menjadi daya tarik tersendiri."
John mengatakan saat ini Jakarta menempati peringkat pertama, disusul Manila dan Addis Adaba, sebuah kota di Ethiopia. Jika dalam 20 tahun ke depan tata kota di Jakarta konsisten, John melanjutkan, maka Jakarta akan bergabung dengan kota-kota maju lain, seperti New York, London dan Paris yang masuk dalam kategori Global Cities Index.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan hasil penilaian ini sehubungan dengan perencanaan infrastruktur tranportasi seperti MRT dan Monorel. "Meskipun keduanya baru dimulai, tapi kan sudah dimulai," kata Jokowi. (Baca: Proyek MRT, Penggalian Stasiun Bawah Tanah Dimulai)
Selain itu, ada dua penilaian lain yang menjadikan Jakarta berada di peringkat pertama kota berkembang, yaitu masalah penanganan banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar. (Baca: Jokowi: Waduk Pondok Ranggon Tampung Luapan Kali)
"Kalau penanganan banjir seperti pengerukan waduk yang dibersihkan dan sudah dikerjakan," ujar Jokowi. "Lalu yang masalah kebutuhan dasar, ya seperti pelaksanaan dan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS)."
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/231571041/Tata-Kota-Jakarta-Kalahkan-Manila-dan-Addis-Adaba
Selasa, 18 Maret 2014
ITW Ajak Masyarakat Atasi Kemacetan Tanpa Jokowi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak masyarakat mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas tanpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah mendeklarasikan diri menjadi kandidat calon presiden.
Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.
Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".
Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.
ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.
Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.
Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.
Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi
Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.
Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".
Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.
ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.
Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.
Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.
Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi
Senin, 17 Maret 2014
Kalau Jokowi Jadi Presiden, Jakarta Akan Ditelantarkan? Tenang, Ini Janji PDIP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basara mengatakan tidak ada pasal atau norma hukum dilanggar dalam pencapresan Joko Widodo atau Jokowi kendati nantinya melepaskan amanat jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru setahun dilaksanakannya.
Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi gubernur.
"Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).
Menurut Basara, tidak alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. "Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.
Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional.
"Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.
Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden.
"Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/16/kalau-jokowi-jadi-presiden-akan-telantarkan-jakarta-tenang-ini-janji-pdip
Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi gubernur.
"Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).
Menurut Basara, tidak alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. "Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.
Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional.
"Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.
Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden.
"Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/16/kalau-jokowi-jadi-presiden-akan-telantarkan-jakarta-tenang-ini-janji-pdip
Senin, 24 Februari 2014
Jakarta Masih Banjir, Jokowi: Percuma Bicara Saja
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan menerapkan status siaga banjir di Ibu Kota. Pada Sabtu 22 Februari 2014 kemarin, hujan deras mengguyur Jakarta sepanjang hari. Akibatnya, Ibu Kota kembali dikepung banjir karena curah hujan tinggi dan seharusnya air mengalir ke gorong-gorong sempat tertahan.
"Kemarin kan banjir karena hujannya seharian," kata Jokowi di Gedung Danapala Kementerian Keuangan pada Ahad, 23 Februari 2014. "Sekarang coba lihat banjir di mana, ayo ke lapangan," ujarnya.(baca:Jakarta Dikepung Banjir Malam Ini)
Menurut Jokowi, percuma tetap membicarakan soal banjir. Sebab, penyelesaian banjir bukan dengan berbicara, melainkan langkah nyata. Salah satu penyelesaian yang disebut Jokowi adalah rencana pembangunan dua waduk di kawasan Bogor, Jawa Barat yaitu waduk Sukamahi dan Ciawi. “ Akar masalahnya kan harus diselesaikan dan itu dalam proses. Bangun waduk baru, salah satunya. Percuma kita bicara saja,” kata Jokowi.
Jokowi yang kemarin sedang ada acara di Solo pun mengaku memantau kondisi Jakarta. Malamnya, dari bandara Cengkareng Jokowi langsung blusukan ke kawasan yang banjir adalah daerah rendah seperti Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. "Jam 22.00 WIB sudah saya cek keliling-keliling," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun belum ada rencana melakukan rekayasa hujan meski musim hujan belum berakhir. "Anggaran juga belum cair jadi tidak ada itu rekayasa cuaca," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/083556807/Jakarta-Masih-Banjir-Jokowi-Percuma-Bicara-Saja
"Kemarin kan banjir karena hujannya seharian," kata Jokowi di Gedung Danapala Kementerian Keuangan pada Ahad, 23 Februari 2014. "Sekarang coba lihat banjir di mana, ayo ke lapangan," ujarnya.(baca:Jakarta Dikepung Banjir Malam Ini)
Menurut Jokowi, percuma tetap membicarakan soal banjir. Sebab, penyelesaian banjir bukan dengan berbicara, melainkan langkah nyata. Salah satu penyelesaian yang disebut Jokowi adalah rencana pembangunan dua waduk di kawasan Bogor, Jawa Barat yaitu waduk Sukamahi dan Ciawi. “ Akar masalahnya kan harus diselesaikan dan itu dalam proses. Bangun waduk baru, salah satunya. Percuma kita bicara saja,” kata Jokowi.
Jokowi yang kemarin sedang ada acara di Solo pun mengaku memantau kondisi Jakarta. Malamnya, dari bandara Cengkareng Jokowi langsung blusukan ke kawasan yang banjir adalah daerah rendah seperti Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. "Jam 22.00 WIB sudah saya cek keliling-keliling," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun belum ada rencana melakukan rekayasa hujan meski musim hujan belum berakhir. "Anggaran juga belum cair jadi tidak ada itu rekayasa cuaca," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/083556807/Jakarta-Masih-Banjir-Jokowi-Percuma-Bicara-Saja
Selasa, 18 Februari 2014
Batal Beli Truk Sampah, Jokowi Bingung
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih sulit untuk melepaskan swastanisasi. Pasalnya, kata dia, pihaknya tidak jadi membeli truk sampah tahun ini.
Padahal, menurut Jokowi, pengadaan truk sampah tahun ini diniatkan untuk bisa mengelola sendiri sampah. "Mau diubah gimana? Truk-nya diberi gak?" kata dia di Balai Kota Senin 17 Februari 2014.
Sebelumnya, Pemprov DKI merencanakan pengadaan 200 truk sampah tahun ini. Namun, anggaran untuk pembelian tersebut tidak masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014. DPRD menyebut, tak ada pengajuan mata anggaran tersebut ke pihaknya.
Jika tidak ada truk, menurut Jokowi, pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan sampah sendiri. "Mau pakai apa?," kata dia. Sedangkan APBD Perubahan masih akan memakan waktu. "APBD-P baru kapan, masa sampah mau dibiarkan menumpuk," ujar dia.
Menurut Jokowi, DKI kekurangan truk sampah. Idealnya, DKI harus memiliki 400 truk sampah. Namun saat ini, jumlahnya tak mencapai itu. Ditambah lagi, rata-rata truk sampah sudah berusia tua sekitar 20-30 tahun.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/18/083555178/Batal-Beli-Truk-Sampah-Jokowi-Bingung
Padahal, menurut Jokowi, pengadaan truk sampah tahun ini diniatkan untuk bisa mengelola sendiri sampah. "Mau diubah gimana? Truk-nya diberi gak?" kata dia di Balai Kota Senin 17 Februari 2014.
Sebelumnya, Pemprov DKI merencanakan pengadaan 200 truk sampah tahun ini. Namun, anggaran untuk pembelian tersebut tidak masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014. DPRD menyebut, tak ada pengajuan mata anggaran tersebut ke pihaknya.
Jika tidak ada truk, menurut Jokowi, pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan sampah sendiri. "Mau pakai apa?," kata dia. Sedangkan APBD Perubahan masih akan memakan waktu. "APBD-P baru kapan, masa sampah mau dibiarkan menumpuk," ujar dia.
Menurut Jokowi, DKI kekurangan truk sampah. Idealnya, DKI harus memiliki 400 truk sampah. Namun saat ini, jumlahnya tak mencapai itu. Ditambah lagi, rata-rata truk sampah sudah berusia tua sekitar 20-30 tahun.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/18/083555178/Batal-Beli-Truk-Sampah-Jokowi-Bingung
Kamis, 13 Februari 2014
Mutasi Besar-besaran, Jokowi Tak Suka Pejabat ABS dan Basa-basi
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, idealnya seorang kepala dinas menjabat dua atau tiga tahun agar menguasai persoalan. Namun, jika pejabat itu tidak bekerja dengan baik, maka Jokowi akan mengambil langkah tegas.
"Paling tidak 3-4 tahunlah sehingga penguasaan masalah tahu betul. Tapi masalahnya ada yang sudah saya perintah, tapi tak diikuti, hanya nyenengi atau ABS (asal bapak senang), basa-basi, seremoni, itu saya tidak suka," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Jokowi mengatakan, seorang pemimpin harus bekerja secara konkret karena hal tersebut ditunggu rakyat. Apakah beberapa pejabat yang sebelumnya dimutasi bermasalah? "Masa saya jelasin lagi," jawab Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa hingga lebih dari setahun menjabat menjadi gubernur, dia belum menemukan komposisi kepala dinas yang tepat sesuai harapannya. Ada kepala dinas yang sesuai harapannya, ada yang masih jauh dari harapan.
"Pokoknya sampai ketemu personel yang bisa kuasai bidangnya, dan bisa mengimplementasikan apa yang kita mau," kata Jokowi.
Hari ini, Jokowi melantik 26 pejabat eselon II di Balaikota DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dimutasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Posisinya digantikan oleh Muhammad Akbar. Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga pindah ke TGUPP, digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/12/1917222/Mutasi.Besar-besaran.Jokowi.Tak.Suka.Pejabat.ABS.dan.Basa-basi
"Paling tidak 3-4 tahunlah sehingga penguasaan masalah tahu betul. Tapi masalahnya ada yang sudah saya perintah, tapi tak diikuti, hanya nyenengi atau ABS (asal bapak senang), basa-basi, seremoni, itu saya tidak suka," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Jokowi mengatakan, seorang pemimpin harus bekerja secara konkret karena hal tersebut ditunggu rakyat. Apakah beberapa pejabat yang sebelumnya dimutasi bermasalah? "Masa saya jelasin lagi," jawab Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa hingga lebih dari setahun menjabat menjadi gubernur, dia belum menemukan komposisi kepala dinas yang tepat sesuai harapannya. Ada kepala dinas yang sesuai harapannya, ada yang masih jauh dari harapan.
"Pokoknya sampai ketemu personel yang bisa kuasai bidangnya, dan bisa mengimplementasikan apa yang kita mau," kata Jokowi.
Hari ini, Jokowi melantik 26 pejabat eselon II di Balaikota DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dimutasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Posisinya digantikan oleh Muhammad Akbar. Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga pindah ke TGUPP, digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/12/1917222/Mutasi.Besar-besaran.Jokowi.Tak.Suka.Pejabat.ABS.dan.Basa-basi
Selasa, 11 Februari 2014
Jokowi Nilai Alasan Kadishub Tidak Masuk Akal soal Bus Berkarat
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tidak masuk akal jika Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyebut bus-bus baru transjakarta mengalami kerusakan akibat terkena air laut. Pristono mengatakan bahwa kerusakan bus baru itu akibat proses korosi selama bus dikirim dari China ke Jakarta.
"Masa di dalam kapal tongkang kena air laut. Kita kan ngirim gini ndak sekali dua kali," ujarnya di Balaikota Jakarta, Senin (10/2/2014).
Jika memang benar kerusakan komponen bus itu akibat korosi, kata Jokowi, maka seharusnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus membersihkannya dengan antikarat begitu bus-bus itu tiba. Menurut Jokowi, kejadian tersebut baru dialaminya sekali selama dia menjadi pimpinan daerah sejak di Surakarta terlebih dahulu.
Jokowi mengakui bahwa kasus tersebut terjadi karena belum diterapkannya sistem electronic catalogue serta electronic purchasing. Oleh sebab itu, pengadaan barang, terutama dalam jumlah besar, berisiko terhadap menurunnya kualitas barang. Jokowi yakin, dengan sistem baru, pengadaan barang lebih baik.
Senin pagi tadi, Jokowi menegaskan telah mengutus beberapa orang dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan bus itu, mulai dari Dishub Jakarta hingga kepada tim penerimaan barang. "Kita evaluasi lagi. Saya tidak akan komentar lebih jauh dulu. Jadi, saya menunggu tim ini untuk mengecek lapangan dulu," ujar dia.
Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan di sejumlah komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak ada fanbelt mesin.
Pristono membenarkan ada kerusakan beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari China ke Indonesia. Seharusnya, bus-bus itu datang ke Jakarta awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/10/1731254/Jokowi.Nilai.Alasan.Kadishub.Tidak.Masuk.Akal.soal.Bus.Berkarat
"Masa di dalam kapal tongkang kena air laut. Kita kan ngirim gini ndak sekali dua kali," ujarnya di Balaikota Jakarta, Senin (10/2/2014).
Jika memang benar kerusakan komponen bus itu akibat korosi, kata Jokowi, maka seharusnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus membersihkannya dengan antikarat begitu bus-bus itu tiba. Menurut Jokowi, kejadian tersebut baru dialaminya sekali selama dia menjadi pimpinan daerah sejak di Surakarta terlebih dahulu.
Jokowi mengakui bahwa kasus tersebut terjadi karena belum diterapkannya sistem electronic catalogue serta electronic purchasing. Oleh sebab itu, pengadaan barang, terutama dalam jumlah besar, berisiko terhadap menurunnya kualitas barang. Jokowi yakin, dengan sistem baru, pengadaan barang lebih baik.
Senin pagi tadi, Jokowi menegaskan telah mengutus beberapa orang dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan bus itu, mulai dari Dishub Jakarta hingga kepada tim penerimaan barang. "Kita evaluasi lagi. Saya tidak akan komentar lebih jauh dulu. Jadi, saya menunggu tim ini untuk mengecek lapangan dulu," ujar dia.
Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan di sejumlah komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak ada fanbelt mesin.
Pristono membenarkan ada kerusakan beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari China ke Indonesia. Seharusnya, bus-bus itu datang ke Jakarta awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/10/1731254/Jokowi.Nilai.Alasan.Kadishub.Tidak.Masuk.Akal.soal.Bus.Berkarat
Langganan:
Postingan
(
Atom
)